Kelompok I ;

Penerimaan dan pengeluaran negaraKebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara

AE = C + I + G + NXAE = agregat expenditure, C = konsumsi,I = investment,G = Pengeluaran Pemerintah,NX = Pengeluaran ekspor setelah dikurangi impor

Belanja Pemerintah (G)Pajak (T)Pembayaran Transfer

Kenaikan Belanja Pemerintah Peningkatan PDB Riil Dan Lapangan Kerja.Peningkatan Pengeluaran Agregat

Penurunan Tarif Pajak Atas Penghasilan Pribadi Peningkatan Disposable Income Peningkatan Konsumsi Peningkatan Pengeluaran Agregat Peningkatan PDB Riil Dan Lapangan Kerja

Peningkatan Pembayaran Transfer Peningkatan KonsumsiPeningkatan Disposable Income Peningkatan Pengeluaran Agregat Peningkatan PDB Riil Dan Lapangan Kerja.

Kebijakan ekspansif dimaksudkan meningkatkan PDB riil dan mengurangi pengangguran dengan meningkatkan pengeluaran secara agregrat yang meliputi peningkatan belanja pemerintah, pengurangan pajak dan peningkatan pembayaran transfer.

Kebijakan kontraktif cenderung mengurangi pengeluaran agregrat yang mengarah pada inflasi yang meliputi pengurangan belanja pemerintah, kenaikan tarif pajak dan pengurangan pembayaran transfer

Selama krisis keuangan, pemerintah federal mengambil kebijakan fiskal modern. Kebangkrutan lehman brothers membuat pemerintah mengambil tindakan bailout / talangan pendanaan kepada bank-bank agar membantu pemulihan pasar terutama suntikan dana perusahaan-perusahaan besar terkait. Para ahli ekonomi sepakat kebijakan tersebut termasuk kebijakan fiskal walaupun tidak ada perubahan pajak, bukan juga merupakan belanja pemerintah (G) namun tindakan tersebut dalam menstabilisasi perekonomian

1. Kebijakan Fiskal Diskrisioner : kebijakan fiskal yang disengaja dalam pajak, transfer pembayaran, atau pembelian pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan makro ekonomi. 2. Automatic Stabilizers atau stabilisator otomatis mengacu pada pajak, pembayaran transfer, atau belanja pemerintah yang secara otomatis bertambah atau berkurang seiring dengan siklus bisnis. (Hubbard, Macroeconomics, page 414-415)

1.Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.2.Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal KontraktifAnggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.3.Anggaran Berimbang (Balanced Budget)Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

DEFISIT ANGGARAN DAN HUTANG PEMERINTAH

Apakah Hutang Pemerintah Dapat Menjadi Pemicu Permasalahan Dalam Perekonomian???

Apakah Sebaiknya Pemerintah Mengurangi Defisit Anggaran Saat Terjadi Resesi???

KEBIJAKAN FISKAL & KURVA IS

Penerapan Kebijakan Discretionary Fiscal Untuk Mengatasi Resesi

DAMPAK PENERAPAN STABILISATOR OTOMATIS TERHADAP PENGELUARAN AGREGAT

Hubungan Antara Income Tax Rate dengan Multiplier

Lambatnya KebijakanTiga kelambanan kebijakan yang menyebabkan sulitnya mengurangi fluktuasi ekonomi :

Identifikasi kelambanan kebijakanPelaksanaan kelambanan kebijakanDampak kelambanan kebijakantersebut.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan fiskal juga dibatasi oleh kualitas perkiraan ekonomi dan ketidakpastian model ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi efek multiplier :

Crowding OutPengurangan investasi swasta disebabkan oleh defisit anggaran pemerintah. Forward Looking Households

Ketika rumah tangga dan perusahaan dapat melihat indikasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Rumah tangga akan mengurangi konsumsi dan menambah tabungan untuk mengantisipasi kenaikan pajak tersebut.Perusahaan akan mengurangi investasi dalam mengantisipasi rendahnya profit di masa yang akan datang.

Kebijakan fiskal juga dapat menciptakan Moral Hazard melindungi rumah tangga dan perusahaan-perusahaan dari konsekuensi dari keputusan yang buruk.

Beberapa ekonom mengkhawatirkan bahwa Trouble Asset Relief Program (TARP), karena memiliki risiko kegagalan yang tinggi dan akan menyebabkan Moral Hazard naik secara signifikan.

Tindakan ini tidak akan berhasil dalam menaikkan PDB Riil dan tenaga kerja.

Tindakan ini bisa saja terjadi tetapi resesi akan terus terjadi, bahkan kondisinya akan lebih buruk dari yang diperkirakan oleh pembuat kebijakan.

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASIO L E H :

NDARI SURYANINGSIHG. A. DIAH UTARIBUDI TRISNANTO

Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi, serta melihat terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi, dengan menggunakan data Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB dan Pertumbuhan PDB Tahun 1990 2009.

Hipotesis awal dari penelitian ini adalah, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan volatilitas inflasi.

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang diaplikasikan pada data triwulanan dari periode tahun 1990 2009.

Kesimpulan :Shock berupa kenaikan pengeluaran pemerintah (G) berdampak positif terhadap PDB sedangkan shock berupa kenaikan pajak berdampak negatif pada PDB.Pengaruh pengeluaran pemerintah (G) terhadap PDB lebih dominan jika dibandingkan dengan pengaruh kenaikan pajak terhadap PDB.Dampak shock pada pengeluaran pemerintah pada penurunan inflasi dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi yang lebih besar dibandingkan pengeluran rutin.Dampak kenaikan inflasi akibat kenaikan pajak kemungkinan dipicu oleh kenaikan pajak yang dipandang sebagai peningkatan biaya produksi dan biaya penjualan kepada konsumen.

Dengan mempertimbangkan dampak positif dari kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap PDB, maka disarankan agar tingkat penyerapan anggaran diupayakan agar sesuai dengan rencana pengeluaran dalam APBN.

Yang kedua, penyerapan anggaran perlu dioptimalkan mengingat realisasi penerimaan dapat melebihi estimasinya sehingga dikhawatirkan terjadi over taxation terhadap perekonomian.

**