Interpretasi Hukum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

interpretasi

Citation preview

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    1/33

    MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM

    DOSEN : DR. H. MARTIN ROESTAMY, SH., MH.

    AAL LUKMANUL HAKIM, SH.

    PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS DJUANDA

    BOGOR

    PENEMUAN HUKUM &

    ASPEK PENGUBAH HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    2/33

    PENEMUAN HUKUM

    Penemuan hukum ini dilakukan oleh Hakim,

    dalam penemuan hukum ini ada perbedaan

    pandangan antara Eropa Kontinental denganAnglo Saxon

    Eropa Kontinental tidak memisahkan secara

    tegas antara metode interpretasi denganmetode konstruksi, sedangkan Anglo Saxon

    memisahkannya secara tegas.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    3/33

    Kapan Penemuan Hukum diperlukan ?

    Untuk menjawab ini ada dua aliran pemikiran:

    1. Penganut Doktrin Sen-clairAliran ini berpendapat penemuan hukum

    dibutuhkan apabila:

    a. Peraturannya belum ada untuk suatu

    kasus in konkreto, atau

    b. Perturan sudah ada tetapi belum jelas

    Diluar keadaan ini penemuan hukum tidak ada.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    4/33

    2. Penemuan Hukum harus selalu dilakukan.

    Hakim selalu dan tidak pernah tidak

    melakukan penemuan hukum

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    5/33

    2 Jenis Metode Penemuan

    Hukum

    Interpretasi

    Konstruksi

    penemuan

    Hukum

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    6/33

    Perbedaannya;

    Interpretasi:

    Penafsiran terhadap teks Undang-undang, dengan masih

    tetap berpegang pada bunyi teks itu.

    Konstruksi:

    Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk

    mengembangkan lebih lanjut suatu teks UU, dimana

    hakim tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi tidakmengabaikan hukum sebagai suatu sistem

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    7/33

    INTERPRETASI HUKUM

    Interpretasi = Tafsir

    Tafsir : Keterangan penjelasan; pengertian;

    Mentafsirkan : Menerangkan maksud;

    Menangkap maksud perkataan kalimat dan

    sebagainya) tidak menurut apa adanya saja

    melainkan diterangkan juga apa yang tersirat.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    8/33

    1. Interpretasi atau penafsiran gramatikal,

    2. Interpretasi sejarah ,

    3. Interpretasi sistematis,4. Interpretasi sosiologis,

    5. Interpretasi teleologis,

    6. Interpretasi otentik.7. freis ermessen.

    INTERPRETASI HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    9/33

    interpretasi atau penafsiran

    gramatikal

    ketentuan atau kaedah diartikan oleh

    masyarakat sebagai bahasa sehari-hari. (misalnya arti kendaraan)

    interpretasi Gramatikal adalah

    menafsirkan kata kata dalamundang undang sesuai dengan

    kaidah bahasa.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    10/33

    Interpretasi sejarah

    diartikan dengan menafsirkan

    suatu ketentuan hukum denganmelihat alasan-alasan

    terbentuknya suatu undang-

    undang itu.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    11/33

    Interpretasi sistematis

    yaitu menafsirkan beberapa ketentuan

    hukum yang mengatur tentang hal

    yang sama. Misalnya dalammenafsirkan cakap hukum, harus

    dilakukan penafsiran sitematis antaraketentuan BW, UU Kewarganegaraan,

    dan lainnya.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    12/33

    Interpretasi sosiologis

    yaitu suatu interpretasi yang

    menghubungkan dengan sebab-sebab

    atau faktor apa dalam masyarakatatau perkembangan masyarakat yang

    dapat memberikan penjelasanmengapa pembuat undang- undang

    membuat rancangan undang-undang

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    13/33

    Interpretasi teleologis

    yaitu suatu interpretasi dengan

    memperhatikan tujuan dibuatnya suatu

    ketentuan hukum. Misalnya tujuandibuatnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah

    untuk usaha mensukseskan program

    pembangunan nasional di bidang keluargaberencana.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    14/33

    Interpretasi otentik

    yaitu suatu interpretasi yang

    diberikan oleh undang-undangitu sendiri. Biasanya

    ditempatkan dalam ketentuan

    Pasal 1

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    15/33

    Freis ermessen

    Keleluasaan interpretasi oleh hakim. Apabila

    tafsiran otentik dirasa kurang memberikan

    keyakinan pada hakim, maka hakim dengankeyakinan sendiri dapat menafsirkan ketentuan

    hukum dengan memperhatikan pendapat dari

    saksi ahli dan perkembangan masyarakat.

    Kebebasan hakim untuk menerapkan undang-

    undang sesuai dengan pandangan dan

    keyakinannya disebutfreis ermessen.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    16/33

    Metode kontsruksi

    Apabila ketentuan hukum belum ada,

    berdasarkan asas non liquethakim tidak boleh

    menolak perkara yang ada turannya, maka

    dapat dilakukan metode konstruksi.

    Contoh kontruksi adalah :

    1.Analogi

    2.Argumentum a contrario.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    17/33

    AnalogiAnalogi hukum adalah suatu penerapan

    ketentuan hukum bagi keadaan yang

    pada dasarnya sama dengan keadaan

    yang secara eksplisit diatur dengan

    ketentuan hukum tersebut tadi, tapipenampian atu bentuk perwujudannya

    (bentuk hukum) lain.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    18/33

    Analogi Contoh adalah apabila jual beli tidak

    memutus perjanjian sewa menyewa ,

    maka dapat dianalogikan bahwa jualbeli tidak dapat memutuskan hibah.

