5

Click here to load reader

KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Dokumen LKIP 2015 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015.

Dokumen LKIP Tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPP dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen LKIP

2015 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, Februari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Drs. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19640603 198603 1 010

Page 2: KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen

yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu

disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam

pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Tahun 2015 :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata cara

Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) Nomor

259/IX/6/8/2005 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 Tentang

Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan

Daerah.

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

Page 3: KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

7. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum BKPP Kabupaten

Bandung menetapkan 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam)

kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi BKPP Kabupaten

Bandung.

Pada tahun 2015 BKPP telah berusaha memenuhi indikator kinerja

utama, yang pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator,

target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. BKPP Kabupaten

Bandung akan berusaha meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya

Aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja BKPP dalam pelayanan

pengolahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

sesuai dengan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Secara

keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja BKPP

berdasarkan perjanjian kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, pada

tahun 2015 mencapai kinerja sebesar 121,23 % dari target yang

ditetapkan,

2. Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi kerja

minimal > 50% mencapai kinerja sebesar 99,29 % dari target yang

ditetapkan,

3. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawian mencapai kinerja

sebesar 91,65% dari target yang ditetapkan.

Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPP pada tahun

2015 adalah sebesar 104, 05 % dari target yang telah ditetapkan.

Page 4: KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Sedangkan hasil kinerja BKPP dari tahun 2011 sampai dengan 2015

(berdasarkan Renstra) dapat di informasikan sebagai berikut :

1. Prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan,

mencapai kinerja sebesar 103,18 % dari target yang ditetapkan,

2. Prosentase Pegawai yang memenuhi sasaran penilaian prestasi

kerja minimal > 50% mencapai kinerja sebesar 98,94 % dari

target yang ditetapkan,

3. Prosentase penyelesaian administrasi kepegawian mencapai

kinerja sebesar 111,50 % dari target yang ditetapkan.

Dari hasil kinerja tersebut dirata-ratakan capaian kinerja BKPP dari

tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 104, 54 % dari

target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan melaksanakan 8 (delapan) program kegiatan yang terbagi dalam

36 (tiga puluh enam) kegiatan.

Dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 48.487.658.946,- (empat

puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus

lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah),

meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar

Rp. 35.932.714.427,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh dua

juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah),

serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.554.944.519,- (dua belas milyar

Page 5: KATA PENGANTAR - bandungkab.go.id filePermenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu

lima ratus sembilan belas rupiah).

Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 46.363.474.812,- (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh

tiga juta empat ratus tujuh empat ribu delapan ratus dua belas) atau

95,62% meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai yang terdiri

dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) sebesar

Rp. 35.011.276.299,- (tiga puluh lima milyar sebelas juta duaratus tujuh

puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 97,44%,

serta Belanja Langsung sebesar Rp. 11.352.198.513,- (sebelas milyar tiga

ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus

tiga belas rupiah) atau 90,42%.