jurnal pola tanam tanaman

8/20/2019 jurnal pola tanam tanaman

1/109


2/109


3/109

3

dari ketahanan nasional, dimana ketahanan nasional berkaitan erat dengan kualitas

sumber daya manusia.

Isu ketahanan pangan menjadi topik penting karena pangan merupakan

kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan

stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan.

(Ilham, dkk, 2006). Ketahanan pangan ini menjadi semakin penting karena pangan

bukan hanya merupakan kebutuhan dasar (basic need ) tetapi juga merupakan hak

dasar (basic right ) bagi setiap umat manusia yang wajib dipenuhi. Oleh karena

pangan merupakan hak dasar itulah, maka negara berkewajiban untuk memastikan

bahwa setiap individu warga negara telah mendapatkan haknya atas pangan

(Hariyadi, dkk, 2009 : 1).

Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk dapat memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat di dalam negeri dari produksi pangan nasional.

Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama

bagi negara yang mempunyai jumlah penduduk sangat banyak seperti Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020

dan diproyeksikan 270 juta jiwa pada tahun 2025 (Hanafie, 2010 : 272).

Sebagian besar petani padi merupakan masyarakat miskin atau

berpendapatan rendah, rata-rata pendapatan rumah tangga petani masih rendah,

yakni hanya sekitar 30% dari total pendapatan keluarga (Mardianto, 2001). Selain

berhadapan dengan rendahnya pendapatan yang diterima petani, sektor pertanian

juga dihadapkan pada penurunan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Hal

ini berkaitan erat dengan sulitnya produktivitas padi di lahan-lahan sawah irigasi


4/109


5/109

5

bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Secara makro pembangunan pertanian dituangkan pada visi pembangunan

pertanian 2025 yang pertama kali dicanangkan pada era pemerintahan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Pada

seminar dan lokakarya nasional 12 Maret 2005 tentang “Arah kebijakan

pembangunan pertanian nasional pada kabinet Indonesia bersatu”, Menteri

Pertanian kala itu dijabat oleh Anton Apriyantono, menyampaikan pidato yang

menyatakan bahwa, pembangunan pertanian masih dihadapkan kepada sejumlah

kendala dan masalah yang harus dipecahkan, antara lain : (1) Keterbatasan dan

penurunan kapasitas sumberdaya pertanian, (2) Sistem alih teknologi yang masih

lemah dan kurang tepat sasaran, (3) Keterbatasan akses terhadap layanan usaha,

terutama permodalan, (4) Rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran

yang belum adil, (5) Kualitas, mentalis, keterampilan sumberdaya petani rendah,

(6) Kelembagaan dan posisi tawar petani rendah, (7) Lemahnya koordinasi antar

lembaga terkait dan birokrasi, dan (8) Kebijakan makro ekonomi yang belum

berpihak kepada petani.

Sehingga memperhatikan permasalahan tersebut, maka visi pembangunan

pertanian sampai tahun 2025 adalah: “Terwuj udnya sistem pertanian industr ial

berkelanju tan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan

dan kesejahteraan petani ”. Secara lebih spesifik sasaran jangka panjang yang

perlu ditempuh adalah: (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang

berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) Terciptanya


6/109

6

kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan (4) Hapusnya masyarakat

petani miskin dan meningkatnya pendapatan petani.

Sedangkan target utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yaitu:

(1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan

diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4)

Peningkatan kesejahteraan petani (Restra Kementerian Pertanian 2010-2014).

Implementasi dari pelaksanaan visi tersebut dituangkan dalam Program

Ketahanan Pangan Nasional 2005-2009 yaitu : “Program Peningkatan

Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik ”. Selanjutnya program tahap

ke-2 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2010-2014

sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan

permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah “Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” (www.bkp.deptan.go.id).

Sedangkan secara mikro atau teknis, pembangunan pertanian dituangkan

dalam bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh Badan Penelitian Teknologi

Pertanian (BPTP). Untuk meningkatkan produksi padi nasional, Badan Litbang

Pertanian telah mengembangkan model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

padi sawah pada tahun 1999 hingga 2002 di 26 propinsi melalui Program

Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T) (www.agrina-online.com). Hal ini

didasari oleh pendekatan agribisnis yang terkait erat dengan pembangunan

wilayah pedesaan dengan menggunakan sumber daya lokal dan budaya lokal.

http://www.agrina-online.com/http://www.agrina-online.com/


7/109


8/109

8

pengembangan teknologi spesifik lokasi. Upaya-upaya tersebut terangkum dalam

komponen program P3T.

Khusus mengenai kebijakan subsidi pupuk petani merupakan salah satu

kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan

pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Di

Indonesia, subsidi pertanian berupa subsidi harga input usahatani, yaitu subsidi

pupuk, benih dan bunga kredit.

Usaha peningkatan produksi padi ini diikuti oleh penyediaan penunjang

produksi, salah satunya adalah ketersediaan pupuk. Penggunaan pupuk berimbang

dalam usahatani padi sangat perlu dilakukan, namun disatu sisi harga pupuk

sangat mahal. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kebijakan dengan

memberikan subsidi pupuk kepada petani padi sawah. Dengan program P3T

menunjukkan angka yang cukup signifikan bagi perkembangan produksi padi di

Bali. Secara rinci perkembangan luas tanam, panen, produktivitas dan produksi

Padi di Provinsi Bali tahun 2005 s/d 2009 yakni :

Tabel 1.1

Perkembangan Luas Tanam,Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di ProvinsiBali tahun 2005 s/d 2009

PADITahun

2005 2006 2007 2008 2009

Tanam (Ha)Panen (Ha)Produktivitas (Ku/Ha)Produksi (Ton)

152,887142,35655.28786,961

145,795150,55755.85840,891

154,724145,03057.90839,775

158,726143,99958.37840,465

151,764150,28358.47878,764

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali 2010


9/109

9

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2010

(dalam ton), adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun 2010

Sub Sektor UREA SP-36/Superphos ZA NPK ORGANIK

Tanaman Pangan 3,640,000 576,708 404,253 1,237,100 591,500Hortikultura 516,146 48,967 164,860 179,456 83,874Perkebunan 1,235,574 301,156 378,633 547,445 200,781Peternakan 16,538 1,349 2,255 - 2,687

Perikanan Budidaya 191,742 71,820 - - 31,158Cadangan Budidaya 400,000 - - 200,000 -

JUMLAH 6,000,000 1,000,000 950,000 2,200,000 910,000

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 2010

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2010 menurut jenis dan jumlah

pupuk per bulan-nya untuk Provinsi Bali adalah :

Tabel 1.3Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tahun 2010 menurut Jenis dan Jumlah

Pupuk per Bulan Provinsi Bali

No Jenis Pupuk Jumlah (Ton)

1 Urea 57,0002 SP-36/Superphos 5,5003 ZA 11,6494 NPK 33,3335 Organik 60,667

Selanjutnya menurut data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian

Pertanian 2010, bahwa tahun 2010, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk

bersubsidi di kios pengecer resmi, ditingkat kecamatan/desa ditetapkan sebagai

berikut :


10/109

10

Tabel 1.4Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kecamatan/Desa

Jenis Pupuk Harga(Rp/kg) (Rp/Zak)

UREA 1,200 60,000 @50 kgZA 1,050 52,500 @50 kgSP-36 1,550 77,500 @50 kgSuperphos 1,250 62,500 @50 kg

NPK Phonska 1,750 87,500 @50 kg NPK Pelangi 1,830 91,500 @50 kg NPK Kujang 1,586 79,300 @50 kg

Organik 500

25,000 @50 kg

atau 10,000 @20 kgSumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 2010

Catatan :

1. HET pupuk bersubsidi tersebut dalam kemasan 50 kg atau 20 kg, yangdibeli petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau gudang di kios

pengecer resmi secara tunai.2.

Jenis pupuk NPK bersubsidi dimaksud terdiri dari : a) pupuk NPKPhonska (15 :15 :15) yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik ; b)

pupuk NPK Pelangi (20 :10 :10) yang diproduksi oleh PT Pupuk Kaltim ;

c) pupuk NPK Kujang (30 :6 :8) yang diproduksi oleh PT Pupuk Kujang.3. Untuk alokasi kebutuhan pupuk SP-36 dapat dipenuhi dengan pupuk

Superphos sampai dengan bulan Maret 2010 yang telah ditetapkan dalamPermentan No. 22/Permentan/SR. 130/2/2010 tentang PerubahanPermentan No. 50/Permentan/SR. 130/11/2009.

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa pemerintah melakukan

pemberian subsidi input dan dukungan harga bagi petani, yaitu subsidi yang

menitikberatkan pada sarana produksi, seperti pupuk, benih, maupun alat dan

mesin pertanian (input).

Kabupaten Tabanan, yang terletak di Provinsi Bali merupakan kabupaten

yang memiliki luas tanaman padi paling luas di Bali, dimana luas sawah di

Kabupaten Tabanan 22.465 hektare dari total 81.482 hektare sawah di Bali, jika

ditinjau dari produksi padi di daerah Tabanan tahun 2009 Kabupaten Tabanan


11/109

11

dapat menghasilkan gabah 242 ribu ton per tahun, dimana tiap hektare sawah

menghasilkan 5,98 ton gabah kering.(Bali Dalam Angka, 2010). Sampai saat ini

Tabanan menjadi penyumbang produksi padi tertinggi di Bali. Hal ini sesuai

dengan julukan kabupaten Tabanan sebagai lumbung beras di Bali. Kabupaten

Tabanan terdiri atas 10 kecamatan, dan salah satu kecamatan dengan luas tanam

dan luas panen terbesar adalah kecamatan Penebel yaitu berturut-turut 8.788 ha

dan 8.569, dengan produksi padi sawah sebesar 4.297.353,5 ton (Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan, 2008).

Seperti halnya penggunaan benih berkualitas, orientasi petani pangan

adalah minimalisasi biaya produksi, belum ke arah maksilisasi keuntungan.

Disamping itu, teknologi pemupukan petani masih relatif rendah akibat

terbatasnya kemampuan permodalan petani atau tidak tersedianya pupuk pada saat

dibutuhkan petani. Oleh karena itu, pemberian subsidi pupuk yang diberikan

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi

hal yang prioritas bagi ketahanan pangan Indonesia.

Hasil penelitian Kasiyati (2004) mengindikasikan bahwa kebijakan subsidi

pupuk dapat meningkatkan pendapatan petani di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa

kebijakan subsidi pupuk diduga dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan

pendapatan petani didaerah lainnya juga, khususnya Tabanan.

Berdasarkan posisi yang strategis tersebut, usahatani padi seyogyanya

diusahakan dengan baik serta memiliki unggulan kompetitif dan dapat

meningkatkan keuntungan. Keadaan yang demikian akan menguntungkan bagi

ketahanan pangan, ekonomi nasional, bahkan stabilitas nasional. Dengan


12/109

12

demikian kebijakan subsidi pupuk dimaksudkan untuk membantu petani agar

dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau sehingga proses usahatani

dapat berjalan secara berkesinambungan, memiliki keunggulan kompetitif serta

dapat meningkatkan keuntungan usahatani padi.

Sehingga perlu kajian terhadap pengaruh subsidi pupuk tersebut, karena

dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan subsidi pupuk tersebut akan

berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif dan tingkat keuntungan usahatani

padi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukan bahwa akibat

dari adanya subsidi pupuk pada usahatani padi di Bali akan menimbulkan

berbagai dampak. Oleh karenanya permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

1.

Apakah usahatani padi sawah masih merupakan usahatani yang memiliki

keunggulan kompetitif pada dua musim tanam yang berbeda di Kabupaten

Tabanan.

2. Berapakah tingkat keuntungan usahatani padi sawah sebagai dampak dari

subsidi pupuk pada dua musim tanam yang berbeda di Kabupaten Tabanan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :


13/109

13

1. Menganalisis keunggulan kompetitif usahatani padi sawah sebagai dampak

dari subsidi pupuk pada dua musim tanam yang berbeda di Kabupaten

Tabanan.

2. Menganalisis tingkat keuntungan usahatani padi sawah sebagai dampak dari

akibat adanya subsisi pupuk pada dua musim tanam yang berbeda di

Kabupaten Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin didapatkan

dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan dampak

kebijakan subsidi pupuk.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai suatu acuan atau

referensi maupun informasi bagi penelitian lebih lanjut untuk pengembangan

sistem subsidi pupuk.

3.

Bagi petani diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan agar bisa

meningkatkan keuntungan atau pendapatan.

4. Bagi pemerintah hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk

mengambil kebijakan baru dalam sistem usahatani padi sawah di Kabupaten

Tabanan dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing.


14/109

14

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis

bermaksud mengkaji dampak dari kebijakan subsidi pupuk terhadap keunggulan

kompetitif dan tingkat keuntungan usahatani padi sawah melalui pendekatan

Policy Analysis Matrix (PAM), yang dalam hal ini penulis batasi hanya kepada

petani padi yang menggunakan subsidi pupuk. Penelitian ini akan dilaksanakan di

subak terluas dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan

Bali.


15/109

15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Analisis Kebijakan

Kerangka analisis ( framework ) adalah pendekatan atau metode yang

disusun dengan baik dan konsisten dalam rangka menghasilkan pemikiran-

pemikiran yang jelas. Pemahaman tentang kerangka analisis kebijakan sangat

diperlukan oleh para pembuat kebijakan sebagai konskwensi logis dari kebijakan

yang ada. Sebuah framework dirancang sedemikian rupa agar mampu menelaah

berbagai hubungan yang terjadi dalam sebuah sistem perekonomian, misalnya

mengapa aktivitas yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat mempengaruhi

kelompok lainnya. Masalah pertanian berhubungan dengan masalah produksi dan

konsumsi dari berbagai komoditas, sebagai hasil dari sebuah usaha tani atau

usaha peternakan.Sebuah kebijakan adalah sebuah intervensi pemerintah,

dimaksudkan untuk merubah prilaku produsen dan konsumen. Analisis

merupakan evaluasi dari berbagai keputusan pemerintah yang merubah

perekonomian. Oleh karena itu, sebuah framework analisis kebijakan pertanian

dapat diartikan sebagai sebuah sistem untuk menganalisis kebijakan publik yang

mempengaruhi produsen, pedagang, dan konsumen dari berbagai produk

pertanian (Pearson, dkk., 2005)

Komponen utama dari framework kebijakan pertanian yang dibahas ada

empat yaitu tujuan (objectives), kendala (constraints), kebijakan ( policies), dan

strategi ( strategies). Objektives merupakan tujuan yang diharapkan akan dicapai

oleh sebuah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.


16/109

16

Contraints adalahsuatu keadaan (ekonomi) yang membuat apa yang bisa dicapai

menjadi terbatas. Kebijakan terdiri atas berbagai instrument yang bisa digunakan

pemerintah untuk merubah outcome perekonomian. Sebuah kebijakan yang

efektif akan merubah prilaku produsen, pedagang, dan konsumen, serta

menciptakan outcome baru dari sebuah perekonomian. Strategies adalah

seperangkat instrument kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk

mencapai objectives yang telah ditetapkan.Setiap strategi dilaksanakan melalui

penerapan berbagai kebijakan yang terkoordinasi dengan baik.

Kerangka kebijakan digambarkan seperti sebuah alur lingkar (mengikuti

arah jarum jam) dari sejumlah hubungan kausal dari keempat komponen tersebut

di atas. Strategi para pengambil kebijakan terdiri atas seperangkat kebijakan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan outcome ekonomi, sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh para pengambil keputusan atau pengambil kebijakan (Gambar 1).

Gambar 2.1. Grafik alur kerangka kerja ( framework ) kebijakan (Pearson et al , 2003)

Strategi Kebijakan

Evaluasi

TujuanMendukung atau

menghambat

Kendala

Dilaksanakan

melalui

Terdiri atas


17/109

17

Penilaian dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan memungkinkan

untuk melakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan bila

diperlukan.Dalam hal ini pemerintah membuat strategi pembangunan pertanian

dengan menentukan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai kendala ekonomi pada sektor

pertanian.

2.1.1 Tujuan Dasar Analisis Kebijakan

Kebijakan pemerintah mempunyai tujuan utama yaitu efisiensi (eficiency),

pemerataan (equity), dan ketahanan (scurity). Efisiensi tercapai apabila alokasi

sumber daya ekonomi yang langka mampu menghasilkan pendapatan maksimum,

serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen

yang paling tinggi. Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan diantara

kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan.

Umumnya, pemerataan yang lebih baik akan dicapai melalui distribusi

pendapatan yang lebih baik atau lebih merata. Namun karena kebijakan

merupakan aktivitas pemerintah, maka para penentu kebijakanlah yang

menentukan definisi pemerataan tersebut.

Ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat

harga yang stabil dan terjangkau. Ketahanan pangan akan meningkat apabila

stabilitas politik dan ekonomi memungkinkan produsen ataupun konsumen

meminimumkan adjustment cost. Di dalam kerangka ini, setiap tujuan yang

dicapai oleh pemerintah akan terkait paling tidak dengan salah satu dari ketiga

tujuan dasar yang telah disebutkan yaitu efisiensi, pemerataan, dan ketahanan.


18/109

18

Menurut Pearson dan Gotsch (2003) trade-offs akan terjadi ketika salah satu

tujuan bisa dicapai dengan mengorbankan tujuan lainnya yaitu mencapai tujuan

yang satu, tetapi mengorbankan tujuan lainnya. Apabila terjadi trade-offs, maka

pembuat kebijakan harus memberikan bobot atas setiap tujuan yang saling

bertentangan itu, dengan mnentukan beberapa manfaat yang bisa diraih dari suatu

tujuan dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh tujuan lainnya dan

umumnya trade-offs selalu saja terjadi.

2.1.2 Kendala-kendala yang Membatasi Kebijakan Pertanian

Kendala-kendala yang membatasi gerak sebuah kebijakan adalah

penawaran, permintaan, dan harga dunia. Penawaran (produksi nasional) dibatasi

oleh ketersediaan sumber daya (lahan, tenaga kerja dan modal), teknologi, harga

input, dan kemampuan manajemen. Parameter ini merupakan komponen dari

fungsi produksi sehingga membatasi kemampuan perekonomian dalam

menghasilkan komoditas pertanian. Permintaan (konsumsi nasional) dibatasi atau

dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga output.

Parameter ini merupakan komponen dari fungsi permintaan sehingga

mempengaruhi kemampuan perekonomian dalam mengkonsumsi produk-produk

pertanian. Selanjutnya harga dunia, untuk komoditas yang diperdagangkan secara

internasional baik input maupun output, menentukan dan membatasi peluang

untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan supplay domestic dan

mengeksport dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik. Ketiga

parameter ekonomi ini menentukan pasar bagi sebuah komoditas pertanian dan

merupakan kekuatan utama dalam mempengaruhi terbentuknya harga serta


19/109

19

alokasi sumberdaya. Kendala-kendala ekonomi bisa mengarah kepada terjadinya

trade-offs dalam pembuatan kebijakan (Monke dan Pearson, 1995; Bahri, 2005).

2.1.3 Kategori Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian.

Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat

digolongkan pada tiga katagori yaitu kebijakan harga, kebijakan makro ekonomi,

dan kebijakan investasi publik. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan

kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap instrumen kebijakan harga

pertanian akan menimbulkan transfer dari produsen kepada konsumen terhadap

komoditas bersangkutan maupun anggaran pemerintah atau sebaliknya.

Kebijakan harga juga mempengaruhi input pertanian.

Produsen dan konsumen komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh

kebijakan makro ekonomi meskipun seringkali mereka tidak terlibat dalam proses

pembuatan kebijakan yang bersifat nasional ini. Kebijakan makro ekonomi

mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan ini

mempengaruhi seluruh komoditas.

Katagori ketiga dari kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor

pertanian adalah investasi publik dalam bentuk barang-barang modal pada

infrastruktur, sumberdaya manusia, serta penelitian dan teknologi. Kebijakan

investasi publik ini mengalokasikan pengeluaran investasi (modal) yang

bersumber dari anggaran belanja negara. Kebijakan ini bisa mempengaruhi

berbagai kelompok, produsen, pedagang, dan konsumen, dengan dampak yang


20/109

20

berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada wilayah dimana investasi

itu terjadi (Pearson dkk.,2005).

2.2 Kebijakan Subsidi

Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi keputusan

produsen, konsumen dan para pelaku pemasaran agar terlaksana pembangunan

pertanian sesuai dengan yang direncanakan. Campur tangan ini disebut sebagai

“ politik pertanian“ (agricultural policy) atau “kebijakan pertanian“ (Hanafie,

2010 : 229).

Campur tangan pemerintah tersebut diperlukan untuk memutus rantai

lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal, yang merupakan gambaran

hubungan keterkaitan timbal balik dari beberapa karakteristik negara berkembang

(seperti Indonesia) berupa sumber daya yang ada belum dikelola sebagaimana

mestinya, mata pencaharian penduduk yang mayoritas pertanian berlangsung

dalam kondisi yang kurang produktif, adanya dualisme ekonomi antara sektor

modern yang mengikuti ekonomi pasar dan sektor tradisional yang mengikuti

ekonomi subsisten, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan

kualitas sumber daya manusianya yang masih relatif rendah (Hanafie, 2010 : 229).

Sedangkan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan produksi

domestik suatu komoditas antara lain berupa kebijakan harga dan pedagangan

input dan output yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperkuat atau

meningkatkan daya saing dari komoditas yang bersangkutan di pasar domestik.

Hal ini ditempuh agar produsen domestik terdorong untuk memanfaatkan


21/109

21

sumberdaya domestik secara intensif, sehingga diharapkan produsen yang

bersangkutan dapat beroperasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi dari

sebelumnya.

Di samping kebijaksanaan harga yang menyangkut hasil-hasil pertanian,

peningkatan pendapatan petani dapat dicapai dengan pemberian subsidi pada sarana-

sarana produksi seperti pupuk atau pestisida. Subsidi ini mempunyai pengaruh untuk

menurunkan biaya produksi yang dalam teori ekonomi berarti menggeser kurva

penawaran ke kanan. Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk

mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi dapat menurunkan

harga. Sampai dimana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya

subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang berlaku

(Sukirno, 2005).

Subsidi diartikan sebagai pembayaran sebagian harga oleh pemerintah

sehingga harga dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan

suatu komoditi atau harga internasionalnya. Ada 2 macam subsidi, yaitu subsidi

harga produksi dan subsidi harga faktor produksi (Hanafie, 2010 : 238).

a. Subsidi harga produksiSubsidi ini bertujuan melindungi konsumen dalam negeri, artinyakonsumen dalam negeri dapat membeli barang yang harganya lebih rendah

daripada biaya rat-rata pembuatan suatu komoditas atau hargainternasionalnya. Untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian,khususnya beras, pemerintah memberikan subsidi harga faktor produksi,seperti pupuk, pestisida, dan bibit. Subsidi untuk usaha tani padi yangditanggung oleh pemerintah sangat besar, misalnya biaya yang ditanggungoleh pemerintah untuk mengimpor atau memproduksi pupuk dalam negeri.

b. Subsidi harga faktor produksiUntuk membeli pupuk yang harganya relatif mahal, seringkali petani tidakmemiliki uang tunai. Untuk itu, petani dapat memperoleh kredit dengan

bunga yang relatif rendah. Selisih antara bunga bank sesungguhnya


22/109

22

dengan bunga yang harus ditanggung petani, dibayarkan oleh pemerintahdalam bentuk subsidi kepada petani.

Pengadaan pupuk bersubsidi akan meningkatkan efisiensi usaha tani, yaitu

berimplikasi pada peningkatan pemanfaatan lahan dan penggunaan benih yang

secara sinergis berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Kemudian,

peningkatan produksi dengan biaya yang disubsidi dan harga output yang stabil

menyebabkan pendapatan petani meningkat. Kedua hal tersebut akan

mempengaruhi aspek ketersediaan dan aksesibilitas, sehingga akan mempengaruhi

status ketahanan pangan.

2.2.1 Kebijakan Subsidi Pupuk

Pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan pertanian

yang tangguh dan efisien memerlukan kebijakan yang berkaitan langsung dengan

pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Salah satu cara

untuk menciptakan pertanian yang tangguh adalah melalui peningkatan produksi

pertanian yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan

produksi pertanian adalah melalui penerapan teknologi usahatani yaitu berupa

penggunaan pupuk sebagai salah satu input produksi. Teknologi pertanian yang

dimaksud adalah teknologi modern. Tanpa penggunaan teknologi modern maka

hasil panen tidak akan sebesar yang diharapkan (Ratna, 2000).

Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah selalu berupaya

mendorong petani untuk memanfaatkan pupuk secara tepat waktu dan tepat dosis.

Konsekuensinya adalah pemerintah juga harus berupaya meningkatkan produksi

pupuk, sehingga tercapai pasokan yang cukup dan juga dengan harga yang dapat

dijangkau oleh petani.


23/109

23

Namun sebagai bahan pangan pokok seperti padi dan palawija, umumnya

mempunyai kurva permintaan yang inelastis, sehingga perubahan produksi akan

sangat berpengaruh pada perubahan harga bahan pangan tersebut. Besarnya

investasi yang dikeluarkan untuk memproduksi pupuk dalam jumlah besar

tentunya mempunyai konsekuensi terhadap harga pupuk, dimana pupuk harus

dijual dengan harga yang diperhitungkan dengan biaya produksi agar produsen

pupuk tidak merugi dan tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya.

Melihat keadaan tersebut di atas, maka pemerintah merasa perlu

menerapkan kebijakan pemberian subsidi penyediaan pupuk kepada produsen

pupuk agar dapat menurunkan biaya produksi. Sedangkan untuk menjaga agar

harga pupuk terjangkau oleh petani, maka pemerintah juga menetapkan HET

(celling price) terhadap harga jual pupuk. Selanjutnya menurut Monke dan

Pearson (1995 : 45) menyatakan bahwa subsidi input mempunyai relevansi

langsung hanya kepada produsen output. Sehubungan dengan petani, maka petani

dapat dianggap sebagai produsen padi dan pupuk merupakan input pertanian,

sehingga dengan demikian subsidi pupuk merupakan subsidi input kepada petani.

Dengan adanya subsidi input ini maka biaya produksi padi akan berkurang,

sehingga produksi meningkat. Namun tidak bisa dihindari hilangnya efisiensi

ekonomi karena uang untuk subsidi tersebut dialokasikan ke sektor-sektor lain

yang lebih produktif. Hilangnya efisiensi tersebut merupakan biaya ekonomi

yang harus ditanggung oleh kas pemerintah dan secara tidak langsung berarti

ditanggung oleh masyarakat banyak sebagai pembayar pajak kepada kas

pemerintah.


24/109

24

Kombinasi penerapan kebijakan subsidi pupuk dan penetapan HET

(Harga Eceran Tertinggi) tersebut akan menimbulkan DWL ( Dead Weight Loss),

yaitu manfaat yang hilang dalam sistem karena tidak dinikmati baik oleh

konsumen maupun produsen, dan oleh karenanya merupakan inefisiensi yang

menjadi biaya ekonomi yang harus ditanggung pemerintah.

Sampai saat ini tingkat produksi beberapa pangan utama masih dibawah

tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, maka peningkatan kapasitas produksi

pangan nasional merupakan salah satu upaya memperkuat pilar ketahanan pangan

nasional. Salah satu faktor produksi penting dalam peningkatan kapasitas produksi

pangan utama seperti padi adalah pupuk. Penggunaan pupuk yang sesuai dengan

kebutuhan tanaman akan mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan

nasional. Ada dua aspek untuk melihat pentingnya subsidi pupuk bagi petani

yaitu : (1) kecenderungan peningkatan harga pupuk dunia dan (2) kecenderungan

penurunan laba usahatani (Dinas Pertanian Tabanan, 2005 ).

Subsidi pupuk di Indonesia dimulai pada tahun 1971, yaitu untuk

melengkapi introduksi varietas padi unggul baru. Varietas padi unggul baru

tersebut sangat responsif terhadap pupuk. Dengan menanam varietas padi unggul

baru, produsen dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah

penggunaan pupuk. Dengan adanya subsidi pupuk, diharapkan petani bersedia

menerapkan penggunaan pupuk sebagaimana yang direkomendasikan sehingga

produksi padi meningkat dan kebutuhan pangan dalam negeri tercukupi

(Hanafie, 2010 : 238-239).


25/109

25

Memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket

kebijakan Desember 1998, yaitu : (1) menghapus perbedaan harga pupuk yang

dialokasikan untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) menghapus

subsidi pupuk, (3) menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi

distributor baru (PT. Pusri tidak lagi menjadi distributor tunggal dalam penyaluran

pupuk), (4) menghapus holding company untuk mendorong berkembangnya

kompetisi yang sehat antar produsen pupuk , dan (5) menghapus quota ekspor dan

kontrol terhadap impor pupuk.

Dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat dari : (a) tersedianya pupuk

dalam jumlah yang cukup di kios-kios, (b) harga eceran urea di tingkat petani

pada umumnya dibawah harga patokan KUT, dan (c) variasi harga eceran pupuk

SP-36 dan ZA yang sebagian berasal dari impor, masih mendekati harga plafon

KUT. Sementara itu, dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah : (a) relatif

tingginya harga pupuk mendorong munculnya pupuk alternatif yang relatif murah,

namun dengan kualitas yang beragam dan kurang terjamin, dan (b) pasar pupuk

yang mengarah ke oligopolistik, dimana hanya distributor bermodal kuat yang

mampu membeli pupuk di Lini I dan II serta mampu menyalurkan pupuk ke

daerah yang bukan wilayah kerjanya. Peningkatan harga pupuk dunia akibat

peningkatan harga gas sejak tahun 2000 telah mendorong pemerintah kembali

memberikan subsidi pupuk pada tahun 2001.

Perhitungan subsidi pupuk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

perhitungan subsidi atas biaya distribusi dan subsidi harga gas. Subsidi atas biaya

distribusi adalah konsep yang selama ini telah disusun, yang pada dasarnya


26/109

26

subsidi pemerintah kepada petani dihitung dari selisih antara Harga Eceran

Tertinggi (HET) dengan seluruh biaya yang terjadi mulai dari produksi sampai

dengan pupuk berada di Lini IV. Sedangkan subsidi harga gas dihitung dengan

melihat jumlah subsidi yang tersedia digunakan untuk menekan biaya gas di

masing-masing produsen, sedemikian rupa sehingga total biaya produksi

ditambah dengan marjin, biaya distribusi dari pabrik sampai dengan Lini IV

(termasuk PPN 10 persen), menghasilkan HET seperti yang telah ditetapkan

(Maulana, 2006).

Selama tahun 2001-2002, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk insentif

gas domestik (IGD) sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk Urea. Di sisi

lain, peningkatan harga pupuk dunia memaksa pemerintah untuk mengendalikan

harga pupuk domestik dalam rangka membantu petani dan mencegah dampak

negatifnya terhadap kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, sejak tahun 2003

pemerintah meningkatkan dan memperluas subsidi, tidak saja subsidi gas untuk

Urea tetapi juga subsidi harga untuk pupuk lainnya (SP-36, ZA dan NPK). Namun

demikian, kebijakan subsidi pupuk tersebut mengandung kelemahan yang

membuat kebijakan tidak efektif menjamin HET, yang diindikasikan oleh : (a)

relatif lebih tingginya harga pupuk eceran di tingkat petani dibanding HET pupuk

yang berlaku, (b) volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dipastikan, dan

(c) wilayah tanggung-jawab distribusi tidak dapat dipisah secara tegas (wilayah

tanggung-jawab pabrik pupuk didasarkan pada wilayah provinsi yang tidak

mungkin diisolir) (Rachman, 2009).


27/109

27

2.3 Keunggulan Kompetitif

Abad ke-21 atau disebut era milenium ketiga ini menunjukkan bahwa

tingkat persaingan di berbagai sektor semakin tajam sehingga setiap unit yang

ingin menang dalam persaingan tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif

(competitive advantage) tertentu dibandingkan dengan pesaingnya (Mujiati, 2008).

Keunggulan kompetitif bisa dibentuk melalui berbagai cara, seperti

menciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi, desain

organisasi, dan utilisasi sumber daya manusia. Pengelolaan organisasi atau

perusahaan untuk membentuk keunggulan bersaing melalui cara-cara seperti itu

pada masa yang akan datang akan menjadi tema penting bagi manajemen. Hal itu

disebabkan oleh perubahan lingkungan ekonomi, politik, dan teknologi yang cepat

serta efek persaingan global, yang pada akhirnya bermuara pada perubahan

kebutuhan. Perubahan kebutuhan adalah perubahan terhadap kualitas produk,

desain produk, dan kualitas pelayanan. Konsep tentang keunggulan kompetitif

atau keunggulan bersaing merupakan salah satu fokus perhatian yang penting bagi

manajemen. Hal itu merupakan upaya untuk meletakkan organisasi atau

perusahaan pada posisi persaingan pasar yang lebih kuat melalui kompetensi

organisasi yang khas (distinctive competence) dibandingkan dengan kompetensi

yang dimiliki perusahaan-perusahaan pesaing.

Kemampuan bersaing organisasi melalui SDM berarti meletakkan peran

orang dalam perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan inovasi,

baik terhadap proses, sistem, maupun produk. Melalui cara ini perusahaan atau

pihak manapun diharapkan mampu mempertahankan, meningkatkan market share,


28/109

28

atau memperluas pasar dibandingkan dengan kekuatan pesaing dalam industri.

Semua faktor keunggulan untuk bersaing, seperti desain produk, teknologi, dan

organisasi pada akhirnya bertumpu pada dukungan SDM. Menurut

Benardin dan Russel (1993), ada dua prinsip untuk menciptakan keunggulan

kompetitif, yaitu nilai yang diterima oleh pasar serta keunikan-keunikan produk

dan jasa yang ditawarkan organisasi. Keunggulan kompetitif akan terbentuk bila

customers merasa memperoleh nilai tambah dari transaksi yang mereka lakukan

dengan organisasi.

Demikian pula dengan keunikan yang ditawarkan, keunggulan kompetitif

dapat dipertahankan melalui penciptaan barang dan jasa yang tidak mudah ditiru

oleh pesaing. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dalam usahatani,

keunggulan kompetitif terjadi manakala dalam suatu luasan lahan yang sama

mampu dihasilkan produk yang menghasilkan pendapatan relatif tinggi. Sebagai

contoh bahwa padi ladang memiliki keunggulan kompetitif terhadap jagung dan

ubi kayu, tetapi tidak kompetitif terhadap ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Hal

ini salah satu penyebabnya karena faktor harga jual jagung yang relatif rendah,

sehingga walaupun produksinya lebih tinggi dibandingkan kacang tanah,

penerimaan dan keuntungannya tetap rendah (Hendayana, 2003). Keunggulan

kompetitif beranjak dari pandangan bahwa semua keunggulan, baik dalam bentuk

produk, teknologi, sistem, maupun proses bermuara pada kualitas SDM. Faktor-

faktor yang inherent (terpadu) dalam pengertian keunggulan SDM, seperti

kompetensi, komitmen, kecerdasan intelektual, kepribadian, dan motivasi

merupakan human capital yang perlu dibangun terus-menerus kualitasnya, baik


29/109

29

melalui pendekatan lunak maupun pendekatan keras dalam upaya meningkatkan

profitabilitas dan memenuhi kepentingan customers. Keunggulan Kompetitif

muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi

yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya. Sehingga keunggulan

kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh organisasi, dimana

keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan organisasi

lainnya, untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya.

2.4 Tingkat Keuntungan Usaha Tani (Keuntungan Finansial dan Sosial)

Keuntungan finansial ( private profitability atau PP) adalah perbedaaan

antara penerimaan (A) dengan biaya-biaya (B+C) dalam sistem pertanian atau PP

= D = (A – B – C). Dengan demikian keuntungan privat yang terdapat pada baris

pertama matrik dihitung berdasarkan penerimaan dan biaya sesungguhnya yang

diterima dan dibayarkan oleh petani, pedagang atau pengolah hasil dalam sistem

pertanian. Harga-harga yang terjadi adalah harga yang telah dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. Keuntungan privat merupakan ukuran

daya saing dalam harga pasar aktual. Jika PP negatif (D < 0), artinya usaha itu

rugi dan dengan begitu dapat dipakai untuk estimasi apakah kegiatannya

dihentikan. Apabila sama dengan nul (D = 0) berarti usahatani tersebut

memperoleh keuntungan normal (normal profit ). Apabila PP positif (D > 0)

menunjukkan keadaan yang lebih daripada tingkat pengembalian normal dan

dapat meningkatkan investasi di waktu yang akan datang. Suatu usaha layak


30/109

30

diteruskan jika selisih antara penerimaan dan seluruh biaya minimal sama dengan

nul (Astawa, 2006 : 18).

Penerimaan merupakan total penerimaan dari kegiatan usahatani yang

diterima pada akhir proses produksi. Penerimaan usahatani dapat pula diartikan

sebagai keuntungan material yang diperoleh seorang petani atau bentuk imbalan

jasa petani maupun keluarganya sebagai pengelola usahatani maupun akibat

pemakaian barang modal yang dimilikinya. Penerimaan usahatani dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan bersih usahatani dan penerimaan kotor

usahatani ( gross income). Penerimaan usahatani dipengaruhi oleh produksi fisik

yang dihasilkan, dimana produksi fisik adalah hasil fisik yang diperoleh dalam

suatu proses produksi dalam kegiatan usahatani selama satu musim tanam.

Penerimaan usahatani akan meningkat jika produksi yang dihasilkan bertambah

dan sebaliknya akan menurun bila produksi yang dihasilkan berkurang.

Disamping itu, bertambah atau berkurangnya produksi juga dipengaruhi oleh

tingkat penggunaan input pertanian (Soekartawi, dkk, 1986). Peningkatan

produksi dapat diperoleh dengan mengalokasikan input produksi secara tepat dan

berimbang. Hal ini berarti petani secara rasional melakukan usahatani dengan

tujuan meningkatkan produksi untuk memaksimumkan keuntungan. Keuntungan

maksimum diperoleh apabila produksi per satuan luas pengusahaan dapat optimal,

artinya mencapai produksi yang maksimal dengan menggunakan input produksi

secara tepat dan berimbang Oleh karena itu pengaruh pemakaian input produksi

terhadap pendapatan petani perlu diketahui sehingga petani dapat mengambil


31/109

31

sikap untuk mengurangi atau menambah input produksi tersebut

(Sahara, dkk, 2006).

Keuntungan finansial merupakan hasil analisis yang mudah dimengerti.

Apabila penerimaan lebih besar dari biaya, keuntungan finansial akan menjadi

positif. Dalam analisis PAM, keuntungan merupakan excess profit (return to

management ) yaitu nilai lebih setelah semua biaya diperhitungkan termasuk biaya

modal. Apabila suatu sistem usahatani memperoleh keuntungan finansial yang

positif berarti sistem usahatani tersebut mampu bersaing pada tingkat harga aktual

termasuk didalamnya dampak dari kebijakan dan kegagalan pasar.

Sedangkan keuntungan sosial ( social profitability atau SP) adalah

perbedaan antara penerimaan ekonomi (E) dengan biaya ekonomi (F + G) atau SP

= H = (E – F – G). Sehingga keuntungan sosial dihitung dari perbedaan

penerimaan dan biaya dengan menggunakan harga sosial. SP merupakan ukuran

efisiensi karena output dan input dinilai dalam harga yang menunjukkan nilai

kelangkaan (biaya oportunitas ekonomi). Untuk output dan inpout yang

diperdagangkan secara internasional ditentukan dari harga dunia. Input (faktor

ekonomi, G) yaitu service faktor produksi domestik (lahan, tenaga kerja, dan

kapital) tidak mempunyai harga dunia, maka ditentukan oleh pasar domestik.

Keuntungan ekonomi merupakan hasil analisis PAM yang menarik. Keuntungan

ekonomi sistem usahatani yang tinggi sangat menarik perhatian pemerintah yang

mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Investasi baru harus

memberikan keuntungan yang tinggi bila ingin memaksimalkan pertumbuhan

ekonomi. Manfaat penggunaan teknologi baru atau investasi publik dapat dihitung


32/109

32

dengan membandingkan tingkat keuntungan ekonomi pada sistem usahatani yang

ada saat ini dengan keuntungan ekonomi yang diharapkan akan diperoleh setelah

penerapan teknologi baru atau setelah investasi publik itu dimanfaatkan. Namun

terkadang sistem usahatani yang memiliki keuntungan finansial dan ekonomi

tidak dapat berkembang dengan cepat dilapangan. Pada kondisi ini, diperlukan

pemahaman tentang kendala yang menyebabkan komoditas tersebut tidak

berkembang sebelum melakukan investasi publik memberikan bantuan teknis atau

mengambil kebijakan harga yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan sektor

pertanian. Beberapa kendala tersebut yaitu investasi (asing dan domestik)

khawatir dengan masalah keamanan di Indonesia, tidak adanya kepastian hukum,

ketidakpastian harga internasional akibat proteksi negara kaya seperti USA

(Astawa, 2006).

2.5 Poli cy Analysis Matri x (PAM ) untuk Kebijakan Pertanian

Produktivitas pertanian, baik di pemerintahan pusat, provinsi, maupun

kabupaten dapat ditingkatkan melalui investasi pada sektor pertanian dengan

menggunakan instrument kebijakan harga, kebijakan makroekonomi,dan

kebijakan investasi publik. Kebijakan makroekonomi hanya bisa diterapkan pada

tingkat pusat dan memerlukan analisis tersendiri oleh para ahli ekonomi makro.

Sementara di pihak lain, para ahli ekonomi pertanian melakukan penkajian

tentang pengaruh kebijakan harga dan kebijakan investasi. Namun demikian,

dampak kebijakan harga dan kebijakan investasi pertanian dapat dikaji melalui

pendekatan yang sama, yaitu Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analsis PAM


33/109

33

ini dapat menunjukkan pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga

dan kebijakan faktor domestik. PAM juga memberikan baseline information yang

penting bagi Benefit-Cost Analysis untuk kegiatan investasi di bidang pertanian

(Pearson dkk., 2005)

Transfer kebijakan dapat dihitung dari baris ketiga matrik PAM yaitu

perbedaan antara lain yang diperoleh pada baris pertama dengan baris kedua. Nilai

ini menunjukkan besarnya kegagalan pasar dan insentif kebijakan pemerintah.

Jika kegagalan pasar dianggap tidak begitu berpengaruh, maka analisis tentang

pengaruh insentif kebijakan pemerintah dapat dilakukan. Beberapa analisis yang

dapat digunakan matriks PAM untuk melihat insentif pengaruh kebijakan

pemerintah adalah sebagai berikut.

1.

NPCO ( Nominal Protection Coefficient on Output ) yaitu rasio yang

menunjukkan dampak dari insentif kebijakan pemerintah yang menyebabkan

terjadinya perbedaan nilai output yang diukur pada harga privat dan harga

sosial. NPCO = penerimaan privat dibagi penerimaan sosial, merupakan

indikator dari transfer output. Jika nilai NPCO lebih besar dari satu

(NPCO 1) menunjukkan adanya proteksi terhadap produsen input,

sehingga sektor yang menggunakan input tersebut dirugikan karena tingginya


34/109

34

biaya produksi. Jika nilai NPCI kurang dari satu (NPCI1 berarti

kebijakan pemerintah tidak menimbulkan hambatan untuk berproduksi, dan

jika EPC


35/109

35

analisis Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI), Nominal Protection

Rate on Input (NPRI), Transfer Input ( Input Transfer atau IT) dan Transfer

Faktor (FT). Transfer input (IT) adalah perbedaan total biaya input tradable

dalam harga finansial (B) dengan total biaya input tradable dalam harga ekonomi

(F). Apabila harga finansial input lebih besar daripada harga ekonomi berarti

kebijakan itu memberikan transfer positif. Hal ini mengakibatkan sistem produksi

menghasilkan keuntungan finansial yang lebih tinggi, atau dapat menutup biaya

finansial lebih besar daripada jika tanpa bantuan kebijakan (Astawa, 2006).

Transfer positif yang menguntungkan produsen juga mempunyai tanda positif

pada baris PAM. Subsidi pada satu atau lebih input-input tradable menyebabkan

produksi lebih menguntungkan bagi produsen. Subsidi input ini akan ditandai

dengan nilai negatif pada PAM. Subsidi-subsidi tersebut akan menambah secara

langsung pada transfer output yang positif dengan mengurangi biaya negatif.

Subsidi-subsidi negatif, yaitu berbagai pajak pada input tradable adalah transfer

negatif dan akan terkurangi dari transfer output yang positif. Dengan demikian

memudahkan pengertian secara keseluruhan dari dampak perbedaan, rangkaian

pengaruh output , input Tradable, dan faktor-faktor.

Nilai nominal protection coefficient on input (NPCI) merupakan rasio

antara harga privat dari input yang diperdagangkan dengan harga sosialnya.

Nilai NPCI > 1 mengukur dampak proteksi terhadap produsen input ataupun

terhadap yang menggunakan input tersebut. Sedangkan nilai NPCI < 1

mengukur dampak hambatan ekspor input atau subsidi input terhadap konsumen

input . Dampak dari kebijakan yang terakhir menyebabkan meningkatnya


36/109

36

pemakaian input dalam negeri. Apabila nilai dari dampak kebijakan input

(NPCI) < 1 berarti kebijakan pemerintah terhadap input berpihak kepada petani.

Sebaliknya jika nilai dari kebijakan output (NPCO) < 1 berarti kebijakan

pemerintah terhadap output tidak berpihak pada petani (Mira, 2007).

Sedangkan besarnya persentase dampak kebijakan pemerintah terhadap

input ditunjukkan oleh nilai NPRI sebesar {(NPCI – 1) x 100%}. Pada komoditi

input yang non tradable dampak intervensi pemerintah berupa halangan

perdagangan tidak tampak karena input Non Tradable hanya diproduksi dan

dikonsumsi di dalam negeri. Intervensi pemerintah dilakukan dalam bentuk

kebijakan subsidi, baik subsidi positif maupun subsidi negatif (pajak). Akan

tetapi kebijakan ini akan mempengaruhi produsen dan konsumen, tidak seperti

kebijakan subsidi pada input yang Tradable.

2.5.1 Tujuan Analisis PAM (Poli cy Analysis Matrix )

Analisis PAM, secara umum mempunyai tiga tujuan. Tujuan pertama

adalah membantu pembuat keputusan atau pengambil kebijakan, baik di tingkat

pusat, maupun di tingkat daerah, selanjutnya mengkaji tiga isu utama analisis

kebijakan pertanian. Isu pertama berkaitan dengan pertanyaan, apakah sebuah

system usahatani memiliki daya saing pada tingkat harga dan teknologi yang

ada?. Apakah petani, pedagang dan pengolah mendapat keuntungan pada tingkat

harga aktual?. Sebuah kebijakan akan merubah nilai output atau biaya input dan

dengan sendirinya keuntungan privat. Perbedaan keuntungan privat sebelum dan

sesudah kebijakan menunjukkan pengauh perubahan kebijakan atas daya sauing

pada tingkat harga actual. Isu kedua adalah dampak investasi public, dalam


37/109

37

bentuk pembangunan infrastruktur baru terhadap tingkat efisiensi sistem

usahatani.Tingkat efisiensi diukur dengan tingkat keuntungan sosial ( social

profitability), yakni tingkat keuntungan yang dihitung berdasarkan harga

efisiensi. Investasi publik dalam bentuk jaringan irigasi atau transportasi akan

meningkatkan nilai output atau menurunkan biaya input. Perbedaan keuntungan

sosial sebelum dan sesudah adanya investasi publik menunjukkan peningkatan

keuntungan social.Isu ketiga terkait erat dengan isu kedua, yakni dampak

investasi baru, dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap efisiensi

sistem usahatani. Sebuah investasi publik dalam bentuk penemuan benih baru,

teknik budidaya, atau teknologi pengolahan hasil akan meningkatkan hasil

usahatani atau hasil pengolahan, dan dengan sendirinya akan meningkatkan

pendapatan atau menurunkan biaya. Perbedaan keuntungan social sebelum dan

sesudah investasi dalam bentuk riset menunjukkan manfaat dari investasi

tersebut. Jadi tujuan pertama dari analisis PAM ini pada hakekatnya adalah

memberikan informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan

pertanian dalam ketiga isu tersebut. Melalui sebuah tabel PAM untuk suatu

usahatani memungkinkan seseorang untuk menghitung tingkat keuntungan privat

atau ukuran daya saing usahatani pada tingkat harga actual atau harga pasar.

Tujuan kedua analisis PAM adalah menghitung tingkat keuntungan social

sebuah usahatani dihasilkan dengan menilai output dan biaya pada tingkat harga

efisiensi ( social opportunity cost). Dengan melakukan hal yang sama untuk

berbagai system usahatani lainnya memungkinkan untuk membuat urutan tingkat

efisiensi dari beberapa usahatani. Perhitungan tingkat keuntungan sosial


38/109

38

ditempatkan pada baris kedua dari table PAM. Hasil perhitungan ini dapat

digunakan sebagai informasi dasar (baseline information) untuk perhitungan

analisis keuntungan social ( social benefit analysis) pada tingkat harga efisiensi.

Tujuan ketiga dari analisis PAM adalah menghitung transfer effect,

sebagai dampak dari sebuah kebijakan. Dengan membandingkan pendapatan dan

biaya (untuk selanjutnya disebut budget), sebelum dan sesudah penerapan

kebijakan, selanjutnya dapat ditentukan dampak dari kebijakan tersebut.

Jadi tujuan dari analisis PAM adalah mengukur dampak kebijakan

pemerintah terhadap profitabilitas privat dan social, system pertanian dan

efisiensi terhadap sumber daya. Profitabilitas privat ( privat profitability) dan

daya saing (competitiveness) mungkin menjadi penting dalam pikiran yang

peduli dengan pendapatan pertanian. Profitabilitas social dan efisiensi sering

ditekankan oleh para perencana ekonomi yang mengalokasikan sumber daya

antar sector dan pertumbuhan pendapatan agregat dalam perekonomian.

Pendekatan PAM sangat cocok untuk analisis empirik dari kebijakan harga

pertanian dan pendapatan usahatani, kebijakan investasi publik, efisiensi,

kebijakan riset pertanian dan perubahan teknologi (Monke dan Pearson, 1995;

dalam Suyatna dan Antara, 2004).

2.5.2 Identitas Matrik Dalam PAM

Policy Analysis Matrix mempunyai dua identitas yaitu identitas tingkat

keuntungan ( profitability identity), dan identitas penyimpangan (divergences

identity).


39/109

39

Identitas keuntungan pada sebuah tabel PAM adalah hubungan

perhitungan lintas kolom dari tabel (sering juga disebut matrik) tersebut.

Keuntungan didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya-biaya. Semua

angka di bawah kolom bernama “profits” dengan sendirinya identik dengan

selisih antara kolom yang berisi “revenue” dan kolom yang berisi “cost”

(termasuk di dalamnya biaya input tradable dan factor domestic). Oleh karena

itu keuntungan privat pada PAM adalah selisih dari pendapatan privat dengan

biaya privat. Perhitungan keuntungan privat, dari budget usahatani dan

pengolahan hasil, dilakukan untuk mengukur daya saing. Oleh karenanya, salah

satu dampak penting dari kebijakan pertanian dapat ditunjukkan oleh baris

pertama tabel PAM (Tabel 2.1). Selanjutnya untuk membandingkan sistem

usahatani yang berbeda digunakan rasio. Untuk membandingkan daya saing

sistem usahatani yang berbeda dihitung privat benefit cost ratio (PBCR) untuk

setiap system, dan selanjutnya kedua rasio tersebut dibandingkan. Jadi PBCR

adalah pendapatan privat dibagi dengan biaya privat atau PBCR = A/(B+C)

Pendapatan dan biaya pada tingkat harga sosial (simbol E,F, dan G) pada

Tabel 2.1, didasarkan pada estimasi the social opportunity cost dari komoditas

yang diproduksi dan input yang digunakan. Jadi keuntungan social adalah selisih

antara penerimaan social dengan biaya social, dan ini dilakukan untuk mengukur

tingkat efisiensi usahatani.

Harga sosial (harga efisiensi) untuk factor domestic (lahan, tenaga kerja,

dan modal) juga diestimasi dengan prinsip social opportunity cost . Namun

karena factor domestic tidak diperdagangkan secara internasional, sehingga tidak


40/109

40

memiliki harga internasional, maka social opportunity cost -nya diestimasi

melalui pengamatan lapangan atas pasar domestic di pedesaan. Tujuannya adalah

untuk mengetahui berapa besar output atau pendapatan yang hilang karena factor

domestic yang digunakan untuk memproduksi komoditas tersebut (misalnya

padi) dibandingkan dengan apabila digunakan untuk komoditas lainnya (the next

best alternative commodity) seperti kedelai. Untuk membandingkan tingkat

efisiensi komoditas yang berbeda dihitung social benfit cost ratio (SBCR) untuk

setiap usahatani, dan selanjutnya membandingkannya. Jadi SBCR adalah rasio

antara pendapatan sosial dengan biaya sosial, atau SBCR = E /(F+G)

Tabel 2.1Identitas Keuntungan dan Divergensi dalam PAM

Uraian PenerimaanBiaya-biaya

KeuntunganInput Tradable Faktor Domestik

1 2 3 4 5

Harga privat A B C DHarga sosial E F G H

Efek Divergensi I J K L

Keterangan:

Baris harga privat:A = harga output x produksi; B = Biaya privat input tradable, C = Biaya privat input factor

domestic;D = A – (B + C) (keuntungan privat).

Baris harga social:E = harga output social x produksi; F = biaya social input tradable; G = biaya social input factor

domestic; H = E – (F + G) (keuntungan social)

Baris efek divergensi:I = A – E (output transfer); J = B – F (input tradable transfer); K = C – G (factor domestictransfer); L = I – (J + K) atau D - H (transfer bersih)

Identitas Penyimpangan (divergences identity) adalah hubungan lintas

baris dari matrik. Divergensi disebabkan oleh harga privat suatu komoditas

dengan harga sosialnya. Divergensi meningkat, baik oleh karena pengaruh

kebijakan distortif, yang menyebabkan harga privat berbeda dengan harga


41/109

41

sosialnya atau karena kegagalan pasar menghasilkan harga efisiensi. Semua

angka pada baris ketiga dari tabel PAM didefinisikan sebagai “effect of

divergences” dan sama dengan selisih antara angka pada baris pertama, yang

dinilai dengan harga privat ( private prices), serta angka pada baris kedua, yang

dinilai dengan harga social ( social prices) Pearson, dkk. 2005). Identitas

keuntungan dan identitas divergensi dapat dilihat pada tabel 2.1.

Salah satu penyebab terjadinya divergensi adalah kegagalan pasar (market

failure). Pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang

bersaing, yang mencerminkan social opportunity cost , yang menciptakan alokasi

sumberdaya maupun produk yang efisien. Kebijakan yang efisien adalah

intervensi pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar sehingga

menghapuskan divergensi. Misalnya, regulasi monopoli untuk menurunkan harga

penjual ( seller price), menyebabkan harga privat dan harga social yang sama,

dan meningkatkan pendapatan.

Penyebab kedua dari divergensi adalah kebijakan pemerintah yang

distortif. Kebijakan distortif diterapkan untuk mencapai tujuan yang bersifat non-

efisien (yaitu pemerataan dan ketahanan pangan), akan menghambat terjadinya

alokasi sumberdaya yang efisien dan dengan sendirinya akan menimbulkan

divergensi. Misalnya, tarif impor beras bisa diterapkan untuk meningkatkan

pendapatan petani (tujuan pemerataan) dan meningkatkan produksi beras dalam

negeri (untuk ketahanan pangan). Namun, hal ini menimbulkan kerugian efisiensi

(efficiency losses) bila beras impor yang digantikannya ternyata lebih murah dari


42/109

42

biaya sumberdaya domestik yang digunakan untuk memproduksi bersa dalam

negeri sehingga timbul trade off.

Secara teori, kebijakan yang paling efisien dapat dicapai apabila

pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang mampu menghapuskan

kegagalan pasar, dan apabila pemerintah mampu mengesampingkan tujuan non-

efisiensi dan menghapuskan kebijakan yang distortif. Apabila kedua hal tersebut

menerapkan kebijakan yang efisien dan menghilangkan kebijakan distortif dapat

dilaksanakan, divergensi dapat dihilangkan dan efek divergensi (nilai yang ada

pada baris ketiga) akan menjadi nol (Pearson, dkk, 2003).

Jika keuntungan privat yang diperoleh positif atau minimal sama dengan

nol, berarti usahatani tersebut memperoleh keuntungan di atas normal. Jika

keuntungan privat sama dengan nol, berarti usahatani tersebut memperoleh

keuntungan normal (normal profit). Jika keuntungan privat bernilai negative

maka usaha tani tersebut tidak menguntungkan. Dari perhitungan harga privat

maka dapat dihitung besarnya rasio PCR ( Privat Cost Ratio) yang besarnya sama

dengan rasio antara biaya faktor domestik dengan nilai tamah pada harga privat,

yaitu perbedaan antara nilai output dengan biaya produksi yang diperdagangkan.

Jadi besarnya PCR = faktor domestik privat (penerimaan privat-input tradable

privat). Untuk mendapat keuntungan maksimum maka selalu diusahakan

meminimunkam rasio PCR dengan cara meminimumkan biaya domestik atau

memaksimumkan nilai tambah.


43/109

43

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritik

Komoditas padi / beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan

soaial ekonomi nasional, mengingat bahwa sekitar 95% penduduk Indonesia

mengkonsumsi beras sebagai bahan pokoknya dan sekitar 21 juta rumah tangga

petani pendapatannya bersumber dari usahatani padi. Beras hingga kini masih

merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan

merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Pengalaman pada

periode-periode awal pembangunan di tanah air menunjukkan bahwa kekurangan

beras sangat mempengaruhi kestabilan pembangunan nasional. Bahkan hingga

kini, bukan saja pada tingkat nasional, daerah, dan rumah tangga tetapi juga

tingkat internasional dimana terlihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat

kekurangan persediaan pangan beras (Tambunan, 2007).

