KATA PENGANTAR - bpkp.go.id Perwakilan BPKP... · KATA PENGANTAR Tahun 2017 merupakan tahun ketiga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disusun sebagai

Laporan Kinerja Tahun 2017Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Tahun 2017 merupakan tahun

ketiga Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan

yang telah disusun sebagai

bagian dari Renstra BPKP.

Tahun 2017 juga merupakan

tantangan karena adanya

penurunan anggaran, namun

hal ini tidak mengubah target kinerja yang ditetapkan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan.

Menjawab tantangan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan berkonsultasi dengan BPKP Pusat baik Kedeputian maupun

Kesesmaan dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan. Fokus pengawasan intern yang dilakukan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pengelolaan program prioritas

nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, peningkatan

implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk

pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan

media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan

peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan integrasi kinerja seluruh

Laporan Kinerja Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

bidang dan bagian di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan

kinerja individu pegawai yang saling berkaitan.

Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik telah dicurahkan

dalam Tahun 2017 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai bagian dari BPKP dalam menjawab tantangan menjalankan

tugas dan fungsinya dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam

laporan ini.

Salamat Simanullang


iii

DDAAFFTTAARR IISSII

Uraian

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Diagram

Ikhtisar Eksekutif

BAB I - PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

B. Aspek Strategis Organisasi

C.Kegiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Program 1

Sasaran Program 2

Sasaran Program 3

Sasaran Program 4

Sasaran Program 5

Sasaran Program 6

Sasrang Program 7

Sasaran Program 8

B. Realisasi Anggaran

BAB IV – PENUTUP

Lampiran - lampiran

Halaman

i

iii

iv

v

vi

viii

1

1

7

9

10

14

16

16

22

25

26

29

33

39

40

42

43

51

58

59

61


iv

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

Uraian

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sasaran Program

Tabel 2.2 Program, Sasaran Program, dan Kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.2 Indikator Pelayanan Dukungan Teknis Tahun 2017

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2017

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Sesuai Jenis Belanja

Tahun 2017

Tabel 3.5 Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017

Halaman

11

12

13

13

19

21

22

26

59

59

59

60

61


v

DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR

Uraian

Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian

Halaman

9

11

15


vi

DDAAFFTTAARR DDIIAAGGRRAAMM

Uraian Halaman

Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 12

Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan 12

Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai 13

Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan 13

Diagram 3.1 Capaian Sasaran Program 1 29

Diagram 3.2 Capaian Realisasi Sasaran Program 2 34



Diagram 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 7

terhadap Target Renstra 2015-2019

53

Diagram 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 7

terhadap Target Renstra 2015-2019

55


vii

IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, dan kegiatan. Dokumen Renstra juga memuat indikator

kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam

tahun 2015-2019, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan

Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia

untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, BPKP

berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas

keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan

strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

yang bersih dan efektif; (2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan

sistem pengendalian intern pemerintah; dan (3) Peningkatan kapabilitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut BPKP telah merumuskan

sasaran strategis dan menetapkan indikator kinerja sasaran strategis

sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPKP

telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran

program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis BPKP.

Target sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017.


viii

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun

2017. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran

kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan

negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa dari delapan

indikator kinerja sasaran program seluruhnya telah tercapai. Ikhtisar

capaian tersebut nampak sebagai berikut:

SASARANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-SASI

%Capai-

anA. Sasaran

ProgramIndikator Kinerja Program

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaankeuangan negara/korporasi

1.1Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional

% 55,00 59,14 107,53

1.2

Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaankorporasi

% 55,00 100,00 181,82

2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan

% 40,00 41,38 103,45

2.2Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehAPH

% 70,00 100,00 142,86

2.3Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan olehK/L/P/K

% 60,00 100,00 166,67

2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0 0 NA

2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00 0 0

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunannasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0 0 NA

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalampencegahan korupsi

4.1Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA)

% 50,00 100,00 200,00


ix



%Capai-

an5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1

Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat

% 60,00 100,00 166,67

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 3) % 100,00 100,00 100,00

6.2 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 3)

% 31,00 61,54 198,52

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 2)

% 0 0 NA


% 31,00 38,46 124,06

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 1)

% 0 0 NA


% 38,00 0 200,00

6.7Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina

%54,00 69,23 128,21

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina

% 60,00 100,00 166,67

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % 100,00 100,00 100,00

7.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3)

% 38,00 46,15 121,45

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2)

% 0 0 NA


% 62,00 53,85 113,15


% 0 0 NA

7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1)

% 0 0 NA

SasaranKegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yangdilaksanakan di daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKPPerwakilan Laporan 115 114 99,13


x



%Capai-

an2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level

maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00

2.2

Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil asistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota

Surat 8 8 100,00

3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kota/Kabupaten

3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan Laporan 15 15 100,00

3.2

Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil bimtek dan penilaian kapabilitasAPIP di Provinsi/Kab/Kota

Surat 14 14 100,00

B. SasaranProgram

Indikator Kinerja Program

1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan SekretariatUtama

1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7 8 114,29

SasaranKegiatan


1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP laporan 80 80 100,00

2. Termanfaatkannya Aset secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP m2 140 140 140

Uraian capaian sasaran program tersebut adalah:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi

Pencapaian sasaran program 1 diukur menggunakan dua IKU yaitu

“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional” terealisasi 59,14% atau 107,53% dari

target 55% dan “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”

terealisasi 100% atau 181,82% dari target 55%.


xi


Pencapaian sasaran program 2 diukur menggunakan lima IKU. Namun

demikian hanya empat IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan, yaitu “Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” terealisasi 41,38%

atau 103,45% dari target 40%, “Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” terealisasi 100% atau

142,86% dari target 70%, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” terealisir 100% atau 166,67% dari

target 60%, dan “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” terealisir 0% atau 0% dari target 70%.

3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Nasional.

Pencapaian sasaran program 3 diukur menggunakan satu IKU yaitu

“Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”.

Namun demikian capaian kinerja sasaran program ini tidak dihitung

karena tidak ditargetkan pada tahun 2017 dan tidak ada realisasi

kegiatan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan selama

tahun 2017.

4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Pencapaian sasaran program 4 diukur menggunakan satu IKU yang

dinilai yaitu “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” terealisasi 100% atau 200% dari target 50%.

5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

Pencapaian sasaran program 5 diukur menggunakan satu IKU yang

dinilai yaitu “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” terealisasi 100%

atau 166,67% dari target 60%.

6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Pencapaian sasaran program 6 diukur menggunakan delapan IKU.

Namun demikian hanya enam IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP


xii

Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(level 3) terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Maturitas SPIP

pemerintah kabupaten/kota (level 3)” terealisasi 61,54% atau 198,52%

dari target 31%, “Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 2)”

terealisasi 38,46% atau 124,06% dari target 31%, “Maturitas SPIP

pemerintah kabupaten/kota (level 1)” terealisasi 0% atau 200% dari

target 38% (rumus minimize), “Persentase BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” terealisasi 69,23%

atau 128,21% dari target 54%, dan “Persentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang dibina” terealisasi 100% atau 166,67% dari

target 60%.

7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran program 7 diukur menggunakan enam IKU.

Namun demikian hanya tiga IKU yang dinilai untuk Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu “Kapabilitas APIP pemerintah provinsi

(Level 3)” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Kapabilitas APIP

pemerintah kabupaten/kota (Level 3)” terealisasi 46,15% atau 121,45%

dari target 38%, dan “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota

(Level 2)” terealisasi 53,85% atau 113,15% dari target 62% (rumus

minimize).

Kinerja yang telah mencapai target secara umum berkat dukungan oleh

BPKP Pusat serta kerjasama yang baik dengan mitra kerja dalam

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah serta, peningkatan

maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP.


1

BBAABB IIPPEENNDDAAHHUULLUUAANN

ugas utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

adalah membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus

memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi,

dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan

produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika

penyajian Laporan Kinerja Tahun 2017 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain

berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

T


2

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta

akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/

badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran

pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian

keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya

pencegahan korupsi;

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern

pemerintah lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja

pemerintah pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan

Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi

jabatan fungsional auditor;


3

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan

di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan

informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas

keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di BPKP; dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab

kepada Presiden seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008. Peran BPKP tersebut untuk mendukung akuntabilitas

Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui

fungsi:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah.

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum

disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional

(dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP

mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka

meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas

anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:


4

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea

dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/

daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi;

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak

pencegahan yang efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/

daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan

perundangan.

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Menurut Peraturan Kepala

BPKP Nomor 1 Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan

pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas

sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.


5

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum

negara.

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

dan/atau atas permintaan Kepala Daerah.

4. Melaksanakan pembinaan penyelengaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya.

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan

negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan

lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,

serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas

kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha

milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah

dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta


6

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di

dalamnya terdapat kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan

keuangan negara/daerah;

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan, dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah;

7. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan

usaha/bdan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang

strategis;

8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran

pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,

dan upaya pencegahan korupsi;

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat

pengawasan intern pemerintah lainnya;

10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan

perundang-undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;


7

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; dan

14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu

pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil

pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola,

memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian

intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan

aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan

diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.

1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai

sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan

sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan

terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam

penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan

sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja

pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut:

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan

peran APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan

sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah

daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP

lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik (good


8

governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian,

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal

pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas

bidang di RPJMN 2015-2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk

meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk

efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap

optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan

pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan

terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui

debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk

preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi.

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun

strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan

terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk

membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan

pembangunan nasional. Strategi operasional mengindikasikan

kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan

BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019

memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap

isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabiliitas APIP,

dan penguatan kompetensi sumber daya manusia BPKP.


9

Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah

melalui program-program induktif, sebagaimana terlihat pada

gambar berikut:

Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unit eselon II berkewajiban

melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-

kegiatan teknis yang dilaksanakan berupa:

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2. Pengawasan atas permintaan stakeholders

3. Pengawasan atas permintaan Presiden

4. Pengawasan atas Proyek PHLN

5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6. Pembinaan peningkatan kapabilitas APIP

7. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

8. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

9. Pengawasan penerimaan negara


10

10. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

11. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik

12. Bimtek/asistensi GCG/KPI

13. Pengawasan atas kinerja BUMD

14. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

15. Sosialisasi masalah korupsi

16. Bimtek/asistensi implementasi FCP

17. Kajian pengawasan

18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan

Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Aparat Penegak Hukum

19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat.

21. Pengawalan Pembangunan Nasional

22. Monitoring BUMDes

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di

daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,

Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku

dan Provinsi Papua. Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha

a) Subbagian Umum

b) Subbagian Kepegawaian

c) Subbagian Keuangan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi

Pemerintah Pusat (IPP)


11

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan

Negara (AN)

5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan

serta Pembinaan APIP (P3A)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang

Kepala, yakni Salamat Simanullang berdasarkan Surat Keputusan Kepala

BPKP Nomor KEP-170/K/SU/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

per 31 Desember 2017 sebanyak 117 orang, terdiri atas:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan Tahun 2017Orang %

Pejabat Struktural 5 4,27Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 93 79,49Pejabat Fungsional Arsiparis 1 0,85Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,85Pejabat Fungsional Pranata Komputer 0 0,00Pegawai Fungsional Lainnya 17 14,53

Jumlah 117 100,00


12

Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan Tahun 2017Orang %

SLTA 11 9,40D-III 25 21,37

S-1/D-IV 72 61,54S-2 9 7,69

Jumlah 117 100,00


13

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Usia Pegawai (Tahun) Tahun 2017Orang %

< 30 42 35,9031 s.d. 40 9 7,6941 s.d. 50 22 18,8051 s.d. 58 44 37,61

> 58 0 0,00Jumlah 117 100,00

Golongan Tahun 2017Orang %

IV 16 13,68III 92 78,63II 9 7,69

Jumlah 117 100,00


14

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKjP) Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan

wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan

produk serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara

ringkas rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2017.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dikaitkan

dengan sasaran program serta realisasi keuangan.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


15

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian


16

BBAABB IIIIPPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

PKP telah merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus

atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan

nasional sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

2. Peningkatan Ruang Fiskal

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

4. Peningkatan Governance System

Dalam upaya mendukung strategi BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019

sebagai salah satu alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam

rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut. Renstra telah

diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan BPKP sebagaiamana tertuang

dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKP periode 2015-2019 sebagai berikut:

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

BPKP telah menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP

ke depan yaitu:

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah

konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi

pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan tahun

2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi

setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan

B

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”


17

tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu

keniscayaan.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu

sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga

dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna

mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif;

b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang efektif;

c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah

yang profesional dan kompeten.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan

misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan

tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan

beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai

organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor

private/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi

perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders

dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi

auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC

tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak


18

stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan

dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses

internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang

berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-

tujuan strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif;

b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, BPKP telah menyusun

sasaran strategis sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan

yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan

pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis

BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional;

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dan

Program Prioritas Pembangunan Nasional;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.

4. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian sasaran strategis BPKP harus didukung dengan capaian

sasaran program dan kegiatan oleh perwakilan yang diukur melalui

indikator sasaran program dan kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan

beberapa indikator sasaran program sebagai indikator kinerja utama

(IKU). Yang merupakan indikator kinerja pada perspektif manfaat

bagi stakeholders yang menunjukkan peran dalam pengawasan


19

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan sebanyak tujuh indikator dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Sasaran Program

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalianintern pengelolaan program nasional

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

nasional3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan


4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasukFRA)

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)

6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dariBUMD yang dibina

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibina


20

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Di samping IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

juga memiliki sasaran program tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan Sekretariat Utama yang dinilai dengan

indikator kinerja persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert

1-10).

5. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan

program dan kegiatan yang sejalan dengan program dan kegiatan

BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua program

utama pada tahun 2017 sebaga berikut:

1) Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara

dan pembangunan nasional serta pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dengan anggaran sebesar Rp1.261.374.000;

2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dengan anggaran sebesar Rp20.792.008.000.

Lebih rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki

kegiatan-kegiatan yang mendukung program sebagaimana

terdapat dalam tabel 2.2.


21

Tabel 2.2Program, Sasaran Program, dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan

No Program, Sasaran Program, dan Kegiatan

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern PemerintahSasaran Program 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangandan Pembangunan Nasional1 Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri2 Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan3 Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional4 Monev atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan5 Audit Pengelolaan PNBP6 Pendampingan/Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan7 Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Penanaman Modal8 Evaluasi Program Ketahanan Energi9 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (KSP)10 Reviu atas Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa11 Pengawasan Atas Pengelolaan Dana Transfer (DAK/DAU/DBH)12 Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular13 Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG14 Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD15 Evaluasi Kinerja BUMD16 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Implementasi Fraud Control Plan

(FCP)17 Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)18 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara19 Audit Investigatif20 Audit Penyesuaian Harga dan Klaim21 Evaluasi Hambatan Kelancaran PembangunanSasaran Program 2. Meningkatnya Maturitas SPIP1 Workshop Implementasi SPIP2 Bimtek Penilaian Maturity Level SPIP3 Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dengan

metode CSA4 Penilaian Maturitas SPIPSasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern PemerintahK/L/Pemda1 Quality Assurance (QA)Provinsi Peningkatan Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP


22

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders dan berfungsinya output yang menunjukkan peran

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan

akuntabilitas keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan

SPIP, dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran program

dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung tujuan strategis BPKP.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Tahun 2017


INDIKATOR KINERJATARGET

Satuan JumlahA. Sasaran


1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangannegara/korporasi

1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional

% 55,00

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tatakelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaan korporasi

% 55,00

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian


% 40,00


% 70,00


% 60,00

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian hargayang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0

2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00


23



Satuan Jumlah3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahankorupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasuk FRA) % 50,00


5.1Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yang mengimplementasikansistem pengaduan masyarakat

% 60,00


6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100,00

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota(level 3)

% 31,00

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 0


% 31,00

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 0


% 38,00

6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 54,00

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimalbaik dari BLUD yang dibina

% 60,00


7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3) % 100,00


% 38,00

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level2)

% 0


% 62,00

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level1)

% 0


% 0


24



Satuan JumlahSasaranKegiatan


1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan didaerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 1152. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 18

2.2

Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasi hasilasistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota

Surat 8

3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan laporan 15

3.2

Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasi hasilbimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kab/Kota

Surat 14

B. SasaranProgram


1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7

SasaranKegiatan


1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP

laporan 80


2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP

m2 140


25

BBAABB IIIIIIAAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran, serta

penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan

akuntabilitas kinerja tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target

yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017.

Pengukuran dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakter masing-masing indikator dengan batasan maksimal

capaian kinerja IKU sebesar 200%.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target

indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

a.Maximize

b.Minimize

Rumus minimize digunakan untuk mengukur IKU Tingkat Maturitas SPIP

Level 1 dan Tingkat Kapabilitas APIP Level 1.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

sasaran program dan indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang

mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor

pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian

target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang.

S


26

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan

antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun

berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang

diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan

sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi

manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan

sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah

antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

Secara umum capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017



%Capai-

anA. Sasaran


1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaankeuangan negara/korporasi

1.1Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaanprogram nasional

% 55,00 59,14 107,53

1.2

Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern pengelolaankorporasi

% 55,00 100,00 181,82



% 40,00 41,38 103,45


% 70,00 100,00 142,86


27



%Capai-

an


% 60,00 100,00 166,67

2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0 0 NA

2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70,00 0 0

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunannasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % 0 0 NA


4.1Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA)

% 50,00 100,00 200,00


5.1

Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat

% 60,00 100,00 166,67


6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 3) % 100,00 100,00 100,00


% 31,00 61,54 198,52

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 2)

% 0 0 NA


% 31,00 38,46 124,06

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi(level 1)

% 0 0 NA


% 38,00 0 200,00

6.7Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina

%54,00 69,23 128,21

6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina

% 60,00 100,00 166,67


7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % 100,00 100,00 100,00


% 38,00 46,15 121,45


% 0 0 NA


% 62,00 53,85 113,15


% 0 0 NA


28



%Capai-

an


% 0 0 NA

SasaranKegiatan


1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yangdilaksanakan di daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKPPerwakilan Laporan 115 114 99,13

2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan levelmaturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00

2.2

Surat kepala Perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil asistensi dan penilaian maturitaspenyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota

Surat 8 8 100,00

3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP diProvinsi/Kota/Kabupaten

3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKPPerwakilan Laporan 15 15 100,00

3.2

Surat kepala perwakilan BPKP kepadaPemda, menyampaikan rekomendasihasil bimtek dan penilaian kapabilitasAPIP di Provinsi/Kab/Kota

Surat 14 14 100,00

B. SasaranProgram


1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan SekretariatUtama

1.1 Persepsi Kepuasan Layanan SekretariatUtama (skala likert 1-10) skala 7 8 114,29

SasaranKegiatan


1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP laporan 80 80 100,00


2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumahnegara perwakilan BPKP m2 140 140 140

Secara rinci sasaran program diukur menggunakan indikator kinerja

program masing-masing.


29

2. Indikator Kinerja Program

Sasaran Program 1Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan NegaraPencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” diukur menggunakan

dua IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” dan “Persentase

tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi”.

Pada tahun 2017 IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” ditargetkan

sebesar 55% dan “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,


ditargetkan sebesar 55%.

Selama tahun 2017 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat

dilihat dalam gambar di bawah.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat dilakukan


30

karena IKU pada Sasaran Program 1 tahun 2017 berbeda dengan IKU

yang terdapat pada dokumen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan periode 2015-2019.

Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 1Perbaikan Tata kelola, Manajemen Risiko, dan PengendalianIntern Pengelolaan Program NasionalPada tahun 2017 IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” ditargetkan

sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut

terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil

Pengawasan tahun 2017 sebagai bentuk perbaikan dalam bidang

tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional.

Realisasi IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” pada tahun 2017

mencapai 59,14% atau sebesar 107,53% dari target yang telah

ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017

telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 126,98% maka dalam

tahun 2017 terjadi penurunan kinerja sebesar 19,45%.

Pencapaian target kinerja dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Penyelesaian permasalahan kelebihan pembayaran dan

perubahan volume pelaksanaan pekerjaan pada Program

KOTAKU/National Slum Upgrading Program (NSUP) yang didanai

Loan IBRD -8213 ID, serta pada National Program for Community

Empowernment in Rural Areas 2012-2015 (Pembiayaan

Pendampingan Desa TA 2016) yang dinanai Loan IBRD No. 8217 ID



31

2. Penyelesaian permasalahan tidak optimalnya pemanfaatan kapal

dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program Bantuan

Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Tanah

Bumbu.

3. Peningkatan koordinasi antara pelaksana program dengan

Kementerian Pertanian dalam kegiatan cetak sawah dan bantuan

alsintan pengadaan pusat serta peralihan kepemilikan traktor roda

dua yang dijumpai pada saat Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Kedaulatan Pangan Semester I Tahun 2017 di Provinsi

Kalimantan Selatan.

4. Percepatan pengusulan Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi

Asuransi bagi Nelayan (NCP BPAN) pada Program dan Kegiatan

Prioritas Nasional Capaian B09 Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan

Selatan (Renaksi Peningkatan Produksi Garam, Ikan, dan Rumput

Laut serta Renaksi Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan

Nelayan).

5. Terselesaikannya input data ke dalam aplikasi reviu PA, PBJ, Monev

Desa secara tepat waktu setiap triwulannya.

6. Perbaikan pengelolaan dana desa melalui implementasi aplikasi

SISKEUDES.

7. Pengelolaan Dana DAK di daerah lebih tepat sasaran dan sesuai

dengan juknis yang telah ditetapkan.

8. Munculnya inovasi-inovasi baru pada Pemda dalam memaksimalkan

PAD berupa pajak dan retribusi daerah.

9. Terkawalnya proses pengadaan barang dan jasa pada proyek

strategis Pemda melalui reviu pengadaan barang/jasa (probity

audit).

10. Perbaikan kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai

dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan

capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi


32

atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah” yang diukur

menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Indikator

kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 60 LHP

Pengawasan atau 100% dari target 60 LHP Pengawasan.

Rincian LHP Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4.A.

IKU 2 Sasaran Program 1Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasiPada tahun 2017 IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,


ditargetkan sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase

tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam

Laporan Hasil Pengawasan tahun 2017 sebagai bentuk perbaikan

dalam bidang tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan korporasi.

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,


pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar 181,82% dari target yang

telah ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2017 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100% maka terjadi

peningkatan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 81,82%.



1. PT Pertani Kanwil Kalimantan Selatan telah melakukan rekonsiliasi

pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi sehingga saldo benih

bersubsidi tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 pada bagian

Pemasaran telah sesuai dengan saldo benih di bagian Akuntansi.

2. PT PLN UIP Kalbagteng terus melakukan sosialisasi kepada pemilik

lahan untuk menjual lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan


33

menara jaringan transmisi tegangan tinggi sehingga meningkatkan

capaian kemajuan pekerjaan Pembangunan Transmisi Kayu Tangi

Barikin.

3. PDAM Bandarmasih telah menggunakan risk management berupa

register risiko yang sudah teridentifikasi sebagai pertimbangan dalam

pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan kepada

pelanggan PDAM.

4. RSUD H. Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan PDAM

Kabupaten Tanah Laut telah menggunakan Aplikasi SIA BLUD dan SIA

PDAM dalam rangka meningkatkan keandalan dan kecepatan

dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.

5. PDAM telah menerima pencairan dana Hibah MBR APBN dari

Kementerian PUPERA sesuai dengan jumlah sambungan rumah

pelanggan yang memenuhi persyaratan Hibah MBR APBN sebagai

penyertaan modal pemerintah daerah.


capaian kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil

pengawasan pada Perwakilan BPKP” yang diukur menggunakan satu

indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja kegiatan yang

telah dihasilkan adalah sebanyak 23 LHP Pengawasan atau 100% dari

target 23 LHP Pengawasan.

Rincian LHP Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4.A.

Sasaran Program 2Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan KeinvestigasianPencapaian sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian” diukur menggunakan lima IKU yaitu

“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan”, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH”, “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian


34

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“, “Persentase hasil audit penyesuaian

harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“, dan “Persentase hasil audit

klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”.

Pada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” ditargetkan sebesar 40%,

“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” ditargetkan sebesar 70%, “Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K“ ditargetkan sebesar

60%, “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K“ ditargetkan sebesar 0%, dan “Persentase hasil audit klaim

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 70%.

Selama tahun 2017 capaian kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat

dilihat dalam gambar di halaman berikut:


Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 tidak dapat disajikan

karena IKU Sasaran Program 2 tahun 2017 ini tidak terdapat pada

dokumen Renstra.



35

IKU 1 Sasaran Program 2Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan KeinvestigasianPada tahun 2017 IKU “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian” ditargetkan sebesar 40%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah PKA tahun berjalan dibandingkan

dengan jumlah LHPKKN (laporan hasil audit PKKN) ditambah Laporan

Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) tiga tahun

terakhir sebagai bentuk meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian.

Realisasi IKU “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian” pada tahun 2017 mencapai 41,38% atau sebesar

103.45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 40%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan

pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) atas dugaan tindak

pidana korupsi pada kegiatan, antara lain:

1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kredit Macet pada PD BPR Tapin

Tengah Tahun 2009 s.d. 2013.

2. Pembangunan Bangsal Bedah dan Penyakit Dalam tahap 1 RSUD H.

Hasan Basry Kandangan Tahun 2007-2008.

3. Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan

Wagub Kalsel Tahun 2015.

4. Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran

KPU Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013.

5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh-Tanjung Sari oleh Dinas Bina

Marga dan SDA Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014.

6. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah PD PAL Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2014.

7. Pembagian Tanah Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Selatan di Desa Maburai Kabupaten Tabalong Tahun 2003 s.d. 2005.


36

Kinerja indikator “Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian

tahun sebelumnya karena karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.

Pencapaian kinerja sasaran program tahun 2017 didukung dengan



menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

yang telah dihasilkan adalah sebanyak 16 laporan atau 100% dari target

16 laporan.

IKU 2 Sasaran Program 2Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APHPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH” ditargetkan sebesar 70%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi

(LHAI) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)

tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit

Investigasi (LHAI) yang terbit tahun berjalan sebagai bentuk

meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH” pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar

142,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan Laporan

Hasil Audit tahun 2017 yang terbit dan ditindaklanjuti oleh Aparat

Penegak Hukum (APH), antara lain:

1. Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani,

Pengaspalan dan Jembatan di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Banjarbaru Tahun Anggaran 2015.

2. Audit Investigatif atas Dana BOS di MTsN Batu Benawa Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 s.d 2016.


37

3. Audit Investigatif atas dana desa yang bersumber dari APBN dan

dana Gapura di Desa Wonorejo Kabupaten Kotabaru.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 166,67% maka terjadi

penurunan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 23,81%.




menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja

kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 7 laporan atau 100%

dari target 7 laporan.

IKU 3 Sasaran Program 2Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase jumlah LHP keinvestigasian yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan K/L/P/K tahun berjalan dibandingkan

dengan jumlah LHP keinvestigasian yang terbit tahun berjalan sebagai

bentuk meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” pada tahun 2017 mencapai 100% atau

sebesar 166,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan Laporan

Hasil Pengawasan (Keinvestigasian) tahun 2017 yang terbit dan

ditindaklanjuti oleh K/L/P/K, antara lain:

1. Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang

Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016 dan 2017.

2. Kajian Risiko Fraud dan Hambatan dalam Perkembangan Infrastruktur

Ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero).


38

3. Diagnostic Assessment risiko fraud pada PD PAL Kota Banjarmasin.

Kinerja indikator “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan

dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak ditargetkan pada

tahun 2016.




menggunakan satu indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

yang telah dihasilkan adalah sebanyak 3 laporan atau 100% dari target

3 laporan.

IKU 4 Sasaran Program 2Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkanoleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 0%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase jumlah LHA eskalasi harga yang

ditindaklanjuti tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHA eskalasi

harga yang terbit pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya

efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian.

Capaian IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” pada tahun 2017 tidak dihitung karena

tidak ditetapkan target kinerjanya dan tidak terdapat permintaan

K/L/P/K kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk

melakukan audit penyesuaian harga pada kegiatan pengadaan

barang/jasa di lingkungan K/L/P/K.



karena IKU Sasaran Program 2 ini tidak terdapat pada dokumen Renstra.


39

Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan dalam

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

IKU 5 Sasaran Program 2Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/KPada tahun 2017 IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” ditargetkan sebesar 70%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah LHA klaim yang ditindaklanjuti pada

tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah LHA klaim yang terbit

pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian.

Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” pada tahun 2017 mencapai 0% atau sebesar 0% dari target

yang telah ditetapkan sebesar 70%. Hal ini disebabkan pada tahun 2017

tidak terdapat permintaan dari K/L/P/K kepada Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan untuk melakukan audit klaim pada kegiatan

pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/P/K.




Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan dalam

Perjanjian Kinerja (Perkin) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran Program 3Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasionalPencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional” diukur menggunakan satu IKU

yaitu “Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran

pembangunan”.


40

Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah Laporan Evaluasi

Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) yang ditindaklanjuti tahun

berjalan dibandingkan dengan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (HKP) yang terbit tahun berjalan sebagai

bentuk meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional.

Capaian IKU “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” pada tahun 2017 tidak dihitung karena tidak

ditetapkan target kinerjanya dan tidak terdapat permintaan dari

stakeholders kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk

melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) pada

lingkungan kegiatan stakeholders.




Selain itu, pada tahun 2016 kinerja IKU ini tidak ditargetkan pada Perkin

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran Program 4Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsiPencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur

menggunakan satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termasuk Fraud Risk

Assessment (FRA)”.