    Sesuatu barang yang telah dihibahkantidak dapat dibatalkan dengan alasan

    barang itu akan dijual.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    19/33

    Argumentum a contrar io

    Contoh, adalah masa iddah hanya untuk istri

    yang telah putus perkawinannya, karena suami

    meninggal dunia, cerai atau putusanpengadilan. Ketentuan iddah ditujuakan untuk

    memberi kepastian bahwa rahim istri itu adalah

    suci, tidak ada janin di dalam rahim itu.

    Ketentuan iddah ini secara argumentum a

    contrario tidak berlaku bagi suami, karena

    suami tidak mempunyai rahim.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    20/33

    Penghalusan hukum

    Apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan

    mengakibatkan ketidak adilan yang sangat, sehingga ketentuan

    hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau di

    diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Dalam penghalusan hukum ini, hakim dihadapkan kepada

    masalah yuridis dan keadilan di sisis lainnya.

    Contoh penghalusan hukum adalah adanya kewajiban

    pembayaran alimentasi (misalnya pajak bumi bangunan)kepada seorang laki-laki yang menganggur karena cacat

    kepada istrinya yang menjadiwiraswasta yang berhasil.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    21/33

    Di dalam menerapkan dan mengembangkan hukum perlu

    dilakukan penafsiran, atau bahkan terhadap suatu perkara

    belum ada aturan Ketentuan hukum dibuat untuk

    mengatur kehidupan masyarakat.

    Terdapat asas hukum bahwa suatu peraturan apabila

    sudah disahkan dan telah di tuangkan ke dalam lembaran

    negara, maka setiap orang dianggap wajib untuk

    mentaatinya. Semua orang dianggap sudah tahu (meskipun

    dalam kenyataannya ia mungkin belum pernah tahu atau

    belum pernah membaca). Demikian ini dinamakan fictie

    hukum.

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    22/33

    Di dalam praktek yang terjadi di masyarakat, kadangkala peraturan itu tidak jelas maknanya. Untuk itu peranhakim sangat penting dalam rangka menemukan dan

    membentuk hukum.

    Asas non liquet, diterapkan dalam sistem hukumIndonesia. Yang artinya hakim atau pengadilan dilaranguntuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya

    apabila perkara itu belum ada peraturan hukumnya. Asasini diterapkan dan terdapat dalam ketentuan pasal 16ayat (1) Undang-Undang no. 4 tahun 2004 tentangkekuasaan kehakiman ( LN tahun 2004 no. 8) , yaitu :

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    23/33

    Pengadilan tidak boleh menolakuntuk memeriksa, mengadili danmemutus sesuatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksadan mengadilinya.

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    24/33

    Kedudukan hakim di pengadilan adalahmelengkapi ketentuan ketentuan hukum tertulismelalui pembentukan hukum (rechtsvorming) dan

    penemuan hukum (rechtsvinding ). Dengan kata lain hakim atau pengadilan dalam

    sistem hukum kita yang pada dasarnya tertulismempunyai fungsi membuat hukum baru ( creation

    of new law). Sehingga sistem hukum kita meskipun menganut

    sistem hukum tertulis, tetapi merupakan sistemyang terbuka ( open system).

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    25/33

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

    Fungsi menemukan dan mengembangkan hukum oleh hakimdilakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum danmencegah untuk tidak segera ditanganinya suatu perkarayang belum ada atau belum jelas peraturannya.

    Pembentukan hukum dilakukan oleh hakim apabila belumada aturan hukumnya. Dengan kata lain hakim membuatsendiri hukumnya. melalui metode konstruksi dan

    penghalusan hukum. Sedangkan dalam penemuan hukum,hakim hanya melakukan suatu usaha interpretasi. Disini,aturan hukum sudah ada tetapi belum jelas untuk dapatditerapkan ke dalam perkara yang sedang ditanganinya.

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    26/33

    Pembentukan hukum dilakukan oleh hakimapabila belum ada aturan hukumnya.

    Dengan kata lain hakim membuat sendiri

    hukumnya. melalui metode konstruksi danpenghalusan hukum.

    Sedangkan dalam penemuan hukum, hakim

    hanya melakukan suatu usaha interpretasi. Disini, aturan hukum sudah ada tetapi belum

    jelas untuk dapat diterapkan ke dalam perkarayang sedang ditanganinya.

    PERAN HAKIM

    DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    27/33

    FAKTOR-FAKTOR

    PENGUBAH HUKUM

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    28/33

    FAKTOR-FAKTOR PENGUBAH HUKUM

    ASPEK POLITIK

    1. Penguasa

    2. Orsospol

    3. Ormas

    4. LSM/NGO

    5. Kelompok penekan

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    29/33

    Aspek Budaya

    1. Perubahan Nilai

    2. Euporia Reformasi

    BUDAYA 3. Anti kemapanan

    4. Kontak Budaya

    5. Stratifikasi

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    30/33

    Aspek Ekonomi

    -Pengelompokan Negara-Perdagangan bebas

    ASPEK -Perjanjian

    EKONOMI -Traktat-ADR

    -Arbitrase

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    31/33

    Tren Global

    -Tidak ada batas negara

    -Informasi yang cepat-Komunikasi

    TREN GLOBAL -Komplek Industri militer

    -Lawyer asing

    -ADR

    -Arbirase

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    32/33

    IPTEK

    Perobahan gaya hidup

    IPTEK Utiliti

    Kejahatan tingkat tinggi

  • 5/20/2018 Interpretasi Hukum

    33/33

    Pendidikan

    SDM

    PENDIDIKAN Pengacara

    Pengangguran tkt tinggi