Sarana produksi yang dimiliki petani dipengaruhi oleh mekanisme harga

pasar yang berlaku di masyarakat. Mekanisme pasar menentukan besar kecilnya

harga-harga dari sarana produksi, seperti harga pupuk, harga sewa alat mesin

pertanian, dan harga sewa lahan maupun sewa tenaga kerja. Sebagai salah satu

faktor input dari produkstifitas petani, penggunaan pupuk sebagai sarana produksi,

mempunyai peranan yang strategis dalam peningkatan keunggulan kompetitif dan

tingkat keuntungan usahatani bagi petani.

Dalam rangka membantu petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga

terjangkau, pemerintah menetapkan pemberian subsidi penyediaan pupuk yang


44/109

44

dimaksudkan untuk membantu petani agar dapat memperoleh pupuk dengan harga

terjangkau sehingga proses usahatani dapat berlangsung secara

berkesinambungan. Kebijakan pemerintah mengenai subsidi pupuk , dilandasi

pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan

produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong

peningkatan penggunaan input tersebut. Selain itu, subsidi pupuk juga

dimaksudkan untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar

internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani. Selanjutnya,

kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam

penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan

produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan

petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran

tertinggi atau HET (Susila, 2010).

Disamping itu akibat terjadinya krisis ekonomi, kemampuan daya beli

petani menurun sehingga kesulitan bila harus membeli pupuk dengan harga pasar.

Dengan harga jual sesuai kemampuan petani, sulit bagi produsen pupuk untuk

menjaga kelangsungan usaha dan kemampuannya dalam menjamin pemenuhan

kebutuhan pupuk nasional. Agar harga pupuk terjangkau petani dan menjaga

kelangsungan industri pupuk, pemerintah perlu menyediakan subsidi pupuk

(Maulana, 2006).

Oleh karena itu kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi mekanisme

pasar dan menghasilkan sekumpulan harga yang berbeda dengan harga pasar

bebas. Akibatnya harga input dan output relatif di dalam dan/atau antar wilayah


45/109

45

berubah, dengan demikian mempengaruhi pola insentif produksi dan alokasi

sumber daya. Faktor input produksi usahatani ada yang tradable seperti pupuk

kimia, benih, pestisida dan lain-lain, dan ada yang non tradable seperti tenaga

kerja, lahan dan modal. Komposisi dan faktor input yang digunakan dalam

produksi akan menentukan biaya usahatani, selanjutnya akan menentukan juga

kualitas dan kuantitas output -nya. Dengan harga pupuk yang tersubsidi tersebut

akan memberikan pengaruh bagi biaya produksi kemudian secara signifikan

berpengaruh pula pada produktifitas yang secara simultan saling berperan

terhadap daya saing (keunggulan kompetitif) dan tingkat keuntungan usahatani

padi.

Berdasarkan posisi yang strategis tersebut, usahatani padi seyogyanya

diusahakan dengan baik serta memiliki unggulan kompetitif dan dapat

meningkatkan keuntungan. Namun kenyataannya, bila timbul kendala seperti

adanya gejolak harga beras, maka akan berdampak negatif terhadap usahatani,

kesejahteraan petani dan buruh tani, serta konsumen beras terutama kelompok

miskin. Hal ini akan berdampak pada gairah petani untuk berusahatani padi dan

pada gilirannya produksi padi akan menurun, dan impor beras akan naik. Keadaan

yang demikian jelas tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan, ekonomi

nasional, bahkan stabilitas nasional.

Peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani akan

mempengaruhi status ketahanan pangan, karena dengan meningkatnya produksi

maka ketersediaan pangan juga meningkat. Di samping itu terwujud aksesibilitas

ekonomi dimana daya beli petani menjadi lebih tinggi dan skala usaha taninya


46/109

46

juga dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan

tingkat keuntungan usahatani. Kerangka konseptual penelitian tersebut disajikan

pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Kerangka Konsep/Pemikiran Mekanisme Pengaruh Subsidi Pupuk terhadapKeunggulan Kompetitif dan Tingkat Keuntungan Usahatani Padi

3.2 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian ditetapkan hipotesis sebagai berikut.

1. Usahatani padi sawah di Kabupaten Tabanan mempunyai keunggulan

kompetitif (PCR


47/109

47

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh kecamatan kabupaten Tabanan dengan

masing-masing subak terluasnya. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara

purposive sampling, yaitu penentuan lokasi penelitian yang dilakukan secara

sengaja dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sentra produksi tanaman padi

sawah terbesar di Bali yang memiliki keadaan tanah dan iklim yang cocok di

samping potensi lainnya.

2. Subak terluas di Tabanan merupakan subak yang paling banyak mendapatkan

subsidi pupuk.

3. Kabupaten Tabanan memiliki luas lahan sawah terbesar di Bali.

4. Pemerintah Kabupaten Tabanan sampai saat ini masih memberikan perhatian

yang besar pada komoditas tanaman padi sawah, dengan direalisasikannya

beberapa proyek pertanian berkenaan dengan upaya peningkatan daya saing

dan menguntungkan usahatani padi sawah

Dengan demikian diharapkan pemilihan Kabupaten Tabanan cukup

representatif dan lebih mudah memperoleh data serta informasi untuk menunjang

penelitian, sehingga secara keseluruhan dapat menggambarkan keadaan usahatani

padi sawah di Kabupaten Tabanan.


48/109

48

Penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi tentang biaya

dan penerimaan sampai impor pada tahun 2010 akan dilakukan sekitar bulan

Maret 2011.

4.2 Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi atau keseluruhan objek pengamatan dalam penelitian ini adalah

petani padi sawah yang terdapat di subak terluas pada masing-masing kecamatan

kabupaten Tabanan. Tabanan memiliki 10 kecamatan dengan masing-masing

subak terluasnya yang terlihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1Subak terluas pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tabanan

No Kecamatan SubakLuas Baku

(ha)1 Selemadeg Lanyah Bajra I 209

2 Selemadeg Barat Soko 305

3 Selemadeg Timur Lanyah Delod Jalan 247

4 Kerambitan Meliling 290

5 Tabanan Gubug II 245

6 Kediri Bengkel 375

7 Marga Guama 184

8 Baturiti Poyan 301

9 Penebel Jatiluwih 30310 Pupuan Yeh Saba 132

Sumber : Data Primer, 2010

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode purposive

random sampling , yaitu pemilihan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan

subak terluas, sehingga jumlah populasi seluruhnya adalah 4547 orang petani.

Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil tergantung pada variasi


49/109

49

populasinya. Semakin besar dispersi atau variasi suatu populasi maka semakin

besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar estimasi terhadap parameter

populasi dapat dilakukan dengan akurat dan presisi. Selanjutnya Riduwan (2006)

menyebutkan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri

keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengambilan ukuran

sampel dengan menggunakan rumus:

N

n = N.d2 + 1

Di mana:

N = ukuran populasin = sampeld2 = α = presisi yang ditetapkan

Pada penelitian ini tingkat ketelitian atau keyakinan yang dikehendaki adalah

90 % atau dengan tingkat presisi yang diharapkan 10 % atas dasar pertimbangan

bahwa untuk penelitian sosial tingkat kesalahan masih dapat ditolerir sampai dengan

10 %. Sehingga besarnya sampel yang diperoleh dari populasi sebanyak 4547 orang

adalah sebesar 98 orang. Jumlah sampel tersebut selanjutnya diambil secara

proportional random sampling . Sampel yang diambil pada masing-masing

kecamatan terdistribusi seperti Tabel 4.2


50/109

50

Tabel 4.2Sebaran Sampel di Kabupaten Tabanan

Tahun 2010

No Kecamatan SubakJumlah Petani*

(orang)Ukuran

Sampel (orang)

1 Selemadeg Lanyah Bajra I 210 42 Selemadeg Barat Soko 400 93 Selemadeg Timur Lanyah Delod Jalan 450 104 Kerambitan Meliling 993 215 Tabanan Gubug II 300 76 Kediri Bengkel 849 187 Marga Guama 200 4

8 Baturiti Poyan 500 119 Penebel Jatiluwih 395 9

10 Pupuan Yeh Saba 250 5

Jumlah 4547 98

Sumber: Data Primer (diolah)

4.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan

suatu alat ukur tertentu, yang diperlukan untuk keperluan analisis secara

kuantitatif yang berbentuk angka-angka seperti jumlah produksi, jumlah bibit,

jumlah pupuk, jumlah obat-obatan, biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga kerja,

serta biaya lainnya. Sedangkan data kualitatif adalah jenis data yang tidak

berbentuk angka-angka, (data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar)

tetapi berupa penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian seperti

potensi padi sawah dan perkembangan produktivitas padi sawah.

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder.


51/109

51

1.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan

dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah

disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama

(responden) yang telah ditentukan dalam hal ini bersumber dari petani padi

sawah.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung

(sumber kedua) umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang

bergerak dalam proses pengumpulan data baik instansi pemerintah maupun

swasta. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari BPPS (Badan Pusat

Statistik), Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Dinas pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten dan Provinsi Bali, dan lembaga lainnya yang

terkait dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data merupakan bagian instrument pengumpulan

data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian (Antara, 2006). Metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan :

a. Observasi lapangan, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek

yang diteliti, sehingga dapat diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas

tentang kegiatan usahatani.

b.

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden

(petani) dengan menggunakan instrumen / menggunakan kuesioner terstruktur

yang telah disiapkan.


52/109

52

c.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen-

dokumen atau segala sumber terkait dengan cara studi kepustakaan serta

pengambilan gambar berupa foto-foto.

4.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer

yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Struktur input dan output fisik (tradable input, faktor domestik, dan output)

2. Harga privat (tradable input , harga faktor domestik, dan harga output di

tingkat petani)

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1.

Perkembangan luas area, produksi produktivitas, konsumsi, ekspor dan impor

komoditas beras.

2. Perkembangan produksi, konsumsi dan harga beras dunia.

3. Perkembangan ekspor dan impor komoditas beras dunia

4. Budidaya, pengolahan dan pemasaran beras

5.

Perkembangan nilai tukar dolas US terhadap rupiah

6. Nilai pemilahan kandungan komponen input

7. Faktor konversi harga pasar aktual (privat) ke harga bayangan (sosial)

8. Perkembangan harga dasar dan harga impor pupuk kimia


53/109

53

4.5 Definisi Operasional Variabel

Batasan operasional dan asumsi yang digunakan dalam analisis PAM

adalah sebagai berikut.

1.

Harga pasar adalah harga yang benar-benar diterima petani atau produsen

dan didalamnya terdapat kebijakan pemerintah

2.

Harga bayangan adalah harga pada pasar persaingan sempurna yang

mewakili biaya imbangan sosial yang sesungguhnya. Pada komoditas

tradable, harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar internasional.

3. Output bersifat tradable dan input dapat dipisahkan ke dalam input tradable

dan faktor domestik (input non tradable)

4. Input tradable adalah input produksi yang dapat diperdagangkan secara

internasional (seperti pupuk kimia, benih, obat-obatan, alat produksi)

5. Input non tradable atau faktor domestik adalah input produksi yang tidak

diperdagangkan di pasar internasional (seperti tenaga kerja, lahan, modal)

6. Output fisik adalah produksi usahatani padi sawah, dalam hal ini adalah

gabah kering panen.

7. Harga privat input adalah harga aktual dari input produksi yang dibayar

petani padi sawah.

8. Harga faktor domestik adalah harga input non tradable yang dibayar oleh

petani padi sawah berdasarkan harga yang berlaku di pasar domestik.


54/109

54

Asumsi tersebut memberikan arti bahwa pada harga-harga input dan

output komoditas yang dianalisis terdapat gangguan yang berupa peraturan-

peraturan atau pembatasan dari pemerintah maupun kegagalan pasar. Oleh karena

itu, harga yang terjadi tidak mencerminkan yang sesungguhnya atau nilai

kelangkaannya. Output yang dihasilkan merupakan barang-barang yang

diperdagangkan (traded goods), yaitu suatu komoditas yang harganya ditentukan

oleh impor atau ekspornya. Input yang digunakan dalam proses sistem komoditas

tersebut terdiri atas faktor domestik yang tidak diperdagangkan (non tradable

input) dan faktor produksi yang diperdagangkan (tradable input) Faktor domestik

non tradable adalah input produksi yang harganya ditentukan oleh pasar

domestik. Input non tradable adalah lahan, tenaga kerja, dan modal. Disamping

itu tidak terdapat dampak negatif dan positif kepada pihak lain yang tidak terlibat

langsung dalam sistem komoditas yang dianalisis.

4.6 Metode Analisis Data

Analisis penelitian menggunakan metode PAM ( Policy Analysis Matrix).

Dengan menggunakan metode PAM, ukuran-ukuran koefisien keunggulan

komparatif (DRC) dan keunggulan kompetitif (PCR), tingkat keuntungan pada

nilai finansial dan ekonomi usahatani padi, kebijakan pemerintah dapat dihitung

sekaligus secara menyeluruh dan sistematis (Monke dan Pearson, 1995).

Indikator intervensi pemerintah antara lain kebijakan transfer harga output dan

input produksi, proteksi pada output dan input (NPCO dan NPCI), koefisien


55/109

55

proteksi efektif (EPC), profitabilitas (PC) dan subsidi kepada produsen (SRP).

Secara rinci Tabel PAM yang dihasilkan disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3

Uraian PenerimaanInput

KeuntunganInput Tradable Faktor Domestik

Harga privat A B C D

Harga sosial E F G H

Efek Divergensi I J K L

Keterangan:1.

Keuntungan privat : D = A – B – C2. Keuntungan social : H = E – F – G3. Out tranfer : I = A – E4. Input transfer : J = B – F5. Faktor transfer : K = C - G6.

Transfer bersih : L = D – H atau L = I – J – K

4.6.1 Profitabilitas.

1.

Privat Profitability (D) = A- (B+C)

Keuntungan privat merupakan indikator daya saing (competitiveness) dari

sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai input, biaya input dan trasnfer

kebijakan yang ada. Apabila D> 0, berarti sistem komoditas memperoleh

provit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas itu

mampu ekspasi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditas

alternatif yang lebih menguntungkan.

2.

Social provitability (H) = E – (F + G).

Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparetif (comparative

advantage) dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi baik

akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Apabila H > 0, berarti


56/109

56

sistem komoditas memperoleh profit atas biaya normal dalam harga sosial dan

mempunyai keuntungan komparatif.

4.6.2 Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

1. Privat Cost Ratio (PCR) = C/(A – B)

PCR yaitu profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan system

untuk membayar biaya sumberdaya domestic dan tetap kompetitif. Sistem

bersifat kompetitif jika PCR < 1.

2. Domestik Resource Cost Ratio (DRCR) = G/(E – F)

DRCR yaitu indicator keunggulan komparatif, yang menunjukkan

sumberdaya domestic yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit

devisa. Sistem mepunyai keunggulan komparatif jika DRCR < 1.Semakin

kecil nilai DRCR maka system semakin efisien dan mempunyai

keunggulan komparatif makin tinggi.

4.6.3 Kebijakan Pemerintah

1.

Kebijakan Input

a. Transfer Input : IT = B – F : Transfer input adalah selisih antara biaya

input yang dapat diperdagangkan pada harga privat dengan biaya yang

dapat diperdagangkan pada harga social. Jika nilai IT > 0, menunjukkan

transfer dari petani produksen kepada produsen input tradable.

b. Nominal Protection Coefficien on Input (NPCI) = B/F : yaitu indicator

yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input

pertanian domestic. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai

NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap input tradable.


57/109

57

c.

Transfer factor : FT = C – G: Transfer factor merupakan nilai yang

menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang

diterima produsen untuk pembayaran factor-faktor produksi yang tidak

diperdagangkan. Nilai FP > 0, mengandung arti bahwa ada transfer dari

petani produsen kepada produsen input non tradable.

2. Kebijakan Input – Output

a. Effective Protection Coefficient (EPC) = (A-B)/(E-F). : yaitu indicator

yang menujukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input

tradable. Kebijakan masih bersifat positif jika nilai EPC> 1.

b.

Net Transfer : NT = D – H : Transfer bersih merupakan selisih antara

keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan

keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT > 0, menunjukkan tambahan

surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang

diterapkan pada input dan output.

c. Profitability Coefficient : PC = D/H. : Koefisien keuntungan adalah

perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima

produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika PC > 0, maka secara

keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen.

d.

Subsidy Ratio to Producer (SRP) = L/E = (D – H)/E, yaitu indicator yang

menunjukkan proporsi penerimaan pada harga social yang diperlukan

apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan.


58/109

58

4.6.4 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis untuk menguji secara

sistematis apa yang terjadi pada kapasitas penerimaan suatu proyek apabila

terdapat kejadian-kejadian yang berbeda dengan perkiraan-perkiraan yang dibuat

di dalam perencanaan. Suatu analisis kepekaan dikerjakan dengan mengubah

suatu unsur atau mengkombinasikan unsur-unsur, kemudian menentukan

pengaruh dari perubahan tersebut pada hasil analisis. Ada beberapa kemungkinan

yang dapat terjadi di masa datang yang dapat merubah rasio-rasio PAM. Namun

kemungkinan tersebut sangat banyak maka analisis kepekaan dibatasi hanya

terhadap kemungkinan perubahan yang memiliki pengaruh yang besar terhadp

hasil analisis, khususnya pada usahatani padi sawah. Pada analisis ini diasumsikan

usahatani terjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan seperti berikut.

(1) Terjadi penurunan harga bayangan output sebesar 20 persen. Penurunan

harga bayangan output ini didasarkan pada asumsi bahwa harga bayangan

output sangat berfluktuatif dan cepat berubah dalam periode tertentu.

(2) Subsidi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan NPK Phonska dihilangkan menjadi 0

persen, yang dapat menyebabkan petani menerima harga pupuk dalam nilai

finansial sesuai dengan harga bayangannya. Asumsi ini didasarkan pada

pemikiran bahwa sejak Tahun 1994 subsidi pupuk mulai dihilangkan

utamanya terhadap pupuk KCl. Selanjutnya subsidi terhadap jenis pupuk

lainnya setiap tahun dilakukan pengurangan secara bertahap dan pada

akhirnya akan dihapus hingga 0 persen sehingga usaha pertanian diharapkan

dilakukan melalui pasar bersaingan sempurna.


59/109

59

(3)

Ada kecenderungan bahwa produktivitas gabah menurun karena

penggunaan benih padi bukan kualitas F1 (generasi pertama) tetapi

turunannya berdasarkan sistem jalur benih antar lapang (jabal) dan adanya

serangan hebat hama/penyakit. Turunnya produktivitas gabah akan

menurunkan keuntungan privat dan pada akhirnya menurunkan daya saing

usahatani padi sawah. Kalau teknologi produksi tidak berkembang, hasil

gabah akan berkurang sampai 20%. Kasus ini dijumpai dibeberapa daerah

produksi di Kabupaten Tabanan, yang menyebabkan petani menderita

kerugian.

(4)

Rupiah menguat (apresiasi) menjadi Rp 8.500,00 per US $. Asumsi ini

didasarkan pada kenyataan bahwa mata uang Rupiah mengalami penguatan

(apresiasi) terhadap Dollar Amerika Serikat.

4.6.5 Analisis Titik Impas (Break Event Poin t )

Analisis ini sering disebut juga dengan cost volume profit analysis. Karena

analisa ini diperlukan u

Documents

jurnal pola tanam tanaman