KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · KATA PENGANTAR Buku Data dan ... yaitu Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah ... Sedangkan data spasial diolah

i

KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini disusun dengan mengacu dua sumber

hukum, yaitu Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah

Tertinggal Tahun 2015-2019 dan arahan Presiden terkait penyusunan RKP 2017

tentang fokus prioritas pembangunan 54 kabupaten tertinggal. Buku ini berisi

data dan informasi mengenai gambaran umum Kabupaten Nunukan yang

menguraikan 6 indikator (perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia,

infrastruktur, aksesibilitas, keuangan lokal dan karakteristik daerah) dan 27 sub

indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah.

Data dan informasi yang disajikan diolah dari sumber data Potensi Desa

(PODES) Tahun 2011 dan 2014, Data dan Informasi Kabupaten/Kota Tahun

2010 dan 2013, Indeks Pembangunan Manusia 2010 dan 2013, dan Daerah

dalam Angka Tahun 2013. Sedangkan data spasial diolah dari sumber data Peta

Dasar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2010.

Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan dapat digunakan sebagai

dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah tertinggal bagi stakeholders

terkait dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di

Indonesia.

Jakarta, Oktober 2016

Kepala Pusat

Data dan Informasi

Helmiati, SH, M.Si

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 3

1.3. Ruang Lingkup 3

1.4. Metodologi 3

1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data 3

1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data 5

1.5. Tim Penyusun 6

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL 7

2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal 7

2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 9

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI

KALIMANTAN UTARA 12

3.1. Administrasi 12

3.2. Penduduk 15

3.3. Jaringan Jalan 17

3.3.1. Jaringan Transportasi Darat 17

3.3.2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan 19

3.3.3. Jaringan Transportasi Laut 21

3.3.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara 22

3.4. Wisata 25

iii

BAB IV PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL

NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26

4.1. Perekonomian Masyarakat 40

4.2. Sumber Daya Manusia 41

4.3. Insfrastruktur 42

4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama

Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya 42

4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

dan Telepon 44

4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 45

4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa

Bangunan Permanen/Semi Permanen 49

4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000

Penduduk 50

4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk 53

4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) 54

4.5. Aksesibilitas 55

4.5.1. Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten

Yang Membawahi 55

4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan

Kesehatan > 5 Km 56

4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan

Dasar 62

4.6. Karakteristik Daerah 64

4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana 64

4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan

Hutan Lindung dan Berlahan Kritis 66

4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik 67

iv

BAB V KESIMPULAN 69

DAFTAR PUSTAKA 71

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 8

Tabel 2.2. Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal 9

Tabel 3.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten

Nunukan Tahun 2010 13

Tabel 3.2. Penduduk Kabupaten Nunukan menurut Jenis Kelamin dan

Sex Rasio Tahun 2012 15

Tabel 3.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan

per Kecamatan Tahun 2012 16

Tabel 4.1. Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta

Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017 26

Tabel 4.2. Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Nunukan 30

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di

Kabupaten Nunukan 40

Tabel 4.4. Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah

Dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Nunukan 41

Tabel 4.5. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas

Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya di


Tabel 4.6. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten

Nunukan 44

Tabel 4.7. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di


Tabel 4.8. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan

Permanen di Kabupaten Nunukan 49

Tabel 4.9. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk

di Kabupaten Nunukan 50

Tabel 4.10. Jumlah SD-SMP per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan 53

vi

Tabel 4.11. Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal

(Celah Fiskal) di Kabupaten Nunukan 54

Tabel 4.12. Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten

Nunukan 55

Tabel 4.13. Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan

> 5 Km di Kabupaten Nunukan 56

Tabel 4.14. Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan

(SD-SMP) di Kabupaten Nunukan 63

Tabel 4.15. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di


Tabel 4.16. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung

dan Berlahan Kritis di Kabupaten Nunukan 66

Tabel 4.17. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten

Nunukan 67

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial

Perkembangan Kabupaten Tertinggal 5

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara 14

Gambar 4.1. Grafik Status Ketertinggalan Desa per Kecamatan di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara 37

Gambar 4.2. Peta Status Ketertinggalan berdasarkan Indeks

Pembangunan Desa Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara 39

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sumber daya manusia, sosial ekonomi, serta infrastruktur yang

tidak merata di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan pencapaian

pembangunan di setiap daerah. Daerah dengan pencapaian pembangunan yang

rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan diperhitungkan memiliki indeks

kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di bawah rata-rata

indeks nasional. Pada umumnya, daerah tertinggal memiliki faktor geografis yang

sulit dijangkau, media komunikasi yang sulit dijangkau, sumber daya manusia dan

alam yang rendah berakibat langsung terhadap mata pencaharian penduduk yang

tidak memadai.

Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 telah menandatangani

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat 122 kabupaten yang

ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang tersebar hampir di seluruh wilayah

Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku dan Papua. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, ditetapkan 122 kabupaten tertinggal yang harus

ditangani. Penetapan ini merupakan hasil perhitungan pada RPJMN Tahun 2010–

2014 dimana terdapat 183 kabupaten tertinggal yang melalui upaya percepatan

dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada Tahun 2013

terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masuk dalam daftar

daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1

Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang

2

percepatan pembangunan daerah tertinggal, bahwa penetapan daerah tertinggal

berdasarkan pada 6 (enam) kriteria yaitu Perekonomian Masyarakat, Sumberdaya

Manusia, Infrastruktur (sarana dan prasarana), Celah Fiskal, Aksesibilitas dan

Karakteristik Daerah, yang terdiri dari 27 sub indikator.

Pembuatan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal di

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh arahan

presiden terkait penyusunan RKP 2017 (Hasil sidang kabinet 10 Februari 2016).

Hasil sidang tersebut secara garis besar mengarahkan agar pada tahun 2017

penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal

sehingga dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten Nunukan yang

terletak di Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu bagian dari 54 kabupaten

tertinggal.

Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2017 terdiri

dari empat hal penting yaitu peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan

ekonomi lokal, pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan

aksesibilitas/konektivitas. Dari keempat unsur tersebut dibutuhkan kerjasama antar

lembaga penyedia data dan pelaksana pembangunan seperti Kemenkeu,

Kemendagri, Kemendag, Pemda, LSM, dan K/L lainnya. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran strategis baik

dalam fungsi koordinasi dan fungsi gap filter pada seluruh Program Prioritas

Nasional (Sumber: Paparan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Perbatasan dalam RKP 2017 oleh Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

Kementerian PPN/Bappenas).

Dengan adanya peran serta fungsi yang menjadi tugas dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pembangunan daerah

tertinggal, maka salah satu kegiatan yang akan dilakukan Tahun 2016 adalah

menyediakan data dan informasi detail, lengkap serta informatif mengenai profil

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

3

1.2. Tujuan

Membantu menyediakan data dan informasi yang detail, lengkap serta

informatif agar dapat mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk

pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penyusunan data dan informasi pembangunan

daerah tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara meliputi 6

indikator (aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,

infrastruktur/sarana prasarana, keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik

daerah) serta 27 sub indikator penetapan daerah tertinggal di Kabupaten Nunukan,

Provinsi Kalimantan Utara. Semua indikator maupun sub indikator akan dibahas

lebih detail hingga batas administrasi terkecil di kabupaten yaitu desa/kelurahan.

1.4. Metodologi

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan data dan informasi

pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara merupakan kompilasi data sekunder. Koordinasi dengan

unit teknis terkait dilakukan dalam proses pengumpulan data yang terkait

dengan pembangunan daerah tertinggal. Pengumpulan data sekunder juga

dilakukan melalui koordinasi dengan instasi terkait, khususnya Badan Pusat

Statistik untuk memperoleh data Potensi Desa Tahun 2011 dan 2014, Provinsi

dalam Angka (PDA), Daerah dalam Angka (DDA), Kecamatan dalam Angka

(KDA), dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

4

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft

Excel dan SPSS, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk

meggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif membantu

menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data

diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan.

Pada analisis deskriptif ini terdapat informasi yang bisa diperoleh dari

data yang digunakan seperti:

1. Mean (rata-rata) merupakan ukuran rata-rata yang merupakan

penjumlahan dari seluruh nilai dibagi jumlah datanya.

2. Median merupakan suatu nilai di mana setengah dari data berada di

bawah nilai tersebut dan setengahnya lagi berada atas nilai tersebut

setelah nilai itu disusun berurut. Dengan kata lain, median

membagi data menjadi dua bagian.

3. Modus merupakan salah satu ukuran rata-rata yang menunjukkan

skor atau nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak pada suatu

distribusi. Modus biasanya digunakan untuk data nominal.

4. Variansi merupakan ukuran variasi yang menunjukkan seberapa

jauh data tersebar dari mean (rata-ratanya). Semakin bervariasi data

tersebut maka semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar

meannya.

5. Maksimum merupakan yang paling besar/tinggi dari data.

6. Minimum merupakan nilai yang paling rendah/kecil dari data.

Untuk hasil olahan terhadap indikator dan sub indikator akan terbatas

pada nilai mean (rata-rata), variansi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Data yang diperoleh untuk pembuatan buku Data dan Informasi

Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Utara meliputi 6 indikator dan 27 sub indikator yang disajikan dari hasil

olahan secara statistik deskriptif.

5

1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data

Dalam penyajian data dan informasi ini, hal penting yang harus

diperhatikan adalah angka yang bertambah atau menurun dari setiap sub

indikator, berikut disajikan tabel rumusan bertambah atau menurunnya setiap

sub indikator.

Penyusunan peta tematik memerlukan peta dasar yang digunakan

sebagai dasar untuk menempatkan simbol dari tema yang dipetakan. Peta

dasar berisi informasi batas administrasi terkecil yaitu desa tahun 2010,

sedangkan peta tematik berupa peta Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun

2014. Peta yang digunakan sudah dalam bentuk shapefile yang dapat

langsung ditampilkan.

Gambar 2.1.

Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial Perkembangan

Kabupaten Tertinggal

Layout

Software ArcGIS

Peta Administrasi

Kabupaten

Output

Input Data Atribut

Data Spasial Administrasi

Kabupaten

Data Spasial Status Ketertinggalan

Berdasarkan IPD

Peta Status Ketertinggalan Berdasarkan

IPD

6

1.5. Tim Penyusun

Tim Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pengarah

Helmiati, S.H., M.Si;

2. Penanggung Jawab

Ir. Elly Sarikit, M.M.;

3. Tim Penyusun

Anton Tri Susilo, BE, SE;

Ria Fajarianti, S.E., M.M.;

Alfandi Pramandaru, S.T;

Esti Afriyani, S.Sos;

Nur Fajriah, S.T;

Dimas Haryoyuda, S.E;

Dina Rosmalia Listya Utami, S.Si.

7

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan

Asia Tenggara. Layaknya sebuah negara berkembang, Indonesia tak akan pernah

lepas dengan program-program pembangunan baik dalam skala lokal maupun skala

nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat

yang mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Namun dalam

perjalanannya, berbagai kendala masih sering dijumpai.

Kesenjangan pembangunan di berbagai sektor masih banyak dijumpai baik

antar wilayah, sektor wilayah, maupun antar masyarakat. Kondisi tersebut menjadi

salah satu pemicu munculnya pandangan tentang “daerah tertinggal” yang

menandakan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kesenjangan pembangunan terutama terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)

dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu akar dari permasalahan

pembangunan di Indonesia adalah strategi pembangunan yang belum tepat.

Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus prioritas

pada Tahun 2015–2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 131 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa daerah

tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang

berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Adapun ketertinggalan suatu daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan

6 (enam) kriteria utama:

1. Perekonomian masyarakat;

2. Sumber daya manusia;

3. Infrastruktur;

8

4. Kemampuan keuangan daerah;

5. Aksesibilitas; dan

6. Karakteristik daerah.

Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan

melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang dilakukan

setiap 5 (lima) tahun sekali.

Tabel 2.1.

Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS,

Tahun 2015

Pembangunan daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2014 merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni

oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan

fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama

atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pembangunan di daerah tertinggal perlu memperhatikan isu-isu strategis,

antara lain:

1. Belum optimalnya pembangunan antar sektor yang mengakibatkan

lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan;

9

2. Regulasi yang bersifat afirmatif terhadap percepatan pembangunan

daerah tertinggal belum terintegrasi;

3. Belum optimalnya kerangka sistem kelembagaan yang menempatkan

masing-masing pelaku pada tugas, dan fungsi yang jelas;

4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta aksesibilitas daerah tertinggal

terhadap wilayah cepat tumbuh;

5. Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber perekonomian di daerah

tertinggal belum optimal; dan

6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan lemahnya kualitas belanja

daerah tertinggal.

Tabel 2.2.

Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal

No. Kabupaten Daerah Induk

Dasar Hukum Provinsi Kabupaten

1 Pesisir Barat Lampung Lampung Barat UU No. 22 Th 2012

2 Malaka NTT Belu UU No. 3 Th 2013

3 Mahakam Ulu Kalimantan Timur Kutai Barat UU No. 2 Th 2013

4 Banggai Laut Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan UU No. 5 Th 2013

5 Mamuju Tengah Sulawesi Barat Mamuju UU No. 4 Th 2013

6 Pulau Taliabu Maluku Utara Kepulauan Sula UU No. 6 Th 2013

7 Morowali Utara Sulawesi Tengah Morowali UU No. 12 Th 2013

8 Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Musi Rawas UU No. 16 Th 2013

9 Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Konawe UU No. 13 Th 2013 Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Tahun 2015

2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015– 2019

telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang antara lain

meliputi: promosi potensi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah

tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, dan

pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Tujuannya adalah

10

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan

mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah

tertinggal ditujukan untuk mengentaskan minimal 80 (delapan puluh) daerah

tertinggal dengan target sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-

rata 7,24%;

2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi

rata-rata 14,00%;

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

menjadi rata-rata 69,59%;

4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau

negatif (<1) sebanyak 80 kabupaten.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal, salah satu

upaya yang dapat ditempuh adalah melalui strategi percepatan. Dalam Dokumen

STRANAS PPDT Tahun 2015–2019, disebutkan beberapa alternatif strategi

percepatan berbasis kewilayahan, antara lain:

1. Pemerintah harus memantapkan kelembagaan untuk meningkatkan

„urbanisasi perdesaan‟ di wilayah yang sebagaian besar merupakan

daerah perdesaan;

2. Di wilayah yang merupakan daerah tertinggal, pemerintah harus

mengembangkan pelayanan dasar secara merata, agar mobilitas

masyarakat lebih baik sebagai upaya mempercepat integritas ekonomi

antar wilayah;

3. Pemerintah perlu menyediakan tiga instrumen di wilayah yang jauh dari

pasar, yaitu: pelayanan infrastruktur wilayah, kelembagaan sosial–

ekonomi dan insentif ekonomi untuk memantapkan ekonomi lokal;

4. Penyeimbangan perkembangan antar wilayah, melalui:

a. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemandirian daerah;

11

b. Pemanfaatan potensi wilayah darat dan laut secara optimal;

c. Integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju;

5. Penanganan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan potensi

kewilayahan secara terintegrasi dalam kondisi internal pulau-pulau itu

sendiri.

12

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

3.1. Administrasi

Kabupaten Nunukan secara geografis terletak antara 115033‟00” s/d

11803‟00” Bujur Timur dan 3

015‟00" s/d 4

024‟55” Lintang Utara. Kabupaten

Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara,

sekaligus menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini

menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam peta lalu lintas

antar negara. Kabupaten Nunukan berdiri pada Tahun 1999 dan merupakan hasil

pemekaran Kabupaten Bulungan dengan total luas wilayah kurang lebih 14.247,50

Km2

sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten

Nunukan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas Utara : Negara Malaysia Timur (Sabah);

Batas Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau;

Batas Barat : Negara Malaysia Timur (Serawak);

Batas Timur : Laut Sulawesi.

Kabupaten Nunukan memiliki keadaan topografi yang bervariasi, sebelah

utara bagian barat terdapat kawasan perbukitan terjal, di bagian tengah terdapat

perbukitan sedang, dan di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur

akan ditemui daratan bergelombang landai. Perbukitan terjal di sebelah utara

merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500–3.000 m diatas permukaan

laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8–15%, sedangkan

untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu diatas 15%.

Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0–50%. Kabupaten Nunukan terdiri

dari 16 kecamatan dengan 232 desa dan 8 kelurahan. Empat kelurahan tersebut

berada di Kecamatan Nunukan. Ibukota Kabupaten Nunukan adalah Kota Nunukan.

13

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Nunukan menurut

Kecamatan Tahun 2015 ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Nunukan

Tahun 2015

No. Kecamatan

Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan

Luas Wilayah (Km2) Presentase (%)

1 Krayan 1.834,74 12,88

2 Krayan Selatan 1.757,66 12,34

3 Lumbis 290,23 2,04

4 Lumbis Ogong 3.357,01 23,56

5 Nunukan 564,50 3,96

6 Nunukan

Selatan 181,77 1,28

7 Sebatik 51,07 0,36

8 Sebatik Barat 93,27 0,65

9 Tulin Onsoi 1.513,36 10,62

10 Sebatik Tengah 47,71 0,33

11 Sebatik Timur 39,17 0,27

12 Sebatik Utara 15,39 0,11

13 Sebuku 1.608,48 11,29

14 Sei Manggaris 850,48 5,97

15 Sembakung 1.764,94 12,39

16 Sembakung

Atulai 277,72 1,95

Jumlah 14.247,50 100,00

Sumber : Kabupaten Nunukan dalam Angka, BPS, Tahun 2016

14

Ga

mb

ar

3.1

.

Pet

a A

dm

inis

trasi

Kab

up

ate

n N

un

uk

an

, P

rovin

si K

ali

man

tan

Uta

ra

15

3.2. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2015 adalah 177.607

orang, yang terdiri atas 94.517 orang laki-laki dan 83.090 orang perempuan. Dari

hasil Sensus Penduduk sebesar 35,11% tinggal di Kecamatan Nunukan, hal ini

mengindikasikan penyebaran penduduk Kabupaten Nunukan paling padat. Dari 16

kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan Selatan memiliki

penduduk paling sedikit, hal ini tampak dari kecilnya persentase penduduk yang

mendiami, yakni hanya sekitar 1,15%. Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan

Sebatik Timur adalah 3 kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah

penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 62.358 orang, 20.527 orang dan

12.524 orang. Kecamatan Krayan Selatan merupakan kecamatan dengan penduduk

paling sedikit yaitu 2.045 orang. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten

Nunukan, seluruhnya memiliki sex ratio diatas 100. Sex ratio paling besar adalah

Kecamatan Tulin Onsoi yaitu sebesar 134,51%.

Tabel 3.2.

Penduduk Kabupaten Nunukan Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun

2015

No. Kecamatan Jenis Kelamin

Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan

1 Krayan 3.609 3.126 6.735 115,45

2 Krayan Selatan 1.075 970 2.045 110,82

3 Lumbis 2.573 2.353 4.926 109,35

4 Lumbis Ogong 2.667 2.568 5.235 103,86

5 Nunukan 32.926 29.432 62.358 111,87

6 Nunukan Selatan 11.149 9.378 20.527 118,88

7 Sebatik 2.492 2.153 4.646 115,79

8 Sebatik Barat 4.183 3.654 7.837 114,48

9 Sebatik Tengah 3.876 3.461 7.337 111,99

10 Sebatik Timur 6.387 6.137 12.524 104,07

11 Sebatik Utara 2.869 2.779 5.648 103,24

12 Sebuku 6.570 5.467 12.037 120,18

13 Sei Manggaris 5.094 4.079 9.173 124,88

14 Sembakung 3.180 2.889 6.069 110,07

15 Sembakung Atulai 1.325 1.268 2.593 104,50

16

No. Kecamatan Jenis Kelamin

Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan

16 Tulin Onsoi 4.541 3.376 7.917 134,51

Total 94.517 83.090 177.607 113,75


Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, sex ratio Kabupaten Nunukan adalah

13,75 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 6,4% lebih banyak dibandingkan

jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan kecamatan yang ada di

Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Tidak ada kecamatan yang memiliki

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-

laki.

Tabel 3.3.

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan Per Kecamatan

Tahun 2015

No. Kecamatan Luas

(km2)

Rumah

Tangga Penduduk

Kepadatan

Penduduk per km2

1 Krayan 1.834,74 1.961 6.735 3,67

2 Krayan Selatan 1.757,66 618 2.045 1,16

3 Lumbis 290,23 1.549 4.926 16,97

4 Lumbis Ogong 3.357,01 981 5.235 1,56

5 Nunukan 564,50 14.566 62.358 110,47

6 Nunukan Selatan 181,77 3.079 20.527 112,93

7 Sebatik 51,07 1.208 4.646 90,97

8 Sebatik Barat 93,27 1.874 7.837 84,02

9 Sebatik Tengah 47,71 1.637 7.337 153,78

10 Sebatik Timur 39,17 3.170 12.524 319,73

11 Sebatik Utara 15,39 1.571 5.648 366,99

12 Sebuku 1.608,48 1.886 12.037 7,48

13 Sei Manggaris 850,48 1.909 9.173 10,79

14 Sembakung 1.764,94 1.601 6.069 3,44

15 Sembakung Atulai 277,72 792 2.593 9,34

16 Tulin Onsoi 1.513,36 4.786 7.917 5,23

Jumlah 14.247,50 43.188 177.607 1.298,53


17

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.247,50 km2. Kecamatan

Lumbis Ogong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Nunukan dengan luas

3.357,01 km2, sedangkan Kecamatan Sebatik Utara merupakan wilayah terkecil

yang ada di Kabupaten Nunukan dengan luas adalah 15,39 km2. Menurut data yang

diperoleh dari BPS Tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Nun ukan

adalah 177.607 jiwa dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 12

jiwa/km2. Kecamatan Sebatik Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat

kepadatan tertinggi yaitu 367 jiwa/km2 sedangkan Kecamatan Krayan Selatan

merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu kurang

lebih 1 jiwa/km2.

3.3. Jaringan Jalan

3.3.1. Jaringan Transportasi Darat

Menurut RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013–2033 karakter fisik

Kabupaten Nunukan yang berbentuk pulau-pulau kecil dan kepulauan besar

menjadikan sistem transportasi darat hanya melayani simpul per pulau.

Sistem jaringan jalan yang sudah berkembang ada di Pulau Nunukan dan

Pulau Sebatik, sedangkan untuk transportasi darat di Pulau Kalimantan

(besar) telah terbentuk jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Ibukota

Provinsi Samarinda hingga ke Seimanggaris. Adapun simpul jaringan

transportasi di Kabupaten Nunukan terdapat di:

a. Perkotaan Nunukan sebagai simpul primer yang menjadikan transit

ke Kota Tarakan dan kota-kota kecil lainnya antar kabupaten dan

menuju/dari Tawau Malaysia.

b. Perkotaan Sungai Nyamuk dan Perkotaan Binalawan sebagai

simpul sekunder yang menjadikan kota transit ke Kota Tawau

(jalur antar negara) dan antar kota regional antar kabupaten

(Tarakan).

18

c. Perkotaan Sei Manggaris sebagai simpul penyebar ke arah

pedalaman Pulau Kalimantan yang terhubung dengan pola jalan

trans Kalimantan yang sudah berkembang.

d. Perkotaan Long Bawan dan Perkotaan Long Layu sebagai simpul

penyebar yang berada di pedalaman Kalimantan yang hanya dapat

ditempuh melalui lintas udara dan terhubungkan dengan desa-desa

di pedalaman melalui penerbangan misi.

e. Perkotaan Pembeliangan, Atap dan Mansalong sebagai simpul

penyebar yang dapat ditempuh dengan menggunakan lintas sungai

di pedalaman Kalimantan yang masih bersifat pelayaran rakyat

(charter).

Rencana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Nunukan meliputi:

1. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri meliputi ruas jalan

Mensalong – Simpang Tiga Apas; ruas jalan Simpang Tiga Apas –

Seimanggaris; ruas jalan Seimanggaris – Sei Ular; dan ruas jalan

Simanggaris – Batas Negara;

2. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 1 (K-1)

adalah ruas jalan lingkar Pulau Sebatik;

3. Jalan Strategis Nasional meliputi ruas jalan Mensalong – Tau Lumbis –

Batas Negara Malaysia; ruas jalan Long Midang (Batas Negara) – Long

Semamu di Kabupaten Malinau dan ruas jalan Lingkar Sebatik di Pulau

Sebatik;

4. Jalan Kabupaten yang meliputi Ruas Simpang Long Midang-Pa‟Rupai;

Ruas Dalam Kota Long Layu; Ruas Long Layu-Pa‟Dali; Ruas Long

Padi-Binuang; Ruas Lembudud-Long Layu; Ruas Long Rungan-Long

Pa‟di; Ruas Masuk SMK Krayan; Ruas Antasari-GOR; Ruas

Kalampising-Jalan Propinsi; Ruas Desa Pa‟Loo menuju Labungan; Ruas

Dalam Kota Mansalong; Ruas Buduk Tumu-Long Bawan; Ruas Terang

Baru-Simpang Pa‟kebuan; Simpang Kuburan-Berian Baru; Ruas

19

Pa‟upan-Long Rungan; Ruas Simpang Lingkar-Kurid; Ruas Atap-

Lubakan; Ruas Tembelenu-Lubuk; Ruas Atap-Kunyit; Ruas Dalam Kota

Bhayangkara Dalam Kota Atap; Ruas SP3-Apas; Ruas Tepian

Pembeliangan; Ruas Pangkalan 3 menuju Transmigrasi; Ruas Bebatu-

Simpang Tiga Binasalam; Ruas Bambangan-Mentadak; Ruas

Bambangan-Sianak; Ruas Simpang Tiga Stabu-Binalawan; Ruas Muara

Sungai-Simpang Bambangan; Ruas Simpang Tiga Binasalam-Simpang

Bahagia; Ruas Antasari Tanjung Aru; Ruas Padaeolo Sungai Bajau Desa

Tanjung Aru; Ruas Jalan P. Antasari Desa Bukit Aru Indah; Ruas H.

Bakri Desa Sei Nyamuk; Ruas Aji Kuning-Bambangan; Ruas Poros

Tengah-Lapio; Ruas Padaidi-Padaelo; Ruas Bhayangkara I-II; Ruas DG

Mappuji; Ruas Kartini; Ruas Sianak-Kampung Bahagia; Ruas Simpang

Bahagia-Jembatan Bambangan IX; Ruas Simpang Bahagia-Masjid; Ruas

Sei Batang-Tanjung Karang; Ruas Sei. Batang-Simpang Stabu; Ruas

Maspul-Lodres; Ruas Kamaruddin-Pantai.

3.3.2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten

Nunukan terdiri dari:

1. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Sei

Manggaris;

2. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan

Lumbis dan di Long Midang Kecamatan Krayan;

3. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan

Nunukan Selatan, Sebuku, Sembakung dan Kecamatan Sebatik;

4. Optimalisasi terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Nunukan

dan Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat;

5. Pengembangan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kecamatan

menggunakan skala prioritas meliputi:

20

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan

keberadaan PJU liar dan meminimalisir pencurian komponen dan

kabel PJU;

b. Pengembangan teknologi penggunaan energi dari listrik ke tenaga

surya dan tenaga bayu/angin; dan

c. Pemeliharaan penerangan jalan umum.

6. Pengembangan perlengkapan jalan berupa pengadaan dan pemasangan

perlengkapan jalan pada jaringan jalan di perkotaan dan jaringan jalan

strategis kabupaten;

7. Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor berada di Kecamatan

Nunukan; dan

8. Pengembangan unit penguji kendaraan bermotor di Pulau Sebatik dan

wilayah daratan Pulau Kalimantan.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten

Nunukan berupa penataan jaringan trayek angkutan penumpang meliputi:

1. Angkutan penumpang Pulau Nunukan, terdiri dari:

a. Dalam Kota Nunukan;

b. Sedadap – Mamolo; dan

c. Sei Fatimah – Binusan.

2. Angkutan penumpang dalam Pulau Sebatik;

3. Angkutan penumpang kabupaten daratan Kalimantan (mainland), terdiri

dari:

a. Sungai Ular – Sebuku – Sembakung – Lumbis – Sei Manggaris;

b. Mansalong – Malinau.

4. Angkutan umum perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antar

ibukota kecamatan di wilayah kabupaten daratan Kalimantan meliputi:

a. Pembeliangan – Atap;

b. Pembeliangan – Sanur – Makmur – Sekikilan; dan

21

c. Pembeliangan – Mansalong.

3.3.3. Jaringan Transportasi Laut

Transportasi laut yang diarahkan di Kabupaten Nunukan terdiri:

1. Pelabuhan Nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar-

muat barang antar pulau adalah Pelabuhan Tunon Taka di Pulau

Nunukan dan Pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik;

2. Pelabuhan Penyeberangan Nunukan di Pulau Nunukan, melayani

lintas Nunukan – Tawau (Sabah Malaysia) dan Pelabuhan

penyeberangan Sebatik di Pulau Sebatik melayani lintas Sebatik –

Nunukan.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di

Kabupaten Nunukan terdiri dari:

A. Rencana pengembangan pelabuhan laut di Kabupaten Nunukan

meliputi:

1. Optimalisasi pelabuhan laut meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mansapa berada di

Kecamatan Nunukan Selatan; dan

b. Dermaga ferry Sei Jepun di Kecamatan Nunukan Selatan.

2. Pengembangan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie

Jung;

3. Pengembangan pelabuhan Tunontaka berada di Kecamatan

Nunukan; dan

4. Pengembangan pelabuhan laut Sungai Nyamuk berada di

Kecamatan Sebatik.

B. Rencana pengembangan alur pelayaran lalu lintas laut di

Kabupaten Nunukan antara lain:

1. Optimalisasi alur pelayaran terdiri atas:

a. Nunukan – Sebatik;

22

b. Nunukan – Tarakan;

c. Nunukan – Balikpapan;

d. Nunukan – Makassar;

e. Nunukan – Pantoloan;

f. Nunukan – Pare-Pare;

g. Nunukan – Toli-Toli;

h. Nunukan – Bau-Bau;

i. Nunukan – Surabaya;

j. Nunukan – NTT; dan

k. Nunukan – Tawau (Malaysia).

2. Rencana pengembangan alur pelayaran internasional dan

nasional meliputi:

a. Nunukan – Bitung;

b. Nunukan – Sandakan (Malaysia); dan

c. Nunukan – Filipina Selatan.

3.3.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Guna mendukung pengembangan sistem transportasi udara di

Kabupaten Nunukan, maka rute-rute penerbangan sejalan dengan

berkembangnya bandara perlu diciptakan sehingga keterkaitan antar wilayah

dapat lebih terpadu dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi

melalui jasa pengangkutan orang dan barang. Adapun rute-rute penerbangan

existing dan rencana yang diusulkan untuk dikembangkan adalah sebagai

berikut:

1. Rute Penerbangan Domestik:

a. Krayan – Malinau – Tarakan;

b. Nunukan – Krayan;

c. Nunukan – Tarakan;

d. Nunukan – Samarinda; dan

23

e. Nunukan – Balikpapan.

2. Rute Penerbangan Internasional:

a. Nunukan – Tawau (Sabah – Malaysia);

b. Nunukan – Sandakan (Sabah – Malaysia);

c. Nunukan – Kinabalu (Sabah – Malaysia); dan

d. Nunukan – Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam).

Pembangunan transportasi udara untuk jangka pendek dan menengah

diarahkan untuk pengembangan:

1. Peningkatan bandara (runway dan fasilitas pendukungnya)

sehingga dapat disinggahi pesawat bermesin jet (jenis Fokker);

2. Penambahan jalur penerbangan dari Nunukan ke Tarakan dan

Nunukan ke Krayan;

3. Memantapkan / meningkatkan frekuensi jalur penerbangan

Nunukan ke Krayan;

4. Pengembangan jalur penerbangan domestik yaitu Bandara

Internasional Sepinggan Balikpapan sebagai access point/pintu

gerbang Kabupaten Nunukan.

Untuk jangka panjang pengembangannya adalah:

1. Peningkatan Bandara di Long Bawan, Krayan;

2. Membuka jalur penerbangan regular luar negeri: Tawau,

Kinabalu, Brunei Darussalam (Bandar Sri Begawan);

3. Pengembangan transportasi udara wisata ke pedalaman Krayan.

Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Nunukan adalah

hirarki Bandar udara. Hierarki bandar udara terdiri dari:

1. Bandar udara pengumpul

Bandar udara pengumpul di Kabupaten Nunukan yaitu Bandar

udara Nunukan di Kecamatan Nunukan.

2. Bandar udara pengumpan

24

Bandar udara pengumpan di Kabupaten Nunukan yaitu Bandar

udara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan dan Bandar udara

Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan.

3. Bandar udara khusus

Bandar udara khusus di Kabupaten Nunukan terdiri dari:

a. Bandar udara khusus Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis;

b. Bandar udara khusus Binuang di Kecamatan Krayan Selatan;

c. Bandar udara khusus Kampung Baru di Kecamatan Krayan;

d. Bandar udara khusus Kurid di Kecamatan Krayan;

e. Bandar udara khusus Lembudud di Kecamatan Krayan;

f. Bandar udara khusus Berian Baru di Kecamatan Krayan;

g. Bandar udara khusus Pa‟Upan di Kecamatan Krayan;

h. Bandar udara khusus Buduk Kubul di Kecamatan Krayan;

i. Bandar udara khusus Long Rungan di Kecamatan Krayan

Selatan; dan

j. Bandar udara khusus Mansalong di Kecamatan Lumbis.

3.4. Wisata

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di wilayah

Kalimantan Utara, memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah

menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Obyek Wisata Alam dan

Buatan merupakan andalan daerah wisata Nunukan antara lain:

1. Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di Kecamatan

Krayan, Krayan Selatan, dan Lumbis Ogong;

2. Pembuatan Garam Gunung yang terletak di hulu Sungai Desa Long

Layu;

3. Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen);

4. Air Terjun Sungai Binusan yang terletak di Kecamatan Nunukan;

5. Pantai Firdaus (Ecing) yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan;

25

6. Pantai Batu Lamampu yang terletak di Kecamatam Sebatik; dan

7. Wisata Batu Sicien yang terletak di Kecamatan Krayan Selatan.

26

BAB IV

PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di

wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan menjadi

salah satu dari 54 daerah prioritas pembangunan kabupaten tertinggal pada Tahun

2017. Di bawah ini akan disajikan beberapa data terkait provinsi, kabupaten, jumlah

kecamatan, jumlah desa serta status ketertinggalan berdasarkan indikator yang

sudah ditetapkan. Data persebaran 122 kabupaten tertinggal di Indonesia serta

kabupaten yang masuk ke dalam 54 kabupaten prioritas disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta Kabupaten

Prioritas Pembangunan Tahun 2017

No Provinsi Kabupaten Jumlah

Kecamatan

Jumlah

Desa

Prioritas

2017

1 Aceh Aceh Singkil 11 116 -

2 Sumatera Utara Nias 10 170 -

3 Sumatera Utara Nias Selatan 31 461 -

4 Sumatera Utara Nias Utara 11 113 -

5 Sumatera Utara Nias Barat 8 105 √

6 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 10 43 -

7 Sumatera Barat Solok Selatan 7 39 -

8 Sumatera Barat Pasaman Barat 11 19 -

9 Sumatera Selatan Musi Rawas 14 199 -

10 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 7 89 -

11 Bengkulu Seluma 14 202 √

12 Lampung Lampung Barat 15 136 -

13 Lampung Pesisir Barat 11 118 -

14 Jawa Timur Bondowoso 23 219 -

15 Jawa Timur Situbondo 17 136 -

16 Jawa Timur Bangkalan 18 281 -

17 Jawa Timur Sampang 14 186 √

18 Banten Pandeglang 35 339 -

19 Banten Lebak 28 345 -

27


Kecamatan

Jumlah

Desa

Prioritas

2017

20 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 10 122 -

21 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 12 139 -

22 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 20 254 √

23 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 24 165 -

24 Nusa Tenggara Barat Dompu 8 81 -

25 Nusa Tenggara Barat Bima 18 191 √

26 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 8 64 -

27 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 5 33 √

28 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 6 74 -

29 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 22 156 √

30 Nusa Tenggara Timur Kupang 24 177 √

31 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 32 278 √

32 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara 24 193 -

33 Nusa Tenggara Timur Belu 12 81 √

34 Nusa Tenggara Timur Alor 17 175 -

35 Nusa Tenggara Timur Lembata 9 151 √

36 Nusa Tenggara Timur Ende 21 278 √

37 Nusa Tenggara Timur Manggarai 11 162 √

38 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao 10 89 √

39 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat 10 169 -

40 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 5 65 -

41 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 11 175 √

42 Nusa Tenggara Timur Nagekeo 7 113 √

43 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur 9 176 -

44 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 6 62 √

45 Nusa Tenggara Timur Malaka 12 127 √

46 Kalimantan Barat Sambas 19 193 -

47 Kalimantan Barat Bengkayang 17 124 √

48 Kalimantan Barat Landak 13 156 -

49 Kalimantan Barat Ketapang 20 262 -

50 Kalimantan Barat Sintang 14 353 -

51 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 23 282 -

52 Kalimantan Barat Melawi 11 169 -

53 Kalimantan Barat Kayong Utara 6 43 -

54 Kalimantan Tengah Seruyan 10 100 √

55 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 10 219 -

28


Kecamatan

Jumlah

Desa

Prioritas

2017

56 Kalimantan Timur Mahakam Hulu 5 50 √

57 Kalimantan Utara Nunukan 16 240 √

58 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan 12 144 -

59 Sulawesi Tengah Donggala 16 167 -

60 Sulawesi Tengah Toli-Toli 10 109 -

61 Sulawesi Tengah Buol 11 115 -

62 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 23 283 -

63 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 12 146 √

64 Sulawesi Tengah Sigi 15 176 √

65 Sulawesi Tengah Banggai Laut 7 66 -

66 Sulawesi Tengah Morowali Utara 10 125 -

67 Sulawesi Selatan Jeneponto 11 113 -

68 Sulawesi Tenggara Konawe 23 298 -

69 Sulawesi Tenggara Bombana 22 143 -

70 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 7 79 -

71 Gorontalo Boalemo 7 82 -

72 Gorontalo Pohuwato 13 104 -

73 Gorontalo Gorontalo Utara 11 123 -

74 Sulawesi Barat Polewali Mandar 16 167 -

75 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 5 54 √

76 Maluku Maluku Tenggara Barat 10 81 √

77 Maluku Maluku Tengah 18 192 -

78 Maluku Buru 10 82 -

79 Maluku Kepulauan Aru 10 119 -

80 Maluku Seram Bagian Barat 11 92 -

81 Maluku Seram Bagian Timur 15 198 √

82 Maluku Maluku Barat Daya 17 117 √

83 Maluku Buru Selatan 6 79 -

84 Maluku Utara Halmahera Barat 8 170 √

85 Maluku Utara Kepulauan Sula 12 78 -

86 Maluku Utara Halmahera Selatan 30 249 -

87 Maluku Utara Halmahera Timur 10 102 √

88 Maluku Utara Pulau Morotai 5 88 √

89 Maluku Utara Pulau Taliabu 8 71 -

90 Papua Barat Teluk Wondama 13 77 -

91 Papua Barat Teluk Bintuni 24 117 -

29


Kecamatan

Jumlah

Desa

Prioritas

2017

92 Papua Barat Sorong Selatan 15 123 √

93 Papua Barat Sorong 30 252 -

94 Papua Barat Raja Ampat 24 121 √

95 Papua Barat Tambrauw 29 216 √

96 Papua Barat Maybrat 24 260 -

97 Papua Merauke 20 190 -

98 Papua Jayawijaya 40 332 √

99 Papua Nabire 15 81 -

100 Papua Kepulauan Yapen 14 165 -

101 Papua Biak Numfor 19 268 -

102 Papua Paniai 23 221 √

103 Papua Puncak Jaya 26 305 √

104 Papua Boven Digoel 20 112 √

105 Papua Mappi 15 164 √

106 Papua Asmat 19 221 √

107 Papua Yahukimo 51 511 √

108 Papua Pegunungan Bintang 34 277 √

109 Papua Tolikara 46 545 √

110 Papua Sarmi 10 94 √

111 Papua Keerom 11 91 -

112 Papua Waropen 11 100 √

113 Papua Supiori 5 38 -

114 Papua Mamberamo Raya 8 69 √

115 Papua Nduga 32 248 √

116 Papua Lanny Jaya 39 355 √

117 Papua Mamberamo Tengah 5 59 √

118 Papua Yalimo 5 300 √

119 Papua Puncak 25 206 √

120 Papua Dogiyai 10 79 √

121 Papua Intan Jaya 8 97 √

122 Papua Deiyai 5 67 √

Sumber : Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017,

Bappenas, Tahun 2016

30

Dari tabel di atas hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan di Provinsi

Kalimantan Utara yang termasuk ke dalam 122 Kabupaten Tertinggal. Berdasarkan

pengolahan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2015, Kabupaten

Nunukan yang terdiri dari 16 kecamatan dan 232 desa dan 8 kelurahan yang terbagi

menjadi 3 status ketertinggalan, yaitu mandiri, berkembang dan tertinggal. Daftar

status ketertinggalan berdasarkan data IPD ditampilkan pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2.

Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Desa/Kelurahan Status

1

Krayan

Pa Pani Tertinggal

2 Long Api Tertinggal

3 Pa Sire Tertinggal

4 Pa Rangeb Tertinggal

5 Pa Lutut Tertinggal

6 Pa Nado Tertinggal

7 Pa Betung Tertinggal

8 Wa Yanud Tertinggal

9 Pa Kebuan Tertinggal

10 Long Umung Berkembang

11 Pa Pawan Tertinggal

12 Pa Melade Tertinggal

13 Long Nawang Tertinggal

14 Pa Pirit Tertinggal

15 Lepatar Tertinggal

16 Pa Terutun Tertinggal

17 Long Puak Tertinggal

18 Liang Turan Tertinggal

19 Lembada Tertinggal

20 Lembudud Tertinggal

21 Pa Urud Tertinggal

22 Liang Butan Tertinggal

23 Pa Pala Tertinggal

24 Sinar Baru Tertinggal

25 Ba Sikor Tertinggal

26 Liang Tuer Tertinggal

31


27 Long Berayang Tertinggal

28 Pa Lidung Tertinggal

29 Long Tenem Tertinggal

30 Long Nuat Tertinggal

31 Pa Raye Tertinggal

32 Buduk Kinangan Tertinggal

33 Bungayan Tertinggal

34 Pa Umung Tertinggal

35 Long Sepayang Tertinggal

36 Sembudud Tertinggal

37 Wa Yagung Tertinggal

38 Ma Libu Tertinggal

39 Kampung Baru Tertinggal

40 Buduk Tumu Tertinggal

41 Pa Rupai Tertinggal

42 Liang Bua Tertinggal

43 Long Bawan Berkembang

44 Pa Mering Tertinggal

45 Pa Payak Tertinggal

46 Long Katung Tertinggal

47 Long Rupan Tertinggal

48 Long Matung Tertinggal

49 Wa Laya Tertinggal

50 Liang Biadung Tertinggal

51 Pa Padi Tertinggal

52 Liang Alig Tertinggal

53 Pa Delung Tertinggal

54 Pa Kidang Tertinggal

55 Pa Butal Tertinggal

56 Pa Kemut Tertinggal

57 Long Tugul Tertinggal

58 Cinglat Tertinggal

59 Pa Putuk Tertinggal

60 Pa Matung Tertinggal

61 Buduk Kubul Tertinggal

32


62 Long Kabid Tertinggal

63 Long Mangan Tertinggal

64 Pa Inan Tertinggal

65 Pa Mulak Tertinggal

66

Krayan Selatan

Binuang Tertinggal

67 Ba Liku Tertinggal

68 Long Padi Tertinggal

69 Long Rian Tertinggal

70 Pa Yalau Tertinggal

71 Long Mutan Tertinggal

72 Tang Badui Tertinggal

73 Pa Milau Tertinggal

74 Long Pupung Tertinggal

75 Pa Urang Tertinggal

76 Long Rungan Tertinggal

77 Long Kelupan Tertinggal

78 Tang Paye Tertinggal

79 Pa Upan Tertinggal

80 Long Birar Tertinggal

81 Pa Dalan Tertinggal

82 Long Budung Tertinggal

83 Pa Sing Tertinggal

84 Pa Tera Tertinggal

85 Pa Kaber Tertinggal

86 Pa Amai Tertinggal

87 Pa Ibang Tertinggal

88 Liang Lunuk Tertinggal

89 Long Pasia Tertinggal

90

Lumbis

Sedongon Tertinggal

91 Kalampising Tertinggal

92 Pa Loo Tertinggal

93 Deralon Tertinggal

94 Tanjung Hilir Tertinggal

95 Siawang Tertinggal

96 Dubulon Tertinggal

33


97 Semalat Tertinggal

98 Libang Tertinggal

99 Mansalong Berkembang

100 Pa Lemumut Tertinggal

101 Sangkup Tertinggal

102 Saludan Tertinggal

103 Sumalumung Tertinggal

104 Nainsid Tertinggal

105 Sapuyan Tertinggal

106 Tanjung Hulu Tertinggal

107 Bulan Bulan Tertinggal

108 Liang Berkembang

109 Sasibu Tertinggal

110 Podong Tertinggal

111 Taluan Tertinggal

112 Patal I Tertinggal

113 Patal Ii Tertinggal

114 Lintong Tertinggal

115 Pulu Bulawan Tertinggal

116 Likos Tertinggal

117 Tubus Tertinggal

118

Lumbis Ogong

Semata Tertinggal

119 Labang Tertinggal

120 Tau Lumbis Tertinggal

121 Bulu Mengelom Tertinggal

122 Tukulon Tertinggal

123 Suyadon Tertinggal

124 Payang Tertinggal

125 Batung Tertinggal

126 Ubel Sulok Tertinggal

127 Ubel Alung Tertinggal

128 Nan Sapan Tertinggal

129 Sedalit Tertinggal

130 Salan Tertinggal

131 Sungoi Tertinggal

34


132 Sinampala I Tertinggal

133 Tadungus Tertinggal

134 Paluan Tertinggal

135 Sinampala Ii Tertinggal

136 Tambalang Hilir Tertinggal

137 Jukup Tertinggal

138 Samunti Tertinggal

139 Kalam Buku Tertinggal

140 Long Bulu Tertinggal

141 Nantukidan Tertinggal

142 Sanal Tertinggal

143 Tumatalas Tertinggal

144 Limpakon Tertinggal

145 Sumentobol Tertinggal

146 Linsayung Tertinggal

147 Labuk Tertinggal

148 Lagas Tertinggal

149 Ngawol Tertinggal

150 Sumantipal Tertinggal

151 Bulu Laun Hilir Tertinggal

152 Tantalujuk Tertinggal

153 Tambalang Hulu Tertinggal

154 Panas Tertinggal

155 Bokok Tertinggal

156 Kuyo Tertinggal

157 Langgason Tertinggal

158 Duyan Tertinggal

159 Bulu Laun Hulu Tertinggal

160 Sibalu Tertinggal

161 Mamasin Tertinggal

162 Kabungalor Tertinggal

163 Tetagas Tertinggal

164 Kalisun Tertinggal

165 Tantu Libing Tertinggal

166 Lepaga Tertinggal

35


167

Nunukan

Nunukan Tengah Belum Terklasifikasi

168 Binusan Berkembang

169 Nunukan Timur Belum Terklasifikasi

170 Nunukan Barat Belum Terklasifikasi

171 Nunukan Utara Belum Terklasifikasi

172

Nunukan Selatan

Mansapa Belum Terklasifikasi

173 Tanjung Harapan Belum Terklasifikasi

174 Nunukan Selatan Belum Terklasifikasi

175 Selisun Belum Terklasifikasi

176

Sebatik

Padaidi Berkembang

177 Balansiku Berkembang

178 Tanjung Karang Berkembang

179 Sei Manurung Berkembang

180

Sebatik Barat

Binalawan Berkembang

181 Setabu Berkembang

182 Liang Bunyu Berkembang

183 Bambangan Berkembang

184

Sebatik Tengah

Aji Kuning Berkembang

185 Bukit Harapan Tertinggal

186 Sungai Limau Tertinggal

187 Maspul Tertinggal

188

Sebatik Timur

Sungai Nyamuk Berkembang

189 Tanjung Harapan Berkembang

190 Bukit Aru Indah Berkembang

191 Tanjung Aru Berkembang

192

Sebatik Utara

Sungai Pancang Berkembang

193 Lapri Tertinggal

194 Seberang Tertinggal

195

Sebuku

Kunyit Berkembang

196 Pembeliangan Berkembang

197 Melasu Baru Tertinggal

198 Kekayap Tertinggal

199 Harapan Berkembang

200 Lulu Tertinggal

201 Sujau Tertinggal

36


202 Tetaban Tertinggal

203 Bebanas Tertinggal

204 Apas Tertinggal

205

Sei Menggaris

Samaenre Semaja Tertinggal

206 Tabur Lestari Tertinggal

207 Sekaduyan Taka Tertinggal

208 Sri Nanti Tertinggal

209

Sembakung

Labuk Tertinggal

210 Plaju Tertinggal

211 Lubakan Tertinggal

212 Butas Bagu Tertinggal

213 Pagar Tertinggal

214 Tujung Tertinggal

215 Manuk Bungkul Tertinggal

216 Atap Berkembang

217 Tagul Tertinggal

218 Tepian Tertinggal

219

Sembakung Atulai

Pagaluyon Tertinggal

220 Mambulu Tertinggal

221 Liuk Bulu Tertinggal

222 Pulau Keras Tertinggal

223 Sabuluan Tertinggal

224 Tulang Tertinggal

225 Saduman Tertinggal

226 Katul Tertinggal

227 Lubok Buat Berkembang

228 Binanun Tertinggal

229

Tulin Onsoi

Tembalang Tertinggal

230 Tinampak I Tertinggal

231 Salang Tertinggal

232 Kalun Sayan Tertinggal

233 Tinampak Ii Tertinggal

234 Sekikilan Tertinggal

235 Makmur Berkembang

236 Sanur Berkembang

37


237 Semunad Berkembang

238 Tau Baru Tertinggal

239 Belatikan Tertinggal

240 Naputi Tertinggal

Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014

Berdasarkan tabel status ketertinggalan desa di Kabupaten Nunukan diatas,

ada 27 desa yang memiliki status berkembang dari 240 unit Desa / Kelurahan dan

sisanya memiliki status tertinggal. Sementara semua desa di 3 kecamatan yaitu

Kecamatan Krayan Selatan; Lumbis Ogong dan Sei Menggaris memiliki status

tertinggal. Sisanya, ada 8 kelurahan yang belum diklasifikasi status

ketertinggalannya yakni tersebar di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Gambar 4.1.

Grafik Status Ketertinggalan Desa Per Kecamatan di Kabupaten Nunukan

Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2015

Gambar 4.1. diatas menggambarkan bahwa kecamatan yang memiiliki desa

dengan status tertinggal paling banyak berada di Kecamatan Krayan sebanyak 63

dari 65 unit desa dan diikuti oleh Kecamatan Lumbis Ogong sebanyak 43 unit desa.

2 2 1 4 4

1 4

1 3 1 1 3

63

24 26

49

3 2 7

4 9 9 9

4 4

0

10

20

30

40

50

60

70

Berkembang Tertinggal Belum Terklasifikasi

38

Semua desa di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat dan Sebatik Timur memiliki

status berkembang. Di lain sisi, terdapat kelurahan di Kecamatan Nunukan dan

Nunukan Selatan yang belum terklasifikasi status ketertinggalannya. Gambaran

hasil diatas diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah yang akan

melaksanakan pembangunan di Tahun 2017 kedepan dalam memilih prioritas yang

tepat guna dan tepat sasaran.

39

Ga

mb

ar

4.2

.

Pet

a S

tatu

s K

eter

tin

gg

ala

n B

erd

asa

rkan

In

dek

s P

emb

an

gu

nan

Des

a K

ab

up

ate

n N

un

uk

an

, P

rovin

si K

ali

man

tan

Uta

ra

40

4.1. Perekonomian Masyarakat

Kriteria perekonomian masyarakat dalam penentuan ketertinggalan suatu

daerah terdiri dari sub indikator persentase penduduk miskin dan konsumsi per

kapita. Dari sumber data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam

persentase tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai

perkembangan jumlah keluarga miskin dan konsumsi per kapita di Kabupaten

Nunukan disajikan pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.

Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten

Nunukan

No Sub Indikator Tahun

2011 2014 Progress (%)

1 Penduduk Miskin (%) 12,45 9,51 -24

2 Konsumsi Per Kapita 640,11 649,91 2

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS, Tahun 2010

dan 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS, Tahun 2010 dan 2014

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa

persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan berkurang sebesar 24% dari

Tahun 2011 ke 2014. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang menguntungkan,

karena dengan berkurangnya penduduk miskin tentu saja menambah angka harapan

kemakmuran penduduk di daerah tersebut. Analisis terhadap sub indikator

konsumsi per kapita menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan mengalami

pertambahan sebesar 2%.

41

4.2. Sumber Daya Manusia

Kriteria sumber daya manusia dalam penentuan ketertinggalan suatu

daerah terdiri dari sub indikator persentase angka harapan hidup, rata-rata

lama sekolah dan angka melek huruf. Dari sumber data yang diperoleh,

satuan wilayah administrasi terkecil dalam persentase tersebut hanya sampai

kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai angka harapan hidup, rata-rata

lama sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Nunukan disajikan pada

Tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.

Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka

Melek Huruf di Kabupaten Nunukan

No Sub Indikator Tahun

2011 2014 Progress (%)

1 Angka Harapan Hidup (Th) 71,54 72,01 1

2 Rata-rata Lama Sekolah (Th) 7,42 7,57 2

3 Angka Melek Huruf (%) 94,35 94,82 0,5

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, BPS, Tahun 2011 dan 2014

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat

bahwa persentase angka harapan hidup di Kabupaten Nunukan mengalami

pertambahan sebesar 1% dari Tahun 2011 ke 2014. Analisis terhadap sub

indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan

mengalami pertambahan sebesar 2%. Dan persentase angka melek huruf di

Kabupaten Nunukan mengalami pertambahan sebesar 0,5%.

Ketiganya menjadi parameter untuk melihat perkembangan mutu dan

kualitas sumberdaya manusia. Hal ini menjadi sesuatu yang baik karena

peningkatan pada tiga sub indikator tersebut menunjukkan korelasi bahwa

pertambahan pada angka harapan hidup dapat meningkatkan akan kesadaran

masyarakat mengenai pendidikan sehingga jenjang pendidikan yang ditempuh

42

masyakarat semakin tinggi yang akan berdampak pada meningkatnya angka

melek huruf menuju sumberdaya manusia yang kompeten dan kompetitif.

4.3. Infrastruktur

4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas

Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator

persentase desa, terlihat bahwa jenis permukaan jalan terluas dengan tipe

aspal/beton mengalami penurunan, dimana penurunan terendah terdapat di

Kecamatan Sembakung sebesar 33%. Sedangkan untuk analisis yang

dilakukan terhadap sub indikator persentase desa dengan jenis permukaan

jalan terluas diperkeras, hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki jenis

permukaan jalan utama terluas yang mengalami peningkatan sebesar 33%,

yaitu pada Kecamatan Lumbis tetapi jika dilihat dari nilai rata-rata, terlihat

bahwa jenis permukaan jalan terluas diperkeras berkurang sebesar 27%

selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Rincian data disajikan pada Tabel

4.5.berikut.

Tabel 4.5.

Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Terluas Aspal/Beton, Diperkeras,

Tanah dan Lainnya di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan

Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Utama Terluas

Aspal/Beton (%) Diperkeras (%)

2011 2014 Progress 2011 2014 Progress

1 Krayan 0,00 0,03 ∞ 0,32 0,11 -67

2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

3 Lumbis 1,57 0,04 -98 0,21 0,29 33

4 Lumbis Ogong - 0,02 - - 0,00 -

5 Nunukan 1,00 0,20 -80 0,40 0,00 -100

6 Nunukan Selatan 0,50 0,00 -100 0,50 0,50 0

7 Sebatik 2,50 0,00 -100 0,25 0,00 -100

8 Sebatik Barat 0,00 0,25 ∞ 1,75 0,50 -71

9 Sebatik Tengah - 0,00 - - 0,25 -

10 Sebatik Timur - 0,00 - - 0,25 -

11 Sebatik Utara - 0,00 - - 0,67 -

43

No Kecamatan


Aspal/Beton (%) Diperkeras (%)


12 Sebuku 0,20 0,30 50 0.70 0,30 -57

13 Sei Menggaris - 0,00 - - 0,00 -

14 Sembakung 0,30 0,20 -33 0.30 0,10 -67

15 Sembakung Atulai - 0,00 - - 0,30 -

16 Tulin Onsoi - 0,00 - - 0,33 -

Rata-rata 0,38 0,06 -23 0.28 0,22 -27

No Kecamatan


Tanah (%) Lainnya (%)


1 Krayan 0,68 0,69 2 0,00 0,17 ∞

2 Krayan Selatan 1,00 0,58 -42 0,00 0,42 ∞

3 Lumbis 0,39 0,29 -27 0,18 0,36 100

4 Lumbis Ogong ND 0,37 - - 0,61 -

5 Nunukan 0,40 0,00 -100 0,00 0,00 0

6 Nunukan Selatan 0,00 0,50 ∞ 0,00 0,00 0

7 Sebatik 0,25 1,00 300 0,00 0,00 0

8 Sebatik Barat 0,00 0,25 ∞ 0,00 0,00 0

9 Sebatik Tengah - 0,75 - - 0,00 -

10 Sebatik Timur - 0,75 - - 0,00 -

11 Sebatik Utara - 0,33 - - 0,00 -

12 Sebuku 1,30 0,40 -69 0,00 0,00 0

13 Sei Menggaris - 1,00 - - 0,00 -

14 Sembakung 0,80 0,70 -13 0,00 0,00 0

15 Sembakung Atulai ND 0,70 ND ND 0,00 ND

16 Tulin Onsoi ND 0,67 ND ND 0,00 ND

Rata-rata 0,30 0,56 3 0,01 0,10 6

Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014

Selanjutnya, untuk persentase desa dengan jenis permukaan jalan

terluas berupa tanah terlihat bahwa peningkatan terjadi di dua Kecamatan,

yaitu Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik sebesar 2% dan 300% dan

terdapat 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik Barat tidak dapat

dikonversikan peningkatannya dalam bentuk angka karena nilainya tidak

terdefinisi dan dilambangkan dalam bentuk simbol ∞. Dari nilai rata-rata

44

persentase desa dengan jenis permukaanutama terluas tanah di Kabupaten

Seluma terlihat bahwa bertambah sebesar 3% dibanding Tahun 2011.

Pada persentase jumlah desa dengan permukaan utama terluas lainnya

di Kabupaten Nunukan, terlihat bahwa selama kurun waktu tiga tahun yaitu

tahun 2011 ke tahun 2014 dapat dilihat rata-rata persentase perkembangan

sebesar 6%.

4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon

Berdasarkan data yang diolah dan dianalisis sub indikator persentase

keluarga pengguna listrik (PLN+Non PLN) di Kabupaten Nunukan, terlihat

bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan Selatan yaitu

dengan bertambahnya jumlah pengguna listrik sebesar 334% dan terjadi

penurunan jumlah keluarga pengguna listrik terbesar di Kecamatan Sebatik

dengan persentae sebesar 71%. Dilihat dari nilai rata-rata keluarga pengguna

listrik di kabupaten tertinggal di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014

meningkat sebesar 22% dibanding Tahun 2011. Rincian data disajikan pada

Tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.

Persentase Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan

Jumlah Keluarga Pengguna

Listrik (PLN+Non PLN) (%) Telepon (%)


1 Krayan 14,83 36,62 147 0,02 0,00 -100

2 Krayan Selatan 15,92 15,79 -1 0,00 0,00 0

3 Lumbis 62,54 45,36 -27 0,07 0,00 -100

4 Lumbis Ogong - 12,90 - - 0,00 -

5 Nunukan 1406,40 2453,40 74 0,80 0,80 0

6 Nunukan Selatan 172,50 749,50 334 0,00 0,00 0

7 Sebatik 1179,00 338,50 -71 0,75 0,00 -100

8 Sebatik Barat 532,50 394,50 -26 0,00 0,00 0

9 Sebatik Tengah - 412,50 - - 0,00 -

10 Sebatik Timur - 788,50 - - 0,25 -

11 Sebatik Utara - 525,00 - - 0,33 -

12 Sebuku 253,60 207,90 -18 0,00 0,00 0

45

No Kecamatan

Jumlah Keluarga Pengguna

Listrik (PLN+Non PLN) (%) Telepon (%)


13 Sei Menggaris - 454,50 - - 0,00 -

14 Sembakung 241,20 112,60 -53 0,00 0,00 0

15 Sembakung Atulai - 50,90 - - 0,00 -

16 Tulin Onsoi - 134,67 - - 0,00 -

Rata-rata 242,41 420,82 22 0,10 0,09 -19



jumlah keluarga pengguna telepon di Kabupaten Nunukan, terlihat bahwa

tidak ada perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014, sebaliknya yang terjadi

adalah penurunan sebesar 100% di 3 wilayah yaitu Kecamatan Krayan,

Lumbis dan Sebatik. Dilihat dari nilai rata-rata keluarga pengguna telepon di

kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 menurun sebesar

19% dari Tahun 2011.

4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih


jumlah rumah tangga pengguna air bersih (air kemasan, PDAM, sumur,

sungai/danau/kolam, pompa air dan lainnya) di Kabupaten Nunukan, dapat

diketahui bahwa tidak terlihat adanya angka perkembangan keluarga yang

menggunakan sumber air yang berasal dari air kemasan karena pada tahun

2011 seluruh kecamatan tidak memiliki data. Dari 16 kecamatan terdapat 4

kecamatan pada Tahun 2014 yang terjadi pertambahan angka rumah tangga

pengguna air bersih kemasan, yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan

Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat.

Sumber air bersih lainnya yang digunakan sebagai sub indikator adalah

PDAM, sumur, pompa air dan sumber lainnya. Adapun rincian datanya

disajikan pada Tabel 4.7. berikut.

46

Tabel 4.7.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air Kemasan PDAM Sumur

2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress

1 Krayan 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0

2 Krayan Selatan 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0

3 Lumbis 0 0,07 ∞ 0,04 0,00 -100 0,04 0 -100

4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND

5 Nunukan 0 0,40 ∞ 0,80 0,40 -50 0,40 0,2 -50

6 Nunukan Selatan 0 0,50 ∞ 0,00 0,00 0 0,00 0,25 ∞

7 Sebatik 0 0,00 0 0,50 0,00 -100 0,00 0,25 ∞

8 Sebatik Barat 0 0,25 ND 0.00 0,00 0 0,00 0 0

9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND

10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND

11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0,33 ND ND 0 ND

12 Sebuku 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0

13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND

14 Sembakung 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0

15 Sembakung Atulai ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0 ND

16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND ND 0,00 ND ND 0,08 ND

Rata-rata 0 0,08 0 0,08 0,05 -16 0,03 0,05 -9

No Kecamatan


Sungai/Danau/Kolam Pompa Air Mata Air


1 Krayan 0,00 0,74 ∞ ND ND ND 0,02 0,08 400

2 Krayan Selatan 0,88 1,00 14 ND ND ND 0,13 0,00 -100

3 Lumbis 0,00 0,04 ∞ ND ND ND 2,04 0,29 -86

4 Lumbis Ogong ND 0,02 ND ND ND ND ND 0,98 ND

5 Nunukan 0,20 0,00 -100 ND ND ND 0,00 0,00 0

6 Nunukan Selatan 0,00 0,00 0% ND ND ND 0,00 0,00 0

7 Sebatik 0,00 0,00 0% ND ND ND 0,00 0,00 0

8 Sebatik Barat 0,25 0,25 0% ND ND ND 0,00 0,00 0

9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND

10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND

11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND

12 Sebuku 0,10 0,20 100 ND ND ND 0,10 0,10 0

13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND ND ND ND 0,00 ND

14 Sembakung 0,00 0,10 ∞ ND ND ND 0,00 0,10 ∞

47

No Kecamatan


Sungai/Danau/Kolam Pompa Air Mata Air


15 Sembakung Atulai ND 0,20 ND ND ND ND ND 0,00 ND

16 Tulin Onsoi ND 0,08 ND ND ND ND ND 0,17 ND

Rata-rata 0,09 0,16 1 0 0 0 0,14 0,11 13

No Kecamatan


Air Hujan Lainnya


1 Krayan 0,00 0,00 0 0 ND ND

2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0 ND ND

3 Lumbis 0,61 0,61 0 0,01 ND ND

4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND ND ND

5 Nunukan 0,40 0,00 -100 0,00 ND ND

6 Nunukan Selatan 1,00 0,25 -75 0,00 ND ND

7 Sebatik 2,50 0,75 -70 0 ND ND

8 Sebatik Barat 1,50 0,50 -67 0 ND ND

9 Sebatik Tengah ND 1,00 ND ND ND ND

10 Sebatik Timur ND 1,00 ND ND ND ND

11 Sebatik Utara ND 0,67 ND ND ND ND

12 Sebuku 2,00 0,70 -65 0 ND ND

13 Sei Menggaris ND 1,00 ND ND ND ND

14 Sembakung 2,00 0,80 -60 0 ND ND

15 Sembakung Atulai ND 0,80 ND ND ND ND

16 Tulin Onsoi ND 0,67 ND ND ND ND

Rata-rata 0,63 0,55 -27 0,000811688 0 0


Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator persentase

rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) di Kabupaten Nunukan, terlihat

bahwa tidak ada perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014, sebaliknya yang

terjadi adalah penurunan sebesar 100% di dua kecamatan yaitu Kecamatan

Lumbis dan Kecamatan Sebatik serta penurunan sebesar 50% di Kecamatan

Nunukan. Dilihat dari nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air

bersih (PDAM) di kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada Tahun

2014 menurun sebesar 16% dibanding Tahun 2011.

48

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan

terhadap sub indikator pengguna air bersih (sumur) di Kabupaten Nunukan,

tidak terjadi perkembangan tetapi mengalami penurunan dari Tahun 2011 ke

2014 di dua kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lumbis dan

Nunukan dengan masing-masing penurunan sebesar 100% dan 50%. Jika

dilihat nilai rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih (sumur) di

kabupaten tertinggal di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 9%

dibanding Tahun 2011.


jumlah rumah tangga pengguna air bersih berupa Sungai/Danau/Kolam, dari

16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, terlihat ada 2 kecamatan

yang mengalami perkembangan, yaitu Kecamatan Krayan Selatan (14%) dan

Kecamatan Sebuku (100%), terjadi pula penurunan di Kecamatan Nunukan

sebesar 100%. Rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih

(sungai/danau/kolam) di kabupaten tertinggal Kabupaten Nunukan pada

Tahun 2014 bertambah 1% dibanding Tahun 2011.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih lainnya dan pompa air

belum bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini dikarenakan data yang

tidak tersedia dari sumber Podes Tahun 2011 dan 2014.

Berdasarkan data yang dianalisis terhadap sub indikator persentase

rumah tangga pengguna air bersih yang bersumber dari mata air di Kabupaten

Nunukan menunjukkan bahwa pertambahan tertinggi terjadi di Kecamatan

Krayan yaitu sebesar 400% sedangkan Kecamatan Krayan Selatan mengalami

pengurangan terbesar yaitu 100%. Nilai rata-rata persentase rumah tangga

pengguna air bersih yang bersumber dari mata air di Kabupaten Nunukan

pada Tahun 2014 berkurang 13% dibanding Tahun 2011.

Hasil analisis terhadap sub indikator persentase rumah tanga pengguna

air bersih yang bersumber dari air hujan di Kabupaten Nunukan menunjukkan

bahwa tidak terjadi pertambahan melainkan terjadi penurunan. Pengurangan

49

terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan sebesar 100%. Dari nilai rata-rata

indikator persentase rumah tangga pengguna air bersih (air hujan) di

Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 27% dibanding Tahun

2011.

4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan

Permanen/Semi Permanen

Secara rinci, gambaran mengenai perkembangan desa yang

mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di daerah tertinggal disajikan

pada Tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8.

Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen di

Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Pasar Tanpa Bangunan Permanen (%)

2011 2014 Progress

1 Krayan 0,97 0,00 -100

2 Krayan Selatan 1,00 0,00 -100

3 Lumbis 2,71 0,00 -100

4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND

5 Nunukan 0,60 0,40 -33

6 Nunukan Selatan 0,75 0,50 -33

7 Sebatik 1,50 1,00 -33

8 Sebatik Barat 1,25 1,00 -20

9 Sebatik Tengah ND 0,75 ND

10 Sebatik Timur ND 1,00 ND

11 Sebatik Utara ND 0,67 ND

12 Sebuku 2,10 0,00 -100

13 Sei Menggaris ND 0,50 ND

14 Sembakung 1,90 0,00 -100

15 Sembakung Atulai ND 0,00 ND

16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND

Rata-rata 0,80 0,36 -39 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.13., terlihat bahwa

persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di

50

Kabupaten Nunukan, mengalami penurunan terbesar di 5 kecamatan sebesar

100%. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan,

Lumbis, Sebuku dan Sembakung. Nilai rata-rata persentase desa yang

mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di Kabupaten Nunukan

menggambarkan adanya pengurangan sebesar 39%.

4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk


jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten

Nunukan, terlihat bahwa untuk sarana rumah sakit tidak terjadi

perkembangan dari Tahun 2011 ke 2014. Sedangkan untuk jumlah prasarana

kesehatan per 1000 penduduk rumah sakit bersalin terjadi peningkatan jumlah

prasarana kesehatan pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Sebuku. Pada

Kecamatan Lumbis dan Nunukan mengalami pengurangan jumlah prasarana

kesehatan masing-masing sebesar 100% dan 50%. Sedangkan kecamatan

lainnya tidak mengalami perkembangan maupun pengurangan. Adapun data

rinci disajikan pada Tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9.

Jumlah Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan

Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk

Rumah Sakit (%) Rumah Sakit Bersalin

(%) Poliklinik (%)


1 Krayan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0

2 Krayan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,49 ∞

3 Lumbis 0,00 0,00 0 0,20 0 -100 0,00 0,00 0

4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

5 Nunukan 0,02 0,02 0 0,03 0,02 -50 0,05 0,06 33

6 Nunukan Selatan 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,05 ND

7 Sebatik 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0

8 Sebatik Barat 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0

9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

51

No Kecamatan


Rumah Sakit (%) Rumah Sakit Bersalin

(%) Poliklinik (%)


11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

12 Sebuku 0,00 0,00 0 0,00 0,22 ∞ 0,08 0,00 -100

13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

14 Sembakung 0,00 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0,00 0

15 Sembakung

Atulai ND 0,00 ND ND

0 ND ND

0,00 ND

16 Tulin Onsoi ND 0,00 ND ND 0 ND ND 0,00 ND

Rata-rata 0,00 0,00 0% 0,01 0,01 -9 0,01 0,04 -4

No Kecamatan


Puskesmas (%) Puskesmas

Pembantu (%)

Dokter Umum dan

Dokter Gigi (%)


1 Krayan 0,15 0,15 0 0,89 1,48 67 0,15 0,73 400

2 Krayan Selatan 0,49 0,49 0 1,47 2,93 100 0,96 2,40 150

3 Lumbis 0,20 0,00 -100 1,02 0,81 -20 0,41 1,02 150

4 Lumbis Ogong ND 0,00 ND ND 0,96 ND - 0,00 -

5 Nunukan 0,03 0,02 -50 0,02 0,03 100 0,17 0,49 190

6 Nunukan Selatan 0,05 0,05 0 0,15 0,19 33 0,05 0,16 200

7 Sebatik 0,22 0,00 -100 0,43 0,65 50 0,89 0,00 -100

8 Sebatik Barat 0,26 0,00 -100 0,51 0,26 -50 0,66 0,39 -40

9 Sebatik Tengah ND 0,00 ND ND 0,14 ND - 0,14 -

10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,58 -

11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,00 -

12 Sebuku 0,17 0,00 -100 0,33 0,58 75 1,11 0,67 -40

13 Sei Menggaris ND 0,00 ND ND 0,00 ND - 0,46 -

14 Sembakung 0,16 0,00 -100 1,32 1,15 -13 0,17 0,34 100

15 Sembakung

Atulai ND

0,00 ND ND

1,54 ND

- 0,00 -

16 Tulin Onsoi ND 0,13 ND ND 0,38 ND - 0,27 -

Rata-rata 0,11 0,05 -34 0,38 0,69 21 0,29 0,48 63


52

Hal lain yang digunakan sebagai salah satu sub indikator dalam

menentukan ketertinggalan suatu daerah adalah jumlah prasarana kesehatan

(poliklinik dan puskesmas) per 1000 penduduk

Data yang disajikan pada Tabel 4.9. menunjukkan adanya

pertambahan sekaligus pengurangan prasarana kesehatan (poliklinik) per

1000 penduduk. Kecamatan yang mengalami perkembangan adalah

Kecamatan Nunukan dengan persentase sebesar 33%. Sedangkan kecamatan

yang mengalami pengurangan adalah Kecamatan Sebuku dengan persentase

sebesar 100%. Nilai rata-rata persentase jumlah prasarana kesehatan

(poliklinik) per 1000 penduduk di Kabupaten Nunukan menggambarkan

adanya pengurangan sebesar 4%.

Analisis yang dilakukan terhadap jumlah prasarana kesehatan

(puskesmas) per 1000 penduduk di Kabupaten Nunukan tidak terjadi

perkembangan melainkan terjadi pengurangan. Pengurangan tersebut terjadi

pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis, Nunukan, Sebatik, Sebatik

Barat, Sebuku dan Sembakung. Dilihat pada nilai rata-rata sub indikator

jumlah prasarana kesehatan puskesmas per 1000 penduduk di Kabupaten

Nunukan, dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir ini terjadi

pengurangan yaitu sebesar 34%.

Hal lain yang digunakan sebagai salah satu sub indikator dalam

menentukan ketertinggalan suatu daerah adalah jumlah prasarana kesehatan

(puskesmas pembantu) per 1000 penduduk dapat diketahui bahwa terdapat 3

kecamatan yang mengalami penurunan yaitu Kecamatan Lumbis, Sebatik

Barat dan Sembakung. Sedangkan kabupaten yang mengalami perkembangan

adalah Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Nunukan, Nunukan Selatan,

Sebatik dan Sebuku. Dilihat dari nilai rata-rata sub indikator jumlah prasarana

kesehatan per 1000 penduduk (puskesmas pembantu) di Kabupaten Nunukan

dapat disimpulkan bahwa jumlah prasarana kesehatan berupa puskesmas

pembantu mengalami penambahan yaitu sebesar 21%.

53

Pada Tabel 4.9. diatas, terlihat bahwa jumlah dokter umum dan dokter

gigi yang mengalami perkembangan terbesar berada di Kecamatan Krayan

sebesar 400%, sedangkan Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan dengan

penurunan tertinggi sebesar 100%. Jika dilihat dari nilai rata-rata jumlah

dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Nunukan bertambah sebesar 63%

dibandingkan tahun 2011.

4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk

Secara rinci gambaran mengenai perkembangan jumlah SD-SMP per

1000 penduduk di Kabupaten Nunukan disajikan pada Tabel 4.10. berikut.

Tabel 4.10.

Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk

2011 2014 Progress(%)

1 Krayan 2,93 3,67 25

2 Krayan Selatan 2,89 4,33 50

3 Lumbis 4,28 2,45 -43


5 Nunukan 0,32 0,39 21

6 Nunukan Selatan 0,37 0,69 86

7 Sebatik 3,10 1,11 -64

8 Sebatik Barat 1,31 1,05 -20




12 Sebuku 3,77 3,55 -6


14 Sembakung 2,91 3,25 12



Rata-rata 1,37 1,83 4


Hasil analisis terhadap sub indikator jumlah SD-SMP negeri dan

swasta, Kecamatan Nunukan Selatan mengalami peningkatan terbesar yaitu

54

86%, sedangkan Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan dengan

penurunan tertinggi yaitu sebesar 64%. Jika dilihat dari nilai rata-rata

persentase SD-SMP di Kabupaten Nunukan bertambah sebesar 4% selama

kurun waktu 3 tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan adanya pertambahan

sarana pendidikan di Kabupaten Nunukan berdampak pada meningkatnya

standar pendidikan yang diharapkan dapat mengentaskan ketertinggalan

daerah.

4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal)

Berdasarkan data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam

persentase kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) tersebut hanya sampai

kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai kelembagaan atau keuangan lokal di

Kabupaten Nunukan disajikan pada Tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11.

Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) di

Kabupaten Nunukan

Sub Indikator Tahun

2011 2014 Progress (%)

Celah Fiskal (Rp) 503.105,577 1.134.691,00 125,54

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase

kelembagaan atau keuangan local (celah fiskal) di Kabupaten Nunukan mengalami

pertambahan sebesar 125,54% dari tahun 2011 ke 2014. Hal ini diartikan bahwa

ada peningkatan dalam selisih pendapatan dengan belanja masyarakat, yang

menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan di Kabupaten Nunukan

sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

55

4.5. Aksesibilitas

4.5.1. Rata-Rata Jarak Kantor Desa ke Kabupaten yang Membawahi

Secara rinci gambaran mengenai perkembangan persentase rata-rata

jarak dari jarak kantor desa ke kabupaten, di Kabupaten Nunukan tersajikan

pada Tabel 4.12. dibawah ini:

Tabel 4.12.

Jarak dari Kantor Desa ke Kabupaten di Kabupaten Nunukan

No. Kecamatan 2011 (Km) 2014 (Km) Progress (%)

1 Krayan 325,94 297,98 -9

2 Krayan Selatan 262,01 363,88 39

3 Lumbis 1945,81 319,43 -84


5 Nunukan 85,02 13,40 -84

6 Nunukan Selatan 7,50 6,00 -20

7 Sebatik 102,70 71,75 -30

8 Sebatik Barat 163,45 13,75 -92




12 Sebuku 849,56 2117,80 149


14 Sembakung 289,60 9008,10 3011



Rata-rata 231,60 1571,72 181 Sumber:Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014

Hasil analisis yang dilakukan terhadap rata-rata jarak dari kantor desa

ke kabupaten, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar dengan

berkurangnya jarak dari kantor desa ke kabupaten terjadi di Kecamatan

Krayan yaitu sebesar 9%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di

Kecamatan Nunukan yaitu sebesar 20%. Nilai rata-rata sub indikator rata-rata

jarak dari kantor desa ke kabupaten di Kabupaten Nunukan Tahun 2014

bertambah sebesar 181% dibandingkan dengan Tahun 2011.

56

4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sub indikator desa

dengan akses pelayanan kesehatan (rumah sakit) > 5 Km, terjadi pertambahan

di Kecamatan Nunukan Selatan, yang sebelumnya ada 3 desa di Tahun 2011

menjadi 4 desa di tahun 2014 dengan persentase sebesar 33%. Selain terjadi

pertambahan terjadi pula pengurangan jumlah desa dengan akses pelayanan

kesehatan (rumah sakit) dengan jarak > 5 Km. Kecamatan yang paling

banyak mengalami pengurangan adalah Kecamatan Nunukan yaitu sebesar

75%. Pada Tahun 2011 di kecamatan ini terdapat 12 desa dengan jarak > 5

Km, sedangkan pada Tahun 2014 menurun menjadi 4 desa. Jika dilihat dari

nilai rata-rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan

(rumah sakit) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 terjadi penurunan

jumlah desa sebesar 20%, dibanding dengan tahun 2011. Adapun data rinci

disajikan pada Tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.13.

Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km di Kabupaten

Nunukan

No Kabupaten

Rumah sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

1 Krayan 65 65 0 65 65 0 47 37 -21

2 Krayan Selatan 24 24 0 24 24 0 11 10 -9

3 Lumbis 77 28 -64 67 28 -58 66 6 -91

4 Lumbis Ogong - 49 - - 49 - - 44 -

5 Nunukan 8 2 -75 5 2 -60 4 1 -75

6 Nunukan Selatan 3 4 33 2 3 50 1 ND -

7 Sebatik 12 4 -67 12 4 -67 7 ND -

8 Sebatik Barat 7 4 -43 7 4 -43 1 1 0

9 Sebatik Tengah - 4 - - 4 - - 2 -

10 Sebatik Timur - 4 - - 4 - - 1.5 -

11 Sebatik Utara - 3 - - 3 - - 2 -

12 Sebuku 22 10 -55 22 9 -59 19 2 -89

13 Sei Menggaris - 4 - - 4 - - 2 -

14 Sembakung 19 10 -47 19 10 -47 18 2 -89

15 Sembakung - 10 - - 10 - - 3,5 -

57

No Kabupaten

Rumah sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

Atulai

16 Tulin Onsoi - 12 - - 12 - - 7 -

Rata-rata 10,75 10,75 -20 9,875 10,625 -18 7,9375 5,25 -22

No Kabupaten

Puskesmas Pembantu Poliklinik Tempat Praktek Dokter

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

1 Krayan 18 20 11 65 65 0 40 51 28

2 Krayan Selatan 14 7 -50 24 19 -21 11 24 118

3 Lumbis 37 10 -73 77 27 -65 66 8 -88

4 Lumbis Ogong - 12 - - 48 - - 49 -

5 Nunukan 8 3 -63 5 1 -80 5 1 -80

6 Nunukan Selatan - - - 3 1 -67 2 2 0

7 Sebatik 9 - - 12 4 -67 6 3 -50

8 Sebatik Barat 3 2 -33 7 4 -43 7 4 -43

9 Sebatik Tengah - - - - 1 - - 2 -

10 Sebatik Timur - - - - - - - 1 -

11 Sebatik Utara - - - - - - - 3 -

12 Sebuku 12 2 -83 21 10 -52 19 6 -68

13 Sei Menggaris - 2 - - 4 - - 2 -

14 Sembakung 8 1 -88 19 10 -47 19 10 -47

15 Sembakung

Atulai - 2 - - 10 - - 10 -

16 Tulin Onsoi - 7 - - 12 - - 12 -

Rata-rata 5,6875 3 -24 10,5 9,4375 -28 8,4375 8,5625 -16

No Kabupaten

Tempat Praktek Bidan Poskesdes Polindes

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

1 Krayan 40 51 28 54 61 13 53 65 23

2 Krayan Selatan 13 24 85 24 16 -33 24 24 0

3 Lumbis 70 8 -89 67 9 -87 77 21 -73

4 Lumbis Ogong - 49 - - 49 - - 49 -

5 Nunukan 4 1 -75 8 4 -50 8 5 -38

6 Nunukan Selatan 2 1 -50 3 4 33 3 4 33

7 Sebatik 6 3 -50 6 1 -83 12 - -

58

No Kabupaten

Tempat Praktek Bidan Poskesdes Polindes

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

8 Sebatik Barat 5 4 -20 7 1 -86 5 2 -60

9 Sebatik Tengah - 2 - - 3 - - 4 -

10 Sebatik Timur - - - - 1 - - - -

11 Sebatik Utara - 2 - - 3 - - 2 -

12 Sebuku 18 6 -67 22 8 -64 22 8 -64

13 Sei Menggaris - 3 - - 1 - - 4 -

14 Sembakung 19 10 -47 20 9 -55 20 10 -50

15 Sembakung

Atulai - 10 - - 7 - - 8 -

16 Tulin Onsoi - 9 - - 12 - - 11 -

Rata-rata 8,5625 8,25 -20 9,8125 8 -27 10,6875 9,5 -16

No Kabupaten

Apotek Toko Khusus Obat

2011 2014 Progress

(%) 2011 2014

Progress

(%)

1 Krayan 65 37 -43 44 37 -16

2 Krayan Selatan 24 10 -58 24 10 -58

3 Lumbis 74 6 -92 76 6 -92

4 Lumbis Ogong - 44 - - 44 -

5 Nunukan 5 - - 5 - -

6 Nunukan Selatan 3 - - 3 - -

7 Sebatik 5 - - 5 - -

8 Sebatik Barat 7 1 -86 7 1 -86

9 Sebatik Tengah - - - - - -

10 Sebatik Timur - 1 - - - -

11 Sebatik Utara - 1 - - - -

12 Sebuku 22 2 -91 20 2 -90

13 Sei Menggaris - 2 - - 2 -

14 Sembakung 20 2 -90 20 2 -90

15 Sembakung

Atulai - 3 - - 3 -

16 Tulin Onsoi - 7 - - 7 -

Rata-rata 10 4,9375 -26 10 4,8125 -26


Hasil analisis terhadap sub indikator persentese desa dengan akses

pelayanan kesehatan (rumah sakit bersalin), menggambarkan bahwa terjadi

perkembangan terbesar Kecamatan Sebuku yaitu sebesar 59% sedangkan

59

perkembangan terkecil terdapat di Kecamatan Sebatik Barat yaitu sebesar

43%. Untuk kecamatan yang tidak mengalami perkembangan adalah

Kecamatan Nunkan Selatan dilihat dari bertambahnya jumlah desa dengan

akses pelayanan kesehatan berupa rumah sakit bersalin > 5 Km yaitu sebesar

50%. Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator persentase desa dengan akses

pelayanan kesehatan (rumah sakit bersalin) > 5 Km di Kabupaten Nunukan

Tahun 2014 berkurang sebesar 0,18%, dibanding dengan Tahun 2011, dengan

kata lain jumlah desa bertambah dalam kurun waktu 3 tahun


jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (Puskesmas) > 5 Km terlihat

bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Lumbis dimana jumlah

desa dengan akses pelayanan kesehatan (Puskesmas) > 5 Km berkurang

sebanyak 91% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan

Krayan Selatan dengan pengurangan sebanyak 9%. Jika dilihat dari nilai rata-

rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas)

> 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar 22%, selama

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini menggambarkan jumlah desa

dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km semakin sedikit.

Analisis yang dilakukan terhadap persentase desa dengan akses

pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) > 5 Km di Kabupaten Nunukan

menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan

Sembakung yaitu sebesar 88%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di

Kecamatan Sebatik Barat yaitu sebesar 33%. Untuk kecamatan yang tidak

mengalami perkembangan adalah Kecamatan Krayan dengan penambahan

jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu)

sebesar 11%. Jika dilihat dari nilai rata-rata sub indikator persentase desa

dengan akses pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) > 5 Km di

Kabupaten Nunukan tahun 2014 terjadi perkembangan dengan berkurangnya

jumlah desa sebesar 24%, dibanding dengan tahun 2011.

60


jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan (Poliklinik) > 5 Km terlihat

bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Nunukan dimana jumlah

desa dengan akses pelayanan kesehatan (Poliklinik) > 5 Km berkurang

sebanyak 80% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan

Krayan Selatan dengan pengurangan sebanyak 21%. Jika dilihat dari nilai

rata-rata indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan

(Poliklinik) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar

28%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini menggambarkan

jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km semakin sedikit.

Analisis yang dilakukan terhadap persentase desa dengan akses

pelayanan kesehatan (Tempat praktek dokter) > 5 Km di Kabupaten Nunukan

menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Lumbis

yaitu sebesar 88%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan

Sebatik Barat yaitu sebesar 43%. Jika dilihat dari nilai rata-rata sub indikator

persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (Tempat praktek dokter) >

5 Km di Kabupaten Nunukan tahun 2014 berkurang sebesar 16%, dibanding

dengan tahun 2011.

Pada analisis yang dilakukan, terhadap sub indikator jumlah desa

dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (tempat praktek bidan) di

Kabupaten Nunukan, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar terjadi di

Lumbis sebesar 89% sedangkan perkembangan terkecil terjadi di Kecamatan

Sebatik Barat dengan pengurangan sebanyak 20%. Kecamatan Krayan

Selatan mengalami penambahan jumlah desa terbesar yaitu sebanyak 85%

dan Kecamatan Krayan yaitu sebesar 28%. Jika dilihat dari nilai rata-rata

indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (tempat praktek

bidan) > 5 Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 mengalami perkembangan

sebesar 20%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi ini

61

menggambarkan jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km

semakin sedikit.


dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (poskesdes terlihat bahwa terjadi

perkembangan terbesar di Kecamatan Lumbis dengan persentase sebesar 87%

dan Kecamatan Krayan Selatan mengalami perkembangan terkecil yaitu

sebesar 33%. Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator persentase desa dengan

akses pelayanan kesehatan (poskesdes) > 5 Km di Kabupaten Nunukan tahun

2014 berkurang sebesar 27%, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir,

kondisi ini menggambarkan jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan >

5 Km semakin sedikit.


dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km (polindes) terlihat bahwa terjadi

pengurangan jumlah desa terbesar yaitu di Kecamatan Lumbis dengan

persentase sebesar 73%. Kecamatan Nunukan mengalami penguranan jumlah

desa terkecil yaitu sebesar 38%. Sedangkan kecamatan yang tidak mengalami

perkembangan yaitu Nunukan Selatan dilihat dari bertambahnya jumlah desa

dengan akses pelayanan kesehatan (polindes) > 5 Km. Dalam kurun waktu 3

tahun dapat dilihat bahwa di Kabupaten Nunukan terjadi perkembangan

sebesar 16

Sub indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan

(apotek) > 5 Km, Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan

perkembangan paling tinggi yaitu sebesar 92%. Hal ini menggambarkan

bahwa di Kecamatan Lumbis jumlah desa dengan jarak > 5 Km berkurang

sebesar 92%. Kecamatan dengan perkembangan terkecil adalah Kecamatan

Krayan, dengan persentase sebesar 43%. Jika dilihat dari nilai rata-rata

indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (polindes) > 5

62

Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 berkurang sebesar 26%, selama

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (toko khusus obat)

> 5 Km, Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan perkembangan

paling tinggi yaitu sebesar 92%. Hal ini menggambarkan bahwa di

Kecamatan Lumbis jumlah desa dengan jarak > 5 Km berkurang sebesar

92%. Kecamatan dengan perkembangan terkecil adalah Kecamatan Krayan,

dengan persentase perkembangan sebesar 16%. Jika dilihat dari nilai rata-rata

indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (toko khusus

obat) > 5 Km di Kabupaten Nunukan Tahun 2014 berkurang sebesar 26%,

selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator rata-rata

jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SD) di Kabupaten Nunukan,

terdapat 3 kecamatan yang mengalami perkembangan terbesar dengan

persentase perkembangan sebesar 1%. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan

Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebuku. Perkembangan

tersebut ditunjukkan dengan adanya pengurangan jarak dari kantor desa ke

pelayanan pendidikan (SD) atau dengan kata lain dari Tahun 2011 k 2014

jarak tersebut semakin dekat. Nilai rata-rata sub indikator jarak kantor desa ke

pelayanan pendidikan (SD) di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014

berkurang 0,32%. Data rinci disajikan dalam Tabel 4.14. berikut:

63

Tabel 4.14.

Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Pelayanan Pendidikan (SD-SMP) di

Kabupaten Nunukan

No Kecamatan

Rata-rata Jarak dari Kantor Desa ke Pelayanan

Pendidikan

SD SMP

2011 2014 Progress (%) 2011 2014 Progress (%)

1 Krayan 3,46 5,27 0,52 84,73 88,82 5

2 Krayan Selatan 18,42 13,67 -0,26 80,73 62,17 -0,23

3 Lumbis

34,23 1,10 -0,97 393,9

5 46,50 -0,88

4 Lumbis Ogong

ND 11,27 ND ND 655,0

0 ND

5 Nunukan 0,58 0,00 -1,00 3,06 0,21 -0,93

6 Nunukan

Selatan 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,00

7 Sebatik 0,31 0,33 0,09 1,63 1,25 -0,23

8 Sebatik Barat 0,40 0,00 -1,00 14,67 9,05 -0,38

9 Sebatik Tengah ND 5,00 ND ND 17,50 ND

10 Sebatik Timur ND 0,00 ND ND 6,50 ND

11 Sebatik Utara ND 0,00 ND ND 15,00 ND

12 Sebuku 12,92 0,00 -1,00 47,56 8,64 -0,82

13 Sei Menggaris ND 5,00 ND ND 24,50 ND

14 Sembakung 6,23 0,04 -0,99 68,23 11,20 -0,84

15 Sembakung

Atulai ND 9,50 ND ND

149,0

0 ND


Rata-rata 4,57 3,01 -0,32 38,17 66,24 -0,27


lebih lanjut dari analisis yang dilakukan seperti yang disajikan pada

Tabel 4.26. diatas, Kecamatan Nunukan merupakan kecamatan yang

mengalami perkembangan terbesar dengan persentase perkembangan sebesar

0,93%. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengurangan

jarak dari kantor desa ke pelayanan pendidikan (SMP) atau dengan kata lain

dari Tahun 2011 ke 2014 jarak tersebut semakin dekat. Nilai rata-rata sub

indikator jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SMP) di Kabupaten

Nunukan pada Tahun 2014 berkurang 0,27%.

64

4.6. Karakteristik Daerah

4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana

Pada Tabel 4.15. terlihat bahwa dari 16 kecamatan yang ada di

Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tiga tahun dari Tahun 2011 ke 2014

tidak mengalami bencana gempa bumi. Data rinci disajikan dalam Tabel 4.15.

berikut:

Tabel 4.15.

Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Gempa Bumi Tanah Longsor


1 Krayan 0 0 0 0 2 ∞

2 Krayan Selatan 0 0 0 0 0 0

3 Lumbis 0 0 0 50 18 -64

4 Lumbis Ogong 0 0 0 0 22 ∞

5 Nunukan 0 0 0 0 0 0

6 Nunukan Selatan 0 0 0 0 0 0

7 Sebatik 0 0 0 0 0 0

8 Sebatik Barat 0 0 0 25 0 -100

9 Sebatik Tengah 0 0 0 0 0 0

10 Sebatik Timur 0 0 0 0 75 ∞

11 Sebatik Utara 0 0 0 0 0 0

12 Sebuku 0 0 0 10 0 -100

13 Sei Menggaris 0 0 0 0 0 0

14 Sembakung 0 0 0 40 10 -75

15 Sembakung

Atulai 0 0 0 0 10 ∞

16 Tulin Onsoi 0 0 0 0 25 ∞

Rata-rata 0 0 0 8 10 -21

No Kecamatan Rawan Banjir Lainnya


1 Krayan 2 6 300 0 0 0

2 Krayan Selatan - 46 - 0 4 ∞

3 Lumbis 125 68 -46 21 4 -83

65

4 Lumbis Ogong - 47 - - 8 -

5 Nunukan 20 20 0 40 40 0

6 Nunukan Selatan - - - 0 0 0

7 Sebatik 175 - - 25 0 -100

8 Sebatik Barat 100 - - 0 0 0

9 Sebatik Tengah - - - - 25 -

10 Sebatik Timur - - - - 100 -

11 Sebatik Utara - - - - 100 -

12 Sebuku 20 30 50 10 0 -100

13 Sei Menggaris - - - - 25 -

14 Sembakung 170 80 -53 10 0 -100

15 Sembakung

Atulai - 80 - - 0 -

16 Tulin Onsoi - 58 - - 0 -

Rata-rata 38 27 16 7 19 -24


Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan ada 9 kecamatan

yang mengalami bencana tanah longsor. Kecamatan Krayan, Lumbis Ogong,

Sebatik Timur, Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi adalah kecamatan yang di

Tahun 2011 tidak mengalami bencana tanah longsor, tetapi di Tahun 2014

terjadi bencana tanah longsor. Penurunan tertinggi untuk bencana tanah

longsor terjadi di Kecamatan Sebatik Barat dan Sebuku dengan persentase

100%. Jika dilihat dari nilai rata-rata persentase jumlah desa rawan tanah

longsor di Kabupaten Nunukan secara umum pada tahun 2014 berkurang

sebesar 21% dibanding dengan Tahun 2011.

Persentase jumlah desa rawan banjir di Kabupaten Nunukan,

perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Krayan sebesar 300%. Hal ini

mengindikasikan bahwa di Kecamatan Krayan dalam kurun waktu 3 tahun

mengalami peningkatan persentase rawan banjir, dari 2% di Tahun 2011

menjadi 6% di Tahun 2014. Selain terjadi perkembangan juga terjadi

pengurangan perkembangan. Pengurangan perkembangan terbesar terjadi di

Kecamatan Sembakung, dari Tahun 2011 yang sebanyak 170% menjadi 80%

66

di Tahun 2014. Nilai rata-rata persentase jumlah desa rawan banjir di

Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar

16%.

Lebih lanjut hasil analisis persentase jumlah desa rawan bencana

lainnya, dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, ada 3 kecamatan

yang mengalami penurunan perkembangan dengan persentase yang sama

yaitu sebesar 100%. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sebatik, Sebuku

dan Semabakung. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa rawan

bencana lainnya di Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya pengurangan

sebesar 24% dalam kurun waktu 3 tahun.

4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Hutan Lindung

dan Berlahan Kritis

Analisis terhadap sub indikator persentase jumlah desa yang berada di

kawasan lindung di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa peningkatan

terbesar terjadi di Kecamatan Sebuku dengan persentase sebesar 500%.

Kecamatan Lumbis merupakan kecamatan dengan penurunan tertinggi yaitu

sebesar 75%. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa yang berada di

kawasan hutan lindung menunjukkan adanya pertambahan sebesar 29%

dalam kurun waktu 3 tahun.

Tabel 4.16.

Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung dan Berlahan

Kritis di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Kawasan Lindung Berlahan Kritis


1 Krayan 1,86 0,46 -75 ND 0,04 ND

2 Krayan Selatan ND 0,84 ND ND 0,02 ND

3 Lumbis 0,2 0,2 0 ND ND ND

4 Lumbis Ogong 0,5 0,5 0 ND ND ND

5 Nunukan ND 0,75 ND ND ND ND

6 Nunukan Selatan ND 1 ND ND ND ND

7 Sebatik ND 0,5 ND ND ND ND

67

No Kecamatan Kawasan Lindung Berlahan Kritis


8 Sebatik Barat ND ND ND ND ND ND

9 Sebatik Tengah ND ND ND ND ND ND

10 Sebatik Timur 0,1 0,6 500 ND ND ND

11 Sebatik Utara ND 0,25 ND ND 0,25 ND

12 Sebuku 1,2 0,5 -58 ND ND ND

13 Sei Menggaris ND 0,3 ND ND ND ND

14 Sembakung ND 0,5 ND ND ND ND

15 Sembakung

Atulai 1,86 0,46 -75 ND 0,04 ND


Rata-rata 0,3 0,49 29 0,01 0,03 0


Dari tabel 4.16 diatas, analisis terhadap sub indikator persentase

jumlah desa yang berada di lahan kritis di Kabupaten Nunukan, dari 16

kecamatan hanya ada lima kecamatan yang tersedia datanya. Kelima

kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Utara,

Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi. Pada Tahun 2011, kelima kecamatan

tersebut tidak tersedia datanya dan di Tahun 2014 terdapat datanya dengan

masing-masing besarannya adalah 4%, 2%, 25%, 4% dan 2%.

4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik

Selanjutnya data dan analisis data sub indikator persentase jumlah

desa rawan konflik, rincinya disajikan pada Tabel 4.17. berikut:

Tabel 4.17.

Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten Nunukan

No Kecamatan Desa Rawan Konflik

2011 2014 Progress (%)

1 Krayan 0,14 0,00 -100

2 Krayan Selatan ND 0,00 ND

3 Lumbis 0,2 0,00 -100


5 Nunukan ND 0,00 ND

6 Nunukan Selatan ND 0,00 ND

68

No Kecamatan Desa Rawan Konflik

2011 2014 Progress (%)

7 Sebatik ND 0,00 ND

8 Sebatik Barat ND 0,00 ND




12 Sebuku ND 0,00 ND


14 Sembakung ND 0,00 ND



Rata-rata 0,02 0,00 13


Dari 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan hanya tiga kecamatan yang

termasuk ke dalam wilayah rawan konflik, yaitu Kecamatan Krayan, Lumbis

dan Sembakung Atulai. Ketiga kecamatan tersebut mengalami penurunan

perkembangan yang signifikan sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa di

Tahun 2014 sudah tidak ada kecamatan yang masuk ke dalam wilayah rawan

konflik. Nilai rata-rata indikator persentase jumlah desa yang berada di kawasan

rawan konflik menunjukkan adanya pengurangan sebesar 13% dalam kurun

waktu 3 tahun.

69

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa

kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menetapkan 122 daerah tertinggal

di Indonesia yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah di Indonesia. Jumlah daerah

tertinggal paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu

sebanyak 33 kabupaten (27,05%) dan paling sedikit dijumpai di Wilayah Jawa

hanya 6 kabupaten (4,92%) dari seluruh daerah tertinggal di Indonesia.

2. Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017


agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam

54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa

Tenggara Barat yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit

dijumpai di Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh

daerah di Indonesia.

3. Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017


agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam

54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Maluku

Utara yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit dijumpai di

Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh daerah di

Indonesia.

4. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan

Utara, sekaligus menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Hal ini menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah strategis dalam peta

70

lalu lintas antar negara. Kabupaten Nunukan berdiri pada Tahun 1999 dan

merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan total luas wilayah

kurang lebih 14.247,50 Km2.

5. Pada indikator perekonomian masyarakat, kedua sub indikator mengalami

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya persentase penduduk

miskin dan meningkatnya konsumsi per kapita.

6. Untuk indikator sumber daya manusia mengalami perkembangan, hal ini dapat

dilihat dengan bertambahnya jumlah angka harapan hidup, rata-rata lama

sekolah dan angka melek huruf.

7. Pada indikator infrastruktur, sebagian besar sub indikatornya mengalami

penurunan. Sedangkan sub indikator yang mengalami perkembangan adalah

jumlah rumah tangga pengguna listrik, pengguna air bersih

(sungai/danau/kolam), persentase desa dengan pasar tanpa bangunan

permanen, jumlah sarana prasarana per 1000 penduduk (puskesmas pembantu,

dokter umum dan dokter gigi) dan jumlah SD-SMP per 1000 penduduk.

8. Untuk indikator keuangan lokal, dari tahun 2011 ke tahun 2014 mengalami

perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya celah fiskal sebesar

125,54%.

9. Pada indikator aksesibilitas, sebagian besar sub indikatornya mengalami

perkembangan. Hanya pada rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten yang

mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jarak dari kantor

desa ke kabupaten dari tahun 2011 ke tahun 2014 sebesar 181%.

10. Pada indikator karakteristik daerah, perkembangan hanya terjadi pada sub

indikator persentase desa dengan rawan tanah longsor dan bencana lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase dari kedua sub indikator

tersebut masing-masing sebesar 21% dan 24%.

71

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Kebijakan Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2010. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta:

Badan Pusat Statistik Pusat

Badan Pusat Statistik. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.

Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Pusat.

Badan Pusat Statistik. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2013. Jakarta:

Badan Pusat Statistik Pusat.

Badan Pusat Statistik. 2014. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat.

Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Desa 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Pusat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2016. Kabupaten Nunukan Dalam

Angka 2016. Diperoleh 16 September 2016, dari

https://nunukankab.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik. 2015. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal 2015. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. 2010.LGF Anggaran 2010. Diperoleh 12 Oktober 2015, dari

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. 2013.LGF Realisasi Annual 2013. Diperoleh 9 September

2015, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Elisa. 2004. Pendekatan dan Teori Perencanaan Wilayah. Diperoleh 2

November 2015, dari http://elisa.ugm.ac.id/.

Hariyanto. 2007. Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang

IndonesiaDi Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Geografi. Semarang:

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Oktafia, Dian. 2012. Informasi Geografis dan Informasi Keruangan. Diperoleh 2

November 2015, dari http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/.

Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.

https://nunukankab.bps.go.id/



http://elisa.ugm.ac.id/

http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/

72

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun

2015. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Documents

KATA PENGANTAR - balilatfo.kemendesa.go.id · KATA PENGANTAR Buku Data dan ... yaitu Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah ... Sedangkan data spasial diolah