jdih.papua.go.id ... Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 34 Tahun 2012 Tanggal : 10 Juli 2012

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of jdih.papua.go.id ... Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 34 Tahun 2012 Tanggal : 10 Juli...

  • Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 34 Tahun 2012

    Tanggal : 10 Juli 2012

    URAIAN JABATAN

    1. NAMA JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

    2. UNIT ORGANISASI : ESELON II a : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

    3. RINGKASAN TUGAS

    :

    Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan, Bidang Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bidang Pengelolaan Asset Daerah, Bidang Akuntansi dan Bidang Kas Daerah.

    4. HASIL KERJA :

    a. Rencana dan program kerja Badan; b. Standar Pelayanan Minimal Badan; c. Rencana Strategis Badan; d. Rencana Kerja Tahunan SKPD; e. Kebijakan Teknis Anggaran; f. Kebijakan Teknis Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan; g. Kebijakan Teknis Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah; h. Kebijakan Teknis Pengelolaan Asset Daerah; i. Kebijakan Teknis Akuntansi; j. Kebijakan Teknis Kas Daerah; k. Kebijakan Teknis Koordinasi Program Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; l. LAKIP Badan; m. Penilaian Kinerja Bawahan; dan n. Telaahan Staf.

    5. BAHAN KERJA :

    a. Standar Pelayanan Minimal; b. RPJMD Provinsi Papua; c. Rencana Strategis Badan; d. APBD/APBN; e. Peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; f. Naskah dinas yang ditujukan pada Badan; dan g. Masalah-masalah pada Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    6. ALAT KERJA :

    a. ATK; b. APK; c. Pedoman umum Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; d. Visi, Misi, Renstra/RPJM Pemerintah Provinsi Papua.

    7. RINCIAN TUGAS :

    a. Menetapkan rencana dan program Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua berdasarkan kebijakan umum daerah;

    b. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua;

    c.Menetapkan……………./2

  • -2-

    c. Menetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua; d. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; e. Menetapkan Sistem dan Prosedur pelaksanaan kebijakan dan program Anggaran,

    Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan, Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengelolaan Asset Daerah, Akuntansi dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

    f. Mengendalikan kebijakan teknis dan pelaksanaan program Anggaran, Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan, Perbendaharaan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengelolaan Asset Daerah, Akuntansi dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

    g. Membina karir dan kompetensi para pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

    h. Mengevaluasi kinerja dan program masing bidang untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;

    i. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua;

    j. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah baik dengan instansi pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;

    k. Telaahan staf pengembangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

    8. KEADAAN TEMPAT KERJA : Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat

    kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karateristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.

    9. UPAYA FISIK : Fisik yang digunakan dominan duduk dan tidak terdapat karakteristik penggunaan fisik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.

    10. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA

    : -

    11. SYARAT JABATAN :

    a. Pendidikan : S2 Akuntansi,Manajemen Keuangan, Hukum b. Pangkat / Golongan : c. Pelatihan : - Diklat Pimpinan Tingkat II.

    - Diklat Teknis Penyusunan RPJMD - Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan

    d . Pengetahuan kerja : - Memahami Peraturan Perundang-undangan Dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    - Memahami RPJMD di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

    - Memahami kebijakan nasional dan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

    - Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Kerja Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    e. Pengalaman kerja : Pejabat eselon II atau Pernah Menjabat Setingkat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan serta persyaratan obyektif lainnya.

    f.Kondisi……………./3

  • -3-

    f. Kondisi fisik : Laki-laki atau Perempuan. Tidak ada syarat spesifik

    dari kondisi fisik h. Temperamen : - Dapatbekerja sebagai pemimpin , pengendali, dan

    perencana berbagai bidang.

    - Dapat bekerja untuk membuat kesimpulan,

    pertimbangan, atau keputusan dalam memimpin

    pencapaian target.

    i. Minat : - Memiliki minat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan orang dan data.

    URAIAN JABATAN

    1. NAMA JABATAN : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

    2. UNIT ORGANISASI : Sekretariat

    3. ESELON : IIIa

    4. SATUAN KERJA : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua

    5. RINGKASAN TUGAS :

    Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan merumuskan, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program untuk menunjang pelaksanaan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi papua.

    6. HASIL KERJA:

    a. Rencana program kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. b. Rincian Tugas bawahan c. Penilaian Kinerja bawahan d. Hasil Koordinasi Rumusan RPJM e. Hasil Koordinasi Rumusan Rencana Strategis Badan f. Tertib administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah g. Laporan Capaian Kebijakan Teknis Kesekretariatan

    7. BAHAN KERJA :

    a. Disposisi atau perintah atasan. b. Kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan

    program. c. Naskah dinas yang ditunjukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

    Provinsi Papua. d. Data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum,

    keuangan, kepegawaian dan program. e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) f. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    8.Alat…………./4

  • -4- 8. ALAT KERJA :

    a. ATK. b. Pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan administrasi umum,

    keuangan, kepegawaian dan program. c. Visi, Misi, Renstra / RPJM dan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun

    berkenan. 9. RINCIAN TUGAS :

    a. Merumuskan rencana program kesekretariatan. b. Mengkoordinasikan pengelolaan penatausahaan di lingkungan Badan Pengelolaan

    Keuangan dan Asset Daerah. c. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang

    pembinaan keuangan daerah bawahan, bidang perbendaharaan dan kuasa bendahara umum daerah, bidang pengelolaan asset daerah, bidang akuntansi, bidang kas daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    d. Mengkoordinasikan penyusunan RPJM dan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

    e. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis tata usaha umum, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan penyusunan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

    f. Mengatur dan memfasilitasi urusan kepegawaian. g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja Kepala Badan. h. Mengatur pemberian layanan informasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah. i. Mewakili pimpinan apabila berhalangan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

    10. KEADAAN TEMPAT KERJA : - Bekerja dalam ruangan dengan kondisi

    umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.

    11. UPAYA FISIK : - Fisik yang digunakan dominan duduk dan tidak terdapat karakteristik penggunaan fisik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.

    12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA : - Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.

    13. SYARAT JABATAN : a. Pendidikan : S1 Manajamen, Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan atau

    yang sesuai b. Pangkat / Golongan : - c. Pelatihan : - Diklat Pimpinan Tingkat III.

    - Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah - Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia.

    d. Pengetahuan kerja : - Memahami Sistem dan Prosedur Kerja Badan

    Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Unit-unit Kerja

    Dilingkungan Sekretariat. - Memahami peraturan perundangan di bidang tata

    usaha umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

    e.Pengalaman……………/5

  • -5-

    e. Pengalaman kerja : Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau pernah menjabat serendah-rendahnya pejabat eselon IV setidak-tidaknya dua kali bertugas di unsur staf maupun lini ser