17
PERATURAN DAERAH KABUPATtrN MUARA trNIM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPtrKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang BUPATI MUARA ENIM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat 1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Seiatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaI'ahun 19Sg Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i821); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara l?epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2o0B tentang perubahan Kedua atas Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan Lembarran Negara Republik Indonesia Nomor a\afl; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan R.etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 2. ^ J. 4.

Kab Muara Enim 8 2013

  • Upload
    hukum

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

w64ws34ts

Citation preview

  • PERATURAN DAERAH KABUPATtrN MUARA trNIMNOMOR 8 TAHUN 2013

    TENTANGRETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPtrKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    Menimbang

    BUPATI MUARA ENIM,

    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf cUndang Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang RetribusiPengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

    Mengingat 1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SumateraSeiatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaI'ahun 19SgNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor i821);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara l?epublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0B tentang perubahan Keduaatas Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan LembarranNegara Republik Indonesia Nomor a\afl;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajakDaerah dan R.etribusi Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 50a9);

    2.

    J^.

    4.

  • 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2An tentangRetribusi Pengendalian Lalu Lintas dan RetribusiPerpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor216, I'ambahan Lembaran Negara Republik indonesiaNomtir"5358);

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

    dan

    BUPATI MUARA ENIM

    MEMUTUSKAN :

    MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGANIZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

    BAB IKETENTUAN UMUM

    pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Muara

    Enim.3, Bupati adalah Bupati Muara Enim,4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

    DPRD adalah Dewan perwakilan Raicyat Daerah KabupatenMuara Enim,

    5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang seianjutnyadisingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturanDaerah.

    6. Kas Daerah adaiah Kas Daerah pemerintah Kabupaten MuaraEnim

    7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidangRetribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

  • 38. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalahpungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentinganorang pribadi atau Badan.

    9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentuPemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepadaorang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ataskegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber dayaalam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.

    i0. izin mempekedakan tenaga kerja asing yang selanjutnyadisingkat IMTA adalah izin tertu-lis yang diberikan oleh Menteriatau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga KerjaAsing.

    1 1. Retribusi Perpanjangan rzin Mempekedakan Tenaga KerjaAsing, yang selanjutnya disebut Retribusi perpanjangan IMTA,adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA olehBupali atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi ker.1atenaga kerja asing.

    12. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupatiatau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerjaasing sesuai dengan ketentuan peraturan perund"ang-undangan.

    13. Tenaga Keda Asing adalah warga negara asing pemegang visadengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

    14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum ataubadan-badan lainnya yang mempekedakan Tenaga Kerja Asingdengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

    l5.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahKabupaten,

    16. Badan adalah sekumpulan orang d,anlatau modar yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

  • 4perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa puil, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutttan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

    17. surat Setoran Retribusi Daerah, yang seianjutnya disingkatssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusiyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara iain ke Kas Daerah merarui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

    18. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukanbesarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

    19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapanRetribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranRetribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripadaRetribusi yang terutang atau seharusnya ticiak terutang;

    20. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatsrRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusidan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda;

    21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, danlatau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpernenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusidan/atau untuk tujuan rain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

    22.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerahyang terjadi serta menemukan tersangkanya.

    BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

  • Pasal 2

    Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusisebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

    Pasal 3

    (1) objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalahpemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerja TenagaKerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabatyang ditunjuk.

    (2) Tidak termasuk objek Retribusi perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjanganIMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,badan-badan internasional, lembaga sosial, lembagakeagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembagapendidikan.

    Pasal 4

    subjek Retribusi Perpanjangan iMTA ada-lah pemberi KerjaTenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan Wajib Retribusi.

    BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

    Pasa_l 5

    Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai RetribusiPerizinan Tertentu.

    BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

    pasal 6

    Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitandan jangka waktu perpanjangan IMTA.

    (i)

    (2)

  • BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TAzuF RETRIBUSI

    Pasal 7

    (1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif RetribusiPerpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menurupsebagian atau seluruh biaya penyerenggaraan perpanjanganIMTA.

    (2) Biaya penyelen ggaraan perpanjangan IMTA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen rzin,pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

    BAB VISTRUKTUR DAN BESART\TYA TAzuF RETRiBUSI

    Pasal 8

    (1) struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkanberdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasa_l 6.

    (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebesar usD 100/orang/bulan (seratus dolarAmerika Serikat per/ orang per/bulan).

    (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkandengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saatpembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

    BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

    Pasal 9

    Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayahDaerah.

    BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

  • Pasal 10

    (1) Masa Retribusi ada-lah dalam jangka waktu izinyang diberikan.(2) saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya sKRD,

    BAB IXPENETAPAN RETzuBUSI

    Pasal 1 1

    (1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkandengan SKRD,

    (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

    BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN

    Pasal 12

    (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan

    dengan Peraturan Bupati.

    BAB XITATA CARA PEMBAYARAN

    Pasal 13

    (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligusuntuk 12 (dua belas) bulan.

    (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (cluabelas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepadaWajib Retribusi.

    (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran danpengembalian Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

    BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

    Pasal 14

    (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar repat padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

  • 8administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

    (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

    (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggar surat Tegurandikeluarkan wajib Retribusi harus melunasi retribusi yangterhutang.

    (4) surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

    BAB XIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PBMBEBASAN RETRIBUSI

    Pasal 15

    (i) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, danpembebasan Retribusi.

    (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan dengan merihat kemampuan wajib Retribusi.

    (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

    (4) Tata ca-ra pemberian pengurangan, keringanan, danpembebasan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati,

    BAB XIVKEDALUWARSA

    Pasal 16

    (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mer5adikedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

    (21 Kedaiuwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; atau

  • (s)

    (3)

    (4\

    (1)

    (2)

    t3)

    (1)

    (2)

    9

    b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baiklangsung maupun tidak langsung.

    Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

    Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengankesadarannya menyatakan masih.mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya kepada pemerintah Kabupaten.

    Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahuidari pengajuan permohonan angsuran atau penundaanpembayaran dan permohonan keberatan oieh wajib Retribusi.

    Pasal 17

    Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.

    Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l).Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudahkedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

    BAB KVPEMANFAATAN

    Pasai 18

    Pemanfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTAdiutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangankeahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.Ketentuan mengenai arokasi pemanfaatan penerimaanRetribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan melalui ApBD,

    BAB XVIINSBNTIF PEMUNGUTAN

  • (1)

    (2)

    t0

    Pasal 19

    Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui APBD.

    BAB XVIIPENYIDIKAN

    Pasal 20

    Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahKabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untukmeiakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Hukum AcaraPidana.

    Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabatPegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahKabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

    keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

    b. meneliti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenaiorang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah;

    c, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangperpajakan Daerah;

    d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen rain berkenaandengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

    (1)

    (2)

  • 11

    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

    f. meminta bnntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah;

    g. menS,uruh berhenti danlatau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,danlatau dokumen yang dibawa;

    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah;

    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya clandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

    j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran

    penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

    (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikPejabat Polisi Negara Republik indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum AcaraPidana.

    BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA

    Pasal 2 1

    wajib Retribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan palingiama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kalijumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

    BAB XIXKETENTUAN LAIN - LAIN

  • 1.2

    Pasal 22

    (1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana ciimaksucldalam Pasal 2 di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) rahurrsekali.

    (2) Peninjauan tarif' rctribusi perpanjangan IMTA sebagairnanadimaksud pada a.yat (1) dilakukan dengan memperhatikanindeks harga dan 1;erkembangan perekonomian di daerah.

    (3) Penetapan tarif rr:tribusi perpanjangan IMTA scbagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

    BAB XXPtrNUTUP

    Pasal 23Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Muara Enim

    Ditetapkan di Muara Enimpada tanggal 1 Agustus 2013BUPATI MUARA ENIM,

    trdMUZAKIR SAI SOHAR

    Diundangkan di Muara Enimpada tanggal 1 Agustus 2013 lSEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUARA ENIM,

    ttdTAUFIK RAHMANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA BNIM TAHUN 2OI3 NOMOR B

    Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

    KEPALA BAGIAN HUKUM

    Pembina (tV/a)Nip. 19690826 199503 2 OOI

  • 13

    PENJELASANATAS

    RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARANOMOR TAHUN 20 13

    TENTANG

    RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

    I. UMUM.

    Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajakDaerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi d.aerah dapat ditambah sepanjangmemenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenisretribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2Ol2tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi perpanjangan lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkansebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

    Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikanpeluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangkamendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.Retribusi Perpanjangan iMTA merupakan pembayaran atas pemberianperpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi KerjaTenaga Kerja Asing yang teiah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawabdi bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambahmasyarakat, mengingat Retribusi perpanjangan IMTA sebelumnyapungutan Pemerintah pusat berupa penerimaan Negara Bukankemudian menjadi Retribusi Daerah.

    beban bagimerupakanPajak yang

    Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkandan tidak melebihi tarif pNBp perpanjangandi bidang ketenagaker.l aan.

    berdasarkal tingkat penggunaan jasaIMTA yang berlaku pada kementerian

    Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untukmendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokalyang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah.

  • L4

    Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku padatanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, mengingat ketentuan RetribusiPerpanjangan IMTA daiam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentangRetribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

    II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1

    Cukup jplas.

    Pasal 2

    Cukup jelas,

    Pasal 3

    Ayat (i)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksuddalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

    Pasal 4

    Cukup jelas.

    Pasal 5

    Cukup jelas.

    Pasal 6

    Cu[up jelas.

    Pasal 7

    Cukup jeias.

  • Pasal I

    Cukup jelas.

    Pasal 9

    Cukup jelas,

    Pasal L0

    Cukup jelas.

    Pasal 1 1

    Cukup jelas.

    Pasal 12

    Cukup jelas.

    Pasal 13

    Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan tenaga kerja asing,melakukan pembayaran perpanjangan IMTA untuk jangka wakru 12 (duabelas) bulan. Namun, dalam pelaksanaannya tenaga kerja asing dimaksudhanya bekerja selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat kelebihanpembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas kelebihan pembayarandimaksud, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengembalikankepada Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekedakan tenaga kerjaasing tersebut.

    Pasal 14

    Cukup jeias.

    Pasal 15

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

  • 16

    Ayat (3)

    Cukup jelas.

    Ayat (4)

    Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian pengurangan,keringanan, dan pembebasan Retribusi sekurang-kurangnyamengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktupemberian keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan,dan pembebasan Retribusi.

    Pasal 16

    Cukup jelas.

    Pasal 17

    Cukup jelas.

    Pasal 18

    Cukup jefas.

    Pasal 19

    Cukup jelas.

    Pasal 2O

    Cukup jelas.

    Pasal 21

    Cukup jelas.

    Pasal 22

    Ayat (1)

    Cukup jelas,

    Ayat (2)

  • t7

    Cukup jelas.Ayat (3)

    Cukup jolas,

    Pasal 23

    Cukup jelas.

    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR