KATA PENGANTAR - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/09012015115730RENSTRA-KURANJI... · KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita

bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-

masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Dokumen RENSTRA Kecamatan Kuranji merupakan uraian pencapaian

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota Padang terpilih periode 2014-

2019, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Kecamatan Kuranji yang

diuraikan secara detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) disusun berdasarkan atas komitmen

bersama dari seluruh jajaran Kecamatan Kuranji, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kinerja aparatur yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik pengetahuan dan pengalaman

tentunya materi Renstra ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kami

mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pelayanan

publik yang dilaksanakan di Kecamatan Kuranji dimasa mendatang.

Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat, baik bagi kami maupun

pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap Peningkatan Pelayanan

Public.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua

pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Kuranji tahun 2014-2019 ini dan semoga Allah SWT

senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita

semua dalam melaksanakan Pembangunan .

Padang, 17 Desember 2014 Camat Kuranji

M.Frengki Willianto, S.STP, M.Si Pembina NIP . 19781020 199802 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG

KECAMATAN KURANJI JALAN RAYA BY KM 9.5 , TELEPON (0751) 495958 PADANG

KEPUTUSAN

CAMAT KURANJI KOTA PADANG NOMOR

TENTANG

PENERAPAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG 2014 – 2019

CAMAT KURANJI KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

( Renstra - SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun

telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537

Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kuranji Kota Padang

disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Kuranji Kota

Padang;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan

SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat

Kecamatan Kuranji Kota Padang tentang Rencana Strategis

Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2014 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam

lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Pembentukan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,


8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,


9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang TAHUN 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Kuranji Kota Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada

CAMAT KURANJI

KOTA PADANG

M. FRENGKI WILLIANTO, SSTP, M.Si Pembina NIP. 19781020 199802 1 002

DAFTAR ISI

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kuranji 2014 - 2019 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah

yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja

positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari

birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi

melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya

terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan

pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas

masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah,

banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas

masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan

ekonomi, kesehatan, dll). Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat

terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik

yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan

perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap

terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan

dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Kecamatan Kuranji merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang

berada di wilayah Kota Padang. Secara umum Kecamatan Kuranji tidak

memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam

penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan

kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah

Kota Padang. Penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Kuranji tetap

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada

hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan serta

melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen

masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke

wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam

tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Kuranji.


Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah

strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai. Sebagai dokumen perencanaan

resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuranji

Kota Padang Tahun 2014-2019 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2014-2019 ini akan

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Kuranji pada setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategik didasarkan pada skala prioritas

dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki

oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi

secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan

program dan kegiatan.

RENSTRA Kecamatan Kuranji tahun 2014-2019 merupakan bagian

integral dari RPJMD Kota Padang tahun 2014- 2019 yang pelaksanaannya akan

dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kuranji setiap tahun mulai tahun

2014 sampai dengan tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara


Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kota Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980

Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817 )

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Lampiran III

tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013, tentang

Pedoman Pembangunan wilayah Terpadu;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sumatera Barat 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004 – 2020

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009 – 2014;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010 – 2030;

23. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang;

24. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 050.183/Sekre-Bappeda/V-

2014 perihal Penyusunan Renstra SKPD.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Kuranji ini adalah

menjabarkan RPJM Daerah Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Kuranji dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan

pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan


strategis di wilayah Kecamatan Kuranji guna mewujudkan keadaan kedepan

yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Padang maupun oleh semua lapisan

masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan

pengakuan dari elemen masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunya rencana strategis Kecamatan Kuranji ini

adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur

aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama 5 (lima) tahun (2014-2019)

2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga

pelaksanaan Pembangunan dapat berkesinambungan dan

memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pengembangan wilayah

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan

evaluasi bagi semua Stake holders (Pemangku Kepentingan) dalam

menilai kinerja pemerintah Kecamatan Kuranji

1.3 Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyederhanaan pemikiran agar lebih komprehensif maka

sistematika penulisan dikelompokkan sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

Memuat Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika

Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber

Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD; Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Membahas dan Menjabarkan Tentang Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kuranji;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD; Serta Membahas Strategi dan

Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD

dalam lima tahun mendatang.


DAN SASARAN RPJMD

Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tupoksi

Kecamatan sebagai Organisasi perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan perpanjangan

tangan Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan tugas menerima

sebagian kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota. Disamping itu untuk

membantu pelaksanaan roda Pemerintahan Kecamatan Kuranji terbagi atas 9

(sembilan) Kelurahan dimana setiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah,

Sekretaris dan 4 orang Kasi beserta Staf Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas rutin sepanjang tahun dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

masyarakat diperlukan faktor-faktor yang akan mendukung kebijakan pimpinan

yang meliput aspek sumber daya manusia, keuangan serta pendukung lainnya.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 19 tahun 2008

tentang Pembentukan susunan Oragnisasi Kecamatan, Perda Kota Padang

Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan, serta

Peraturan Walikota Padang Nomor : 56 tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi

Kecamatan dan Perwako Nomor : 57 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kelurahan

dalam menjalankan fungsinya tersebut Camat dan seluruh perangkat

Kecamatan mempunyai tugas meliputi :

1. Camat

Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang

meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-

undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.


e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

Selain tugas tersebut Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menagani sebagian urusan otonomi

daerah, yang meliputi aspek :

a. Perizinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaran; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Sekretaris Camat (SEKCAM)

a. Sekretaris Kecamatan mempunayi tugas membantu Camat dalam

melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam

wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada

seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

i) Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan.

ii) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi.

iii) Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,

menyusun evaluasi dan pelaporan.

iv) Peningkatan sumberdaya manusia.

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


3. Sub Bagian Umum

a. Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan

pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga,

urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan.

b. Tugas-tugas Sub Bagian Umum :

i) Mengelola surat masuk dan surat keluar.

ii) Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

iii) Mengelola administrasi kepegawaian.

iv) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

v) Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan,

pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian.

vi) Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor

vii) Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha dan kearsipan

kelurahan.

viii) Melakukan pembinaan terhadap aset-aset kelurahan baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak.

ix) Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan

kepala seksi, UPTD dan kelurahan.

x) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan

petunjuk teknis dibidang perangkat kelurahan.

xi) Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang perangkat kelurahan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah.

xii) Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

xiii) Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulkan

pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan.

xiv) Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya

peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan.

xv) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Umum.

xvi) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

dan fungsinya.


4. Sub Bagian Keuangan

a. Mempunyai tugas membantu sekretariat menyusun rencana anggaran,

menyelenggarakan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan,

pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan :

i) Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

ii) Menyelenggarakan administrasi keuangan Kecamatan dan

kelurahan.

iii) Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU,SPP-TU,SPP-LS gaji dan

tunjangan pegawai negeri sipil dan penghasilan lainnya.

iv) Melakukan verifikasi SPJ.

v) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan

laporan keuangan.

vi) Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku.

vii) Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.

viii) Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja

Kecamatan.

ix) Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja

Kelurahan.

x) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku.

xi) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan.

xii) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

a. Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan :

i) Melakukan pembinaan idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa.

ii) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.


iii) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset

pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

iv) Memfasilitasi penataan kelurahan.

v) Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan

pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak

milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara

bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

vii) Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum

viii) Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan.

ix) Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan

Pemilihan Umum.

x) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata

Pemerintahan.

xi) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan


perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

b. Tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan :

i) Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

kelurahan.

ii) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Rukun

Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM).

iii) Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.

iv) Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di

wilayah kerjanya.

v) Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan.

vi) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan

kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan,


kepariwisataan, perekonomian, usaha kecil menengah (UKM) dan

golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan,

perikanan dan kelautan.

vii) Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam

rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

viii) Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

ix) Menyelenggarakan lomba kelurahan.

x) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

Pemberdayaan Masyarkaat dan Kelurahan.

xi) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


7. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana



Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana.

b. Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana :

i) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini,

taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.

ii) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program

pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita.

iii) Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.

iv) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program

kesehatan masyarakat.

v) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan

kesehatan.

vi) Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahana berbahaya.

vii) Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.

viii) Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.

ix) Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan

sosial di Kecamatan.

x) Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan.

xi) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

Kesejahteraan dan Penanggulangan Bencana.


xii) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


perumusahan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan

ketertiban umum.

b. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

i) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta

kemasyarakatan.

ii) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong

Praja dan Perlindungan Masyarkaat (LINMAS) di wilayah kerjanya.

iii) Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah

kerjanya.

iv) Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan

langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

v) Melaksanakan pencengahan atas pengambilan sumberdaya alam

tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan

hidup.

vi) Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan

(K-3) di Kecamatan.

vii) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum.

viii) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


9. Seksi Perizinan dan Pendapatan



Perizinan dan Pendapatan.

b. Tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan :

i) Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan.

ii) Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah

kerjanya.


iii) Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan.

iv) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

Perizinan dan Pendapatan.

v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

10. Kelurahan

a. Lurah

Dalam melaksanakan tugas lurah mempunyai fungsi :

b. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.

c. Pelayanan masyarakat.

d. Pemberdayaan masyarakat.

e. Menggerakkan partisipasi masyarakat.

f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

g. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

h. Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah

kerjanya.

i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang

tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan.

b. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur

Kelurahan.

c. Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan

Mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan

kelurahan. Seperti menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayan

umum, melalukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah

daerah diwilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan

masyarakat. Seperti melakukan pembinaan kegiatan perberdayaan masyarakat,

memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan rukun tetangga

(RT)/ Rukun Warga (RW) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

E. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Mempunyai

fungsi: Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini,

taman kanak-kanak dan pendidikan dasar, Melakukan pembinaan dan

pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan,

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita, dan melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perizinan

Seksi Ketentraman, Keterbitan Umum dan Perizinan mempunyai Fungsi :

Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan,

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarkaat (LINMAS) di wilayah kerjanya, Memberikan

rekomendasi dan perizinan di Kecamatan, Melaksanakan pungutan atas pajak

dan retribusi daerah di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. Struktur Organisasi

Tabel II.1 : Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT

Sekretariat

Sub

Bagian

Umum

Sub

Bagian

Keuangan

SEKSI

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Kelurahan

SEKSI

Kssos dan

Penanggulangan

Bencana

SEKSI

Ketentraman

dan Ketertiban

Umum

SEKSI

Tata

Pemerintahan

SEKSI

Perizinan

dan

Pendapatan

Kelompok

Jabatan

Fungsional


Tabel II.2 : Struktur Organisasi Kelurahan 2.2 Sumber Daya SKPD

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kuranji

Kecamatan Kuranji merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah

Kota Padang yang membujur dari arah timur ke barat. Secara geografis,

Kecamatan Kuranji terletak antara 1000 21’ 11” BT 00 58,4’ LS, dengan

ketinggian rata-rata dari permukaan laut 25 m dan luas wilayah 57,41 Km2 serta

secara administratif berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Koto Tangah

Sebelah Selatan : Kecamatan Padan Timur dan Kecamatan Padang

Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Pauh

Sebelah Barat : Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah

Temperatur rata – rata 20,00 C – 31, 70 C, dengan curah hujan rata – rata

384,88 mm/bulan.

LURAH

Sekretariat

SEKSI Pemberdayaan

Masyarakat

SEKSI

Kesejahteraan

Sosial dan

Penanggulang

an Bencana

SEKSI

Ketentraman,

Ketertiban

Umum dan

Perizinan

SEKSI Tata

Pemerintahan

Kelompok

Jabatan

Fungsional

SEKSI

Perizinan


Tabel II.3 Data Jumlah RT/RW Kecamatan Kuranji :

No KELURAHAN LUAS (Km2 )

JUMLAH

RW RT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anduring Pasar Ambacang Lubuk Lintah Ampang Kalumbuk Korong Gadang Kuranji Gunung Sarik Sungai Sapih

4,04 5,03 4,03 4,03 6,02 7,05 9,07

11,08 7,06

8 9 8 9 8

16 18 13 6

33 37 31 26 28 70 88 58 28

JUMLAH 57,41 95 399

Dari data penduduk Kecamatan Kuranji / keadaan Desember 2012

adalah 130.916 jiwa, terdiri dari 64.370 laki-laki dan 66.546 perempuan, dengan

konsentrasi penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Kuranji, 30.471 jiwa.

Secara sosial-kultur, penduduk Kecamatan Kuranji mayoritas adalah

suku minangkabau yang mayoritas beraga Islam. Kondisi ini dibuktikan dengan

banyaknya sejumlah sarana peribadatan 81 masjid dan 136 mushalla/surau. Di

beberapa bagian wilayah Kecamatan Kuranji juga didiami oleh masyarakat

pendatang.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, di

Kecamatan Kuranji tersedia sarana/prasarana pendidikan yaitu 32 unit

TK/PAUD, 57 unit SD/sederajat, 8 unit SLTP, 4 unit SMA.

Walaupun cukup tersedia akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan,

masyarakat Kecamatan Kuranji masih banyak berada di bawah garis

kemiskinan. Berdasarkan data statistik tahun 2008, jumlah warga (KK) miskin

yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah 4.368 KK.

Pelayanan publik (masyarakat) di SKPD Kecamatan Kuranji memakai

standar pelayanan satu pintu. Dalam pelayanan ini perlunya SDM Aparatur

untuk ditingkatkan lagi sehingga permasalahan-permasalahan dibidang

pelayanan tidak akan timbul lagi.

b. Gambaran Umum Satuan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya

dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis


dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan

tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia

yang dimilikinya.

Tabel : II.4 Data Kepegawaian Kantor Camat Kuranji

Pegawai pada Kantor Camat Kuranji berjumlah sebanyak orang personil

PNS, dan 8 orang honor, dengan perincian sebagai berikut:

Kriteria Jumlah (org)

Jenis Kelamin Laki-laki 33 orang

Perempuan 19 orang

Pendidikan Terakhir Pasca Sarjana (S2) 3 orang

Sarjana (S1) 12 orang

Sarjana Muda (D3) 5 orang

SLTA 28 orang

SLTP 4 orang

SD -

Pangkat/Golongan Golongan IV 2 orang

Golongan III 16 orang

Golongan II 30 orang

Golongan I 4 orang

Jabatan Eselon III a 1 orang

Eselon III b 1 orang

Eselon IV a 5 orang

Eselon IV b 2 orang

Staf 43 orang

Status Kepegawaian PNS 32 orang

CPNS 11 orang

Tenaga Honorer 8 orang

Tenaga Sukarela 1 Orang

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa Kecamatan Kuranji

memiliki berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, perlu

dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya. Selain pegawai negeri

sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan kantor Camat Kuranji dibantu 8

(delapan) orang Pegawai honor dengan perincian sebagai berikut:

ii. Sarjana : 2 Orang

iii. SLTA : 5 Orang

iv. SLTP : 1 Orang

Tenaga Sukarela dikantor camat Kuranji 1 (satu) orang dengan

pendidikan Sarjana.

DAFTAR PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KURANJI


No. Nama / NIP Pangkat/

Gol.Ruang

Jabatan

1 M. Frengki Willianto, SSTP, M.Si IV/a Camat

NIP. 19781020 199802 1 002

2 Salisma,SH III/d Sekcam

NIP. 19600517 198101 2 006

3 Drs. Suardios, SH III/d Kasi PEM

NIP. 19580321 198603 1 004

4 Ir. Maidarnisyah III/c Kasi Kesos

NIP.19680529 200701 2 005

5 Syafri Edi III/d Kasi Trantib

NIP. 19600815 198101 1 001

6 Rio Ebu Pratama, S.IP III/b Kasi PM

NIP. 19880303 200701 1 001

7 Syuryanti Asyita, SE, MM III/c Kasi PP

NIP. 19720124 199202 2 001

8 Syamsu Irwan, S.Ag III/b Kasubag Umum

NIP. 19740727 200501 1 010

9 Nurhayani, SE, MM III/d Kasubag Keuangan

NIP. 19690517 199003 2 003

10 Linda Atriani, SE III/b Staf Kecamatan

NIP. 19800417 200801 2 003

11 Amril III/b Staf Kecamatan

NIP. 19601231 198712 1 012

12 Idris, S. Sos III/a Staf Kecamatan

NIP. 19731025 200003 1 003

13 Zuhasti III/a Staf Kecamatan

NIP. 19620808 199903 2 001

14 Rama Andria, A. Md III/a Staf Kecamatan

NIP. 19780824 200604 2 004

15 Benni Shah Putra, A. Md II/c Staf Kecamatan

NIP. 19810904 201101 1 001

16 Kaharuddin II/c Staf Kecamatan

NIP. 19670802 200801 1 002

17 Zarniwati, ZM II/c Staf Kecamatan

NIP. 19711203 200501 2 012

18 Erlinda II/b Staf Kecamatan


NIP. 19620606 200701 2 002

19 Yudi Asril II/b Staf Kecamatan

NIP. 19800211 201001 1 006

20 Musdi Husnul Amri II/a Staf Kecamatan

NIP. 19830523 201001 1 009

21 Arben Yani II/b Staf Kecamatan

NIP. 19760112 201001 1 004

22 Nurza Maizar II/b Staf Kecamatan

NIP. 19710512 200701 1 006

23 Jamsur Alimin II / c Staf Kecamatan

NIP. 19600606 200604 1 009

24 Jon Afrizal II/b Staf Kecamatan

NIP. 19711111 200701 1 004

25 Kasma Efendi II/b Staf Kecamatan

NIP. 19760504 201001 1 002

26 Afrizal I/d Staf Kecamatan

NIP. 19750402 200901 1 002

27 Syamsurizal II/b Staf Kecamatan

NIP. 19680713 200701 1 008

28 Edrizal, A. Md II/b Staf Kecamatan

NIP. 19790412 201001 1 006

29 Zulfemi I/d Staf Kecamatan

NIP. 19821104 201001 1 007

30 Syamsuardi I/b Staf Kecamatan

NIP. 19650110 200901 1 001

31 Atmi Sahar S, Hum

NIP. 19800205 201406 2 004

III/a

Staf Kecamatan (CPNS)

32

33

34

35

36

37

YUSNIATI,S.PI

NIP. 19650514 201406 2 001

Mayni

NIP. 1971050 201406 2 003

Ernita

NIP. 19740401 201406 2 004

Nurmaini

NIP. 19741010 201406 2 003

Nelzawati

NIP. 19751010 201406 2 005

Purnawati

NIP. 19840919 201406 2 003

III/a

II/a

II/a

II/a

II/a

II/a








38

39

40

41

42

43

Nefriyenti

NIP. 19750808 201406 2 004

Alfaiza Riani

NIP. 19680904 201406 2 001

Muhari

NIP. 19691201 201406 1 007

Wajasman

NIP. 19630430 201406 1 001

Nofra Ayu Ningsih, A.Md

NIP. 19801103 2009012001

Brasmin Budi

NIP. 418001034

II/a

II/a

II/a

II/a

II/d

Honorer






Pengadministrasi Umum

44 Rahmadani Honorer Operator Komputer

45 Mardan Ariantos Honorer Operator Komputer

46 Dodi Honorer Pengadministrasi Umum

47

48

Dian Pratama

Verawati

Honorer

Honorer

Pengadministrasi Umum

Petugas PATEN

49 First Dedi Yudha Saputra Honorer Penjaga Kantor Camat

50 Ayu Angraini, SE. Tenaga

Sukarela

Bagian Keuangan

1. Kelurahan Psr Ambacang

51 Syafruddin SY III/d Lurah

NIP. 19600425 198101 1 001

52 Dra. Asnawati III/d Seklur

NIP. 19641109 199403 2 004

53 Amrizal III/d Kasi Pemerintahan

NIP. 19600408 198403 1 002

54 Amri B III/c Kasi Kesos

NIP. 19591201 198103 1 007

55 Syahrial T III/b Kasi PM

NIP. 19581231 198903 1 040

56 Marten III/b Kasi Perizinan

NIP. 19601020 198101 1 002

57 Desfi II/b Staf Kelurahan

NIP. 19811205 200801 2 004

58 Yori II/b Staf Kelurahan


NIP. 19830725 200801 1 010

2. Kelurahan Anduring

59 Yunasri III/d Lurah

NIP. 19620318 198903 1 005

60 Zurnetta, SH III/b Seklur

NIP. 19600314 199903 2 001

61 Asneli III/c Kasi Pem

NIP. 19610927 198401 2 001

62 Martini III/c Kasi Kesos

NIP. 19621231 198403 2 005

63 Syamsimar, A. Ma. Pd IV/a Kasi PM

NIP. 19640512 198403 2 002

64 Syahrial III/b Kasi PU/ Tibum

NIP. 19610401 199109 1 001

65

66

Afrizal

NIP. 19660613 200701 1 004

Mardiati

NIP.19660308 200701 2 007

II/b

II/b

Staf Kelurahan

Staf Kelurahan

3. Kelurahan Lubuk Lintah

67 Nazwar III/c Lurah

NIP.19651224 198703 1 003

68 Afrianis BA III/c Seklur

NIP. 19620407 198101 1 001

69 Herwin III/c Kasi PEM

NIP. 19600506 198101 1 005

70 Yulfinelda III/c Kasi PM

NIP. 19590629 198101 2 001

71 Syahrial, SH III/b Kasi Kesos

NIP. 19681214 200701 1 004

72 Zahardi, S. Sos III/b Kasi Trantib

NIP. 19710605 200701 1 009

73 Bukhardin I/d Staf Kelurahan

NIP. 19650703 200701 1 005

4. Kelurahan Ampang

74 Nasri III/d Lurah


NIP. 19581203 198101 1 002

75 Irzal, B. Sc III/c Seklur

NIP. 19581008 199203 1 001

76 Asnidar III/c Kasi Kesos

NIP. 19580825 198101 2 005

77 Tri Mulyanto III/b Kasi Pemerintahan

NIP. 19680224 199203 1 006

78 Fauzi Razak. BA III/d Kasi Trantib dan Perizinan

NIP. 19611016 198503 1 003

79 Amrurizal III/b Kasi PM

NIP. 19610801 198801 1 004

80 Desliwarni II/b Pengadministrasi Umum

NIP. 1970106 2010 2 002

81 Bahar II/b PengadministrasiUmum

NIP. 19671102 200701 1 007

5. Kelurahan Kalumbuk

82 Syamsir. D III/d Lurah

NIP. 19590101 198101 1 003

83 Idrus III/a Seklur

NIP. 19720424 199303 1 006

84 Syaiful III/c Kasi PM

NIP. 19631231 198903 1 124

85 Syafril Karim III/c Kasi Trantib

NIP. 19581209 198101 1 002

86 Neliati III/b Kasi Pemerintah

NIP. 19681118 198803 2 002

87 Gusmizal, SH III/a Kasi Kesos

NIP. 19700816 200801 1 001

88 Idwirman Staf

NIP. 19730316 200904 1 001

6. Kelurahan Korong Gadang (Kel. SKPD)

89 Iwan, S. Pd III/b Lurah

NIP. 19640717 198806 1 001

90 Donni Mawardi, S.Sos III/a Seklur

NIP. 19841209 200501 1 004

91 Agusmaniar III/c Kasi PM

NIP. 19670814 198903 2 004

92 Yeni Eneri, SE III/c Kasi Kesos

NIP. 19730322 199303 2 003


93 Yeniadroza, S. Sos III/c Kasi Pemerintahan

NIP. 19680111 199103 2 003

94 Indra Rusli III/b Kasi Trantib

NIP. 19600830 199303 1 001

95 Syofyan, A. Md II/d staf

NIP. 19670415 200701 1 011

96 Desmaini. SY II/b staf

NIP. 19611202 200701 2 002

97 Masrul II/a Bendahara

NIP. 19681030 201001 1 001

98 Rahmad Hendrizal II/b Staf

NIP. 19620501 200604 1 004

7. Kelurahan Kuranji

99 Zulfahmi, S.Sos III/d Lurah

NIP. 19600602 198101 1 001

100 Ir. Yasrida III/c Seklur

NIP. 19600420 200604 2 002

101 Yuliasmi III/b Kasi trantib PU

NIP. 19580702 198101 2 001

102 Wirman III/d Kasi Pemerintahan

NIP. 19621227 198903 1 005

103 Refpiwati III/a Kasi Kesos

NIP. 19681015 199403 2 004

104 Yusniwaty III/c Kasi PM

NIP.19601028 198903 2003

105 Gusdarman II/d Staf

NIP. 19600812 198712 1 001

106 Zainuddin II/a Staf

NIP. 19610324 200604 1 001

8. Kelurahan Gunung Sarik

107 Martias III/d Lurah

NIP. 19650504 199203 1 004

108 Aziar III/c Seklur

NIP. 19580716 198101 2 003

109 Kamaruddin III/c Kasi PM

NIP. 19580922 198101 1 002

110 Lismarni III/c Kasi Pemerintahan

NIP. 19621225 198101 1 001


111 Marlis III/b Kasi Kesos

NIP. 19680301 199003 2 005

112 Masril, SH III/b Kasi Trantibum dan Perizinan

NIP. 19620506 200701 1 003

113 Ferri. A II/b Staf Umum

NIP. 19640321 200701 1 001

9. Kelurahan Sei. Sapih

114 Ardi. S III/c Lurah

NIP. 19630312 198603 1 050

115 Permadi, SE III/d SekLur

NIP. 19610606 198603 1 011

116 Drs. Bakrizal III/d Kasi PM

NIP. 19660817 198803 1 008

117 Beni Armen III/b Kasi Trantibum

NIP. 19661103 198903 1 006

118 Anisah III/b Kasi Pemerintahan

NIP. 19711103 199303 2 002

119 Adrianita III/a Kasi Kesos

NIP. 410 011 907

UPT Kecamatan Kuranji

120 Edi. S (PU Kecamatan) III/b PU Kecamatan

NIP. 19760112 201001 1 004

121 Yuhelda III/d UPT BPMPKB

NIP. 19630110 198401 2 001

122 Lili Andriati III/d Sekretaris UPT BPMKB

NIP. 19670817 198903 2 008

123 Endi Ermawati III/c Staf UPT BPMPKB

NIP. 19631201 199303 2 003

124 Diani Novita, SH IV/a Staf UPT BPMPKB

NIP. 19680313 199312 2 002

b. Sarana Dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang

cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja

kantor. Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Kecamatan Kuranji

memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No Jenis Jumlah Kondisi (Baik/ Rusak)


(Unit)

1 Tanah Bangunan Kantor Camat 1 Bidang Baik

2 Sepeda Motor 8 Unit 5 Baik, 3 Rusak Ringan

3 Mini Bus 2 Unit Baik

4 Becak Motor 1 Unit Baik

5 Filling Cabinet 20 Unit 7 Rusak Ringan, 13 Rusak Berat

6 Lemari Besi/ Metal 4 Unit Rusak Ringan

7 Meja Komputer 7 Unit 6 Baik, 1 Rusak Ringan

8 Meja ½ Biro 19 Unit 9 Rusak Ringan, 10 Baik

9 Kursi Besi/ Metal 21 Unit 4 Rusak Ringan, 17 Rusak Berat

10 Kursi Putar 10 Unit 6 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat, 3 Baik

11 Kursi Biasa 20 Unit 20 Rusak Ringan

12 Meja Eselon III 1 Unit Rusak Ringan

13 Kursi Eselon III 2 Unit 1 Rusak Ringan, 1 Baik

14 Kursi Eselon IV 3 Unit Baik

15 Kursi Kerja 5 Unit Baik

16 Meja Rapat 3 Unit Baik

17 Kursi Tunggu 15 Unit Baik

18 Meja Kerja Eksekutif 1 Unit Baik

19 Mesin Ketik 7 Unit 4 Rusak Ringan, 3 Baik

20 Meja Tambahan 1 Unit Rusak Ringan

21 Lemari Kayu 3 Unit 1 Rusak Ringan, 2 Baik

22 Lemari Es 1 Unit Rusak Ringan

23 Kipas Angin 4 Unit 1 Rusak Berat, 3 Baik

24 AC Split 11 Unit 3 Rusak Ringan, 8 Baik

25 AC Tegak 1 Unit Baik

26 Racun Api 1 Unit Rusak Ringan

27 Genset 2 Unit 1 Rusak Ringan, 1 Baik

28 Tenda 2 Unit Baik

29 Komputer 7 Unit 5 Rusak Ringan, 2 Baik

30 CPU 2 Unit Rusak Ringan

31 Monitor 3 Unit 1 Rusak Ringan, 2 Baik

32 Printer 9 Unit 4 Rusak Ringan, 5 Baik

33 PC Unit 18 Unit 14 Baik, 4 Rusak Ringan

34 Laptop 3 Unit Baik

35 LAN 1 Unit Baik

36 UPS 3 Unit 1 Rusak Ringan, 2 Baik

37 Peta 1 Unit Baik

38 Televisi 3 Unit 2 Baik, 1 Rusak Ringan

39 Sekat Ruangan Foto 11 Unit Baik

40 Mesin Potong Rumput 1 Unit Baik

41 Kamera digital 1 Unit Baik

42 Vacum Cleaner 1 Unit Baik


43 Pompa Air 1 Unit Baik

44 Lemari Buffet 1 Unit Baik

45 Finger Printer 1 Unit Baik

46 Papan Data 1 Unit Baik

47 Rambu/ Plang Petunjuk 3 Unit Baik

48 Buku Perundang-undangan 3 Unit Baik

49 Wireless 3 Unit Baik

50 Microphone 1 Unit Rusak Ringan

51 Pesawat Telepon 2 Unit Rusak Ringan

52 Handy Talky 2 Unit Rusak Ringan

53 Karpet 1 Unit Baik

54 Kursi Tamu 1 Unit Baik

Sarana prasarana bagi SKPD Kecamatan Kuranji dari segi bangunan

kantor sudah memadai karena merupakan bangunan kantor baru dan ditempati

pada bulan April 2013. Sedangkan dari segi mobiler di ruangan sekcam, kasi-

kasi dan kasubag kurang memadai, karena masih memakai mobiler pada kantor

yang lama dan untuk kendaraan dinas roda dua bagi Kasi Kecamatan masih

memanfaatkan kendaraan yang lama seperti Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi

Perizinan dan Pendapatan sehingga luas wilayah Kecamatan Kuranji sulit

menjangkaunya tanpa adanya kendaraan dinas. Namun kami masih

memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang untuk kelancaran tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kuranji

membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai

pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Kuranji guna

memenuhi kebutuhan wilayah dan masyarakat. Adapun rincian anggaran dan

realisasi pendanaannya beberapa tahun terakhir ini yang dikelola oleh

Kecamatan Kuranji ditampilkan pada Tabel dibawah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan yang telah dilakukan Kecamatan Kuranji

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah

terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa


Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

Penyediaan Makanan dan Minuman serta Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan alat kebersihan, Penyediaan Jasa

Pelayanan Publik dan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan mebeler, Pemeliharaan

Rutin/Berkala rumah dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor,

Pemeliharaan Rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon dan Penyediaan

Jasa Perkantoran.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan disiplin aparatur adalah

terlaksananya kegiatan Pengadaan mesin/ kartu absensi.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kikerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah terlaksanannya

Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

e) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruangan

Pencapaian kinerja kegiatan program pengendalian pemanfaatan

ruangan adalah terlaksananya kegiatan Pengendalian dan pengawasan

bangunan liar.

f) Program Penataan Administrasi Kependudukan


Pencapaian kinerja kegiatan program Penataan Administrasi

Kependudukan adalah terlaksananya kegiatan Penunjang Penerapan KTP

berbasis NIK Nasional (e-KTP)

g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah terlaksananya kegiatan Sensus

Barang Daerah.

h) Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Pencapaian kinerja kegiatan program Koordinasi dan Pemberdayaan

Kelembagaan adalah terlaksananya kegiatan Koordinasi Lintas

Kelembagaan.

i) Program Pengembangan Kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan program pengembangan Kecamatan adalah

terlaksananya kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan,

Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan, Stimulan Kecamatan,

Pengembangan Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Infrastruktur

Kecamatan, Stimulan Kelurahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kecamatan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga dikawatirkan

dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat

individualis;

2. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai

akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;

3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas

pemerintahan

4. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait

5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan

Pemerintah


Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan

penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan

umum lain dari walikota kepada Camat;

2. Ketersediaan anggaran SKPD Kecamatan Kuranji dalam

penyelenggaraan pembanguan;

3. Komitmen walikota dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik

4. Adanya Peraturan walikota yang mendukung pelaksanaan tupoksi

Kecamatan

5. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan


B A B III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SKPD KECAMATAN KURANJI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat

dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan

mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis

terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan

mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Kuranji, maka Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kuranji yang

berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur

Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan karena terbatasnya

upaya pengembangan kapasitas dan kecakapannya. (SDM)

2. Belum tertatanya lingkungan kehidupan karena masih rendahnya

kesadaran bersama terhadap pengembangan kawasan, prasarana, dan

sarana.

3. Belum menguatnya ketahanan ekonomi masyarakat dan terbatasnya

peluang usaha dan kesempatan kerja.

4. Belum optimalnya tugas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan

Kelurahan.

5. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan

Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

6. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah

kelurahan dan kecamatan.

7. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur

Kelurahan.

8. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan

pemerintah kota


9. Masih banyaknya konflik masalah pertanahan.

10. Masih lemahnya penyelenggaraan sistem kependudukan di Kecamatan

dan Kelurahan.

11. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas jalan penghubung masyarakat

petani ke pusat kegiatan ekonomi.

12. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka

mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

13. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan

kemampuan teknis tertentu;

14. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

15. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

16. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan

yang kurang memadai;

17. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan;

18. Wilayah Kecamatan Kuranji yang luas dan masih lemahnya anggaran

Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur

masyarakat secara lebih memadai;

19. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat

Pernyataan Kepemilikan Tanah;

20. Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat – surat penting.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kuranji sangat dipengaruhi

dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan

Kota Padang.

a. Visi Walikota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Terpilih 2014 – 2019

”MEWUJUDKAN KOTA PADANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN,

PERDAGANGAN DAN PARIWISATA YANG SEJAHTERA RELIGIUS

DAN BERBUDAYA”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi

landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat

tercapai dalam 5 tahun mendatang yaitu :

1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi

merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan


kota. Alasanya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat

mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik sebagai modal

dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu,

melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat

untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat

memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang tersedia

sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat

ditingkatkan;

2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan

menengah (UKM) yang diproduksi dalam propinsi Sumatera Barat dan

daerah tentangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota.

Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif baik merupakan

faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan

tersebut;

3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai

Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan,

merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan.

Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat

dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan

memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan

sektor-sektorlainya terkait sehingga pertumbuhan ekonomi kota menjadi

semakin cepat dan efesien;

4. Aspek Agama (relegius), baik Islam dan agama lainnya yang dianut

warga kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan

membimbing tingkah laku masyarakat dalam mewujudkan masyarakat

yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi

dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat;

5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal,

khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya

sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Tahun 2014 – 2019

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna Misi dimaksud serta


berlandaskan kepada makna visi kota yang telah ditetapkan, maka misi Kota

Padang periode 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pedidikan Yang berkualitas untuk menghasilkan

sumberdaya manusia Yang beriman dan berdaya Saing

Merupakan unsur penting dalam menggerakkan proses pembangunan

Kota Padang karena pendidikan dapat menghasilkan sumberdaya

manusia yang berkualitas dan beradab, sedangkan sumberdaya manusia

tersebut adalah salah satu faktor produksi, baik barang maupun jasa,

yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat.

Pendidikan berkualitas selanjutnya akan dapat pula mendorong

perencanaan dan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK), Penerapan dan Pengembangan IPTEK ini merupakan unsur

penting untuk dapat meningkatkan kegiatan produksi, baik pertanian,

industri, perdagangan dan jasa, secara biaya produksi rata-rata lebih

rendah (efisiensi) dan berkualitas baik.

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat Perdagangan Wilayah Barat

Sumatera

Tidak dapat disangkal bahwa struktur ekonomi kota berbeda dengan

struktur ekonomi kabupaten, Perekonomian kota umumnya didominasi

oleh kegiatan industri perdagangan dan jasa, sedangkan perekonomian

kabupaten umumnya didominasi oleh kegiatan pertanian. Karena itu

perioritas pengembangan ekonomi Kota Padang tentunya juga harus

disesuaikan dengan struktur perekonomian kota sehingga proses

pembangunan daerah menjadi lebih terarah.

3. Menjadikan Kota Padang Sebagai Daerah Tujuan wisata Yang Nyaman

dan Berkesan

Disamping kegiatan perdagangan sebagaimana dijelaskan terdahulu,

pengembangan pariwisata merupakan kegaiatan utama untuk

mendorong kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk

wilayah barat. Kegiatan Pariwisata dapat dijadikan sebagai pendorong

pertumbuhan ekonomi karena kegiatan ini dapat bersinergi dengan

beberapa kegiatan terkait seperti perhotelan, perdagangan, perhubungan

dan industri kerajinan rakyat.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi

Kerakyatan

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan

pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan unsur penting untuk

mendorong peningkatan kemakmuran warga kota Padang. Kondisi


tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kegiatan industri,

perdagangan dan jasa serta pariwisata.

5. Menciptakan Kota Padang Yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan

Menghargai Kearifan Lokal

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan

masyarakat kota yang sejahtera dalam jangka panjang. Kualitas

lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan

melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, pengupayaan

lingkungan yang bersih dan segar, serta penerapan rencana tata ruang

secara konsekuen.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani

Pelaksanaan tata Pemerintahan Yang baik, bersih dan profesional

merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat

mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal

ini sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan tata

pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan,

akuntabel, efektif, efisien menerapkan sistem perencanaan,

penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada

partisipasi masyarakat.

c. Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih 2014 – 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang dalam kurun

waktu lima tahun kedepan maka perioritas pengembangan daerah yang hendak

diwujudkan meliputi urusan-urusan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam

pembangunan daerah kota Padang seperti dijelaskan terdahulu maka

perlu ditunjang dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang

cukup. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan

aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan tugas dalam urusan Pekerjaan Umum ini

membutuhkan dana yang sangat besar sehingga tidak mampu dibiayai

oleh dana APBD Kota Padang saja. Oleh sebab itu diperlukan

penggalangan dana dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan dana APBN


serta swadaya dari masyarakat. Salah satu potensi dari dunia usaha

adalah dana program Corporate Social Responsibility (CSR) yang

diarahkan untuk perbaikan jalan lingkungan

2. Urusan perumahan Rakyat

Kebijakan pembangunan urusan perumahan diarahkan kepada usaha

agar setiap rumah tangga atau keluarga dapat memenuhi kebutuhan

rumah layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat pada suatu lokasi

dan lingkungan yang sehat, aman dan harmonis didukung oleh fasilitas

yang cukup seperti air bersih, tenaga listrik, drainase, persampahan dan

sebagainya.

3. Penataan Ruang RT/ RW yang ada diKecamatan Kuranji

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan

tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah Kota Padang disusun sebagai suatu

kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan

Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Program

Pembagunan Meliputi : Pengembangan data dan informasi untuk

perencanaan, kerjasama perencanaan pembangunan, peningkatan

kapasitas lembaga perencanaan, rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan sosial

budaya dan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

5. Perhubungan

Tujuan dari pelaksnaan tugas dalam urusan perhubungan adalah agar

terciptanya pelayanan jasa transportasi yang lancar, aman, dan murah

untuk mobilitas penduduk, barang dan jasa dari suatu tempat asal ke

tempat tujuan. Program Pembangunan perhubungan diantaranya :

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan sumber daya

aparatur dibidang perhubungan.

6. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung arti penting.

Pertama adalah usaha perlindungan kawasan lindung dan konservasi.

Kedua adalah usaha mengendalikan pencemaran lingkungan ( air, udara,

tanah). Program lingkungan hidup meliputi : pengendalian dan perusakan


lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam,

pengelolaan ruang terbuka hijau.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun

global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia

semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan

informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan ,

arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan

desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin

membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas,

kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan

(governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya

sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak

pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang

memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas

batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan

terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut

peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk

Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan

pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk

menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan

sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk

itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk

menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat

menghambat pencapaian target dan tujuan Pembangunan Nasional

sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil

dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah dan

RPJM Daerah tahun 2010 – 2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya

untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga

untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.


Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain ,

Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja,

penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi

permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang

didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu

strategis pembangunan daerah Kota Padang yaitu :

a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong

tumbuhnya investasi daerah

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat

kemiskinan

e. Percepatan pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pusat

pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM

f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan

lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya

saing.

g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari

dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi

masyarakat pesisir

h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan

publik

i. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangka

mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis

mitigasi bencana

j. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur

perkotaan yang hijau dan berkesinambungan


3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Penataan ruang Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang didasarkan

pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya

dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan

meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem

yang berarti juga meningkatnya daya tamping. Oleh karenanya

pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem

yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang

secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan

dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Sumatera

Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat

di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota

Padang wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi

kewenangan daerah Kota Padang. Penggunaan sumber daya alam

dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan

sesuai dengan kemampuan masyarakat Kota Padang. Memperkuat

struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum

terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan

menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya

dukung serta daya tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian

fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati

serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota

Padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan

prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai

berikut :

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi

Unggulan.


6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan

Koperasi dan Iklim Investasi.

7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.

8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.

9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

10. Mitigas,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan

Hidup

3.5. Penentuan Isu – isu strategis Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di

lingkungan Kecamatan Kuranji maka ditentukan isu-isu strategis sebagai

berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari

walikota kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan

segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan

sebagian kewenangan walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap

mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan

pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan

potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota

Padang;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia

usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan

peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–

sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ),

maka kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota

Padang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-

benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya

dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan

yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan


administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara

normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu

mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam

jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan

jumlah aparatur;


B A B IV

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan

secara potensi untuk terwujudnya menuju kemana dan apa yang diwujudkan

suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah bersama yang mampu menarik,

menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut.

Dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, karena itu

perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada

segenap anggota sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan

satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi

tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi

serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa

depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas

organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi

yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kuranji di masa depan. Berdasarkan

makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Padang tahun 2014-

2019, maka visi Kecamatan Kuranji tahun 2014 – 2019 adalah:

”Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Prima kepada Masyarakat,

yang aman, Sehat, Indah dan Asri, Sejahtera, dengan Tetap

Melestarikan Adat Istiadat Yang Di Dasari Keimanan Dan Ketaqwaan

Kepada Tuhan Yang Maha ESa”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Kecamatan Kuranji

Kota Padang tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Kantor

Kecamatan Kuranji untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing.


b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Kuranji Kota Padang

tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang disingkat dengan PATEN

yaitu program pelayanan administrasi yang dipusatkan di Kecamatan,

termasuk perizinan dan non perizinan.

Saat ini, Kecamatan Kuranji yang berada di bawah kepemimpinan Bapak M.

Frengki Willianto, SSTP, M. Si, selaku Camat Kuranji sedang berupaya

mewujudkan Kecamatan Kuranji sebagai penyelenggara PATEN pertama di

Kota Padang. PATEN yang dilaksanakan tidak terlepas dari upaya agar

Pemerintah Kecamatan Kuranji bisa memberikan pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat dan memudahkan segala urusan masyarakat baik di

bidang perizinan maupun non perizinan.

Dengan diselenggarakannya PATEN di Kecamatan Kuranji, maka Camat

dapat mengeluarkan beberapa izin sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Izin Usaha bagi usaha mikro seperti warnet, rental playstation, cucian

mobil dan motor.

3. Izin Penginapan bagi rumah yang menyewakan kamar kos sebanyak 10

kamar atau lebih.

Selanjutnya, dengan dilaksanakannya PATEN tersebut di Kecamatan

Kuranji, maka Camat Kuranji juga bisa mengeluarkan beberapa kebijakan di

bidang non perizinan seperti dalam hal pengurusan administrasi

kependudukan. Administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi

pengurusan pembuatan KK, KTP dan sebagainya.

2. Terciptanya Kuranji Aman

Kuranji Aman maksudnya adalah meningkatkan ketentraman dan ketertiban

di wilayah Kecamatan Kuranji. Adapun kegiatan dalam upaya peningkatan

keamanan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang berkesinambungan dengan Polsek dan Koramil

Kecamatan Kuranji.


- Melakukan peningkatan jumlah pos kamling masyarakat.

3. Terciptanya Kuranji Sehat

Kuranji Sehat yaitu menciptakan Kuranji sebagai kecamatan sehat yang

dimulai dengan program kegiatan sebagai berikut :

- Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

- Peran serta generasi muda dalam kesenian dan olah raga prestasi

melalui kegiatan Ikatan Kuranji Peduli Sehat (IKPS).

- Melaksanakan senam rutin setiap minggunya.

- Melaksanakan even-even olah raga berprestasi rutin baik tingkat Kota

Padang maupun tingkat Kecamatan Kuranji, antara lain :

a) Turnamen tenis meja Camat Kuranji Cup

b) Turnamen sepak bola Balai Baru Cup

c) Turnamen tenis meja Emzalmi Cup

4. Terwujudnya Kuranji Taqwa

Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk

meningkatkan ketaqwaan warga dan generasi muda melalui Program

Religius Kota Padang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

peningkatan ketaqwaan adalah sebagai berikut :

1. Wirid bulanan pegawai dengan masyarakat sekitar

2. Peringatan hari besar beragama

3. Pesantren Ramadhan

4. Wirid Remaja

5. Didikan Subuh

6. Subuh Mubarakah

7. Magrib Mengaji

5. Terwujudnya Kuranji IPTEK dan Pendidikan

Berwawasan IPTEK dan pendidikan yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta

meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan data dan informasi Kecamatan Kuranji melalui “Kuranji

Media Centre”

2. Penyediaan internet di Kantor Camat Kuranji

3. Penggunaan CCTV, Faximile dan PABX di Kantor Camat Kuranji.


6. Terwujudnya Kuranji Sejahtera

Kuranji Sejahtera ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan

pembinaan UMKM serta peran BMT / KJKS.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyelenggaraan KJKS BMT di masing-masing Kelurahan

2. Memfasilitasi kegiatan UMKM di Kecamatan Kuranji.

3. Memfasilitasi penerimaan Raskin dan jaminan kesehatan masyarakat

4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

7. Terciptanya Kuranji Indah dan Asri

Kuranji Indah dan Asri yaitu menciptakan lingkungan yang indah, bersih,

dan asri. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Gotong royong rutin setiap minggu

2. Pengelolaan sampah di setiap kelurahan

8. Terwujudnya Kuranji Adat Lestari

Melestarikan Adat Istiadat yaitu melestarikan nilai-nilai adat budaya

Minangkabau. Tentunya ini tidak terlepas dari peran ninik mamak di

Kenagarian Pauh IX. Misalnya pelestarian silat tradisional, silat prestasi,

randai, dan basurah adat, wirid adat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Silaturahmi dengan pemuka adat dan ninik mamak

2. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan adat di Kecamatan Kuranji

Mensosialisasikan kepada generasi muda akan pentingnya kelestarian adat

istiadat

9. Terciptanya Kuranji siaga bencana

Sembilan Misi Kecamatan Kuranji merupakan 9 program ungulan

Kecamatan Kuranji yang disebut dengan NAWA KARYA KURANJI “PASTI

SIAGA”. Nawa Karya berasal dari bahasa sanskerta yakni Nawa artinya

Sembilan. Angka Sembilan merupakan sebuah bilangan yang sangat berarti

untuk wilayah dan masyarakat kecamatan kuranji dimana merupakan cerminan

dari Sembilan suku, Sembilan tapian, Sembilan penghulu dalam wilayah

kenagarian PAUH IX ( Sembilan ) dan juga Sembilan kelurahan yang ada di

kecamatan ini. sedangkan Karya berarti Program atau kegiatan.


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kuranji dalam jangka

waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang

Tujuan, Sasaran serta strategi dan kebijakan di dalam Rencana Strategis

Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah :

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI dan

KEBIJAKAN

PATEN

Meningkatkan

kualitas pelayanan

kepada

masyarakat

Melaksanakan /

Memberikan

kepastian hukum

dan

meningkatkan

akses

masyarakat

untuk

mendapatkan

pelayanan

terbaik di bidang

administrasi

pemerintahan,

pembangunan

dan sosial

kemasyarakatan.

Memberikan

pelayanan yang cepat,

akurat dan transparan

diberikan kepada

seluruh elemen dan

lapisan masyarakat

yang berdiam dan

tinggal dalam wilayah

Kecamatan Kuranji.

Meningkatnya

pelayanan

perkantoran Untuk

menilai keberhasilan

pencapaian sasaran

ini dapat diukur

dengan indikator

meningkatnya

cakupan layanan

administrasi

perkantoran

mencapai 100%.

Kebijakan

pengembangan yang

telah ditetapkan

Pengembangan

sarana dan prasarana

baru

AMAN Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Untuk menilai

keberhasilan pencapaian

sasaran ini dapat diukur

dengan indikator

Kurangnya tindakan

kriminal dilingkungan

kecamatan kuranji

Terciptanya peran

aktif masyarakat

dalam menjaga

keamanan dan

ketertiban umum

Terciptanya situasi

yang kondusif


SEHAT

INDAH

dan ASRI

Membina dan

menggali potensi

masyarakat dalam

bidang olah raga

serta melestarikan

adat dan seni budaya

lokal.

Terwujudnya fasilitasi

dalam kegiatan seni

budaya dan olah raga

Untuk menilai



dengan indikator

cakupan kegiatan yang

terfasilitasi

Meningkatnya peran

aktif masyarakat dalam

memelihara K-3

TAQWA

ADAT

LESTARI

Memfasilitasi

masyarakat dalam

kegiatan keagamaan

untuk meningkatkan

Keimanan dan

Ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang Maha

Esa;

Meningkatnya keimanan

dan ketaqwaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa

Untuk menilai



dengan indikator

terfasilitasinya warga

masyarakat dalam

beberapa kegiatan

keagamaan.

Meningkatnya

keimanan dan

ketaqwaan

masyarakat

Berkurangnya/

hilangnya penyakit

masyarakat

(judi/togel, minum-

minuman keras,

maksiat, dan

narkoba).

IPTEK Terwujudnya

pelayanan

perkantoran yang

optimal melalui

peningkatan

sumber daya

manusia, sarana

dan prasarana;

Meningkatnya ilmu

pengetahuan tentang

teknologi baru Untuk

menilai keberhasilan

pencapaian sasaran ini

dapat diukur dengan

indikator kelancaran dan

kemudahan dalam

melaksanakan program

dan kegiatan.

Tersusunnya DPA

Kecamatan Kuranji

tepat waktu

Tersusunnya

rencana/program

kerja kecamatan

Pengembangan

sarana dan

prasarana baru

Meningkatnya

produksi pertanian

menuju usaha

agribisnis

Potensi dan masalah

fisik maupun non

fisik

Perkembangan

kawasan sekitar

SEJAHTERA Memfasilitasi

masyarakat untuk

terlibat aktif dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

Pengawasan

Pembangunan

Daerah;

Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

pembangunan

Untuk menilai



dengan indikator

cakupan kegiatan yang

melibatkan masyarakat

dalam pembangunan.

Perkembangan

kegiatan-kegiatan

ekonomi baru

Meningkatkan

koordinasi antara

Muspika, Kepala

UPT/LT, dan Lurah

Termotivasi dan

meningkatnya

masyarakat berperan

aktif dalam


pembangunan

Terciptanya

hubungan yang

harmonis antara

aparatur pemerintah

dan masyarakat.

Perkembangan dan

mobilitas penduduk


B A B V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan mencapai sasaran tertentu. Dengan

adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan

permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kuranji Kota Padang yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2019 meliputi :

A. Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

i. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan layanan administrasi di

kantor Kecamatan Kuranji dan Kelurahan.

ii. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada kantor

Kecamatan Kuranji dan Kelurahan.

iii. Kegiatan Pokok

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/

Operasional

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j) Penyediaan Makanan dan Minuman


k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

l) Penyediaan Alat Kebersihan

m) Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

i. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana untuk

dukungan layanan di kantor Kecamatan Kuranji dan Kelurahan.

ii. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pada kantor Kecamatan

Kuranji dan Kelurahan.

iii. Kegiatan Pokok

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

b) Pengadaan Mebeleur

c) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

d) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

i. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan Disiplin Aparatur pada kantor


ii. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

(PDH/Linmas) dan pakaian hari-hari tertentu (Batik/Olah Raga) pada


iii. Kegiatan Pokok

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

i. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan SDM Aparatur pada kantor

Kecamatan


ii. Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas/SDM aparatur

pada kantor Kecamatan

iii. Kegiatan Pokok

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja

SKPD

5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

i. Tujuan

Program ini bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan .

ii. Sasaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mengikuti kegiatan

pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok

a) Koordinasi Lintas Kelembagaan

6. Program Pengembangan Kecamatan

i. Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta warga masyarakat

dalam pembangunan.

ii. Sasaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan

Musrembang, Lomba Kelurahan dan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok

a) Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

b) Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

c) Stimulan Kecamatan

d) Pengembangan Administrasi Pemerintahan

e) Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

f) Stimulan Kelurahan

7. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

i. Tujuan

Program ini bertujuan untuk Pengawasan Bangunan Liar.


ii. Sasaran

Terkendalinya bangunan liar di Kecamatan Kuranji.

iii. Kegiatan Pokok

a) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar

8. Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

i. Tujuan

Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima kepada

Masyarakat.

ii. Sasaran

Terciptanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

iii. Kegiatan Pokok

a) Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

i. Tujuan

Program ini bertujuan untuk Terlaksananya peningkatan K-3

ii. Sasaran

Kebersihan dilingkungan kecamatan Kuranji

iii. Kegiatan Pokok

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100%

sebesar Rp 717.720.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok





Operasional





Kantor







2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target

100 % sebesar Rp 800.420.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok







3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Target 100% sebesar

Rp20.000.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran





iii. Kegiatan Pokok

c) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

d) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Kinerja dan Keuangan, dengan target 100% sebesar Rp 10.000.000,-

i. Tujuan


Kecamatan

ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja

SKPD

5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dengan

target 100% sebesar Rp 6.000.000,-

i. Tujuan


ii. Sasaran


pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok

Koordinasi Lintas Kelembagaan

6. Program Pengembangan Kecamatan dengan target 100% sebesar Rp

1.261.920.000,-

i. Tujuan


dalam pembangunan.

ii. Sasaran




Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok







g) Penerapan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


i. Tujuan


ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar


i. Tujuan


Masyarakat.

ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok

a) Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

C. Program dan Kegiatan Tahun 2016



sebesar Rp 753.600.000,-

i. Tujuan




ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok




Operasional





Kantor








100% sebesar Rp 840.440.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok









Rp20.000.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran




iii. Kegiatan Pokok





i. Tujuan


Kecamatan

ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok


SKPD

5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dengan

target 100% sebesar Rp 6.000.000,-

i. Tujuan


ii. Sasaran


pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok



6. Program Pengembangan Kecamatan dengan target 100% sebesar

Rp1.261.920.000,-

i. Tujuan


dalam pembangunan.

ii. Sasaran



Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok









i. Tujuan


ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok



i. Tujuan


Masyarakat.

ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok

a) Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


D. Program dan Kegiatan Tahun 2017



sebesar Rp 791.280.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok




Operasional





Kantor







2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target

100% sebesar Rp 882.460.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran




iii. Kegiatan Pokok








Rp20.000.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran




iii. Kegiatan Pokok





i. Tujuan


Kecamatan

ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok


SKPD


5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dengan target

100% sebesar Rp 6.000.000,-

i. Tujuan


ii. Sasaran


pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok


6. Program Pengembangan Kecamatan, dengan target 100% sebesar Rp

1.261.920.000,-

i. Tujuan


dalam pembangunan.

ii. Sasaran



Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok







g) Penerapanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


i. Tujuan


ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok




i. Tujuan


Masyarakat.

ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok

a. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

E. Program dan Kegiatan Tahun 2018



sebesar Rp 830.850.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok




Operasional





Kantor








2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target

100% sebesar Rp 926.580.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok








Rp20.000.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran




iii. Kegiatan Pokok





i. Tujuan


Kecamatan


ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok


SKPD


100% sebesar Rp 6.000.000,-

i. Tujuan


ii. Sasaran


pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok



Rp1.261.920.000,-

i. Tujuan


dalam pembangunan.

ii. Sasaran



Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok










i. Tujuan


ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok



i. Tujuan


Masyarakat.

ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok

a. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

F. Program dan Kegiatan Tahun 2019



sebesar Rp 872.390.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok




Operasional






Kantor








100% sebesar Rp 972.910.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok







3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Target 100%

sebesar Rp 20.000.000,-

i. Tujuan



ii. Sasaran




iii. Kegiatan Pokok






i. Tujuan


Kecamatan

ii. Sasaran



iii. Kegiatan Pokok


SKPD


100% sebesar Rp 6.000.000,-

i. Tujuan


ii. Sasaran


pembangunan.

iii. Kegiatan Pokok



Rp1.261.920.000,-

i. Tujuan


dalam pembangunan.

ii. Sasaran



Masyarakat.

iii. Kegiatan Pokok










i. Tujuan


ii. Sasaran


iii. Kegiatan Pokok


Adapun rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana

Program di atas sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran; terdiri dari :

a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;

b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

e) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas operasional;

f) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

h) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

i) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan;

j) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;

k) Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar Daerah;

l) Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam Daerah;

m) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik;

n) Kegiatan pendokumentasian notulen dan risalah rapat;

o) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan aparatur.


2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; terdiri dari :

a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat Padang

Utara;

b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

3. Program peningkatan disiplin aparatur; terdiri dari :

a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan

keuangan; terdiri dari :

a) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan;

b) Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan : realisasi

fisik dan keuangan bulanan;

c) Kegiatan penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, LAKIP,

LKPJ, LPPD dan EKPPD;

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; terdiri dari :

a) Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi PNS

Kecamatan Padang Utara;

b) Kegiatan pelatihan kantor sendiri “in house trainning”.

6. Program peningkatan kapasitas; terdiri dari :

a) Kegiatan dialog, tanya jawab, kunjungan lapangan dan koordinasi

dengan Pejabat Pemda, MUSPIKA dan Tokoh Masyarakat dan

Agama;

b) Kegiatan rapat-rapat dengan para Stakeholders Kecamatan

Padang Utara;

c) Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur;

d) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah;

e) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi luar daerah;




DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang

lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja

yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan

organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa

saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Padang Kuranji untuk

memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Kecamatan Kuranji, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan

dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakat

Lainnya.

Prestasi Kecamatan Kuranji lima tahun ke depan dapat digambarkan dan

ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran

capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan

(output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kuranji Kota Padang,

harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta

memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan

Kuranji kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal)

Kecamatan Kuranji itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja

merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka

dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran

serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014 - 2019.


Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat

menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai

peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk

menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan

dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun

sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Kuranji yang termuat dalam

dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan

dalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019

seperti Tabel di bawah ini.


BAB VII

P E N U T U P

Dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat

memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuranji Kota Padang tahun

2014-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana

Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang

harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuranji.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuranji tahun 2014-2019 merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima

tahunan.

Rencana Strategik (Renstra) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai

unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian

dari kewenangan Pemerintah Kota Padang.

Melalui rencana strategik ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan

masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena

pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kuranji Kota Padang

tahun 2014-2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaian visi Kota Padang 2014-2019 : “MEWUJUDKAN KOTA

PADANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN

PARIWISATA YANG SEJAHTERA RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Padang, 17 Desember 2014

CAMAT KURANJI

M. Frengki Willianto, SSTP, M.Si Pembina NIP . 19781020 199801 1 002

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Belanja Langsung

1

Meningkatkan

kualiatas tata

kelola

pemerintahan

dan pelayanan

kepada

masyarakat

Meningkatnya

Pelalayanan

Administrasi

Perkantoran

Kantor Camat

Kuranji dan

Kelurahan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

100% 818,300,000 100% 761,390,000 100% 799,460,000 100% 839,430,000 100% 881,410,000 100% 925,480,000 100% 5,025,470,000 Kecamatan

Kuranji

Surat MenyuratPenyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Jasa

Administrasi

850 lembar

materai

850

lembar

materai

3,450,000

850

lembar

materai

3,450,000 908 lembar

materai 3,795,000

908 lembar

materai 3,795,000

977

lembar

materai

4,173,000

977

lembar

materai

4,173,000

5.470

lembar

materai

22,836,000 Kecamatan

Kuranji

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Prosentase

penyediaan

jasa surat

menyurat

100% 62 lembar 275,000 65 lembar 278,000 70 lembar 281,000 75 lembar 285,000 80 lembar 290,000 100% 1,409,000

Kel. Korong

Gadang

Jasa Komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Waktu

Penyediaan jasa

komunikas,

sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 91,620,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 132,000,000 12 Bulan 145,000,000 12 Bulan 160,000,000 12 Bulan 175,000,000 60 Bulan 823,620,000 Kecamatan

Kuranji

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Frekuensi

pembayaran

rekening

telepon, air dan

listrik

100% 12 bulan 8,400,000 12 bulan 8,480,000 12 bulan 8,565,000 12 bulan 8,650,000 12 bulan 8,735,000 100% 42,830,000

Kel. Korong

Gadang

Perijinan

kendaraan dinas

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah Perijinan

Kendaraan

Dinas/

operasional

18 Unit 18 Unit 3,825,000 22 Unit 5,000,000 23 unit 6,000,000 23 Unit 6,000,000 25 unit 7,000,000 25 unit 7,000,000 136 unit 34,825,000 Kecamatan

Kuranji

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Frekuensi

pembayaran

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasion

100% 2 unit 1,000,000 2 unit 1,000,000 3 unit 1,500,000 3 unit 1,500,000 4 unit 2,000,000 100% 7,000,000

Kel. Korong

Gadang

Tenaga jasa

kebersihan kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Cleaning

Service3 orang 3 orang 50,000,000 3 orang 53,640,000 3 orang 53,640,000 3 orang 53,640,000 3 orang 53,640,000 3 orang 53,640,000 15 orang 318,200,000

Kecamatan

Kuranji

Alat Tulis KantorPenyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis

Alat Tulis Kantor 45 macam

45

macam66,624,000

45

macam75,000,000 45 macam 75,000,000 45 macam 82,500,000

45

macam 82,500,000

45

macam 90,000,000

225

macam 471,624,000

Kecamatan

Kuranji

Penyediaan Alat tulis

kantor

Prosentase

pemenuhan

ATK

100% 14 jenis 3,300,000 14 jenis 3,500,000 16 jenis 3,800,000 18 jenis 4,100,000 20 jenis 4,500,000 100% 19,200,000

Kel. Korong

Gadang

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis

barang cetakan

dan

penggandaan

7 macam,

32.594 lembar

7 macam,

32.594

lembar

27,483,900

7 macam,

40.000

lembar

40,000,000

7 macam,

48.000

lembar

45,000,000

7 macam,

48.000

lembar

45,000,000

7 macam,

50.000

lembar

49,500,000

7 macam,

54.000

lembar

55,000,000 35

macam 261,983,900

Kecamatan

Kuranji

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Prosentase

penyediaan

barang cetakan

& penggandaan

100% 6 jenis 4,620,000 7 jenis 5,020,000 8 jenis 5,520,000 10 jenis 6,020,000 10 jenis 6,520,000 100% 27,700,000 Kel. Korong

Gadang

Komponen

Instalasi listrik/

penerangan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis

komponen

instalasi listrik

8 macam 8 macam 12,000,000 8 macam 15,000,000 8 macam 15,000,000 8 macam 16,500,000 8 macam 18,150,000 8 macam 18,150,000 40

macam 94,800,000

Kecamatan

Kuranji

Penyediaan komponen

Instalasi listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan

komponen

Instalasi listrik /

Penerangan

100% 7 jenis 550,000 7 jenis 600,000 8 jenis 660,000 8 jenis 720,000 9 jenis 790,000 100% 3,320,000

Kel. Korong

Gadang

4

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

KET.2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kuranji

Kota Padang

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkpan

kantor

Jumlah

peralatan dan

perlengkapan

kantor

25 Unit 25 unit 177,743,000 30 unit 178,000,000 30 unit 195,800,000 30 unit 215,380,000 30 unit 215,380,000 30 unit 236,918,000 125 unit 1,219,221,000 Kecamatan

Kuranji

Bahan Bacaan

dan Paraturan

Perundang-

undangan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah bahan

bacaan (surat

kabar)

180 Expl 180 Expl 18,660,000 180 Expl 18,660,000 180 Expl 18,660,000 180 Expl 18,660,000 180 Expl 18,660,000 180 Expl 18,660,000 900 Expl 111,960,000 Kecamatan

Kuranji

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah

Pemenuhan bahan

bacaan surat

kabar

100% 36 exp 3,600,000 36 exp 3,600,000 36 exp 3,600,000 48 exp 4,800,000 48 exp 4,800,000 100% 20,400,000

Kel. Korong

Gadang

Makanan dan

Minuman

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah

penyediaan

makanan dan

minuman kantor

860 kotak 860 kotak 25,000,000 875 kotak 30,000,000 900 kotak 30,000,000 900 kotak 30,000,000 900 kotak 33,000,000 950 kotak 35,000,000 5.385

kotak 183,000,000

Kecamatan

Kuranji

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Prosentase

penyediaan

makanan dan

minuman untuk

100% 12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,600,000 12 bulan 7,200,000 12 bulan 7,900,000 100% 33,200,000

Kel. Korong

Gadang

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Rapat - Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

ke luar daerah

21 paket 21 Paket 159,560,000 23 paket 165,000,000 25 paket 180,000,000 25 paket 190,000,000 25 paket 200,000,000 25 paket 220,000,000 144 paket 1,114,560,000 Kecamatan

Kuranji

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Prosentase

penyediaan

biaya perjalanan dinas

ke luar kota

100% 3 paket 11,750,000 3 paket 12,750,000 3 paket 13,750,000 3 paket 15,050,000 3 paket 16,550,000 100% 69,850,000

Kel. Korong

Gadang

Alat KebersihanPenyediaan Alat

Kebersihan

Jumlah jenis alat

kebersihan

kantor

22 jenis 22 Jenis 15,274,000 22 Jenis 17,200,000 22 Jenis 18,920,000 22 Jenis 18,920,000 22 Jenis 21,000,000 22 Jenis 23,000,000 110 jenis 114,314,000 Kecamatan

Kuranji

Penyediaan Alat Kebersihan Jumlah

pemenuhan

peralatan

kebersihan

100% 5 jenis 330,000 5 jenis 360,000 5 jenis 390,000 6 jenis 430,000 6 jenis 470,000 100% 1,980,000

Kel. Korong

Gadang

Pegawai HonorPenyediaan Jasa

Pelayanan Publik

Jumlah pegawai

honor7 orang 7 orang 96,900,000 8 orang 111,300,000 8 orang 111,300,000 8 orang 111,300,000 8 orang 111,300,000 8 orang 111,300,000 37 orang 653,400,000

Kecamatan

Kuranji

2

Optimalisasi

fungsi sarana

dan prasarana

sebagai

penunjang

pelayanan

masyarakat

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Kantor

Sarana dan

prasarana kantor

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 1,240,370,000 100% 888,520,000 100% 932,940,000 100% 979,590,000 100% 1,028,560,000 100% 1,079,990,000 100% 6,149,970,000 Kecamatan

Kuranji

Kendaraan Dinas/

Operasional

Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah

Pengadaan

Kendaraan

Dinas

5 Unit 5 Unit 268,775,000 4 unit 100,000,000 4 unit 100,000,000 4 unit 100,000,000 - 12 unit 568,775,000 Kecamatan

Kuranji

Mebeleur Pengadaan MebeleurJumlah

Mebeleur4 Unit 4 Unit 25,500,000 9 unit/set 67,000,000 8 unit 52,000,000 8 unit 54,000,000 4 set 70,000,000 4 set 80,000,000

37

unit/set 348,500,000

Kecamatan

Kuranji

Pengadaan mebeleur Jumlah

pemenuhan

mebeleur kantor

100% 6 buah 9,900,000 - - - - - - - - 100% 9,900,000 Kel. Korong

Gadang

Rumah DinasPemeliharaan Rutin/

berkala rumah dinas

Jumlah Rumah

Dinas yang

dipelihara

1 gedung 1 gedung 10,000,000 1 gedung 10,000,000 1 gedung 15,000,000 1 gedung 15,000,000 1 gedung 20,000,000 1 gedung 25,000,000 5 gedung 95,000,000 Kecamatan

Kuranji

Gedung Kantor

Camat Kuranji

Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

1 gedung 1 gedung 50,000,000 1 gedung 50,000,000 1 gedung 450,000,000 1 gedung 50,000,000 1 gedung 50,000,000 1 gedung 50,000,000 5 gedung 700,000,000 Kecamatan

Kuranji

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Prosentase

gedung kantor

yang dipelihara

100% 1 paket 17,000,000 1 paket 18,700,000 1 paket 20,500,000 1 paket 22,500,000 1 paket 24,700,000 100% 103,400,000 Kel. Korong

Gadang

Kendaraan Dinas/

Operasional

Pemeliharaan Rutin/

berkala kendaraan

Dinas/ operasional

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

Operasional

yang dipelihara

18 Unit 18 Unit 575,484,625 22 Unit 630,000,000 23 unit 690,000,000 23 unit 750,000,000 25 unit 750,000,000 25 unit 760,000,000 118 unit 4,155,484,625 Kecamatan

Kuranji

Pemeliharaan rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah

kendaraan

dinas yang

diservis dan

tersedianya BBM


Kel. Korong

Gadang

MobilerPemeliharaan Rutin/

berkala Mobiler

Jumlah

Mebeleur yang

diperbaiki

20 unit 15,000,000 20 unit 20,000,000 20 unit 20,000,000 60 unit 55,000,000 Kecamatan

Kuranji

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Mobiler

Jumlah

mebeleur

yang

terpelihara


Kel. Korong

Gadang

Peralatan Gedung/

kantor

Pemeliharaan Rutin/

berkala peralatan

gedung/ kantor

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

43 kali/ unit43 kali/

unit 16,500,000

43 kali/

unit 18,150,000 43 kali/ unit 20,000,000 43 kali/ unit 22,000,000

43 kali/

unit 25,000,000

43 kali/

unit 27,000,000

215 kali/

unit 128,650,000

Kecamatan

Kuranji

Pemeliharaan rutin

berkala Peralatan

Gedung Kantor Lurah

Jumlah

peralatan dan

perlengkapan

yang

terpelihara


Kel. Korong

Gadang

3

Meningkatnya

disiplin

aparatur

sebagai

penunjang

pelayanan

masyarakat

Meningkatnya

Disiplin Aparatur

Aparatur

Kecamatan dan

Kelurahan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur100% 71,000,000 100% 22,000,000 100% 22,000,000 100% 22,000,000 100% 22,000,000 100% 22,000,000 100% 181,000,000

Kecamatan

Kuranji

Mesin AbsensiPengadaan Mesin/

kartu absensi

Jumlah mesin

Absensi4 unit 4 unit 20,000,000 4 unit 20,000,000 8 unit 40,000,000

Kecamatan

Kuranji

Pakaian Dinas

Beserta

kelengkapannya

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannya

Jumlah pakaian

dinas (PDH/

Linmas)

76 stel 76 stel 38,000,000 100 stel 50,000,000 100 stel 50,000,000 200 stel 138,000,000 Kecamatan

Kuranji

Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Jumlah

pemenuhan

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

100% 9 stel 4,500,000 9 stel 4,500,000 9 stel 4,500,000 9 stel 4,500,000 9 stel 4,500,000 100% 22,500,000

Kel. Korong

Gadang

Pakaian hari-hari

tertentu

Pengadaan Pakaian

Hari-hari tertentu

Jumlah pakaian

hari-hari tertentu

(Batik/

Olahraga) untuk

pegawai

100 stel 50,000,000 100 stel 50,000,000 100 stel 50,000,000 200 stel 150,000,000 Kecamatan

Kuranji

4

Meningkatnya

kualitas dan

tata Kelola

Pemerintahan

dan pelayanan

kepada

masyarakat

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan dan

Kinerja

Keuangan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

1

dokumen 12,000,000

1

dokumen 12,000,000

1

dokumen 12,000,000 1 dokumen 12,000,000

1

dokumen 12,000,000

1

dokumen 12,000,000

6

dokumen 72,000,000

Kecamatan

Kuranji

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan

keuangan

1 dokumen1

dokumen 10,000,000

1

dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000

1

dokumen 10,000,000

1

dokumen 10,000,000

6

dokumen 60,000,000

Kecamatan

Kuranji

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

dokumen

pelaporan

capaian kinerja

yang teresusun

100%

1

dokumen2,000,000

1 dok 2,000,000 1 dok 2,000,000 1 dok 2,000,000 1 dok 2,000,000 1 dok 2,000,000 100% 10,000,000

Kel. Korong

Gadang

5

Terjalinnya

hubungan yang

harmonis antar

masing-masing

lembaga yang

bertugas di

kecamatan

Kuranji

Meningkatnya

koordinasi dan

pemberdayaan

kelembagaan

koordinasi dan

pemberdayaan

kelembagaan

Program Koordinasi

dan Pemberdayaan

Kelembagaan

2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 10 orang 36,000,000 Kecamatan

Kuranji

Koordinasi Lintas

Kelembagaan

Jumlah lintas

kelembagaan2 orang 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 6,000,000 10 orang 36,000,000

Kecamatan

Kuranji

6

Memfasilitasi

masyarakat

untuk terlibat

aktif dalam

perencanaan,

pelaksanaan

pembangunan

Meningkatkan

Program

Pengembangan

Kecamatan

Masyarakat

Kecamatan dan

Kelurahan

Program

Pengembangan

Kecamatan

100% 1,380,770,000 100% 1,376,670,000 100% 1,376,670,000 100% 1,376,670,000 100% 1,376,670,000 100% 1,376,670,000 100% 8,264,120,000 Kecamatan

Kuranji

Masyarakat

Kecamatan dan

Kelurahan

Pengembangan Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah kegiatan

kemasyarakatan

dan keagamaan

9 kegiatan9

kegiatan 274,470,000

9

kegiatan 280,000,000 9 kegiatan 280,000,000 9 kegiatan 280,000,000

9


9


45

kegiatan 1,714,470,000

Kecamatan

Kuranji

Pengembangan sosial

kemasyarakatan

kelurahan

Porsentase

partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan

kemasyarakatan

100% 6 jenis 18,500,000 7 jenis 20,500,000 7 jenis 20,500,000 8 jenis 22,500,000 8 jenis 22,500,000 100% 104,500,000

Kel. Korong

Gadang

Kegiatan ekonomi

kemasyarakatan

Pengembangan

Ekonomi

Kemasyarakatan

Jumlah kegiatan

pelatihan yang

dilaksanakan

1 kegiatan1

kegiatan 51,676,000

2

kegiatan 103,352,000 2 kegiatan 114,000,000 2 kegiatan 125,000,000

2


2


10


Kecamatan

Kuranji

Usulan-usulan

perioritas

pembangunan

tingkat Kecamatan

Stimulan Kecamatan

Jumlah program-

program yang

diusulkan

9 usulan 9 usulan 110,162,500 9 usulan 75,000,000 9 usulan 75,000,000 9 usulan 75,000,000 9 usulan 75,000,000 9 usulan 75,000,000 45 usulan 485,162,500 Kecamatan

Kuranji

Pegawai

Kecamatan dan

Kelurahan

Pengembangan

Administrasi

Pemerintahan

jumlah

pembinaan/

monitoring

12 kali 12 kali 57,250,000 12 kali 62,975,000 12 kali 70,000,000 12 kali 77,000,000 12 kali 85,000,000 12 kali 95,000,000 60 kali 447,225,000 Kecamatan

Kuranji

Infrastruktur

Kecamatan

Peningkatan

Infrastruktur

Kecamatan

jumlah

infrastruktur

yang diperbaiki

6 Paket 6 Paket 180,282,400 6 Paket 200,000,000 6 Paket 220,000,000 6 Paket 242,000,000 6 Paket 260,000,000 6 Paket 300,000,000 30 paket 1,402,282,400 Kecamatan

Kuranji

Peningkatan

Infrastruktur Kelurahan

Jumlah

jalan, riol, dulker

yang dapat

diperbaiki di

kelurahan

100% 500 meter 50,300,000 500 meter 50,300,000 500 meter 50,300,000 500 meter 50,300,000 500 meter 50,300,000 100% 251,500,000

Kel. Korong

Gadang

Usulan-usulan

perioritas

pembangunan

tingkat Kelurahan

Stimulan Kelurahan

Jumlah

Pembangunan

Infrastruktur

8 Paket 8 Paket 400,000,000 8 Paket 400,000,000 8 Paket 400,000,000 8 Paket 400,000,000 8 Paket 400,000,000 8 Paket 400,000,000 40 paket 2,400,000,000 Kecamatan

Kuranji

Stimulan Kelurahan Prosentase

peningkatan

partisipasi

masyarakat

100% 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 100% 250,000,000

Kel. Korong

Gadang

Penerapan Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Jumlah

masyarakat

yang dapat

pelayanan

100% 12 bulan 122,600,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 250,000,000 100% 1,122,600,000 Kecamatan

Kuranji

7

Meningkatnya

IMB Kecamatan

dan Kelurahan

Meningkatnya

Pengendalian

dan

Pemanfaatan

Ruang

Bangunan Liar /

bangunan yang

tidak memiliki

IMB

Program

Pengendalian

Pemanfaatan RuangKecamatan

Kuranji

Bagunanan Liar

Pengendalian dan

Pengawasan bangunan

Liar

Jumlah

pengawasan

bangunan liar

48 kali 48 kali 39,792,500 60 kali 39,792,500 60 kali 43,792,500 60 kali 48,000,000 60 kali 52,800,000 60 kali 60,000,000 240 kali 284,177,500 Kecamatan

Kuranji

8

Tersusunya

RENSTRA

SKPD

Meningkatnya

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Renstra SKPD

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

10,000,000 10,000,000 Kecamatan

Kuranji

Renstra SKPD

Penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA)

SKPD

Jumlah

Dokumen

Renstra

1 dokumen1

dokumen 10,000,000

1

dokumen 10,000,000

Kecamatan

Kuranji

9

Meningkatan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persampahan

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Prosentase

ketersediaan sarana

penunjang kebersihan

lingkungan

411,000,000 20,000,000 20,000,000 451,000,000

Penyediaan Prasarana

dan sarana

Pengelolaan

Persampahan

Meningkatan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

100% 1 paket 411,000,000 411,000,000

Kecamatan

Kuranji

Pengadaan tong sampah

organik-anorganik

Jumlah

jalan lingkung

yang belum

diaspal/ dibeton

yang dapat didata

di kelurahan

100% 0 0 40 unit 20,000,000 40 unit 20,000,000 - - - - - 100% 40,000,000

Kelurahan

Korong

Gadang

Padang, Desember 2014

CAMAT KURANJI KOTA PADANG

M. FRENGKI WILLIANTO, SSTP, M.Si

PEMBINA NIP. 19781020 199802 1 002

x xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan DaerahKode Program

Documents

KATA PENGANTAR - ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/09012015115730RENSTRA-KURANJI... · KATA PENGANTAR Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah