Juknis Gerbangsadu mandara 2015

7/18/2019 Juknis Gerbangsadu mandara 2015

http://slidepdf.com/reader/full/juknis-gerbangsadu-mandara-2015 1/31

ETUNJUK TEKNIS

GERAKAN EMBANGUNAN DESA TER ADU MANDARA /

GERBANG SADU MANDARA (GSM)

PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

Juknis Gerbang Sadu Mandara 2015 0



BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan adalah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan

langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan

menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar

warga masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan,

berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui langkah-

langkah koordinasi secara terpadu antar sektor dan antar wilayah dalam

merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

Provinsi ali secara signifikan telah mencapai kemajuan terkait upaya

pengurangan kemiskinan, yaitu dari !,"#$ pada tahun %&&# menurun menjadi

',() $ pada tahun %&"'. *amun dari banyak keberhasilan tersebut masih

memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mengupayakan penurunan jumlah

angka penduduk dibawah garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi ali telah

melakukan beberapa upaya melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan

kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam visi

Program ali +andara ilid yang dijabarkan lebih lanjut dalam okumen

/trategi Penanggulangan Kemiskinan aerah 0/PK1;

/ejalan dengan kebijakan di atas, maka sejak 2ahun %&"%, Pemerintah

Provinsi ali mengembangkan Program3Kegiatan 4erakan Pembangunan esa

2erpadu +andara34erbang /adu +andara 04/+1 menjadi wadah bersama

masyarakat Perdesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara

mandiri dan partisipatif, yang mencakup Pembangunan infrastruktur pedesaan

serta pengembangan usaha ekonomi produktif di perdesaan, menjadi salah satu

program nti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi ali.

Prioritas utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin, dengan hasil yang ingin dicapai adalah 5




a. +enurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang

mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka;

b. +eningkatnya peran desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi;

c. +eningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari

membaiknya angka ndeks Pembangunan +anusia 0P+1, meningkatnya

pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama;

d. +embaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam

yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan

bidang pembangunan Perdesaan.

e. +embaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan

kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

4erakan Pembangunan esa 2erpadu +andara34erbang /adu +andara

04/+1 berupaya mendorong pembangunan desa yang berbasis pada sosial

ekonomi masyarakat. 6ebih lanjut 4erbang /adu +andara diharapkan dapat

mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam membangun diri dan

lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Petunjuk 2eknis Pelaksanaan

ini merupakan pedoman dalam melaksanakan Program 4erbang /adu +andara

diseluruh tingkatan pelaksanaan, dan memastikan keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran Program 4erakan Pembangunan esa 2erpadu

+andara34erbang /adu +andara 04/+1 di Provinsi ali.

1.2. Dasar Pelaksanaan

a. Undang-Undang *omor '% 2ahun %&&7 tentang Pemerintahan aerah;

b. Undang-Undang *omor ! 2ahun %&"7 tentang esa;

c. Peraturan +enteri alam *egeri *omor "' 2ahun %&&! tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan aerah, yang telah diubah dengan Peraturan +enteri

alam *egeri *omor )( 2ahun %&&8 tentang Perubahan atas Peraturan

+enteri alam *egeri *omor "' 2ahun %&&! tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan aerah;

d. Peraturan Pemerintah *omor # 2ahun %&&# tentang 2ahapan, 2ata 9ara

Penyusunan, Pengendalian dan :valuasi Pelaksanaan encana

Pembangunan aerah;




e. Peraturan Pemerintah *omor 7' 2ahun %&"7 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang *omor ! 2ahun %&"7 tentang esa;

f. Peraturan +enteri alam *egeri *omor )" tahun %&&8 2entang

Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis +asyarakat;

g. Peraturan aerah Provinsi ali *omor "% 2ahun %&&( tentang Pokok < pokok

Pengelolaan Keuangan aerah;

h. Peraturan aerah Provinsi ali *omor " 2ahun %&"7 tentang encana

Pembangunan angka +enengah aerah Provinsi ali 2ahun %&"'-%&"#

06embaran aerah Provinsi ali 2ahun %&"7 *omor ", 2ambahan 6embaran

aerah Provinsi ali *omor "1;

i. Peraturan aerah Provinsi ali *omor ( 2ahun %&"7 tentang =nggaran

Pendapatan dan elanja aerah 2ahun =nggaran %&")06embaran aerah

Provinsi ali 2ahun %&"7 *omor (1;

j. Peraturan 4ubernur ali *omor %" 2ahun %&"7 tentang Program3Kegiatan

4erakan Pembangunan esa 2erpadu +andara 04erbang /adu +andara1 di

Provinis ali; dan

k. Peraturan Kepala 6embaga Kebijakan Pengadaan arang3asa Pemerintah

*omor "' 2ahun %&"' tentang Pedoman 2ata 9ara Pengadaaan arang3asa

di esa.

1.. T!"!an

a. 2ujuan Umum

+empercepat pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infra struktur

dan sosial ekonomi masyarakat diperdesaan dengan berbasis pada sumber

daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat esa, mengurangi

kesenjangan antar wilayah, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahanesa serta penguatan institusi lokal ditingkat esa.

b. 2ujuan Khusus

". +enumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan

sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan,

serta meningkatkan pendapatan masyarakat esa agar secara bertahap

mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;




%. +enyediakan prasarana dan sarana dasar yang mendukung peningkatan

usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaan;

'. +eningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi mikro sesuai dengan

potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran;

7. +eningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui

rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke

tingkat esa.

1.#. Sasaran

a. 2umbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber

daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta

meningkatnya pendapatan masyarakat esa agar secara bertahap mampu

membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;

b. 2erbangunnya infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan sosial

ekonomi masyarakat perdesaan;

c. erkembangnya usaha ekonomi mikro sesuai dengan potensi dan

sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran;

d. +eningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui

musyawarah pembangunan esa.

1.$. Kel!aran %er&ang Sa'! Man'ara (%SM)

a. 2erjadinya peningkatan keterlibatan Keluarga +iskin secara partisipatif mulai

dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut

kepentingannya;

b. 2erjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pembangunan partisipatif;

c. erfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan 4erbang /adu +andara bagi

masyarakat;

d. +elembaganya pengelolaan dana usaha ekonomi mikro masyarakat melalui

pembentukan adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1; dan




1.*. In'+kat,r Ke&er-as+lan

Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini diukur dengan beberapa indikator

kinerja, yaitu 5

a. In'+kat,r O!t!t 5 2ersalurkannya dana antuan Keuangan

Khusus 0KK1 sebesar p. ".&%&.&&&.&&&,- 0/atu +ilyar ua Puluh uta

upiah1 untuk %) esa pelaksana Program 4erbang /adu +andara 04/+1;

b. In'+kat,r O!t /,0e 5 2ersedianya infrastruktur perdesaan dan

semakin berkembangnya usaha ekonomi perdesaan;

c. In'+kat,r Bene+t 5 meningkatnya Pendapatan masyarakat di

perdesaan

d. In'+kat,r +0a/t ('a0ak1 adalah 5 +enurunya tingkat kemiskinan

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan;

1.. Ketent!an U0!0 Pelaksanaan %er&ang Sa'! Man'ara (%SM)

a. esa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut esa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan3atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan *egara Kesatuan epublik ndonesia.

b. Pemerintahan esa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan *egara

Kesatuan epublik ndonesia.

c. Pemerintah esa adalah kepala esa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat esa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan esa.

d. encana Pembangunan angka +enengah esa, selanjutnya disingkat P+

esa, adalah encana Kegiatan Pembangunan esa untuk jangka waktu !

0enam1 tahun.

e. encana Kerja Pemerintah esa, selanjutnya disebut KP esa, adalah

penjabaran dari P+ esa untuk jangka waktu " 0satu1 tahun.

f. adan Usaha +ilik esa, selanjutnya disebut U+ esa, adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh esa melalui




penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan esa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat esa.

g. ana esa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara yang diperuntukkan bagi esa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten3kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

h. =lokasi ana esa, selanjutnya disingkat =, adalah dana perimbangan

yang diterima kabupaten3kota dalam =nggaran Pendapatan dan elanja

aerah kabupaten3kota setelah dikurangi ana =lokasi Khusus.

i. =nggaran Pendapatan dan elanja esa, selanjutnya disebut =P esa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan esa.

j. =set esa adalah barang milik esa yang berasal dari kekayaan asli esa,

dibeli atau diperoleh atas beban =P esa atau perolehan hak lainnya yang

sah.

k. arang +ilik esa adalah kekayaan milik esa berupa barang bergerak dan

barang tidak bergerak.

l. antuan keuangan khusus 0KK1 kepada Pemerintah esa3 Kelurahan

adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ali kepada Pemerintah

esa3Kelurahan yang berwujud uang.

m.Pemberdayaan +asyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan

dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

n. Pemberdayaan +asyarakat esa adalah upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat esa dan Kelurahan yang meliputi

aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui

penguatan Pemerintahan esa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam

penguatan kapasitas masyarakat.

o. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh

dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,




pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta

pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh

lapisan masyarakat.

p. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,

perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan

pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi

pelaksanaan.

>. /wadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik

dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan

pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

r. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfataan, pemeliharaan dan

pengembangan hasil pembangunan.

s. +usyawarah perencanaan pembangunan di esa dan Kelurahan adalah

forum musyawarah tahunan stakeholders desa3kelurahan untuk menyepakati

rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

t. Pendamping adalah orang3lembaga yang menjalin relasi sosial dengan

masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi

dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat di desa3kelurahan.

u. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping

dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan partisipatif di desa3kelurahan.

1.3. Pr+ns+ Dasar %er&ang Sa'! Man'ara (%SM)

4erbang /adu +andara mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalumenjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun

tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan dan nilai-nilai

tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya ali +aju, =man, amai, dan

/ejahtera 0+=*==1, meliputi5

a) Bert!0! a'a e0&ang!nan 0an!s+a ses!a+ kear+an l,kal. Pengertian

pembangunan manusia berdasarkan kearifan lokal adalah masyarakat

hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya

pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata dan menjamin




kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kearifan lokal

0adat dan sosial budaya1 yang sudah ada di masyarakat;

&) Ot,n,0+. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan

kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa

intervensi negative dari luar;

/) Desentral+sas+. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang

yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan sektoral dan

kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

dengan kapasitas masyarakat;

') Ber,r+entas+ a'a 0as4arakat 0+sk+n. Pengertian berorientasi pada

masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin;

e) Part+s+as+. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara

aktif dalam proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, dan pelestarian

kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga,pikiran, atau dalam bentuk

materil;

) De0,krat+s. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil

keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat;

g) Transarans+ 'an Ak!nta&el. Pengertian transparansi dan =kuntabel adalah

masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis,

legal, maupun administratif;

-) Pr+,r+tas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan

yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan

kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan; dan

+) Ke&erlan"!tan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap

keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah

mempertimbangkan sistem pelestariannya.




BAB II

PERAN PELAKU5PELAKU

+asyarakat adalah pelaku utama 4erakan Pembangunan esa 2erpadu

+andara 04erbang /adu +andara1 yang dilakukan secara partisifatif mulai daritahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. /edangkan

pelaku-pelaku lainnya di desa, berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator,

pembimbing dan Pembina, agar tujuan, prinsip dan mekanisme 4erbang /adu

+andara dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1. Pelak! '+ Pr,6+ns+

Pelaku di Provinsi adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam

pelaksanaan 4erbang /adu +andara disebut 2im Koordinasi 4erbang

/adu +andara 2ingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan /urat

Keputusan 4ubernur, meliputi 5

a1 2im Koordinasi Provinsi beranggotakan seluruh 2im Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan aerah 02KPK1 Provinsi dengan tugas

pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan 4ubernur ali;

b1 2im Pengendali Program 4/+ terdiri dari unsur ; Kejaksaan 2inggi ali,

Polda ali, nspektorat Provinsi ali, =sisten dilingkungan /etda

Provinsi ali, appeda Provinsi ali, P+P Provinsi ali, iro ?ukum

/etda Provinsi ali, iro Keuangan /etda Provinsi ali Provinsi ali,

dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan 4ubernur ali;

c1 Pejabat Pelaksana 2eknis Kegiatan 0PP2K1 adalah seorang Pejabat

dilingkungan P+P atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok

sejenis di Provinsi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan 4erbang

/adu +andara.

2.2. Pelak! '+ T+ngkat Ka&!aten

a. 2im 2eknis Kabupaten beranggotakan seluruh 2im Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan aerah 02KPK1 Kabupaten dengan

tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan upati;

b. Pelaksana 2eknis Kabupaten adalah seorang Pejabat dilingkungan

P+P Kabupaten atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok




sejenis di Kabupaten yang berperan sebagai pelaksana kegiatan

4erbang /adu +andara.

