92
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tangerang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : 1. HAMZAH, beralamat di Kp. Muncul 010/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 2. AYUMAH, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 3. ROHAYATI, beralamat di Batujaya Utara 003/003 Batu Jaya, Ceper, Tangerang Selatan; 4. JAKARIA, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 5. YAHYA, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 6. DEDE KURNIAWAN, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 7. AWALUDIN, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan; 8. NURJANAH, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu,Tangerang Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H, Tessa Simanjuntak, S.H., M.H, Fritzgerald Papilaya, S.H, Annissa Nindya Sandra, S.H, dan Aldo Priatno, S.H, advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “JAT & Co”, beralamat di Ruko Glaze Blok 2D No. 15 Gading Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 434/JAT&Co//SK/VIII/ 2017, tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor : 2118/Sk.Pengacara/2017/PN.Tng, tanggal 06 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; Lawan 1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. BADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang saat ini telah berubah nama menjadi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL berdasarkan Keppres No. 197 Tahun 1998, beralamat di Jl. Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Golden Road Blok C27 No.59-61 , BSD Kota Tangerang Selatan-Banten; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; Hal 1 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

  • Upload
    others

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Negeri Tangerang mengadili perkara perdata pada peradilan

    tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sebagai

    berikut antara :

    1. HAMZAH, beralamat di Kp. Muncul 010/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

    2. AYUMAH, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

    3. ROHAYATI, beralamat di Batujaya Utara 003/003 Batu Jaya, Ceper, Tangerang

    Selatan;

    4. JAKARIA, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

    5. YAHYA, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

    6. DEDE KURNIAWAN, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang

    Selatan;

    7. AWALUDIN, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

    8. NURJANAH, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu,Tangerang Selatan;

    Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H, Tessa

    Simanjuntak, S.H., M.H, Fritzgerald Papilaya, S.H, Annissa Nindya Sandra, S.H,

    dan Aldo Priatno, S.H, advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat dan

    Konsultan Hukum “JAT & Co”, beralamat di Ruko Glaze Blok 2D No. 15 Gading

    Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 434/JAT&Co//SK/VIII/

    2017, tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

    Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor : 2118/Sk.Pengacara/2017/PN.Tng,

    tanggal 06 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

    Lawan

    1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

    beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

    Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

    2. BADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang saat ini telah berubah nama

    menjadi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL berdasarkan Keppres No.

    197 Tahun 1998, beralamat di Jl. Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan,

    Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

    II ;

    3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN,

    beralamat di Golden Road Blok C27 No.59-61 , BSD Kota Tangerang

    Selatan-Banten; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

    Hal 1 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pengadilan Negeri tersebut;

    Setelah membaca:

    1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

    740/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan

    Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

    2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Negeri

    Tangerang Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng, tertanggal 6 Oktober 2017

    tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim

    dalam mengadili perkara ini;

    3. Penetapan Hakim Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 11 Oktober

    2017, tentang penetapan hari sidang;

    4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

    5. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi;

    TENTANG DUDUK PERKARA

    Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6

    Oktober 2017 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

    Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Oktober 2017, dan tercatat di

    bawah register perkara perdata dibawah Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN.Tng telah

    mengajukan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

    A. DUDUK PERKARA (POSITA)

    Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

    1. Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris dari alm. Sait Wakeng yang

    mempunyai sebidang tanah berdasarkan Persil Nomor 47.a.D.I Kohir Nomor C-

    281 yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 876/Setu yang terletak

    di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

    seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan surat ukur

    tertanggal 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 yang diterbitkan oleh TURUT

    TERGUGAT tanggal 27 Oktober 2015.

    2. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

    menyatakan “hak milik Atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan

    pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan

    Hal 2 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan

    dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata

    untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak terhadap

    barang itu.”

    3. Bahwa Tanah milik Penggugat merupakan Tanah Warisan dari Alm Sait bin

    Wakeng didasarkan dari Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/169 Kec.Setu/

    2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setu Kecamatan Muncul.

    4. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm. Sait bin Wakeng telah

    Mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

    Tangerang Selatan (TURUT TERGUGAT) pada tahun 2015 dan telah

    mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.876/Setu yang terletak di

    Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

    seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan surat ukur

    tertanggal 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 yang diterbitkan oleh TURUT

    TERGUGAT tanggal 27 Oktober 2015 ;

    5. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah membayarkan Pajak Bumi dan

    Bangunan (PBB) secara teratur sampai tahun 2015 terhadap objek SHM No.

    876/Setu.

    6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual / menjaminkan tanah

    tersebut kepada pihak lain dan sampai saat ini SHM No. 876/Setu masih

    dimiliki oleh PARA PENGGUGAT.

    7. Bahwa PARA PENGGUGAT berkeinginan untuk menggunakan tanah

    tersebut, tetapi sekitar Bulan Februari 2017 di atas tanah tersebut

    sebelumnya telah ada bangunan pihak lain yang digunakan untuk berjualan

    dan untuk tempat tinggal.

    8. Bahwa untuk melakukan pengosongan PARA PENGGUGAT melalui kuasa

    hukumnya pada Tanggal 3 April 2017 PARA PENGGUGAT telah memasang

    Spanduk Pemberitahuan pada lokasi tanah tersebut dikarenakan tanah

    tersebut diketahui tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh orang lain tanpa

    seijin PARA PENGGUGAT.

    9. Bahwa PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

    (PUSPIPTEK) adalah salah satu unit kerja di bawah KEMENTRIAN RISET,

    TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEKDIKTI) yang

    memiliki fasilitas dan asset yang berada di sekitar lokasi tanah PARA

    PENGGUGAT.

    Hal 3 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    10.Bahwa setelah pemasangan spanduk tersebut, TERGUGAT I juga melakukan

    Pemasangan Papan pengumuman pada tanggal 12 April 2017 yang bertulis

    kan “TANAH INI DIKUASAI OLEH PUSAT PENELITIAN ILMU

    PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPITEK) KEMENRISTEKDIKTI

    SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 0005 ”.

    11.Bahwa kemudian ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan kepala

    keamanan Aset PUSPITEK yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah

    hak dari TERGUGAT I berdasarkan dokumen Sertifikat Hak Pakai No. 00005

    tertanggal 31 Mei 2002 dengan Nama Pemegang Hak BADAN TENAGA

    ATOM NASIONAL, Surat Ukur Nomor 111/setu/2002 seluas 1.425.685 m2

    (satu Juta empat ratus dua puluh lima ribu ratus delapan puluh lima meter

    persegi) yang pada bagian bawah tertera keterangan Pengganti Sertifikat

    Hak Pakai No. I/Setu yang telah hilang berdasarkan : Surat Pernyataan di

    bawah sumpah tanggal 6 Desember 2001 Pengumuman tentang Sertifikat

    Pengganti tanggal 4 Januari No. 38/BPNK/KAB.TNG/2002 Iklan pada Harian

    Rakyat Merdeka tanggal 8 Januari 2002 ;

    12.Bahwa atas Sertifikat Hak Pakai tersebut, PUSPIPTEK yang diwakili oleh

    Sdr. Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM (selaku pemimpin proyek PUSPIPTEK)

    mengajukan permohonan pengembalian batas Sertifikat Hak Pakai No. 00005

    Setu (Sebagian) pada tanggal 25 April 2003 dengan tidak menyebutkan

    secara jelas maksud dan tujuan untuk melakukan pengukuran pengembalian

    batas/rekonstruksi.

    13.Bahwa atas permohonan tersebut BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

    Kabupaten Tangerang mengeluarkan gambar ukur yang tidak diberi nomor

    gambar ukur, tetapi berdasarkan surat dari BADAN PERTANAHAN

    NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang Surat No. 630.1/557/04.VII/2003

    diberitahukan kepada Sdr. Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM (selaku pemimpin

    proyek PUSPIPTEK) tentang :

    a. Bahwa telah dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas/

    rekonstruksi pada tanggal 26 Juni 2003 yang disaksikan oleh

    Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos dari PUSPITEK ;

    b. Bahwa pengukuran dimaksud butir satu adalah sebagian dari Surat Ukur

    tanggal 14 Februari 2002 No. 111/Setu/2002 (Sketsa terlampir) ;

    c. Bahwa telah dipasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan Pasal 22 PMNA/

    Ka.BPN No.3/1997.

    Hal 4 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa dari jawaban surat BPN Kantor Kabupaten Tangerang ini

    terlihat dalam proses pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi

    tersebut hanya disaksikan oleh Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos dari

    pihak PUSPITEK tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang memiliki

    tanah berbatasan langsung dengan objek tanah yang dilakukan

    pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi ;

    13. Bahwa atas permohonan tersebut setelah melakukan pengukuran

    pengembalian batas/rekonstruksi atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai

    No.5/Setu tersebut, dikeluarkanlah Berita Acara Pengembalian

    Batas/Rekonstruksi No. 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 yang dibuat

    oleh Sdr. Iwan Siswanto, ST dalam kedudukannya sebagai Staff Subsi

    Pengukuran Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kabupaten

    Tangerang dengan NIP. 010180821. Surat tersebut juga diketahui dan

    ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi

    Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Sdr. Arya Widya Wasista, ST.

    Bahwa surat tersebut tidak memiliki kop surat Kantor Badan Pertanahan

    Nasional Kabupaten Tangerang dan juga tidak memiliki stempel/cap

    Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang lazimnya

    digunakan dalam berita acara pengembalian batas/rekonstruksi yang

    dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional.

    14. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, dikeluarkanlah sketsa

    pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai No. 5/Setu (Sebagian)

    tanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

    Kabupaten Tangerang dimana luas tanah hasil rekonstruksi/pengukuran

    ulang seluas 710 m2 yang letak tanah ini berada tidak dalam satu

    bidang/terpotong dengan tanah induk seluas 1.425.685 m2 yang kemudian

    diketahui berada di atas Sertifikat SHM No. 876/Setu/2015 seluas 1.073 m2

    milik PARA PENGGUGAT.

    PROSEDUR PENGEMBALIAN BATAS/REKONSTRUKSI TIDAK SESUAI

    DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

    15. Bahwa dasar dokumen No. 630.1/557/04.VII/2003 tentang Pengembalian

    Batas Sertifikat Hak Pakai No. 5 Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 yang

    dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas

    dasar permintaan PUSPIPTEK sangat merugikan PARA PENGGUGAT

    dikarenakan PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah SHM No. 876/Setu

    Hal 5 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tidak pernah dilibatkan dalam PROSES PENGUKURAN ULANG tersebut,

    padahal TERGUGAT I mengetahui bahwa batas-batas langsung objek tanah

    tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT hal ini membuktikan bahwa

    PUSPIPTEK memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan pengembalia

    pengukuran ulang/rekonstruksi tersebut, apabila PARA PENGGUGAT

    mengetahui adanya pengukuran ulang tersebut maka tentulah akan

    mengajukan keberatan.

    16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

    24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut :

    “Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara

    sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan

    batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”

    17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24

    Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut:

    “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang

    belum terdaftar atau yang terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar

    siatuasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan

    keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran

    tanah secara sistematik atau oleh Kepala Pertanahan dalam pendaftaran

    secara sporadik, berdasarkan penujukan batas oleh pemegang hak atas tanah

    yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang

    hak atas tanah yang berbatasan.

    ” Dalam hal ini PUSPIPTEK melaksanakan pengukuran pengembalian

    batas/rekonstruksi hanya disaksikan oleh Sdr. Syafrizal, S.Sos dan Sofian,

    S.Sos dimana keduanya adalah pegawai dari PUSPIPTEK tetapi tidak ada

    saksi dari pemegang hak atas tanah lainnya yang berbatasan langsung

    dengan objek tanah yang diukur ulang tersebut dan memiliki kepentingan

    sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan

    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal PARA

    PENGGUGAT bertempat tinggal bersebalahan dengan tanah PUSPIPTEK dan

    Sdr. Sofian, S.Sos kenal sehari-hari sering bertemu dengan PARA

    PENGGUGAT sehingga jelaslah ada itikad tidak baik dan telah melakukan

    Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal

    17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

    Pendaftaran Tanah.

    Hal 6 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    18. Bahwa penerbitan objek sengketa dengan demikian cacat hukum karena tidak

    prosedural yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar

    dan tidak melalui pengukuran lapangan sesuai dengan kenyataan riil di

    lapangan.

    PEMOHON PENGEMBALIAN BATAS/ REKONSTRUKSI BUKANLAH PIHAK

    YANG MEMILIKI HAK ATAS SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 0005/SETU

    19. Bahwa pemohon pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi adalah Sdr.

    Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM selaku pimpinan proyek PUSPIPTEK dan saksi

    atas pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi tersebut adalah Sdr.

    Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos yang juga karyawan dari PUSPIPTEK

    sedangkan bukti Sertifikat Hak Pakai No. 0005/Setu merupakan hak atas

    nama BADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang mana dalam pengukuran atas

    Sertifikat Hak Pakai tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor 111 Tahun 2002

    tanggal 14 Februari 2002, penunjukan dan penetapan batas-batas tanah

    ditunjukkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL. Dengan demikian jelas

    bahwa ada ketidaksinkronan dalam menentukan batas-batas pada saat

    pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi yang dimohonkan oleh

    PUSPIPTEK dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

    a. PUSPIPTEK bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Pakai No. 005/Setu

    tetapi pemilik Sertifikat Hak Pakai yang tercantum adalah BADAN

    TENAGA ATOM NASIONAL (TERGUGAT II).

    b. Surat Ukur Nomor 111/Setu/2002 penunjukan dan penetapan batas

    ditunjukkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (TERGUGAT II)

    bukan oleh PUSPIPTEK, sehingga pengukuran ulang/rekonstruksi

    harusnya dimohonkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

    (TERGUGAT II).

    20. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun

    1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut :

    “Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib

    dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”

    Bahwa berdasarkan poin 19 di atas jelas penempatan tanda-tanda batas

    termasuk pemeliharaanya bukan dilakukan oleh pemegang hak atas atas

    tanah yang bersangkutan yaitu BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

    (TERGUGAT II) tetapi dilakukan oleh PUSPIPTEK. dengan demikian jelas

    telah melanggar Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

    1997 tentang Pendaftaran Tanah.

    Hal 7 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    21. Bahwa oleh karena permohonan pengembalian batas/rekonstruksi gambar

    ukur tanah Sertifikat Hak Pakai No. 005/Setu atas nama BADAN TENAGA

    ATOM NASIONAL berdasarkan Berita Acara Pengembalian

    Batas/Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dilakukan

    oleh pihak yang bukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan maka

    hasil dari pengembalian batas/rekonstruksi tersebut adalah cacat hukum

    karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan

    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini jelas-jelas merupakan Perbuatan

    Melawan Hukum.

    BERITA ACARA PENGEMBALIAN BATAS/ REKONSTRUKSI ULANG

    NO.06/BAP/VI/2003 DAN SKETSA GAMBAR SITUASI DENGAN SKALA

    1:500 DAN SKALA 1:1000 TIDAK MENUNJUKKAN BATAS-BATAS

    BIDANG TANAHNYA DENGAN BIDANG-BIDANG TANAH YANG

    BERBATASAN

    22. Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Ulang No.

    06/BAP/Setu/2003 dan sketsa gambar situasi dengan skala 1:500 dan skala

    1:1000 tidak menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang-

    bidang tanah yang berbatasan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan

    Pasal 188 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

    Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa : “Kepada Pemegang Hak dapat

    diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-bata bidang

    tanahnya dengan bidang-bidang tanah yang berbatasan.”Tetapi dalam hasil

    pengukuran ulang Berita Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor

    06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Badan

    Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tidak dicantumkannya Nomor

    Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang berbatasan langsung dengan tanah

    tersebut. Bahwa dengan demikian ada itikad tidak baik dari pemohon dalam

    hal ini PUSPIPTEK tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan

    pengukuran ulang tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

    17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk tidak

    mencantumkan/menunjukkan bidang-bidang tanah yang berbatasan

    langsung dengan objek tanah dalam surat ukur maupun dalam sketsa

    gambar situasi tanah.

    SKETSA GAMBAR SITUASI DARI BERITA ACARA PENGEMBALIAN

    BATAS/REKONSTRUKSI BERBEDA DENGAN PUBLIKASI PETA ONLINE

    YANG TERDAPAT DI WEBSITE BADAN PERTANAHAN NASIONAL ;

    Hal 8 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    23. Bahwa terdapat perbedaan sketsa gambar situasi dari Berita Acara

    Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni

    2003 dengan peta online milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dapat

    diakses melalui peta.bpn.go.id, bahwa objek tanah milik TERGUGAT II tidak

    seperti yang tercetak pada peta hasil Pengembalian Batas Sertifikat No.

    630.1/557/04.VII/2003 tentang Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai No.

    5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 yang disampaikan oleh Kantor Badan

    Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat bahwa dalam peta

    online yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional di peta.bpn.go.id tanah

    Hak Pakai milik TERGUGAT II tidak berbatasan langsung dengan Jalan Raya

    Puspitek dan masih terdapat jarak antara pintu masuk ke dalam perumahan

    Puspitek sebagaimana terlampir dalam peta.bpn.go.id. hal ini berbeda sekali

    dengan sketsa gambar situasi dalam Berita Acara Pengembalian Batas

    Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dimana bidang

    tanah dimaksud berbatasan langsung dengan Jalan Raya Puspitek dan pintu

    masuk persimpangan perumahan Puspitek. Dengan demikian terdapat

    perbedaan antara peta online yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional

    dengan sketsa gambar situasi yang dikeluarkan dalam Berita Acara

    Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni

    2003. Bahwa dalam peta.bpn.go.id tanah yang berbatasan langsung dengan

    Jalan Raya Puspitek adalah tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor

    876/Setu yang merupakan milik dari PARA PENGGUGAT.

    KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT

    24. Bahwa PARA PENGGUGAT selama ini tidak bisa menikmati hasil dan

    manfaat atas tanahnya tersebut dan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

    Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum

    dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang

    menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

    tersebut”. Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan

    pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA

    PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan

    Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.

    25. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 April 2017 dalam usaha untuk

    mengosongkan tanah yang dimilikinya telah membeli bahan baku untuk

    membuat pagar dan membayar beberapa pekerja tetapi dihalang-halangi oleh

    Hal 9 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    PUSPIPTEK sehingga mengalami kerugian materill yang nyata-nyata (Aktual

    Loss) dengan nilai total keseluruhan adalah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh

    empat Juta Rupiah).

    26. Bahwa sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati

    hasil dan manfaat dari tanah tersebut, yang apabila dijual, PARA

    PENGGUGAT bisa mendapatkan uang dengan perkiraan harga jual dengan

    perincian sebagai berikut : 1.073 (luas tanah) x Rp 1.274.000 (NJOP per

    meter) = Rp 1.367.002.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh

    Juta Dua Ribu Rupiah).

    27. Bahwa apabila uang sejumlah Rp 1.367.002.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus

    Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ribu Rupiah) diinvestasikan/didepositokan ke

    bank akan memperoleh bunga sebesar 2,5% per tahunnya sehingga PARA

    PENGGUGAT bisa memperoleh uang sebesar Rp 34.175.050 (Tiga Puluh

    Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah) setiap

    tahunnya.

    28. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian

    materiil yang diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) sebesar yaitu

    Rp. 1.367.002.000,- + Rp 34.175.050 = Rp. 1.401.177.050 ( Satu Milyar

    Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh

    Rupiah )

    PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

    29. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur

    perbuatan melawan hukum. Yaitu ada beberapa unsur-unsur perbuatan

    melawan adalah sebagai berikut :

    a. Unsur melanggar peraturan.

    Bahwa yang dilakukan oleh PUSPIPTEK bertentangan atau tidak sesuai

    dengan pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan pasal 18 Peraturan Pemerintah

    Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana PUSPIPTEK

    tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta permohonan untuk

    pengembalian pengukuran ulang/rekonstruksi terhadap tanah tersebut.

    b. Unsur adanya kesalahan.

    Bahwa unsur kesalahan yang ada pada perbuatan ini adalah

    kesengajaan. Artinya sengaja melakukan suatu tindakan dengan

    mengetahui risiko dan konsekuensi akan merugikan orang lain. Dalam

    hal ini tindakan yang dilakukan oleh PUSPIPTEK secara sengaja tidak

    mengikutsertakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah

    Hal 10 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    milik TERGUGAT II dalam proses pengembalian pengukuran

    ulang/rekonstruksi sebagai saksi-saksi dalam kegiatan tersebut sesuai

    yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

    Pendaftaran Tanah.

    c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

    Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi

    Ulang No. 06/BAP/Setu/2003 dan sketsa gambar situasi dengan skala

    1:500 dan skala 1:1000 yang dimohonkan oleh PUSPIPTEK, memiliki

    hasil yang ternyata tumpang tindih dengan tanah milik PARA

    PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik

    materiil maupun inmateriil karena tidak dapat menikmati hasil dan

    manfaat dari tanah tersebut.

    d. Unsur adanya kerugian.

    Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata mengalami kerugian baik

    materiil maupun inmateriil yang telah kami sebutkan di atas.

    30. Bahwa semenjak PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Alm. Sait

    Wakeng hingga kini belum dapat menikmatinya, maka PARA PENGGUGAT

    menuntut agar TERGUGAT I menyerahkan tanah aquo kepada PARA

    PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PARA PENGGUGAT.

    31. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon

    agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya

    hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad).

    B. DALAM PROVISI

    32. Bahwa tanah objek sengketa yang diakui yang terdapat tumpang tindih hak

    kepemilikan antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yaitu seluas 710 m2

    saat ini sedang dibangun Taman oleh TERGUGAT I sehingga sangat

    merugikan pihak PENGGUGAT.

    33. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dipergunakan oleh TERGUGAT I

    mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan penetapan

    Provisi untuk memerintahkan agar TERGUGAT I menghentikan segala

    kegiatan dan aktiftas pembangunan,pengunaan serta penanaman pohon-

    pohon yang sedang dilakukan oleh TERGUGAT I.

    C. PETITUM

    Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PARA PENGGUGGAT

    memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang

    memimpin jalannya sidang ini memutus dengan putusan sebagai berikut :

    Hal 11 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    DALAM PROVISI

    1. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta setiap orang yang

    mendapatkan Kuasa dari padanya menghentikan dan tidak melakukan segala

    kegiatan dan aktifitas pada tanah sengketa yang Berada di Jl. Raya Puspitek,

    Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,

    seluas 710 m2 (objek sengketa).

