kabupaten solok selatan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATANNOMOR : 18 TAHUN 2005

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Perda No. 18 Tahun 2005 SOTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan 73

Indonesia Nomor 4389);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumusan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Perda No. 18 Tahun 2005 SOTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan74

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATANM E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

B A B IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan;

5. Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

7. Bagian Tata Usaha , Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan.


B A B IIPEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian PertamaPembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan.

(2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Bagian KeduaKedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian KetigaTugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonom Daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum;b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan di Bidang

Pekerjaan Umum;c. Pembinaan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum;d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;f. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


B A B IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umuma. Kepala Dinas;b. Bagian Tata Usaha;c. Bidang Peralatan dan Program;d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;e. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman;f. Bidang Pengairan;g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian PertamaKepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum

Bagian KeduaBagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, yang meliputi urusan umum, urusan keuangan, kepegawaian, pembinaan, penyusunan program serta perencanaan umum dan teknis.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi : a. Pengelolaan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Dinas

Pekerjaan Umum;b. Pengelolaan Urusan Umum;c. Pengelolaan Administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum;


d. Pengelolaan Administrasi Kantor;e. Malaksanakan Urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana ;f. Penyusunan program perencanaan umum dan teknis;g. Pelaksanaan survey dan pendataan;h. Pelaksanaan evaluasi, analisa dan jasa konstruksi;i. Pelaksanaan pengujian, pengendalian mutu dan pelaporan;j. Pelaksanaan urusan lain yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penyusunan kebijakan Teknis, Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum, Pembinaan Teknis, Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

(2) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas malaksanakan pengumpulan, pengolahan data Keuangan, melaksanakan urusan keuangan serta imformasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan evaluasi terhadap pertanggung jawaban keuangan tersebut.

Bagian KetigaBidang Peralatan dan Program

Pasal 12

Bidang Peralatan dan program mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Peralatan dan Pengendalian Program.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Bidang Peralatan, dan Program melaksanakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan di bidang

peralatan, perbekalan dan pengendalian program;


b. Pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan, perbekalan dan pengendalian program;

c. Perizinan dan pengawasan peralatan, perbekalan serta pengendalian;

d. Penyiapan dan pengumpulan serta pemutakhiran data;e. Evaluasi terhadap status kualitas, fungsi dan manfaat prasarana

yang selesai dibangun;f. Melaksanakan prakualifikasi jasa konstruksi sebelum

diterbitkannya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Bidang Peralatan dan program terdiri dari :a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;b. Seksi Program dan Perencanaan.

Pasal 15

(1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan/ perbaikan, peningkatan, pengawasan, pengendalian peralatan, perlengkapan dan perbekalan, penyewaan alat serta pengujian dan pengendalian mutu.

(2) Seksi Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program, pengendalian semua perencanaan teknis.

Bagian KeempatBidang Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 16

Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Jaringan Jalan dan Jembatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan melaksanakan fungsi : a. Melaksanakan urusan pembangunan jalan dan jembatan;b. Melaksanakan urusan perbaikan jalan dan jembatan;c. Melaksanakan urusan pengendalian jalan dan jembatan;d. Melaksanakan urusan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jalan

dan jembatan;e. Melaksanakan urusan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;


f. Melaksanakan urusan pengurusan penyediaan keperluan prasarana jalan dan jembatan;

g. Melaksanakan urusan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;

h. Melaksanakan/penelitian urusan pemanfaatan (Utilitas) jalan dan jembatan.

Pasal 18

Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan terdiri dari :a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 19

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan, peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perizinan pemanfaatan (Utilitas) data, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bagian KelimaBidang Penataan Ruang dan Pemukiman

Pasal 20

Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman melaksanakan fungsi : a. Perumusan, Penyusunan Perencanaan Penataan Ruang dan

Pemukiman, Kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;b. Pembinaan Penataan Ruang dan perumahan, pemukiman,

penyehatan lingkungan serta air bersih;c. Pengawasan dan pengendalian teknis penataan ruang kota dan

daerah, pemukiman dan perumahan serta penyehatan lingkungan dan air bersih.

Pasal 22

Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman terdiri dari ;a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan;


b. Seksi Pemukiman dan Teknis Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

(1) Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan survey, analisa, pengembangan tata ruang perkotaan dan evaluasi, pengendalian pengawasan tata ruang kota serta pemberian bantuan teknis pelaksanaan pembangunan, renovasi, pengelolaan perizinan bangunan, penomoran dan registrasi bangunan.

(2) Seksi Pemukiman dan Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan survey, investigasi perencanaan teknis, pengawasan, pemantauan dan evaluasi rekomendasi, pembangunan pemukiman dan prasarana lingkungan.


Bagian KeenamBidang Pengairan

Pasal 24

Bidang Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Bidang Pengairan melaksanakan fungsi : a. Melaksanakan pembangunan jaringan irigasi;b. Melaksanakan rehabilitasi jariangan irigasi;c. Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi;d. Melaksanakan pengendalian tata ruang irigasi dan sungai, mata air,

jalan usaha tani dan wilayah pedesaan;e. Melaksanakan peningkatan penanggulangan, dan penanganan sungai,

danau dan mata air;f. Melaksanakan penanggulangan bencana alam, banjir dan

kekeringan;g. Melaksanakan pelestarian dan konservasi sumber air sungai, danau

dan mata air;h. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan

pengendalian Tata Guna Air (PTGA);i. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan air irigasi, pengaturan

pembagian air irigasi secara adil dan merata, untuk keperluan tanaman padi serta kebutuhan tanaman lainnya;

j. Membuat laporan keterjaminan air irigasi setiap periode 15 hari sekali untuk pedoman merencanakan tata tanam detil dan tata tanam global;

k. Membuat rencana program pelakanaan pemeliharaan rutin dan berkala untuk meningkatan fungsi jaringan irigasi;

l. Memberikan rekomandasi jaringan pemanfaatan air untuk usaha perikanan, air minum dan air industri;

m. Memberikan rekomendasi dari penambangan galian golongan C (pasir, batu, kerekel/ Sirtukil) sungai.

Pasal 26

Bidang Pengairan terdiri dari :a. Seksi Irigasi dan Pembinaan Tata Guna air;b. Seksi Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air.


Pasal 27

(1) Seksi Irigasi dan Pembinaan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan dan pembangunan serta pembinaan tata guna air terhadap kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

(2) Seksi Sungai dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan, peningkatan dan penanganan sungai, penanggulangan bencana alam/banjir serta pelestarian dan konservasi sumber daya air.

Bagian KetujuhUnit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum merupakan unit pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam wilayah kerjanya.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kedudukan dan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian KedelapanKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan dinas.

B A B IVTATA KERJA


Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenang yang dimilikinya dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup tugasnya.

B A B VPENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN

DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian PertamaPengangkatan dan Perberhentian Dalam Jabatan

Pasal 32

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian KeduaEselonering

Pasal 33

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselonering II. b(2) Kepala Bagian dan para Kepala Bidang adalah Jabatan Eselonering III. a(3) Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) adalah Jabatan Eselonering IV. a

B A B VIPEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


B A B VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang berhubungan dengan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Padang AroPada tanggal 19 Desember 2005

Ditetapkan di Padang AroPada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI SOLOK SELATAN,

SYAFRIZAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA.Pembina Tk. I. NIP. 010122943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D





Documents

kabupaten solok selatan