ISO 14000 Edit

Embed Size (px)

Citation preview

ISO 14000

ISO 14000Environmental Management System(EMS)

Disampaikan pada DISKUSI

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN JASA MARGA- KANTOR PUSAT

1

Pasal 20 Ayat (3)

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media

UU 32/2009

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu

lingkungan hidup

b. mendapat izin dari

Menteri,Gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Environmental Management System (EMS)

Isu Lokal :Pencemaran AirPencemaran UdaraKebisinganB3

Isu Global:Global WarmingPencemaran UdaraBisingB3

Perubahan Manajemen LK3Metode LamaMemantau Lingkungan, Auditing, Reporting,Berhubungan dgn Pemerintah & mengurus PerizinanMembuat produk , Mengembangkan proyekManajer LingkunganPetugasProduksi

Perubahan Manajemen LK3 Metode BaruManajerLingkunganPetugasProduksiMengkoordinasi aktifitas lingkungan, sbg penghubung dgn Pemerintah, Konsultan bagi Petugas ProduksiMembuat produk, Mengembangkan proyek,Memantau lingkungan,Auditing, Reporting

ZAT PENCEMAR UTAMA

Pencemaran Udara1 CO Kendaraan bermotor Gangguan Transpor Oksigen2 CmHm Kendaraan bermotor Karsinogen aldehida 3 (SO)x Industri Iritasi sistem pernafasan Hujan asam 4 (NO)x Kendaraan bermotor Iritasi sistem pernafasan Kerusakan lapisan O3 Hujan asam5 Bahan Partikulat Industri Iritasi sistem pernafasan Merusak pandangan 6 O3 Pencemar sekunder NO2 Iritasi sistem pernafasan 7 Pb Kendaraan bermotor Racun saraf Racun - semua benda hidup

8 CO2 Pembakaran Merusak kesehatan GRK

Perundangan dan Peraturan tentang Pencemaran Udara

1. PP RI No. 41/1999 : Pengendalian Pencemaran udara

2. KepMen.LH No.13/1995: BME sumber tidak bergerak

3. Kep.MenLH No. 5/2006 : BME gas buang kendaraan

4. SE MeNaKer No. SE-01/MEN/1997 : NAB faktor kimia di udara lingkungan kerja

5. KepMenLH No. 45/1997 : ISPU

6. KepKaBapedal No. 205/1996 : Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak

Sumber polusi utama : transportasi dan industri.

SIKLUS PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

8Sampah1. Acuan

1) Departemen PU. Ditjen Cipta Karya, 1999, " Petunjuk teknis perencanaan pembuangan dan pengelolaan bidang ke PLP an perkotaan dan pedesaan" "Tata cara pengelolaan sampah 3 M".

2) David Gordon Wilson, 1977, "Solid Waste Management" Massachusetts Institute of Technology.

3) George Tohoebanoglous, Hilary Theisen, Samuel A. Vigel 1993 "Integrated Solid waste Management, Engineering Principles and management Issues"

2 Istilah dan definisi

Yang dimaksud dengan :

1) sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak mambahayalcan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan,

2) sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota

3. Persyaratan teknis pengelolaan Sampah Kota

Teknik operasional Pengelolaan SampahTeknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

SNI 19-2454-2002

Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan

Catatan - Pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan Kegiatan pemilahan dan daur ulang diutamakan di sumber sampah

Timbunan SampahPemilahan, Pewadahan dan Pengolahan di sumberPengumpulanPemilahan dan PengolahanPemindahanPengangkutanPembuangan Akhir

Pencemaran B3Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No. 4/1982), menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama, akibat dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik, dengan definisi sebagai bahan berbaya dan beracun.Pasal 58 sampai Pasal 61 UU-32/2009 mengatur larangan membuang dan mengatur pengelolaan limbah dan B3.Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2001 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan PP 18/99 juncto 85/99 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3.

ReuseRecyclePengumpulanSkala Nas(4)Pengangkut(2)Dapat sebagai : Pemanfaatan dan/atau Pengolah dan/atau PenimbunFrom Cradle to The GraveYang wajib Asuransi dan dlm akte notaris tertera bid atau sub bidang pengelolaan LB3(2), (3), (4), (5), (6)Penghasil(1)Pengangkut(2)Keterangan:>Pengankutan LB3 hanya diperkenankan apabila penghasil telah melaksanakan kontrak kerjasama dengan pihak pengelola Limbah B3

>Kegiatan Pengumpulan LB3 hanya diperkenankan apabila:Telah tersedia teknologi pemanfaatan LB3 dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.Pemanfaatan(3)RecoveryPengangkut(2)Pengolah(5)Pengangkut(2)Pengangkut(2)Pengguna(7)Penimbun/Landfiller(6)

12Mekanisme Pengelolaan Limbah B3

PENGHASIL LIMBAH B3 (Generator)

PENYIMPANAN SEMENTARA LB3

1) Izin TPS-LB3

2) Persetujuan Penyimpanan > 90

hari apabila :

LB3 dihasilkan < 50kg/hari

3) Pencatatan LB3 dan Pelaporan

Kegiatan penyimpanan serta pengelolaan LB3 lebih lanjut

Jumlah LB3

PENGELOLAAN LANJUTAN

DIMANFAATKAN/DIOLAH/ DITIMBUN SENDIRI

DIDALAM PABRIK (izin)

PENGUMPUL LIMBAH B3 yg telah memiliki izin

PEMANFAAT/PENGOLAH/ PENIMBUN LIMBAH B3 yg

telah memiliki izin

Jumlah LB3 yg dimanfaatkan/

yang dihasilkanSistem Manifestdiolah/ditimbunIdentifikasi LB3 yg dihasilkanPENGHASIL LIMBAH B3(Generator)PENYIMPANAN SEMENTARA LB3

Izin TPS-LB3Persetujuan Penyimpanan > 90 hari apabila: LB3 dihasilkan