2.. Pelak! '+ T+ngkat Desa

Pelaku di 2ingkat desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan

berperan dalam pelaksanaan 4erbang /adu +andara. Pelaku di esa

meliputi 5

a. Keala Desa7Per&ekel

Peran Kepala esa3Perbekel adalah sebagai Pembina3Penasehat dan

pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program

4erbang /adu +andara di esa. ersama adan Permusyawaratan

esa 0P1, menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung

terjadinya proses pelembagaan, prinsip dan prosedur 4erbang /adu

+andara sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan

dan pelestarian aset.

&. Ba'an Per0!s4a8aratan Desa (BPD)

alam pelaksanaan 4erbang /adu +andara P berperan sebagai

lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan, termasuk sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. /elain itu juga

berperan dalam melegalisasi dan mengesahkan peraturan desa yang

berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian 4erbang /adu +andara.

/. Le0&aga Pe0&er'a4aan Mas4arakat (LPM)

alam pelaksanaan 4erbang /adu +andara 6P+ berperan sebagai

lembaga yang melaksanakan program dalam setiap tahapan, termasuk

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. /elain itu 6P+

juga bertugas membentuk Panitia Pelaksana dalam pekerjaaninfrastruktur kecil perdesaan dan bertanggung jawab terhadap

pemanfaatan dana infrastuktur sebagaimana tertuang dalam angka #

ab Pendahuluan;

'. Ba'an Usa-a M+l+k Desa (BUM Desa). U+ esa dibentuk

berdasarkan Peraturan esa, dan kepengurusannya dipilih melalui

musyawarah masyarakat desa serta ditetapkan berdasarkan Peraturan

Kepala esa. Pembentukan U+ esa harus melalui rapat desa,




dengan dihadiri oleh lembaga-lembaga di esa, tokoh masyarakat dan

lembaga lainnya yang ada di esa melalui musyawarah;

e. Pen'a0+ng79as+l+tat,r Desa

Pendamping3@asilitator esa direkrut dari tenaga yang berpendidikan

+inimal /arjana 0/"1, dengan memprioritaskan pada daerah asal atau

desa terdekat.

Pen'a0+ng adalah suatu proses interaksi antara yang didampingi

dengan pendampingnya. =tas dasar tersebut maka seorang

pendamping harus punya komitmen pemberdayaan dan

pengembangan, menciptakan kreativitas serta obyektif terhadap

setiap perkembangan yang dicapai oleh pihak yang didampingi.

T!gas en'a0+ng adalah memberikan kemudahan kepada pihak

yang didampingi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan yang diharapkan.

9!ngs+ en'a0+ng adalah sebagai konsultan pada saat

masyarakat dalam kesulitan atau mengalami permasalahan.

@asilitator memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi

masyarakat. @asilitator mendampingi masyarakat dalam mengerjakan

setiap program yang sudah diprioritaskannya.

Peran Pen'a0+ng adalah membantu mendampingi dan

mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat yang

didampingi untuk meningkatkan kesejahteraannya.

9,k!s Pen'a0+ngan:

- erpikir kritis , analitis, inovatif, bertindak atas hak dan kewajiban

serta mampu mengembangkan koordinatif dengan pengurus desa;

- 2ertib administratif

Ke0a0!an 4ang -ar!s '+0+l+k+ ,le- Pen'a0+ng; harus

mempunyai kemampuan sebagai narasumber, sebagai guru, sebagai

mediator, sebagai motivator dan mediator




BAB III

PELAKSANAAN KE%IATAN

Pelaksanaan kegiatan 4erbang /adu +andara meliputi; "1 ArganisasiPelaksana, %1 6okasi sasaran kegiatan, '1 Pendanaan, 71 Persiapan Pelaksanaan,

)1 Perencanaan Kegiatan esa, !1 Pelaksanaan Kegiatan; 81 Penyaluran ana, #1

Penyelesaian Kegiatan (1 Pengawasan3Pengendalian dan "&1 Pelestarian Kegiatan.

.1. Pen'ekatan Pr,gra07Keg+atan

Program3Kegiatan 4erbang /adu +andara 04/+1 dilakukan melalui

pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa sebagaimana

tertuang dalam Profil esa yang dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut 5

a. Program3Kegiatan 4erakan Pembangunan esa 2erpadu +andara34erbang

/adu +andara 04/+1, merupakan program3kegiatan yang memprioritaskan

pembangunan nfrastruktur dasar perdesaan dalam skala kecil dan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan

ketimpangan pembangunan antar wilayah;

b. =nggaran untuk pelaksanaan program3kegiatan 4erakan Pembangunan esa

2erpadu +andara34erbang /adu +andara 04/+1 disediakan melalui

=nggaran Pendapatan elanja aerah 0=P1 Provinsi ali 2ahun %&"),

yang disalurkan kepada %) 0 ua Puluh 6ima 1 esa di ali, masing-masing

sebesar p. ".&%&.&&&.&&&,- melalui antuan Keuangan Khusus 0KK1 sesuai

ketentuan yang berlaku;

c. alam rangka tercapainya tujuan dan sasaran program, masing-masing desa

pelaksanaan program3kegiatan 4erbang /adu +andara 04/+1 wajib

memanfaatkan dana tersebut untuk ; a1 p. %&.&&&.&&&,- 0ua Puluh uta

upiah1 untuk operasional kegiatan persiapan pelaksanaan 4/+, b1 p.

%&&.&&&.&&&,- 0ua atus uta upiah1 untuk pengembangan infratstruktur

kecil di Perdesaan, dan c1 p.#&&.&&&.&&&,- 0elapan atus uta upiah1

untuk kegiatan pengembangan ekonomi perdesaan.

d. alam hal pemanfaatan dana dimaksud tidak diperkenankan digunakan untuk

menyewa dan mengadakan tanah3lahan.




e. Pembangunan nfrastruktur asar Perdesaan /kala Kecil antara lain5

"1 Pasar esa;

%1 Pembangunan 4udang Produksi yang mendukung pengembangan

Usaha;

'1 =pabila ada penggunaan dana infrastruktur untuk rehabilitasi gedung

U+ esa maksimal dengan anggaran senilai p. %).&&&.&&&,-

71 =ir ersih dan /anitasi 6ingkungan antara lain; =ir ersih termasuk

didalamnya adalah perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa

tangan, dan hidran umum;

)1 alam hal pembangunan infrastruktur, tanah atau bangunan yang sudah

ada harus menjadi milik desa dan atau tanah tersebut menjadi hak esa

inas secara hukum;

!1 =pabila esa tidak memerlukan pembangunan infrastruktur, dana KK

4/+ sebesar %&$, wajib dimanfaatkan oleh U+ esa untuk

pengembangan usaha ekonomi desa;

81 Pembangunan infrastruktur kecil perdesaan, dilakukan oleh 6P+ dengan

membentuk Panitia pembangunan dan hasil pekerjaan infrastruktur

perdesaan, selanjutnya diserahkan kepada U+ esa melalui Kepala

esa;

f. Pengembangan Usaha :konomi +asyarakat Perdesaan dikelola oleh adan

Usaha +ilik esa 0U+ esa1 dengan ketentuan sebagai berikut5

"1 ana KK yang dikelola oleh adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1 hanya

dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan

memprioritaskan pada rumah tangga sasaran 02/1;

%1 alam hal pemanfaatan dana KK yang dikelola U+ esa, masyarakat

miskin dapat membentuk kelompok dengan komposisi '& $ non 2/ dan

8& $ 2/, dengan mempertimbangkan bahwa non 2/ dapat menjamin

2/ terhadap pemanfaatan dana U+ esa dalam satu kelompok.

'1 alam menentukan calon debitur, U+ esa harus melakukan analisa

kelayakan usaha yang dilakukan oleh 2im Berifikasi esa dan @asilitator

esa;




71 ana yang dikelola oleh U+ esa untuk pengembangan usaha ekonomi

bagi penduduk miskin32/ dengan bunga maksimal " $ atau sesuai

dengan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah desa;

)1 enis usaha yang akan dilaksanakan oleh adan Usaha +ilik esa 0U+

esa1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan esa 0Perdes1 tentang

Pembentukan adan Usaha +ilik esa;

!1 /inergitas U+ esa dapat dilakukan dengan usaha yang sebelumnya

dimiliki oleh desa;

81 adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1 berperan juga sebagai penyedia

bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menampung

dan memasarkan hasil produksi masyarakat;

#1 Peraturan esa tentang Pembentukan U+ esa harus tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip 4erbang /adu +andara. alam proses

penyusunan Peraturan esa tersebut wajib dibimbing dan dipandu oleh

2im Koordinasi Provinsi agar enis Usaha U+ esa benar-benar sesuai

dengan potensi masyarakat dan potensi sumber daya lokal;

.2 OR%ANISASI PELAKSANAAN

Arganisasi pelaksana Program3Kegiatan 4erakan Pembangunan esa

2erpadu +andara34erbang /adu +andara 04/+1 =P 2ahun =nggaran %&")

adalah sebagai berikut 5

a1 Kesepakatan ersama 4ubernur ali dengan upati uleleng, 2abanan,

adung, 4ianyar, angli, Klungkung dan Karangasem tentang

Program3Kegiatan 4erakan Pembangunan esa 2erpadu 2ahun %&").

b1 adan Pemberdayaan +asyarakat dan Pemerintahan esa 0P+P1

Provinsi ali mengkoordinasikan 2im 2eknis Provinsi untuk melakukan

sosialisasi, identifikasi, verifikasi, Pelaksanaan, monitoring :valuasi,

Pengendalian dan menyampaikan laporan secara berkala kepada 4ubernur

ali serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan program ini.

c1 2im 2eknis Provinsi, beranggotakan 2im Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan aerah 02KPK1 Provinsi dan Pejabat3/taf 2eknis di P+P

Provinsi ali, dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan

4ubernur.




d1 2im 2eknis Kabupaten terdiri dari instansi3lembaga terkait di Kabupaten

bertugas dalam melakukan identifikasi, memberikan rekomendasi,

pendampingan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2im 2eknis

Kabupaten ditetapkan dengan /urat Keputusan upati.

e1 esa sebagai pelaksana Program3Kegiatan 4erakan Pembangunan esa

2erpadu 04erbang /adu +andara34/+1 wajib membentuk U+ esa dan

melibatkan P dan 6P+ maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan

Program 4erbang /adu +andara.

f1 2im Pendamping yang ditempatkan di esa wajib melakukan pendampingan

mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan program yang

disampaikan kepada P+P Provinsi ali.

. PERSIAPAN PELAKSANAAN

a) Raat K,,r'+nas+ dimaksudkan untuk membahas persiapan pelaksanaan

program3kegiatan 4/+, dengan hasil yang diharapkan adalah5

". =danya kesepakatan tentang mekanisme Koordinasi dan rapat-rapat

selama periode pelaksanaan kegiatan.

%. =danya kesamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang adaterhadap pelaksanaan 4erbang /adu +andara, termasuk dalam hal

sosialisasi, verifikasi lokasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

'. =danya kesepakatan tentang mekanisme pembahasan dalam

menyelesaikan Permasalahan dan kendala yang muncul.

7. 2erjadinya tukar pendapat dan pemberian saran terhadap penyempurnaan

pelaksanaan 4erbang /adu +andara.

&) Pen4!s!nan Pet!n"!k Tekn+s Pelaksanaan %SM

Petunjuk 2eknis Pelaksanaan 4/+ disusun sebagai acuan dalam

melaksanakan program3kegiatan 4/+ agar sesuai dengan tujuan dan

sasaran program tersebut serta mengacu pada ketentuan dan perundangan

yang berlaku.

/) S,s+al+sas+

/osialisasi dilakukan oleh 2im Koordinasi 4erbang /adu +andara Provinsi,@asilitator3Pendamping esa untuk menjelaskan tujuan, sasaran,




pelaksanaan dan manfaat kegiatan 4erbang /adu +andara yang dilakukan

secara berjenjang mulai dari 2ingkat Provinsi sampai dengan tingkat esa.

?asil yang diharapkan melalui sosialisasi adalah5

". =danya pemahaman tentang informasi pokok kegiatan 4erbang /adu

+andara oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan,

organisasi, proses, dan prosedur;

%. =danya pemahaman tentang cara pengambilan keputusan mulai dari

tingkat dusun hingga tingkat desa dan kelurahan terutama menyangkut

pemilihan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan3kebutuhan

masyarakat miskin, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran

dana kegiatan yang akan dilaksanakan;

'. Peserta /osialisasi adalah 5

• Kepala esa, P, 6P+3K, PKK dan 6embaga Kemasyarakatan

lainnya.

• +asyarakat miskin di masing-masing usun.

• Kelompok perempuan dari setiap dusun.

• 2okoh masyarakat3agama dan anggota masyarakat lainnya.

d) Pers+aan Pelaksanaan D+ T+ngkat Desa

Pengurus 2PK bersama Kepala esa mengadakan rapat persiapan

pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. apat

persiapan di esa difasilitasi oleh Pendamping3@asilitator dan KP+ esa.

?asil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya

dan diharapkan mendapatkan rumusan tentang 5

". =danya kesepakatan dan kesepahaman tentang peran, fungsi dan

pembagian tugas tiap pengurus 2PK dalam pelaksanaan 4erbang /adu

+andara di esa;

%. 2ersusunnya encana Kerja detail termasuk jadwal, seperti rencana

penggunaan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, kelompok

masyarakat pelaksana3pengguna dan pemanfaat serta lokasi sasaran

kegiatan; dan

'. =danya kesepakatan jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin

mingguan atau bulanan 2PK untuk evaluasi pelaksanaan.




.#. LOKASI SASARAN

6okasi sasaran 4erbang /adu +andara melalui =P tahun %&")

difokuskan pada esa yang jumlah penduduk miskinnya %& $ keatas, di 8

0tujuh1 Kabupaten meliputi; Kabupaten uleleng, 2abanan, embrana, 4ianyar,

angli, Klungkung dan Karangasem.

esa sebagaimana tersebut di atas wajib:

a. +elakukan validasi data 2/ yang dituangkan dalam berita acara

berdasarkan musyawarah desa dan dituangkan dalam proposal. ata 2/

dimaksud dapat mempergunakan data 2/ yang mendapatkan Kartu

Perlindungan /osial 0KP/1;

b. +embuat proposal tentang rencana pemanfaatan dana 4/+ yang didasarkan

pada potensi desa sebagaimana tertuang dalam Profil esa, permasalahan

yang ada di desa serta merumuskan perencanaan pembangunan bersama

dengan lembaga-lembaga terkait di desa 0P, 6P+, 2okoh masyarakat dsb1;

c. Proposal yang dibuat sekurang-kurangnya berisikan tentang;

Pendahuluan36atar elakang, 2ujuan desa untuk ikut program 4/+,

/asaran yang ingin dicapai;

Profil esa beserta permasalahannnya

encana pemanfaatan dana dan target capaian program 4/+

d. +ensosialisasikan Program 4erbang /adu +andara 04/+1 kepada

masyarakat esa pelaksana 4/+;

e. +embentuk adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1 yang ditetapkan melalui

Peraturan Kepala esa, selanjutnya bertindak sebagai 2im Pelaksana

Kegiatan 02PK1 4erbang /adu +andara dalam bidang pengembangan usaha

perekonomian masyarakat perdesaan;

f. +enyediakan lahan3lokasi3tempat untuk sekretariat U+ esa 4/+.

g. +enetapkan 6embaga Pemberdayaan +asyarakat 06P+1 esa sebagai 2im

Pelaksana Kegiatan 02PK1 dalam bidang Pembangunan Prasarana dan

/arana dasar Perdesaan;

h. +embentuk 2im Berifikasi dan Pengawas untuk membantu U+ esa dalampengelolaan dana U+ esa; dan




i. /asaran pelaksanaan 4/+ adalah ; "1 Kelompok atau perseorangan

masyarakat miskin, %1 Kelembagaan +asyarakat di Perdesaan dan '1

Kelembagaan Pemerintahan esa<

.$. PEN%ELOLAAN DANA %SM

Kegiatan 4erbang /adu +andara merupakan Program Pemerintah Provinsi

ali, yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari =P Perubahan

Provinsi ali 2ahun =nggaran %&"), melalui Bant!an Ke!angan K-!s!s (BKK)

%ERBAN% SADU MANDARA ke esa, sebesar p. ".&%&.&&&.&&&,- 0satu

milyar dua puluh juta rupiah1 untuk masing-masing desa. ana 4/+ dapat

dikelola3dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Prasarana dan

/arana asar Perdesaan maksimal sebanyak p. %&&.&&&.&&&,- 0%&$1 dan

Pengembangan Usaha Perekonomian +asyarakat Perdesaan khususnya

penduduk miskin sebesar p. #&&.&&&.&&&,- 0#&$1 dan dana p %&.&&&.&&&,-

0dua puluh juta rupiah1 untuk masing-masing desa dipergunakan untuk dana

operasional pelaksanaan kegiatan 4/+.

.*. MEKANISME PEN=AIRAN DANA %SM

ana antuan Keuangan Khusus 0KK1 disalurkan langsung ke ekening

esa setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut5

a 2im Koordinasi mempersiapkan konsep +emorandum Af Understanding

0+AU1 antara 4ubernur dengan masing-masing upati penerima KK,

tentang kesiapan Kabupaten dalam melaksanakan Program 4erbang /adu

+andara. +AU ditandatangani langsung oleh 4ubernur dengan masing-

masing upati penerima KK.

b. 4ubernur ali menetapkan esa sebagai pelaksana Program 4/+ tahun

%&"), setelah melalui proses sebagai berikut 5

". 2im 2eknis Kabupaten melakukan sosialisasi kepada desa yang memenuhi

persyaratan teknis untuk melaksanakan program 4/+ menyangkut umlah

2/, 6uas Cilayah, Permasalahan dan kesanggupan desa dalam

melaksanakan program 4/+;

%. 2im 2eknis kabupaten melakukan asistensi dan pendampingan dalam

penyusunan proposal dengan memperhatikan potensi desa yang tertuang

dalam profil desa;




'. Pengajuan proposal oleh desa yang disyahkan oleh P+P Kabupaten;

7. 2im 2eknis Provinsi dan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap proposal,

menyangkut; kebenaran data 2/, 6uas wilayah, permasalahan yang

dihadapi, kelembagaan U+ esa, Pengelolaan U+ esa, Peraturan

desa encana Pemanfaatan dana, dsb;

). /etelah melalui tahapan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan kesiapan

lapangan oleh 2im Koordinasi 4erbang /adu Provinsi ali, /KP

penanggung jawab kegiatan dalam hal ini P+P Provinsi ali

mengajukan penetapan /urat Keputusan 4ubernur ali tentang esa

penerima antuan Keuangan Khusus 0KK1 4erbang /adu +andara

04/+1.

Pengajuan =dministrasi Pencairan antuan Keuangan Khusus 0KK1

dilakukan oleh P+P Provinsi ali dengan melampirkan 5

a1 /urat Permohonan Pencairan KK dari P+P Provinsi ali ditujukan

kepada 4ubernur ali 9>. Kepala iro Keuangan /etda. Provinsi ali;

b1 /urat Keputusan 4ubernur ali tentang penetapan esa penerima KK

4erbang /adu +andara;

c1 Petunjuk 2eknis;

d1 /urat Penyataan 2anggung awab /ecara =dministrasi dari P+P

Provinsi ali bermaterai p. !.&&&,-

e1 Proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala esa dan diketahui oleh

Kepala P+P Kabupaten masing-masing dan ditembuskan kepada

upati 9> Kepala appeda Kabupaten, dengan melampirkan 5 /urat

Keputusan Kepala esa tentang susunan kepengurusan 2im Pengelola

Kegiatan di 2ingkat esa yaitu Kepengurusan U+ esa dan 6P+ esadisertai dengan Peraturan esa tentang Pembentukan adan Usaha +ilik

esa 0U+ esa1.

f1 Kwitansi bermeterai p.!&&&,-

8. @otocopy ekening ank atas nama Kas esa;

#. @otocopy K2P Kepala esa dan endahara esa;

(. /urat pernyataan bahwa rekening masih aktif dan memang benar atas

nama Kas esa dengan diketahui oleh pimpinan terkait dari Kabupaten

yang bersangkutan bermaterai p. !.&&&,-;




"&. @akta integritas bermaterai p. !.&&&,-;

"". /urat 2anggung awab +utlak dari Kepala esa3Perbekel sebagai

pelaksana 4/+.

"%. /emua dokumen dalam rangkap ! dengan rincian 5 7 0empat1 rangkap

untuk pengajuan kepada Kepala iro Keuangan, " 0satu1 rangkap untuk

P+P Provinsi ali dan " 0satu1 rangkap untuk arsip Kepala

esa3Perbekel.

.. PEMAN9AATAN DANA %SM

a. antuan Keuangan Khusus 0KK1 4erbang /adu +andara dimanfaatkan

untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut 5

". Pemanfaatan dana infrastruktur sebesar p. %&&.&&&.&&& 0ua atus uta

upiah1 dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana yang secara

langsung menunjang dan atau memberikan kontribusi terhadap

berkembangnya U+ esa sesuai dengan potensi desa, yang dikelola

dan dipertanggungjawabkan oleh 6P+, dengan kriteria sebagai berikut 5

+embentuk panitia pembangunan untuk segera melaksanakan

pembangunan.

2anah atau lokasi pembangunan infrastruktur adalah milik desa atau

tanah milik pihak ketiga yang dikuatkan dengan surat perjanjian hak

guna pakai di notaris.

nfrastruktur yang dibangun merupakan hasil musyawarah desa

memuat = dan 4ambar etail Pembangunan yang dituangkan

dalam proposal dan telah diverifikasi. Perubahan atas rencana

pembangunan infrastruktur dapat dilakukan setelah musyawarah desa

yang dituangkan dalam berita acara perubahan dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aslinya. Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan cara swakelola

atau dipihak ketigakan dengan mengacu kepada ketentuan yang

berlaku.

alam hal pemanfaatan dana untuk pengadaan barang dan jasa agar

mengacu pada Peraturan Kepala 6embaga Kebijakan Pengadaan

arang3asa Pemerintah *omor "' 2ahun %&"'.




Penarikan dana untuk pembiayaan infrastruktur dilakukan sesuai

kebutuhan dan tidak diperkenakan memegang dana tunai lebih dari p.

".&&&.&&&,- 0/atu uta upiah1.

ilamana terdapat sisa dana dari pembangunan infrastruktur dapat

dimanfaatkan sebagai dana penguatan modal U+ esa.

/egala pengeluaran yang dibebankan atas dana infrastruktur tersebut

harus disertai bukti yang sah 0swakelola1 dan /urat Perjanjian Kerja

0/PK1 apabila dikerjakan oleh pihak ketiga.

Penyerahan hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh

panitia pembangunan kepada Kepala esa melalui 6P+ untuk

selanjutnya diserahkan pengelolaannya oleh U+ esa.

=pabila lokasi pembangunan infrastruktur tidak dapat disediakan oleh

desa, maka dana infrastruktur dimanfaatkan sebagai penambahan

dana ekonomi produktif.

%. Pemanfaatan dana sebesar p. #&&.&&&.&&&,- 0elapan atus uta

upiah1 dipergunakan untuk peningkatan usaha ekonomi perdesaan yang

dikelola oleh adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1 dan dapat

dikelompokkan menjadi 5

a1 Unit usaha simpan pinjam

apat diberikan kepada kelompok3perorangan untuk pengembangan

usaha produktif.

apat diberikan kepada kelompok PA/D=*U yang memiliki strata

pratama dan madya.

Kelompok sebagaimana dimaksud diatas dapat dibentuk

berdasarkan atas komunitas local genius3kearifan lokal atau

kelompok usaha yang sudah ada dengan memprioritaskan 2/.

Pembebanan bunga atas pinjaman didasarkan atas musyawarah

desa dan tidak boleh melebihi dari "$ 0untuk kelompok1, sedangkan

untuk pinjaman perorangan 2/ maksimal "$,

apat mengenakan biaya administrasi maksimal sebesar " $.

+embentuk tim verifikasi U+ esa.

Pola dan mekanisme pinjaman oleh U+ esa diatur tersendiri

didalam Peraturan esa 0P::/1.




b1 Unit usaha produktif yang dikelola oleh U+ esa berdasarkan atas

potensi desa

c1 Penarikan ana :konomi Produktif dilakukan sesuai kebutuhan dan

tidak diperkenakan memegang dana tunai lebih dari p. ".&&&.&&&,-

0/atu uta upiah1.

'. Pemanfaatan dana operasional 4/+ sebesar p.%&.&&&.&&&,- 0ua Puluh

uta upiah1, dipergunakan untuk ;

a. iaya konsumsi rapat-rapat,

b. iaya perjalanan dinas dari desa ke provinsi disesuaikan dengan

peraturan yang berlaku.

c. =lat 2ulis Kantor 0=2K1,

d. Komputer dengan harga maksimal p. !.)&&.&&&,-,e. +ebeuler 0pendukung kerja U+ esa1 p. %.&&&.&&&,-

f. iaya honor untuk ' 0tiga1 pengurus U+ esa selama ' 0tiga1 bulan

masing-masing p. '&&.&&&,- 02iga atus ibu upiah1.

g. Penarikan dana Aperasional dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak

diperkenakan memegang dana tunai lebih dari p. ".&&&.&&&,- 0/atu

uta upiah1.

b. /eluruh biaya operasional tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluankegiatan 4/+. /emua dana yang dimanfaatkan harus

dipertanggungjawabkan dengan melampirkan nota3tanda bukti3bentuk lainnya

yang sah.

c. Pemanfaatan dana antuan Keuangan Khusus 0KK1 4erbang /adu

+andara wajib dilaksanakan sesuai dengan proposal, paling lambat 0dua1

minggu sejak dana tersebut diterima direkening desa.

