K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan

KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI

BIDANG KESEHATAN

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, 26 Maret 2010

HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2

Sasaran Tingkat 2

Sasaran Tingkat 3

Sasaran Tingkat 4

Program Bidang SektoralProgram 100 Hari

KPI

Renstra Kementerian

KPI

Renstra Kementerian

KPI

Renstra Kementerian

RPJMN 2010 – 2014

Kontrak Kinerja Menteri+

Pakta Integritas

Sasaran Tingkat 1

Menteri menyusun

Renstra konsisten dengan hirarki

Prioritas Nasional

VISI-MISISBY-BOEDIONO


Pakta Integritas


Pakta Integritas

RPJM 4(2020-2024)

RPJM 1(2005-2009)Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2(2010-2014)Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

RPJM 3(2015-2019)Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN SASARAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014

V I S IMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI

DAN BERKEADILAN

M I S I1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dgn menjamin tersedianya upaya kesehatan yg paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATANNILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Pro Rakyat

Mendahulukan kepentingan rakyat & yg terbaik utk rakyat

2. Inklusif

Semua program bangkes hrs melibatkan semua pihak

3. Responsif

Program kesehatan haruslah sesuai dgn kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dlm mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel

SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta Gender

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.

5. Meningkatnya PHBS pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di DTPK.

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan SPM.

PROGRAM GENERIK (DASAR)

A.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tehnis Lainnya

B.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan

C.Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

D.Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

A. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

B. Program Bina Upaya KesehatanC. Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan LingkunganD. Program Bina Kefarmasian dan Alat

KesehatanE. Program Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM Kesehatan

PROGRAM TEKNIS

PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2010.

APBN

APBN TAHUNAN

APBN PERUBAHAN

DANA PERIMBANGAN

KEMENTERIAN / LEMBAGA

BAGI HASIL

DAU

DAK

PAD

PENDPT LAIN

APBD

KEMKES

K. PUSAT

K. DAERAH

DEKONST

T. PERBANT

DEFISIT

SURPLUS

KEGIATAN DESENTRALISASI

YANKES

Bentuk Kegiatan Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi:

Pertemuan (sosialisasi, informasi) Penyusunan Pelatihan Kajian/Studi/Penelitian Dukungan operasional (stimulan/operasional) Pengadaan terbatas Pembinaan (Monev) Pertanggung jawaban

KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)

GUBERNUR (WKL. PUSAT)

melakukan pemberitahuan awal rencana kegiatan

dalam rangka sinkronisasi kegiatan Dekon dengan kegiatan pembangunan

daerah

SEBELUM MENYUSUN ANGGARAN KEGIATAN

menyiapkan SKPD Prov dan Pejabat yang akan melaksakan kegiatan, serta memberitahukan

kepada K/L

SKPD PROVINSI

PROSES PERENCANAAN KEGIATAN DEKON

Hasil Penyiapan SKPD dan Pejabat dimaksud

PROSES PENGANGGARAN DEKONSENTRASI

KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD

1. Penganggaran dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.

2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.

3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.

4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

`

5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.

6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.

7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)

PP 39

• SAKIP • INPRES• Meneg PAN• Tahunan• Indikator Output Kegiatan • Manual

• SAI• PMK• KEM KEU• Realisasi Bulanan• Aplikasi & Manual

- Satker DIPA - Terkait Rekon

• Belum memiliki Sistem• PP 39/ 2006• Bappenas• Triwulanan• Indikator Proses• Aplikasi

LAKIP

JENIS EVALUASI

SAI

FORMAT PP 39/2006

Dalam Pelaporan PP 39 Tahun 2006 sebaiknya menggunakan software-nya yang diluncurkan oleh Bappenas dengan Format sbb :

1. Form A • Disampaikan dari PK/ KPA ke PJ Program di Tk. Pusat• Disampaikan dari PK Satker ke KPA/ Kadinkes Prop/ kab/ kota dan Es I

2. Form B1. Form yang disampaikan dari Eselon I/PJ Program kepada Menteri/ Gubernur/

Bupati2. Form yang disampaikan dari Ka SKPD Kab kepada Ka SKPD Propinsi3. Form yang disampaikan dari Ka Dinkes Prop kepada Menteri Kesehatan

3. Form C4. Form yang disampaikan dari Menteri Kesehatan RI kepada Men PPn/ Menkeu/

Men PAN

5. Form yang disampaikan dari Gubernur kepada Menneg PPn/ Menkeu/ Mendagri

PERIODE PELAPORAN

Akhir Triwulan I : 31 Maret

Akhir Triwulan II : 30 Juni

Akhir Triwulan III : 30 September

Akhir Triwulan IV : 31 Desember

Kepala SKPDProvinsi

Kepala SKPDKabupaten/ Kota

PPTK

Bupati/ Walikotau.p. Bappeda

Gubernuru.p. Bappeda Men.PPN

MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PP 39/ 2006

5 hari setelah triwulan berakhir

Presiden RI

Form C

Form CMenteri/ Ka. Lemb

Ka. Unit Kerja K/L

Form A

Form B


Form C

5 hari setelah triwulan berakhirForm C




Form C Men.DN

Form C



Men.Keu

Form C Form C

Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

10 hari setelahtriwulan berakhir

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PPTK

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja5 hari setelah

triwulan berakhir

Dana Dekonsentrasi(Provinsi)

Dana Pembantuan(Kabupaten/Kota)

Men.PAN

Kementerian/Lembaga

MASALAH PENYERAPAN ANGGARANSOLUSINYA

Penentuan Pengelola Satker (KPA, PK, bendahara) secepatnya dibentuk

Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan APBD harus saling mendukung dan sinergis

Tidak ada overlaping dana Penggunaan sesuai dengan menu

dalam Juklak dan Juknis

TERIMA KASIH

Documents

K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan