Kasus PT Dirgantara Indonesia

Kasus PT. Dirgantara Indonesia

SIPUT BULLS EYEYuliana Irmina S. 29110389 Vanessa F. Sabur 29110396Ronaldo Bagus Putra 29110404

Wisnumurti Rahardjo 29110412 Albertus Harvid 29110413 Imam Mashari 29110417

Latar Belakang Kasus PT. DI2003

19: RUPSLB Dirgantara mengukuhkan SK Dirut dan menyetujui PHK 6.000 karyawan. BPPN menjadi pemilik 92,7 persen saham Dirgantara Indonesia.

21: Menaker minta SK Dirut dicabut.

Augu

st

3: Ratusan karyawan Dirgantara Indonesia unjuk rasa di Jakarta.Se

pt

11: PT Dirgantara Indonesia ditutup. Keluar SK Dirut Edwin Soedarmo yang merumahkan semua (9.600) karyawan

Juli

Latar Belakang Kasus PT. DI ?: Karyawan Dirgantara Indonesia hanya menerima 10-

25 persen gaji. 6: Dirut Dirgantara Indonesia mencabut SK

merumahkan karyawan. Sebagai gantinya, diterbitkan 2 SK baru: permohonan izin PHK 3.900 karyawan yang tidak mengikuti seleksi ulang dan merumahkan sementara 2.600 karyawan yang menunggu hasil seleksi.

7: PTUN memerintahkan pencabutan SK 11 Juli.22: Karyawan Dirgantara Indonesia mengajukan gugatan

perdata hasil RUPS 19 Agustus 2003 tentang restrukturisasi dan rasionalisasi serta RUPSLB 22 Agustus 2003 tentang penggantian komisaris.

2003Okt

ober

Latar Belakang Kasus PT. DI 4: Rapat KKSK memutuskan BPPN akan menalangi

pesangon karyawan.13: Sidang kabinet terbatas menyetujui PHK 6.600

karyawan. Ditargetkan selesai pada 21 November 2003. 2003

Nov

embe

r

1: Perundingan bipartit karyawan dan manajemen Dirgantara Indonesia buntu. Depnaker mengambil alih persoalan ini.

23: Dirgantara Indonesia tidak mampu lagi membayarkan gaji karyawan yang terkena PHK. Karyawan memblokir perusahaan.

30: Dirut Dirgantara Indonesia Edwin Soedarmo menolak anjuran Menaker membayar pesangon 2 kali ketentuan UU.

Des

embe

r


04

12: Serikat Pekerja Dirgantara mengajukan banding atas putusan P4P ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

18: PTTUN mengabulkan gugatan Serikat Pekerja.23: Pesangon untuk 6.600 karyawan yang diberhentikan

sebesar Rp 440 miliar, akan dibayarkan.

Februari

13: Sidang pertama perundingan karyawan dan manajemen Dirgantara di Depnaker gagal.

15: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) meminta manajemen dan karyawan Dirgantara melakukan negosiasi ulang, dan 718 karyawan setuju PHK.

29: P4P meluluskan rencana PHK terhadap 6.600 karyawan.

Januari

Latar Belakang Kasus PT. DI

Dialokasikan dana sebesar Rp. 40 milyar oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006

2006

3: Permohonan pernyataan pailit PT Dirgantara Indonesia diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pemohon : HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Kreditor

Termohon : PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Jln. Pajajaran No. 154, Bandung

Juli

2007


07

• Pernyataan kuasa hukum SPFKK Ratna Wening Purbawati, permohonan pailit diajukan oleh 3500 mantan karyawan PT DI yang belum menerima penuh kekurangan hak pensiun.• Untuk pembuktian sederhana Ratna menyiapkan Putusan dari

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang dikeluarkan tahun 2004 (memutuskan 6.600 karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) tetap diberhentikan dan PT DI untuk memberi kompensasi pensiun sesuai dengan upah terakhir, dengan patokan gaji pokok serta tunjangan tetap. Jumlah ini harus dibayarkan selambatnya 30 hari setelah putusan)• Menurut Ratna, PT Dirgantara Indonesia tidak kebal terhadap UU 37

tahun 2004 pasal 2 ayat 5, karena PT Dirgantara Indonesia sudah dikelola oleh PPA, tidak dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah serta kepemilikan yang terbagi atas saham

Juli


07

• PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

• Kurator : Taufik Nugroho dan Hakim Pengawas Zulfahmi• Pembuktian sederhana :

majelis merujuk pada amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat yang menghukum DI untuk membayar kewajibannya kepada para buruh

• PT. Dirgantara Indonesia tetap diizinkan untuk dapat beroperasi setelah pernyataan pailit permohonan dari kurator

• PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengajukan kasasi ke MA

September

What’s

Happening

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Penjelasan:Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.


Majelis Hakim sependapat dengan pemohon bahwa termohon pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Majelis hakim menilai bahwa tidak cukup alasan bagi majelis hakim untuk mempertahankan eksistensi termohon pailit, hal ini dengan mendasarkan pada kinerja keuangan Termohon belum menunjukkan perbaikan yang berarti

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mempunyai dua atau lebih kreditor • Tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihPe

rtim

bang

an M

ajel

is H

akim


1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya2. Menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (persero) pailit

dengan segala akibat hukumnya3. Mengangkat Taufik Nugroho,SH sebagi curator dalam kepailitan

ini.4. Menunjuk H. Zulfahmi, SH, M.Hum, Hakim Niaga Jakarta Pusat

sebagai Hakim Pengawas.5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000.000,00.

Setelah mendapat hasil putusan tersebut,

PT. Dirgantara Indonesia tidak tinggal

diam, namun PT. Dirgantara Indonesia mengajukan banding kepada Mahkamah

Agung pada September 2007

Terjadi perbedaan penafsiran antara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnya dalam menilai kepemilikan modal dalam PT. Dirgantara Indonesia

Menurut Mahkamah Agung PT. Dirgantara Indonesia memenuhi klasifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya adalah milik Negara, dan juga merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan karena merupakan objek vital nasional

Putusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia dirasa terlalu dini, karena Hakim seharusnya memperhatikan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007

PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pembatalan pailit, diputus oleh wakil ketua MA Marianna Sutadi, Ketua Muda MA Perdata Niaga Abdul Kadir Mappong dan Atja Sondjaja.

Oktober 2007

MA berkesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum) atau Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan (Menkeu) UU no 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (5)

Perbandingan dengan Hukum SingapuraPenutupan Perusahaan oleh Pengadilan

16.9.4 Perusahaan juga dapat diwajibkan tutup berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut pasal 253(1) dari Undang-Undang, permohonan untuk menutup perusahaan ke pengadilan dapat diajukan oleh 1) perusahaan itu sendiri;2) kreditur;3) kontributor, wakil pribadi dari kontributor yang

telah meninggal dunia atau Pejabat Penerima Pengalihan atas harta warisan dari kontributor yang pailit;

4) likuidator perusahaan;5) pengurus yang ditunjuk pengadilan;6) berbagai Menteri berdasarkan alasan tertentu.


16.9.5 Ketika permohonan tersebut diajukan, pengadilan menurut pasal 254(1) dari Undang-Undang dapat mengeluarkan penetapan penutupan perusahaan dalam situasi-situasi tertentu, seperti: 1) perusahaan berdasarkan keputusan khusus telah memutuskan

agar perusahaan ditutup oleh pengadilan;2) perusahaan tidak memulai bisnisnya dalam waktu satu tahun

sejak didirikan atau bisnisnya sementara dihentikan selama satu tahun penuh;

3) perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya;4) para direktur telah bertindak dalam urusah perusahaan untuk

kepentingannya sendiri daripada kepentingan para anggota secara keseluruhan

5) pengadilan berpendapat bahwa adalah sewajarnya dan seadilnya bahwa perusahaan ditutup;

6) perusahaan menjalankan pemasaran berjenjang/multi level marketing atau penjualan secara piramida yang bertentangan dengan hukum tertulis yang melarang kegiatan tersebut;

7) perusahaan digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau tujuan yang menganggu ketentraman, kesejahteraan atau ketertiban masyarakat di Singapura atau bertentangan dengan keamanan atau kepentingan nasional.


16.9.6 Dari situasi-situasi di atas, alasan yang paling sering digunakan adalah bahwa perusahaan tidak dapat lagi membayar hutang-hutangnya. Pasal 254(2)(a) dari Undang-Undang mengatur bahwa perusahaan akan dianggap tidak dapat membayar hutang-hutangnya apabila kreditur telah menyampaikan kepada perusahaan tuntutan menurut undang-undang atas sejumlah uang yang melebihi S$10.000 dan perusahaan, selama tiga minggu berikutnya, lalai untuk membayar jumlah uang tersebut atau menjamin atau menambahkannya yang mana dapat memuaskan kreditur sebagaimana wajarnya. Perusahaan juga dianggap tidak dapat membayar hutang-hutangnya jika eksekusi atau proses lainnya yang dikeluarkan berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan yang memenangkan kreditur perusahaan dikembalikan secara tidak memuaskan secara keseluruhan atau sebagian – lihat pasal 254(2)(b) dari Undang-Undang. Para kreditur perusahaan juga terbuka kemungkinan untuk membuktikan secara substantif guna meyakinkan pengadilan bahwa perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya dan dalam kasus tersebut, pengadilan dapat mempertimbangkan kewajiban kontijen dan prospektif dari perusahaan – lihat pasal 254(2)(c) dari Undang-Undang.

Tanggapan

Berdasarkan hukum yang sudah tertulis di dalam UU no 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (5) beserta penjelasan dalam pasal 2 ayat (5), seharusnya PT. Dirgantara Indonesia dapat dipailitkan.

Tetapi oleh MA dibatalkan karena terjadinya perbedaan persepsi terhadap “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” dengan penjelasan yang tedapat di dalam UU no 37 tahun 2004 pasal 2 ayat 5 yaitu BUMN yang seluruhnya milik negara dan tidak terbagi atas saham

Tanggapan

Terdapat pertimbangan oleh MA terhadap kasus pailit PT. Dirgantara Indonesia :– pertambahan pengangguran jika PT. DI dipailitkan

karena diprediksi tidak dapat membayar hutang – hutang yang sudah dimiliki

– potensi dan asset yang dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia mampu dioptimalisasi dalam penggunaannya demi perekonomian Indonesia

Rekomendasi

Seharusnya pemerintah melakukan bail-out terhadap PT. Dirgantara Indonesia, sehingga permasalahan mengenai pembayaran uang pensiun dapat diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan langkah strategi perusahaan selanjutnya.

Sebaiknya sistem hukum di Indonesia untuk beberapa kasus dilakukan common law. Sehingga tidak terjadi kontroversi terhadap hukum yang sudah tertulis dengan keputusan hukumnya.

THANK YOUso much much much

Documents

Kasus PT Dirgantara Indonesia