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

    2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

    3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 876/Setu atas nama PARA PENGGUGAT

    yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,

    Propinsi Banten seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan

    surat ukur 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 tanggal 27 Oktober 2015 adalah

    sah secara hukum.

    4. Menyatakan Surat No. 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas

    Sertifikat Hak Pakai No. 5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita

    Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26

    Juni 2003 yang menyatakan tanah seluas 710 m2 milik TERGUGAT II cacat

    hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

    5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk Mencoret dalam daftar Register

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Agraria dan Tata Ruang terhadap

    Surat No. 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas Sertifikat Hak

    Pakai No. 5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita Acara

    Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni

    2003.

    6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang nyata-

    nyata (Aktual Loss) PARA PENGGUGAT yang sedianya digunakan untuk

    melakukan pemagaran terhadap objek tanah tersebut sebesar Rp 24.000.000,-

    (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) secara tunai dan seketika.

    7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang

    diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) yang dialami PARA

    PENGGUGAT karena telah merugikan PARA PENGGUGAT sebesar Rp

    1.401.177.050 (Satu Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh

    Ribu Lima Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika.

    8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo dalam

    keadaan baik dan kosong kepada PARA PENGGUGAT.

    Hal 12 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

    ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA

    TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad).

    10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

    perkara ini.

    Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

    berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

    Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk

    Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. Jamin Ginting, S.H dkk, untuk

    Tergugat I datang menghadap kuasanya Reno Ghanes Satria, S.H dan Fadhy

    Setiadi, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 4828/A4/HK/2017, tanggal 13

    Desember 2017, untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya Wagiman, S.H

    dan Haris Sutarto, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/KA/10/2017,

    tanggal 30 Oktober 2017, sedangkan Turut Tergugat hadir dan datang menghadap

    kuasanya Amrinif, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor :

    2716.1/600.7.36.14/XI/2017, tanggal 13 November 2017;.

    Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian

    perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak sebagaimana

    diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun

    2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR, melalui Mediator

    Hakim MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H, untuk melakukan mediasi diantara kedua

    belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN.Tng,

    tertanggal 31 Oktober 2017, akan tetapi mediasi diantara para pihak tidak berhasil

    (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 12 Desember

    2017; Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat

    Gugatan oleh Para Penggugat, dan atas gugatan tersebut, Para Penggugat

    menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

    Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut,

    Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Januari 2018, yang pada

    pokoknya sebagai berikut :

    DALAM EKSEPSI

    A. Bahwa Tergugat I pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil,

    argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang

    diakuinya secara tegas ;

    Hal 13 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    B. KOMPETENSI ABSOLUT.

    1. Bahwa setelah ditelaah secara seksama di dalam posita halaman 4-8 serta

    diperkuat dengan petitum nomor 4 dan 5 telah jelas bahwa gugatan atas

    perkara a quo pada intinya mempermasalahkan proses pengembalian

    batas/rekonstruksi dan berita acara pengembalian berita acara

    pengembalian batas/rekonstruksi berdasarkan sertifikat hak pakai pengganti

    atas nama Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Turut

    Tergugat yang mempunyai konsekuensi hukum atas Keabsahan sah

    atau tidaknya proses pengembalian batas yang diklaim oleh

    PENGGUGAT.

    2. Bahwa dalam gugatannya Para PENGGUGAT mempermasalahkan

    diterbitkannya Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Nomor

    06/BAP/VI/ 2003 tanggal 26 Juni 2003 dan sketsa pengukuran

    (gambar ukur) yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi

    Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten

    Tangerang, yang merupakan lampiran dan satu kesatuan dengan

    surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor

    630.1/557/04.VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 perihal Pengembalian

    Batas Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu tahun 2002,

    ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

    (Ir. Arief Setiabudi Canny) yang merupakan Keputusan Tata Usaha

    Negara (KTUN).

    3. Bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai sah atau

    tidaknya prosedur pengembalian batas/rekonstruksi berupa

    Berota Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Nomor

    06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dan sketsa pengukuran

    pengembalian batas/rekonstruksi yang secara nyata-nyata

    merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dan dalam

    petitum PARA PENGGUGAT meminta Keputusan Tata Usaha Negara

    (KTUN) tersebut dinyatakan cacat hukum oleh Para PENGGUGAT,

    sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terhadap

    hal tersebut maka sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53

    ayat (1) dan ayat (2) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-

    Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

    Ayat (1)

    Hal 14 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

    dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

    gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

    tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

    dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

    tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

    Ayat (2)

    "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) adalah:

    a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

    dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

    4. PENGGUGAT telah melanggar KOMPETENSI ABSOLUT, karena yangberwenang untuk mengadili sah atau tidaknya proses pengembalian

    batas/Rekonstruksi berupa berita acara pengembalian batas/rekonstruksi

    dan sketsa pengukuran pengembalian batas/ rekonstruksi

    yang dimohonkan oleh TERGUGAT I kepada Kantor Pertanahan

    Kabupaten Tangerang adalah merupakan kewenangan Pengadilan

    Tata Usaha Negara, yang dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI No.

    383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang kaidah hukumnya;“ Pengadilan Tidak Berwenang Membatalkan Atau KeabsahanSertipikat Termasuk Didalamnya Pengembalian Batas Karena HalTersebut Termasuk Kewenangan Administrasi."

    5. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang

    terhormat menolak gugatan PENGGUGAT dan Menyatakan tidak

    berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

    C. ERROR IN OBJECTO1. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT posita angka 1 menyatakan bahwa

    "PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris dari Aim. Sait Wakeng yang

    mempunyai sebidang tanah berdasarkan Persil Nomor 47.a.D.I Kohir

    Nomor C-281 yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik No

    876/Setu,...dst...w. Namun dalam posita tersebut PENGGUGAT

    tidak menjelaskan dan merinci secara jelas batas-batas tanahyang diklaim sebagai milik PENGGUGAT, apakah tanah

    tersebut berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT I atau

    Hal 15 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    TERGUGAT II ataukah tumpang tindih dengan tanah yang

    dikuasai oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II dan disebelah

    mana letak tanah yang tumpang tindih tersebut sehingga

    jelas posisi tanah PENGGUGAT ;

    2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa

    PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menggugat

    PARA TERGUGAT, sedangkan tanah PENGGUGAT tidak jelas

    berada dimana, sehingga patut diduga PENGGUGAT telah

    salah menentukan Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa

    (error in objecto), yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan

    Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April

    1979 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak

    disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa

    gugatan tidak dapat diterima" terkait dengan batas-batas tanah

    yang tidak dicantumkan dapat menjadi gugur) ;

    3. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai konsekuensi

    hukumnya, gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau

    setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

    Onvankelijke verklaard).

    D. GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL1. Bahwa apabila kita kaji lebih dalam terhadap gugatan,

    PENGGUGAT mendalilkan secara tumpang tindih dan

    mencampuradukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam

    hukum perdata dengan tindakan administrasi negara yang

    dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

    Tangerang yang telah menerbitkan Berita Acara

    Pengembalian Batas/Rekontruksi Nomor 06/BAP/VI/

    2003 tanggal 26 Juni 2003 dan Surat Sketsa pengukuran

    pengembalian batas sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Setu tanggal

    25 Juli 2003, yang keduanya termasuk dalam tindakan

    administrasi negara yang produknya adalah suatu

    Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

    2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas

    gugatan a quo tidak jelas dan kabur, karena apa yangdiuraikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam

    petitum gugatan dan ketidak jelasan karena

    mencampuradukan tindakan perbuatan melawan hukum

    dengan tindakan administrasi negara. Maka gugatan

    Hal 16 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat

    diterima (Niet Onvankelijke uerklaard). DALAM POKOK PERKARAA. DALAM KONVENSI

    1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak dalil yang

    diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara

    tegas kebenarannya ;

    2. Bahwa seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan

    oleh TERGUGAT I dalam EKSEPSI mohon dianggap

    merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok

    Perkara ;

    3. Bahwa kawasan PUSPIPTEK didirikan diatas tanah

    TERGUGAT II berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

    43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian,

    Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong,

    (Selanjutnya disingkat "Kepres 43/1976") danTERGUGAT I diberikan kewenangan untuk mengelola

    kawasan PUSPIPTEK. (BuktiTI-1) ;

    4. Bahwa tanah yang dikelola oleh TERGUGAT I, telah

    diterbitkan sertipikat Hak Pakai No.00005/Setu pada

    tahun 2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor lll/setu/2002

    sebagai pengganti sertipikat Hak Pakai No. I/Setu tahun 1975

    yang telah hilang dan terhadap tanah yang dikelola oleh TERGUGAT I

    selama kurun waktu 2002-2014 (12 Tahun) tidak ada yangmengajukan klaim/keberatan dari pihak manapun. (Bukti T 1-2) ;Proses Pengembalian Batas/Rekonstruksi Sesuai DenganKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Dilakukan DiatasTanah Milik Tergugat II Dan Dilakukan Berdasarkan Sertipikat HakPakai Nomor 00005/Setu) ;

    5. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Kepres 43/1976 khususnya

    Pasal 5 ayat (1) merupakan penanggungjawab Proyek PUSPIPTEK

    yang mempunyai tugas sebagai berikut :

    a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian

    pembangunan Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan

    Rencana Induk dan Rencana Pentahapannya yang disetujui

    Presiden;

    b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK.

    (vide Bukti Tl-1) ;

    Hal 17 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    6. Bahwa Pada tahun 2003, TERGUGAT I dalam rangka menjalankan

    tugasnya sebagai Penanggung jawab proyek PUSPIPTEK

    mengajukan permohonan pengembalian batas Sertipikat Hak Pakai

    Nomor 00005/Setu yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2002

    kepada TURUT TERGUGAT, hal ini dilakukan sebagai upayamelindungi dan mengamankan aset negara (Objek sengketa)dari tindakan pendudukan dan penyerobotan oleh perorangantanpa alas hak yang sah dan berakibat batas-batas tanahtersebut menjadi bergeser ;

    7.Bahwa dalam mengajukan permohonan pengukuran pengembalian

    batas/rekonstruksi yang dilakukan TERGUGGAT I telah dilakukan

    koordinasi dengan TERGUGAT II, dan TERGUGAT II tidak

    berkeberatan karena memang TERGUGAT I melalui unit kerjanya

    (PUSPIPTEK) bertugas mengendalikan pelaksanaan

    pembangunan proyek yang didalamnya termasuk

    melakukan pemeliharaan dan mengelola kekayaan negara

    di kawasan PUSPIPTEK di Serpong sebagaimana

    diamanatkan dalam Kepres 43/1976. Sehingga proses

    pengembalian batas/rekonstruksi telah sesuai dengan

    prosedur ;

    8. Bahwa kegiatan rekontruksi/pengukuran ulang dituang

    kan dalam Berita Acara Pengembalian Batas/Rekontruksi

    Nomor : 06/BAP/VI/2003, tanggal 26 Juni 2003 yang

    ditanda tangani oleh Petugas Ukur (Sdr. Iwan Siswanto,

    ST) dan diketahui oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran

    Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten

    Tangerang (Sdr. Arya Widya Wasista, ST) (Bukti Tl-3);9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2003 Kepala Kantor

    Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menyampaikan

    surat yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek

    PUSPIPTEK perihal Pengembalian Batas Sertipikat Hak

    Pakai No. 5/Setu (sebagian) yang pada intinya

    menginformasikan bahwa telah dilakukan pengukuran

    pengembalian batas/rekontruksi telah dilaksanakan

    pada tanggal 26 Juni 2003 disaksikan oleh Sdr. Syafrizal,

    S. Sos dan Sofian, S.Sos dari PUSPIPTEK, kegiatan ini

    dilakukan terhadap sebagian dari Surat Ukur Nomor

    Hal 18 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    lll/Setu/2002 tanggal 14 Pebruari 2002, dan telah

    dipasang tanda-tanda batas (Bukti Tl-4);10.Bahwa didalam posita nomor 15, 16, 17 dan 18

    PENGGUGAT mendalilkan yang pada intinya Prosedur

    pengembalian batas/rekonstruksi tidak sesuai dengan

    ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan

    berdasarkan pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan

    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

    Tanah (selanjutnya disingkat PP 24/1997); Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan

    perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa yang dimaksud

    didalam pasal-pasal yang didalilkan PENGGUGAT tersebut adalah

    pada proses PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI, sedangkanuntuk proses pengembalian batas menggunakan seluruh data hasil

    ukuran batas bidang tanah yang dicatat pada gambar ukur, hal ini

    sebagaimana dituangkan didalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala

    BPN Nomor 3 Tahun 1997 ten tang Ketentuan Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

    Tanah (selanjutnya disingkat "Permen Agraria/Ka.BPN 3/1997"),khususnya pasal 30 ayat (4) yang berbunyi "seluruh data hasilukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur danhams dapat digunakan untuk pengembalian batas bidangbidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan";

    Oleh karena itu ketentuan pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 PP

    24/1997 tidak tepat atau tidak relevan diterapkan dalam Perkara a

    quo. Dari ketentuan pasal 30 ayat (4) tersebut dapat kita cermatibahwa proses pengembalian batas dilakukan dengan menggunakan

    data yang sudah ada dan tercatat di kantor badan pertanahan oleh

    TURUT TERGUGAT, bukan menggunakan data baru yang diambil

    pada saat proses pengembalian batas.

    Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya dalil

    PENGGUGAT dalam posita nomor 15, 16, 17 dan 18 ditolak.

    Sertipikat Hak Milik Nomor 876/Setu Tahun 2015 Atas NamaPara Penggugat Diterbitkan Secara Tidak Sah Dan CacatHukum, Karena Proses Penerbitannya Dilakukan SecaraMelanggar Hukum ;11. Bahwa PENGGUGAT ternyata telah menutupi kelemahannya

    d e n g a n c a r a m e n g a j u k a n g u g a t a n a q u o d e n g a n

    Hal 19 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    mempermasalahkan prosedur pengembalian batas tanah yang

    dikelola oleh TERGUGAT I, padahal nyata-nyata terbitnya sertipikat

    hak milik nomor 876/Setu atas nama PENGGUGAT sebagai mana

    didalilkan PENGGUGAT dalam posita nomor 4 adalah

    cacat hukum, hal ini dikarenakan: a. Proses pengukuran sertipikat hak milik a.n PENGGUGAT

    tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingantermasuk TERGUGAT I, dan TERGUGAT II seharusnya

    untuk keperluan pendaftaran tanah pertama kali perlu

    melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan,sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal17 PP 24/1997, yang menyatakan:

    Pasal 13

    (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui

    Pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah

    secara sporadik. Pasal 17

    (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftarantanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur. Setelahditetapkan letak di dipetakan diukur. setelah ditetapkan letak,batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-

    tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

    (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftarantanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

    sporadik diupayakan penataan berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan.

    Proses pendaftaran hak atas tanah mewajibkan pemohon hakatas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan batastanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan danpersetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan pihak yangberkepentingan (Asas Kontradiktur Delimitasi), namun hal initidak dilakukan karena tidak ada persetujuan dari TERGUGAT I dan

    TERGUGAT II, bahkan ada upaya manipulasi tanda tangan.b. Objek tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik No. 876/Setu atas

    nama PENGGUGAT penerbitan sertipikat hak miliknya dilakukan

    pada saat terjadi sengketa perdata dengan nomor perkara257/PDT.G/2014.PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang antara Tn.

    Uwing (Alm) Bin Said Wakeng yang merupakan saudara kandung dari

    Hal 20 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    PARA PENGGUGAT (Hamzah dan Rohayati) dan orang tua dari PARA

    PENGGUGAT (Jakarta, Yahya, Dede Kurniawan, Awaludin, dan

    Nurjanah) dengan TERGUGAT I saudara Wawan, TERGUGAT II

    PUSPIPTEK, TERGUGAT III Suryatin, TURUT TERGUGAT I Ny Eni, danTURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;

    12.Bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim perkara

    257/PDT.G/2014.PN.TNG telah diputus tanggal 16 Februari 2015

    dengan putusan Gugatan tidak diterima, dengan amar putusan

    sebagai berikut :

    Dalam Eksepsi

    1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak.

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

    2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

    sebesar Rp.4.341.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu

    ribu rupiah). (Bukti Tl-5)

    13. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 257/PDT.G/

    2014/PN.TNG tersebut Para PENGGUGAT mengajukan

    Banding ke Pengadilan Tinggi Banten, kemudian diputuskan oleh

    Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara 87/PDT/2016/PT.BTN

    tanggal 3 Agustus 2016, yang amar putusannya menguatkan

    putusan Pengadi lan Negeri Tangerang,dengan amar putusan

    sebagai berikut :

    1. Menerima permohonan Banding dari Pembangding/Pengugat ;

    2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

    257/PDT.G/2014/PN.TNG tanggal 16 Februari 2015, yang

    dimohonkan Banding tersebut;

    3. Menghukum Pembanding/PENGGUGAT untuk membayar biaya

    perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

    ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.l50.000,-.(Bukti Tl-

    6) ;

    14. Bahwa Para PENGGUGAT mempunyai itikad tidak baik yaitu

    dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada

    Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada saat proses

    peradilan perkara nomor 257/PDT.G/2014/PN.TNG jo.87/PDT/

    2016/PT.BTN sedang berlangsung ;

    Hal 21 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    15. Bahwa proses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak

    Milik Nomor 876/Setu Tahun 2015, telah melanggar ketentuan

    Pasal 30 ayac (1) PP 24/ 1997, yang menyatakan bahwa :

    "Atas dasar alat bukt i dan beri ta acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atasbidang tanah :

    (a) yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dantidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan nyadalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);"

    16. Selain itu dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama

    PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT hal ini menunjukan telah

    terjadi kekeliruan/maladministrasi oleh TURUT TERGUGAT, hal ini

    dikarenakan tindakan TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak

    Milik atas nama PENGGUGAT bertentangan dengan PP 24/1997

    pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Jika di dalam buku tanahterdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

    huruf b yang menyangkut V data yuridis, atau catatan

    sebagaimana didimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e

    yang menyangkaut data fisik maupun data yuridis penerbitan

    sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan

    dihapus".

    17. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa penerbitan

    Sertipikat Hak Milik No. 876/Setu tahun 2015 bertentangan dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Sertipikat Hak

    Milik a.n PENGGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum karena

    diterbitkan secara tidak sah dan cacat hukum. Pengembalian

    Batas/Rekonstruksi Yang Dilakukan Tergugat I Bukan MerupakanPerbuatan Melawan Hukum Dan Tidak Ada Unsur Perbuatan

    Melawan Hukum Tang Menimbulkan Kerugian Bagi PARA

    PENGGUGAT ;

    18. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang memohon untuk dilakukan

    pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi terhadap Objek

    Sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum,karena :

    - Objek Sengketa telah dikuasai dan didaftarkan dengan itikad baik

    oleh TERGUGAT II sesuai dengan prosedur dan peraturan

    perundang-undangan (Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu

    Tahun 2002 dengan Surat Ukur Nomor lll/Setu/2002 tanggal 14

    Hal 22 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Februari 2002 (pengganti Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/ Setu Tahun

    1975 Gambar Situasi Nomor 580/1975 tanggal 5 Maret 1975), dan

    tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dalam prosesnya,

    sehingga tidak ada tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yangbertentangan dengan norma hukum dan peraturan.

    - Proses pengembalian batas/rekonstruksi bukanlah kegiatan

    pendaftaran tanah untuk pertama kali sehingga tidak terikat

    dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 PP 24/1997. Oleh karena itu,

    tidak ada tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang

    melanggar/bertentangan dengan peraturan.

    Proses pengembalian batas/rekonstruksi dilakukan hanya untuk

    memperjelas dan mempertegas batas tanah yang telah

    ditetapkan sebelumnya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor

    00005/Setu tahun 2002 Surat Ukur Nomor 111/2002 (pengganti

    Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Setu tahun 1975 Gambar Situasi

    Nomor 580/ 1975 tanggal 5 Maret 1975).

    19.Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, tidak ada satu pun

    unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam

    Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang

    menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sehingga tuntutan

    PARA PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak.

    20.Bahwa terkait dengan Posita PENGGUGAT Nomor 25, 26, 27 dan

    28 yang pada intinya adalah PENGGUGAT mengalami kerugian

    Aktual Loss sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

    rupiah) dan Potensial Loss sebesar Rp. 1.401.177.050,- (satu milyar

    empat ratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh

    rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini

    dikarenakan justru TERGUGAT I lah (PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA) yang mengalami kerugian yang nyata, yakniterhalanginya TERGUGAT I untuk menjalankan tugas dan

    fungsinya melakukan pengelolaan kawasan PUSPIPTEK, sehingga

    menyebabkan terbengkalainya asset tanah yang merupakan barang

    milik negara. Sehingga terhadap dalil PENGGUGAT tersebut sudah

    selayaknya ditolak atau dikesampingkan.

    21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kami mohon majelis

    hakim untuk menolak dalil PENGGUGAT dan menyatakan proses

    pengembalian batas yang dilakukan TERGUGAT I bukan

    merupakan perbuatan melawan hukum.

    Hal 23 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap

    dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

    2. Bahwa TERGUGAT I konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai

    PENGGUGAT Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap

    PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang

    sebagai TERGUGAT Rekonvensi ;

    3. Quote noun/andaikata PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi

    mengklaim bahwa benar terbitnya SHM 876/setu diatas tanah yang

    dikuasai oleh PENGGUGAT REKONVENSI maka bersama ini

    PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai

    berikut ;

    4. Bahwa TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi berdasarkan

    Kepres 43/1976 khususnya Pasal 5 ayat (1) merupakan penanggungjawab

    Proyek PUSPIPTEK yang mempunyai tugas sebagai berikut :

    a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan

    Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana

    Pentahapannya yang disetujui Presiden;

    b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK ;

    5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut TERGUGAT I mempunyai

    kewajiban untuk melindungi dan mengamankan aset negara berupaSertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu tahun 2002 atas namaBadan Tenaga Atom Nasional (Objek sengketa) dari tindakanpendudukan dan penyerobotan oleh perorangan tanpa alas hak yangsah dan berakibat batas-batas tanah tersebut menjadi bergeser ;

    6. Bahwa perbuatan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi

    mengajukan sertipikat hak milik nomor 876/Setu tahun 2015 kepada

    TURUT TERGUGAT konvensi, pada saat tetjadi sengketa perdat