EVALUASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS

PAPUA DAN PAPUA BARAT

Latar Belakang

• Harapan dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar Pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua sehingga masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera

• setelah 10 tahun keberlangsungan otonomi khusus di tanah Papua ternyata belum dapat dikatakan berhasil, bila diukur dari 4 (empat) bidang pokok yang menjadi sasaran Otonomi Khusus seperti, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur

• Pasal 78 UU No. 21 menyatakan Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahunnya dimulai akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku

1. Mengetahui apa saja masalah-masalah pada level

kebijakan yang perlu mendapat perhatian, sebagai

bahan pertimbangan perbaikan ke depan;

2. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan

otonomi khusus Papua dan Papua Barat terkait

pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan,

kewenangan-kewenangan khusus, lembaga khusus dan

kekhususan lainnya?

3. Mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi

kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat,

khususnya terkait pengelolaan keuangan dan

pelaksanaan kewenangan khusus.

4. Mengembangkan strategi perbaikan atas upaya-upaya

untuk memperkuat implementasi kebijakan otonomi

khusus Papua dan Papua Barat

METODOLOGI

Metode: kualitatif eksploratif menggali

sebanyak/ sedalam mungkin informasi yg dapat

menjawab masalah penelitian.

Teknik analisis:

deskriptif dengan

pendekatan

kualitatif

Teknik pengumpulan data: focus

group discussion, indepth

interview & data sekunder.

KERANGKA PIKIR KAJIAN

KEUANGAN DAN PENGELOLAANNYA

LEMBAGA KHUSUS

KEWENANGAN KHUSUS

KEKHUSUSAN LAINNYA

· DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) & DPRPB

· MAJELIS PERWAKILAN PAPUA (MRP) & MRPB

· PEREKONOMIAN· PENDIDIKAN· KESEHATAN· KEPENDUDUKAN &

KETENAGAKERJAAN· LINGKUNGAN HIDUP· SOSIAL· INFRASTRUKTUR

PERDASI & PERDASUS

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA & PAPUA BARAT

IDE

NT

IFIK

ASI

M

ASA

LA

H

STRATEGI PERBAIKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT

KERANGKA KONSEP

• Kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat

yang diterapkan di Indonesia, secara teoritis

merupakan konsep desentralisasi asimetris yaitu

desentralisasi yang disesuaikan dengan daerahnya

• Menurut Tillin (2006), terdapat dua jenis asymmetric

federation, yakni de facto yang merujuk pada adanya

perbedaan kondisi antara daerah satu dengan lainnya.

dan De jure asymmetry yang merupakan produk

konstitusi didesain secara sadar untuk mencapai

tujuan tertentu.

• penerapan desentralisasi asimetrik dapat dijumpai di

Spanyol-Catalonia, Basque Country, dan Galicia, Italia-

di 5 daerah, Perancis- Corsica, Denmark- Greenland,

Tanzania- Zanzibar, UK- Irlandia Utara, Scotland,

Wales, Finlandia- Sami dan sebagainya.

• Proses implementasi melibatkan peran pelaksana dalam

merumuskan kebijakan sebagaimana dalam melaksanakan

tujuan kebijakan yang ditetapkan dari atas (Parson, 1995)

• implementasi kebijakan pada dasarnya terdapat ruang diskresi

yang bisa saja sangat luas, karena kebijakan atau undang-

undang mengandung elemen yang dapat diinterpretasikan

secara berbeda-beda (interpretative element).

• Evaluasi yang dilakukan beberapa diantaranya yang dapat

dilakukan adalah:

meneruskan dan mengakhiri program,

memperbaiki praktek dan prosedur administrasi,

menambah atau mengurangi strategi dan teknik

implementasi,

melembagakan program ke tempat lain,

mengalokasikan sumber daya ke program lain dan

menerima dan menolak pendekatan/teori yang dipakai

(Wibawa,op.cit:12)

PAPUA UU NO. 21 TAHUN 2001 TTG

OTONOMI KHUSUS BAGI

PROVINSI PAPUA

PAPUA BARAT UU NO. 35 TAHUN 2008 TTG

PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN

2008 TTG PERUBAHAN ATAS UU

NO. 21 TAHUN 2001 TTG OTONOMI

KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

MENJADI UNDANG-UNDANG

Pemekaran Papua Barat berawal dari UU No. 45/1999 tentang Pembentukan

Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

INPRES 1/2003 ttg Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999.

1. Pengaturan Kewenangan Antara Pemerintah Dan

Pemprov Papua Dan Penerapannya Dilakukan Dengan

Kekhususan;

2. Pengakuan Dan Penghormatan Hak-hak Dasar Orang Asli

Papua Serta Pemberdayaannya Secara Strategis Dan

Mendasar;

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,

Yang Berciri Partisipasi Rakyat Sebesar-besarnya Dalam

Perencanaan Sampai Pengawasan Melalui Pelibatan

Wakil Adat, Agama Dan Kaum Perempuan, Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Rakyat Asli Papua, Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Transparan Dan Bertanggung Jawab;

4. Pembagian Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Yang

Jelas Antara Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif Serta

MRP Sebagai Representasi Kultural Rakyat Papua.

Aspek

Keuangan

Belum ada acuan yang jelas dalam pengelolaaan

dana otonomi khusus tersebut, sehingga

pelaksana kebijakan seperti pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya

seringkali mengalami kebingungan dalam hal

pengalokasiannya.

Penggunaan dana otonomi khusus masih belum

dapat dikatakan optimal, hal ini tercermin dari

penggunaan dana otsus tersebut yang belum

sesuai dengan prioritasnya

Pengaturan masalah pembagian dana otonomi

khusus yang didistribusikan Pemerintah

Provinsi kepada tiap Kabupaten masih belum

jelas pengaturannya. Keberadaan jumlah

penduduk asli Papua dan kondisi ketertinggalan

belum sepenuhnya menjadi pertimbangan.

• DPRP belum berkinerja secara

optimal, sibuk dengan ranahnya

sehingga proteksi terhadap

masyarakat asli Papua masih

terabaikan.

• Keberadaan MRP yang merupakan

lembaga yang Baru, satu – satunya

yang ada di Indonesia bahkan di Dunia

sehingga masih mencari bentuk atau

pola yang baku, selama ini MRP yang

diharapkan sebagai lembaga kultural

tetapi dalam pelaksanaannya masih

bermain di ranah politik.

Lembaga

Khusus

Kewenangan

Khusus Perekonomian

• Implentasi otonomi khusus memberikan andil tersendiri dalam upaya penurunan

tingkat kemiskinan dengan penurunan persentase penduduk miskin, baik di Provinsi

Papua maupun Papua Barat pada kurun waktu 2007-2010

• Program ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

masyarakat adat dan atau masyarakat setempat nampaknya belum mencapai kondisi

yang diharapkan. Seperti program pemberdayaan ekonomi kerakyatan kadang

menerima pendanaan yang sangat kecil sehingga efeknya kurang terasa dalam

pembangunan perekonomian.

Papua Barat Papua

39,31%

35,12% 35,71%

40,78% 37,08% 37,53%

Sumber : Kompilasi Data BPS

2007 2008 2009

2007 2008 2009

Box 1

Adapun program yang bersifat meningkatkan kapasitas berusaha masyarakat Papua

antara lain: pengiriman peserta pelatihan manajemen usaha kecil bagi perempuan

Papua Jayapura, bantuan usaha kepada pengusaha perempuan Papua. Selain itu

terdapat pula program pelatihan pertukangan mubelair pengusaha asli Papua dan

pelatihan anyaman bagi 7 orang di Jogjakarta. Contoh lain adalah penyuluhan dan

pendampingan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 200 orang di Kalimantan.

Belum ada informasi yang jelas tentang kemanfaatan upaya peningkatan kapasitas

berusaha masyarakat semacam ini. Namun perlu menjadi perhatian agar program

semacam ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan terdapat upaya tindak

lanjut agar pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diperoleh dapat dipraktekkan

dengan baik.

Catatan lain, masih dijumpai alokasi tidak sesuai untuk bidang perekonomian. Di

mana kegiatan pengamanan dan perlindungan cagar alam dan pengamanan dan

perlindungan kawasan penyangga cagar alam. Kegiatan semacam ini semestinya

tercakup dalam sektor lingkungan. Memang diperlukan adanya sinkronisasi dan

keterlibatan berbagai sektor. Namun perlu dibedakan peran yang dapat dilakukan

oleh masing-masing sektor, dan menghindari adanya tumpang tindih atau sasaran

yang kurang tepat

Kewenangan

Khusus Pendidikan & Kebudayaan

• Pendidikan merupakan bidang yang

paling diprioritaskan tetapi untuk

menilai keberhasilan bidang ini tidak

dapat diukur dalam waktu satu atau dua

tahun ke depan saja

• Dalam otonomi khusus telah dilakukan

Affirmative Action oleh beberapa daerah

seperti yang dilakukan seperti Program

P5 Kabupaten Jayapura, Pengiriman

Putra Putri Papua ke Surya Institute di

Kabupaten Merauke dan Sorong Selatan

dan sebagainya

• Pendidikan tidak saja dibiayai dana

otsus tetapi juga dana APBD , tetapi

pemisahan pengalokasiannya belum

diatur secara jelas

Box 2

Sektor pendidikan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat

mendapat perhatian yang lebih. Pendidikan selama pelaksanaan otonomi khusus

diterjemahkan beragam oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam berbagai program – program peningkatan prasarana serta peningkatan

kuantitas dan kualitas pendidik. Sejumlah program juga diterapkan untuk

meningkatkan tingkat pendidikan putra putri asli Papua. Terdapat peningkatan

partisipasi sekolah di berbagai jenjang usia pendidikan. Ada indikasi perbaikan di

bidang pendidikan, meskipun hasilnya belum optimal dan memerlukan perbaikan

dalam kualitas pendidikan, maupun kualitas dan ketersediaan sarana pendidikan dan

sumberdaya manusia pendidiknya. Bidang ini mendapat dukungan yang besar dari

Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga sumber utamanya APBD. Diperlukan

petunjuk pelaksanaan yang mengiringi tentang penggunaan dana otsus agar lebih

tepat sesuai dengan tujuan otonomi khusus sehingga ada ketegasan tentang

bagaimana pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan terkait penggunaan dana

otonomi khusus di bidang pendidikan.

Kewenangan

Khusus Kesehatan

• Kesehatan mendapatkan porsi penting,

dimana menerima sekurang – kurangnya

porsi 15% penerimaan

• Perdasi mengenai pelayanan kesehatan

sudah ada yang diterbitkan pada tahun 2010

namun masih dalam tahap sosialisasi

sehingga masih mengacu kepada Standar

kesehatan yaitu SPM bidang kesehatan

• keterlambatan turunnya anggaran otsus

dilapangan karena anggaran otsus turunnya

selalu akhir tahun

Box 3

Kewajiban memberikan pelayanaan kesehatan bagi penduduk belum dilaksanakan

secara memadai, masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses pelayanan

kesehatan. Terdapat berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit –

penyakit endemis dan/atau penyakit – penyakit yang membahayakan kelangsungan

hidup penduduk, namun masih belum optimal. Demikian halnya dengan program

– program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, meski ada indikasi

penurunan secara makro, namun angka penderita gizi buruk dan kurang masih

signifikan di kedua provinsi. Peningkatan ketersediaan sarana pelayanan

kesehatan, perlu terus ditingkatkan karena kondisinya masih sangat kekurangan,

khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan daerah pemekaran.

Sumberdaya manusia juga menjadi persoalan yang serius dalam pelaksanaan

otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Di samping kurangnya

tenaga kesehatan yang ada, persoalan lain terkait sumber daya manusia juga

menyangkut lemahnya kemampuan manajerial dan keuangan. Selama ini

implementasi otonomi khusus di bidang kesehatan belum diatur dengan perdasus.

