INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - corphr.com · presiden republik indonesia lampiran instruksi presiden republik indonesia nomor : 3 tahun 2010 tanggal : 21 april 2010 i. rencana

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan

untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional

sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan

ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa Agung;

6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

9. Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan

sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini,

yang meliputi program:

1. Pro rakyat;

2. Keadilan untuk semua (justice for all);

3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium

Development Goals - MDG’s).

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:

a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis

keluarga;

b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat;

c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan

pada:

a. Program keadilan bagi anak;

b. Program keadilan bagi perempuan;

c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;

d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;

e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan

peradilan;

f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan

terpinggirkan;

3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan

Milenium, memfokuskan pada:

a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;

b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

c. Program pencapaian kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan;

d. Program penurunan angka kematian anak;

e. Program kesehatan ibu;

f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit

menular lainnya;

g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;

h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium.

KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja

Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam

dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku

kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana

Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri

Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/

Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan

koordinasi masing-masing.

KELIMA : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai

penanggung jawab pelaksanaan program-program

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden

ini, mengoordi-nasikan pelaksanaan program-program

tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud

pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan

program-program tersebut kepada Menteri Koordinator

sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan.

KEENAM : Para Gubernur:

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan

program-program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang

terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan

Mahkamah Agung dan/ atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala

Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua

Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan program-program

sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara

terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-

program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil

koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam

Sidang Kabinet.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali

pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIKINDONESIANOMOR : 3 Tahun 2010TANGGAL : 21 April 2010

I. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PRO-RAKYAT

TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)

2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH

DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

PenyempurnaanPelaksanaanProgram KeluargaHarapan (PKH)

A. MemperbaikiProsedur Verifikasi

1. Menyempurnakanformulir verifikasiuntuk: ibu hamil,pemeriksaan anak kepuskesmas, danpemeriksaan tingkatkehadiran anak disatuan pendidikan

Tersedianya formulirverifikasi yang telahmencakup semuakemungkinan status anak,termasuk anak putussekolah, anak jalanan,pekerja anak, dan anakberkebutuhan khusus

100% 100% PelaksanaanPKHsepenuhnyasebagaiprogrampemberian uangtunai bersyarat

Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian DalamNegeri,Kementerian Agama,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

KementerianPPN/Bappenas

2. Memperbaiki jadwalpencetakan formulir

Tersedianya jadwalpencetakan formulir

100% 100% Kementerian Sosialkoordinasi denganPT POS Indonesia

3. Menyempurnakanmekanismepelaksanaan distribusiformulir ke unitpelayanan

Tersusunnya mekansimepelaksanaan distribusiformulir verifikasi ke unitpelayanan


Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran ibu hamil dipuskesmas dankehadiran anak balitadi puskesmas

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan

Gubernur(Koordinator)Bupati/Walikota

4. Menyempurnakanpelaksanaan verifikasiterhadap peserta PKH

2. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran anak disatuan pendidikan

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama.


5. Melakukan pelatihanpelaksanaan verifikasikepada pegawai di unitpelayanan

Tersedianya pegawai yanghandal dalam melakukanverifikasi pada unitpelayanan (puskesmasdan sekolah/ madrasah)

40% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,Kementerian DalamNegeri


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

B. Mempercepat ProsesPembayaran

1. Menyempurnakanmekanismepengembalian formulirverifikasi dari unitpelayanan ke KantorUPPKH

Tersusunnya mekanismepengembalian formulirverifikasi dari unitpelayanan ke KantorUPPKH



2. Menyempurnakanmekanismepembayaran termasukpencairan anggaranagar pembayarandapat dilaksanakan 4kali dalam setahunyaitu pada bulan

Tersusunnya mekanismepembayaran termasukpencairan anggaran agarpembayaran dapatdilaksanakan 4 kali dalamsetahun yaitu pada bulanMaret, Juni, Septemberdan Desember

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan PT POSIndonesia


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-5-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Maret, Juni, Septemberdan Desember

3. Menyempurnakanmekanismepelaksanaan distribusidana ke keluargapeserta PKH di daerahterpencil

Tersusunnya mekanismepelaksanaan distribusidana ke keluarga pesertaPKH di daerah terpencil

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator) danKementerian BUMN,koordinasi denganPT POS Indonesia.


C. MemperbaikiKoordinasi AntarKementerian danPemerintah Daerah

1. Menyusun mekanismeverifikasi untuk anakjalanan dan pekerjaanak yang sedangdipersiapkan untuk

Tersusunnya mekanismeagar anak jalanan danpekerja anak siap kembalike satuan pendidikan

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian PendidikanNasional,


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kembali ke satuanpendidikan

Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas

2. Menyiapkan rumahsinggah bagi anakjalanan dan pekerjaanak di lokasi terdekat,dimana PKHdilaksanakan

Tersedianya rumahsinggah di lokasi terdekat,dimana PKHdilaksanakan

50% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi


3. Menyusun mekanismeuntuk memastikan agaranak dari keluargapeserta PKH dapatditerima kembali disatuan pendidikan

Memastikan anak darikeluarga peserta PKHdapat kembali ke satuanpendidikan

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Menyusun mekanismeuntuk memastikan agaranak keluarga pesertaPKH memperolehbantuan pendidikan

Memastikan agar anakkeluarga peserta PKHmemperoleh bantuanpendidikan

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas


5. MelaksanakanKeputusan Menkestentang PedomanPelaksanaan JaminanKesehatan Masyarakat(JAMKESMAS) untukmemastikan agar anakkeluarga peserta PKHmemperolehJAMKESMAS

Memastikan agar semuaanggota keluarga pesertaPKH memperolehJAMKESMAS

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan,KementerianPPN/Bappenas


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-8-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. Menyediakan vaksin,obat-obatan, pelayanankesehatan dasar dankeluarga berencana

Tersedianya vaksin, obat-obatan, dan pelayanankesehatan dasar dankeluarga berencana bagianak keluarga pesertaPKH

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan


7. Menyusun rencanapenyediaan fasilitaspendukungpelaksanaan PKH didaerah

Tersusunnya rencanapenyediaan fasilitaspendukung pelaksanaanPKH di daerah

100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian DalamNegeri


8. Menyusun rencanatindak danpenyempurnaanpelaksanaan sosialisasiPKH

Tersusunnya rencanatindak danpenyempurnaanpelaksanaan sosialisasiPKH

100% 100% Kementerian Kominfo(Koordinator),Kementerian DalamNegeri,Kementerian Sosial


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9. Mengkaji danmenyusun rencanatindak peningkatanjumlah pendamping

Tersusunnya rencanatindak peningkatanjumlah pendamping

100% 100% Kementerian Sosial Gubernur(Koordinator)Bupati/Walikota

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

PeningkatanKontribusiPemerintahDaerah terhadapPNPM Mandiri

Menyempurnakanmekanisme penetapanDDUB berdasarkanPeraturan MenteriKeuangan No.168/PMK.07/ 2009tentang PedomanPendanaan UrusanBersama Pusat danDaerah untukPenanggulanganKemiskinan

Tersusunnya mekanismeyang sudahdisempurnakan tentangpenetapan DDUBberdasarkan PeraturanMenteri Keuangan No.168/PMK.07/ 2009tentang PedomanPendanaan UrusanBersama Pusat danDaerah untukPenanggulanganKemiskinan

100% 100% Meningkatnyacakupankegiatan danalokasi BLMPNPM Mandiri.