Pencairan dana KK program3kegiatan 4/+ yang bersumber dari =P tahun%&"), dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan /PP antuan Keuangan

Khusus 0KK1 dilakukan oleh P+P Provinsi ali dengan melampirkan5

a. /urat Keputusan 4ubernur ali tentang penetapan esa penerima KK

4erbang /adu +andara;

b +elampirkan /urat Keputusan Kepala esa tentang susunan kepengurusan

2im Pengelola Kegiatan di 2ingkat esa yaitu Kepengurusan U+ esa dan

6P+ esa disertai dengan Peraturan esa tentang Pembentukan adan




Usaha +ilik esa 0U+ esa1, dan proposal 4/+ yang telah disetujui oleh

Kepala esa dan diketahui oleh P+P Kabupaten masing-masing.

c antuan Keuangan Khusus 0KK1 4erbang /adu +andara sebesar p.

".&%&.&&&.&&&,- 0/atu +ilyard ua Puluh uta upiah1, dimanfaatkan untuk

kegiatan dengan rincian sebagai berikut 5

Pemanfaatan dana p.%&.&&&.&&&,- 0ua Puluh uta upiah1 digunakan

untuk operasional 4/+ oleh Kepala desa;

Pemanfaatan dana sebesar %& $ dipergunakan untuk Pembangunan

Prasarana dan /arana asar Perdesaan, yang dilaksanakan oleh 6P+

dengan membentuk Panitia Pembangunan;

Pemanfaatan dana sebesar #& $ dipergunakan untuk peningkatan usaha

ekonomi perdesaan yang dikelola oleh 2im Pelaksana Kegiatan 02PK1

dalam hal ini adan Usaha +ilik esa 0U+ esa1.

d Pencairan dana antuan Keuangan Khusus 0KK1 di esa dilakukan dengan

% 0dua1 tahap, dengan ketentuan sebagai berikut 5

Pencairan dana tahap 0pertama1 sebesar p. %%&.&&&.&&&,- diperuntukkan

untuk membiayai Aperasional sebesar p. %&.&&&.&&,- dan Pembangunan

nfrastruktur Kecil Perdesaan sebesar p. %&&.&&.&&,- sebagaimana

tertuang pada '." tentang Pendekatan Program3Kegiatan huruf e.

Kepala desa wajib mencairkan dana 4/+ tahap 0pertama1 melalui

transfer dana, paling lambat " E %7 jam 0hari kerja1 sebesar

p.%&&.&&&.&&&,- ke rekening 6P+ sesuai = pemanfaatan dana 4/+

sebagaimana tertuang dalam proposal yang telah disetujui;

Pencairan dana tahap 0dua1 sebesar p. #&&.&&&.&&&,- dilakukan apabila

kepala desa telah mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana tahap

0pertama1 dan dipakai sebagai lampiran pengajuan pencairan tahap ke

0kedua1 dan nama 2/ calon peminjam serta rencana anggaran biaya

0=1 lainnya sesuai dengan proposal yang dibuat.

Kepala desa wajib mencairkan dana 4/+ tahap 0kedua1 melalui transfer

dana, paling lambat " E %7 jam 0hari kerja1 sejak dana diterima di rekening

esa ke rekening U+ esa sebesar p.#&&.&&&.&&&,- sesuai =

pemanfaatan dana 4/+ sebagaimana tertuang dalam proposal;




Kepala esa hanya boleh memanfaatkan dana operasional sebesar

p.%&.&&&.&&&,- untuk kegiatan operasional mendukung kegiatan 4/+.

3.8. PELAKSANAAN KE%IATAN %SM

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah

disepakati dalam musdes. alam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut5

a. +asyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan

dan tanggung jawab ada pada masyarakat.

b. +asyarakat desa mendapat prioritas untuk turut serta bekerja dalam

pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota

keluarganya.

c. =pabila ada bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat dapat

mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam

musyawarah desa, dan kebutuhan tersebut di atas sudah masuk dalam =

kegiatan.

d. alam hal Penggunaan dana 4/+ untuk kegiatan pembangunan infrastruktur,

pengembangan Usaha :konomi dan Aperasional 4/+ wajib dilaksanakan

paling lambat % minggu sejak dana sudah ditransfer ke rekening esa.

3.9. PENYELESAIAN KE%IATAN

Penyelesaian kegiatan adalah penyelesaian dari tiap kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban 2PK di esa. =dapun

prosedurnya adalah sebagai berikut5

a. Pe0&!atan La,ran Pen4elesa+an Pelaksanaan Keg+atan. 6aporan

penyelesaian pelaksanaan kegiatan 06P%K1 memuat pernyataan bahwa

seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan "&& $. 6aporan dibuat

secara setiap bulan dan disampaikan kepada sekretariat 4/+, ditembuskan

ke P+P Kabupaten;

b. Real+sas+ Keg+atan 'an B+a4a




ealisasi kegiatan dan biaya adalah rincian kegiatan dan penggunaan dana

yang telah dilaksanakan di esa. 2PK bersama KP+ esa yang dibantu oleh

Pendamping3@asilitator membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya beserta

rekapitulasinya dan secara berkala 0setiap bulan1 dilaporkan kepada Kepala

P+P Provinsi ali.

.1>. PELESTARIAN KE%IATAN

Pelestarian kegiatan 4erbang /adu +andara adalah proses keberlanjutan

0sustainable1 program yang dapat memberi dampak positif dan bermanfaat bagi

masyarakat khususnya masyarakat miskin di esa.

.11. SANKSI/anksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya

pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam

4erbang /adu +andara. /anksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung

jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan 4erbang /adu

+andara. /anksi dapat berupa5

a1 Sanks+ 0as4arakat; yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan

dalam musyawarah masyarakat. /emua kesepakatan sanksi dituangkan

secara tertulis dan dicantumkan dalam Peraturan esa tentang pelaksanaan

antuan Keuangan Khusus 4erbang /adu +andara dan dalam berita acara

pertemuan antara 2PK dengan kelompok atau pribadi pengguna3pemanfaat

kegiatan;

b1 Sanks+ -!k!0; yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku;

c1 Sanks+ r,gra07keg+atan.

