Kajian otsus papua

  • View
    7.763

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kajian otsus papua

  • 1. EVALUASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUSPAPUA DAN PAPUA BARAT

2. Latar Belakang Harapan dengan terbitnya UU No 21 Tahun2001 Tentang Otonomi Khusus untukmenjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agarPemerintah lebih memperhatikanpembangunan Papua sehingga masyarakatPapua menjadi lebih sejahtera setelah 10 tahun keberlangsungan otonomikhusus di tanah Papua ternyata belum dapatdikatakan berhasil, bila diukur dari 4 (empat)bidang pokok yang menjadi sasaran OtonomiKhusus seperti, pendidikan, kesehatan,pemberdayaan ekonomi rakyat danpembangunan infrastruktur Pasal 78 UU No. 21 menyatakan PelaksanaanUndang-undang ini dievaluasi setiap tahunnyadimulai akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku 3. 1. Mengetahui apa saja masalah-masalah pada level kebijakan yang perlu mendapat perhatian, sebagai bahan pertimbangan perbaikan ke depan;2. Mengetahuibagaimanaimplementasi kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat terkait pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kewenangan-kewenangan khusus, lembaga khusus dan kekhususan lainnya?3. Mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, khususnyaterkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kewenangan khusus.4. Mengembangkan strategi perbaikan atas upaya-upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat 4. Metode: kualitatif eksploratif menggali sebanyak/ sedalam mungkin informasi yg dapat menjawab masalah penelitian.METODOLOGITeknik pengumpulan data: focusTeknik analisis:group discussion, indepthdeskriptif dengan interview & data sekunder.pendekatan kualitatif 5. KERANGKA PIKIR KAJIANKEBIJAKAN OTONOMI KHUSUSPAPUA & PAPUA BARATKEUANGAN DAN PENGELOLAANNYA DEWAN PERWAKILANRAKYAT PAPUA (DPRP)& DPRPB MAJELIS PERWAKILAN LEMBAGA KHUSUS PAPUA (MRP) & MRPB STRATEGI PERBAIKANIDENTIFIKASI PENYELENGGARAANMASALAHPERDASI & PERDASUS OTONOMI KHUSUSKEKHUSUSAN LAINNYA PAPUA DAN PAPUA PEREKONOMIAN BARAT PENDIDIKAN KESEHATANKEWENANGAN KHUSUS KEPENDUDUKAN &KETENAGAKERJAAN LINGKUNGAN HIDUP SOSIAL INFRASTRUKTUR 6. KERANGKA KONSEP Kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Baratyang diterapkan di Indonesia, secara teoritismerupakan konsep desentralisasi asimetris yaitudesentralisasi yang disesuaikan dengan daerahnya Menurut Tillin (2006), terdapat dua jenis asymmetricfederation, yakni de facto yang merujuk pada adanyaperbedaan kondisi antara daerah satu dengan lainnya.dan De jure asymmetry yang merupakan produkkonstitusi didesain secara sadar untuk mencapaitujuan tertentu. penerapan desentralisasi asimetrik dapat dijumpai diSpanyol-Catalonia, Basque Country, dan Galicia, Italia-di 5 daerah, Perancis- Corsica, Denmark- Greenland,Tanzania- Zanzibar, UK- Irlandia Utara, Scotland,Wales, Finlandia- Sami dan sebagainya. 7. Proses implementasi melibatkan peran pelaksana dalammerumuskan kebijakan sebagaimana dalam melaksanakantujuan kebijakan yang ditetapkan dari atas (Parson, 1995) implementasi kebijakan pada dasarnya terdapat ruang diskresiyang bisa saja sangat luas, karena kebijakan atau undang-undang mengandung elemen yang dapat diinterpretasikansecara berbeda-beda (interpretative element). Evaluasi yang dilakukan beberapa diantaranya yang dapatdilakukan adalah:meneruskan dan mengakhiri program,memperbaiki praktek dan prosedur administrasi, menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi, melembagakan program ke tempat lain, mengalokasikan sumber daya ke program lain danmenerima dan menolak pendekatan/teori yang dipakai (Wibawa,op.cit:12) 8. PAPUA BARAT PAPUA UU NO. 35 TAHUN 2008 TTG PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUNUU NO. 21 TAHUN 2001 TTG 2008 TTG PERUBAHAN ATAS UUOTONOMI KHUSUS BAGINO. 21 TAHUN 2001 TTG OTONOMI PROVINSI PAPUAKHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG Pemekaran Papua Barat berawal dari UU No. 45/1999 tentang PembentukanPropinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, KabupatenMimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. INPRES 1/2003 ttg Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999. 9. 1. Pengaturan Kewenangan Antara Pemerintah Dan Pemprov Papua Dan Penerapannya Dilakukan Dengan Kekhususan;2. Pengakuan Dan Penghormatan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua Serta Pemberdayaannya Secara Strategis Dan Mendasar;3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Yang Berciri Partisipasi Rakyat Sebesar-besarnya Dalam Perencanaan Sampai Pengawasan Melalui Pelibatan Wakil Adat, Agama Dan Kaum Perempuan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat Asli Papua, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan Dan Bertanggung Jawab;4. Pembagian Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Jelas Antara Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif Serta MRP Sebagai Representasi Kultural Rakyat Papua. 10. Belum ada acuan yang jelas dalam pengelolaaan dana otonomi khusus tersebut, sehingga pelaksana kebijakan seperti pemerintahAspekKabupaten/Kota dalam pelaksanaannyaKeuangan seringkali mengalami kebingungan dalam hal pengalokasiannya. Penggunaan dana otonomi khusus masih belum dapat dikatakan optimal, hal ini tercermin dari penggunaan dana otsus tersebut yang belum sesuai dengan prioritasnya Pengaturan masalah pembagian dana otonomi khusus yang didistribusikan Pemerintah Provinsi kepada tiap Kabupaten masih belum jelas pengaturannya. Keberadaan jumlah penduduk asli Papua dan kondisi ketertinggalan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan. 11. Lembaga DPRP belum berkinerja secaraKhususoptimal, sibuk dengan ranahnyasehingga proteksi terhadapmasyarakat asli Papua masihterabaikan. Keberadaan MRP yang merupakanlembaga yang Baru, satu satunyayang ada di Indonesia bahkan di Duniasehingga masih mencari bentuk ataupola yang baku, selama ini MRP yangdiharapkan sebagai lembaga kulturaltetapi dalam pelaksanaannya masihbermain di ranah politik. 12. KewenanganKhususPerekonomian Implentasi otonomi khusus memberikan andil tersendiri dalam upaya penurunantingkat kemiskinan dengan penurunan persentase penduduk miskin, baik di ProvinsiPapua maupun Papua Barat pada kurun waktu 2007-2010 Program ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepadamasyarakat adat dan atau masyarakat setempat nampaknya belum mencapai kondisiyang diharapkan. Seperti program pemberdayaan ekonomi kerakyatan kadangmenerima pendanaan yang sangat kecil sehingga efeknya kurang terasa dalampembangunan perekonomian. 40,78% 37,08% 37,53%39,31% 35,12% 35,71%20072008 2009 2007 2008 2009 Papua Barat PapuaSumber : Kompilasi Data BPS 13. Box 1Adapun program yang bersifat meningkatkan kapasitas berusaha masyarakat Papuaantara lain: pengiriman peserta pelatihan manajemen usaha kecil bagi perempuanPapua Jayapura, bantuan usaha kepada pengusaha perempuan Papua. Selain ituterdapat pula program pelatihan pertukangan mubelair pengusaha asli Papua danpelatihan anyaman bagi 7 orang di Jogjakarta. Contoh lain adalah penyuluhan danpendampingan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 200 orang di Kalimantan.Belum ada informasi yang jelas tentang kemanfaatan upaya peningkatan kapasitasberusaha masyarakat semacam ini. Namun perlu menjadi perhatian agar programsemacam ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan terdapat upaya tindaklanjut agar pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diperoleh dapat dipraktekkandengan baik.Catatan lain, masih dijumpai alokasi tidak sesuai untuk bidang perekonomian. Dimana kegiatan pengamanan dan perlindungan cagar alam dan pengamanan danperlindungan kawasan penyangga cagar alam. Kegiatan semacam ini semestinyatercakup dalam sektor lingkungan. Memang diperlukan adanya sinkronisasi danketerlibatan berbagai sektor. Namun perlu dibedakan peran yang dapat dilakukanoleh masing-masing sektor, dan menghindari adanya tumpang tindih atau sasaranyang kurang tepat 14. KewenanganKhusus Pendidikan & Kebudayaan Pendidikan merupakan bidang yangpaling diprioritaskan tetapi untukmenilai keberhasilan bidang ini tidakdapat diukur dalam waktu satu atau duatahun ke depan saja Dalam otonomi khusus telah dilakukanAffirmative Action oleh beberapa daerahseperti yang dilakukan seperti ProgramP5 Kabupaten Jayapura, PengirimanPutra Putri Papua ke Surya Institute diKabupaten Merauke dan Sorong Selatandan sebagainya Pendidikan tidak saja dibiayai danaotsus tetapi juga dana APBD , tetapipemisahan pengalokasiannya belumdiatur secara jelas 15. Box 2Sektor pendidikan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Baratmendapat perhatian yang lebih. Pendidikan selama pelaksanaan otonomi khususditerjemahkan beragam oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam berbagai program program peningkatan prasarana serta peningkatankuantitas dan kualitas pendidik. Sejumlah program juga diterapkan untukmeningkatkan tingkat pendidikan putra putri asli Papua. Terdapat peningkatanpartisipasi sekolah di berbagai jenjang usia pendidikan. Ada indikasi perbaikan dibidang pendidikan, meskipun hasilnya belum optimal dan memerlukan perbaikandalam kualitas pendidikan, maupun kualitas dan ketersediaan sarana pendidikan dansumberdaya manusia pendidiknya. Bidang ini mendapat dukungan yang besar dariDana Alokasi Umum (DAU) dan juga sumber utamanya APBD. Diperlukanpetunjuk pelaksanaan yang mengiringi tentang penggunaan dana otsus agar lebihtepat sesuai dengan tujuan otonomi khusus sehingga ada ketegasan tentangbagaimana pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan terkait penggunaan danaotonomi khusus di bidang pendidikan. 16. KewenanganKhusus Kesehatan Kesehatan mendapatkan porsi penting, dimana menerima sekurang kurangnya porsi 15% penerimaan Perdasi mengenai pelayanan kesehatan sudah ada yang diterbitkan pada tahun 2010 namun masih dalam tahap sosialisasi sehingga masih mengacu kepada Standar kesehatan yaitu SPM bidang kesehatan keterlambatan turunnya anggaran otsus dilapangan karena anggaran otsus turunnya selalu akhir tahun 17. Box 3Kewajiban memberikan pelayanaan kesehatan bagi penduduk belum dilaksanakansecara memadai, masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses pelayan