Kemenko KesejahteraanRakyat (Koordinator),Kementerian DalamNegeri,Kementerian PekerjaanUmum,KementerianPembangunan DaerahTertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-10-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kementerian PerumahanRakyat,KementerianPPN/Bappenas

Integrasi PNPMMandiri denganPerencanaanDesa/Kelurahan

1. Menyusun mekanismepenyatuanperencanaan berbasismasyarakat ke dalamforum yang bersifatpartisipatif di tingkatdesa/kelurahan

Tersusunnya mekanismeuntuk penyatuanperencanaan berbasismasyarakat ke dalamforum yang bersifatpartisipatif di tingkatdesa/kelurahan

100% 100% TerlaksananyaIntegrasi PNPMMandiriditingkatdesa/kelurahan

Kemenko KesejahteraanRakyat (Koordinator),Kementerian DalamNegeri,Kementerian PekerjaanUmum,KementerianPembangunan DaerahTertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-11-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

KementerianPPN/Bappenas

2. Menyusun mekanismependampingan agarmasyarakatdesa/kelurahanmampu menyiapkanprogram jangkamenengahdesa/kelurahan yanglebih komprehensif

Tersusunnya mekanismependampinganmasyarakatdesa/kelurahan yangmampu menyiapkanprogram jangkamenengah yang lebihkomprehensif

100% 100% Kemenko KesejahteraanRakyat(Koordinator),Kementerian DalamNegeri,Kementerian PekerjaanUmum,KementerianPembangunan DaerahTertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,Kementerian


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-12-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PPN/Bappenas

3. Menyusun mekanismeagar Program JangkaMenengahDesa/Kelurahan yangdisusun melalui prosespartisipatif dapatdisatukan denganprogram jangkamenengahdesa/kelurahan yangreguler sehinggamenghasilkan programpembangunan berbasismasyarakat

Tersusunnya mekanismeagar Program JangkaMenengahDesa/Kelurahan yangdisusun melalui prosespartisipatif dapatdisatukan denganprogram jangkamenengahdesa/kelurahan yangreguler sehinggamenghasilkan programpembangunan berbasismasyarakat

100% 100% Kemenko KesejahteraanRakyat (Koordinator),Kementerian DalamNegeri,Kementerian PekerjaanUmum,KementerianPembangunan DaerahTertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,KementerianPPN/Bappenas


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-13-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Menyusun mekanismeagar aparatdesa/kelurahan dapatmengakomodir danmemproses PJMdesa/kelurahansebagai bahanmusrenbang ditingkatyang lebih tinggi

Tersusunnya mekanismeagar rencanapembangunan berbasiskomunitas dapatditampung dalam rencanapembangunandesa/kelurahan danmenjadi bahanmusrenbang ditingkatyang lebih tinggi



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-14-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Menyusun mekanismepengendalianpelaksanaan programpembangunan berbasismasyarakat melaluiinstrumen PNPMMandiri

Tersusunnya mekanismepengendalian pelaksanaanprogram pembangunanberbasis masyarakatmelalui instrumen PNPMMandiri



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-15-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

IntegrasiPNPMMandiridenganfasilitaspembiayaan

Menyusun mekanismeagar usulanpemberdayaan ekonomilokal berbasis masyarakatdapat memperolehpembiayaan, misalnya:KUR atau CSR

Tersusunnya mekanismeagar usulanpemberdayaan ekonomilokal yang disusunberdasarkan mekanismePNPM dapat memperolehakses pembiayaan

100% 100% TerintegrasinyaPNPM Mandiridengan fasilitaspembiayaan

Kemenko KesejahteraanRakyat (Koordinator)Kementerian DalamNegeri,Kementerian PekerjaanUmum,KementerianPembangunan DaerahTertinggal,Kementerian Pertanian,Kementerian Kebudayaandan Pariwisata,Kementerian Kelautan danPerikanan,Kementerian PerumahanRakyat,KementerianPPN/Bappenas


Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-16-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Menyusun rencanatindak perluasan KURdi tingkat PemerintahDaerah

Tersusunnya Kebijakanuntuk Pemerintah DaerahMengenai RencanaTindak OperasionalPerluasan PenyaluranKUR terutama untukSektor Perikanan danKelautan, Industri,Pertanian, Kehutanan

Jateng,Jatim, Jabar

SeluruhProvinsi

Kemenko Perekonomian(Koordinator),Kementerian Koperasi danUKM, KementerianKelautan dan Perikanan,KementerianPerindustrian,Kementerian Pertanian,dan KementerianKehutanan, koordinasidengan Bank Indonesia

Gubernur(Koordinator) danBupati/Walikota,koordinasi denganKantor BI di daerah

PerluasanPenyaluran Kredit

2. Menyusun kebijakanpenyaluran kreditkepada pekerja migrandi daerah

Tersusunnya kebijakanpemerintah daerahtentang rencanapenyaluran kredit kepadapekerja migran

Jatim Jabar,Jateng,

NTB, NTT

Meningkatnyajumlah kreditdan debiturusaha mikrodan kecil

Gubernur(Koordinator),Kemenko PerekonomianKementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian DalamNegeri berkoordinasidengan Bank Indonesia

Bupati/Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-17-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Sosialisasi KURkepada masyarakatluas khususnya parapelaku UKM

Tersosialisasikannya KURkepada masyarakat luaskhususnya para pelakuUKM

Kementerian Koperasi danUKM

PenguatanKelembagaanKeuangan Mikrobukan bank danbukan koperasi

1. MelakukanInventarisasi LembagaKeuangan Mikro (LKM)bukan bank dan bukankoperasi

Tersusunnya basis dataLKM bukan bank danbukan koperasi

Jatim, Jabar,Jateng, DIY,Banten, Bali

Seluruhprovinsi

BeroperasinyaLKM denganlandasanhukum yangjelas

Kementerian DalamNegeri


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-18-


2010 2011

SASARANINSTANSI


DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Menyusun rencanatindak pendampinganterhadap LKM yangbelum berbadan hukum

Tersusunnya rencanatindak Pemerintah Daerahdalam rangkapeningkatan status LKMbukan bank dan bukankoperasi yang belumberbadan hukum menjadiberbadan hukum BPRatau Koperasi atauBUMDes, atau modalventura


Seluruhprovinsi

Kementerian Koperasi danUKM (Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan BankIndonesia


3. Menyusun rencanatindak pembinaan danpengawasan LKM

Tersusunnya rencanapembinaan danpengawasan LKM sertaupaya perlindungan olehPemerintah Daerah


Seluruhprovinsi

Kementerian Koperasi danUKM (Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan BankIndonesia


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-19-

II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA


2010 2011SASARAN

INSTANSIPENANGGUNG JAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Penyempurnaan sistempendataan dantargeting

Tersedianya sistempendataan dan targeting

50% 100%

2. Seleksi dan sertifikasipekerja sosial

Tersedianya seleksi dansertifikasi pekerja sosial

20 orang 100 orang

ProgramKesejahteraanSosial Anak Balita(PKS AB)

3. Penyaluran tabungankesejahteraan sosialanak balita

Tersalurkannya tabungankesejahteraan sosial anakbalita

1.405 orang 6.925 orang

Meningkatnyapemenuhan hakkebutuhandasar anakdalam asuhankeluarga

Kementerian Sosial(koordinator) KementerianKesehatan, KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

Gubernur, Bupati,Walikota

1. Penyempurnaan sistemdatabase panti sosialasuhan anak

Tersedianya sistemdatabase panti sosialasuhan anak

3.500 panti 5.000 pantiProgramKesejahteraanSosial Anaktelantar (PKSAntar)

2. Penyaluran bantuankebutuhan dasar untukkeluarga dan/ataumelalui panti sosial

Tersalurkannya bantuankebutuhan dasar

136.706orang

142.530orang

Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar,aksesibilitas,pelayanan sosialdasar dalam

Kementerian Sosial Gubernur, Bupati,Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

asuhan keluargadan/ataumelalui pantisosial

ProgramPembinaanKesehatan bagiAnak Telantar

Peningkatan aksespelayanan kesehatandasar terhadap anaktelantar di panti asuhan

Terlayaninya pelayanankesehatan anak telantar dipanti asuhan yangteregistrasi

100% anaktelantardalampantiasuhanyang sudahdiregistrasiKemensos

100% anaktelantardalam pantiasuhan yangsudahdiregistrasiKemensos

Meningkatnyastatus kesehatananak telantar

Kementerian Kesehatan Gubernur, Bupati/Walikota

1. Peningkatan sosialisasikesejahteraan sosialanak

Tersedianya sosialisasikesejahteraan anak

25% lem-baga kese-jahteraansosial anak

50%lembagakesejahteraan sosialanak

ProgramKesejahteraanSosial AnakJalanan (PKSAnjal)

2. Penyaluran tabungankesejahteraan sosialanak jalanan

Tersalurkannya tabungankesejahteraan sosial anakjalanan


Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar danaksesibilitas,pelayanan sosialdasar dalamasuhan keluarga

Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-21-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Penegakan hukumbagi pelaku eksploitasianak jalanan

Terlaksananya penegakanhukum bagi pelakueksploitasi anak jalanan

25% darikasus yangditangani

75% darikasus yangditangani

Programpenanganan anakjalanan, telantar,dan marjinallainnya melaluipendidikanterpadu anakharapan(Program DIK-TERAPAN)

Penyelenggaraanpendidikan secara terpadubagi anak-anak marjinalbekerjasama denganpesantren/ lembagapendidikan lain yangsetara dan berasrama

Meningkatnya jumlahanak-anak marjinal yangdapat mengaksespelayanan pendidikansecara terpadu denganperlindungan,pengasuhan dan jaminankesehatan

2.500 orang 10.000 orang Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar danaksesibilitaspelayanan sosialdasarkhususnyapendidikan,pengasuhan,perlindungandan jaminan

Kementerian Agama(koordinator) KementerianSosial, KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian DalamNegeri, KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Kepolisian Negara RI

Gubernur, Bupati,Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-22-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kesehatan

1. Pendampingan ABHdalam proses peradilan

Terlaksananyapendampingan ABHdalam proses peradilan

430 orang 930 orang

2. Penyaluran bantuankesejahteraan sosialbagi ABH

Tersalurkannya bantuankesejahteraan sosial bagiABH

430 orang 930 orang

Kementerian Sosial(koordinator), KementerianHukum dan HAM

Gubernur,Walikota danBupati

ProgramKesejahteraanSosial AnakBerhadapandengan Hukum(PKS-ABH)

3. Peningkatan bantuankebutuhan dasar ,akses layanan sosialdasar dan penguatantanggung jawab

Meningkatnya anak yangterpenuhi hak-hak dasarpada Lapas dan Rutan

8 Lapasanak & 16

Bapas

8 Lapasanak & 17

Bapas

Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar danaksesibilitaspelayanan sosialdasar

Kementerian Hukum danHAM

Gubernur,Walikota danBupati

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-23-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

keluarga terhadapanak di Lapas danBapas

1. Penyusunan SOPKesepakatan BersamaK/L dalamPerlindungan danRehabilitasi SosialAnak BerhadapanHukum

Tersedianya SOPKesepakatan BersamaK/L dalam Perlindungandan Rehabilitasi SosialAnak Berhadapan Hukum

50% 100% MeningkatnyaPerlindungandan RehabilitasiSosial AnakBerhadapanHukum

Kementerian Sosial(koordinator), KementerianAgama, KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Hukum danHAM, KementerianKesehatan dan KepolisianNegara RI

Gubernur,Walikota, Bupati

ProgramPerlindungandan KesehatanKesejahteraanSosial AnakBerhadapandengan Hukum

2. Penyusunan SOPKeputusan BersamaPenanganan AnakBerhadapan denganHukum (ABH)

Tersedianya SOPKeputusan Bersamapenanganan ABH denganpendekatan restorativejustice

50% 100% KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak(koordinator), KementerianHukum & HAM,Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung,Kepolisian Negara RI dan

Gubernur,Walikota, Bupati,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-24-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kementerian Sosial

3. Sosialisasi SOPkeputusan/kesepakatan bersamaK/L dalampenanganan,perlindungan danrehabilitasi sosial AnakBerhadapan denganHukum

Terselenggaranyasosialisasi SOP keputusan/kesepakatan bersamaK/L dalam penanganan,perlindungan danrehabilitasi sosial AnakBerhadapan denganHukum

- 50% Kementerian Hukum &HAM (koordinator),Kementerian Sosial danKementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

16 Lapas Anak dan33 Bapas

4. Peningkatan aksespelayanan kesehatandasar kepada AnakBerhadapan denganHukum di Lapas anak

Meningkatnya statuskesehatan AnakBerhadapan denganHukum di Lapas Anakyang sudah diregristasioleh Kemenhuk HAM

8 Lapasanak

9 Lapasanak

Kementerian Kesehatan Gubernur danBupati/Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-25-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Perubahan UU Nomor3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak

Terlaksananya PerubahanUU Nomor 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak

50% 100% Kementerian Hukum &HAM

6. Perubahan UU No. 12Tahun 1995 tentangPemasyarakatan

Terlaksananya perubahanUU Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan

25% 50% Kementerian Hukum &HAM

1. Persentase AparatKejaksaan yangmemahamipenanganan ABHterkait Diversi danRestorative Justice

50% 100% Kejaksaan Agung Kejati/ KejariProgramPeningkatanKapasitas AparatPenegak HukumYang RamahAnak

1. Peningkatanpemahaman Aparat,tentang Diversi danRestorative Justicedalam penangananAnak Berhadapandengan Hukum 2. Persentase petugas

lapas, Bapas dan Rutanyang memahamipenanganan ABHterkait Diversi danRestorative Justice

20% 50%

Meningkatnyakapasitas aparatpenegak hukumyang ramahanak

Kementerian Hukum danHAM

Kanwil Hukum &HAM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-26-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Penerapan PrinsipDiversi dan RestorativeJustice dalampenanganan AnakBerhadapan denganHukum melalui sistemdan prosedurKepolisian terkait

Persentase kasus ABHyang ditangani UnitPelayanan Perempuandan Anak di tingkatMabes Polri, Polda, danPolres yang memperolehDiversi dan RestorativeJustice

- 40% Kepolisian Negara RI Polda/ Polres

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-27-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ProgramPeningkatanKapasitasLembagaPeradilan YangRamah Anak

Peningkatan pemahamanHakim terkait Diversi danRestorative Justice sebagaiinti perubahan UU Nomor3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak

Persentase HakimPeradilan Umum yangmemahami penangananABH terkait Diversi danRestorative Justice

- 50% Meningkatnyakapasitaslembagaperadilan yangramah anak

Menko Polhukamkoordinasi denganMahkamah Agung

-

1. Penataan sistemverifikasi data calonpenerima bantuan,sosialisasi dankoordinasiketerpaduan program

Ketersediaan datapenerima bantuan

100% 100%ProgramRehabilitasi danPerlindunganSosial bagiPenyandangCacat

2. Peningkatan bantuanjaminan sosialPenyandang cacatberat di dalamkeluarga.

Jumlah penyandang cacatberat yang menerimabantuan jaminan sosial.

17.000orang

19.500 orang

Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar bagipenyandangcacat berat danpenyandangcacat dalamlembaga/panti


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-28-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Bantuan tambahankebutuhan dasarpenyandang cacatdalam dalam/ ataumelalui panti/lembaga

Jumlah penyandang cacatdalam lembaga/pantiyang mendapat bantuanpemenuhan kebutuhandasar

11.000orang

13.500 orang

1. Pemberian bantuanjaminan sosial bagipenyandang cacatpermanen anggotaTNI

Jumlah penyandang cacatpermanen yang menerimabantuan

- 7000 orangdari TNI

Kementerian Pertahanan(koordinator), KementerianSosial

Programrehabilitasi danperlindungansosial bagipenyandang cacatanggota prajuritTNI / POLRI

2. Pemberian bantuanjaminan sosial bagipenyandang cacatpermanen anggotaPOLRI

Jumlah penyandang cacatpermanen yang menerimabantuan

- 550 orangdari POLRI

Meningkatnyapemenuhankebutuhandasarpenyandangcacat permanenanggota prajuritTNI dan POLRI

Kepolisian Negara RI(koordinator), KementerianSosial

ProgramKesejahteraan

Peningkatan bantuankebutuhan dasar dan

Meningkatnya Anakdengan Kecacatan yang

1.515 orang 1.750 orang Meningkatnyapemenuhan


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-29-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sosial AnakdenganKecacatan (PKS-ADK)

akses layanan sosial dasar,serta penguatan tanggungjawab keluarga

terpenuhi hak-hakdasarnya dalam asuhankeluarga

kebutuhandasar danaksesibilitaspelayanan sosialdasar

PelayananKesehatan AnakdenganKecacatan

Pelayanan kesehatan bagianak dengan kecacatan diSLB melalui programUsaha Kesehatan Sekolah

Meningkatnya pembinaankesehatan pada anakdengan kecacatan di SLBmelalui program UsahaKesehatan Sekolah

5 Provinsi 10 Provinsi Meningkatnyastatus kesehatananak dengankecacatan

Kementerian Kesehatan Gubernur, Bupati/Walikota

ProgramRehabilitasi danPerlindunganSosial bagi LanjutUsia

1. Peningkatan bantuanjaminan sosial lansiatelantar di dalamkeluarga/masyarakatdan peningkatankapasitas kelembagaan

Jumlah Lansia telantaryang mendapatkanbantuan jaminan sosial

10.000orang

13.250 orang Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar lansiatelantar danlansia dalamlembaga/panti


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-30-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Peningkatan bantuantambahan kebutuhandasar Lansia di dalamlembaga/ panti sosial

Jumlah Lansia dalamlembaga yangmendapatkan bantuantambahan kebutuhandasar

8.000 orang 11.000 orang Kementerian Sosial Gubernur, Bupati/Walikota

3. Peningkatan aksesperempuan lanjut usiadan penyandang cacatterhadappemberdayaan kualitashidupnya

Kebijakan penangananlanjut usia danpenyandang cacat yangresponsif gender

100% - Kementerian Sosial(koordinator), KementerianPemberdayaan Perempuan& Perlindungan Anak,Kementerian Hukum &HAM

Gubernur, Bupati/Walikota

4. Sosialisasi kebijakanpenanganannarapidana perempuanlanjut usia danpenyandang cacat yangresponsif gender padalapas

Terlaksananya sosialisasikebijakan penanganannarapidana perempuanlanjut usia danpenyandang cacat yangresponsif gender padalapas

30 orang 50 orang

serta jumlahK/L dan pemdayangmenerapkankebijakanpenangananlansia danpetugaspemasyarakatan

Kementerian Hukum &HAM

Kanwil Hukum &HAM

ProgramRehabilitasi dan

1. Peningkatan pelayananrehabilitasi sosial

Meningkatnya korbanpenyalahgunaan Napza

5.705 orang 7.520 orang Meningkatnyapemenuhan

Kementerian Sosial(koordinator), Badan


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-31-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

melalui lembaga danluar lembaga (berbasiskomunitas)

yang dapat direhabilitasidan dilindungi melaluilembaga dan luar lembaga(berbasis komunitas

Narkotika NasionalPerlindunganSosial KorbanNapza

2. Peningkatan bantuantambahan kebutuhandasar korbanpenyalahgunaanNapza dalam lembagarehabilitasi

Jumlah korbanpenyalahgunaan Napzayang mendapatkanpemenuhan kebutuhandasar dalam lembagarehabilitasi


kebutuhandasar,pelayananrehabilitasisosial danperlindunganbagi korbanNapza


ProgramPencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaandan PeredaranGelap Narkoba

1. Pemberdayaanlingkunganpendidikan, kerja,masyarakat resikotinggi/rentan

Meningkatnya kesadaranmasyarakat/atau imunterhadap bahaya narkobakhususnya anak-anak dandewasa

98% 98% Meningkatnyaperlindungananak-anakremaja danmasyarakatterhadap

Badan Narkotika Nasional Gubernur, Bupati/Walikota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-32-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Penyiapankelembagaan BNNsampai Tk. Provinsidan kabupaten terpilih

Pelayanan rehabilitasikorban penyalahgunaannarkoba

500 orang 1.200 orang Badan Narkotika Nasional Gubernur, Bupati/Walikota

3. Pemetaan danpemutusan jaringannarkoba yang ada diIndonesia

Tersedianya peta danterputusnya jaringanperedaran narkoba diIndonesia

TigajaringanperedaranNarkoba

TigaJaringanPerderanNarkoba

Badan Narkotika Nasional

4. Penyusunan PeraturanPemerintah WajibLapor bagi Pecandu

Tersusunnya PeraturanPemerintah Wajib Laporbagi Pecandu

100% -

bahaya narkoba

Kementerian Kesehatan(koordinator), KementerianSosial, Kementerian Hukumdan HAM, BadanNarkotika Nasional

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-33-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Peningkatankoordinasi lintas sektordalam pemberianjaminan hidup,pembangunanpermukiman daninfrastruktur sosialekonomi

Terpenuhinya penyediaanpermukiman daninfrastruktur sertajaminan hidup

2.300 unitpermukimaninfrastrukturdan Jaminanhidup bagi4.270 KK

2.340 unitpermukima

ninfrastruktu

r danJaminan

hidup bagi4.550 KK

Kementerian Sosial(koordinator), KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan,Kementerian PekerjaanUmum, KementerianKehutanan dan BadanPertanahan Nasional


ProgramPemberdayaanKomunitas AdatTerpencil (KAT)

2. Pendataan bagi anakKAT

Tersedianya data anakKAT yang dapatmenerima pelayanansosial

500 orang 1.000 orang

Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar,aksesibilitas danpelayanan bagiKAT

Kementerian Sosial(koordinator), KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-34-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ProgramKesejahteraanSosial Anak yangMembutuhkanPerlindunganKhusus (PKS-AMPK)

Peningkatan bantuankebutuhan dasar, akseslayanan sosial dasar,penguatan tanggungjawab keluarga dan peranlembaga kesejahteraansosial anak

Meningkatnya anak dariKomunitas Adat terpencilyang terpenuhi hak-hakdasarnya dalam asuhankeluarga

- 650 orang Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar danaksesibilitaspelayanan sosialdasar bagi PKS-AMPK


ProgramPerlindunganPekerja Migrantelantar

Peningkatan koordinasiantara pemerintah danpemerintah daerah,perlindungan danrehabilitasi sosial sertabantuan pemulangan kedaerah asal.

Meningkatnya pelayanandan perlindungan pekerjamigran telantar

29.818orang

36.000 orang Meningkatnyapelayanan danperlindungansosial bagipekerja migrantelantar

Kementerian KoordinasiBid. Kesejahteraan Rakyat(koordinator), KementerianSosial, KementerianPerhubungan, PT Pelni,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian LuarNegeri, Kepolisian NegaraRI, Kementerian Kesehatan,Kementerian Dalam Negeri


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-35-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Penyusunanmekanismeperencanaan danpelaksanaanpenyelenggaraanpenempatan TKI keluar negeri

Terwujudnya pembagiankewenanganpenyelenggaraanpenempatan TKI ke luarnegeri

100% - Kementerian Nakertrans(koordinator), KementerianDalam Negeri, BNP2TKI


2. Pencegahan kepergianTKI ilegal di daerahasal dan daerahperbatasan

Meningkatnyapengamanan kepergianTKI ke luar negeri untukmencegah TKI ilegal

4 lokasiEmbarkasisebanyak

1000 orang

3 lokasiEmbarkasi

Kementerian Nakertrans(koordinator), BNP2TKI,Kepolisian Negara RI


3. Menyiapkan prosesadvokasi danpenyelesaian TKIbermasalah

Tersedianya tata caradalam mekanismepenyelesaian TKI

100% - BNP2TKI (koordinator),Kementerian Luar Negeri,Kementerian Nakertrans


ProgramPeningkatanFasilitasiPenempatan danPerlindungan TKI

4. Meningkatkan kualitashidup danperlindungan keluargaTKI

Kebijakan Bina KeluargaTKI

20% 40%

MeningkatnyaperlindunganTKI, tersedianyaTKI yangberkualitas danmenurunnyaTKI bermasalah

KementerianPemberdayaan Perempuan& Perlindungan Anak


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-36-


2010 2011SASARAN


PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pembebasan biayaperkara (prodeo)

2. Pemberian konsultasidan bantuan hukumsecara prodeo

ProgramPeningkatanakses hukum bagiperempuanmiskin dankelompokmarjinal dalamhal perkara-perkara hukumkeluarga

3. Penyelenggaraansidang keliling

Meningkatnya jumlahperkara yang diajukanoleh perempuan miskindan kelompok marjinal

4.000perkaraprodeo

11.553perkaraprodeo,11.553

bantuanhukum

prodeo, 273lokasisidangkeliling

Meningkatnyakepastianhukum danperlindunganhak-hakkeperdataan

Menko Polhukamkoordinasi denganMahkamah Agung


PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-37-

III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)

TARGETPENYELESAIAN*)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1.Penyusunan peta jalan

(road map) nasionalpercepatan pencapaianMDGs

1. Tersusunnya peta jalan(road map) nasionalpercepatan pencapaianMDGs

100% - TersedianyapendukungpercepatanpencapaianMDGs

Kementerian PPN/Bappenas

Pendukung

Percepatan

Pencapaian

MDGs

2.Penyusunan pedomanrencana aksi percepatanpencapaian tujuan MDGsdi daerah

1. Tersusunnya pedomanrencana aksi daerah(RAD) tentangpercepatan pencapaiantujuan MDGs yangmemuat antara lainsasaran, strategi,tindakan, keluaran danpembiayaan

100% - Kementerian PPN/Bappenas

33 Provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-38-

TARGETPENYELESAIAN*)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)

2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2. Terlaksananya sosialisasi

pedoman rencana aksidaerah tentangpercepatan pencapaiantujuan MDGs

100% -

3. Terselenggaranyafasilitasi penyusunanRAD MDGs 2011-2015oleh tim pusat

100% -

4. Tersusunnya rencanaaksi daerah tentangpercepatan pencapaiantujuan MDGs di tingkatprovinsi (RAD MDGs2011-2015) yang memuatantara lain sasaran,strategi, tindakan,keluaran danpembiayaan

- 33 Provinsi Gubernur 33 Provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-39-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3. Peningkatan dukungan

pembiayaan untukpercepatan pencapaianMDGs

1. Meningkatnya anggaranbaik APBN maupunAPBD untuk membiayaiupaya percepatanpencapaian MDGs

- Pusat danseluruhprovinsi

K/L terkait dan seluruhPemprov

Seluruh provinsi

2. Tersusunnyamekanisme pendanaanmelalui Public PrivatePartnership/PPP

100% - Kementerian PPN/Bappenas

-

3. Tersusunnya naskahakademik mekanismependanaan CorporateSocial Responsibilities(CSR )

100% - Kementerian PPN/Bappenas (Koordinator),Kementerian BUMN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-40-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4. Tersusunnya

mekanisme pendanaanCorporate SocialResponsibilities (CSR )

- 100% Kementerian PPN/Bappenas (Koordinator),Kementerian BUMN

5. Tersusunnyamekanisme pendanaanuntuk insentif daerahyang mencapai kinerjaMDGs yang baik

50% 100% Kementerian PPN/Bappenas (Koordinator),Kementerian Keuangan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-41-

TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)

2010 2011SASARAN

INSTANSIPENANGGUNG

JAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Perbaikan GiziMasyarakat

1. Peningkatan kualitasgizi anak

1. Persentase balita giziburuk yang mendapatperawatan

100% 100% Menurunnyaprevalensikekurangan gizipada balita

Kementerian Kesehatan

2. Persentase balitaditimbang beratbadannya (jumlah balitaditimbang dibagiseluruh balita atau D/S)

65% 70%

Diprioritaskanpada provinsi-provinsi denganprevalensikekurangan gizipada balita di atasangka rata-ratanasional (> 18,4%)yaitu provinsiNTT, Maluku,Sulteng, Kalsel,Aceh, Gorontalo,Sulbar, NTB,Kalteng, PapuaBarat, Malut,Sumut, Sultra,Kalbar, Riau,Papua, Sumbar,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-42-


2010 2011SASARAN

INSTANSIPENANGGUNG

JAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kaltim, Jambi.

2. Penyediaan datakecukupan kaloripenduduk

Tersusunnya data

proporsi penduduk yang

berada dibawah garis

konsumsi minimum (2.100

kkal/kapita/hari)

100% 100% Badan Pusat Statistik -

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-43-


2010 2011SASARAN

INSTANSIPENANGGUNG

JAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Penyusunan RencanaAksi Pangan dan Gizi

1. Tersusunnya RencanaAksi Nasional Pangandan Gizi (RAN PG)2011-2015

- 100% Kementerian PPN/Bappenas (Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kementerian Pertanian,Kementerian Perindustrian,Badan Pengawas Obat danMakanan

2. Tersusunnya RencanaAksi Daerah Pangandan Gizi (RAD PG)2011-2015

- 33 provinsi Gubernur seluruh provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-44-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUAPeningkatanAkses PendidikanSD/MI

1. Peningkatan aksesterhadap SD danpendidikan lanjutannya

1. Jumlah unit TK-SD satuatap yang dibangun

500 Unit 500 Unit Meningkatnyapartisipasipendidikan SD/MI dan setaraSD/MI

Kementerian PendidikanNasional

2. Jumlah unit SD-SMPsatu atap yangdibangun

400 Unit 400 Unit

Diprioritaskanterutama di daerahterpencil dandaerah denganAPM di bawahrata-rata nasionalyaitu: ProvinsiAceh, Sumut, Riau,Jambi, Sumsel,Kalbar, Sulut,Gorontalo, Sulteng,Sulbar, Maluku,NTB, NTT, Papua,Papua Barat

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-45-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3. Tersedianya pelayanan

pendidikan non formaldan pendidikan khususserta pelayanan khusus(siswa)

93.000Siswa

80.000Siswa


2. Peningkatan aksesterhadap pondokpesantren salafiyahpenyelenggara wajardikdas

Jumlah siswa yangmengikuti pendidikansetara pendidikan dasar dipesantren salafiyah

190.000orang

200.000orang

Kementerian Agama Diprioritaskanterutama padadaerah-daerahyang memilikipesantren.

PeningkatanKeberaksaraanPenduduk

1.Penyelenggaraanpendidikan keaksaraanfungsional

Jumlah sasaranpengentasan buta aksara(usia 15-24 tahun)

660.000orang

555.000orang

Meningkatnyakemampuankeaksaraanpenduduk


Diprioritaskan bagidaerah denganangka buta aksaralebih tinggi dari

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-46-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2.Penyediaan taman

bacaan masyarakat(TBM)

Jumlah Taman BacaanMasyarakat (TBM) yangdikembangkan di daerah

500 Unit 500 Unit Kementerian PendidikanNasional

rata-rata nasional(1,16%, 2007); yaituProvinsi Babel,Bali, NTB, NTT,Kalbar, Sulteng,Sulsel, Sultra,Sulbar, Gorontalo,Malut, Papua, danPapua Barat

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-47-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.Penyusunan kebijakanpemberian beasiswayang responsif genderbagi siswa miskinSD/SDLB, SMP/SMPLB,SMK/SMA/ SMALB danPT

TersusunnyaPermendiknas pemberianbeasiswa yang responsifgender

100% - Meningkatnyapendidikanuntuk semua


Seluruh provinsi/kabupaten/kota

MencapaiPendidikan untukSemua

2.Penyusunan kebijakanpemberian beasiswayang responsif genderbagi siswa miskinMI/MTs/ MA/PTA

Tersusunnya Permenagpemberian beasiswa yangresponsif gender

100% - Kementerian Agama Seluruh provinsi/kabupaten/kota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-48-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tersusunnyaperencanaan danpenganggaran yangresponsif gender dibidang ketenagakerjaan

100% - TersedianyakebijakanpelaksanaanPUG di bidangketenagakerjaandan politik

KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak(Koordinator), KementerianTenaga Kerja danTransmigrasi

MendorongKesetaraan Genderdan PemberdayaanPerempuan

1. Peningkatankesetaraan genderdalam pekerjaanupahan di sektor nonpertanian

2. Terlaksananyaperencanaan danpenganggaran yangresponsif gender dibidang ketenagakerjaandalam pelatihan,pemagangan dankewirausahaan

- 100% Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-49-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Peningkatanpartisipasi politikperempuan diparlemen

Tersusunnya pedomanpelaksanaan PUG dibidang pendidikan politikbagi calon pemilihpemula, anggotaDPR/DPD/DPRD, danmasyarakat

100% - KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak


2010 2011SASARAN

INSTANSIPENANGGUNG

JAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENURUNKAN KEMATIAN ANAK

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-50-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PenurunanAngka KematianAnak

Peningkatan pelayanankesehatan anak

1. Persentase anak usia 0-11 bulan yangmendapatkan imunisasicampak

80% 85% MenurunnyaAngkaKematian Bayidan Balita

Kementerian Kesehatan(Koordinator), KementerianDalam Negeri

Diprioritaskanpada provinsi-provinsi dengancakupan imunisasicampak di bawahrata-rata nasional(76,4%), yaituprovinsi: Aceh,Sumut, PapuaBarat, Maluku,Jambi, Kalsel,Papua, Kalbar,Riau, Babel, Sulsel,Gorontalo, Malut,Sulteng, Sumbar,Sumsel, Sulbar.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-51-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.DirumuskannyaRancangan PeraturanPemerintah tentangpemberian Air Susu Ibu(ASI) secara eksklusif

100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator),KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Kementerian Hukum danHAM, Sekretariat Negara,Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi

Seluruh provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-52-

TARGETPENYELESAIAN*)

PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)

2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

PenurunanAngka KematianIbu

1. Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu

1. Persentase puskesmasrawat inap yangmampu melaksanakanPelayanan ObstetrikNeonatal EmergensiDasar (PONED)

60 % 70 % MenurunnyaAngkaKematian Ibu

Kementerian Kesehatan(Koordinator), KementerianDalam Negeri

2. Persentase RSkabupaten/kota yangmelaksanakanPelayanan ObstetrikNeonatal EmergensiKomprehensif(PONEK)

80 % 85 % Kementerian Kesehatan(Koordinator), KementerianDalam Negeri

Diprioritaskanpada provinsi-provinsi denganangka pertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanterlatih di bawahangka rata-ratanasional (< 77,37%)yaitu provinsi:Maluku, Malut,Sulbar, Sultra,Papua, NTT,Kalbar, PapuaBarat, Sulteng,Gorontalo,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-53-



2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kalteng, Sulsel,Jabar, Sumsel,NTB, Kalsel,Lampung.

2. Penempatan tenaga

kesehatan strategis*) di

fasilitas kesehatan,

terutama di Puskesmas

dan Rumah Sakit

Kabupaten/Kota

1. Tersusunnya pemetaankebutuhan tenagakesehatan strategis,mencakup jumlah, jenisdan lokasipenempatannya

100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator), KementerianDalam Negeri,KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi dan BadanKepegawaian Negara

Seluruh provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-54-



2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Ditetapkannya Perprestentang penempatantenaga kesehatanstrategis di Puskesmasdan RS Kabupaten/Kota

100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator), SekretariatKabinet,Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, dan BadanKepegawaian Negara

3. Tenaga kesehatanstrategis: dokter, doktergigi, bidan, perawat,sarjana kesehatanmasyarakat, tenaga gizi,sanitarian, apoteker danasisten apoteker

Penempatan tenagakesehatan strategis,terutama dokter, bidandan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhanterutama di daerahbermasalah kesehatan(DBK) dan daerahterpencil, perbatasan dan

- 30 % Kementerian Kesehatan,(Koordinator), KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, KementerianDalam Negeri,Badan KepegawaianNegara

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-55-



2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kepulauan (DTPK), sesuaiformasi yang tersedia(persen)

ProgramKependudukandan KeluargaBerencana

Peningkatan Jangkauandan Kualitas PelayananKB

1.Terlayaninya jumlahpeserta KB baru (jutapeserta)

7,1 jutapeserta

7,2 jutapeserta

Menurunnyaunmet need

Badan Koordiansi KeluargaBerencana Nasional

Diprioritaskanpada semuaprovinsi karenanilai unmet need-nya di atas 5%,kecuali ProvinsiBabel.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-56-



2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.Meningkatnya jumlahpeserta KB aktif/PA(juta)

26,7 jutapeserta

27,5 jutapeserta

MeningkatnyaContraceptivePrevalence Rate(CPR)

Diprioritaskan padaprovinsi yang nilaiCPR-nya rendahatau di bawah rata-rata nasional, yaituProvinsi Jabar,Gorontalo, DKI,Sumbar, Kaltim,Banten, Riau, NTB,Sumut, Sulsel,Sultra, Malut, Aceh,DIY, Sulbar, Kepri,NTT,Papbar,Papua,danMaluku.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-57-


SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)PengendalianPenyakit HIV danAIDS, Malaria,dan TB

1. Pengendalian PenyakitHIV dan AIDS

1.Jumlah orang yangberumur 15 tahun ataulebih yang menerimakonseling dan testingHIV

300.000orang

400.000orang

Terkendalinyapenyakit HIVdan AIDS,malaria, dan TB

2.Persentase Orangdengan HIV dan AIDS(ODHA) yangmendapatkan AntiRetroviral Treatment(ART)

70% 75%

Kementerian Kesehatan(Koordinator), KomisiPenanggulangan AIDSNasional

Seluruh PemerintahDaerah Provinsi dankabupaten/kota,serta KPAD diIndonesia,diprioritaskan padaberbagai Provinsidengan angka kasusHIV dan AIDStertinggi, meliputi:Papua, DKI Jakarta,Jabar, Jatim, Bali,Sumut, Kalbar,Jateng, Riau, Sumsel.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-58-


SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3.Persentase

kabupaten/kota yangmelaksanakanpencegahan penularanHIV sesuai pedoman

50% 60%

4.Penggunaan kondompada kelompokhubungan seks berisikotinggi (berdasarkanpengakuan pemakai)

- Perempuan(35%)

Laki-laki(20%)

2. Pengendalian PenyakitMalaria

Angka penemuan kasusMalaria per 1.000penduduk

2 % 1,75 % Kementerian Kesehatan Diprioritaskan padaprovinsi-provinsidengan angka kasusmalaria tertinggi,meliputi PapuaBarat, NTT, Papua,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-59-


SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Malut, Babel,Maluku, Bengkulu,NTB, Jambi, Sulteng.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-60-


SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3. Pengendalian Penyakit

TBPersentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangditemukan

73% 75% Kementerian Kesehatan Diprioritaskan padaprovinsi-provinsidengan cakupanpenemuan kasusbaru TB BTA positif(CDR) di bawahtarget CDR minimal(<70%) yaituProvinsi Bali,Gorontalo, Sumut,Jambi, Bengkulu,Papua, Jatim, Babel,DIY, Sultra, Sumbar,Jateng, Kalbar,Sumsel, Aceh,Sulbar, Papua Barat,Lampung, Kalsel,Sulsel, Sulteng,Malut, Kepri, NTT,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-61-


SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)NTB, Riau, Kaltimdan Kalteng.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-62-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPProgramPengelolaanSumber DayaAir

Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Terbangunnya prasaranadan sarana air baku

6.431 l/detik

tersebar di25 provinsi

5.060 l/detik

tersebar di27 provinsi

Meningkatnyakapasitas danlayanan airbaku untukpenyediaan airminum

Kementerian PekerjaanUmum

Diprioritaskan padaprovinsi-provinsidengan persentaseakses RT terhadapair minum layak dibawah angka rata-rata nasional(<47,63%) yaituProvinsi: Banten,Aceh, Bengkulu,DKI Jakarta, Papua,Kalteng, Babel,Kepri, Lampung,Jabar, Riau, Sulbar,Malut, Sulteng,Sulut, Gorontalo,NTB, NTT, Sumbar

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-63-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Terfasilitasinya kawasan

perkotaan yang terlayaniair minum

218kawasan

244kawasan


ProgramPembinaan danPengembanganInfrastrukturPermukiman

1.Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan,Pengembangan SumberPembiayaan dan PolaInvestasi, sertaPengembangan SistemPenyediaan Air Minum

2. Terfasilitasinya kawasanperdesaan yangterlayani air minum

31 kawasandan 1.472

desa

30 kawasandan 1.165

desa

Meningkatnyapelayanan airminumterhadap MBRdi perkotaandan perdesaan


Tersebar di seluruhprovinsi.

2.Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan,Pengembangan SumberPembiayaan dan PolaInvestasi, sertaPengelolaanPengembanganInfrastruktur Sanitasi danPersampahan

1. Terlayaninya kawasandengan infrastrukturair limbah melaluisistem off-site

9 kabu-paten/kota

11 kabu-paten/ kota

Meningkatnyapelayananinfrastruktur airlimbah


Tersebar di seluruh

provinsi, namun

diutamakan bagi

provinsi-provinsi

yang telah memiliki

kesiapan program dan

perencanaan yang

cukup baik, yaitu

Provinsi Sumbar,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-64-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Riau, Kepri, Bengkulu,

Sumsel, Babel, Banten,

Jabar, Jateng, Jatim,

Kalteng, Sulsel, Sultra,

NTT, Maluku, Papua

Barat, Sumut,

Yogyakarta, Kalsel,

Kaltim, Sulteng, Bali.

2. Terlayaninya kawasandengan infrastrukturair limbah melaluisistem on-site

30 kabu-paten/kota

35 kabu-paten/ kota

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-65-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)PeningkatanAksesPendudukTerhadapSanitasi Dasaryang Layak

Peningkatan akses sanitasidasar yang layak

1. Jumlah desa yangmelaksanakan SanitasiTotal BerbasisMasyarakat (STBM)

2.500 desa 5.500 desa Meningkatnyaakses pendudukterhadapsanitasi dasar

Kementerian Kesehatan Diprioritaskan padaprovinsi-provinsidengan persentaseakses pendudukpada fasilitas sanitasilayak di bawahangka rata-ratanasional (<51,02%)yaitu NTT, Papua,Kalteng, PapuaBarat, Bengkulu,Lampung, Maluku,Kalbar, Sumbar,NTB, Jambi, Kalsel,Sumsel, Sulteng,Aceh, Malut,Gorontalo, Sulbar,Kepri, Sultra, Jatim.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-66-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2. Jumlah desa yang

melaksanakanCommunity led totalsanitation

1.320 desa 990 desa Kementerian PekerjaanUmum

KonservasiKeanekaragamanHayati danPerlindunganHutan

Pengembangan KawasanKonservasi dan EkosistemEsensial

1. Meningkatnyapengelolaan kawasankonservasi dankawasan esensiallainnya sebagaipenyangga kehidupan

2% 4% Meningkatnyapengelolaan danpendayagunaantaman nasionaldan kawasankonservasilainnya (CA, SM,TB, dan HL) danekosistemesensial

Kementerian Kehutanan Sumut, Sumbar,Jambi, Kaltim, Sulut,Sulsel, NTT, PapuaBarat, Papua,Sulteng

2. Menurunnya tindakpidana kehutanan

15% 30% Provinsi prioritas

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-67-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ProgramPeningkatanFungsi danDaya DukungDAS BerbasisPemberdayaanMasyarakat

Pengembangan HutanRakyat, Kemitraan, KebunBibit Rakyat (KBR)

Meningkatnya rasiopenutupan hutan

50.000 hahutan dan

8.000 KebunBibit Rakyat

di Desa,KelompokMasyara-kat (400

juta batangbibit)

50.000 hahutan dan

10.000Kebun Bibit

Rakyat diDesa,

KelompokMasyarakat

(500 jutabatangbibit)

Meningkatnyaluas hutan yangdikelola olehmasyarakat

Kementerian Kehutanan Gubernur danBupati/Walikotaterkait

ProgramPerencanaanMakro BidangKehutanan danPemantapanKawasan Hutan

Pembentukan KesatuanPengelolaan Hutan (KPH)

Terbentuknya KPHProduksi Model, KPHKonservasi Model, KPHLindung Model (model)

48 model 60 model Meningkatnyaluasan hutanyang dikelolaoleh KPH

Kementerian Kehutanan(Koordinator),KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi

Menetapkankelembagaan KPHP,KPHL

PengelolaanSumber Daya

Pengelolaan danPengembangan Konservasi

Terlaksananyapengelolaan luas kawasan

900.000hektar

900.000hektar

Terkelolanyakawasan

Kementerian Kelautandan Perikanan

Diprioritaskan padaprovinsi yang mem-

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-68-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Laut, Pesisir danPulau-PulauKecil

Kawasan dan Jenis konservasi laut, perairantawar dan payau secaraberkelanjutan

ekosistemterumbukarang, lamun,mangrove danjenis biotaperairan yangterancam punah

punyai kawasankon-servasi perairan(prio-ritas tahun2010 ada-lah TamanNasional Perairan(TNP) Laut Sawudan Laut seki-tarnya, NTT).Sedang-kan 2011direncana-kan diTNP Laut Sawu(NTT), TWP P. Pieh(Sumatera Barat),TWP P. Kapoposang(Sulawesi Selatan),TWP Laut Banda(Maluku), TWP. GiliMatra (NTB), TWP.Padaido.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-69-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ProgramPengelolaanSumber DayaAlam danLingkunganHidup

1. Perlindungan Atmosfirdan PengendalianDampak PerubahanIklim

Meningkatnya persentasepengurangan konsumsiBahan Perusak Ozon(BPO) - Hydro ChloroFluoro Carbon (HCFC)

- 1% MembaiknyapengelolaanSDA dan LH

Kementerian LingkunganHidup

2. Penyelesaian InpresTentang Rencana AksiNasional PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAN GRK)

Terumuskannya InpresRAN GRK

100% - Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat

33 provinsi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-70-


2010 2011

SASARANINSTANSI

PENANGGUNGJAWAB

PEMERINTAHDAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)ProgramPengelolaanListrik danPemanfaatanEnergi

Penyediaan danPengelolaan Energi BaruTerbarukan danPelaksanaan KonservasiEnergi

Terselenggaranya layananaudit energi pada gedungdan industri (jumlahlayanan)

185 185 Terwujudnyapenyediaan danpengelolaanenergi baruterbarukan dankonservasienergi

Kementerian EnergiSumber Daya Mineral

Tersebar seluruhIndonesia

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Bidang Hukum,ttd

Dr. M. Iman Santoso

Documents

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - corphr.com · presiden republik indonesia lampiran instruksi presiden republik indonesia nomor : 3 tahun 2010 tanggal : 21 april 2010 i. rencana