Pada tahun 2017 IKU “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” ditargetkan sebesar 50%. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP/FRA tahun berjalan dibandingkan dengan

jumlah penugasan (Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis


41

Implementasi, Evaluasi, dan Monitoring, termasuk FRA) yang telah

dilakukan pada tahun berjalan sebagai bentuk meningkatnya kualitas

tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi.

Realisasi IKU “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” pada tahun 2017 mencapai 100%

atau sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai dengan

pelaksanaan penugasan Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) serta

Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP yang diikuti dengan komitmen

penerapan oleh stakeholders, yaitu:

1. Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsuddin Noor.

2. RSUD H. Badaruddin Tabalong.

3. Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Kinerja indikator “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” tahun 2017 tidak dapat

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak

ditargetkan pada tahun 2016.











42

Sasaran Program 5Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadapkorupsiPencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” diukur menggunakan satu IKU yaitu

“Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat”.

Pada tahun 2017 IKU “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang

memenuhi 3 unsur dibandingkan dengan jumlah K/L/P/K atau unit kerja

yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

sebagai bentuk meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi.

Realisasi IKU “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” pada tahun berjalan mencapai 100% atau sebesar


menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan telah tercapai dengan

pelaksanaan penugasan Sosialisasi Pengembangan Masyarakat

Pembelajar Anti Korupsi pada Pemerintah Kota Banjarbaru serta

keikutsertaan Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan dalam Forum Investigasi tahun 2017 di Jakarta.

Kinerja indikator “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.







43





Sasaran Program 6Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP PemerintahDaerah/KorporasiPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur menggunakan delapan IKU yaitu:

1. “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”

2. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)”





7. “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina”

8. “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina”

Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”

ditargetkan sebesar 100%, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)”

ditargetkan sebesar 31%, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 1)” ditargetkan sebesar 38%, “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(level 2)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)” ditargetkan

sebesar 0%, “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina” ditargetkan sebesar 54%, dan “Presentase BLUD

yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” ditargetkan

sebesar 60%.


44

Selama tahun 2017 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat

dilihat dalam gambar di bawah.


IKU 1 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”


pemerintah provinsi yang telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 3

dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan,

yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah

mencapai level 3 dengan skor 3,00. Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi (level 3)” pada tahun 2017 mencapai 100% atau

sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.

Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” tahun 2017

tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena

tidak ditargetkan pada tahun 2016


45

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Tersusunnya kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan

kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan

secara formal pada Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tersusunnya Risk Register, analisis risiko, dan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Terlaksakannya rencana pengendalian yang akan diterapkan atas

risiko yang ada.

IKU 2 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level

3)” ditargetkan sebesar 31%. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai

Maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

sebanyak 8 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai Maturitas SPIP

minimal level 3 yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota

Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten

Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.

Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level

3)” pada tahun 2017 mencapai 61,54% atau sebesar 198,52% dari target

yang telah ditetapkan sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian maturitas SPIP disajikan

dalam Lampiran 5.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 102,60% maka

terjadi peningkatan kinerja sebesar 95,92%.




46



secara formal pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten

Tabalong.


Pengendalian (RTP) pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu

dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan

Kabupaten Tabalong.

3. Terlaksakannya rencana pengendalian yang akan diterapkan atas

risiko yang ada.

4. Tersusunnya dokumen evaluasi penerapan standar kompetensi,

dokumen evaluasi kinerja AKIP, dan dokumen rekonsiliasi BMD pada

Pemkot Banjarbaru.





yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)” pada tahun

2017 tidak dihitung karena tidak ditetapkan target kinerjanya dan nilai

maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai

Level 3.

IKU 4 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 2)” ditargetkan sebesar 31%. Kinerja diukur dengan menghitung


47

persentase pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Maturitas

SPIP minimal level 2 dibandingkan jumlah pemerintah kabupaten/kota di



sebanyak 5 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai Maturitas SPIP

minimal level 2 yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, dan

Kabupaten Tanah Laut. Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (level 2)” pada tahun 2017 mencapai 38,46% atau

sebesar 124,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar 31%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai. Rincian

penilaian maturitas SPIP disajikan dalam Lampiran 5.

Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)”

tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.

Pencapaian target kinerj dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan




secara formal pada Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.


Pengendalian (RTP) pada Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten

Tapin.





yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin tinggi realisasi,


48

capaian kinerjanya semakin buruk. Sehingga diharapkan pemerintah

provinsi yang masih memiliki skor Maturitas SPIP pada level 1 semakin

sedikit.

Capaian IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)” pada tahun

2017 tidak dihitung karena tidak ditetapkan target kinerjanya dan nilai

maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai

Level 3.

IKU 6 Sasaran Program 6Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)Pada tahun 2017 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level

1)” ditargetkan sebesar 38%. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase pemerintah Kabupaten/kota yang telah mencapai Maturitas

SPIP minimal level 1 dibandingkan jumlah pemerintah Kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin tinggi realisasi, capaian

kinerjanya semakin buruk. Sehingga diharapkan pemerintah

Kabupaten/kota yang masih memiliki skor Maturitas SPIP pada level 1

semakin sedikit.


seluruhnya telah mencapai Maturitas SPIP minimal level 2, sehingga

realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)” pada

tahun 2017 mencapai 0% atau sebesar 200% (capaian max) dari target

yang telah ditetapkan sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian maturitas SPIP disajikan

dalam Lampiran 5.

Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)”

tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.


49

IKU 7 Sasaran Program 6Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baikdari BUMD yang dibinaPada tahun 2017 IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina” ditargetkan sebesar 54%.

Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang

kinerjanya mendapatkan skor minimal baik di tahun 2017 dibandingkan

dengan jumlah BUMD yang dibina oleh BPKP pada tahun 2017.

Dari 13 BUMD yang dibina, sebanyak sembilan perusahaan atau 69,23%

yang mendapatkan skor baik. Sehingga realisasi IKU “Persentase BUMD

yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina” pada

tahun 2017 mencapai 69,23% atau sebesar 128,21% dari target yang

telah ditetapkan sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2017 telah tercapai. Rincian penilaian kinerja disajikan dalam

Lampiran 6.





1. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan tambahan penyertaan

modal kepada sembilan PDAM sebesar Rp187.106.885.822,00 selama

tahun 2016.

2. Peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 0,47% yakni dari

52,06% tahun 2015 menjadi 52,53% tahun 2016.

3. Sebanyak lima PDAM, yakni PDAM Kabupaten Tapin, Hulu Sungai

Selatan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Barito Kuala mampu

menurunkan tingkat kehilangan air (air tanpa rekening) sebesar 5,55%.

4. Sebanyak tiga PDAM yakni PDAM Bandarmasih, PDAM Intan Banjar

dan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencapai full cost

recovery yakni harga jual air rata-rata per m3 melebihi harga pokok

produksi per m3.


50

IKU 8 Sasaran Program 6Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibinaPada tahun 2017 IKU “Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor

minimal baik tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina

oleh BPKP pada tahun 2017.

Dari tiga BLUD yang dibina seluruhnya mendapatkan skor baik (100%).

Sehingga realisasi IKU “Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik

dari BLUD yang Dibina” pada tahun 2017 mencapai 100% atau sebesar


menjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai. Rincian penilaian

kinerja disajikan dalam Lampiran 7.





1. Perbaikan dan penyempurnaan standar operasi prosedur pelayanan

kesehatan RSUD.

2. Penyusunan anggaran tahunan (RBA) mendasarkan pada

perencanaan jangka menengah (RSB) RSUD.

3. Pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Intern

RSUD.

4. Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu menggunakan

aplikasi SIA BLUD.

5. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara

kontinyu sesuai sumber dana dan daya yang tersedia dan

pengukuran capaian SPM secara periodik.


51

Pencapaian kinerja Sasaran Program tersebu didukung dengan capaian

kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk

meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di

provinsi/kota/kabupaten” yang diukur menggunakan dua indikator

kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah

sebanyak 18 LHP Pembinaan SPIP dan 8 Surat Kepala Perwakilan BPKP

kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/kabupaten/kota

atau 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan telah

mencapai target masing-masing 100% dari dua indikator, yakni LHP

Pembinaan SPIP sebanyak 18 laporan dan surat atensi Kepala

Perwakilan sebanyak 8 surat.

Sasaran Program 7Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern PemerintahDaerahPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Daerah” diukur menggunakan enam IKU yaitu

“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)”, dan “Kapabilitas

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”.

Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”

ditargetkan sebesar 100%, “Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)” ditargetkan sebesar 38%, “Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi (Level 2)” ditargetkan sebesar 0%, “Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” ditargetkan sebesar 62%,

“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” ditargetkan sebesar 0%,

dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”

ditargetkan sebesar 0%.


52

Selama tahun 2017 capaian kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat

dilihat dalam gambar pada halaman berikut:

Rincian kapabilitas APIP disajikan dalam Lampiran 9.


capaian kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya Bimtek dan penilaian

kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten” yang diukur menggunakan

dua indikator kinerja kegiatan tahun 2017. Target Indikator kinerja

kegiatan yang telah dihasilkan serta realisasinya adalah:

15 laporan LHP Peningktan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan yang

direalisir sebanyak 15 laporan atau mencapai 100%.

14 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda yang

menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas

APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten yang direalisir sebanyak 14 surat atau

mencapai 100%.



53

IKU 1 Sasaran Program 7

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”


jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai Kapabilitas APIP

minimal level 3 dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi

Kalimantan Selatan.

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” pada tahun

2017 mencapai 100% atau sebesar 100% dari target yang telah

ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menjukkan bahwa kinerja tahun 2017

telah tercapai yang ditunjukkan dengan peningkatan level kapabilitas

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dari Level 2 menjadi Level 3.

Kinerja indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun

2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

karena tidak ditargetkan pada tahun 2016.

Perbandingan realisasi IKU menuju target level 3 pada akhir Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan

dalam gambar pada halaman berikut:

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan adalah APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan


54

Selatan telah melakukan pemenuhan infrastruktur dan penilaian mandiri

Kapabilitas APIP level 3 dengan aplikasi yang dilanjutkan dengan QA

dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PKD.


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)Pada tahun 2017 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3)” ditargetkan sebesar 38%. Kinerja diukur dengan menghitung


Kapabilitas APIP level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.


sebanyak 6 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai level 3 yaitu

Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu,

Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu

Sungai Utara. Sehingga realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)” pada tahun 2017 mencapai 46,15% atau

sebesar 121,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 38,00%. Hal ini

menjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 102,53% maka

terjadi peningkatan kinerja sebesar 18,92%. Sedangkan perbandingan

realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan dalam gambar pada

halaman berikut:


55


BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan Bimbingan Teknis

dan Quality Assurance atas penilaian mandiri kapabilitas APIP dari level

2 ke level 3 sebanyak 4 APIP pada pemerintah daerah yaitu Kabupaten

Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, dan

Kabupaten Hulu Sungai Utara.




jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai Kapabilitas APIP level 2

dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.


2017 tidak dihitung karena tidak ditargetkan pada tahun ini dan

kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari

level 2 menjadi level 3.


56



(Level 2)” ditargetkan sebesar 62%. Kinerja diukur dengan menghitung


Kapabilitas APIP level 2 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai capaian

maksimal 100%.

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”

pada tahun 2017 mencapai 53,85% atau sebesar 113,15% (rumus

minimize) dari target yang telah ditetapkan sebesar 62,00%, perhitungan

ini didasari bahwa tidak adanya kapabilitas APIP yang berada pada

level 1 sehingga kapabilitas APIP di level 2 menjadi baseline. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah tercapai.


peningkatan kinerja dalam tahun 2017 sebesar 13,15%.



1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP menuju level 2

sebanyak empat APIP pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan

penilaian mandiri, diantaranya Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru,

dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala.

2) Quality assurance atas penilaian mandiri kapabilitas APIP atas tiga

APIP yaitu Kabupaten Hulu Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan

Kabupaten Tabalong.


57

IKU 5 Sasaran Program


ditargetkan sebesar 0%. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan

rumus minimize sebagai berikut:


2017 tidak dihitung karena kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi

Kalimantan Selatan tidak ditargetkan pada tahun ini dan kapabilitas

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari level 2

menjadi level 3.



(Level 1)” ditargetkan sebesar 0%. Capaian kinerja diukur dengan

menggunakan rumus minimize sebagai berikut:

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”

pada tahun 2017 tidak dihitung karena kapabilitas APIP Kabupaten/Kota

di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat dari Level 1

menjadi Level 2.

Dukungan Sumber Daya

Pencapaian sasaran program 1 - 7 didukung sumber daya yang

memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM),

yaitu dana sebesar Rp1.251.117.045,00 atau 99,19% dari anggaran

sebesar Rp1.261.374.000,00 dan SDM sebanyak 6.185 OH atau 46,93%

dari rencana sebanyak 13.180 OH.


58

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah

direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU

sasaran program sebesar 136,53% lebih tinggi dari capaian penggunaan

dana 99,19% dan penggunaan SDM 46,93%. Selain melaksanakan

penugasan pengawasan yang direncanakan pada PKPT 2017,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan

penugasan pengawasan diluar PKPT 2017 sebanyak 360 PP dengan

realisasi sebanyak 7.736 OH.

Sasaran Program 8Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalamPengawasan BPKPPencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” diukur menggunakan satu

indikator kinerja yaitu “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian

Tata Usaha)”. Pada tahun 2017 indikator ini ditargetkan mencapai skala

7 dari rentang nilai skala likert 1-10.

Realisasi indikator “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian Tata

Usaha)” pada tahun 2017 mencapai nilai skala 8,00 atau 114,29% dari

target skala 7. Rincian penilaian indikator program disajikan terlampir.

Pencapaian sasaran program 8 juga didukung sumber daya yang

memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM).

Realisasi sasaran program 8 telah didukung dana sebesar

Rp20.541.487.666,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar

Rp20.792.008.000,00 dan SDM sebanyak 6.162 OH atau 100% dari

rencana sebanyak 6.162 OH.

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah

direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU

sasaran program sebesar 114,29% lebih tinggi dari capaian penggunaan

dana 98,79% dan penggunaan SDM 100%.


59

Pencapaian kinerja sasaran program di atas juga didukung dengan dua

sasaran kegiatan yang diukur dengan dua indikator kinerja kegiatan

tahun 2017. Capaian indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2Indikator Pelayanan Dukungan Teknis Tahun 2017

No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi %Capaian

1Jumlah Layanan DukunganManajemen Perwakilan BPKP

laporan 80 80 100

2Terlaksananya rehabilitasi beratrumah negara Perwakilan BPKP

m2 140 140 100

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 sebesar

Rp22.053.442.000,00 dengan realisasi Rp21.792.604.711,00. Rincian per

program dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2017

Program Anggaran Realisasi %Capaian

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis lainnya BPKP

20.792.008.000 20.541.487.666 98,79

Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah

1.261.374.000 1.251.117.045 99,19

Jumlah 22.053.382.000 21.792.604.711 98,82

Rincian per mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4Anggaran dan Realisasi sesuai Jenis Belanja Tahun 2017

Jenis Belanja Anggaran(Rp,00)

Realisasi(Rp,00) % Capaian

Belanja Pegawai 17.558.900.000 17.365.155.566 96,48%Belanja Modal 326.500.000 325.725.000 99,94%Belanja Barang 4.168.042.000 4.101.724.145 95,48%

Jumlah 22.053.442.000 21.792.614.711 96,30%


60

Penyerapan anggaran tahun 2017 yang tidak mencapai 100% disebabkan

antara lain adanya sisa tunjangan kinerja sebesar Rp91.566.970,00 akibat

mutasi keluar/masuk pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

dan sisa dari belanja operasional sebesar Rp39.744.438,00 akibat

penghematan pemakaian daya dan jasa.

Kegiatan pengawasan selain direalisasikan menggunakan anggaran

perwakilan tersebut, juga menggunakan anggaran yang berasal dari

dana bantuan kedinasan sebesar Rp2.267.538.841,00 dengan rincian pada

halaman berikut:

Tabel 3.5Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017Bidang Nilai Bantuan Kedinasan

(Rp)

IPP 606.708.219,00 APD 1.034.670.450,00 AN 287.936.640,00 Investigasi 311.523.532,00 P3A 27.000.000,00

Jumlah 2.267.838.841,00


61

BBAABB IIVVPPEENNUUTTUUPP

aporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja

perwakilan dalam mencapai sasaran program tahun 2017, juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan.

Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen

Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017

tercermin dari pencapaian sasaran program sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017

Sasaran Program Indikator Kinerja ProgramSasaran Program 1 IKU 1 tercapai 107,53%

IKU 2 tercapai 181,82%

Sasaran Program 2 IKU 1 tercapai 103,45%



IKU 4 tercapai n/a

IKU 5 tidak tercapai (0,00%)

Sasaran Program 3 IKU 1 tercapai n/a





IKU 3 tercapai n/a


IKU 5 tercapai n/a

IKU 6 tercapai 200%



L


62

Sasaran Program Indikator Kinerja ProgramSasaran Program 7 IKU 1 tercapai 100,00%


IKU 3 tercapai n/a


IKU 5 tercapai n/a

IKU 6 tercapai n/a


Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai

kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Hal ini

merupakan tantangan ke depan dalam mempertahankan bahkan

meningkatkan kinerja perwakilan. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Memperbaiki sistem perencanaan pengawasan dengan

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan

pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra

kerja untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.

3. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.

4. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan

kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

5. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP bagi satuan kerja

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan korporasi.

6. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan mitra.

Lampiran 1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANCAPAIAN OUTCOME TAHUN 2017

1 2 3 4 6 7=6/4

1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, danpengendalian intern pengelolaan program nasional % 55,00 59,14 107,532 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko dan pengendalian internkorporasi % 55,00 100,00 181,821 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan % 40,00 41,38 103,452 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH % 70,00 100,00 142,863 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % 60,00 100,00 166,674 Persentase hasil audit penyesuaian harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % - - -5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K % 70,00 0,00 0,001 Persentase penyelesaian hambatan kelancaranpembangunan % - - -1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikanFCP (termasuk FRA) % 50,00 100,00 200,001 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi(KPAK) yang mengimplementasikan sistempengaduan masyarakat % 60,00 100,00 166,671 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100,00 100,00 100,002 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level3) % 31,00 61,54 198,523 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2) % - - -4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level2) % 31,00 38,46 124,065 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1) % - - -6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level1) % 38,00 0,00 200,00

Capaian(%)

A. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DANPEMBANGUNAN NASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan KeuanganNegara/Korporasi

Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahankorupsi

Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

No. Indikator Kinerja Utama Satuan RealisasiTarget

halaman 1 - 2

Lampiran 1

1 2 3 4 6 7=6/4Capaian

(%)No. Indikator Kinerja Utama Satuan RealisasiTarget

7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikat baik dari BUMD yang dibina % 54,00 69,23 128,218 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dariBLUD yang dibina % 60,00 100,00 166,671 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100,00 100,00 100,002 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3) % 38,00 46,15 121,453 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % - - -4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2) % 62,00 53,85 113,155 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % - - -6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) % - - -

1 Persepsi Kepuasan Layanan (skala likert 1-10) skala 7,00 8,00 114,29Sasaran Program 1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP

Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

halaman 2 - 2

Lampiran 2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANCAPAIAN OUTPUT TAHUN 2017

No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Rencana RealisasiCapaian (%)= realisasi/

rencana1 2 3 4 5 6

1 Laporan Hasil Pengawasan Laporan 115 114 99,13%1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 18 18 100,00%2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,menyampaikan rekomendasi hasil asistensi danpenilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diProvinsi/Kab/Kota

Surat 8 8 100,00%

1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Laporan 15 15 100,00%2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda,menyampaikan rekomendasi hasil bimtek danpenilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Surat 14 14 100,00%

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP laporan 80 80 100,00%1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negaraperwakilan BPKP m2 140 140 100,00%

Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

Sasaran Kegiatan 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal

A. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBANGUNANNASIONAL SERTA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP

Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di

Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas

Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab

Lampiran 3

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DAN 2017

INDIKATOR KINERJA SatuanCapaian

2016Capaian

2017Kenaikan/

(Penurunan)

1 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemenrisiko, dan pengendalian internpengelolaan program nasional % 126,98 107,53 (19,45)1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasitata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern korporasi % 100,00 181,82 81,82

2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian2.1 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkan dipersidangan % - 103,45 Tidak dapatdibandingkan2.2 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh APH % 166,67 142,86 (23,81)2.3 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yang dimanfaatkanoleh K/L/P/K % - 166,67 Tidak dapatdibandingkan2.4 Persentase hasil audit penyesuaianharga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % - - -2.5 Persentase hasil audit klaim yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K % - 0,00 Tidak dapatdibandingkan3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional3.1 Persentase penyelesaian hambatankelancaran pembangunan % - - -4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi4.1 Persentase K/L/P/K yangmengimplementasikan FCP (termasukFRA) % - 200,00 Tidak dapatdibandingkan5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi5.1 Persentase Komunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangmengimplementasikan sistempengaduan masyarakat

% - 166,67 Tidak dapatdibandingkan6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 3) % - 100,00 Tidak dapatdibandingkan6.2 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 3) % 102,60 198,52 95,926.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 2) % - - -6.4 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 2) % - 124,06 Tidak dapatdibandingkan

A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan NasionalSerta Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SASARANPROGRAM

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Halaman 1 - 2

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA SatuanCapaian

2016Capaian

2017Kenaikan/

(Penurunan)SASARAN

PROGRAM6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi(level 1) % - - -6.6 Maturitas SPIP PemerintahKabupaten/kota (level 1) % - 200,00 Tidak dapatdibandingkan6.7 Persentase BUMD yang kinerjanyaminimal berpredikat baik dari BUMDyang dibina % 147,92 128,21 (19,71)6.8 Presentase BLUD yang kinerjanyaminimal baik dari BLUD yang dibina % 172,41 166,67 (5,74)7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 3) % - 100,00 Naik dari level 2ke 37.2 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 3) % 102,53 121,45 18,927.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2) % 100,00 - Naik dari level 2ke 37.4 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota(Level 2) % 100,00 113,15 13,157.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 1) % - - -7.6 Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/Kota (Level 1) % 186,01 - Naik dari level 1ke 2

1 1.1 Persepsi Kepuasan Layanan (skalalikert 1-10) 7 113,21 114,29 1,08B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKPTersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Halaman 2 - 2

Lampiran 4.A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN OUTPUT TAHUN 2017

A. Laporan Hasil Pengawasan

No SatuanOutput

Nomor Output TanggalOutput

Bidang Surat TugasPendukung

Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

1 Laporan LPM-24; LPM-26;LPM-27; LPM-25;

LPM-23

07/02/2017 IPP ST-45 27/01/2017 Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L MitraBidang Kesra 2

2 Laporan LHA-135 03/05/2017 IPP ST-210 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/ National Slum Upgrading Program (NSUP) / Loan IBRD 8213 IDProvinsi Kalimantan Selatan

3 Laporan LAI-136 03/05/2017 IPP ST-209 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Nasional Program for CommunityEmpowerment in Rural Areas 2012-2015 (PembiayaanPendampingan Desa TA 2016) Loan IBRD no. 8217 ID

4 Laporan LAI-125 26/04/2017 IPP ST-211 29/03/2017 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation forLow Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID8259)

5 Laporan LAK-166 18/05/2017 IPP ST-217 30/03/2017 Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun2016 pada Kementerian Kesehatan 1



8 Laporan LPM-307;LPM-304

15/09/2017 IPP ST-492 21/08/2017 Monitoring dan Evaluasi Program BOS Kemendikbud dan Guru NonPNSD SMA/SMK Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Selatan(Sampel Kab/Kota A)

9 Laporan LPM-370 16/10/2017 IPP ST-606 06/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B3)

10 Laporan LATT-141;LATT-143

05/05/2017 IPP ST-212 29/03/2017 Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri pada Kemenristekdikti

11 Laporan LHA-318 20/09/2017 IPP ST-489 21/08/2017 Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan PendidikanAgama Tahun 2016 pada Kemenag

Halaman 1 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

12 Laporan LHM-295 06/09/2017 IPP ST-467 04/08/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang KedaulatanPangan (Benih, Pupuk, Irigasi, Alsintan, Perluasan lahan, SapiIndukan)

13 Laporan LPM-371 16/10/2017 IPP ST-619 09/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B6)

14 Laporan LAO-313 19/09/2017 IPP ST-478 16/08/2017 Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana SiapPakai (DSP) pada BNPB

15 Laporan LHE-415 17/11/2017 IPP ST-668 25/10/2017 Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

16 Laporan LAK-291 31/08/2017 IPP ST-456 03/08/2017 Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016pada Kementerian Kesehatan 1

17 Laporan LAK-285 22/08/2017 IPP ST-457 03/08/2017 Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016pada Kementerian Kesehatan 2

18 Laporan LATT-301 14/09/2017 IPP ST-488 21/08/2017 Audit Tujuan Tertentu atas Ketepatan Sasaran Penerima PKH danKomplementarisnya tahun 2017 di Kabupaten/Kota

19 Laporan LPM-366 13/10/2017 IPP ST-602 06/10/2017 Monitoring Lapangan atas Program dan Kegiatan Pemantauan KSPB09 pada 2 Kementerian (Perhubungan dan PUPR)

20 Laporan LPM-367 13/10/2017 IPP ST-605 06/10/2017 Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L MitraBidang Kesra 1

21 Laporan LHM-365 13/10/2017 IPP ST-607 06/10/2017 Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKPdan Kementerian ESDM (B9)

22 Laporan LHR-311 19/09/2017 IPP ST-526 04/09/2017 Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri padaKementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemprov/Pemkab/Pemkot

23 Laporan LEV-282 18/08/2017 IPP ST-472 07/08/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritimandan Kelautan

24 Laporan LHE-519 21/12/2017 IPP ST-748 27/11/2017 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang KedaulatanEnergi

Halaman 2 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

25 Laporan LBA-460 08-Des-17 APD 623 10/10/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah pada Kabupaten Tanah Laut

26 Laporan LHR-419 21/11/2017 APD 597 05/10/2017 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Tahap Penandatanganan KontrakPekerjaan Rehabilitasi Jalan Melayu V, Pematang Baru KecamatanMartapura pada BPBD Kabupaten Banjar

27 Laporan LAK-262 31/07/2017 APD 391 20/06/2017 Audit Kinerja Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten BanjarTahun 2016

28 Laporan LAK-265 31/07/2017 APD 382 16/06/2017 Audit Kinerja Bidang Kesehatan pada Pemerintah KabupatenTabalong Tahun 2016

29 Laporan LHE-463;LHE-466;LHE-467;LHE-464;

LHE-465

11/12/2017 APD 537 07/09/2017 Kegiatan Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah (EKPPD) pada Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Kalimantan Selatan

30 Laporan LAP-451 30/11/2017 APD 651 20/10/2017 Pemetaan atas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputiPemanfaatan Aset, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah, danPembangunan Infrastruktur yang Masih Berjalan ke Wilayah ProvinsiKalimantan Selatan

31 Laporan LHE-217 22/06/2017 APD 256 21/04/2017 Evaluasi Potensi Pendapatan Asli (PAD) dan Pemetaan PemeriksaanPajak Daerah Tahun 2017 pada Kota Banjarbaru

32 Laporan LEV-215 21/06/2017 APD 255 21/04/2017 Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PemetaanPemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2017 pada Pemko Banjarmasin

33 Laporan LATT-118LATT-147

21/04/2017 APD 182 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemko Banjarbaru


21/04/2017 APD 183 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemko Banjarmasin


21/04/2017 APD 188 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. HSS


21/04/2017 APD 187 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Balangan


21/04/2017 APD 189 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. HSU


21/04/2017 APD 186 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Barito Kuala

Halaman 3 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas


21/04/2017 APD 185 23/03/2017 Verifikasi Output DAK Fisik Reguler Reimbursement Bid.Infrastruktur TA 2016 pada Pemkab. Tanah Bumbu

40 Laporan LBA-499 18/12/2017 APD 706 13/11/2017 Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) padaPemerintah Kabupaten HST Th. 2017

41 Laporan LBA-531 22/12/2017 APD 702 10/11/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Level Maturitas Sistem PengendalianIntern (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Th. 2017

42 Laporan LBA-538 22/12/2017 APD 777 08/12/2017 Bimtek Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

43 Laporan LBA-537 22/12/2017 APD 744 22/11/2017 Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah KotaBanjarbaru

44 Laporan LAP-447 30/11/2017 APD 692 07/11/2017 Melaksanakan Workshop Penyusunan Saldo Awal dan BMD 2017dalam rangka Perubahan SOPD pada tanggal 10 November 2017

45 Laporan LEV-435 29/11/2017 APD 618 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara (D)

46 Laporan LEV-436 29/11/2017 APD 617 06/10/2017 Evaluasi DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD)Tahun 2015 KabupatenHulu Sungai Selatan (C)

47 Laporan APD 615 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banjar (B)

48 Laporan LEV-434LEV-433

29/11/2017 APD 616 06/10/2017 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah (DAK TUD)Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Banjarbaru (A)


03/11/2017 APD 677 30/10/2017 Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Th 2017 danSilpa Dana Desa Th 2016 sampai dengan Triwulan III Th. 2017





Halaman 4 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

52 Laporan APD 637 17/10/2017 Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, Penyaluran danPenggunaan Dana Desa Triwulan III Th. 2017

53 Laporan LBA-328 26-Sep-17 APD 455 03/08/2017 Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten HuluSungai Selatan

54 Laporan LBA-54 06-Mar-17 APD 26 17/01/2017 Pendampingan Persiapan Penyusunan LKPD pada PemerintahKabupaten HST Tahun 2016