Perdasus pelayanan kesehatan baru ditetapkan tahun 2010 dan belum

tersosialisasikan dengan baik. Perdasus ini perlu menjadi acuan dalam pelaksanaan

ke depan, dan dilakukan dengan standar pencapaian yang jelas.

Kewenangan

Khusus Kependudukan & Tenaga

Kerja

• Salah satu persoalan dalam upaya penanganan masalah

kependudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah

ketiadaan informasi yang tepat tentang populasi

penduduk yang merupakan asli penduduk Papua.

• Perdasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan

pada prakteknya tidak seluruhnya dapat dilaksanakan,

Pembatasan penduduk yang masuk ke Papua tidak serta

merta dapat dilakukan, karena melanggar hak asasi

manusia, yakni hak untuk hidup layak dan bertempat

tinggal dimana saja di Indonesia.

Kewenangan

Khusus Kependudukan & Tenaga

Kerja

• Dalam bidang ketenagakerjaan, dapat dicontohkan

program-program yang telah diimplementasikan di

berbagai kabupaten/kota. Misalnya di Kabupaten

Jayapura, dilakukan pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja di 5 Distrik 7 kampung, Di biak Numfor dilakukan

bantuan pembinaan tenaga kerja pengangguran

• Masalah ketenagakerjaan berdampak langsung bagi

kesejahteraan masyarakat asli Papua tetapi tidak

mendapat prioritas seperti bidang lainnya terutama

penganggaran

Box 4 Upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di

Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus telah dilakukan di antaranya melalui penerbitan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan. Di satu sisi penerbitan

perda ini, dengan adanya ketentuan untuk melakukan sensus penduduk asli Papua dapat membantu

menyediakan data dan informasi tentang keberadaan penduduk asli Papua. Namun demikian, ada

kecenderungan untuk memberikan tindakan diskriminatif terhadap penduduk asli Papua dan bukan asli

Papua. Kebijakan wewenang Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pembatasan masuknya penduduk

luar ke wilayah Provinsi Papua juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan kebijakan lainnya, seperti

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Upaya untuk mempercepat terwujudnya

pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan

yang diamanatkan dalam kebijakan otonomi khusus tidak dimaksudkan untuk memberikan diskriminasi antara

penduduk asli Papua dan bukan asli Papua dalam memberikan kesempatan bekerja. Namun yang perlu

diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat asli Papua untuk bisa

lebih berdaya saing dalam memperoleh pekerjaan. Meski angka pengangguran terbuka mengalami penurunan

pada beberapa tahun terakhir ini, namun kondisi tingkat pengangguran terbuka masih mengindikasikan

perlunya upaya yang lebih baik. Perhatian untuk pelaksanaan otonomi khusus bagi bidang kependudukan dan

tenaga kerja masih perlu ditingkatkan. Bukan saja melalui penambahan alokasi di bidang tersebut, namun juga

diperlukan strategi yang tepat dan sinergitas penanganan masalah ketenagakerjaan ini dengan bidang lainnya

khususnya dengan bidang pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Ke depan, perlu penyempurnaan perdasi

kependudukan yang menitikberatkan kepada pemberdayaan penduduk asli Papua agar dapat memiliki

kesempatan yang sama dengan pendatang dalam pemenuhan lapangan pekerjaan. Penduduk asli Papua

diharapkan dapat bersaing, untuk itu intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam upaya tersebut.

Lingkungan Hidup Kewenangan

Khusus

• Telah diterbitkan Perdasus No 22 Tahun 2008

yang mengatur perlindungan dan Pengelolaan

Sumber daya Alam Masyarakat Hukum Adat

Papua, Peraturan ini terkait dengan amanat

untuk memperhatikan hak-hak masyarakat

adat dan untuk sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan penduduk

• sarana dan prasarana pendukung belum

terbangun, seperti gedung laboratorium. dan

kendaraan operasional lapangan belum memadai

disamping itu juga Sumber daya manusia yang

berlatar belakang sumberdaya alam dan

lingkungan hidup belum mencukupi

Box 5

Di Provinsi Papua telah diterbitkan perdasus tentang pengelolaan lingkungan hidup

dan pengelolaan hutan berkelanjutan, namun di Provinsi Papua Barat belum ada

perdasus yang mengatur tentang hal tersebut. Meski telah ditetapkan, namun perdasus

yang ada belum sepenuhnya menjadi acuan dan belum banyak diterapkan pada

upaya-upaya yang konkrit. Upaya pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya

secara berkelanjutan, perlindungan sumber daya alam hayati, sumber daya alam

nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati,pengelolaan hutan lindung

serta pegelolaan perubahan iklim perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu lebih

melibatkan lembaga non pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada

keterbatasan dalam sarana dan prasarana pendukung, dimana gedung laboratorium,

dan saran alainnya belum terbangun. Di samping itu dibutuhkan pula SDM yang

berlatar belakang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Selain itu

perlu adanya koordinasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena

kelestarian lingkungan hidup bukan tanggungjawab sebagian pihak saja tetapi juga

tanggungjawab bersama.

Kewenangan

Khusus Sosial

• Pelaksanaan kewenangan bidang social diharapkan

dapat memelihara dan memberikan jaminan hidup

yang layak kepada penduduk Provinsi Papua yang

menyandang masalah social, seperti keterbelakangan,

kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya

• Kondisi kemiskinan terjadi di tanah yang dianugerahi

Tuhan akan kekayaan alam yang melimpah ruah

seolah tidak memberikan pengaruh nyata pada

kehidupan social dan kesejahteraan penduduk Papua

Barat

• Penangangan panti asuhan/panti jompo tidak

memperoleh pendanaan yang memadai, karena bukan

menjadi program prioritas

Box 6

Bidang sosial belum tertangani dengan baik dalam pelaksanaan

otonomi khusus. Dana otsus yang diberikan untuk membiayai

bidang sosial masih sangat terbatas dan bidang ini cenderung tidak

mendapatkan perhatian yang memadai. Karena minimnya

perhatian dari pemerintah dalam hal pendanaan, penanganan

masalah sosial menjadi kurang optimal. Dalam bidang sosial,

diperlukan kejelasan hal-hal yang ingin dicapai melalui

pelaksanaan otonomi khusus di bidang sosial.

Kewenangan

Khusus Infrastruktur

• Wilayah Papua yang sedemikian luas ini dengan

kondisi geografis yang berbukit-bukit

mengakibatkan sebagian besar penduduk masih

hidup terisolir di daerah terpencil yang sulit

dijangkau lewat transportasi darat

• sasaran program infrastruktur yang dilakukan

belum sepenuhnya mengacu pada upaya penerobosan

isolasi daerah yang upaya mempermudah

aksesibilitas.

• Masalah pembebasan tanah terutama tanah

ulayat/adat milik masyarakat yang mengakibatkan

mahalnya biaya pembangunan infrastruktur.

Box 7

Pembangunan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus di Provinsi

Papua dan Papua Barat telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk

pembangunan sarana dan prasarana fisik. Namun ada kecenderungan

bahwa sasaran program infrastruktur yang dilakukan belum sepenuhnya

mengacu pada upaya penerobosan isolasi daerah yang upaya

mempermudah aksesibilitas. Hal ini menjadikan pelaksanaan otonomi

khusus dalam pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan esensinya.

Kondisi ini bisa saja terkait dengan ketiadaan juknis yang jelas dalam

pemanfaatan dana otonomi khusus. Implementasi pembangunan

infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua

dan Papua Barat juga diwarnai berbagai masalah mulai dari masalah teknis

pendanaan yang mengalami keterlambatan, kondisi medan geografis yang

sulit, dan kendala pembebasan tanah ulayat.

