DASAR HUKUM...1Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;*

DASAR HUKUM...2Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017); Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah;Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah.

*

*Prioritas akreditasi untuk sekolah/madrasah yang belum diakreditasiImplementasi POS secara penuhImplementasi sistem informasi akreditasiImplementasi perangkat akreditasi hasil revisiPenguatan sumber daya manusiaBenchmarking akreditasiPenguatan lembaga akreditasi sebagai sumber data kependidikanPengembangan media komunikasiPeningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkaitKEBIJAKAN UMUM AKREDITASI

Pengakuan masyarakat terhadap akreditasiPertimbangan dalam memilih sekolah/madrasah Pertimbangan penerimaan karyawan/pegawai

Hasil akreditasi dijadikan sebagai dasar kebijakanPenyelenggaraan ujian nasionalPenandatanganan ijazahMutasi siswa antar sekolahPertimbangan penerimaan mahasiswa baruPertimbangan pemberian bantuan pendidikanPertimbangan pemberian beasiswaAKUNTABILITAS

IMPLEMENTASI POS TAHUN 2015Proses akreditasi tahun 2015 harus berpedoman pada POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah (15 langkah)POS berlaku untuk pelaksanaan akreditasi yang didanai oleh APBN Kemdikbud, dan APBDSetiap langkah POS harus didukung dengan dokumen dan laporan pelaksanaan

Dinas Dikpora Daerah. Disdik Kab/Kota/Kanwil KemenagDaerah., Kankemenag Kab/Kotamelakukan :Pembinaan kepada Sekolah/Madrasahagar siap di akreditasi oleh BAP-S/MMerekomendasikan Sekolah/ Madrasah yang layak diakreditasiBAP S/MMelakukan evaluasi kelayakan, visitasi dan menerbitkan Sertifikat Akreditasi.Memberikan saran rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikanDinas Dikpora Daerah. Disdik.Kab/Kota/Kanwil KemenagDaerah., Kankemenag Kab/Kotamelakukan :Tindak lanjut berupa pembinaan peningkatan dan pengembangan kepada sekolah/madrasah sesuai dengan hasil akreditasi beserta rekomendasi dan saran dari BAP S/M

**