1. Kel,0,k 0as4arakat ata! erse,rangan engg!na7e0anaat

Kelompok masyarakat atau perseorangan pengguna3pemanfaat tidak dapat

mengelola 4erbang /adu +andara dengan baik, seperti menyalahi

prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana dan penyimpangan prosedur, hasil

kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan, maka

bantuan diberhentikan untuk satu dusun3banjar3lingkungan dimana kelompok

atau perseorangan berdomisili. antuan dapat diberikan kembali apabila




segala prinsip-prinsip dan kerugian dikembalikan oleh kelompok masyarakat

atau perseorangan pengguna3pemanfaat kegiatan 4erbang /adu +andara.

2. Sanks+ kea'a T+0 Pelaksanan Keg+atan (TPK)

=pabila terdapat anggota 2PK yang menyalahgunakan dana atau

kewenangan dan atau penyimpangan prosedur, diberhentikan dari

kepengurusan 4erbang /adu +andara dan wajib mengembalikan

kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersangkutan atau 2PK.

3.12. PENDAMPIN%AN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

+asyarakat, Pemerintah esa yang mendapatkan program 4erakan

Pembangunan esa 2erpadu +andara 04erbang /adu +andara1 mendapat

pendampingan " 0satu1 orang tenaga /arjana3iploma yang menjadi fasilitator.

Peran fasilitator bertujuan untuk penguatan atau peningkatan kapasitas

masyarakat, pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri.

.1. ?AD@AL PELAKSANAAN PRO%RAM7KE%IATAN %SM 2>1$

N

O KEGIATAN

B U L A N N,2>1#

Des2>1#

?an2>1$

Pe&2>1$

Mar 2>1$

Ar+l2>1$

Me+2>1$

?!n2>1$

?!l2>1$

Ags2>1$

Set2>1$

Okt2>1$

N,2>1$

Des2>1$

1 S,s+al+sas+

2 Pen4!s!nanPr,,sal

Penga"!anr,,sal

# Ver++kas+r,,sal

$ Ver++kas+laangan

* Penga"!an SK%!&ern!r

Penan'atangan K,ntrak

3 Pen/a+ran 7e0anaatanDana %SM

M,n+t,r+ng




1> Pengen'al+an

11 Pelestar+an

12 Pela,ran

BAB IV

PEN%ENDALIAN; EVALUASI DAN PELAPORAN

#.1. PEN%ENDALIAN

Pengendalian 4erbang /adu +andara adalah kegiatan pemantauan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta

tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan

kegiatan 4erbang /adu +andara bertujuan5

a +enjaga setiap proses 4erbang /adu +andara selalu sesuai dengan

aturan, prinsip, dan kebijakan 4erbang /adu +andara.

b +enjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh

melalui proses dan mekanisme yang benar.

c +engendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telahditentukan.

d +enjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan.

e +engendalikan pemanfaatan dana 4erbang /adu +andara agar sesuai

dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

f +engendalikan agar setiap pelaku 4erbang /adu +andara dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai denganfungsinya masing-masing.

/trategi dasar dalam pengendalian 4erbang /adu +andara adalah5

a. /emua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu

memberikan masukan terhadap setiap proses dan kegiatan yang

dilaksanakan;

b. Pelaku 4erbang /adu +andara di semua tingkatan menjalankan mekanisme

pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif.




c. ?arus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme

yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang

dilaksanakan.

d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada

setiap tahapan yang dilaksanakan.

e. /etiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan

aturan dengan pemberian sanksi.

f. Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan oleh;

⇒Pe0anta!an 'an Penga8asan ,le- Ba'an Per8ak+lan Desa (BPD) 'an

Part+s+at+ ,le- Mas4arakat.

=dalah Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program

yang dilakukan oleh P dan masyarakat. Pemantauan dan Pengawasan

terhadap pelaksanaan program 4/+ yang dilakukan oleh P sesuai

dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang

berlaku. alam hal melakukan pengawasan, P melakukan koordinasi

dengan kepala desa.

⇒Pe0anta!an 'an Penga8asan ,le- Pe0er+nta-.

ana 4erbang /adu +andara bersumber dari =nggaran Pendapatan dan

elanja aerah 0=P1 Provinsi. Pemerintah berkewajiban untuk

memantau dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan 4erbang /adu +andara

berjalan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.

⇒A!'+t 'an Pe0er+ksaan Ke!angan

=udit dan Pemeriksaan akan dilaksanakan oleh PKP, PK dan

nspektorat, sesuai petunjuk pemeriksaan terhadap antuan Keuangan

Khusus 0KK1 ke esa.

#.2. EVALUASI

:valuasi dalam 4erbang /adu +andara dilakukan secara berkala

terhadap seluruh kegiatan 4erbang /adu +andara di esa. Kegiatan evaluasi

termasuk melakukan evaluasi perkembangan pengelolaan kegiatan, kualitas

kegiatan, dan menilai hasil pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat serta

perkembangan U+ esa.

#.. PELAPORAN




Pelaporan merupakan proses penyampaian laporan kegiatan 4erbang

/adu +andara oleh pelaksana kegiatan di esa. si laporan menyangkut data

atau informasi mengenai perkembangan3kemajuan tahapan pelaksanaan

program3kegiatan, kendala3permasalahan yang terjadi, pencapaian sasaran

atau tujuan 4erbang /adu +andara.

+ekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural dan fungsional, sebagai

upaya untuk mempercepat proses penyampaian data atau informasi dari desa

dan kelurahan ke tingkat Kabupaten dan Provinsi.

+ateri laporan meliputi5

a Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;

b Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang

dilaksanakan;

c 4ambaran kemajuan pelaksanaan kegiatan;

d 2arget realisasi biaya kegiatan yang sedang dilaksanakan;

e Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan

f 2ingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program3kegiatan.

Pela,ran BUM Desa meliputi5

a umlah *asabah U+ esa;

b umlah dana yang disalurkan;

c Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat;

d 2ingkat kemajuan keuangan U+ esa; dan

e 2ingkatan kelancaran pengembalian pinjaman dari masyarakat.




BAB V

P E N U T U P

Petunjuk 2eknis ini menjadi dasar arahan Pelaksanaan Kegiatan3Program

4erakan Pembangunan esa 2erpadu +andara 3 4erbang /adu +andara 04/+1

Provinsi ali 2ahun =nggaran %&")., /egala penggunaan dan pemanfaatan bantuan

keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

Documents

Juknis Gerbangsadu mandara 2015