Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

  • Upload
    isro-m

  • View
    243

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    1/18

    1

    DEPARTEMEN KEUANGAN

    KEBIJAKAN FISKAL, MONETER, & SEKTOR RIILDALAM RANGKA PENANGGULANGAN

    KEMISKINAN INDONESIA

    JAKARTA, 31 JANUARI 2008

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    2/18

    2

    PENDAHULUAN

    Pemerintah telah berkomitmen untuk terus mengurangi tingkatkemiskinan Indonesia, dari 17,75% pada tahun 2007 menjadi8,2% pada 2009 (target RPJM)

    Kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan nominal, dan/atau

    terbatasnya akses. Kemiskinan disertai dengan ketidakmerataan:

    •  Ada ketimpangan dalam distribusi program pada wilayah-wilayah Indonesia. Pada tahun 2007 masih ada sekitar 8.000desa yang belum pernah tersentuh pembangunan.

    Oleh karena itu, kebijakan yang diambil adalah peningkatanpendapatan/kesejahteraan masyarakat dan peningkatan aksesbagi penduduk miskin.

    Strategi pembangunan yang dilakukan: pertumbuhan denganpemerataan (growth with equity) atau pertumbuhan yang propoor 

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    3/18

    3

     ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2008

    Mulai tahun 2007, Pemerintah melakukan kebijakan pergeseran belanja

    barang ke belanja modal dan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas

    pertumbuhan ekonomi: growth with equity .

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007: 6,3%. Tahun 2008, ditargetkanterjadi percepatan pertumbuhan, sehingga secara bertahap akan mampu

    mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

    Upaya mengurangi/mengentaskan masyarakat miskin akan dipercepat

    melalui program-program Gerakan Pembangunan Masyarakat, yaitu

    memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, khususnyayang berada di daerah-daerah terpencil, menjaga stabilitas dan

    ketersediaan bahan pokok, serta membangun sistem jaminan sosial bagi

    masyarakat miskin.

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    4/18

    4

    Desil Maret 2006 Maret 2007Peningkatan

    (%)

    1 110.165  175.227  59,06

    2 148.240  208.729  40,803 175.358  237.918  35,68

    4 200.767  264.269  31,63

    5 228.247  289.546  26,86

    6 259.642  299.521  15,36

    7 297.806  330.056  10,83

    8 349.001  379.280  8,689 434.726  432.868  -0,43

    10 806.120  618.419  -23,28

    Total 300.921  338.385  12,45

    Sumber : SUSENAS - BPS

    Konsumsi Masyarakat Desa dan Kota

    (Menunjukkan Pertumbuhan yang Pro Poor)

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    5/18

    5

    Konsumsi Per KapitaRiil meningkat(SUSENAS 2005-2007).

    Gaji Minimum PNSGolongan I naik dariRp700 ribu (2005).menjadi Rp1,3 juta(2007).

    Upah rill petani tidakturun.

    Inflasi stabil.

    DAYA BELI MASYARAKAT TERUS MENINGKAT

    Desil Maret 2006 Maret 2007Peningkatan

    (%)

    1 110.165  175.227  59,06

    2 148.240  208.729  40,80

    3 175.358  237.918  35,68

    4 200.767  264.269  31,63

    5 228.247  289.546  26,86

    6 259.642  299.521  15,367 297.806  330.056  10,83

    8 349.001  379.280  8,68

    9 434.726  432.868  -0,43

    10 806.120  618.419  -23,28

    Total 300.921  338.385  12,45

    Sumber : SUSENAS - BPS

    Konsumsi Masyarakat Desa dan Kota

    (Menunjukkan Pertumbuhan yang Pro Poor)

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    6/18

    6

    28

    23

    42

    51

    58

    0 10 20 30 40 50 60

    Triliun Rupiah

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

         T    a     h    u    n

    Anggaran Program Kemiskinan

    19,14

    18,41

    18,2

    17,42

    16,66

    15,97

    17,75

    16,58

    14 15 16 17 18 19 20

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

          T    a      h    u    n

    Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

    (%)

     Anggaran untuk Program Pengentasan Kemiskinan

    dalam APBN dari tahun ke tahun selalu meningkat.

    Namun penurunan kemiskinan dirasa belum optimal

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    7/18

    7

    PERMASALAHAN DALAM PROGRAM

    PENGENTASAN KEMISKINAN

    Program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasankemiskinan tersebar di beberapa departemen/lembaga:

    Kurang terkoordinasi;

    Biaya operasional secara kumulatif tinggi;

    Indikator pengukur kemiskinan, termasuk data pendudukmiskin berbeda-beda sehingga menimbulkan kesulitan dalammembandingkan efektifitasnya.

    Memerlukan pengarusutamaan (mainstreaming ) anggaran agarporsi anggaran yang menyentuh masyarakat miskin optimal

    Memerlukan dukungan semua pihak: pemerintah pusat dandaerah, serta masyarakat

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    8/18

    8

    Dengan dana yang terbatas, perbaikan kesejahteraan dan dayabeli masyarakat luas terutama kelompok miskin akan terusdilakukan.

    Program bantuan pendidikan, asuransi kesehatan miskin, subsidi

    beras, dan berbagai subsidi dan bantuan bagi kelompok petani,nelayan, dan usaha kecil dan koperasi akan tetap dilanjutkan.

    Komponen:

    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

    BOS dan Askeskin

    Subsidi Pangan (Raskin)

    Program Kredit Usaha Rakyat dan Program PenjaminanUKM.

    Subsidi bunga RSS dan Rusunami

    KEBIJAKAN APBN PRO POOR 2008

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    9/18

    9

    Mengharmonisasikan dan mengintegrasikan seluruh programpemberdayaan masyarakat yang berada di berbagaidepartemen,

    Menggunakan data dasar kemiskinan yang seragam,

    Menetapkan target nasional secara bersama (common Nationaltargeting):

    proses penetapan lokasi target satu pintu.

    setiap lokasi menerima paket yang sama : pendampingan,pelatihan, dan dana bergulir.

    Membangun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yangsama diantara seluruh Departemen terkait

    PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    10/18

    10

    KOMPONEN DALAM PNPM

     Anggaran: Rp5,22 T; meliputi:

    1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan denganKecamatan

     Anggaran: Rp3,59 T utk 2.389 kec; Rp3 M/kec

    (2007: pagu Rp1,45 T utk 1.993 kec; Rp1-1.5 M/kec)

    2. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

     Anggaran: Rp685,4 M utk 955 kec; Rp3 M/kec

    (2007: pagu Rp1,48 T utk 33 prop, 250 kota/kab, 834 kec dan 7.273kel/desa; Rp1-1.5 M/kec)

    3. Program Keluarga Harapan Anggaran: Rp939,7 M utk 700 rb rumah tangga sangat miskin (RTSM)

    (2007: pagu Rp720,1 M utk 500 rb RTSM; Rp0,6-2,2 jt/ RTSM)

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    11/18

    11

    RENCANA ALOKASI DANA PNPM

    2007:

    • Untuk Bantuan Langsung Masyarakat sebesar 60%

    • Untuk Pendampingan/fasilitator sebesar 20% - 30%

    • Untuk Overhead sebesar 10% - 20%

    2008:

    Dalam RKP 2008, teridentifikasi ada 22 program

    sektoral dengan total dana sekitar Rp10 T, yangdiharapkan dapat masuk ke dalam PNPM penguatanpada tahun 2008.

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    12/18

    12

    PENDIDIKAN DAN KESEHATANPRO POOR (1) 

    Peningkatan Akses Pendidikan bagi PendudukMiskin:

    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2008 Rp12,6 T,

    untuk 41,9 juta siswa; Rp254 rb per siswaSD/sederajat, Rp354 rb per siswa SMP/sederajat(2007: Rp10,4T untuk 35,2 juta siswa)

    Beasiswa Pendidikan untuk Siswa Miskin Rp2,25 T

    untuk 1,8 jt siswa SD-SMP, 640 rb siswa MI-MTs,732 rb siswa SMA, 210 rb siswa MA, 210,6 rbmahasiswa PT-PT Agama.

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    13/18

    13

    PENDIDIKAN DAN KESEHATANPRO POOR (2) 

    Peningkatan Akses Kesehatan bagi PendudukMiskin (Askeskin):

    Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp1,0 T untuk

    76,8 juta RTSM.(2007: Rp1,0 T untuk 76,8 juta RTSM)

    Pelayanan Kesehatan di Kelas III Rumah SakitRp3,7 T untuk 76,8 juta RTSM.

    (2007: Rp2,4 T untuk 76,4 juta RTSM)

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    14/18

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    15/18

    15

    PENINGKATAN AKSESBERUSAHA (1)

    Indonesia mempunyai skim kredit untuk usaha kecil dan rumahtangga berpenghasilan rendah melalui kredit pedesaan BankRakyat Indonesia Rural- Unit (BRI-Unit Desa) yang cukupberhasil.

    Namun, ada tantantgan lebih lanjut, yaitu banyaknya UsahaKecil dan Menengah (UKM) yang tidak mempunyai akseskeuangan (kredit) dari lembaga keuangan resmi.

     Akses keuangan atau kredit permodalan kepada usaha Kecil danMenengah (UKM) adalah satu kunci untuk mengurangi

    kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    16/18

    16

    PENINGKATAN AKSESBERUSAHA (2)

    Untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),Pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah dan strategidalam percepatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutanuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (growth ) sertapengurangan pengangguran dan kemiskinan, yaitu:

    Perbaikan akses kepada sumber-sumber keuangan; Pengembangan sumberdaya manusia dan kewirausahaan; Memperluas pasar bagi produk-produk UKM; Reformasi regulasi.

    Diharapkan pendanaan yang tersedia melalui perbankan, APBNdan BUMN dapat digunakan secara lebih baik dan optimal untuk

    mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu, jiwa kewirausahaan diharapkan tumbuh lebih baik

    dan profesional dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi,sehingga dapat bersaing di pasar global.

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    17/18

    17

    Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraanmasyarakat harus menjadi komitmen bersama secara nasional.

    Pelu adanya sikronisasi antara belanja pemerintah pusat dengantransfer ke daerah.

    Kebijakan alokasi transfer ke daerah tetap diarahkan untukmendukung program/kegiatan prioritas nasional.

    Mengingat besarnya dana APBN yang mengalir ke daerah-daerah,pemerintah daerah diminta dapat menggunakan dana tersebutdengan efisien dan bijaksana.

    PNPM yang dilakukan oleh Pusat perlu dukungan Daerah, agar

    program tersebut berhasil dan tidak tumpang tindih denganprogram yang dilakukan Daerah.

    SINKRONISASI KEBIJAKANPUSAT DAN DAERAH

  • 8/16/2019 Kebijakan Fiskal, Moneter, & Sektor Riil

    18/18

    18

    TERIMA KASIH