2
Informasi Teknik No. : 056 - 2016 04 Mei 2016 Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan Perihal : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan, PM 39 Tahun 2016 Ringkasan Tujuan dari Informasi Teknik ini adalah untuk memberikan informasi mengenai aturan baru tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 39 Tahun 2016, yang telah ditetapkan pada 1 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2016. Informasi 1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menetapkan Permenhub No. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan, sebagai pengganti dari Permenhub No. KM 3 Tahun 2005 tentang Lambung Timbul Kapal, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemuatan kapal. 2. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal yang belum diatur pada KM 3 Tahun 2005. Informasi berikut adalah rangkuman dari hal-hal yang perlu diketahui dalam PM No. 39 Tahun 2016: a. PM 39 Tahun 2016, selain mengatur mengenai Lambung Timbul, juga mengatur tentang: 1. pemuatan beserta syarat-syarat pemuatan (Cargo Securing, Lashing dan lain- lain). 2. Pendelegasian wewenang untuk melakukan survey dan sertifikasi atas nama Pemerintah juga diatur dalam Peratuan Menteri ini. b. Istilah kapal tangki dan bukan tangki dirubah menjadi kapal tipe A dan Tipe B. c. Terdapat ketentuan mengenai pengurangan lambung timbul tongkang geladak beserta persyaratan-persyaratannya d. Terdapat ketentuan khusus mengenai penetapan besaran lambung timbul untuk kapal dengan ukuran panjang sampai dengan 15 meter e. Terdapat ketentuan mengenai tinggi haluan minimum f. Terdapat ketentuan mengenai inclining test

Informasi Teknik - bki.co.id · tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan sesuai ... mengatur mengenai pemuatan kapal. 2. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ... Pemerintah juga diatur

  • Upload
    hakiet

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informasi Teknik - bki.co.id · tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan sesuai ... mengatur mengenai pemuatan kapal. 2. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ... Pemerintah juga diatur

Informasi Teknik No. : 056 - 2016

04 Mei 2016

Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan Perihal : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Garis Muat

Kapal dan Pemuatan, PM 39 Tahun 2016 Ringkasan Tujuan dari Informasi Teknik ini adalah untuk memberikan informasi mengenai aturan baru tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 39 Tahun 2016, yang telah ditetapkan pada 1 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2016. Informasi 1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menetapkan Permenhub No. PM 39

Tahun 2016 Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan, sebagai pengganti dari Permenhub

No. KM 3 Tahun 2005 tentang Lambung Timbul Kapal, dan ketentuan-ketentuan yang

mengatur mengenai pemuatan kapal.

2. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal yang belum diatur pada KM 3 Tahun 2005.

Informasi berikut adalah rangkuman dari hal-hal yang perlu diketahui dalam PM No. 39

Tahun 2016:

a. PM 39 Tahun 2016, selain mengatur mengenai Lambung Timbul, juga mengatur tentang:

1. pemuatan beserta syarat-syarat pemuatan (Cargo Securing, Lashing dan lain-lain).

2. Pendelegasian wewenang untuk melakukan survey dan sertifikasi atas nama Pemerintah juga diatur dalam Peratuan Menteri ini.

b. Istilah kapal tangki dan bukan tangki dirubah menjadi kapal tipe A dan Tipe B.

c. Terdapat ketentuan mengenai pengurangan lambung timbul tongkang geladak beserta persyaratan-persyaratannya

d. Terdapat ketentuan khusus mengenai penetapan besaran lambung timbul untuk kapal dengan ukuran panjang sampai dengan 15 meter

e. Terdapat ketentuan mengenai tinggi haluan minimum

f. Terdapat ketentuan mengenai inclining test

Page 2: Informasi Teknik - bki.co.id · tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan sesuai ... mengatur mengenai pemuatan kapal. 2. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ... Pemerintah juga diatur

g. PM 39 Tahun 2016 tidak berlaku untuk:

1. Kapal Perang,

2. Kapal negara atau kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga,

3. Kapal yacht wisata yang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga

4. Kapal penangkap ikan, dan

5. Kapal Layar Motor

h. Terdapat 3 bentuk marka lambung timbul untuk kapal yang hanya beroperasi di dalam Pelayaran Kawasan Indonesia :

1. Kapal dengan panjang L < 15 meter.

2. Kapal dengan panjang 15 ≤ L < 24 meter.

3. Kapal dengan panjang L ≥ 24 meter.

i. Terdapat tabel kisaran nilai koefisien blok (Cb), untuk beberapa tipe kapal.

3. Sesuai dengan surat dari DIRJENHUBLA - DITKAPEL Nomor : UM.003/7/3/DK-16 bahwa :

Pelaksanaan dalam peraturan menteri perhubungan ini harus disesuaikan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan atau paling lama 1 April 2017.

4. Terkait butir ke-3 diatas, pelaksanaan survey dan sertifikasi sesuai KM 3 Tahun 2005 oleh

BKI masih bisa diterapkan sebagaimana biasanya dan BKI akan telah melakukan

penyesuaian dengan PM No.39 Tahun 2016 paling lambat sampai dengan batas waktu

tersebut di atas.

5. Memperhatikan kebutuhan pengguna jasa terkait informasi dokumen Peraturan Menteri

tersebut, maka pengguna jasa dapat mengunduh file tersebut dari website

http://jdih.dephub.go.id/ dengan kata kunci “Garis Muat Kapal Dan Pemuatan”, PM 39

Tahun 2016.

Informasi lebih lanjut Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke: BKI Statutory Division Yos Sudarso 38-40 Jakarta, 14320 Indonesia Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 Fax : +62 21 4390 1974 Email : [email protected]

Direktur Klasifikasi Capt. Iman Satria Utama, MM

t.t.d.