2
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perwakilan Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Kantor Perwakilan Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2015. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Jakarta, 2016 KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BALI GEDE SURALAGA, SIP., M.Si PEMBINA TK. I NIP. 19700525 198907 1 001

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

  • Upload
    ngoanh

  • View
    234

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perwakilan

Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman

kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99

tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi,

misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka

menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan

kebijakan dan program Kantor Perwakilan Provinsi Bali serta hambatan dan

permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2015.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 2016

KEPALA KANTOR PERWAKILAN

PROVINSI BALI

GEDE SURALAGA, SIP., M.SiPEMBINA TK. INIP. 19700525 198907 1 001

Page 2: KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi