Katalog Buku Peraturan Perundang-undangan 2014

No. : 01 / SP / 2014 Lampiran : 16 lembar Jakarta, Mei 2014Hal : Penawaran Buku Kepada,

Yth : ……………………………Dengan hormat,Dalam rangka mempercepat penyebarluasan Informasi dan Publikasi yang berhubungan erat dengan peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, maka dengan ini kami toko buku bukuperaturan.com, di Jakarta ingin mengajukan penawaran buku-buku terbitan baru yang berjudul :

1. PERMENDAGERRI NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (EDISI 2014)

DI LENGKAPI : - PERMENDAGRI NO.53 TAHUN 2011 - UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011…………… Rp 100.000,-

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH (EDISI 2014)........... Rp. 325.000,-

3. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (EDISI 2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS. KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM

TENTANG KENOTARISAN. UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN

TERBATAS (PT). PP NO 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA

PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PT. PERKA BPN NO.5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH…………….. Rp. 200.000,-

4. UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (EDISI 2014) DI LENGKAPI : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA. PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. KERJA SAMA DESA. PENGELOLAAN PASAR DESA. PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH ,WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN……. Rp. 200.000,-

5. UNDANG - UNDANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (PERKA BKN NO.20 TAHUN 2013) (EDISI 2014). DI LENGKAPI :

SURAT KEPALA BKN TAHUN 2014 TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS). PEDOMAN PEMGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BERBASIS KOMPETENSI DILINGKUNGAN KEMENDAGERI DAN PEMDA. PERPRES NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN MEKANISME

PENANGANAN PENGADUAN TENAGA HONORER. PERPRES NO.76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK……………………………………………………………… Rp. 125.000,-

6. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (EDISI 2014)...................................... Rp. 250.000,-

7. PERATURAN KEPALA BKN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (EDISI 2013)............................................................................................................... Rp. 150.000,-

8. KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(PERMENDAGRI NO.60 TAHUN 2013) DAN KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(PERKA BKN NO.3 TAHUN 2013) (EDISI 2014).................................................................................... Rp. 150.000,-

9. UNDANG-UNDANG RI NO.20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN JAMINAN KESEHATAN (PERPRES NO.12 TAHUN 2013) (EDISI 2014)....................DILENGKAPI : - PERMENKES RI NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT.

- PERMENKES RI NO. 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN. - PERMENKES RI NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

2

DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.- POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT.- PERMENKES RI NO. 54 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.- UNDANG-UNDANG TENTANG KEDOKTERAN.- UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT………… Rp. 150.000,-

10. HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM WARIS JILID 1 (EDISI 2013). DI LENGKAPI :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA. HUKUM WARIS ISLAM DAN PERMASALAHANNYA. ANALISIS HUKUM PENETAPAN AHLI WARISPENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM..………… Rp.

475.000,-

11. HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM WARIS JILID 2 (EDISI 2013). DI LENGKAPI : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA. PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM. HUKUM WARIS ISLAMDI INDONESIA.…………………………. Rp.

475.000,-

12. HIMPUNAN DRAFT AKTA NOTARIS DAN CONTOH SURAT-SURAT PERJANJIAN EDISI 2013 JILID 1.

DI LENGKAPI : - PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.63 TAHUN2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANGTENTANG YAYASAN.

- UNDANG - UNDANG TENTANG YAYASAN DANPERUBAHANNYA .

- UNDANG - UNDANG TENTANG ABRITASE DANALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA……….

Rp.650.000,-

13.HIMPUNAN DRAFT AKTA NOTARIS DAN CONTOH SURAT-SURAT PERJANJIAN EDISI 2013 JILID 2.

DILENGKAPI: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS.

UNDANG-UNDANG TENTANG WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA.

PERATURAN KEPALA BPN RI. NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEJABAT

3

PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT). UNDANG-UNDANG TENTANG BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT……………………….

Rp.650.000,-14. JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA(PERMENPAN NO.77 THN 2012) DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA(PERMENPAN NO.40 THN 2012) (EDISI 2013).............................................................................................................. Rp. 90.000,-

15. HIMPUNAN PERATURAN PENDIDIKAN NASIONAL (EDISI 2013)....... Rp. 80.000,-

16.PENYEMPURNAAN KURIKULUM 2013 UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI).

DI LENGKAPI PP NO.32 THN 2013 TENTANG PERUBAHAN PP NO.19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. (EDISI 2013)................................................................... Rp. 375.000,-

17.PENYEMPURNAAN KURIKULUM 2013 UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TsANAWIYAH (SMP/MTs). DI LENGKAPI PP NO.32 THN 2013 TENTANG PERUBAHAN PP NO.19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. (EDISI 2013).................................... Rp. 350.000,-

18.PENYEMPURNAAN KURIKULUM 2013 UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH (SMA/MA).

DI LENGKAPI PP NO.32 THN 2013 TENTANG PERUBAHAN PP NO.19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. (EDISI 2013)................................................................... Rp.400.000,-

19.PERMENDIKBUD NO.69 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS /MADRASAH ALIYAH (SMA/MA) DAN PERMENDIKBUD NO.70 TAHUN 2013 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (SMK/MAK).

4

DI LENGKAPI : – PERMENDIKBUD NO.64 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

– PERMENDIKBUD NO.54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH............................. Rp.450.000,-

20.PERMENDAGRI NO.27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN(DIPA) DI LENGKAPI : - PMK NO.32 / PMK.02 / 2013 TENTANG TATA CARA

REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013.- PERMENDAGERI NO.3 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

DALAM NEGERI. - PMK 165/PMK.07/2012 TENTANG PENGALOKASIAN

ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH……………….. Rp 120.000,-

21.PERATURAN PEMERINTAH NO.19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS)(PERKA BKN NO.7 TAHUN 2013) DI LENGKAPI : - PERMENDAGERI NO.4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. - PP NO.20 TAHUN 2013 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS). - PP NO.56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO.48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)……………………... Rp 80.000,-

22. PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014 (PERMENDAGRI NO.23 TAHUN 2013)……………………..

Rp 125.000,-

23. PERMENDAGERI NO.22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH............................................................ Rp150.000,-

5

24. PERATUARAN MENTERI KEUANGAN NO.72 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PEDOMAN STANDAR BIAYA,STANDAR STRUKTUR BIAYA,DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA(PMK NO.71/PMK.02/2013)........................................................................... Rp90.000,-

25. TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA(PMK NO.33/PMK.06/2012 DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH(PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2007) EDISI 2013 Rp150.000,-

26. PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR,DPRD PROVINSI,DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN,VERIFIKASI,DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI,DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (EDISI 2013)

DI LENGKAPI : - PP NO.18 TAHUN 2013 TENTANG

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH,WAKIL KEPALA DAERAH,DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR,DPD,DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.

- PERATURAN KPU,KEPUTUSAN KPU DAN SURAT EDARAN KPU YANG TERBARU ...................................................................... Rp275.000,-

27. UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PEDOMAN PAKAIAN DINAS,PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT POL PP)(EDISI 2013)

………………………………………………………………… Rp 85.000,-

28. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (EDISI 2013)........................................................................ Rp85.000,-

6

29. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,KOLUSI,NEPOTISME (KKN) EDISI 2013………….………… Rp 100.000,-

30. PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO.37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 DILENGKAPI :

- KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) DLL (EDISI 2013)…......................... Rp. 85.000,-

31. MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN DAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (EDISI 2013)............................................................................................................. Rp150.000,-

32. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(EDISI 2013)....................................... Rp145.000,-

33. PERMENDAGERI NO.78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KE ARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGERI DAN PEMDA(EDISI 2013).............................................................................. Rp145.000,-

34. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERTAMBANGAN,MINERAL DAN BATU BARA SERTA MINYAK DAN GAS BUMI(EDISI 2013)......................................... Rp90.000,-

35. PERPRES NO.71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN(EDISI 2013)............... Rp90.000,-

36. PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PP NO.6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH(EDISI 2013)......... Rp95.000,-

7

37. KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG (PP NO.8 TAHUN 2013) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA(EDISI 2013)........................................................................ Rp120.000,-

38. UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH(EDISI 2013)...... Rp150.000,-

39. PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH(PERMENDAGERI NO.67 TAHUN 2012) DAN IZIN LINGKUNGAN (PP NO.27 TAHUN 2012) (EDISI 2013)......................................... Rp90.000,-

40. PERATURAN PEMERINTAH RI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN(EDISI 2013) DI LENGKAPI : - UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

- UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF - UNDANG-UNDANG TENTANG

JABATAN NOTARIS -UNDANG-UNDANG TENTANG

PELAYANAN AKUNTAN PUBLIK -UNDANG-UNDANG TENTANG

BANTUAN HUKUM........................ Rp125.000,-

41. PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH(EDISI 2013).................................. Rp85.000,-

42. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (PP NO.96 TAHUN 2012) DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK(EDISI 2013)................................ Rp100.000,-

43. SISTEM PERADILAN ANAK (UU NO.11 TAHUN 2012) DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

8

HUKUM NASIONAL(PERPRES NO 33 TAHUN 2012)(EDISI2013)............................................................... Rp85.000,-

44. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATAN/KOTA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(EDISI 2013)..................................................... Rp100.000,-

45. PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PERATURAN KEPALA LKPP NO.6 TAHUN 2012)……………........................ Rp. 450.000,-

46. PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) (PERRMENKEU NO.238/PMK.05/2012) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH……………........... Rp. 250.000,-

47. PERMENKEU NO.113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI,DAN PEGAWAI TIDAK TETEP DAN PERMENDAGRI NO.35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DILINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA……………................... Rp. 100.000,-

48. PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LENGKAPI :

- PERATURAN KEPALA LKPP NO.3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / INSTITUSI LAINNYA.

- PERATURAN KEPALA LKPP NO.4 TAHUN 2012 TENTANG UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DI GITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

- PERATURAN KEPALA LKPP NO.5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)………............................... Rp. 80.000,-

49. PERMENDAGRI NO.39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO.32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD............................................................................................................... Rp. 80.000,-

50. PERATURAN PEMERINTAH RI NO.50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

9

KESEHATAN KERJA(K3) DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK(PP NO.53 TAHUN 2012) DI LENGKAPI :

- UNDANG-UNDANG TENTANG JAMSOSTEK.- PERATURAN PEMERINTAH NO.43 TAHUN 2011 TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.(EDISI 2012)…...................................... Rp. 80.000,-

51. UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DAN DPRD DI LENGKAPI :

- KEDUDUKAN TENAGA AHLI,FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI.

- PENJELASAN PERSYARATAN PIMPINAN DPRD YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH SAN WAKIL KEPALA DAERAH.

- KEPPRES NO.7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO.33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU

- TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE DAERAH YANG DI CALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN.(EDISI 2012)…................................................................. Rp. 90.000,-

52. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 DILENGKAPI : - KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) DLL (EDISI 2012)….............. Rp. 75.000,-

53. PERATURAN PEMERINTAH RI NO 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PERATURAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (EDISI 2012)…... Rp. 90.000,-

54. PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PNS (EDISI 2012)………………………………….……………………….. Rp. 120.000,-

55. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 (PMK 37/PMK.02/2012) DAN TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH…………… …………………………………...…............................. Rp. 80.000,-

56. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI.(EDISI 2012)... Rp.120.000,-

10

57. PEDOMAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS)……... Rp. 250.000,-

58. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH……………..………………………………………………….. Rp.135.000,-

59. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2012.……………………………………………………. Rp.150.000,-

60. HIMPUNAN PERATURAN DIBIDANG PERTANAHAN/ AGRARIA SERTA PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DAN PERATURAN TENTANG RUMAH SUSUN (UNDANG-UNDANG R.I NO 20 TAHUN 2011) EDISI 2012……………………………………………………………………………… Rp. 450.000,-

61. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA...................... Rp. 90.000,-

62. PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) DAN PETUNJUK PANDUAN PROGRAM DAN MEKANISME PENGGUNAAN DANA BOS SERTA PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN PENGAWASAN,PEMERIKSAAN DAN SANKSI ................................................................................................ Rp. 125.000,-

63. UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011) EDISI 2012................................................................................................... Rp.100.000,-

64. SISTEM AKUNTANSI HIBAH DAN PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH ..................................................................................................... Rp. 125.000,-

65. PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH DAN UNDANG - UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM……………………………………… Rp. 70.000,-

66. PERMENDAGRI NO. 26 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI.JILID 1 DAN JILID 2………………………………… Rp. 650.000,-

11

67. UNDANG - UNDANG NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM……………………………. Rp. 85.000,-

68. PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ( PERMENDAGRI NO. 34 TAHUN 2011) DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH…………………………………… Rp. 70.000,-

69. PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DILENGKAPI :- PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.

- PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH........................ Rp. 70.000,-

70. PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM DILENGKAPI : - PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN

KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ATAU DPRD KABUPATEN INDUK DAN DPRD PROVINSI ATAU DPRD KABUPATEN / KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. ................................Rp. 80.000,-

71. PERMENDAGRI NO.32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD……………............................................................. Rp. 90.000,-

72. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LENGKAPI PETUNJUK PELAKSANAANNYA……………………................................................................. Rp120.000,-

73. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012(PMK NO.84/PMK.02/2011) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH........................................... Rp. 80.000,-

74. PERPRES NO.35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERPRES NO.54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ………………………………………………. Rp. 250.000,-

12

75. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.DILENGK API: - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

- PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN. - PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELKOMUNIKASI.

- PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG……….. Rp. 125.000,-

76. PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2012............................................. Rp. 80.000,-

77. PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH………..………. Rp. 150.000,-

78. PERMENDAGRI NO.11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DILINGKUNGAN KEMENDAGRI,PEMERINTAH DAERAH,DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)…. Rp. 90.000,-

79. UNDANG-UNDANG RI NO.3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA DAN TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH DAERAH (PP NO.10 TAHUN 2011)…………………............................................................................................ Rp 125.000,-

80. PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011……………………………………..... Rp. 85.000,-

81. UNDANG - UNDANG NO.9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLERAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH (PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2011)…..................................................................................................................... Rp 90.000,-

82. HIMPUNAN PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN EDISI 2011…………………………………...................... Rp. 80.000,-

13

83. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK……………............................................................................................... Rp. 70.000,-

84. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (buku lebar ukuran A4)......................................................... Rp.325.000,-

85. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA(PERATURAN KEPALA LKPP) (buku lebar ukuran A4)……………………………………............................................................................. Rp. 425.000,-

86. PERATURAN LKPP NO 8 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SECARA ELEKTRONIK.................................... Rp. 80.000,-

87. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NO 21 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL…………………….......................................... Rp. 100.000,-

88. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ........... Rp.70.000,-

89. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH .................. Rp.350.000,-

90. PEDOMAN PERATURAN PEMILUKADA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ......................... Rp.125.000,-

91. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (PP NO. 65 TH. 2010).................................................................. Rp.190.000,

14

92. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH............................................................................... Rp.90.000,-

93. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL......... Rp.200.000,-

94. PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011........................................................ Rp.80.000,-

95. HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DESA, KELURAHAN, KECAMATAN TAHUN 2010......... Rp.275.000,-

96. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL DAN PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) ................................................................................................ Rp.100.000,-

97. TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 4 TAHUN 2010 TTG. PERUBAHAN ATAS PP RI NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI ..................................................... Rp.80.000,-

98. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH……………………………………………….. Rp. 275.000,-

99. HIMPUNAN PEDOMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN................…. Rp.125.000,-

100. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH TAHUN 2010......................................... Rp.80.000,-

15

101. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 (PMK NO. 100/PMK.02/2010) DAN PERATURAN DIRJEND ANGGARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 ........................................................ Rp.80.000,

102. PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS (EDISI 2010).................... Rp.100.000,-

103. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK(PERMENDAGRI 13 TAHUN 2010) ………......... Rp.90.000,-

104. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)..…………………………. Rp100.000,-

105. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAKDAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH…………………… Rp.80.000,-

106. PMK 01/PMK.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PMK 108/PMK.02/2009 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010..................................................................................…………………… Rp100.000,-

107. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD ..........................................................................……… Rp80.000,-

108. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH ................. Rp70.000,-

109. PERMENDAGRI NO. 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA

16

PENYAMPAIANNYA ......................................................………………… Rp80.000,-

110. PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Rp. 100.000,-

111. PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH………..……………………… Rp. 275.000,-

112. 3 UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEUANGAN : - UU NO 17 TENTANG KEUANGAN NEGARA. - UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN

NEGARA. - UU NO 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA................................................................................................ Rp. 80.000,-

113. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1969 s/d 2011 (40 buku)…………………………………………………………………… Rp

15.000.000,-

114. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2012 (SEMESTER I) JILID 1 & 2………………………………………………… Rp750.000,-




118. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2010 (SEMESTER I) JILID 1 & 2 …………………………………………………… Rp

650.000,-

119. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2010 (SEMESTER I) JILID 3 & 4 …………………………………………………… Rp650.000,-

Demikianlah Surat Penawaran ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dengan harapan berkenan untuk memiliki/membelinya.

Untuk itu atas sambutan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

17

Hormat kami, Toko Buku

bukuperaturan.com

Rizky Pimpinan

18

Documents

Katalog Buku Peraturan Perundang-undangan 2014