Perdasi & Perdasus

• UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua mulai efektif tahun 2002. Total

perdasi/perdasus yang diperintahkan UU 21/2001

adalah 12 perdasus dan 17 perdasi. Dari 12 perdasus

yang diamanatkan baru terbit 5 perdasus yang

diterbitkan dan dari 17 perdasi baru diterbitkan 11

perdasi.

• Kurangnya SDM dalam Penyusunan maupuan

pembahasana Perdasi dan Perdasus

• Pemerintah provinsi Papua mengajukan draf

Perdasus selalu mengalami penolakan oleh

pemerintah pusat, hal inilah yang menjadi ungkapan

dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa telah

terjadi kemandegan legislasi

Strategi Perbaikan

Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Papua dan Papua Barat

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

(Aparatur

Khususnya)

Program

Pendampingan dari

Pusat

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Otonomi Khusus

setiap tahun

Percepatan

Penetapan

Peraturan

Pemerintah terkait

Percepatan

Penerbitan

Perdasus dan

Perdasi

Perbaikan Kebijakan

Otonomi Khusus

Jangka Pendek Jangka

Menengah

Jangka

Panjang

Kesimpulan & Saran

• Diperlukan perbaikan dalam manajemen keuangan

otonomi khusus mulai dari perencanaan, koordinasi,

sampai ke monitoring dan evaluasi terkait aspek

pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat,

serta dalam akuntabilatas dan transparansi

pengelolaan dana otonomi khusus

• MRP harus terus dapat meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan profesionalisme dan dengan

diharapkan pemilihan anggota atau tidak hanya

melalui sisi keterwakilan tetapi juga melalui uji

kelayakan

• Sosialisasi yang berkesinambungan terhadap

perdasus-perdasus yang sudah diterbitkan dan

diikuti dengan upaya-upaya konkrit sebagaimana

digariskan , khususnya pada level pelaksanaa yaitu

kabupaten/kota.

• di bidang Pendidikan, perlunya Petunjuk

pelaksanaan yang mengiringi tentang pendanaaan

agar lebih tepat sesuai dengan tujuan otonomi

khusus sehingga ada ketegasan tentang bagaimana

pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan

• Di bidang Kesehatan, Perdasus yang baru ditetapkan

ke depan perlu menjadi acuan dalam pelaksanaan

sampai pada level kabupaten/kota, dan dilakukan

dengan standar pencapaian yang jelas

• Di bidang Infrastruktur, Dibutuhkan Petunjuk

Teknis yang jelas dan pemanfaatan dana otsus

sehingga pembangunan infrastruktur benar – benar

termanfaatkan

• Di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja,

penyempurnaan perdasi kependudukan yang

menitikberatkan kepada pemberdayaan penduduk

asli Papua agar dapat memiliki kesempatan yang

sama dengan pendatang dalam pemenuhan lapangan

pekerjaan

• Di bidang Lingkungan Hidup, perlu adanya

koordinasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi karena kelestarian lingkungan hidup bukan

tanggungjawab sebagian pihak saja tetapi juga

tanggungjawab bersama.

• Bidang sosial, dengan spektrum yang sangat luas

yang diatur harus ada pengaturan yang jelas antara

mana yang menjadi ranah penyelenggaraan otonomi

khusus menurut UU 21/2011 dan mana yang menjadi

ranah UU 32/2004

• Kurangnya koordinasi antar Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaku

kebijakan, sehingga dapat dikatakan kebijakan ini

berjalan atas dasar kepercayaan.

• Otsus Papua dan Papua Barat membutuhkan dukungan

setiap pihak sehingga pelaksanaannya dapat sesuai

dengan sasaran yang diharapkan

• Komunikasi internal ditingkatkan dengan

mengaktifkan media komunikasi yang ada.

Komunikasi eksternal ditingkatkan dengan perluasan

media komunikasi disertai dengan koordinasi dengan

pihak-pihak yang berkompeten terhadap

penyampaian program ini ke masyarakat

• Perlu pembinaan kerjasama antara organisasi

Pemerintah Provinsi dengan organisasi Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pengimplementasian

kebijakan otonomi khusus