KAJIAN YURIDIS STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PENCURIAN

32

KAJIAN YURIDIS STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA

PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nurhafifah1, Hardiyanti

2

1Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala, [email protected] 2Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, [email protected]

Corresponding author: [email protected]

Received: 11th

December 2020, Revised: 26th

December 2020, Accepted: 2nd

January 2021

ABSTRACT

Article 362 of the Indonesian Criminal Code about theft states "Whoever takes something, wholly or partly

belonging to another person, with the intention of illegally possessing it, is punished for theft, with a maximum

imprisonment of five years or a maximum fine. a maximum of nine hundred rupiahs. Eventhough there have been criminal sanctions, in fact theft still occurs and tends to increase, even the perpetrators of theft are

children. Crime statistics are data of crime which arranged according to the form of crime, the frequency of

incidents of each crime, the area of occurrence and the year of the act happened. The purpose of this study is

tofind the increase of theft committed by children, prevention efforts to reduce theft committed by children and

inhibiting factors on the efforts in the response rate of theft committed by children. In statistics, a crime is an

act that is prohibited by the law, also a prohibition which given sanction for the perpetrator who violates the

law.

Keywords: Criminal Statistics, Theft, Children

ABSTRAK

Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian menyatakan ”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh

rupiah atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Walaupun telah adanya sanksi pidana, dalam

kenyataannya pencurian tetap terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dan yang sangat riskan pelaku

pencurian adalah anak. Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk

kejahatan, Frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian.

Tujuan penelitian adalah untuk melihat peningkatan kejahatan pencurian yang dilakukan anak, Upaya

penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak dan faktor

penghambat dalam upaya penanggulangan tingkat pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam ilmu statistik,

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Kata Kunci: Statistik Kriminal, Pencurian, Anak.

I. PENDAHULUAN

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk

kejahatan, Frekuensi kejadian, dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan

tahun kejadian. Dalam ilmu statistik, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

mailto:[email protected]



Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol. 8 No. 1, Februari 2021

Kajian Yuridis Statistik Kriminal Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

33

suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yangberupa pidana tertentu

bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.1

Statistik kriminal dengan pengertian seperti tersebut di atas, merupakan statistik

deskriptif, Karena ia memang merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas.

Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut bersifat umum sebagaiamana ciri dari

statsistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memerhatikan aspek

keumuman dari kriminalitas.2

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap statistik kriminal yang akan dibuat oleh

kepolisisan. Sebagaimana yang disampaikan Ida Keumala Jempa terkait dengan “angka

Gelap”: “Dalam ilmu hukum atau tepatnya dalam kriminologi ada istilah dark number (angka

gelap), yaitu banyaknya jumlah kriminalitas yang tidak tercatat. Ini merupakan suatu keadaan

dimana dalam suatu masyarakat sebenarnya banyak terjadi tindak pidana tertentu tetapi dari

jumlah tersebut hanya sedikit yang dilaporkan masyarakat sehingga yang tercatat

dikepolisian juga sedikit, sebab statistik kriminal dibuat polisi berdasarkan data yang

tercatat.”3

a. Macam-macam Statistik Kriminal Statistik kriminal dapat digolongkan menjadi 2

macam yaitu :

1. Staistik kriminal resmi yaitu statistik yang disusun oleh pranata resmi dalam

sistem peradilan pidana sepeti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Ciri-ciri

dari statistik kriminal resmi yaitu yang disusun oleh lembaga untuk kepentingan

administrasi lembaga yang menyusunnya. Misalnya Statistik kepolisian yang

disusun oleh petugas polisi dalam rangka pelaporan administratif tentang

penanganan peristiwa kejahatan yang diketahui oleh polisi.

2. Statistik tidak resmi yaitu yang disusun secara tidak resmi dan bukan oleh pranata

dalam sistem peradilan pidana.

3. Statistik kriminal penelitian yaitu statistik yang disusun untuk kepentingan

penelitian.

Kejahatan dapat dibedakan kedalam dua golongan yaitu dalam arti yurudis (perbuatan

yang termasuk tindak pidana) dan kejahtan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut

1 Ismu Gunadi Widodo dan Joenaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1),

Medio Januari, Surabaya, 2011, hlm. 40 2 Muhammad Mustofa, Metode Penelitian Kriminologi, Kencana, Jakarta 2013, hlm. 48 3 Ida Keumala Jeumpa, Penegakan Hukum Dugaan Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Medik,

www.ajrc.org ,diakses tanggal 14 mei 2017

http://www.ajrc.org/



34

dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar

undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma

atau keasusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindak pidana yang dilakukan

melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga

perbuatan tersebut dapat dihukum. Kejahatan dalaam konsep yurudis juga berarti tingkah

laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Van Hattum Mengatakan

bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang

(pembuat) mendapatkan hukuman atau dihukum.4

Sehetapy Mengatakan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu merupakan

suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta

bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh

sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu

perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hisup dalma masyarakat

sesuai dengan ruang dan waktu.5

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan

menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan sangat menggagu kenyamanan didalam

masyarakat. kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut

secara melawan hak, maka ia dihukum penjara karena kesalahannya melakukan pencurian

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya

sembilan ratus rupiah.6

Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-

kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan

untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti

rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani. Anak

adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga

melakukan tindak pidana.

4 Rena yulia, Victimilogi, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 87. 5 Ibid. hlm. 81. 6 R.Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm.

223



35

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh

terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang

dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai

upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan

ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan,

kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012

Tentang sisitem peradilan anak sebagaimana dijelaskan dalamSanksi Pidana yang dapat

dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana

tambahan,sebagai berikut:

1. Pidana pokok Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak diatur dalam Undang

Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Peradilan Anak Pasal 71 ayat(1) yaitu :

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat

1) pembinaan diluar lembaga

2) pelayanan Masyarakat

3) pengawasan

c. pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga dan

e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas :

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau

b. atau pemenuhan kewajiban adat

1. apabila adalaam hukum materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

2. pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat

anak.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

peraturan pemerintah.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed)

kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan

bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian perbedaan

prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur

pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.Pidana penjara bagi anak di bawah

umur yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang disebut dengan anak nakal, dapat

menimbulkan pengaruh atau trauma dalam kehidupan anak. Penjatuhan Pidana bagi anak

merupakan ultimum remedium (upaya terakhir). Pidana penjara bagi anak di bawah umur



36

yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang disebut dengan anak nakal, dapat

menimbulkan pengaruh atau trauma dalam kehidupan anak. Hal ini akan membuatnya

semakin tertutup dan tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan

dengan salah satu prinsip dasar hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

dan perkembangan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat

sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa

mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum

pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori

absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif),

teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan

pidana.7

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan

terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus

menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari

dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang

lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.8

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar

menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat

akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah

masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidanaan suatu

kejahatan.Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena

penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.9

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas

tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari

penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori

7 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama,

2009, Hlm 22. 8 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105 9 Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 24



37

relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si

penjahat.10

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan

kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan

dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas

sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut

Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia,

seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru.

Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku

kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.11

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut

dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori

ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan

terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang

perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya

sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi

masyarakat pada umumnya.12

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui

bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan

non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi

masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat

menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice

System)

Menurut Prof. Moeljatno, Tindak pidana dimulai dengan adanya kesengajaan.

Kesengajaan tersebut adalah pengetahuan, yaitudanya antara hubungan antara pikiran dan

intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan , Maka sesungguhnya Hanya ada dua

corak yaitu kesengajan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai maksud, yaitu

10 Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 107 11 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi

dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005 hlm 96-97 12 Ibid, hlm 100.



38

hubungan antara perbuatan dengan kehendak didalam diri si pelaku untuk melakukan

tindak pidana pencurian tersebut.13

Manusia merupakan mahkluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia

lain dikehidupannya. Dalam proses interaksi sesama manusia mudah sekali ditemui

adanya perbedaan, baik itu ide maupun pendapat, dan dengan adanya berbagai perbedaan

yang terjadi ini tak jarang berujung pada sebuah konflik yang menimbulkan terjadinya

suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya

diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat- sifat dari

perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang

melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban

pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasikan adanya tiga persoalan mendasar

dalam hukum pidana, adanya pemisahan mengenai perbuatan dengan unsur yang

melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakani stilah “tindak pidana” sebagai

pengganti dariperkataan“strafbaarfeit”tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai

apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”tersebut. Istilah

tindakpidanasebagai terjemahandari“Strafbaar feit” merupakan perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.14

Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pencurian mempunyai

beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:

a. Perbuatan mengambil

b. Objeknya suatu benda

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian

atau seluruhnya milik orang lain.

13 Sudarsono,2008, kenakalan remaja, PT RINEKA CIPTA,Jakarta,hlm 38

14Satochid,Kartanegara,HukumPidana Kumpulan Kuliah Bagian

Satu,Balai Lektur mahasiswa,Tanpa Tahun, hlm.74



39

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila

terdapat semua unsur tersebut diatas.15

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang

mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan

gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan

tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam

kekuasaannya.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan

syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk

menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata

dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah

percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas

bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak.

Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan

perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum,

misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.16

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak

(rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru

dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda

bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan

unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan

nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda tersebut tidak perlu

seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak

itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari

kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam

15 Adam chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu media, Malang, 2003, hlm. 5 16 Ibid. hlm. 7.



40

kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan

penggelapan.17

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut

hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik

menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai

hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda,

menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu

benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud

kesengajaan sebagai maksud (opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian,

dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari

perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk

dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungakan dengan unsur maksud, berarti

sebelum melakukan perbuatan mengambil, didalam diri petindak sudah terkandung suatu

kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud

memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya

ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah

sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan

hukum. Berdasarkan uraian diatas , maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana Statistik Kriminal Tindak pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak.

Hambatan dan Upaya Penanggulannya Pencurian yang dilakukan oleh Anak

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1. Statistik Kriminal Tindak Pidana Pencurian

Penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak sama

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sesuai ketentuan yang ada di

dalam Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak.

Anak akan diadili berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi,

kepetingan terbaik bagi anak , penghargaan terhadap anak , kelangsungan hidup dan

17 Loc. Cit, hlm. 7.



41

tumbuh kembang anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsional dan dalam asas

ini perampasan kemerdekaan anak adalah upaya terakhir yang akan diambil bertujuan

untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak terus mengalami peningkatan

setiap tahun dan di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

3.1.1. Faktor Niat Pelaku

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum pidana bahwa salah satu unsur

suatu tindak pidana adalah karena adanya niat. Niat merupakan merupakan awal dari

suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku

merupakan bagian awal dari agar terlaksananya suatu tindak pidana.

Menurut Syarifah niat dari pelaku di latar belakangi oleh rasa ingin memiliki

atas suatu barang oleh anak di lakukan dengan cara yang dilarang oleh hukum yaitu

secara melawan hak orang lain. Niat dari pelaku tersebut bisa jadi telah direncanakan

terlebih dahulu atau dilakukan pada saat adanya kesempatan atau peluan untuk

melakukan pencurian. Oleh karena itu niat didasarkan atas kesempatan dan rencana

yang telah difikirkan secara matang.18

3.1.2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya

tindak pidana di indonesia. Sebagaimana kita ketahui faktor ekonomi merupakan hal

yang paling utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan terutama kejahatan

pencurian. Alasan yang mendasar dilakukannya pencurian yang dilakukan oleh anak

adalah karena kebutuhan yang tidak mencukupi yang diberikan oleh orang tua.

Sedangkan anak-anak memiliki banyak keinginan untuk memiliki sesuatu barang

seperti yang dimiliki oleh teman sebayanya. Oleh karena itu anak melakukan

pencurian untuk memenuhi keinginan tersebut dengan cara melawan hukum yaitu

dengan melakukan pencurian. Selain itu, rasa cinta seseorang kepada keluarganya

menyebabkan pelaku sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi keluarganya.

Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran,

dan lain sebagainya, disebabkan karena orang tua misalnya ada orang tua yang sakit

18 Syarifah, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 17

Mei 2017



42

yang memerlukan obat sedangkan uang sulit di dapatkan. Oleh karena itu seorang

pelaku dapat termotivasi melakukan pencurian.19

3.1.3. Faktor Moral Pendidikan

Moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan budi pekerti yang ada didalam

diri seseorang. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, Maka

kemungkinan seseorang tersebut melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat

semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal

yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar

norma-norma dimasyarakat.

Apabila sesorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma, maka ia

tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat

diterimanya, baik sanksi dari pemerintahan maupun dari masyarakat sekitar.

Mengenai hal tersebut di atas, Maimunah menjelaskan bahwa anak dalam

melakukan kejahatan pencurian sering tidak menyadari akan perbuatan yang

dilakukannya. Karena pola fikir yang belum berkembang, sehingga tidak memikirkan

terlebih dahulu konsekuensi yang akan diterimanya dikemudian hari akibat perbuatan

yang dilakukannya. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab

terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak. Sering kali anak-anak yang tidak

menempuh pendidikan di sekolah formal banyak melakukan pencurian dikarenakan

keterbatasan ilmu pengetahuan yang di dapatkan dari orang tua yang juda memiliki

tingkat pendidikan yang rendah. Padahal lembaga pendidikan memberikan banyak

edukasi terkait pembentukan karakter anak, dengan karakter yang baik maka seorang

anak akan takut melakukan tindak pidana pencurian.20

3.1.4. Faktor Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini ialah tempat dimana anak

berdomisili atau daerah-daerah dimana anak melakukan aksinya, berinteraksi dengan

teman-teman sebayanya. Selain itu lingkungan juga dapat diartikan sebagai

lingkungan dimana si korban tinggal dan menghabiskan waktunya setiap hari.

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam perkembangan

19 Suprianto, Kasubnis Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2017. 20 Maimunah, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada tanggal 17

Mei 2017.



43

anak,karena didalam lingkungan masyarakat anak juga dapat belajar tentang berbagai

hal yang tidak ia dapat didalam bangku sekolah.Suatu tindak pidana yang dilakukan

oleh anak juga dapat terjadi karena faktor ikut-ikutan dengan teman sebayanya yang

mungkin sudah sering dalam melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana

pencurian. Oleh karena itu, apabila lingkungan tempat tinggal anak tersebut memiliki

standar pendidkan rendah serta pendidkan agama yang rendah tidak menutup

kemungkinan anak tersebut memliki kesadaran hukum yang rendah. Kurangnya

pendidikan dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor pendukung anak dalam

melakukan kejahatan pencurian dikarenakan tidak ada perhatian dan kepedulian

didalam keluarga sehingga anak memutuskan untuk memiliki barang yang ia inginkan

dengan cara melawan hak dikarenakan kelurga yang tidak mau tau akan kebutuhan

anak tersebut yang mengakibatkan anak tersebut termotivasi untuk mandiri sendiri

dengan cara memiliki barang milik orang lain tanpa meminta dari keluarganya.

3.1.5. Penegak hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan

dimasyarakat bernegara.

Petugas Negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban tugas menjaga

ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini juga memiliki

andil yang cukup besar dalam terjadi nya tindak pidana pencurian. Penegak hukum

disini bukan hanya polisi saja, melainkan jaksa selaku penuntut umum dan Hakim

selaku pemberi keputusan dalam persidangan.

Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi

selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman didalam

kehidupan bermsyarakat. Apabila didalam masyarakat adat terjadi suatu tindak pidana

pencurian amaka polisi sebagai penegak hukum harus senantiasa ada apabila

dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tersebut. Mengenai hal tersebut Suprinto

menjelaskan bahwa polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap

pelaku tindak pidana pencurian.

3.1.6. Faktor Korban

Korban juga memiliki peranan penting sebagai penyebab terjadinya tindak

pidana pencurian. Hal itu dikarenakan karna korban tidak berhati-hati dalam menjaga



44

barang milik sendiri, keadaan yang demikian akan dimanfaatkan oleh pelaku untuk

mengambil barang milik korban. Pada keadaan masyarakat saat ini dimana tingkat

kesenjangan di dalam masyarakat semakin tinggi. Di satu sisi banyak orang kaya raya

tetapi orang yang miskin sekalipun juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan

kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pelaku. Tindakan korban yang memamerkan

harta kekayaan juga menjadi “godaan” kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Rasa waspada dari korban juga harus ditingkatkan agar tindak pidana pencurian

tidak dialami oelh korban. Misalkan si A mempunyai motor, dan diparkir didepan

rumahnya. Untuk menjamin keamanannya A harus mengkunci motornya dan harus

diparkir ditempat yang aman agar tidak dicuri oleh seserang.

Mengenai hal diatas Maimunah menjelaskan bahwa anggota masyaraka harus

senantiasa meningkatkan kewaspadaannya serta harus dapat memberikan keamanan

kepada setiap hartanya, tindakan yang kurang waspada akan mengakibatkan

mudahnya pelaku dalam melakukan aksinya. Korban juga di ingatkan untuk tidak

menunjukkan kesan memamerkan barang-barang yang dimilikinya sehingga

menimbulkan niat pelaku untuk melakukan pencurian.

Dari wawancara yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa

terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapat terjadinya suatu tindak pidana

pencurian. Yaitu faktor internal yang meliputi niat pelaku, keadaan ekonomi, dan

moral pendidikan sedangkan faktor external meliputi lingkungan tempat tinggal,

penegak hukum, dan korban.

3.2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Untuk Mengurangi Pencurian Yang

Dilakukan Anak

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat

pencurian yang di lakukan oleh anak. Bentuk upaya penanggulangan dapat berbentuk

upaya preventif dan upaya refresif.

1. Upaya Preventif Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum

terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Sosialisasi

Adapun bentuk upaya preventif adalah dengan melakukan sosialisasi kepada

anak yang berada di lingkungan Kota Banda Aceh. Pihak Kejaksaan bekerja sama



45

dengan Polresta Banda Aceh sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang

bertujuan sebagai proses pembelajaran seseorang untuk mempelajari pola hidup sesuai

nilai, norma dan kebiasaan yang ada dijalankannya dalam masyarakat atau kelompok

dimana dia berada. Unsur-unsur sosialisasi adalah peranan pola hidup dalam

masyarakat sesuai nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Sosialisasi merupakan

bentuk upaya pencegahan dini agar tidak terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak.

Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan

nonformal.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah memberikan sosialisasi kepada anak-anak

melalui sekolah-sekolah formal secara berkala dimana pihak kepolisian akan

bekerjasama dengan pihak sekolah. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai moral

kepada anak-anak bahwa tindakan melanggar hukum selain dikenakan sanksi juga

dapat merugikan diri anak tersebut dengan diterimanya sanksi sebagai wujud dari di

langgarnya peraturan. Pihak Polresta Banda Aceh juga memberikan penyuluhan kepada

masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga

keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemolisian sipil supaya

masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka

setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini karena

bagaimanapun jumlah aparat penegak hukum lebih sedikit dibandingkan dengan

masyarakat.

3.2.1. Melakukan Patroli

Aparat penegak hukum tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan

terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pencurian. Selain dengan melakukan sosialisai

melaui dari sekolah Menengah hingga Sekolah Menengah Atas pihak kepolisian juga

sering melakukan Patroli untuk mengurangi tingkat kejahatan. Artinya dengan adanya

patroli yang dilakukan secara berkala masyarakat akan merasa takut untuk melakukan

kejahatan karena merasa di awasi oleh pihak kepolisian seluruh gerak-gerik dari

masyarakat tersebut.

3.2.2. Bekerjasama dengan pihak gampong

Gampong merupakan sub bagian terkecil dari sistem perintahan, oleh karena itu

dengan menyentuh sub terkecil maka kejahatan dapat di cegah sedini mungkin. Pihak

kepolisian juga bekerjasama dengan aparatur gampong untuk mengurangi terjadinya



46

tindak pidana yaitu dengan cara pihak gampong kooperatif dalam memberikan

informasi terkait warganya yang terindikasi melakukan tindak pidana pencurian.

Dengan adanya informasi tersebut maka polisi akan lebih mudah dalam menemukan

pelaku tindak pidana baik dewasa maupun anak.

3.2.3. Melakukan Pendataan terhadap narapidana yang baru bebas

Selain melakukan ketiga upaya di atas pihak Kepolisian juga melakukan

pendataan terhadap narapidan yang baru keluar dari penjara. Hal ini dilakukan agar

narapidana anak yang berpotensi menjadi residivis dapat dengan mudah diidentifikasi

keberadaanya. Sehingga memudahkan polisi untuk melakukan penangkapan.

3.2.4. Upaya Refresif

Upaya refresif adalah upaya yang dilakukan manakala telah terjadi tindak pidana

pencurian. Adapun bentuk dari upaya refresif yaitu penanganan yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Dalam rangka

bekerjanya sistem pidana untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan penempatan

dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembalasan akibat dari di langgarnya norma

hukum.

Adapun puaya-upaya refresif yang dilakukan oleh Pelresta Banda Aceh untuk

menekan terjadinya kejahatan termasuk pencurian yang dilakukan oleh anak adalah

dengan melakukan operasi-operasi secara kontinue. Operasi tersebut dengan

menggunakan aparat kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, dan

Reskrim. Dari operasi yang dilakukan tersebut banyak ditemukan pelaku kejahatan

yang tertangkap. Pihak Polresta juga membentuk Pos Koordinasi antar Polsek di

wilayah Kota Banda Aceh. Pendirian Pos tersebut bertujuan untuk memudahkan

koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan di wilayah-wilayah yang

disinyalir cukup rawan terjadinya tindak pidana. Dengan adanya pos tersebut bisa

dilakukan dengan cepat penangkapan dengan cepat terhadap seorang yang di duga

melakukan tindak pidana.

Dengan adanya kedua upaya yang telah disebutkan di atas, diharapkan tingkat

kejahatan pencurian dapat mengalami penurunan dalam hal ini tindak pidana pencurian

yang dilakukan oleh anak. Dengan menurunya tingkat pencurian maka keamanan setiap

masyarakat dapat terjamin serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan

kondusif.



47

3.3. Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Pencurian yang

dilakukan oleh Anak.

3.3.1. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu berada pada jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan

Pengadilan. Dalam hal ini masih kurangnya sosialisasii atau penyuluhan yang tidak

menjangkau seluruh masyarakat. Sosialisasi dilakukan hanya menyentuh masyarakat

yang berada di wilayah jangkauan Polresta dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh

sedangakan untuk wilayah atau desa-desa yang masih pinggiran jarang dilakukan

sosialisasi. Padahal penyebab terjadinya pencurian sering dilakuakan oleh anak yang

berada di daerah perkampungan.

3.3.2. Faktor sarana dan Prasarana

Selain faktor penegak hukum saran dan prasaran juga menjadi faktor

penghambat dalam upaya penaggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri,

seperti kurangnya jumlah mobil patroli yang dimiliki oleh kepolisian, penerangan

jalan yang tidak memadai sehingga sulit dalam pengejaran terhadap pelaku dan

infrastruktur jalan yang banyak rusak juga menjadi hambatan dalam upaya

penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian.

3.3.3. Kurangnya Kesadaran masyarakat

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya

kejahatan, sedangkan pencegahan dini dapat dimulai dari kesadaran diri mansyarakat

untuk tidak melakukan tindak pidana. Kurangnya kerjasama antara polisi dengan

masarakat juga menjadi penghalang dalam melakukan upaya penanggulangan

kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Selain itu kesadaran hukum

masyarakat yang rendah juga merupakan faktor penghalang dalam menjalankan

upaya penanggulangan terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Melihat statistik kriminal meningkatnya tindak pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak adalah Faktor niat pelaku, Faktor ekonomi, Faktor Moral Pendidikan, Faktor



48

lingkungan, faktor penegak hukum dan faktor korban.Upaya penanggulangan terhadap anak

yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan upaya preventif dan upaya refresif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian,

bentuk dari upaya preventif adalah melakukan sosialisasi, melakukan patroli, bekerjasama

dengan pihak gampong dan melakukan pendataan terhadap narapidana yang baru bebas dari

penjara. Faktor penghambat dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan

prasarana serta faktor masyarakat. Sangat diharapkan untuk mengurangi frekuensi

meningkatnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melibatkan peran serta

orang tua dan masyarakat dalam melakukan Tindakan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukab, Yogyakarta 2012

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama,

Bandung, 2009.

Edmon Makarin, Kompilasi Hukum Telematika, Raja grafindo persada, Jakarta, 2003.

Ismu Gunadi Widodo, Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid

1), Medio Januari, Surabaya, 2011.

James Pardede, Diktat Hukum Pidana, Universitas Bung Karno, 2007.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muhammad Mustofa, Metode Penelitian Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2013.

Rena Yulia, Victimilogi, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soenarto Soerodibroto. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,

2012.

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.



49

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Documents

KAJIAN YURIDIS STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PENCURIAN