KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan

rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyusun Makalah yang berjudul

“Keselamatan Kesehatan Kerja Rumah Sakit” tepat pada waktunya. Saya sangat

bersyukur bisa menyelesaikan Makalah ini. Walaupun dalam pengerjaan Makalah

ini sangat banyak kendalanya. Namun, Makalah ini dapat membantu saya dalam

proses belajar.

Akhirnya, saya berharap agar Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Saya memohon maaf jika dalam penulisan atau pun dalam pengetikan dan isi dari

materinya ada yang salah mohon di maklumi. Untuk itu saya ingin meminta kritik

dan saran dari kalian semua agar karya laporan saya bisa menjadi lebih baik.

Terima kasih.

Yogyakarta, 2014

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di rumah sakit dan fasilitas

medis lainnya perlu di perhatikan. Demikian pula penanganan faktor potensi

berbahaya yang ada di rumah sakit serta metode pengembangan program

keselamatan dan kesehatan kerja disana perlu dilaksanakan, seperti misalnya

perlindungan baik terhadap penyakit infeksi maupun non-infeksi, penanganan

limbah medis, penggunaan alat pelindung diri dan lain sebagainya. Selain

terhadap pekerja di fasilitas medis/klinik maupun rumah sakit, Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di rumah sakit juga “concern” keselamatan dan hak-hak pasien,

yang masuk kedalam program patient safety.

Merujuk kepada peraturan pemerintah berkenaan dengan keselamatan dan

kesehatan kerja di tempat kerja, pedoman ini juga mengambil dari beberapa

sumber “best practices” yang berlaku secara Internasional, seperti National

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), the Centers for Disease

Control (CDC), the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the

US Environmental Protection Agency (EPA), dan lainnya. Data tahun 1988, 4%

pekerja di USA adalah petugas medis. Dari laporan yang dibuat oleh The National

Safety Council (NSC), 41% petugas medis mengalami absenteism yang

diakibatkan oleh penyakit akibat kerja dan injury, dan angka ini jauh lebih besar

dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Survei yangdilakukan terhadap 165

laboratorium klinis di Minnesota memperlihatkan bahwa injury yang terbanyak

adalah needle sticks injury (63%) diikuti oleh kejadian lain seperti luka dan

tergores (21%). Selain itu pekerja di rumah sakit sering mengalami stres, yang

merupakan faktor predisposisi untuk mendapatkan kecelakaan. Ketegangan otot

dan keseleo merupakan representasi dari low back injury yang banyak didapatkan

dikalangan petugas rumah sakit.systems.

B.   Rumusan Masalah

1)    Apa yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja ?

2)    Bahaya apa yang sering kita dapatkan di rumah sakit ?

3)    Bagai mana bentuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ?

4)    Bagaimana peran dines kesehatan pada K3 ?

C.   Tujuan

1)    untuk mengetahui pengertian dan tujuan  kesehatan dan keselamatan kerja.

2)    untuk mengetahui Bahaya di rumah sakit.

3)    untuk mengetahui bentuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

4)    untuk mengetahui sejauh mana peran dines kesehatan pada K3.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu

bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari

pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja

menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha,

tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak

lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Penyakit

Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan petugas kesehatan

dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Jika kita

pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju (dari

beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi.

Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan

kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang

meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman

walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 1992

tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus

melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada

pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuan

hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan

faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami

sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan

lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan

dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan

untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan

penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan

kesehatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang

mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai

karyawan paling sedikit 10 orang. Jika memperhatikan isi dari pasal di atas maka

jelaslah bahwa Rumah Sakit (RS) termasuk ke dalam kriteria tempat kerja dengan

berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak

hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di RS, tapi juga terhadap

pasien maupun pengunjung RS. Sehingga sudah seharusnya pihak pengelola RS

menerapkan upaya-upaya K3 di RS.

Potensi bahaya di RS, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi

bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di RS, yaitu

kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi

listrik, dan sumber-sumber cidera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang

berbahaya, gas-gas anastesi, gangguan psikososial dan ergonomi. Semua potensi

bahaya tersebut di atas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan

di RS, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan RS.

B. Tujuan K3 Pada Rumah Sakit

Tujuan  K3RS adalah agar tercapai suatu kondisi kerja dan lingkungan

kerja Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan K3, dengan harapan adanya

peningkatan, efisiensi kerja serta peningkatan produktifitas kerja yang ditandai

dengan adanya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit. Adapun tujuan

keselamatan kerja menurut Suma’mur (1987) adalah melindungi tenaga kerja atas

hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan

untuk meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin setiap

keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi

dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keselamatan kerja

merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian

sebagai akibat kecelakaan kerja.

C. Penerapan K3 Pada Rumah Sakit

Penerapan K3 RS sudah merupakan keharusan dilaksanakan oleh

manajemen rumah sakit, selain merupakan persyaratan akreditasi suatu rumah

sakit, juga penting untuk meningkatkan mutu pelayanan / quality

assurance rumah sakit. Selain hal dalam penerapan K3RS ditujukan agar dicapai

suatu kondisi kerja dan lingkungan kerja rumah sakit yang memenuhi syarat K3

sehingga diperoleh peningkatan efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas

tenaga kerja rumah sakit. Upaya penerapan K3RS akan mencapai keberhasilan

yang baik bila didiukung oleh seluruh komponen kerja di lingkungan kerja rumah

sakit. 

Tahapan-tahapan didalam penerapan K3RS di mulai dengan

mengupayakan adanya :

1. Kebijakan Manajemen Rumah Sakit

Kebijakan manajemen rumah sakit harus sesuai dengan komitmen

manajemen rumah sakit, kesadaran akan pentingnya K3RS dan keyakinan

mendukung kualitas pelayanan rumah sakit. Kebijakan manajemen

K3RS / safety andhealth policy berfokus pada penilaian kerja / operasional rumah

sakit dan penerapan K3 semua organisasi di rumah sakit. Pelaksanaan K3RS

meliputi standar kerja RS, standar keamanan bangunan, standar peralatan, standar

pengendalian / kondisi emergensi, standar pengolahan limbah dan lingkungan.

2. Pengorganisasian K3 Rumah Sakit

Pelaksanaan kebijakan K3 rumah sakit agar terlaksana dengan baik perlu

dilakukan dalam bentuk organisasi dalam setiap rumah sakit dan memiliki kerja

yang jelas serta adanya keterlibatan dna tingkatan komponen kerja di rumah sakit.

Pengalaman menunjukkan suatu organisasi K3 tanpa program kerja yang jelas dan

tidak didukung manajemen rumah sakit serta komponen kerja lainnya, akan

merupakan kendalam di dalam penerapan K3RS. Organisasi K3 berada satu

tingkat di bawah direktur dan bukan merupakan kerja rangkap. Adapun

pengorgasisasian K3RS ada beberapa model yang pertama organisasi yang

terstruktur dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit. Bentuk organisasi

K3 di rumah sakit merupakan organisasi struktural yang terintegrasi ke dalam

komite yang ada di rumah sakit dan disesuaikan dengan kondisi/kelas masing-

masing rumah sakit, misalnya komite medis/nosokomial kemudian yang kedua

organisasi fungsional (non struktural), bertanggung jawab langsung ke direktur

rumah sakit. Nama organisasinya adalah unit pelaksana K3 RS, yang dibantu oleh

unit K3 yang beranggotakan seluruh unit kerja di rumah sakit.

3. Perencanaan dan Penerapan K3RS

Penerapan K3RS meliputi identifikasi faktor bahaya dan resiko yang

diakibatkannya (Hazard identification and risk assessment) dan menentukan

prioritas faktor bahaya serta mengurangi resiko bahaya yang ditimbulkan

identifikasi faktor bahaya dan pengendaliannya sangat menentukan keberhasilan

organisasi K3.

Untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 rumah sakit, perlu

disusun strategi antara lain:

a.       Advokasi sosialisasi program K3 rumah sakit

b.      Menetapkan tujuan yang jelas

c.       Organisasi dan penugasan yang jelas

d.      Meningkatkan SDM profesional di bidang K3 rumah sakit pada setiap    unit

kerja di lingkungan rumah sakit

e.       Sumber daya yang harus didukung oleh manajemen puncak

f.       Kajian resiko secara kualitatif dan kuantitatif

g.      Membuat program kerja K3 rumah sakit yang mengutamakan

upaya peningkatan dan pencegahan

h.      Monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal secara berkala

Perencanaan.

D.   Bahaya Yang Dihadapi Dalam Rumah Sakit Atau Instansi Kesehatan

Dalam pekerjaan sehari-hari petugas keshatan selalu dihadapkan pada

bahaya-bahaya tertentu, misalnya bahaya infeksius, reagensia yang toksik ,

peralatan listrik maupun peralatan kesehatan. Secara garis besar bahaya yang

dihadapi dalam rumah sakit atau instansi kesehatan dapat digolongkan dalam :

1.    Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau

meledak (obat– obatan).

2.    Bahan beracun, korosif dan kaustik .

3.    Bahaya radiasi .

4.    Luka bakar .

5.    Syok akibat aliran listrik .

6.    Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam .

7.    Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit.

 Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha

pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan serta penerapan disiplin

kerja. Pada kesempatan ini akan dikemukakan manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja di rumah sakit / instansi kesehatan.

Hasil laporan National Safety Council (NSC) tahun 2008 menunjukkan

bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih besar dari pekerja di industri lain.

Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang,

tergores/terpotong, luka bakar, dan penyakit infeksi dan lain-lain. Sejumlah kasus

dilaporkan mendapatkan kompensasi pada pekerja RS, yaitusprains, strains :

52%;contussion, crushing, bruising : 11%; cuts, laceration, punctures:

10.8%; fractures: 5.6%; multiple injuries: 2.1%; thermal burns: 2%; scratches,

abrasions: 1.9%; infections: 1.3%; dermatitis: 1.2%; dan lain-lain: 12.4% (US

Department of Laboratorium, Bureau of Laboratorium Statistics, 1983).

Laporan lainnya yakni di Israel, angka prevalensi cedera punggung

tertinggi pada perawat (16.8%) dibandingkan pekerja sektor industri lain. Di

Australia, diantara 813 perawat, 87% pernah low back pain, prevalensi 42% dan

di AS, insiden cedera musculoskeletal 4.62/100 perawat per tahun. Cedera

punggung menghabiskan biaya kompensasi terbesar, yaitu lebih dari 1 milliar $

per tahun. Khusus di Indonesia, data penelitian sehubungan dengan bahaya-

bahaya di RS belum tergambar dengan jelas, namun diyakini bahwa banyak

keluhan-keluhan dari para petugas di RS, sehubungan dengan bahaya-bahaya

yang ada di RS.

Selain itu, tercatat bahwa terdapat beberapa kasus penyakit kronis yang

diderita petugas RS, yakni hipertensi, varises, anemia (kebanyakan wanita),

penyakit ginjal dan saluran kemih (69% wanita), dermatitis dan urtikaria (57%

wanita) serta nyeri tulang belakang dan pergeseran diskus intervertebrae.

Ditambahkan juga bahwa terdapat beberapa kasus penyakit akut yang

diderita petugas RS lebih besar 1.5 kali dari petugas atau pekerja lain, yaitu

penyakit infeksi dan parasit, saluran pernafasan, saluran cerna dan keluhan lain,

seperti sakit telinga, sakit kepala, gangguan saluran kemih, masalah kelahiran

anak, gangguan pada saat kehamilan, penyakit kulit dan sistem otot dan tulang

rangka. Dari berbagai potensi bahaya tersebut, maka perlu upaya untuk

mengendalikan, meminimalisasi dan bila mungkin meniadakannya, oleh karena

itu K3 RS perlu dikelola dengan baik. Agar penyelenggaraan K3 RS lebih efektif,

efisien dan terpadu, diperlukan sebuah pedoman manajemen K3 di RS, baik bagi

pengelola maupun karyawan RS.

E.   Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan

Manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya,

dengan mempergunakan bantuan orang lain. Hal tersebut diharapkan dapat

mengurangi dampak kelalaian atau kesalahan ( malprektek) serta mengurangi

penyebaran langsung dampak dari kesalahan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dimembagi kegiatan atau fungsi

manajemen tesebut menjadi :

A. Planning (perencanaan)

B. Organizing (organisasi)

C. Actuating (pelaksanaan)

D. Controlling (pengawasan)

a)    Planning (Perencanaan)

Fungsi perencanaan adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang akan

dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

hal ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dan instansi

kesehatan.perencanaan ini dilakukan untuk memenuhi standarisasi kesehatan

pacsa perawatan dan merawat ( hubungan timbal balik pasien – perawat / dokter,

serta masyarakat umum lainnya ). Dalam perencanaan tersebut, kegiatan yang

ditentukan meliputi:

a. Hal apa yang dikerjakan

b. Bagaiman cara mengerjakannya

c. Mengapa mengerjakan

d. Siapa yang mengerjakan

e. Kapan harus dikerjakan

f. Dimana kegiatan itu harus dikerjakan

g. hubungan timbal balik ( sebab akibat)

Kegiatan kesehatan ( rumah sakit / instansi kesehatan ) sekarang tidak lagi

hanya di bidang pelayanan, tetapi sudah mencakup kegiatan-kegiatan di bidang

pendidikan dan penelitian, juga metode-metode yang dipakai makin banyak

ragamnya. Semuanya menyebabkan risiko bahaya yang dapat terjadi dalam

( rumah sakit / instansi kesehatan ) makin besar. Oleh karena itu usaha-usaha

pengamanan kerja di rumah sakit / instansi kesehatan harus ditangani secara serius

oleh organisasi keselamatan kerja rumah sakit / instansi kesehatan.

b)   Organizing (Organisasi)

Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit / instansi

kesehatan dapat dibentuk dalam beberapa jenjang, mulai dari tingkat rumah sakit /

instansi kesehatan daerah (wilayah) sampai ke tingkat pusat atau nasional.

Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini baik secara langsung atau tidak

langsung sangat diperlukan. Pemerintah dapat menempatkan pejabat yang terkait

dalam organisasi ini di tingkat pusat (nasional) dan tingkat daerah (wilayah), di

samping memberlakukan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Di tingkat daerah

(wilayah) dan tingkat pusat (nasional) perlu dibentuk Komisi Keamanan Kerja

rumah sakit / instansi yang tugas dan wewenangnya dapat berupa :

1. Menyusun garis besar pedoman keamanan kerja rumah sakit / instansi

kesehatan .

2. Memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan pelaksana- an keamanan kerja

rumah sakit / instansi kesehatan .

3. Memantau pelaksanaan pedoman keamanan kerja rumah sakit / instansi

kesehatan .

4. Memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan penerbitan izin rumah

sakit / instansi kesehatan.

5. mengatasi dan mencegah meluasnya bahaya yang timbul dari suatu rumah

sakit / instansi kesehatan.

6. Dan lain-lain.

Perlu juga dipikirkan kedudukan dan peran organisasi /Cermin Dunia

Kedokteran No. 154, 2007 5/ background image Manajemen keselamatan kerja

profesi (PDS-Patklin) ataupun organisasi seminat (Patelki, HKKI) dalam kiprah

organisasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit / instansi kesehatan ini.

Anggota organisasi profesi atau seminat yang terkait dengan kegiatan rumah

sakit / instansi kesehatan dapat diangkat menjadi anggota komisi di tingkat daerah

(wilayah) maupun tingkat pusat (nasional). Selain itu organisasi-organisasi profesi

atau seminar tersebut dapat juga membentuk badan independen yang berfungsi

sebagai lembaga penasehat atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Rumah Sakit / Instansi Kesehatan.

c)    Actuating (Pelaksanaan)

Fungsi pelaksanaan atau penggerakan adalah kegiatan mendorong

semangat kerja, mengerahkan aktivitas, mengkoordinasikan berbagai aktivitas

yang akan menjadi aktivitas yang kompak (sinkron), sehingga semua aktivitas

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan program

kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit / instansi kesehatan sasarannya ialah

tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk itu setiap individu yang bekerja maupun

masyarakat dalam rumah sakit / instansi kesehatan wajib mengetahui dan

memahami semua hal yang diperkirakan akan dapat menjadi sumber kecelakaan

kerja dalam rumah sakit / instansi kesehatan, serta memiliki kemampuan dan

pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan kerja tersebut. Kemudian mematuhi berbagai peraturan atau ketentuan

dalam menangani berbagai spesimen reagensia dan alat-alat. Jika dalam

pelaksanaan fungsi penggerakan ini timbul permasalahan, keragu-raguan atau

pertentangan, maka menjadi tugas semua untuk mengambil keputusan

penyelesaiannya.

d)   Controlling (Pengawasan)

Fungsi pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang

dikehendaki. Untuk dapat menjalankan pengawasan, perlu diperhatikan 2 prinsip

pokok, yaitu :

a. Adanya rencana

b. Adanya instruksi-instruksi dan pemberian wewenang kepada bawahan.

Dalam fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi

tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja

bersama di rumah sakit / instansi kesehatan. Sosialisasi perlu dilakukan terus

menerus, karena usaha pencegahan bahaya yang bagaimanapun baiknya akan sia-

sia bila peraturan diabaikan. Dalam rumah sakit / instansi kesehatan perlu

dibentuk pengawasan rumah sakit / instansi kesehatan yang tugasnya antara lain :

1. Memantau dan mengarahkan secara berkala praktek- praktek rumah sakit / instansi

kesehatan yang baik, benar dan aman.

2. Memastikan semua petugas rumah sakit / instansi kesehatan memahami cara- cara

menghindari risiko bahaya dalam rumah sakit / instansi kesehatan.

3. Melakukan penyelidikan / pengusutan segala peristiwa berbahaya atau kecelakaan.

4. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan tentang keamanan kerja rumah

sakit / instansi kesehatan .

5. Melakukan tindakan darurat untuk mengatasi peristiwa berbahaya dan mencegah

meluasnya bahaya tersebut.

6. Dan lain-lain.

F.   Penegakan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit

(K3RS) dan Peran Dinas Kesehatan

1. Peraturan Kesehatan Kerja

UU Kesehatan Nomor 23 tahun 2002 pasal 23 tentang kesehatan kerja

menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men. 2006

juga mengatur bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100

orang atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya wajib menerapkan

sistem manajemen K3 (Bab III Pasal 3).

Rumahsakit tidak terlepas dari peraturan-peraturan ini karena teknologi dan sarana

kesehatan, kondisi fisik rumah sakit dapat membahayakan pasien, keluarga, serta

pekerja. Jika tidak dikelola, rumahsakit tidak terhindar dari kebakaran, bencana,

atau dampak buruk pada kesehatan.

Ringkasan studi tentang penerapan K3RS di bawah ini bisa dijadikan kasus

bagaimana lemahnya komitmen rumahsakit dalam hal ini.

K3RS di Indonesia telah memiliki 22 peraturan. Di antara seluruh peraturan itu,

paling banyak adalah peraturan menteri (9 buah) dan belum ada sama sekali

peraturan daerah. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat sendiri tidak memiliki

semua dokumen peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dinas

kesehatan bahkan tidak memiliki satu staf yang mengurusi bidang ini. Tidak ada

tim khusus K3RS. Penjabaran dari regulasi tersebut oleh pemerintah daerah dalam

bentuk peraturan daerah belum ada sama sekali. Padahal mengacu pada PP No. 25

tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai otonom maka

pemerintah daerah mempunyai legalitas dalam mengatur regulasi K3RS.

Kenyataan ini barang kali bisa mencerminkan keadaan sebelum desentralisasi.

Daerah melaksanakan apa yang menjadi keputusan pusat dan barang kali karena

keputusan pusat itu pula, regulasi K3RS ini lemah.

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai Pilihan Rasional

Rumahsakit

Penelitian Bambang mengukur sembilan aspek yang bisa dijadikan tolak

ukur bahwa rumahsakit itu memberikan komitmen pelaksanaan K3RS. Seluruh

rumahsakit menyediakan sejumlah dana untuk keperluan K3RS. Seperti terlihat

dalam tabel di bawah ini, 6 dari 7 rumahsakit belum memiliki sistem keamanan

dan tenaga khusus bidang K3RS. Lima rumahsakit belum memiliki sarana IPAL

dan sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, observasi di lapangan,

rumahsakit-rumahsakit ini tidak memiliki sistem pelaporan tentang kecelakaan

maupun penyakit akibat kerja.

Tabel 1. Komitmen rumahsakit dengan kebijakan Regulasi K3RS

NoJenis komitmen yang

ditunjukkanRS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 Jumlah %

1 Dana P P P P P P P 7 100.0

2 Kebijakan P P P . . . . 3 42.9

3 Pengawasan P P . . . . . 2 28.6

4 Penghargaan dan Sanksi P . . . . . . 1 14.3

5 Organisasi P P P . P . . 4 57.1

6 Ketenagaan P . . . . . . 1 14.3

7 Pengadaan APD P P P P P P P 7 100.0

8 Pengadan IPAL P P . . . . . 2 28.6

9Membangun sistim

keamananP . . . . . . 1 14.3

. JUMLAH 9 6 4 2 3 2 2 . .

. PERSENTASE (%) 100 67 44 22 33 22 22 44,4 .

Tabel 2. Tahun Penerbitan, Isi Regulasi dan Bentuk Regulasi K3RS

TAHUN REGULASI Jenis

1970 Keselamatan Kerja Undang-undang

1975 Keselamatan kerja terhadap radiasi Peraturan Pemerintah

1975 Izin pemakaian zat radioaktif Peraturan Pemerintah

1980 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam

penyelenggaraan K3

Peraturan Menteri

1980 Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat

pemadam api ringan

Peraturan Menteri

1981 Kewajiban melapor penyakit akibat kerja Peraturan Menteri

1983 Pelayanan kesehatan tenaga kerja Peraturan Menteri

1989 Ketentuan KK terhadap radiasi Keputusan Dirjen

1992 Kesehatan Undang-undang

1992 Persyaratan Kesling RS Peraturan Menteri

1993 Penyakit yang timbul karena hubungan kerja Keputusan Presiden

1993 Komite K3 Keputusan Menteri

1993 Persyaratan kesehatan lingkungan ruang

& Bangunan serta fasilitas sanitasi rumah sakit

Persyaratan kesehatan konstruksi ruang di

rumah sakit.

Persyaratan & petunjuk teknis tata cara

penye hatan lingkungan RS

Keputusan Dirjen

1996 Sistem Manajemen K3 (SMK3) Peraturan Menteri

1996 Pengamanan bahan berbahaya bagi Kesehatan Peraturan Menteri

1997 Pelaksanaan Audit system manajemen K3 Peraturan Menteri

1997 Penyelenggaraan pelayanan radiology Peraturan Menteri

1997 Pembentukan Panitia K3 Rumah Sakit Surat Edaran

1997 Inspeksi K3 Keputusan Menteri

1998 Persyaratan kesling kerja Keputusan Menteri

1999 Perubahan PP18 /1999 terhadap pemgelolaan

limbah B3

PP

2003 Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Keputusan Menteri

Tekait dengan peran regulasi dinas kesehatan, standar K3RS bisa dijadikan

sebagai persyaratan pendirian atau operasi rumahsakit.

Pelaksanaan K3RS pada masa yang lalu ditekankan dengan pola

pembinaan dinas kesehatan. Kebijakan kita selama ini dalam bidang kesehatan

dan keselamatan kerja adalah berupa sosialisasi program, pelatihan tentang K3RS,

menyediakan tenaga khusus, dan membuat pedoman pelaksanaan.

Cara-cara pembinaan seperti itu memperlihatkan hasil yang minimal. Satu

rumahsakit dalam penelitian ini, kebetulan swasta, bisa menjadi contoh karena

mereka telah secara sadar menerapkan standar lebih internasional. Rumahsakit

swasta yang berorientasi internasional menganggap K3RS adalah strategis bagi

pelanggan yang sudah makin kritis. Sifat kesukarelaan seperti ini bagi rumahsakit

pemerintah dan swasta lokal bisa berakibat buruk. Pemerintah dalam hal ini dinas

kesehatan mau tidak mau perlu membuat tekanan dari luar agar kesehatan dan

keselamatan kerja betul-betul terjaga.

Pemerintah daerah hendaknya lebih peduli dengan K3RS, dengan

membuat peraturan daerah khusus yang diberlakukan di daerahnya. Dinas

kesehatan bisa mengawasi pelaksanaan K3RS, diikuti dengan tindakan sanksi bagi

yang tidak menerapkannya. Lebih tegas, perlindungan publik dan pekerja seperti

ini harus menjadi persyaratan mutlak dalam pemberian izin pendirian suatu

rumahsakit.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran

lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan

produktivitas kerja

Bahaya yang dihadapi dalam rumah sakit ; Bahaya kebakaran dan ledakan

dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak (obat– obatan), Bahan beracun,

korosif dan kaustik , Bahaya radiasi , Luka bakar  ,Syok akibat aliran listrik ,Luka

sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam & Bahaya infeksi dari kuman,

virus atau parasit.

B.   Saran

Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya di Indonesia

secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2008 Indonesia

menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan

Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing pelayanan dan

kualitas saranan kesehatan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah.

Indonesia akan sulit menghadapi persaingan global karena mengalami

ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah).

Padahal kemajuan pelayanan tersebut sangat ditentukan peranan mutu tenaga

kerjanya. Karena itu disamping perhatian instansi itu sendiri, pemerintah juga

perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat.

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis

sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait

dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja pelayanan kesehatan.

Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan

terjadinya kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, carol Vestal, 1998, Memahami Proses keperawatan dengan pendekatan latihan , alih bahasa Cristantie Effendy, Jakarta : EGC

Depkes RI, 1991, pedoman uraian tugas tenaga keperawatan dirumah sakit, Jakarta.:Depkes RI

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya, 1996

http://ners-binahusada.blogspot.com/2011/10/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-rumah.html