55 Laporan LBA-63 20-Mar-17 APD 31 18/01/2017 Pendampingan Persiapan Penyusunan LKPD Kota Banjarbaru Tahun2016

56 Laporan LBA-223 22/06/2017 APD 184 23/03/2017 Pendampingan Reviu LKPD TA 2016 pada Pemkab. Tapin57 Laporan LBA-234 22/06/2017 APD 228 04/04/2017 Pengelolaan dan Kompilasi LKPD serta Analisis Kinerja Keuangan

Pemda se Wilayah Prov. Kalsel Tahun 2016 (unaudited)

58 Laporan LBA-231 22/06/2017 APD 298 05/05/2017 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan AplikasiSiskeudes pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

59 Laporan LEV-277LEV-276LEV-279

08/08/201708/08/201714/08/2017

APD 420 14/07/2017 Evaluasi Penggunaan Dana Desa sampai dengan Triwulan II Tahun2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 Kabupaten Hulu SungaiTengah

60 Laporan LEV-267LEV-268LEV-278

04/08/201704/08/201711/08/2017

APD 419 14/07/2017 Evaluasi Penggunaan Dana Desa sampai dengan Triwulan II Tahun2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 Kabupaten Hulu SungaiSelatan

61 Laporan LR-400 06/11/2017 AN ST-593 3 Oktober2017

Reviu Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih (Padi, Jagung,Kedelai) pada PT Pertani (Persero) Kanwil Kalsel tahun 2016 danSemester I Tahun 2017

62 Laporan LEV-264 31/07/2017 AN ST-429 18 Juli 2017 Evaluasi Program Ketahanan Energi Triwulan II (PembangunanTransmisi Kayu Tangi Barikin) pada UIP Kalbagteng PT. PLN (Persero)

63 Laporan LR-369 13/10/2017 AN ST-588 29/09/2017 Evaluasi Program Ketahanan Energi Triwulan IV (PembangunanTransmisi Kayutangi Barikin) pada UIP Kalbagteng PT PLN (Persero))

64 Laporan LEV-173 30/05/2017 AN ST-202 29/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Bandarmasih65 Laporan LEV-129 28/04/2017 AN ST-139 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Intan Banjar66 Laporan LEV-158 10/05/2017 AN ST-225 04/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Laut67 Laporan LEV-130 28/04/2017 AN ST-140 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Bumbu68 Laporan LEV-193 13/06/2017 AN ST-286 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Kotabaru

Halaman 5 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

69 Laporan LEV-138 03/05/2017 AN ST-200 27/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tapin70 Laporan LEV-172 30/05/2017 AN ST-264 25/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan71 Laporan LEV-199 16/06/2017 AN ST-288 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah72 Laporan LEV-137 03/05/2017 AN ST-137 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara73 Laporan LEV-139 03/05/2017 AN ST-138 07/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tabalong74 Laporan LEV-174 30/05/2017 AN ST-287 28/04/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Balangan75 Laporan LEV-167 23/05/2017 AN ST-201 29/03/2017 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Barito Kuala76 Laporan LEV-345 03/10/2017 AN ST-497 21/08/2017 Evaluasi Kinerja PD Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin

77 Laporan LBA-45 28/02/2017 AN ST-53 31/01/2017 Bimtek SIA BLUD - RSUD H.Damanhuri Barabai78 Laporan LBA-52 06/03/2017 AN ST-77 09/02/2017 Bimtek SIA dan Billing System PDAM - Tanah Laut79 Laporan LBA-60 14/03/2017 AN ST-64 02/02/2017

Bimtek Sistem Pengendalian Intern BUMD - PDAM Bandarmasih

80 Laporan LBA-281 16/08/2017 AN ST-428 18/07/2017 Asistensi Penyusunan Kajian Analisis BEP (Break Event Point) padaPD. PAL Kota Banjarmasin

81 Laporan LR-441 30/11/2017 AN ST-703 10/11/2017 Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum APBN Tahun 2017pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

82 Laporan LEV-287 23/08/2017 AN ST-408 05/07/2017 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Balangan83 Laporan LEV-286 23/08/2017 AN ST-407 05/07/2017 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai84 Laporan LEV-479 14/12/2017 Investigasi ST-662 24/10/2017 Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) pada Proyek Pengembangan

Bandar Udara Syamsuddin Noor85 Laporan LHE-480;

LHE-481;LHE-482

14/12/2017 Investigasi ST-735;ST-736;ST-738

21/11/2017 Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalsel Tahun 2016 dan2017;Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal di Kota Banjarbaru Tahun 2016 dan2017;Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BidangPerijinan dan Penanaman Modal Kab. Banjar Tahun 2016 dan 2017

86 Laporan LAINV-131 28/04/2017 Investigasi ST-93 16/02/2017 Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani,Pengaspalan dan Jembatan di Balai Penelitian Pertanian Lahan RawaBanjarbaru TA.2015

Halaman 6 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

87 Laporan LAINV-186 07/06/2017 Investigasi ST-114 21/02/2014 Audit Investigatif atas Dana BOS di MTsN Batu Benawa Kab.HSTTA.2015 s.d 2016

88 Laporan LAINV-188 07/06/2017 Investigasi ST-158 09/03/2017 Audit Investigatif atas dana desa yang bersumber dari APBN dandana Gapura di desa Wonorejo Kab. Kotabaru

89 Laporan SR-116 20/04/2017 Investigasi ST-103 20/02/2017 Audit PKKN atas Dugaan Tipikor Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) AT-TIN Murakarta pada Dinas Pendidikan Kab.HST TA.2013

90 Laporan LAINV-320 22/09/2017 Investigasi ST-321 16/05/2017 Audit Investigatif Pengelolaan Dana BOS pada SMAN1 Pelaihari TA2015 dan 2016

91 Laporan SR-160 12/05/2017 Investigasi ST-157 09/03/2017 Audit dalam rangka PKKN atas Tipikor dalam penyaluran dana BOSDApada Disdikbud Kab. Kotabaru TA. 2015

92 Laporan SR-163 18/05/2017 Investigasi ST-156 09/03/2017 Audit dalam rangka PKKN atas kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) TA.2013 di Kab. Tabalong

93 Laporan SR-213/PW16/5/2017

21/06/2017 Investigasi ST-290 02/05/2017 Audit dalam rangka PKKN tentang Perkara Parkir Pasar Ulin RayaKota Banjarbaru Periode 2010 - 2015

94 Laporan LKA-15 19/01/2017 Investigasi ST-8 09/01/2017 PKA atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan dan PenatausahaanKredit Macet pd PD.BPR Tapin Tengah Thn.2009 s.d.2013 terdakwaHasan Supiani,S.AP

95 Laporan ND-4/INV/I/2017 16/01/2017 Investigasi ST-9 10/01/2017 PKA atas Dugaan Tipikor Pembangunan Bangsal Bedah dan PenyakitDalam tahap 1 RSUD H.Hasan Basry Kandangan Thn.2007-2008

96 Laporan LKA-18 25/01/2017 Investigasi ST-18 13/01/2017 PKA atas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemilihan KepalaDaerah Gubernur dan Wagub Kalsel Thn.2015 terdakwa ZamilahAransyah

97 Laporan ND-12/INV/II/2017

06/02/2017 Investigasi ST-42 26/01/2017 PKA atas Dugaan Tipikor Penggunaan Dana dan PertanggungjawabanKeuangan Angg.KPU Kab.Banjar TA.2013

98 Laporan LKA-22 07/02/2017 Investigasi ST-48 30/01/2017 PKA atas Pekerjaan Peningktn Jalan Siayuh-Tanjung Sari di Dinas BinaMarga dan SDA Kab.Kotabaru TA.2014

99 Laporan LKA-30 10/02/2017 Investigasi ST-63 02/02/2017 PKA atas Kasus Penyimpangan Pengadaan dan Pemasangan JaringanPipa Air Limbah PD PAL Kota Banjarmasin TA.2014

100 Laporan LKA-92 07/04/2017 Investigasi ST-169 17/03/2017 PKA Sidang a.n. terdakwa Sudirman Ishaka101 Laporan LKA-91 07/04/2017 Investigasi ST-195 27/03/2017 PKA Sidang a.n. terdakwa Ilman Huda, SE102 Laporan LKA-104 13/04/2017 Investigasi ST-236 07/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa Achmad Noordiansyah

Halaman 7 - 8

Lampiran 4.A

No SatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

103 Laporan LKA-128 27/04/2017 Investigasi ST-237 10/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa M. Riduan, S.Sos, M.Hum104 Laporan LS-444 30/11/2017 Investigasi ST-663 24/10/2017 Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi pada

Pemerintah Kota Banjarbaru105 Laporan ND-

31/INV/III/201731/03/2017 Investigasi ST-170 21/03/2017 Forum Investigasi Tahun 2017 di Jakarta

106 Laporan LDA-164 18/05/2017 Investigasi ST-109 20/02/2017 Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP pada RSUD H.BadaruddinTanjung

107 Laporan LDA-260 26/07/2017 Investigasi ST-351 30/05/2017 Sosialisasi dan Diagnostic Assesment FCP pada PD PAL KotaBanjarmasin

108 Laporan LEV-321 22/09/2017 Investigasi ST-425 14/07/2017 Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) dalam Pengelolaan KeuanganDaerah Pada Pemprov Kalsel

109 Laporan LAINV-323 22/09/2017 Investigasi ST-324 17/05/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Ambungan Kec.Pelaihari Kab. Tala TA 2015 dan 2016

110 Laporan LHAI-412 09/11/2017 Investigasi ST-327 18/05/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Kunyit Kec. BajuinKab. Tala TA 2015 dan 2016

111 Laporan LHAI-389 31/10/2017 Investigasi ST-426 17/07/2017 Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Baruh Jaya Kab. HSSTA 2015 dan 2016

112 Laporan LKA-140 05/05/2017 Investigasi ST-267 25/04/2017 PKA Sidang an. Terdakwa Syahruni113 Laporan ND-

57a/INV/VI/201722/06/2017 Investigasi ST-322 16/05/2017 PKA Penyidik kasus Pembagian Tanah Milik Dinas Perkebunan Prov.

Kalsel di Desa Maburai Kab. Tabalong Tahun 2003 s.d. 2005

114 Laporan LHK-511 19/12/2017 Investigasi ST-737 21/11/2017 Kajian Risiko Fraud dan Hambatan dalam PerkembanganInfrastruktur Ketenagalistrikan oleh PT. PLN (Persero)

Halaman 8 - 8

Lampiran 4.B


B. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

NoSatuanOutput

Nomor OutputTanggalOutput

BidangSurat TugasPendukung

Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

1 Laporan LEV-94 07/04/2017 APD 25 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten TapinTahun 2017

2 Laporan LEV-106 13/04/2017 APD 28 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenTabalong Tahun 2017

3 Laporan LEV-105 13/04/2017 APD 32 18/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten HSUTahun 2017

4 Laporan LEV-107 13/04/2017 APD 27 17/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenBarito Kuala Tahun 2017

5 Laporan LEV-112 20/04/2017 APD 22 16/01/2017 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KabupatenBalangan Tahun 2017

6 Laporan LBA-496 18/12/2017 APD 624 11/10/2017 Reassessment Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten HSU Th 2017 (6)

7 Laporan LBA-532 22/12/2017 APD 654 23/10/2017 Re-assessment Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada PemerintahKabupaten Tabalong Th. 2017

8 Laporan LBA-536 22/12/2017 APD 719 15/11/2017 Asistensi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada PemerintahKabupaten Balangan

9 Laporan LAP-418 21/11/2017 APD 574 27/09/2017 Sarasehan Percepatan Implementasi Aplikasi SISKEUDES10 Laporan LBA-452 30/11/2017 APD 693 08/11/2017 Melaksanakan Kegiatan Workshop SIMDA Perencanaan se-Provinsi

Kalimantan Selatan pada tanggal 10 November 201711 Laporan LBA-501 18/12/2017 APD 305 10/05/2017 Asistensi Identifikasi Risiko Dalam Rangka Peningkatan Level Maturitas

Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tapin12 Laporan LMR-254 18/07/2017 APD 314 16/05/2017 Asistensi Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Dalam Rangka

Peningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

13 Laporan LBA-382 27/10/2017 APD 393 21/06/2017 Asistensi Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko) Dalam RangkaPeningkatan Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 1 - 2

Lampiran 4.B

NoSatuanOutput



Tanggal SuratTugas

Uraian Surat Tugas

14 Laporan LMR-380 26/10/2017 APD 534 05/09/2017 Asistensi Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

15 Laporan LBA-462 11/12/2017 APD 542 08/09/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP padaPemerintah Kabupaten HSU

16 Laporan LBA-461 11/12/2017 APD 533 05/09/2017 Bimtek Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah KotaBanjarbaru Tahun 2017

17 Laporan LBA-533 22/12/2017 APD 635 17/10/2017 Bibingan Teknis Aktivitas Pengendalian pada 8 (delapan) SOPD di LingkunganPemerintah Kabupaten Tabalong

18 Laporan LBA-513 20/12/2017 APD 718 15/11/2017 Bimbingan Teknis Penilaian Risiko dalam Rangka Peningkatan Level MaturitasPenyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Balangan Th 2017

Halaman 2 - 2

Lampiran 4.C


NoSatuanOutput

Nomor Output Tanggal Output Bidang Perihal Surat

1 Surat S-2548/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2017

2 Surat S-2550/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2017

3 Surat S-2555/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017

4 Surat S-2554/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2017

5 Surat S-2556/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017

6 Surat S-2549/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

7 Surat S-2553/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

8 Surat S-2552/PW16/3/2017

07/11/2017 APD Atensi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PadaPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

C. Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota

Lampiran 4.D


D. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

NoSatuanOutput



TanggalSurat Tugas

Uraian Surat Tugas

1 Laporan LBA-176 30/05/2017 P3APIP ST-271 26/4/2017 Monitoring AOI Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarmasin

2 Laporan LAP-505 19/12/2017 P3APIP ST-749 27/11/2017 QA PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala3 Laporan LAP-484 12/12/2017 P3APIP ST-743 22/11/2017 QA PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu4 Laporan LBA-185 07/06/2017 P3APIP ST-274 25/4/2017 Monitoring AOI Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kab Banjar

5 Laporan LBINAPIP-324 25/09/2017 P3APIP ST-501 22/8/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahLaut

6 Laporan LBINAPIP-300 12/09/2017 P3APIP ST-523 31/8/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Balangan

7 Laporan LAP-525 22/12/2017 P3APIP ST-812 12/12/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Hulu Sungi Utara

8 Laporan LAP-44 24/02/2017 P3APIP ST-51 30/1/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Hulu Sungai Selatan

9 Laporan LBIN APIP-126 26/4/2017 P3APIP ST-161 13/3/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tapin

10 Laporan LAP-494 18/12/2017 P3APIP ST-767 04/12/2017 Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tanah Laut

11 Laporan LBA-250 10/7/2017 P3APIP ST-379 15/06/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi KalimantanSelatan

12 Laporan LBA-229 12/09/2017 P3APIP ST-475 08/09/2017 Bimbingan Tindak Lanjut Penilaian Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Tapin

13 Laporan LBA-207 20/06/2017 P3APIP ST-368 12/06/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahLaut

14 Laporan LBA-184 06/07/2017 P3APIP ST-317 16/5/2017 Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten TanahBumbu

15 Laporan LBINAPIP-403 06/11/2017 P3APIP ST-583 29/09/2017 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat KotaBanjarbaru

Lampiran 4.E


E. Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota

No Satuan Output Nomor Output Tanggal Output Bidang Perihal Surat1 Surat S-2969/PW16/6/

201719/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

20172 Surat S-2796/PW16/6/

201711/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2017

3 Surat S-2964/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017

4 Surat S-2962/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2017

5 Surat S-2961/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2017

6 Surat S-2960/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun2017

7 Surat S-2959/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017

8 Surat S-2958/PW16/6/2017

19/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017

9 Surat S-2941/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun2017

10 Surat S-2940/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2017

11 Surat S-2939/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2017

12 Surat S-2938/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2017

13 Surat S-2937/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun2017

14 Surat S-2925/PW16/6/2017

18/12/2017 P3APIP Atensi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2017

Lampiran 5

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANRINCIAN PENILAIAN MATURITAS SPIP

NILAI KATEGORI1 2 3 41 Provinsi Kalimantan Selatan 3,00 Terdifinisi2 Kab. Banjar 3,01 Terdifinisi3 Kab. Barito Kuala 2,43 Berkembang4 Kab. Hulu Sungai Selatan 2,38 Berkembang5 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,40 Berkembang6 Kab. Hulu Sungai Utara 3,12 Terdifinisi7 Kab. Kota Baru 2,42 Berkembang8 Kab. Tabalong 3,12 Terdifinisi9 Kab. Tanah Laut 2,48 Berkembang10 Kab. Tapin 3,00 Terdifinisi11 Kota Banjar Baru 3,12 Terdifinisi12 Kota Banjarmasin 3,08 Terdifinisi13 Kab. Balangan 3,38 Terdifinisi14 Kab. Tanah Bumbu 3,15 TerdifinisiKesimpulan:Level SPIP Pemda Jumlah dalam %Provinsi dengan level 3 1 100,00%Kab/Kota dengan level 3 8 61,54%Kab/Kota dengan level 2 5 38,46%

NO NAMA PEMDAEVALUASI SPIP

HASIL EVALUASI SPIP

Lampiran 6

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPENILAIAN EVALUASI KINERJA BUMD TAHUN 2017

No. Nama BUMD Kategori1 PDAM Bandarmasih SEHAT2 PDAM Intan Banjar SEHAT3 PDAM Kabupaten Tapin KURANG SEHAT4 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan KURANG SEHAT5 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah SEHAT6 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara SEHAT7 PDAM Kabupaten Balangan SEHAT8 PDAM Kabupaten Tabalong SEHAT9 PDAM Kabupaten Tanah Laut KURANG SEHAT10 PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu SEHAT11 PDAM Kabupaten Kotabaru SEHAT12 PDAM Kabupaten Barito Kuala SEHAT13 PD Pengelola Air Limbah KURANG SEHAT

Lampiran 7

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANPENILAIAN EVALUASI KINERJA BLUD TAHUN 2017

No. Nama BLUD Kategori1 RSUD H. DAMANHURI KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH CUKUP BAIK2 RSUD BALANGAN KABUPATEN BALANGAN CUKUP BAIK3 RSUD H. A. ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAHBUMBU CUKUP BAIK

Lampiran 8

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANLAMPIRAN RINCIAN PENILAIAN KAPABILITAS

NO NAMA PEMDA NILAI KATEGORI KETRANGAN1 2 3 4 51 Provinsi Kalimantan Selatan 3 Terintegrasi DC2 Kab. Banjar 3 Terintegrasi DC3 Kab. Barito Kuala 3 Terintegrasi DC4 Kab. Hulu Sungai Selatan 2 Infrastruktur DC5 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 Infrastruktur DC6 Kab. Hulu Sungai Utara 3 Terintegrasi DC7 Kab. Kota Baru 2 Infrastruktur DC8 Kab. Tabalong 2 Infrastruktur DC9 Kab. Tanah Laut 3 Terintegrasi DC10 Kab. Tapin 2 Infrastruktur DC11 Kota Banjar Baru 2 Infrastruktur DC12 Kota Banjarmasin 3 Terintegrasi DC13 Kab. Balangan 2 Infrastruktur -14 Kab. Tanah Bumbu 3 Terintegrasi DCKesimpulan:Level SPIP Pemda Jumlah dalam %Provinsi dengan level 3 1 100,00%Kab/Kota dengan level 3 6 46,15%Kab/Kota dengan level 2 7 53,85%

Documents

KATA PENGANTAR - bpkp.go.id Perwakilan BPKP... · KATA PENGANTAR Tahun 2017 merupakan tahun ketiga Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disusun sebagai