Click here to load reader
Upload
duongbao
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2015.
Dokumen LKIP 2015 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015.
Dokumen LKIP Tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPP dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP
2015 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Drs. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19640603 198603 1 010
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen
yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam
pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Tahun 2015 :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor
259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPP Kabupaten
Bandung menetapkan 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam)
kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPP Kabupaten
Bandung.
Pada tahun 2015 BKPP telah berusaha memenuhi indikator kinerja
utama, yang pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator,
target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. BKPP Kabupaten
Bandung akan berusaha meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya
Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja BKPP dalam pelayanan
pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Secara
keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja BKPP
berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, pada
tahun 2015 mencapai kinerja sebesar 121,23 % dari target yang
ditetapkan,
2. Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja
minimal > 50% mencapai kinerja sebesar 99,29 % dari target yang
ditetapkan,
3. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawian mencapai kinerja
sebesar 91,65% dari target yang ditetapkan.
Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPP pada tahun
2015 adalah sebesar 104, 05 % dari target yang telah ditetapkan.
Sedangkan hasil kinerja BKPP dari tahun 2011 sampai dengan 2015
(berdasarkan Renstra) dapat di informasikan sebagai berikut :
1. Prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan,
mencapai kinerja sebesar 103,18 % dari target yang ditetapkan,
2. Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi
kerja minimal > 50% mencapai kinerja sebesar 98,94 % dari
target yang ditetapkan,
3. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawian mencapai
kinerja sebesar 111,50 % dari target yang ditetapkan.
Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPP dari
tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 104, 54 % dari
target yang telah ditetapkan.
Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan melaksanakan 8 (delapan) program kegiatan yang terbagi dalam
36 (tiga puluh enam) kegiatan.
Dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 48.487.658.946,- (empat
puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus
lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah),
meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar
Rp. 35.932.714.427,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua
juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah),
serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.554.944.519,- (dua belas milyar
lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu
lima ratus sembilan belas rupiah).
Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebesar
Rp. 46.363.474.812,- (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh
tiga juta empat ratus tujuh empat ribu delapan ratus dua belas) atau
95,62% meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai yang terdiri
dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) sebesar
Rp. 35.011.276.299,- (tiga puluh lima milyar sebelas juta duaratus tujuh
puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 97,44%,
serta Belanja Langsung sebesar Rp. 11.352.198.513,- (sebelas milyar tiga
ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus
tiga belas rupiah) atau 90,42%.