LAPORAN KEGIATAN KAJIAN ISU-ISU AKTUAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2013

KAJIAN EFEKTIVITAS SISTEM RESI GUDANG DALAM STABILISASI PENDAPATAN PETANI

Oleh:

Ashari

Ening Ariningsih Yana Supriyatna

Cut Rabiatul Adawiyah Sri Suharyono

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PERTANIAN

2013

x

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

1. Fenomena jatuh harga pada komoditas pertanian (terutama pada saat

panen raya) merupakan masalah laten yang sangat merugikan petani.

Untuk menghindari kerugian akibat anjlok harga saat panen raya, secara teori petani dapat melakukan tunda jual. Namun, sebagian besar petani

(terutama petani gurem) tidak memilih alternatif tunda jual karena mereka membutuhkan uang tunai untuk biaya tanam selanjutnya. Oleh

karena itu, diperlukan sebuah alternatif model pemasaran yang memungkinkan petani dapat melakukan tunda jual sekaligus masih dapat memperoleh uang tunai. Salah satu model pemasaran alternatif tersebut

adalah Sistem Resi Gudang (SRG).

2. Sebagai skim yang relatif baru manfaat SRG masih belum teruji benar

sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan pembiayaan pertanian. Banyak pertanyaan seputar konsep (format, aturan, dan operasionalisasi) SRG, kesesuaian antara SRG dengan karakteristik petani

dan usaha pertanian, efektivitas SRG dalam meningkatkan ataupun stabilisasi pendapatan petani perlu mendapatkan jawaban. Disamping itu,

kendala-kendala implementasi juga perlu mendapatkan jawaban. Karena itulah kajian ini perlu untuk dilakukan.

3. Secara umum tujuan penelitian efektivitas sistem resi gudang dalam stabilisasi pendapatan petani adalah untuk: (1) meninjau konsepsi dan potensi SRG dalam mendukung peningkatan pendapatan petani; (2)

mengidentifikasi efektivitas SRG dalam meningkatkan pendapatan petani; (3) mengidentifikasi kendala penerapan SRG dalam stabilitas pendapatan

petani; dan (4) memberikan saran dan rekomendasi kebijakan pengembangan SRG dalam stabilitas pendapatan petani.

4. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah perbaikan sistem manajemen dalam pengelolaan SRG sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani

dan pelaku usaha lainnya.

METODOLOGI

5. Penelitian ini meliputi empat kegiatan, yakni: (1) menganalis konsepsi dan potensi SRG dalam mendukung peningkatan pendapatan petani; (2)

mengidentifikasi efektivitas SRG dalam meningkatkan pendapatan petani; (3) mengidentifikasi kendala penerapan SRG dalam stabilitas pendapatan

petani; dan (4) merumuskan saran dan rekomendasi kebijakan pengembangan SRG dalam stabilitasi pendapatan petani

xi

6. Lokasi penelitian dipilih berdasar pada beberapa kriteria, yakni: (a) provinsi merupakan sentra produksi padi dan masih terjadi insiden anjlok

harga saat panen raya serta menjadi lokasi pembangunan gudang baik menggunakan dana DAK maupun Tugas Pembantuan; dan (b) pemilihan

kabupaten didasarkan pada praktek SRG yang telah diterapkan minimal pernah diujicobakan. Dua Provinsi yang mewakili kriteria tersebut, yaitu

Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, sedangkan Provinsi DKI Jakarta juga dijadikan sebagai lokasi kajian berdasarkan posisinya sebagai pemerintah pusat dan pembuat kebijakan nasional

7. Responden terdiri dari penentu kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, perencana/pelaksana di dinas provinsi/kabupaten,

pelaksana/pendamping SRG di tingkat kecamatan dan desa, lembaga keuangan, pengelola SRG, petani peserta SRG, ketua/anggota kelompok tani peserta SRG, dan pedagang gabah/beras

8. Data diperoleh dari berbagai intansi pemerintah dan non-pemerintah, yaitu Bappebti (Kemendag), Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil,

Direktorat Pembiayaan Pertanian, Bank Indonesia, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemda, Perbankan peserta Skim SRG

dan lembaga pendukung lainnya dan juga petani pelaku SRG dan Petani non pelaku SRG.

9. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan

melakukan review dan sintesis terhadap berbagai dokumen dan laporan terkait dengan konsepsi, implementasi, dampak, dan kendala SRG di

lapangan.

10. Rumusan kebijakan pengembangan SRG mencakup beberapa opsi, yaitu:

(a) reorientasi SRG dan kebijakan pendukungnya, (b) format dan mekanisme SRG untuk lebih aplikatif, (c) action program untuk memperkuat dukungan stakeholder (terutama lembaga keuangan)

terhadap pelaksanaan SRG, dan (d) alternatif pendanaan yang lebih fleksibel dan menguntungkan bagi petani dan pengelola SRG.

HASIL PENELITIAN

Konsepsi dan Dasar Hukum serta Potensi SRG dalam Mendukung

Peningkatan Pendapatan Petani

Konsepsi SRG

11. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di

suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sedangkan Sistem Resi Gudang (SRG) atau disebut juga warehouse receipt system (WRS)

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

xii

12. Resi Gudang yang dikenal masyarakat ada 2 bentuk, yaitu: (1) resi gudang yang dapat diperdagangkan (“negotiable warehouse receipt”), (2)

resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (“non-negotiable warehouse receipt”)

13. Perdagangan resi gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut ”Badan Pengawas Sistem Resi Gudang”, yaitu suatu unit

organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Beberapa kelembagaan lain yang terlibat dalam pelaksanaan

SRG adalah Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Lembaga-

lembaga yang terlibat dalam SRG diatur dalam UU No. 9 tahun 2006.

14. Komoditas atau barang yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan tentang SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat

disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Setidaknya ada 8 komoditas pertanian yang telah ditetapkan

dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007, yaitu: (1) gabah, (2) beras, (3) kopi, (4) kakao, (5) lada, (6) karet, (7) rumput laut dan (8)

jagung.

Dasar Hukum SRG

15. Dasar hukum SRG di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) RI No.

9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam pelaksanaannya, SRG juga

didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Surat Keputusan (SK) dari beberapa kementerian terkait.

16. Adapun dasar hukum bagi Bank untuk dapat memberikan pinjaman atas RG yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilai

Kualitas Aktiva Umum.

Potensi SRG untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani

17. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi SRG relatif cukup besar, diantaranya berpeluang untuk meningkatkan produksi,

menambah perputaran ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dan atau/mengurangi pengangguran. Selain itu, dengan SRG diharapkan kontribusi UMK pada pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

18. Potensi manfaat SRG bagi petani adalah: (1) mendapatkan harga yang lebih baik dengan menunda waktu penjualan; (2) kepastian kualitas dan

kuantitas atas barang yang disimpan; (3) mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah; dan (4) mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.

xiii

Kinerja dan Efektivitas SRG dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

Kinerja SRG dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

19. Secara nasional, hingga Juni 2013, jumlah RG yang telah diterbitkan sebanyak 931 lembar dengan total volume komoditas 37.250,50 ton

terdiri dari: (a) 32.193,16 ton gabah; (b) 3.737,20 ton beras; (c) 1.084,78 ton jagung; (d) 20,39 ton kopi; dan (e) 215 ton rumput laut. Nilai dari

keseluruhan komoditas tersebut adalah Rp 179,95 milyar.

20. SRG di Kabupaten Cianjur, operasionalisasi pertama didampingi oleh PT Pertani, dan keluar RG perdana pada tanggal 8 April 2011. Jumlah

kumulatif gabah yang disimpan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga bulan Juni 2013 jumlah kumulatif gabah yang disimpan

adalah sebanyak 671,025 ton, terdiri dari 20 lembar resi dengan total nilai sebesar Rp 3.688.942.500. Adapun jenis padi yang disimpan di gudang SRG Kabupaten Cianjur adalah Impari, Ciherang, Muncul, dan Sintanur

yang keseluruhannya berasal dari 9 kecamatan, yaitu Cidaun, Cilaku, Karangtengah, Ciranjang, Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Cianjur,

dan Bojongpicung.

21. Kementerian Perdagangan RI menetapkan SRG Warungkondang, Cianjur

sebagai SRG terbaik se-Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga mendapatkan penghargaan SRG Award atas dukungan pembinaan dalam pelaksanaan SRG di wilayahnya yang diserahkan oleh Menteri

Perdagangan RI di Surabaya pada tanggal 20 September 2012.

22. Di Kalimantan Selatan, SRG mulai berjalan sejak tahun 2010, di

Kabupaten Barito Kuala (Batola). Gudang SRG berlokasi di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, mulai beroperasi sejak tanggal 10

Oktober 2010 dan diresmikan oleh Kemendag pada 17 Desember 2010. Operasional gudang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bappebti No. 11/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/09/2010 tanggal 21

September 2013. Pengelolaan gudang SRG Batola dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (MoU) pengelolaan gudang antara Pemda

Kabupaten Batola dengan PT. Bhanda Ghara Reksa selaku Pengelola Gudang

23. SRG di Batola mendapat support dari BI yang cukup besar. Mulai dari batuan mesin drier (melalui program CSR), hingga sosialisasi tentang SRG ke semua stakeholder dan mengkoordinasikan bank-bank agar

mendukung pelaksanaan SRG. Bank yang sudah terlibat dalam SRG di Kalsel adalah Bank Kalsel dengan menerbitkan Skim Pembiayaan Kresigu.

24. Syarat utama agar SRG tetap eksis dan berkesinambungan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota). Seperti Kasus di Batola, SRG masih aktif hingga saat ini karena Bupati sangat

mendukung pelaksanaan SRG dan pembangunan sektor pertanian.

xiv

Demikian juga jajaran di bawahnya seperti Diskoperindag dan Dinas Pertanian sangat concern dalam mendukung pelaksanaan SRG.

25. Dari pelaksanaan SRG yang sudah berlangsung selama ini, pembeli gabah RG adalah pedagang beras atau KUD. Salah satu hal menarik yang

diungkapkan melalui perwakilan gapoktan adalah sebaiknya SRG tidak hanya difungsikan sebagai tunda jual tetapi dapat dikembangkan ke

pemasaran juga (hilir) dengan cara melengkapi gudang SRG dengan RMU.

Efektivitas SRG dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

26. Hasil analisis menunjukkan bahwa SRG Warungkondang, Kabupaten Cianjur, efektif meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan harga yang

diperoleh petani peserta berkisar antara Rp 400 hingga Rp 600/kg GKP. Demikian pula, SRG Warungkondang, Kabupaten Cianjur efektif menstabilkan atau bahkan meningkatkan pendapatan petani, dimana hasil analisis

menunjukkan kenaikan keuntungan petani dapat mencapai sekitar Rp 2,2 juta per hektar sawah per musim jika dibandingkan bila tidak mengikuti SRG.

27. Sementara itu, dengan memanfaatkan SRG, petani di Kabupaten Batola

mendapatkan selisih harga hingga Rp 2.625/kg dibandingkan dengan apabila dilakukan penjualan segera pada saat panen, sehingga dapat memberikan

kumulatif tambahan pendapatan petani hingga sebesar Rp 1.444,7/kg.

Perkembangan dan Kendala Penerapan SRG dalam Stabilitas

Pendapatan Petani

Perkembangan SRG di Indonesia

28. UU SRG diperkenalkan pada tahun 2007 dengan proyek percontohan di

empat daerah, yaitu di Indramayu, Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan Gowa untuk komoditas jagung. Dalam proyek percontohan

tersebut, hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai surat berharga (resi) gudang yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai kurang lebih Rp 1 miliar.

29. Perkembangan pelaksanaan SRG pada masa-masa awal terbilang sangat lambat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu implementasi SRG

mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga sejak tahun 2008 hingga tanggal 22 Agustus 2013 secara kumulatif jumlah RG yang telah

diterbitkan mencapai 961 RG dengan total volume komoditas sebanyak 40.031,94 ton, yang terdiri dari 34.353,16 ton gabah; 3.757,20 ton beras; 1.574,20 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 327 ton rumput laut dengan

nilai keseluruhan mencapai Rp 192,59 milyar. Dari sejumlah itu, total RG yang diagunkan adalah sebanyak 728 RG senilai Rp 109,73 milyar.

30. Penerbitan RG ini dilakukan di 39 kabupaten/kota yang meliputi Bener Meriah, Indramayu, Subang, Cianjur, Pekalongan, Karanganyar, Bantul, Demak,

xv

Jombang, Jepara, Banyumas, Kudus, Madiun, Mojokerto, Sragen, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Sampang, Barito

Kuala, Lombok Timur, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Gowa, Sumbawa, Grobogan, Sumedang, Ciamis, Tangerang, Lombok Barat, Lebak, Tuban, Pasaman Barat,

Deli Serdang dan Kota Makassar.

31. Gudang yang telah melakukan SRG sebanyak 59 unit yang terdiri dari gudang pemerintah sebanyak 32 unit dan gudang non-pemerintah

sebanyak 27 unit. Pengelolaan ke-59 gudang tersebut dilakukan oleh 7 lembaga, baik swasta, BUMN, maupun koperasi, yaitu: Petindo Daya

Mandiri (3 gudang), Koptan Bidara Tani (1 gudang), PT Pertani (44 gudang), PT Bhanda Ghara Reksa (7 gudang), Sucofindo (2 gudang), Koperasi Selaras (1 gudang), dan Koperasi Niaga Mukti (1 gudang).

32. Sumber pembiayaan SRG berasal dari Lembaga Keuangan Bank seperti BRI, Bank Jabar (BJB), Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kalsel, dan

Lembaga Keuangan Non-Bank seperti BPRS, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Lembaga

Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM.

33. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan transaksi RG antara lain adalah semakin meluasnya daerah yang memanfaatkan SRG, khususnya

di beberapa gudang SRG yang dibangun melalui Dana Stimulus Fiskal 2009, mulai diterapkannya Subsidi Resi Gudang, serta semakin

meningkatnya pemahaman petani, Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Koperasi/UKM dan pelaku usaha lainnya. Peran serta dari kalangan

perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi faktor yang membantu perkembangan yang positif ini, di mana mereka turut terlibat dalam memberikan pembiayaan kepada petani melalui Skema Subsidi Resi

Gudang (S-SRG) serta kemudahan prosedur dalam melakukan permohonan pembiayaan melalui S-SRG. Dari sisi kelembagaan,

implementasi SRG juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

34. Walaupun trend perkembangan SRG cukup positif yaitu tercermin dari peningkatan volume dan nilai RG, namun dibandingkan dengan jumlah

total komoditas pertanian yang ada serta keikutsertaan petani/stakeholder lain maka SRG terbilang masih minim.

Kendala Penerapan SRG

35. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SRG, baik yang menyangkut aspek teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan dan sumberdaya manusia maupun kebijakan yang sangat mempengaruhi kinerja SRG di

lapangan diantaranya adalah sbb.: (1) masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG, terutama kepada petani/klomtan; (2) sikap petani yang

tidak sabar dengan sistem tunda jual; (3) terbatasnya jumlah gudang penyimpan hasil pertanian; (4) fasilitas/sarana dan prasarana pendukung

gudang yang kurang memadai; (5) lokasi gudang yang jauh dari lokasi sentra produksi; (6) kecilnya volume gabah yang disimpan per

xvi

petani/kelompok tani/Gapoktan/koperasi di gudang; (7) kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan stakeholder lainnya; (8) tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau

melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan

di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang; (9) pelimpahan SRG dari pendamping ke lembaga yang siap menjalankan SRG, yaitu koperasi, memerlukan persiapan yang cukup

matang;

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

36. SRG akan dapat berjalan efektif apabila masing-masing stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan memegang komitmen sesuai dengan yang

tertuang dalam Undang-Undang tentang SRG dan peraturan turunannya.

37. Titik lemah yang masih terlihat nyata dalam implementasi SRG adalah

kurangnya sosialisasi kepada stakeholder, terutama kepada petani/klomtan. Oleh karena itu, sosialisasi SRG perlu dilakukan secara lebih intensif dengan lebih memfokuskan target sosialisasi kepada

petani/kelompok tani/Gapoktan. Supaya lebih efektif, sosialisasi juga perlu menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh petani.

38. Faktor kunci ketertarikan petani untuk bergabung dalam SRG adalah adanya kejelasan pasar dan dukungan pendanaan sehingga tidak ada

keraguan petani dalam melaksanakan SRG.

39. Agar keberadaan SRG dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas, maka secara khusus Kementerian Pertanian perlu melakukan modifikasi atau

penyederhanaan prosedur SRG yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

xvii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i EXECUTIVE SUMMARY iii

RINGKASAN EKSEKUTIF x DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xviii DAFTAR LAMPIRAN xix

I. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Pertimbangan 3 1.3. Tujuan Penelitian 3 1.4. Keluaran yang Diharapkan 4

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak 4 II. METODOLOGI 5

2.1. Kerangka Pemikiran 5 2.2. Ruang Lingkup Kegiatan 6

2.3. Lokasi Penelitian dan Responden 7 2.3.1. Dasar Pertimbangan 7 2.3.2. Lokasi dan Responden 7

2.4. Data dan Metoda Analisis 7 2.4.1. Jenis dan Sumber Data 7

2.4.2. Metoda Analisis 9 2.5. Analisis Risiko dan Solusinya 10

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 11 3.1. Konsepsi dan Dasar Hukum serta Potensi SRG dalam

Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani 11

3.1.1. Konsepsi SRG 11 3.1.2. Dasar Hukum SRG 14

3.1.3. Potensi SRG untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani

18

3.2. Kinerja dan Efektivitas SRG dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

21

3.2.1. Kinerja Pengelolaan SRG 21

3.2.2. Efektivitas SRG dalam Peningkatan Pendapatan Petani

31

3.3. Perkembangan dan Kendala Penerapan SRG dalam Stabilitas Pendapatan Petani

37

3.3.1. Perkembangan SRG di Indonesia 37

3.3.2. Kendala Penerapan SRG 42 IV. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan 49

4.1. Kesimpulan 49 4.2. Implikasi Kebijakan 49

DAFTAR PUSTAKA 51 LAMPIRAN 53

xviii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Sumber dan Jenis Data Sekunder 8

2. Jenis dan Sumber Data Primer 9

3. Daftar Kemungkinan Risiko, Penyebab, Dampak dan Antisipasi Penanggulangannya dalam Penelitian

10

4. Potensi manfaat SRG bagi berbagai Stakeholder 20 5. Pelaksanaan SRG di Kabupaten Cianjur, 2011 – 2013 24 6. Pelaksanaan SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan

Selatan, Periode 2010–2013

30

7. Tabel Analisis Pendapatan Petani (per hektar) Dengan

dan Tanpa Memanfaatkan SRG di Kabupaten Cianjur, MH 2012/2013

32

8. Analisis Pendapatan Petani (per hektar) Dengan dan Tanpa Memanfaatkan SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan,Tahun 2012

34

9. Akumulasi Jumlah RG, Volume dan Nilai Barang SRG Tahun 2008-2013

39

10. Akumulasi Pembiayaan SRG Tahun 2008-2013 39

11. Pengelola SRG, Jumlah dan Status Gudang, serta

Komoditas yang Dikelola

41

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Bagan Alir/Prosedur Operasi Standar di Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang

53

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas pertanian menurut Teken dan Hamid (1982) memiliki

sejumlah karakteristik yang khas diantaranya: produksi musiman, dihasilkan

dari skala usaha kecil, produksi terpencar, bersifat berat (bulky), memakan

tempat (voluminous), dan mudah rusak (perishable). Terkait dengan sifat

produksi yang musiman tersebut, fenomena jatuh harga pada komoditas

pertanian (terutama pada saat panen raya) telah menjadi masalah laten yang

sangat merugikan petani. Bahkan, seringkali terjadi harga produk pertanian

yang terlalu rendah saat panen raya menyebabkan sebagian petani enggan

untuk memanen hasil pertaniannya karena biaya panen lebih besar

dibandingkan dengan harga jual produknya (Muhi, 2011).

Permasalahan anjlok harga ini selalu terjadi berulang kali, baik dalam

durasi musiman, tahunan, maupun siklus beberapa tahun sekali. Secara

umum hampir semua komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan komoditas lainnya) mengalami nasib yang sama. Bahkan,

untuk beberapa komoditas ekspor perkebunan, insiden anjlok harga bukan

hanya terjadi ketika panen raya, tetapi juga rentan terhadap dinamika kondisi

perkonomian global seperti saat krisis finansial.

Untuk menghindari kerugian akibat anjlok harga saat panen raya,

secara teori petani dapat melakukan tunda jual. Namun, sebagian besar

petani (terutama petani gurem) tidak memilih alternatif tunda jual karena

mereka membutuhkan uang tunai untuk biaya tanam selanjutnya. Menurut

Pusat Pembiayaan (2006), petani memberlakukan hasil panennya sebagai

“cash crop” dalam arti petani membutuhkan segera uang tunai guna

memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk melakukan usahatani di musim

berikutnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan sebuah alternatif model

pemasaran yang memungkinkan petani dapat melakukan tunda jual sekaligus

masih dapat memperoleh uang tunai. Dengan sistem pemasaran yang ada

(konvensional), sulit diharapkan petani mampu melakukan tunda jual karena

2

ketersediaan uang tunai merupakan kebutuhan mendesak. Salah satu model

pemasaran alternatif tersebut adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Model

pemasaran SRG ini memiliki dasar hukum yang kuat karena telah didukung

dengan UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan

diperbarui dengan UU No. 9 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut agar SRG lebih

operasional, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 36/2007.

Secara konseptual, dengan penerapan SRG petani dapat menunda

waktu penjualan hasil panen pada saat panen raya dimana harga cenderung

turun serta menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih

baik. Disamping dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani dan UKM sebagai

bukti kepemilikan komoditas, RG juga dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai

agunan untuk mendapatkan kredit dari perbankan/non-perbankan. SRG

dengan demikian diharapkan menjadi salah satu alternatif sistem pemasaran

yang dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melindungi petani dari

kerugian akibat turunnya harga. SRG sudah diadopsi di banyak negara dan

secara umum berjalan relatif sukses. Dalam konteks yang lebih makro,

dengan SRG tidak saja bermanfaat membantu petani terhindar dari kerugian

akibat jatuhnya harga, tetapi juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk

menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Namun demikian, sebagai skim yang relatif baru manfaat SRG masih

belum teruji benar sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan

pembiayaan pertanian. Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab adalah

apakah dari sisi konsep (format, aturan, dan operasionalisasi) SRG, sudah

sesuai dengan karakteristik petani dan usaha pertanian? Apakah SRG telah

efektif dalam meningkatkan atau stabilisasi pendapatan petani? Kendala apa

saja yang masih dihadapi dalam implementasi SRG serta solusi yang dapat

ditawarkan untuk mengoptimalkan peran SRG? Dengan masih banyaknya

pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah kajian khusus untuk melihat secara

komprehensif tentang SRG dari aspek konsepsi, implementasi dan dampaknya

dalam meningkatkan pendapatan serta dukungan terhadap ketersediaan

modal usahatani sekaligus untuk menjaga stabilitas pendapatan petani.

3

1.2. Dasar Pertimbangan

Pemerintah telah berupaya melindungi petani terhadap kejadian anjlok

harga saat panen raya, terutama pada komoditas padi, melalui kebijakan

Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dalam praktiknya kegiatan tersebut

masih belum sesuai harapan dan insiden anjlok harga masih terus terjadi.

Keberadaan SRG yang sudah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan

membantu pemenuhan modal serta peningkatan petani perlu dilihat lebih

jauh seberapa besar efektivitasnya dalam memperkuat pelaku usaha

pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa SRG memiliki potensi

untuk mengatasi permasalahan anjlok harga, namun dari sisi efektivitas dan

kelayakan secara ekonomi masih perlu dipelajari lebih dalam lagi. Oleh karena

itu, sasaran kegiatan penelitian ini adalah teridentifikasinya potensi,

efektivitas dan kendala SRG dalam peningkatan pendapatan dan stabilisasi

pendapatan petani. Dengan hasil kajian ini akan diperoleh informasi yang

lebih lengkap tentang pelaksanaan SRG di Indonesia dan seberapa

efektivitasnya untuk membantu petani terutama dalam kaitan stabilisasi

pendapatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian efektivitas sistem resi gudang dalam stabilisasi

pendapatan petani adalah sebagai berikut:

(1) Meninjau konsepsi dan potensi SRG dalam mendukung peningkatan

pendapatan petani;

(2) Mengidentifikasi efektivitas SRG dalam meningkatkan pendapatan

petani;

(3) Mengidentifikasi kendala penerapan SRG dalam stabilitas pendapatan

petani;

(4) Memberikan saran dan rekomendasi kebijakan pengembangan SRG

dalam stabilitas pendapatan petani.

4

1.4. Keluaran yang Diharapkan

Luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: (1) Hasil identifikasi

tentang pola-pola pemasaran komoditas pertanian yang eksis di lokasi

penelitian serta pola pemasaran alternatif yang berpeluang untuk

dikembangkan; (2) Informasi tentang konsepsi dan potensi SRG dalam

mendukung peningkatan pendapatan dan stabilisasi pelaku usaha pertanian

baik pada tataran konsep maupun implementasinya; (3) Informasi tentang

efektivitas SRG dalam stabilisasi pendapatan petani; (4) Informasi mengenai

kendala penerapan SRG di sektor pertanian, serta (5) Rekomendasi kebijakan

optimalisasi SRG sebagai alternatif model pemasaran di sektor pertanian.

1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak

Hasil penelitian berupa informasi tentang pola pemasaran, konsepsi

dan implementasi SRG dengan sejumlah kendalanya akan bermanfaat sebagai

bahan masukan dalam penyempurnaan program ke depan. Secara eksplisit

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Pertanian sebagai

kementerian yang mempunyai tugas utama untuk peningkatan kesejahteraan

petani dan menjaga stabilisasi ketahanan pangan nasional. Disamping itu,

Kementerian Perdagangan juga dapat mengambil manfaat dari hasil kajian ini

untuk menyempurnakan format, tata kelola, dan dukungan kebijakan untuk

menjadikan SRG lebih efektif dan efisien.

Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah perbaikan sistem

manajemen dalam pengelolaan SRG sehingga dapat memberikan kontribusi

yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha lainnya. Dengan demikian,

SRG diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat

berjalan serta diimplementasikan secara berkelanjutan.

5

II. METODOLOGI

2.1. Kerangka Pemikiran

Stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan petani merupakan faktor

kunci untuk mencapai kesejahteraan petani. Setidaknya ada dua aspek yang

akan menentukan tingkat pendapatan petani yaitu tingkat produksi (gabah)

dan harga komoditas saat panen. Telah banyak program yang diluncurkan

pemerintah dalam rangka peningkatan produksi padi diantaranya SLPTT,

BLBU, BLP, PUAP, dan sebagainya. Namun, peningkatan produksi tidak akan

banyak berarti manakala harga komoditas tersebut jatuh karena pendapatan

petani akan tetap atau bahkan menurun.

Fenomena jatuh harga (gabah/beras) sudah menjadi hal yang lazim

terutama pada saat panen raya. Petani sebetulnya memiliki alternatif untuk

melakukan tunda jual gabah. Namun dengan kondisi sosial ekonomi yang

sangat lemah mereka hampir tidak mungkin melakukan tunda jual dan

terpaksa menjual hasil panen sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Salah satu alternatif pemasaran yang diharapkan dapat mengatasi

permasalahan tersebut adalah dengan SRG. Dalam konsep SRG petani dapat

melakukan tunda jual dan menunggu sampai harga komoditas naik tanpa

kekhawatiran tidak mendapatkan uang tunai. Pada SRG, petani menyimpan

hasil panennya dalam gudang dan mendapat resi gudang (bukti pemilikan

barang di gudang) yang dapat dijadikan sebagai agunan peminjaman modal

ke lembaga keuangan (bank atau non-bank).

Secara konseptual, SRG menawarkan sejumlah kemudahan dan

kelebihan dalam membantu petani dalam memperoleh harga yang lebih tinggi

sekaligus tetap mendapatkan modal usahatani. Namun demikian, sebagai

sebuah skim pemasaran alternatif masih perlu diuji keefektifannya. Dengan

sistem kelembagaan yang relatif kompleks, perlu diuji apakah SRG telah

sesuai dengan sifat usaha pertanian yang umumnya berskala kecil dan

apakah dapat menjadi solusi terbaik bagi upaya stabilisasi dan peningkatan

pendapatan petani. Sebuah kajian yang komprehensif dan obyektif tentang

6

SRG diharapkan akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang muncul

tersebut.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

(1) Kegiatan 1: Menganalis konsepsi dan potensi SRG dalam mendukung

peningkatan pendapatan petani

Cakupan analisisnya adalah: (a) tinjauan terhadap konsep SRG, (b)

kompilasi pendapat/pandangan pemangku kepentingan (stakeholder)

terhadap potensi SRG bagi sektor pertanian, dan (c) dukungan dan

sinergi antar institusi yang terkait dengan pelaksanaan SRG.

(2) Kegiatan 2: Mengidentifikasi efektivitas SRG dalam meningkatkan

pendapatan petani

Cakupan analisisnya adalah: (a) analisis usaha tani (harga dan

penerimaan petani) peserta SRG sebelum dan sesudah mengikuti SRG,

(b) analisis tujuan SRG dan kondisi riil petani peserta SRG, dan (c)

dampak SRG terhadap dukungan ketersediaan permodalan petani

peserta.

(3) Kegiatan 3: Mengidentifikasi kendala penerapan SRG dalam stabilitas

pendapatan petani

Cakupan analisisnya adalah: (a) identifikasi kendala penerapan SRG dari

aspek ekonomi, (b) identifikasi kendala penerapan SRG dari aspek

sosial, (c) identifikasi kendala penerapan SRG dari aspek teknis, dan (d)

identifikasi kendala penerapan SRG dari aspek kebijakan pemerintah

pusat dan daerah.

(4) Kegiatan 4: Merumuskan saran dan rekomendasi kebijakan

pengembangan SRG dalam stabilitasi pendapatan petani

Antisipasi rumusan kebijakan pengembangan SRG mencakup beberapa

opsi, yaitu: (a) reorientasi SRG dan kebijakan pendukungnya, (b) format

dan mekanisme SRG untuk lebih aplikatif, (c) action program untuk

memperkuat dukungan stakeholder (terutama lembaga keuangan)

terhadap pelaksanaan SRG, dan (d) alternatif pendanaan yang lebih

fleksibel dan menguntungkan bagi petani dan pengelola SRG.

7

2.3. Lokasi Penelitian dan Responden

2.3.1. Dasar Pertimbangan

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa kriteria sebagai berikut: (a) pemilihan provinsi merupakan sentra

produksi padi dan masih terjadi insiden anjlok harga pada saat panen raya

serta menjadi lokasi pembangunan gudang baik menggunakan dana DAK

maupun Tugas Pembantuan; (b) pemilihan kabupaten didasarkan pada

praktek SRG yang telah diterapkan daerah tersebut atau minimal pernah

diujicobakan; (c) pemilihan kecamatan penelitian akan mempertimbangkan

kriteria seperti pemilihan kabupaten penelitian; dan (d) desa penelitian

merupakan lokasi pelaksanaan SRG atau petani di desa tersebut pernah

mengikuti SRG.

2.3.2. Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan

adanya penerapan SRG untuk komoditas gabah dan beras di daerah tersebut,

yaitu Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Di samping itu, Provinsi

DKI Jakarta juga dijadikan sebagai lokasi kajian berdasarkan posisinya

sebagai pemerintah pusat dan pembuat kebijakan nasional. Responden terdiri

dari penentu kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, perencana/pelaksana

di dinas provinsi/kabupaten, pelaksana/pendamping SRG di tingkat

kecamatan dan desa, lembaga keuangan, pengelola SRG, petani peserta SRG,

ketua/anggota kelompok tani peserta SRG, dan pedagang gabah/beras.

2.4. Data dan Metoda Analisis

2.4.1. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai intansi pemerintah dan non-

pemerintah, yaitu Bappebti (Kemendag), Ditjen Pengolahan dan Pemasaran

Hasil, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Bank Indonesia, Dinas Pertanian,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemda, Perbankan peserta Skim SRG

8

dan lembaga pendukung lainnya. Kebutuhan serta sumber data sekunder

dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Sumber dan Jenis Data Sekunder

No. Sumber data sekunder Jenis data sekunder

1. Jakarta: Bappebti, Ditjen PPHP,

Direktorat Pembiayaan, BI

Data dan informasi tentang peraturan/perundang-undangan SRG, Laporan Tahunan, Laporan

monitoring dan evaluasi SRG, Program SRG di sektor pertanian, pelaksanaan CSR BI untuk SRG, dll.

2. Provinsi: Dinas pertanian, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Pemda, Bank Pelaksana Skim-SRG

Data dan informasi tentang kebijakan dan

program daerah dalam pengembangan Sektor Pertanian, kebijakan daerah dalam mendukung

SRG, Laporan Tahunan, data harga komoditas pertanian (gabah/beras), data lokasi kabupaten pelaksana SRG, data realisasi skim SRG oleh

perbankan, dll. Lembaga Penelitian/BPTP, Universitas

Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan SRG

3. Kabupaten: Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas

Koperasi dan UKM, Pengelola gudang SRG,

Bank Pelaksana Skim SRG

Laporan Tahunan instansi, Informasi kebijakan

daerah untuk mendukung SRG, Daftar harga komoditas yang dapat dilakukan SRG, Data kelompok tani yang mengikuti SRG,

Jumlah/kuantitas barang SRG, Informasi aturan dan mekanisme SRG, Realisasi skim SRG, Data

dan informasi kelembagaan pertanian/kelembagaan ekonomi, termasuk sumber permodalan

Data Primer

Data primer diperoleh dari berbagai jenis responden yang telah

ditetapkan (Tabel 2). Secara umum jenis dan sumber data (baik primer

maupun sekunder) dari penelitian ini (dari Tujuan1-4) adalah: (1) Peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan SRG, (2) Laporan monitoring dan

evaluasi program yang dilakukan oleh perencana dan pelaksana SRG pada

semua tingkatan dan institusi (pusat dan daerah); (3) Hasil penelitian dan

pengkajian yang terkait dengan SRG yang dilakukan oleh berbagai pihak

(lembaga penelitian, perguruan tinggi, instansi perencana/pelaksana) di pusat

maupun di daerah; (4) Laporan dan informasi dari pihak bank pelaksana

terkait skim SRG; (5) Tanggapan berbagai pihak (praktisi/pemerhati/NGO,

9

dll.) terhadap kenerja SRG di berbagai media-masa dan penerbitan kainnya;

dan (6) Data/informasi/ persepsi terkait dengan SRG yang dikumpulkan dari

perencana, pelaksana, peserta, dan informan kunci di pusat/daerah/desa

penelitian dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan semi-terstruktur

yang telah disiapkan.

Tabel 2. Jenis dan Sumber Data Primer

Sumber data Jenis data yang dibutuhkan

Instansi pemerintah terkait

dengan penentu kebijakan dan pelaksana SRG (informan kunci Bappebti, Ditjen PPHP,

Direktorat Pembiayaan, BI, Dinas di tingkat propinsi dan

kabupaten); Bank Pelaksana Skim Resi Gudang, Pengelola gudang/asuransi SRG.

Kebijakan terkait dengan program SRG,

pelaksanaan kegiatan sosialisasi SRG, sistem evaluasi dan monitoring SRG, kinerja pelaksanaan SRG, kendala pengembangan SRG, dukungan

lembaga keuangan (perbankan/non perbankan) terhadap perkembangan SRG, dll.

Kelompok tani dan petani

peserta SRG Karakteristik petani, penguasaan aset lahan,

analisis usahatani saat mengikuti SRG, biaya mengikuti SRG, peningkatan pendapatan dengan mengikuti SRG (jika subsidi dan non subsidi),

perkembangan harga gabah selama 3 tahun terakhir, persepsi petani terhadap SRG, kendala SRG, saran perbaikan SRG ke depan.

Pedagang gabah,

beras/koperasi Dinamika harga gabah/beras selama 3 tahun

terakhir, pola pemasaran komoditas gabah/beras, perkembangan kuantitas dan kualitas hasil panen,

persepsi terhadap SRG, usulan perbaikan sistem pemasaran gabah dan beras.

2.4.2. Metoda Analisis

Berdasarkan tujuan penelitian, metoda analisis data yang digunakan

adalah analisis kebijakan dengan melakukan review dan sintesis terhadap

berbagai dokumen dan laporan terkait dengan konsepsi, implementasi,

dampak, dan kendala SRG di lapangan. Hasil review dan sintesis ini akan

dikomplemen dengan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kinerja

dan persepsi (konsepsi/implementasi/dampak program SRG) dari berbagai

pihak di pusat dan daerah yang meliputi pembuat kebijakan, pendamping,

dan pelaksana SRG di di lapangan.

10

Alat analisis untuk perumusan alternatif rumusan perbaikan kebijakan

SRG ke depan dimulai dengan analisa konsepsi SRG (Undang-undang, PP,

Permen, Perda), evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas SRG dan

identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SRG.

Dari semua informasi dan data yang terhimpun selanjutnya dilakukan sintesis

secara mendalam dan komprehensif untuk dicari rumusan solusi yang paling

optimal dalam pengembangan SRG untuk sektor pertanin di masa

mendatang. Usulan alternatif rumusan kebijakan juga dilakukan melalui

proses rekonfirmasi dengan para penentu kebijakan terkait.

2.4.3. Analisis Risiko dan Penanggulangannya

Kegiatan penelitian tidak lepas dari risiko akibat permasalahan dan

hambatan yang mungkin timbul selama perencanaan dan pelaksanaan

penelitian. Pada Tabel 3 berikut dikemukakan beberapa risiko yang mungkin

akan dihadapi dalam penelitian ini, penyebab dan dampaknya serta cara

menanggulanginya.

Tabel 3. Daftar Kemungkinan Risiko, Penyebab, Dampak dan Antisipasi

Penanggulangannya dalam Penelitian

No. Risiko Penyebab Dampak Penanggulangan

1. Kurangnya akses

informasi dan data dari penentu

kebijakan

Kurangnya transparansi dan

mispersepsi dari penentu kebijakan terhadap tujuan

penelitian

Hasil penelitian kurang holistik

dan komprehensif analisisnya

Mengkomunikasikan penelitian secara

baik, crosscheck dari berbagai sumber informasi

yang dianggap valid 2. Pengumpulan

data lapangan (primer)

kurang lengkap

Waktu,tenaga dan biaya terbatas. Responden tidak

sesuai tidak sesuai harapan

Masukan data untuk analisis kurang lengkap

Persiapan yang matang, efisiensi pelaksanaan dan

meningkatkan akses informasi.

3. Penggalian informasi

ilmiah kurang lengkap

Kesempatan wawancara

dengan penentu kebijakan Pusat

terbatas, pelaksanaan SRG tidak

berkelanjutan

Kurang holistiknya

informasi persepsi penentu

kebijakan Pusat dan pelaksanaan SRG dalam

pembahasan hasil penelitian

konsultasi dengan pihak yang

kompeten, memperbanyak

studi literatur untuk memperkaya analisis penelitian.

11

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsepsi dan Dasar Hukum serta Potensi SRG dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani

3.1.1. Konsepsi SRG

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan

di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (UU No 9, 2011).

Resi Gudang merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta

merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan di banyak

negara (Wikipedia, 2009). Dalam konteks ini, “gudang” memiliki pengertian

bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat,

kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil - CPO). Resi gudang ini

nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) atau disebut juga warehouse

receipt system (WRS) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan,

pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (UU No.

9/2011). Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti

kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang

(Document of Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan

agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. Oleh karena resi gudang

merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang ini dapat

diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai

jaminan bagi pinjaman. Resi gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman

barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak serah (futures

contract).

Untuk Resi Gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu: Pertama, resi

gudang yang dapat diperdagangkan (“negotiable warehouse receipt”), yaitu

suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa

saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak

tertentu; Kedua, resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (“non-

negotiable warehouse receipt”) yaitu resi gudang yang memuat ketentuan

12

bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang

namanya telah ditetapkan.

Sebagaimana surat berharga, resi gudang juga dapat diperjualbelikan

sehingga ada transaksi derivatifnya. Derivatif resi gudang adalah turunan resi

gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi

gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit

resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen

keuangan. Derivatif Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank,

lembaga keuangan non-bank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat

persetujuan Badan Pengawas.

Perdagangan resi gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang

disebut ”Badan Pengawas Sistem Resi Gudang”, yaitu suatu unit organisasi di

bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan,

pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Resi gudang

yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian

yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang disebut ”Lembaga

Penilaian Kesesuaian” yang berkewajiban untuk melakukan serangkaian

kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang

berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. Pihak

yang mendapat kewenangan melakukan penatausahaan resi gudang dan

derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,

pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta

penyediaan sistem dan jaringan informasi adalah ”Pusat Registrasi Resi

Gudang” yang merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Resi gudang memuat sekurang-kurangnya: (1) judul resi gudang; (2)

jenis resi gudang yaitu ”resi gudang atas nama” atau ”resi gudang atas

perintah”; (3) nama dan alamat pihak pemilik barang; (4) lokasi gudang

tempat penyimpanan barang; (5) tanggal penerbitan; (6) nomor penerbitan;

(7) waktu jatuh tempo; (8) deskripsi barang; (9) biaya penyimpanan; (10)

tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan (11) nilai barang

berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

13

Adapun komoditas atau barang yang dimaksud dalam undang-undang

dan peraturan tentang SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat

disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

Untuk komoditas RG, menurut Bappebti (2011) dan Ashari (2007), paling

sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) memiliki daya

simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, (b) memenuhi standar mutu tertentu, (c)

jumlah minimum barang yang disimpan, (d) harga berfluktuasi; rendah

(musim panen) dan tinggi (musim tanam/paceklik) dan memiliki peluang ada

kenaikan harga di masa mendatang, dan (e) mempunyai pasar dan informasi

harga yang jelas. Disamping itu, komoditas tersebut merupakan komoditas

yang potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat

dan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan maupun ekspor (sumber

devisa).

Dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 telah ditetapkan 8

komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam

penyelenggaraan SRG. Kedelapan komoditas itu adalah: (1) gabah, (2) beras,

(3) kopi, (4) kakao, (5) lada, (6) karet, (7) rumput laut dan (8) jagung.

Penetapan komoditas lainnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan

mempertimbangkan rekomendasi dari Pemda, instansi terkait atau asosiasi

komoditas. Namun demikian harus tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3

SK. Mendag No. 26/2007 tentang daya simpan, standar mutu, serta jumlah

minimum barang yang disimpan.

Dalam SRG dikenal ada beberapa kelembagaan yang terlibat. Dalam

UU No. 9 tahun 2006 diatur tentang lembaga Badan Pengawas Resi Gudang,

Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta

Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Namun, dalam perkembangannya

terdapat beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat

perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya

mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila

Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam

pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya

14

mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan

kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

Dengan kondisi di atas, akhirnya DPR sebagaimana dilaporkan Antara

(2011), melakukan amandemen UU No. 9/2006, yaitu UU No. 9/2011

dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang. Dengan dibentuknya

Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha

(pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas

Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku

usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan

perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok

tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan SRG.

3.1.2. Dasar Hukum SRG

SRG mulai dikenal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir,

sebelumnya dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh

pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditas

pertanian. Beberapa diantaranya yang mirip dengan SRG adalah sistem tunda

jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah CMA (Collateral Management

Agrement). Namun demikian, bila dilihat dari kelengkapan infrastruktur sistem

dan keamanannya SRG merupakan Sistem yang paling aman dan canggih bila

dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam

SRG terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data

penatausahaan Resi Gudang (RG) terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi

oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas), serta

terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang

karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang

dan telah diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian

independen yang telah mendapat sertifikasi dan disetujui oleh Bappebti.

Dengan kata lain, penggunaan RG bertujuan untuk menampung kebutuhan

pemegang RG, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada

Pengelola Gudang dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan

15

berupa RG. Sifat RG tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu

lembaga jaminan yang sudah ada seperti hak tanggungan, gadai atau fidusia.

Dasar hukum SRG diatur dalam Undang-Undang (UU) RI No. 9 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang

Sistem Resi Gudang. Menurut UU tersebut SRG adalah kegiatan yang

berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian

transaksi RG. Sedangkan RG adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang

yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. SRG,

selain diatur oleh Undang-Undang juga didukung oleh Peraturan Pemerintah

(PP), Peraturan Menteri (Permen), dan Surat Keputusan (SK) antara lain:

- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/11/2011

tentang Barang yang Dapat Disimpan dalam Penyelenggaraan Sistem

Resi Gudang.

- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.05/2009 tentang Skema

Subsidi Resi Gudang.

- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 66/M-DAG/PER/12/2009

tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Persyaratan dan Tata

Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Persyaratan dan Tata

Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem

Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Persyaratan Umum dan

Persyaratan Teknis Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 04/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Persyaratan dan Tata

16

Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Lembaga Penilai

Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 05/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Persyaratan dan Tata

Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pusat Registrasi.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 06/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 tentang Penetapan Hari Kerja dalam Sistem Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 07/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Pedoman Teknis

Penerbitan Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 08/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Pedoman Teknis

Pengalihan Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Pedoman Teknis

Penjaminan Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Pedoman Teknis

Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 11/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 tentang Persyaratan Keuangan bagi Pengelola Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 12/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Tata Cara Penyampaian

Laporan Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat

Registrasi.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 13/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Tata Cara Pemeriksaan

Teknis Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang.

- Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti No. 14/BAPPEBTI/PER-

SRG/7/2007 dan Lampiran SK tersebut tentang Jenis Perizinan di

Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasi Standar (Standard

17

Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level

Arrangement).

Adanya UU tentang RG serta berbagai peraturan pelaksanaannya

seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum,

menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang,

efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang

dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dengan demikian, RG

terjamin memiliki nilai yang sama dengan nilai komoditas yang dinyatakan

dalam Resi, dapat diagunkan dan dapat dipindahtangankan selama masih

berlaku.

Pemerintah Pusat, selain membangun gudang SRG dan sarana lainnya

juga menyediakan fasilitas subsidi bunga bank, dimana petani hanya

terbebani bunga bank sebesar 6 persen dari nilai dana yang diterima. Di

Kabupaten Cianjur Bank/Lembaga Keuangan yang membiayai atau

menyalurkan kredit dalam SRG yaitu Bank Jabar (BJB Cabang Kabupaten

Cianjur), sedangkan di Kabupaten Barito Kuala adalah Bank Kalsel (Bank

Kalsel Cabang Marabahan). Adapun dasar hukum bagi Bank untuk dapat

memberikan pinjaman atas RG yaitu Peraturan Bank Indonesia No.

9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.

7/2/PBI/2005 tentang Penilai Kualitas Aktiva Umum. Dengan adanya

Peraturan Bank Indonesia Tersebut maka dapat menjadi dasar bagi Bank

untuk mengakui RG sebagai jaminan kredit yang bisa dijadikan agunan

kepada Bank.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagai stimulus dalam

penerapan SRG sebagai jaminan, pemerintah telah memberikan subsidi bunga

kepada petani, kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi yang memperoleh

fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari Bank lembaga pembiayaan lainnya

dengan jaminan RG ditetapkan dalam Permenkeu No. 171/PMK/05/2009

tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

18

3.1.3. Potensi SRG untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Petani

Ketersediaan modal sangat diperlukan bagi pelaku bisnis untuk

menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan

menengah (UKM) yang berbasis pertanian (Ashari, 2011). Pelaku usaha jenis

ini umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses

dan jaminan kredit. Untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta

UKM yang berbasis pertanian, Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan akan

menjadi salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan

komoditas yang tersimpan di gudang.

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi SRG relatif

cukup besar. Misalnya dalam peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk

mendukung perekonomian nasional, SRG dapat memainkan peranan yang

signifikan. Menurut BRI (2009), dengan dilaksanakan SRG berpeluang untuk

meningkatkan produksi, menambah perputaran ekonomi, dan menyerap

tenaga kerja dan atau/mengurangi pengangguran. Di samping itu dengan

SRG diharapkan kontribusi UMK pada pertumbuhan ekonomi juga akan

meningkat. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika ada kemudahan untuk

mengakses sumber pendanaan, yang salah satu alternatif dapat disediakan

dengan SRG.

Selanjutnya, secara khusus untuk sektor pertanian, menurut BRI

(2011) penerapan SRG sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan

usaha tani. Melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat melalui: (1) tunda

jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang; (2)

penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta

(3) meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan RG

yang dapat diagunkan petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan

modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Sementara itu, menurut Sadaristuwati (2008), RG memiliki posisi yang

penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor

pertanian dengan argumentasi sebagai berikut: (a) RG merupakan salah satu

bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai

19

tukar petani, (b) Di era perdagangan bebas, RG sangat diperlukan untuk

membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri, dan (c)

SRG bisa memangkas pola perdagangan komoditas pertanian sehingga petani

bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditas.

Masih menurut Sadaristuwati (2008) keberadaan SRG tidak hanya

bermanfaat bagi kalangan petani tetapi juga pelaku ekonomi lainnya seperti

dunia perbankan, pelaku usaha dan serta bagi pemerintah. Di antara manfaat

SRG tersebut adalah: (1) ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga

komoditas; (2) memberikan jaminan modal produksi karena adanya

pembiayaan dari lembaga keuangan; (3) keleluasaan penyaluran kredit bagi

perbankan yang minim risiko; (4) ada jaminan ketersediaan barang; (6) ikut

menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan

pangan nasional; (7) lalu lintas perdagangan komoditas menjadi lebih

terpantau; (8) bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya

agroindustri; (9) mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi;

(10) dapat memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah; dan (11)

mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait

dengan SRG lainnya.

Secara lebih komprehensif Bappebti (2011b) mengemukakan bahwa

manfaat SRG akan diterima oleh semua stakeholder, yaitu: petani, usaha

pergudangan, perusahaan pengguna komoditas/prosesor, dan perbankan.

Bahkan, dalam tataran yang lebih makro manfaat SRG juga akan berdampak

positif pada perekonomian daerah dan nasional (Tabel 4).

Dalam aspek ketersediaan dana, menurut BRI (2008) secara teori

peluang pengembangan SRG sebagai alternatif pembiayaan pertanian dengan

dukungan perbankan sangat terbuka. Hal ini didasarkan pada argumen

sebagai berikut: (1) secara kumulatif potensi pertanian besar; (2) jangka

waktu kredit SRG relatif pendek; (3) analisis kelayakan nasabah; (4)

dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), pengelola gudang dan

asuransi; serta (5) bank hanya deal dengan dokumen resi gudang.

20

Tabel 4. Potensi manfaat SRG bagi berbagai Stakeholder

No. Stakeholder Manfaat

1. Petani/Produsen Mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan).

Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang

disimpan. Mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat

dan mudah. Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga

meningkatkan posisi tawar. 2. Pergudangan Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan

bidang usaha terkait. Mendapatkan income dari jasa pergudangan

3. Perusahaan Pengguna

Komoditas/Prosesor

Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber

bahan baku yang berkualitas. Mengurangi biaya penyimpanan. Perencanaan supply yang lebih baik.

4. Pedagang/Eksportir Ketersediaan atas volume dan kualitas. Supply tersedia sepanjang musim. Terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan (ekspor) RG sebagai dokumen transaksi Letter of Credit akan

menambah keyakinan para pihak termasuk bank

(issuing bank and nominated bank) Mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam

transaksi ekspor 5. Perbankan Tumbuhnya peluang baru: jasa perbankan di daerah

(propinsi dan kabupaten). Perlindungan yang tinggi atas jaminan Jaminan bersifat liquid. Aktivitas penyaluran kredit yang aman dan

menguntungkan. Pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan

bagi petani/UKM berupa kredit RG serta produk perbankan lainnya (tabungan, deposito dll.).

Pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor 6. Perekonomian

Daerah/Nasional Mendorong tumbuhnya pelaku usaha (petani

produsen/eksportir), industri pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pengujian mutu, dll. di daerah.

Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang

lebih efisien Sumber: Bappebti (2011b), diolah.

Hasil kajian empiris dan ilmiah tentang potensi manfaat SRG, terutama

untuk petani, masih sangat terbatas. Namun, studi Kurniawan (2009) di

Kabupaten Majalengka tentang SRG menyimpulkan bahwa dari hasil struktur

pendapatan usahatani padi, petani yang berpartisipasi di SRG memiliki

21

pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani Non SRG. Dengan

demikian, SRG memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan tunai yang

lebih baik. Hasil studi Yudho (2008) juga menunjukkan SRG cukup efektif dan

memberikan manfaat lindung nilai bagi petani. Biaya untuk RG masih lebih

rendah dibandingkan penerimaan yang diterima dengan mengikuti SRG.

3.2. Kinerja dan Efektivitas SRG dalam Meningkatkan Pendapatan

Petani

3.2.1. Kinerja Pengelolaan SRG

Perdagangan komoditas hasil pertanian merupakan pilar penting

struktur perekonomian di dua kabupaten lokasi penelitian (Kabupaten Cianjur,

Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan). Oleh karena itu, keberlanjutan produksi dan perdagangan komoditas

hasil pertanian merupakan suatu tantangan untuk direalisasikan. Masalah

yang dihadapi khususnya oleh petani padi adalah fluktuasi harga hasil

produksi (gabah), terjadi harga rendah pada musim panen dan harga tinggi

pada musim tanam/paceklik. Sebagian besar petani cenderung menjual hasil

produksinya kepada tengkulak dengan harga murah dan masih dalam

keadaan basah (kering panen) dan mutunya relatif rendah.

Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, sebagai tindakan alternatif

yang dilakukan adalah dengan penyimpanan gabah selama beberapa waktu

ke depan (+ 3 sampai 6 bulan) di gudang komoditas primer melalui SRG.

Dengan demikian, apabila petani/kelompok tani, Gapoktan, koperasi

menyimpan gabah di gudang melalui SRG, akan memperoleh manfaat antara

lain: (1) tingkat risiko rendah karena dijamin asuransi; (2) kepastian mutu

terjamin, karena dalam bentuk GKG atau kadar airnya + 14%; (3) harga lebih

baik; dan (4) kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan perbankan

dengan kredit bersubsidi.

Pelaku utama dalam pelaksanaan SRG adalah pemegang resi gudang

(petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi) dan pengelola gudang.

Pemegang resi adalah pemilik komoditas yang telah menerima pengalihan

dari pemilik komoditas atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut,

sehingga pemegang resi merupakan penjual dan pembeli komoditas yang

22

disimpan di gudang. Pengelola gudang berperan menerbitkan RG yang

bertugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan komoditas

yang disimpan oleh pemilik komoditas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, lembaga-lembaga yang memegang

peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas serta kinerja

SRG diantaranya: (1) Pengelola Gudang; (2) Badan Pengawas SRG; dan (3)

Lembaga Penilaian Kesesuaian. Dalam mekanisme SRG, keberadaan

pengelola gudang sebagai penerbit RG peranannya sangat dibutuhkan dalam

pengembangan SRG, karena pengelola gudang harus dapat memberikan

keyakinan kepada masyarakat dan pengguna RG bahwa RG yang diterbitkan

sesuai dengan keadaan komoditas yang disimpan di gudang.

Secara nasional, menurut Kepala Bappebti menyebutkan, bahwa

hingga 25 Juni 2013, jumlah RG yang telah diterbitkan sebanyak 931 lembar

dengan total volume komoditas 37.250,50 ton terdiri dari: (a) 32.193,16 ton

gabah; (b) 3.737,20 ton beras; (c) 1.084,78 ton jagung; (d) 20,39 ton kopi;

dan (e) 215 ton rumput laut. Nilai dari keseluruhan komoditas tersebut adalah

Rp 179,95 milyar. Di bawah ini disajikan secara rinci kinerja SRG di Kabupaten

Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimanan

Selatan.

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Gudang SRG Kabupaten Cianjur berlokasi di Jl. Raya Cianjur-Sukabumi

Km. 8, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang. Gudang tersebut

dibangun pada tahun 2009 dengan stimulus fiskal oleh Bappebti, Kementerian

Perdagangan RI, dan operasional digunakan sejak tahun 2011. Berdasarkan

persetujuan sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang di Cianjur Nomor

20/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/2013, Gudang Komoditas SRG Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Cianjur masuk dalam Klasifikasi Gudang A, dengan luas

gudang 720 m2 dan kapasitas 1.500 ton GKG (Gabah Kering Giling).

Pada tahun 2010 gudang SRG tersebut mendapat bantuan mesin dryer

gabah beserta bangunan dan perlengkapan sarananya, kemudian tahun 2011

melengkapi izin gudang, sertifikasi atau persetujuan Gudang SRG, MoU

23

Pendamping dengan PT. Pertani, Pembentukan Tim SRG dengan SKPD yang

ditandatangani Bupati, penunjukan calon pengelola (Koperasi Niaga Mukti),

dan tanggal 8 April 2011 terbit RG perdana di Kabupaten Cianjur.

Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa

luas lahan sawah di Kabupaten Cianjur adalah sekitar 65.000 hektar dengan

tingkat produksi sebesar 390.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) per musim

tanam. Dengan asumsi bahwa konversi dari GKP ke GKG (Gabah Kering

Giling) adalah sebesar 80%, maka tingkat produksi padi di Kabupaten Cianjur

adalah sebesar 312 ton/musim GKG. Dengan kapasitas maksimum gudang

SRG sebesar 1.500 ton, data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas gudang

SRG tersebut hanya mencapai sekitar 0.4% dari total produksi padi per

musim di Kabupaten Cianjur; suatu besaran yang sangat kecil dibandingkan

kebutuhannya supaya SRG berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas gudang SRG

Kabupaten Cianjur perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

membangun beberapa gudang-gudang sejenis di sentra-sentra produksi padi

agar bisa menampung sekitar 50 – 75 persen produksi padi di Kabupaten

Cianjur. Solusi lainnya adalah dengan memberdayakan lumbung-lumbung

atau gudang pabrik beras yang ada di masyarakat yang tidak digunakan,

namun tetap di bawah koordinasi dan tanggung jawab gudang SRG

Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan data dan informasi dari Pengurus Koperasi Niaga Mukti

sebagai Pengelola Gudang SRG Kabupaten Cianjur tahun 2011 jumlah

kumulatif gabah yang disimpan adalah sebanyak 261 ton yang terdiri dari 17

lembar resi dengan total nilai sebesar Rp 1.453.600.000 berdasarkan nilai

resi. Resi tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk diagunkan ke Bank BJB

Cabang Cianjur dengan total nilai kredit Rp 1.011.500.000. Pada tahun 2012

jumlah kumulatif gabah yang disimpan adalah sebesar 1.573, 245 ton yang

terdiri dari 59 lembar resi dengan total nilai sebesar Rp 9.007.541.000

berdasarkan nilai resi. Resi tersebut juga dimanfaatkan oleh petani untuk

diagunkan ke Bank BJB Cabang Cianjur dengan total nilai kredit Rp

24

5.823.079.200. Sementara itu, pada tahun 2013 hingga akhir bulan Juni,

jumlah kumulatif gabah yang disimpan adalah sebanyak 671,025 ton terdiri

dari 20 lembar resi dengan total nilai sebesar Rp 3.688.942.500 berdasarkan

nilai resi (Tabel 5). Resi tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk diagunkan

ke Bank BJB Cabang Cianjur dengan total nilai kredit sebesar Rp

2.582.259.750. Adapun jenis padi yang disimpan di gudang SRG Kabupaten

Cianjur diantaranya adalah Impari, Ciherang, Muncul, dan Sintanur. Gabah

yang disimpan di gudang SRG tersebut berasal dari 9 kecamatan, yaitu

Cidaun, Cilaku, Karangtengah, Ciranjang, Cibeber, Warungkondang,

Gekbrong, Cianjur, dan Bojongpicung.

Tabel 5. Pelaksanaan SRG di Kabupaten Cianjur, 2011 – 2013

Periode

Stok Gabah di Gudang Resi Gudang yang Diterbitkan

Volume

(Ton)

Nilai

(Rp Juta)

Jumlah RG

(Lembar)

Nilai Kredit

(Rp Juta)

2011 261 1.453,600 17 1.011,500

2012 1.573,245 9.007,541 59 5.823,079

2013 (akhir Juni) 671,025 3.688,942 20 2.582,260 Sumber: Pengelola Gudang Cianjur, Koperasi Niaga Mukti dan Disperindag Kab. Cianjur.

Menurut informasi dari pihak Bank Jabar Cabang Cianjur, RG periode

2011 s/d 2012 yang diagunkan sudah lunas, artinya tunggakan Kredit RG

pada periode tersebut 0%. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program SRG

di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja SRG Warungkondang, Cianjur,

Kementerian Perdagangan RI menetapkan SRG Warungkondang, Cianjur

sebagai SRG terbaik se-Indonesia. Demikian pula Pemerintah Daerah

Kabupaten Cianjur mendapatkan penghargaan SRG Award atas dukungan

pembinaan dalam pelaksanaan SRG di wilayahnya yang diserahkan oleh

Menteri Perdagangan RI di Surabaya pada tanggal 20 September 2012.

Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan, SRG mulai berjalan sejak tahun 2010, tepatnya

di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Pemilihan lokasi di Batola dinilai sangat

tepat mengingat Kabupaten Batola merupakan sentra padi dan salah satu

25

wilayah produksi dan penyangga ketahanan pangan yang penting untuk

kawasan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lahan sawah 95.000 hektar.

Dengan luasan tersebut Batola mampu menyumbang sekitar 17,28 persen

dari total produksi Kalsel (1.827.197 ton) atau menempati peringkat satu

diantara kabupaten lainnya.

Sebagaimana lazimnya daerah sentra produksi, pada saat panen raya

harga gabah di Batola cenderung turun sehingga dapat merugikan petani.

Kondisi ini menjadi pemicu kesadaran bahwa sesungguhnya pembangunan

sektor pertanian tidak cukup hanya berkaitan dengan budidaya, tetapi

diperlukan terobosan strategi pada aspek pemasaran. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan

(Diskoperindag) Kabupaten Batola mengadopsi skim pemasaran dengan SRG.

Dalam pelaksanaan SRG ini, Diskoperindag juga melibatkan instansi lainnya,

terutama Dinas Pertanian TPH. SRG merupakan alternatif peningkatan daya

saing dan solusi pembiayaan bagi petani/UMKM bertujuan mendorong

pembangunan bidang ekonomi di sektor pertanian untuk mendukung

ketahanan pangan.

Pihak Pemda Kabupaten Batola mengharapkan dengan SRG dapat

memberikan manfaat bagi petani, diantaranya: (1) mendapatkan harga lebih

baik melalui tunda jual; (2) kepastian kualitas dan kuantitas barang yang

disimpan (uji mutu); (3) mendapatkan jaminan keamanan (asuransi); (4)

mendapatkan pembiayaan secara tepat dan murah; dan (5) mendorong

kegiatan berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar. Dalam struktur

SRG melibatkan beberapa lembaga yang memungkinkan terwujudnya

harapan tersebut yaitu: (1) Badan Pengawas, (2) Pelaku usaha, (3) Pengelola

gudang, (4) Lembaga penilaian kesesuaian (uji mutu), (5) Lembaga asuransi,

(6) Pusat registrasi, dan (7) Lembaga pembiayaan.

Dukungan Pemda Kabupaten Batola terhadap implementasi SRG di

Kabupaten Batola sangat kuat. Dukungan Pemda Kabupaten Batola terhadap

SRG dilakukan dengan penyiapan dana melalui APBD dan kerjasama dengan

pihak terkait yang diwujudkan dalam bentuk: (1) sosialisasi, studi banding,

dan simulasi SRG, (2) pelatihan management fee, (3) subsidi pembiayaan

26

penyimpanan di gudang untuk petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan

UMKM, (4) penyempurnaan fasilitas dan peralatan gudang (pengerasan

halaman dan area parkir), dan (5) bantuan rumah drier dan drier dengan

kerjasama dengan BI, Bank Kalsel, Bank Mandiri, BNI dan BMPD Kalsel.

Di Kabupaten Batola, Gudang SRG berlokasi di Jl. Raya Handil Bakti,

Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana. Gudang ini mulai beroperasi

sejak tanggal 10 Oktober 2010 dan diresmikan oleh Kemendag pada 17

Desember 2010. Operasional gudang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Bappebti No. 11/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/09/2010 tanggal 21

September 2013.

Pengelolaan gudang SRG Batola dilakukan melalui Perjanjian

Kerjasama (MoU) pengelolaan gudang antara Pemda Kabupaten Batola

dengan PT. Bhanda Ghara Reksa selaku Pengelola Gudang. Perjanjian

kerjasama tersebut diperbaharui setiap tahun dan telah dilaksanakan sejak

tahun 2010 hingga tahun 2013.

Dalam penyelenggaraan SRG di Kabupaten Batola tersebut biaya

pengelolaan gudang oleh PT. BGR ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Batola yang diperbaharui setiap tahun. SK Bupati Batola No.

188.45/28/KUM/2013 tanggal 9 Januari 2013, menerangkan bahwa segala

biaya pengelolaan gudang dalam penyelenggaraan SRG dibebankan pada

APBD Kabupaten Batola Cq. DPA Diskoperindag TA. 2013. Dengan demikian,

selama tiga tahun tersebut penyelenggaraan SRG di Kabupaten Batola

disubsidi oleh Pemda Kabupaten Batola sebesar Rp 150 juta/tahun, yang

meliputi: (1) imbal jasa atas pengelolaan gudang (Kepala Gudang, Checker,

Satpam, Tenaga Administrasi dan Jaga Malam); dan (2) biaya administrasi/

ATK.

Selain itu, untuk biaya penyimpanan barang (pengelolaan gudang

barang masuk/ keluar, asuransi, perawatan dan fumigasi, serta uji mutu) juga

masih disubsidi oleh Pemda Kabupaten Batola di luar subsidi Pemda

Kabupaten Batola yang besarnya Rp 150 juta. Namun, mulai panen dan

penyimpanan tahun 2013 ini (pada Agustus/ September) subsidi tersebut

dicabut. Dengan demikian, petani harus membayar biaya penyimpanan

27

barang sebesar Rp 57/kg GKG. Pencabutan subsidi biaya penyimpanan gabah

tersebut dikhawatirkan akan menyurutkan minat petani untuk mengikuti SRG

karena selama ini sudah terbiasa dimanjakan dengan subsidi Pemda, namun

sampai saat penelitian ini dilakukan, belum terlihat dampak dari pencabutan

subsidi tersebut.

PT. BGR ditetapkan sebagai pengelola gudang SRG berdasarkan Surat

Persetujuan Badan Pengawas No. 07/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PG/2/2008,

tanggal 15 Februari 2008. Peran PT. BGR sebagai pengelola gudang adalah

sebagai berikut: (1) Memberikan pelayanan kepada pengguna RG; (2)

Menjamin keamanan dan keutuhan barang yang disimpan; (3) Memberikan

proteksi risiko kepada “pemilik” barang; (4) Memudahkan pemilik barang

untuk memperoleh kredit; (5) Penyedia data ketersediaan barang secara

periodik.

Sebagai pengelola gudang, beberapa risiko yang dihadapi PT. BGR

diantaranya: (1) kehilangan (pencurian dan kolusi); (2) kebakaran dan

bencana alam; (3) kesusutan/kerusakan. Sementara itu, yang menjadi

tanggung jawab pengelola gudang adalah apabila terjadi kesalahan penulisan

dalam RG dan terjadi kehilangan dan/atau kerugian, yang disebabkan oleh

kelalaiannya dalam penyimpanan dan penyerahan barang. Selama tiga tahun

terakhir ini PT. BGR dalam kesepakatannya menjadi pengelola gudang,

namun demikian apabila pengelola gudang dilakukan oleh lembaga lainnya

PT. BGR bisa berperan sebagai pendamping pengelola gudang.

Dalam praktek SRG di Batola, mekanisme penyerahan gabah ke

gudang dilakukan dengan melalui tahapan berikut: (1) gabah dari kelompok

tani dibawa ke gudang SRG Batola; (2) sebelum masuk gudang barang

diperiksa oleh Checker untuk melihat kualitas (kadar air, dsb); (3) jika

dinyatakan layak barang tersebut diterima ke gudang dengan asuransi dari

Jasindo, namun jika kualitas barang masih kurang baik (kadar air tinggi)

dilakukan pengeringan dengan drier yang tersedia di gudang; (4) jika sudah

layak dengan kualifikasi tertentu, pihak gudang memberikan bukti (resi)

kepada kelompok tani, (5) resi tersebut dapat dijadikan sebagai agunan untuk

meminjam modal di bank. Hal ini, sama dilakukan juga pada gudang SRG di

28

Kabupaten Cianjur. Mekanisme tersebut mengacu pada Bagan Alir/Prosedur

Operasi Standar di Pengelola Sistem Resi Gudang (Lampiran 1).

Hal positif dalam implementasi SRG di Batola adalah peran BI yang

cukup besar. Selain membantu drier (melalui program CSR), BI juga

melakukan sosialisasi tentang SRG ke semua stakeholder dan

mengkoordinasikan bank-bank agar mendukung pelaksanaan SRG. Bank yang

sudah terlibat dalam SRG di Kalsel selama 3 tahun berjalan ini adalah Bank

Kalsel dengan menerbitkan Skim Pembiayaan Kresigu. Dengan keikutsertaan

perbankan di SRG sebetulnya kinerja bank tersebut dapat dikatakan semakin

baik, karena bank semakin banyak/variasi menjalankan skim pembiayaan.

Dukungan terhadap SRG juga datang dari akademisi di fakultas hukum Pasca

Sarjana Unlam, SRG sudah dimasukkan sebagai mata kuliah wajib di Progam

Pasca Sarjana.

Perbankan yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan SRG selama 3

tahun ini adalah Bank Kalsel Cabang Marabahan Batola dengan nama Kredit

Resi Gudang (Kresigu). Kresigu bertujuan membantu penyediaan dana modal

kerja atau investasi dalam rangka memperlancar, meningkatkan dan

mengembangkan kegiatan usaha pertanian atau perdagangan hasil pertanian.

Adapun penerima Kresigu adalah petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi,

pedagang pengusaha dan Badan Usaha WNI sebagai pemegang RG yang

merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik

barang.

Bentuk dan struktur Kresigu adalah sbb.: (1) plafon kredit sebesar

70% dari nilai RG dan tidak dipersyaratkan agunan lainnya; (2) sisa sebesar

30% merupakan nilai kompensasi risiko apabila harga pasar komoditas di RG

menurun dibandingkan harga pasar saat komoditas disimpan di gudang; (3)

pembayaran bunga dapat dilakukan pada saat kredit jatuh tempo/dibayar

setiap bulannya/sesuai kondisi cash flow debitur; (4) tingkat suku bunga

12%, namun dalam operasionalnya subsidi suku bunga Kemenkeu 6%,

sehingga beban bunga riil debitur hanya sebesar 6%; (5) jangka waktu

bervariasi dan maksimal 10 hari sebelum berakhirnya jangka waktu RG.

29

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa umumnya petani akan menjual

gabahnya setelah 3-4 bulan disimpan. Terkait dengan masa penyimpan

komoditas di gudang ini, sesuai SOP pihak pengelola gudang akan

memberitahukan ke pemilik RG ketika masa simpan komoditas akan habis

(maksimal 6 bulan). Lebih dari 6 bulan umumnya gabah sudah berkurang

kualitasnya sehingga jika disimpan terus justru akan merugi.

Sampai saat ini, BRI Cabang Batola belum banyak terlibat dalam

kegiatan SRG di Batola. Keterlibatan BRI dalam Pemberian kredit Resi Gudang

terkendala oleh aturan internal BRI yang tertuang dalam SE BRI No. S.27-

DIR/ADK/10/2010 tentang Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Skema Subsidi

Resi Gudang (S-SRG), dimana aturan ini tidak memperbolehkan BRI untuk

memberikan pembiayaan double kredit kepada petani/kelompok tani/

Gapoktan/koperasi. Hal ini menjadi hambatan petani dalam memanfaatkan

kredit RG dari BRI karena petani pada umumnya sudah memanfaatkan KKPE

dari BRI yang selama ini fokus dalam mengucurkan kredit KKPE kepada

petani/kelompok tani.

Dari pengalaman Diskoperindag Batola dalam mengelola SRG, dapat

diambil suatu kesimpulan bahwa syarat utama agar SRG tetap eksis dan

berkesinambungan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah

(Bupati/Walikota). Kasus di Batola, SRG masih aktif hingga saat ini karena

Bupati sangat mendukung pelaksanaan SRG dan pembangunan sektor

pertanian. Demikian juga jajaran di bawahnya seperti Diskoperindag dan

Dinas Pertanian sangat concern dalam mendukung pelaksanaan SRG.

Diskoperindag selama ini masih memberikan bantuan (subsidi) dalah hal

imbal jasa atas pengelolaan gudang kepada PT. BGR, biaya administrasi/ATK

dan biaya penyimpanan barang. Walaupun sebenarnya dari pihak BPK

(Inspektorat) tidak diizinkan. Namun, dengan argumentasi yang logis dan

tidak ada temuan penyimpangan, subsidi ini masih dapat dijalankan. Untuk

transportasi disediakan juga sebuah mobil pick-up yang dapat digunakan

kelompok tani untuk mengangkut gabah/beras ke gudang.

Dari pelaksanaan SRG yang sudah berlangsung selama ini, pembeli

gabah RG adalah pedagang beras atau KUD. Pada tahun 2010, selisih harga

30

antara waktu barang masuk gudang dan saat penjualan bisa mencapai Rp

2.000/kg, namun dari pengalaman salah satu Gapoktan (Bangun Bersama) di

Kecamatan Alalak minimal selisih harga adalah Rp 500. Dengan jumlah

barang yang disimpan sebanyak 10 ton gabah, Gapoktan masih menerima

pendapatan kotor Rp 5 juta. Jumlah ini cukup besar dan dipandang cukup

menguntungkan. Untuk varietas padi lokal (Unus/Mutiara), ada kemungkinan

gabah dapat dijual sebagai benih sehingga harga lebih mahal. Namun

demikian, menurut Gapoktan sebaiknya SRG tidak hanya difungsikan sebagai

tunda jual tetapi dapat dikembangkan ke pemasaran juga (hilir). Harapan

gapoktan agar di gudang dilengkapi SRG dilengkapi dengan RMU. Jika

memiliki RMU, penjulan komoditas bisa sudah dalam bentuk beras sehingga

ada nilai tambahnya selain ada tambahan penghasilan berupa dedak.

Pertanyaan kritis yang pernah dikemukan dalam FGD adalah

bagaimana jika dalam pelaksanaan SRG ini, petani tidak mendapat subsidi.

Perhitungan yang dilakukan Diskoperindag dengan melakukan analisis

komparatif antara penerimaan dan pengeluaran petani apabila berusaha

secara kelompok (minimal 20 orang) dalam SRG (kuantitas 30 ton) dapat

meningkatkan pendapatan petani sebesar 14,5%. Peningkatan pendapatan ini

sudah dihitung tanpa subsidi bunga. Secara lengkap akan disampaikan dalam

laporan setelah dilakukan analisis yang baik.

Dari data yang diperoleh dari Bank Kalsel Marabahan dan Pengelola

Gudang, Tabel 6 di bawah ini menyajikan pelaksanaan SRG di Batola:

Tabel 6. Pelaksanaan SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Periode 2010–2013

Periode

Stok Gabah di Gudang Resi Gudang yang Diterbitkan

Jumlah (Ton)

Jumlah Yang Menyimpan (kelompok)

Jumlah RG (Lembar)

Kresigu (Rp Juta)

Jumlah Debitur (orang)

Okt s/d Des 2010 94,980 17 4 118 4

Sept s/d Nov 2011 262,399 26 11 440 4

Agust s/d Nov 2012 416,349 27 14 820 14

Agust s/d Sept 2013 51,263 3 - - -

Sumber: Bank Kalsel dan Pengelola Gudang Batola

31

Menurut informasi dari pihak Bank Kalsel Cabang Marabahan, Kresigu

periode 2010 s/d 2012 sudah lunas, artinya tunggakan Kresigu pada periode

tersebut 0%. Hal ini mengindikasikan keberhasilan SRG di Kabupaten Batola.

3.2.2. Efektivitas SRG dalam Peningkatan Pendapatan Petani

Untuk mengetahui efektivitas SRG dalam peningkatan pendapatan

petani dilakukan analisis dengan membandingkan pelaksanaan pada

petani/kelompok tani/gapoktan/koperasi yang memanfaatkan SRG dan yang

tidak memanfaatkan SRG (langsung jual), atau dengan kata lain melakukan

komparasi apabila dijual segera pada saat panen kepada tengkulak dengan

menyimpan (tunda jual) gabah di gudang SRG.

Data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura di lokasi penelitian (Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa

Barat dan Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan) menunjukkan

bahwa usahatani padi merupakan sumber mata pencaharian atau pekerjaan

utama dan usaha dominan masyarakat di sektor pertanian khususnya

pertanian tanaman pangan, karena sektor ini mampu membantu memenuhi

keperluan hidup sehari-hari sekaligus memanfaatkan sumberdaya lahan yang

dimiliki.

Pola tanam yang berkembang di suatu wilayah relatif homogen, seperti

di lokasi penelitian padi sawah merupakan komoditas utama. Pola tanam yang

paling banyak dilakukan adalah padi-padi-palawija atau padi-padi-bera di

Kabupaten Cianjur, namun di Kabupaten Batola hanya ditanami padi satu kali

(berumur 8 – 9 bulan). Adapun varietas padi yang biasa ditanam petani di

Kabupaten Cianjur adalah varietas unggul nasional (Ciherang, IR 64, Cigeulis,

dll), sementara di Kabupaten Batola adalah varietas unggul lokal (Siam Unus,

Siam Mutiara, Siam Mayang, Siam Perak, dll).

Cara untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar dampak dan

efektivitas dari SRG terhadap peningkatan pendapatan petani adalah dengan

membandingkan pendapatan petani yang memanfaatkan dan yang tidak

memanfaatkan SRG. Dari fakta di lapang tampak bahwa pemanfaatan SRG

dilakukan secara berkelompok/gabungan kelompok/koperasi dalam upaya

32

efisiensi dan efektivitas terkait dengan volume gabah yang akan disimpan di

SRG sehingga dapat memenuhi syarat minimum volume penyimpanan gabah.

Akan tetapi, pada penelitian ini analisis dilakukan melalui pendekatan

terhadap petani secara individu sebagai anggota dari kelompok/gabungan

kelompok/koperasi. Analisis pendapatan petani tersebut menggunakan

pendekatan perhitungan penerimaan dan biaya usahatani per hektar per

musim tanam. Berdasarkan hasil analisis pendapatan tersebut terlihat bahwa

terjadi peningkatan pendapatan usaha yang diterima petani sesudah

memanfaatkan SRG.

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Analisis pendapatan yang diperoleh petani yang memanfaatkan dan

yang tidak memanfaatkan SRG di Kabupaten Cianjur secara rinci disajikan

pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Pendapatan Petani (per hektar) Dengan dan Tanpa

Memanfaatkan SRG di Kabupaten Cianjur, MH 2012/2013

No. Uraian

Dengan SRG Tanpa SRG (Langsung Jual)

Jumlah

(kg)

Harga

(Rp/kg)

Nilai

(Rp)

Jumlah

(kg)

Harga

(Rp/kg)

Nilai

(Rp)

1. Produksi/ Penyimpanan

5.458 4.100 22.377.800 5.650 2.650 14.972.500

2. Biaya produksi - - 15.650.815 - - 9.282.950

3. Biaya penyimpanan

- Biaya pengeringan 5.458 50 272.900 - - -

- Bunga bank - - 265.055 - - -

- Biaya simpan 5.458 150 818.700 - - -

Jumlah biaya - - 17.007.470 - - 9.282.950

4. Harga saat keluar

gudang

5.403,5* 4.800 25.936.800

5. Keuntungan - - 8.929.330 - - 5.689.550

6. Keuntungan/kg - - 1.636 - - 1.007 Catatan: Bunga bank selama 3 bulan (1,5%) dari 70% nilai barang yang disimpan

Biaya simpan (perawatan, bongkar muat, asuransi, Pusat Registrasi, uji mutu) *Susut dalam penyimpanan 1%

Hasil analisis bagi petani yang memanfaatkan SRG di Kabupaten

Cianjur memberikan gambaran sebagai berikut:

a. Rata-rata biaya produksi pada komoditas padi sawah per hektar pada MH

2012/2013 adalah Rp 17.017.070 yang mencakup biaya input produksi (terdiri

dari: benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa traktor dan biaya lainnya)

33

sebesar Rp 15.650.000. Namun, dengan memanfaatkan SRG ada tambahan biaya

berupa biaya penyimpanan yang terdiri dari: (i) biaya pengeringan Rp 50/kg,

untuk menurunkan kadar air menjadi + 14% atau menjadi Gabah Kering Giling

(GKG) yang mengakibatkan terjadi susut 3,34% pada gabah yang akan disimpan

menjadi 5.458 kg senilai Rp 282.500; (ii) bunga bank selama 3 bulan atau

sebesar 1,5% dari besarnya plafon kredit sebesar 70% dari nilai gabah yang

disimpan yaitu Rp 265.055; dan (iii) biaya simpan (perawatan, bongkar muat,

asuransi, pusat registrasi, dan uji mutu) sebesar Rp 150/kg atau total sebesar

Rp 818.700.

b. Selama kurun waktu 3 bulan di simpan di gudang SRG, terjadi penyusutan

volume gabah yang disimpan (1%) akan tetapi memperoleh kenaikan harga

gabah sehingga menjadi Rp 4.800/kg. Artinya, dengan memanfaatkan SRG

petani mendapatkan selisih harga sebesar Rp 700/kg dibandingkan apabila

melakukan penjualan segera pada saat panen. Keuntungan yang diperoleh petani

setelah memanfaatkan SRG adalah sebesar Rp 8.929.330/ha atau Rp 1.636/kg

GKP. Apabila petani yang sama tidak memanfaatkan SRG, keuntungan yang

diperoleh adalah sebesar Rp 6.726.985/ha, atau sekitar Rp 1.232,5/kg GKP, yang

berarti terdapat selisih keuntungan sebesar Rp 403,5/kg GKP.

Sementara itu, hasil analisis bagi petani di Kabupaten Cianjur yang

tidak memanfaatkan SRG memperlihatkan gambaran sebagai berikut:

a. Fenomena fluktuasi harga komoditas gabah, harga rendah pada

musim panen dan harga tinggi pada musim tanam/paceklik, menyebabkan

petani cenderung menjual gabahnya pada waktu panen kepada tengkulak

dengan harga murah dan masih dalam kondisi basah (GKP) sehingga

mutunya rendah. Pada MH 2012/2013 tingkat produktivitas rata-rata

mencapai 5.650 kg/ha dengan harga Rp 2.650/kg. Pemasaran hasil

dilakukan dalam bentuk GKP dan umumnya di jual di rumah. Gabah dijual

kepada tengkulak, baik yang berasal dari dalam desa maupun dari luar

desa.

b. Rata-rata biaya produksi per hektar pada MH 2012/2013 sebesar Rp

9.282.950, yaitu pengeluaran untuk biaya input produksi (terdiri dari: benih,

pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa traktor dan biaya lainnya). Nilai produksi

atau penerimaan yang diperoleh petani adalah sebesar Rp 14.972.500/ha dengan

tingkat keuntungan sebesar Rp 5.689.550/ha atau Rp 1.007/kg GKP.

34

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa SRG Warungkondang, Kabupaten

Cianjur, efektif meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan harga yang diperoleh

petani peserta berkisar antara Rp 400 hingga Rp 600/kg GKP. Demikian pula, SRG

Warungkondang, Kabupaten Cianjur, efektif menstabilkan atau bahkan

meningkatkan pendapatan petani, dimana hasil analisis menunjukkan kenaikan

keuntungan petani dapat mencapai sekitar Rp 2,2 juta per hektar sawah per musim

jika dibandingkan bila tidak mengikuti SRG.

Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Analisis pendapatan yang diperoleh petani yang memanfaatkan dan

yang tidak memanfaatkan SRG di Kabupaten Batola secara rinci disajikan

pada Tabel 8.

Pola pertanaman padi sawah di Kabupaten Batola dilakukan dengan

frekuensi penanaman dilakukan satu kali per tahun (IP 100). Jenis padi yang

ditanam oleh petani di lokasi penelitian didominasi oleh varietas unggul lokal

(Siam Unus, Siam Mayang, Siam Mutiara, Siam Perak, dll), dengan umur

tanaman berkisar 7 – 9 bulan.

Tabel 8. Analisis Pendapatan Petani (per hektar) Dengan dan Tanpa Memanfaatkan SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan,

Tahun 2012

No. Uraian

Dengan SRG Tanpa SRG (Langsung Jual)

Jumlah

(kg)

Harga

(Rp/kg)

Nilai

(Rp)

Jumlah

(kg)

Harga

(Rp/kg)

Nilai

(Rp)

1. Produksi/ Penyimpanan

3.045 5.625 17.128.125 3.150 4.125 12.993.750

2. Biaya produksi - - 11.561.485 - - 8.770.785

3. Biaya penyimpanan

- Biaya pengeringan 3.045 10 30.450 - - -

-Bunga bank - - 179.850 - - -

- Biaya simpan 3.045 57 173.565 - - -

Jumlah biaya - - 11.945.350 - - 8.770.785

4. Harga saat keluar gudang

3.015 6.750 20.351.250 - - -

5. Keuntungan/ha - - 8.405.900 - - 4.222.965

7. Keuntungan/kg - - 2.788 - - 1.340,6 Catatan: Bunga bank selama 3 bulan (1,5%) dari 70% nilai barang yang disimpan Biaya simpan (perawatan, bongkar muat, asuransi, Pusat Registrasi, uji mutu) Subsidi Pemkab Batola

* susut dalam penyimpanan 1%

Hasil analisis bagi petani di Kabupaten Batola yang memanfaatkan SRG

memberikan gambaran sebagai berikut:

35

a. Rata-rata biaya produksi pada komoditas padi sawah per hektar pada musim

tanam tahun 2012 adalah Rp 11.945.350 yang mencakup biaya input produksi

(terdiri dari: benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa traktor dan biaya

lainnya) sebesar Rp 15.561.485. Namun, penyelenggaraan SRG di Kabupaten

Batola sejak tahun 2010 s/d 2013 disubsidi oleh Pemkab Batola yang diantaranya

adalah subsidi terhadap biaya penyimpanan sebesar Rp 57/kg. Biaya lainnya

yang harus dikeluarkan oleh petani adalah: (i) biaya pengeringan Rp 10/kg,

untuk menurunkan kadar air menjadi + 14 % atau menjadi Gabah Kering Giling

(GKG) yang mengakibatkan terjadi susut 3,34% pada gabah yang akan disimpan

menjadi 3.015 kg senilai Rp 30.450; (ii) bunga bank selama 3 bulan atau sebesar

1,5% dari besarnya plafon kredit sebesar 70% dari nilai gabah yang disimpan

yaitu Rp 179.850; dan (iii) biaya simpan (perawatan, bongkar muat, asuransi,

pusat registrasi, dan uji mutu) Rp 57/kg atau sebesar Rp 173.565.

b. Selama kurun waktu 3 bulan di simpan di gudang SRG, terjadi penyusutan

volume gabah yang disimpan (1%) dan memperoleh kenaikan harga gabah

menjadi Rp 6.750/kg. Artinya, dengan memanfaatkan SRG mendapatkan selisih

harga sebesar Rp 2.625/kg dibandingkan dengan apabila dilakukan penjualan

segera pada saat panen. Hasil analisis pendapatan yang diperoleh petani setelah

memanfaatkan SRG sebesar Rp 8.405.900/ha atau memperoleh keuntungan Rp

2.788/kg

Di sisi lain, hasil analisis bagi petani yang tidak memanfaatkan SRG

memberikan gambaran sebagai berikut:

a. Di Kabupaten Batola terjadi pula fenomena fluktuasi harga komoditas

gabah, harga rendah pada musim panen dan harga tinggi pada musim

tanam/paceklik, menyebabkan petani cenderung menjual gabahnya pada waktu

panen kepada tengkulak dengan harga murah dan masih dalam kondisi basah

(GKP) sehingga mutunya rendah. Pada tahun 2012 tingkat produktivitas rata-rata

mencapai 3.150 kg/ha dengan harga Rp 125/kg. Pemasaran hasil dilakukan

dalam bentuk GKP dan umumnya di jual di rumah. Gabah dijual kepada

tengkulak/penggilingan beras, baik yang berasal dari dalam desa maupun dari

luar desa.

b. Rata-rata biaya produksi per hektar pada tahun 2012 sebesar Rp

8.770.785 yaitu pengeluaran untuk biaya input produksi (terdiri dari: benih,

pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa traktor dan biaya lainnya). Nilai produksi

atau penerimaan yang diperoleh petani adalah sebesar Rp 12.993.750/ha, dan

36

tingkat keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 4.222.965/ha atau tingkat

keuntungan/kg adalah sebesar Rp 1.340,6.

Dari uraian tersebut diatas tampak bahwa dengan adanya peningkatan

harga jual yang diterima petani yang telah memanfaatkan SRG, akan

berdampak pada peningkatan pendapatan usaha yang diterimanya. Oleh

karena itu, SRG perlu dilanjutkan dan dilestarikan dengan memperbesar

kapasitas gudang, drier dan infrastruktur lainnya serta melalui pemanfaatan

lumbung-lumbung yang ada di masyarakat dan dikoordinasikan melalui satu

manajemen, karena sangat dibutuhkan oleh petani-petani lainnya yang juga

mengalami keterbatasan modal saat menjalankan usahanya. Sedangkan,

adanya perubahan pada tingkat pendapatan usahatani padi merupakan salah

satu tujuan yang ingin dicapai, karena selain dapat mengembangkan usaha

petani, kesejahteraan petani pun akan turut meningkat seiring dengan

meningkatnya jumlah pendapatan yang diterima petani setiap musimnya.

Tampak bahwa pemanfaatan SRG di Kabupaten Cianjur dalam tunda jual

selama 3 bulan setelah panen, memberikan kumulatif tambahan pendapatan

petani sebesar Rp 645,5/kg, sedangkan di Kabupaten Batola sebesar Rp

1.444,7/kg.

Dengan demikian, SRG yang disediakan pemerintah untuk membantu petani

dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan pendapatan memiliki beberapa

manfaat:

1. Manfaat yang dirasakan oleh petani dengan adanya SRG diantaranya adalah

terbuka peluang untuk:

a. Mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan

hasil produksinya/komoditas di gudang terlebih dahulu saat panen

raya dimana harga umumnya rendah kemudian dijual disaat harga

tinggi.

b. Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah, karena test uji mutu

dilakukan oleh LPK.

c. Mendapat pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada

musim tanam berikutnya dengan jaminan RG.

37

d. Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga

meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.

2. Manfaat RG bagi pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan, dan eksportir)

memberi peluang untuk:

a. Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas

yang diperdagangkan.

b. Mendapatkan supplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat

diketahuinya secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan dalam

gudang.

c. Mendapatkan pinjaman bergulir (revolving loan) dari bank untuk

modal kerja. Dengan jumlah modal kerja yang sama, akan dapat

diperoleh omzet perdagangan yang lebih besar dengan cara

meminjam dari bank atas jaminan RG.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya mengimplementasikan

SRG di lapangan diperlukan komitmen yang kuat dari setiap unsur kelembagaan

SRG serta dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

3.3. Perkembangan dan Kendala penerapan SRG dalam Stabilitas Pendapatan Petani

3.3.1. Perkembangan SRG di Indonesia

Perkembangan pelaksanaan SRG pada masa-masa awal terbilang

sangat lambat. Sebagaimana dilaporkan oleh Suhendro (2008), bahwa sejak

UU SRG diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebuah alternatif

pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata penetrasinya masih

terbilang rendah. Setidaknya hal ini dapat dilihat berdasarkan proyek

percontohan sistem resi gudang di empat daerah, yaitu di Indramayu,

Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan Gowa untuk komoditas

jagung. Dari proyek tersebut, hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai

surat berharga (resi) gudang yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai

kurang lebih Rp 1 miliar.

Namun dengan seiring waktu, lambat laun SRG mulai banyak

diimplementasikan oleh berbagai pihak walaupun dalam skala percontohan

38

yang terbatas. Dari Laporan Tahunan Bappebti (2011a), disebutkan bahwa

sejak diundangkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

Gudang (SRG) dan diimplementasikan tahun 2008 pemanfaatan SRG sampai

dengan tahun 2010 telah dilakukan di 10 kabupaten, meliputi Banyumas,

Karanganyar, Jombang, Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang,

Gowa, dan Barito Kuala. Hasil dari percontohan tersebut adalah telah

diterbitkannya sebanyak 86 Resi Gudang (RG) dengan total volume komoditas

3.022,88 ton (terdiri dari 2.896,63 ton gabah dan 126,25 ton jagung) senilai

Rp 10,66 milyar.

Sumber pembiayaan SRG berasal dari Lembaga Keuangan Bank seperti

BRI, Bank Jabar (BJB), Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kalsel, dan Lembaga

Keuangan Non-Bank seperti BPRS, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Lembaga Pengelola Dana

Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM. Total nilai pembiayaan yang telah

diberikan sejak mulai diimplementasikannya SRG pada tahun 2008 hingga

akhir tahun 2010 tercatat sebesar Rp 4,6 milyar atau rata-rata 70% dari nilai

Resi Gudang yang diagunkan.

Laporan Bappebti (2011a) juga menunjukkan bahwa selama tahun

2010 implementasi SRG terus mengalami peningkatan. Hal tersebut

ditunjukkan dengan penerbitan RG yang mencapai 57 RG untuk komoditas

gabah di enam kabupaten (Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang

dan Barito Kuala) dengan volume 2.299,94 ton dengan total nilai Rp 8,7

milyar. Pemanfaatan RG untuk agunan pembiayaan sebanyak 36 RG dengan

nilai Rp 4,2 milyar.

Pada tahun 2011, perkembangan jumlah RG meningkat secara sangat

signifikan. Data Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (2013a) mencatat bahwa

pada tahun 2011 terbit sebanyak 271 RG, atau peningkatan sebesar 375%

dari jumlah RG yang diterbitkan tahun sebelumnya, dengan volume mencapai

8.895,62 ton dan total nilai Rp 40,07 milyar (Tabel 9). Pemanfaatan RG

untuk agunan pembiayaan sebanyak 218 RG dengan nilai Rp 24,05 milyar

(Tabel 10).

39

Tabel 9. Akumulasi Jumlah RG, Volume dan Nilai Barang SRG Tahun 2008-2013

Tahun

Penerbitan

Resi Gudang Komoditas

Jumlah %*) Volume

(Ton) %*)

Nilai Barang

(Rp) %*)

2008 19 - 508,83 - 1.431.616.200 -

2009 13 -32 214,11 -58 552.962.240 -61

2010 57 338 2.299,94 974 8.678.733.500 1469

2011 271 375 8.895.62 287 40.067.723.608 362

2012 379 40 18.144,16 104 93.183.187.979 133

2013**) 222 -41 9.969.28 -45 48.677.836.100 -48

Total 961 40.031,94 192,592.059.627 *) Persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya **) Sampai dengan 22 Agustus 2013 Sumber: Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (2013a)

Tabel 10. Akumulasi Pembiayaan SRG Tahun 2008-2013

Tahun Jumlah

RG %*)

Nilai

(Rp) %*) Lembaga Keuangan

2008 6 - 313.900.000 - BPRS Bina Amanah, BRI,

Bank Jatim

2009 5 83 136.800.000 44 BRI

2010 35 600 4.216.023.850 2.982 BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank kalsel, PKBL, KBI, LPDB

2011 218 523 24.049.719.530 470 LPDB, Bank Jatim, Bank BJB,

Bank kalsel, PKBL, KBI, BRI

2012 332 52 58.504.563.633 143 BRI, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL, KBI, Bank Jateng

2013**) 132 -60 22.512.311.000 -62 BRI, Bank jateng, Bank Jatim, Bank BJB

Total 728 109.733.318.013 *) Persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya **) Sampai dengan 22 Agustus 2013

Sumber: Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (2013a)

Pada tahun 2012 transaksi RG masih menunjukkan pertumbuhan yang

signifikan. Dibandingkan dengan total penerbitan RG pada tahun 2011, pada

tahun 2012 jumlah penerbitan RG meningkat sekitar 40% sehingga menjadi

379 RG dengan volume mencapai 18.144,16 ton dan nilai Rp 93,18 milyar.

Pada tahun 2012 pemanfaatan RG untuk agunan pembiayaan sebanyak 332

RG dengan nilai Rp 58,50 milyar.

40

Data dari Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (2013a) menunjukkan

bahwa jumlah RG yang diterbitkan pada tahun 2013 hingga tanggal 22

Agustus 2013 baru mencapai 222 RG dengan volume sebesar 9.969,28 ton

dan nilai Rp 48,68 milyar, dimana jumlah RG yang diagunkan mencapai 132

RG senilai Rp 22,51 milyar. Dengan demikian, sejak tahun 2008 hingga

tanggal 22 Agustus 2013 secara kumulatif jumlah RG yang telah diterbitkan

mencapai 961 RG dengan total volume komoditas sebanyak 40.031,94 ton,

yang terdiri dari 34.353,16 ton gabah; 3.757,20 ton beras; 1.574,20 ton

jagung; 20,39 ton kopi; dan 327 ton rumput laut dengan nilai keseluruhan

mencapai Rp 192,59 milyar. Dari sejumlah itu, total RG yang diagunkan

adalah sebanyak 728 RG senilai Rp 109,73 milyar.

Penerbitan RG ini dilakukan di 39 kabupaten/kota yang meliputi Bener

Meriah, Indramayu, Subang, Cianjur, Pekalongan, Karanganyar, Bantul,

Demak, Jombang, Jepara, Banyumas, Kudus, Madiun, Mojokerto, Sragen,

Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung,

Sampang, Barito Kuala, Lombok Timur, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Gowa,

Sumbawa, Grobogan, Sumedang, Ciamis, Tangerang, Lombok Barat, Lebak,

Tuban, Pasaman Barat, Deli Serdang dan Kota Makassar.

Terkait dengan penyelenggaraan SRG ini, berdasarkan data Biro Pusat

Fisik dan Jasa Bappebti (2013b) gudang yang telah melakukan SRG sebanyak

59 unit yang terdiri dari gudang pemerintah sebanyak 32 unit dan gudang

non-pemerintah sebanyak 27 unit. Pengelolaan ke-59 gudang tersebut

dilakukan oleh 7 lembaga, baik swasta, BUMN, maupun koperasi, yaitu:

Petindo Daya Mandiri (3 gudang), Koptan Bidara Tani (1 gudang), PT Pertani

(44 gudang), PT Bhanda Ghara Reksa (7 gudang), Sucofindo (2 gudang),

Koperasi Selaras (1 gudang), dan Koperasi Niaga Mukti (1 gudang). Secara

rinci pengelola gudang beserta jumlah dan status gudang serta komoditas

yang dikelolanya disajikan pada Tabel 11.

41

Tabel 11. Pengelola SRG, Jumlah dan Status Gudang, serta Komoditas yang Dikelola

No. Nama Pengelola

Gudang

Jumlah Gudang

Komoditas Pemerintah

Non-

Pemerintah Total

1. Petindo Daya Mandiri - 3 3 Gabah, jagung

2. Koptan Bidara Tani - 1 1 Gabah

3. PT Pertani 27 17 44 Gabah, jagung,

beras, rumput laut

4. PT Bhanda Ghara Reksa 4 3 7 Gabah, jagung, kopi

5. Sucofindo - 2 2 Kopi

6. Koperasi Selaras - 1 1 Gabah, jagung

7. Koperasi Niaga Mukti 1 1 Gabah

Total 32 27 59 Sumber: Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti (2013b)

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan transaksi RG

(Bappebti, 2011a) antara lain adalah semakin meluasnya daerah yang

memanfaatkan SRG, khususnya di beberapa gudang SRG yang dibangun

melalui Dana Stimulus Fiskal 2009, mulai diterapkannya Subsidi Resi Gudang,

serta semakin meningkatnya pemahaman petani, Kelompok Tani (Poktan),

Gapoktan, Koperasi/UKM dan pelaku usaha lainnya. Peran serta dari kalangan

perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi faktor yang membantu

perkembangan yang positif ini, di mana mereka turut terlibat dalam

memberikan pembiayaan kepada petani melalui Skema Subsidi Resi Gudang

(S-SRG) serta kemudahan prosedur dalam melakukan permohonan

pembiayaan melalui S-SRG. Dari sisi kelembagaan, implementasi SRG juga

menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sebagai gambaran,

sepanjang tahun 2010 telah diterbitkan 13 persetujuan gudang untuk SRG

dan 2 Lembaga Uji Mutu komoditas. Diharapkan implementasi SRG dapat

berkembang lebih pesat lagi di daerah di mana lokasi gudang tersebut

berada.

Walaupun trend perkembangan SRG cukup positif yaitu tercermin dari

peningkatan volume dan nilai RG, namun dibandingkan dengan jumlah total

komoditas pertanian yang ada serta keikutsertaan petani/stakeholder lain

maka SRG terbilang masih minim. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 produksi

gabah nasional mencapai 66,41 juta ton GKG. Sementara pada tahun tersebut

42

SRG hanya mampu menyerap 2.299 ton atau 0,003 persen dari total

produksi. Nampaknya masih ada beberapa kendala yang dihadapi SRG

sehingga dalam implementasinya belum dapat optimal.

3.3.2. Kendala Penerapan SRG

Dalam penerapannya di lapangan SRG mengalami berbagai macam

kendala dan hambatan, baik yang menyangkut aspek sosial, teknis, ekonomi,

kelembagaan dan sumberdaya manusia, maupun kebijakan.

Ariyani (2008) mengungkapkan bahwa implementasi resi gudang masih

menemukan banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut antara lain

terbatasnya jumlah gudang penyimpan hasil pertanian dan dan sikap petani

yang tidak sabar dengan sistem tunda jual produk yang diagunkan tersebut.

Faktor yang dianggap crucial menjadi penyebab lambatnya implementasi SRG

adalah masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG terutama di daerah-

daerah sentra penghasil komoditas pertanian.

BRI (2009) telah mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat

menghambat implementasi SRG, diantaranya: (1) biaya yang harus

dikeluarkan oleh pemilik komoditas relatif lebih besar dibanding skema CMA,

mengingat banyaknya lembaga yang terlibat pada SRG; (2) kuantitas

komoditas petani relatif kecil sehingga apabila di RG-kan tidak sebanding

dengan biaya yang harus dikeluarkan; (3) belum adanya pihak yang berfungsi

sebagai off taker; dan (4) kuantitas, independensi dan profesionalisme

Lembaga Penilai Kesesuaian perlu ditingkatkan. Peran sektor perbankan juga

masih belum dapat optimal.

Hasil studi Riana (2010) mengungkapkan bahwa sektor perbankan

sebagai komponen pendukung SRG belum banyak yang menggunakan resi

gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa

masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya

yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung,

pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor

perbankan untuk menggunakan SRG dan kurangnya pemahaman mengenai

arti penting dan manfaat resi gudang.

43

Sementara menurut Sadaristuwati (2008), sebagai instrumen yang

relatif baru, keberadaan SRG masih menghadapi sejumlah permasalahan,

diantaranya: (1) Minimnya sarana dan prasarana, (2) Kualitas barang masih

rendah (mutu/keseragaman), (3) Beban biaya, (4) Kurangnya tingkat

kepercayaan dari lembaga keuangan atau bank, (5) Tingkat suku bunga yang

masih terlalu tinggi serta (6) Hubungan antar lembaga yang kurang sinergis.

Sebagai pihak yang mendapat perhatian khusus dalam SRG,

implementasinya di tingkat petani/klomtan/gapoktan juga mengalami banyak

kendala baik yang menyangkut kapasitas sumberdaya, kelembagaan, sarana

prasarana, sosial ekonomi dan budaya. Menurut Direktorat Pembiayaan

(2011), berdasarkan pemantauan pelaksanaan SRG di beberapa daerah

menunjukkan bahwa beberapa permasalahan tersebut disebabkan oleh

beberapa hal, diantaranya:

a. Rata-rata kepemilikan lahan sempit sehingga kesulitan dalam

mengkonsolidasikan hasilnya;

b. Lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani/Gapoktan);

c. Terbatasnya pemahaman SRG baik oleh petani maupun petugas

pendamping di tingkat lapangan;

d. Beban biaya yang ditimbulkan dalam SRG seperti biaya angkutan,

sewa gudang/penyimpanan, asuransi dan lain-lain dirasakan cukup

berat.

e. Petani setelah panen membutuhkan uang segera untuk biaya usaha

berikutnya;

f. Hasil produksi yang dihasilkan belum tentu memenuhi kualitas yang

dapat digudangkan.

g. Hasil panen belum bisa dikonsolidasi di tingkat kelompok

tani/gapoktan karena lemahnya kelembagaan petani;

h. Terbatasnya sosialisasi S-SRG baik dari Dinas Teknis terkait dan

Bank kepada petani;

i. Lemahnya pendampingan petani untuk mengakses ke lembaga

pembiayaan.

44

Menurut Pasar (2011), implementasi SRG di daerah masih menghadapi

sejumlah masalah operasional. Permasalahan tersebut diantaranya: (a)

Gudang SRG belum tersedia di seluruh daerah potensial karena biaya

investasi gudang yang mahal, (b) Biaya operasional pengelolaan yang

ditanggung oleh Pengelola Gudang (PG) tinggi, (c) Partisipasi dalam SRG

masih rendah karena manfaatnya belum dipahami oleh seluruh pelaku usaha,

(d) Pasca panen komoditas yang dilakukan oleh pelaku usaha umumnya

belum sesuai standar SNI, (e) Pada tahap awal umumnya petani belum

bersedia membayar biaya penyimpanan barang kepada Pengelola Gudang

(PG), (f) LPK/Petugas uji mutu barang belum tersedia di seluruh daerah, (g)

Sistem Informasi Resi Gudang (Is-Ware) belum handal, (h) Sistem Informasi

Harga dan Pasar belum tersedia untuk seluruh varian komoditas, (i)

Pembiayaan di Lembaga Keuangan masih relatif lama (lebih dari 3 hari) dan

(j) Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi kurang sosialisasi dan permodalan

untuk melaksanakan pengadaan komoditas (Standarisasi Produk).

Sementara Ashari (2011), mengemukakan bahwa permasalahan SRG

tidak hanya di tataran operasional tetapi juga memasuki ranah kebijakan.

Tanpa disadari terkadang kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dapat

menjadi kendala bagi tumbuh dan berkembangnya SRG. Kebijakan penetapan

harga dasar oleh pemerintah, misalnya, menyebabkan harga antara panen

dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah

negara. Jika harga cukup stabil tentu tidak akan menarik untuk dilakukan SRG

karena tidak akan memperoleh margin, bahkan akan merugi karena harus

mengeluarkan biaya yang cukup besar. Disamping itu, kebijakan di bidang

moneter menyebabkan tingkat suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi

sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak

karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi dengan adanya kenaikan

harga komoditas yang disimpan dengan skim SRG.

Dari pengamatan di kedua lokasi penelitian (SRG Warungkondang,

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan SRG Batola, Provinsi Kalimantan

Selatan) dapat diinventarisasi sejumlah masalah, kendala, maupun hambatan

45

yang dihadapi dalam implementasi dan pengembangan SRG di lokasi

tersebut, yaitu sbb.:

(1) Masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG terutama di daerah-daerah

sentra penghasil komoditas pertanian.

Sosialisasi mengenai SRG yang dilakukan pada umumnya lebih melibatkan

pejabat-pejabat di daerah saja, namun kurang melibatkan petani sebagai

sasaran dari SRG. Demikian pula, sosialisasi yang dilakukan cenderung

pada penjelasan mengenai Undang-undang tentang SRG dengan

menggunakan bahasa hukum, sehingga informasi yang diterima menjadi

terkesan rumit dan sulit untuk dipahami oleh petani. Padahal yang perlu

ditekankan disini terkait SRG, adalah manfaatnya bagi petani untuk bisa

mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang selama ini selalu

dirugikan oleh turunnya harga gabah pada saat panen raya. Informasi

tentang SRG ini justru banyak diperoleh petani secara informal, yakni

dengan melihat petani lain yang sudah merasakan manfaat dari SRG dan

berhasil meningkatkan pendapatannya melalui SRG.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pengelola gudang SRG

Warungkondang yang secara aktif melakukan sosialisasi sesuai irama

kerja petani, bahkan hingga mendatangi petani di rumahnya, dengan

menggunakan kata-kata yang sederhana dan dengan menekankan

keuntungan SRG bagi petani, nyata efektif bagi berhasilnya sosialisasi

SRG di daerah ini.

(2) Sikap petani yang tidak sabar dengan sistem tunda jual produk yang diagunkan

tersebut.

Kebanyakan petani masih berpikir sederhana dan berorientasi pada

kebutuhan sekarang; belum berorientasi masa mendatang. Demikian pula

pada umumnya petani masih menganggap bahwa prosedur SRG dan

kredit ke bank sulit dan berbelit-belit. Pola pikir seperti ini menghalangi

petani untuk mengadopsi SRG, terlebih terkadang para petani juga

terjebak pada sistem permainan tengkulak yang sudah menjadi hal yang

umum terjadi di masyarakat pedesaan. Karena itulah, meskipun harga

gabah pada saat panen raya cenderung turun dikarenakan stok yang

46

melimpah, petani tetap menjual gabahnya. Belum ada kesadaran untuk

mencoba mencari keuntungan dengan melakukan tunda jual atau

menunda penjualan gabah sampai harga gabah naik sesudah panen raya.

(3) Terbatasnya jumlah gudang penyimpan hasil pertanian.

Seperti kasus di SRG Warungkondang, kapasitas gudang yang dimiliki relatif

sangat kecil dibandingkan dengan potensi produksi padi di daerah tersebut,

sehingga banyak gabah petani yang tidak bisa tertampung di gudang. Oleh

karena itu, perlu dibangun gudang-gudang baru di sentra-sentra produksi

sehingga dapat menampung lebih banyak lagi gabah produksi petani, sehingga

tujuan SRG untuk stabilisasi harga akan lebih tercapai. Sebagai alternatif solusi

yang ditawarkan adalah memanfaatkan gudang-gudang kecil milik Pemda

ataupun swasta yang memenuhi persyaratan gudang sesuai SNI untuk

dimanfaatkan dalam SRG. Dengan banyaknya gudang dan berlokasi di sentra-

sentra produksi ini juga akan menekan biaya transportasi.

(4) Fasilitas/sarana dan prasarana pendukung gudang yang kurang memadai.

Seperti kasus di SRG Warungkondang, unit pengering gabah yang dimiliki

seringkali tidak mampu menampung gabah yang akan dikeringkan untuk

kemudian disimpan di gudang. Unit pengering gabah ini terutama sangat krusial

di musim hujan, dimana petani tidak bisa mengeringkan gabahnya secara

manual dengan bantuan sinar matahari. Sebaliknya, unit pengering gabah tidak

diperlukan di SRG Batola karena musim panen padi di daerah ini (yang hanya

sekali dalam setahun) biasanya terjadi pada musim kemarau.

Fasilitas lain yang juga kurang adalah alat transportasi/angkutan yang sangat

diperlukan untuk mengangkut gabah petani dari sawah ke gudang, ataupun

mengangkut gabah petani yang selesai masa simpannya di gudang ke

penggilingan padi atau ke tempat petani.

Fasilitas penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) juga merupakan salah

satu fasilitas penting yang selayaknya ada melengkapi fasilitas gudang. Dengan

adanya RMU, petani yang akan menjual gabahnya bisa langsung menggiling

gabahnya menjadi beras dan tidak perlu repot lagi membawa gabah ke

penggilingan padi yang seringkali terletak jauh dari gudang. Dengan demikian,

adanya RMU yang melengkapi fasilitas gudang akan sangat membantu

meringankan biaya transportasi yang dikeluarkan petani.

(5) Lokasi gudang yang jauh dari lokasi sentra produksi.

47

Seperti kasus SRG Batola, walaupun lokasinya sudah dipandang strategis,

namun dalam kenyataannya lokasi gudang tersebut jauh dari sentra-sentra

produksi padi. Terlebih, untuk beberapa lokasi, untuk sampai ke lokasi gudang

haarus menggunakan fasilitas transportasi sungai karena banyaknya sungai di

Batola dan masih kurang memadainya fasilitas transportasi darat. Hal ini

menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan petani yang

dirasakan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari SRG.

Terlebih, gudang SRG tersebut tidak difasilitasi dengan RMU.

(6) Kecilnya volume gabah yang disimpan per petani/kelompok tani/Gapoktan/

koperasi di gudang.

Kecilnya volume gabah yang disimpan per petani/kelompok tani/Gapoktan/

koperasi di gudang menyebabkan kapasitas maksimal gudang tidak bisa

tercapai. Hal tersebut disebabkan karena penyimpanan gabah milik masing-

masing petani/kelompok tani/Gapoktan/koperasi dilakukan secara terpisah

antara satu dengan lainnya dengan tujuan supaya gabah yang disimpan di

gudang tersebut tidak tercampur satu sama lain dan memudahkan dalam proses

pengambilannya nanti ketika masa simpannya sudah habis. Akan tetapi,

kecilnya volume gabah yang disimpan untuk masing-masing peserta SRG

tersebut menyebabkan gabah hanya bisa disimpan dalam beberapa tumpukan

saja dari jumlah tumpukan maksimumnya, sehingga kapasitas maksimum

gudang tidak bisa terpenuhi.

(7) Kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan

stakeholder lainnya.

Kurangnya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan

stakeholder lainnya menyebabkan timbulnya kesan seolah-olah SRG hanya milik

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan kurangnya sense of belonging dari

stakeholder lainnya. Untuk keberhasilan SRG, diperlukan diperlukan kerja sama

yang sinergis dari stakeholder-stakeholder terkait, yaitu Bappebti, pemerintah

daerah serta dinas-dinas setempat, pengelola gudang, Lembaga Penilaian

Kesesuaian, Pusat Registrasi, asuransi, lembaga keuangan baik bank maupun

non-bank, para pelaku usaha baik itu petani/kelompok tani/Gapoktan, koperasi,

pedagang, serta prosesor/pabrikan, maupun eksportir.

(8) Tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku

usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan

kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat

48

melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di

gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi

Gudang.

(9) Pelimpahan SRG dari pendamping ke lembaga yang siap menjalankan

SRG, dalam beberapa kasus seperti di Cianjur dan Batola bentuknya

adalah Koperasi, memerlukan persiapan yang cukup matang.

Meskipun dalam beberapa kasus koperasi tinggal melanjutkan sistem

yang sudah ada dan ada pendampingan dalam bentuk konsultasi dengan

pihak ketiga, seperti dengan PT Pertani dalam kasus kabupaten Cianjur,

maupun dengan PT BGR untuk kasus Kabupaten Barito Kuala, namun

diperlukan persiapan terutama sumberdaya manusia yang akan

menangani SRG ini.

49

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Sebagai sebuah skim yang relatif baru, SRG akan dapat berjalan efektif

apabila masing-masing stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan

memegang komitmen sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang

tentang SRG dan peraturan turunannya. Kunci keberhasilan SRG adalah

terletak pada dukungan pemerintah daerah dalam hal ini seperti gubernur

atau bupati/walikota dan dinas terkait di bawahnya, karena akan terkait

dengan pembinaan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika SRG

di-setting sebagai alternatif pembiayaan komoditas pertanian, maka lembaga

yang sangat penting perannya adalah perbankan atau lembaga keuangan

lainnya. Sektor keuangan merupakan “engine” untuk menghidupkan dan

menggerakkan SRG. Peran lembaga keuangan diharapkan dapat meningkat

signifikan setelah dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana

dicantumkan dalam UU tentang SRG (UU No 9/2011).

Titik lemah yang masih terlihat nyata dalam implementasi SRG adalah

kurangnya sosialisasi kepada stakeholder, terutama kepada petani/klomtan.

Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih terbatas di tingkat elit (pejabat

Dinas Pertanian di propinsi/kabupaten). Selain kurangnya sosialisasi, masih

terdapat berbagai kendala lain dalam implementasi SRG, baik yang

menyangkut aspek teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan dan sumberdaya

manusia maupun kebijakan yang juga sangat mempengaruhi kinerja SRG di

lapangan.

4.2. Implikasi Kebijakan

Sosialisasi SRG perlu dilakukan secara lebih intensif dengan lebih

memfokuskan target sosialisasi kepada petani/kelompok tani/Gapoktan.

Supaya lebih efektif, sosialisasi juga perlu menggunakan bahasa yang lebih

mudah dimengerti oleh petani. Selain sosialisasi, hal lain yang perlu dilakukan

adalah upaya menarik minat petani untuk bergabung dalam SRG. Faktor

50

kunci ketertarikan petani adalah adanya kejelasan pasar dan dukungan

pendanaan sehingga tidak ada keraguan petani dalam melaksanakan SRG.

Terkait dengan pemasaran ini, SRG harus disinergikan dengan kegiatan Bursa

Berjangka Komoditas dan Pasar Lelang sebagai tiga pilar penopang

perdagangan komoditas.

Beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan untuk mendukung

efektifnya SRG di sektor pertanian, diantaranya: (a) sarana dan prasarana

yang memadai harus dimiliki oleh petani atau kelompok tani agar kualitas

produk yang akan disimpan bisa sesuai dengan standar yang ditentukan; (b)

jaringan pasar dan jaringan informasi harga harus segera dibuat; (c)

pelaksanaan secara konsisten kebijakan dalam pembiayaan pertanian,

diantaranya subsidi bunga bank (skema SRG); (d) sarana pergudangan yang

memadai; dan (e) resi gudang sebagai agunan kredit bagi petani/UKM perlu

dibarengi upaya penguatan kelembagaan usahatani/UKM.

Upaya-upaya tersebut juga harus disinergikan dengan pengembangan

produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang harus lebih prima. Diperlukan

perencanaan yang komprehensif mulai dari pembibitan, pemeliharaan, panen,

hingga pasca panen, sehingga diperoleh mutu terbaik, harga terbaik, dan

penghasilan terbaik bagi petani. Perlu diwacanakan ke depan, bahwa SRG

tidak dibatasi pada kegiatan tunda jual semata, tetapi dapat juga diarahkan

dalam kerangka untuk menaikkan nilai tambah produk (konversi gabah ke

beras) hingga aspek pemasarannya.

Agar keberadaan SRG dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas,

maka secara khusus Kementerian Pertanian perlu melakukan modifikasi atau

penyederhanaan prosedur SRG yang disesuaikan dengan kondisi sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan tetap memegang spirit

SRG, implementasinya di masyarakat dapat dilakukan dengan lebih

sederhana. Jika SRG difungsikan sebagai instrumen kebijakan dalam rangka

pemberdayaan petani, maka pola kerja sama dengan perusahaan melalui

PKBL/CSR bisa dikembangkan lebih baik lagi di masa mendatang.

51

52

DAFTAR PUSTAKA

Ariyani, RR. 2008. Sistem Resi Gudang akan Diberlakukan Nasional. http://www.tempo-interaktif.com/hg/ekbis/2008/04/16/brk,20080416-

121425,id.html [30/03/09]

Antara. 2011. DPR: Resi Gudang Perkuat Posisi Tawar Petani. http://id.berita. yahoo.com/dpr-resi-gudang-perkuat-posisi-tawar-petani-000815023.html (16/12/11)

Ashari. 2007. Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian.

Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 29 (4): 7-8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Ashari. 2011. Prospek dan Kendala Sistem Resi Gudang untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. Forum Agro Ekonomi Vol.

29 (2): 129-143. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BRI. 2011. Penjaminan Resi Gudang ke Bank Sebagai Alternatif Pembiayaan.

Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem

Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7

Desember 2011. Jakarta.

BRI. 2008. Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan dan Hambatan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan Melalui Sistem Resi Gudang.

Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008.

Bappepti. 2011b. Sistem Resi Gudang sebagai Instrumen Pembiayaan. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem

Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7 Desember 2011. Jakarta.

Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappepti. 2013a. Rekapitulasi Resi Gudang

Tahunan. Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappepti. 2013b. Rekapitulasi Resi Gudang 2008

s.d. 2013.

Pasar. 2011. Implementasi Pelaksanaan Pasar Lelang dalam Mendukung Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Makalah disampaikan pada

Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7 Desember 2011. Jakarta.

53

Kurniawan, D. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem

Resi Gudang oleh Petani di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi

dan Manajemen, IPB. Bogor.

Muhi, H. A. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011. http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/

FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA2.pdf (19/12/11)

Pusat Pembiayaan. 2006. Pedoman Umum Sistem Tunda Jual Komoditas Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.

Sadarestuwati. 2008. Pentingnya Sistem Resi Gudang bagi Petani. Makalah

disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang.

Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008. Teken, I.B dan A.K. Hamid, 1982. Tataniaga Pertanian, Institut Pertanian

Bogor (IPB), Bogor

Yudho, U. 2008. Sistem Resi Gudang sebagai Lindung Nilai: Studi pada PT Petindo Daya Mandiri. Thesis. Program Studi Magister Manajemen.

Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Wikipedia. 2009. Resi Gudang.

http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang[30/3/09]

54

Lampiran 1:

Bagan Alir/Prosedur Operasi Standar di Pengelola Gudang

Sistem Resi Gudang

Permohonan

Simpan Barang

Ruang

Tersedia ?

Mutu Barang

Sesuai

Asumsi Barang

Pembongkaran

Penimbangan &

Penumpukan

Barang

Pengalihan Resi

Gudang

Penerbitan Resi

Gudang

Penjaminan Resi

Gudang

Perubahan

Pembebanan

Hak Jaminan

Penyimpanan &

Perawatan

Barang

Penyelesaian

Transaksi

Penghapusan

Pembebanan

Hak Jaminan

Penjualan Objek

Hak Jaminan

RG

Dijaminkan ?

Stop

Tidak Tidak

ya

Cidera Janji ?

Ya

Tidak

TidakYa

Ya

Tidak