31
Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3 Di ARION SWISSBEL-HOTEL JAKARTA Tanggal 11 s.d. 23 Juli 2011 1

Kebijakan k3 Nasional 11230711

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k3 kebijakan baru, semoga bermanfaat

Citation preview

Page 1: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Disampaikan pada:Pembinaan Bagi calon Ahli K3

Di ARION SWISSBEL-HOTEL JAKARTATanggal 11 s.d. 23 Juli 2011

1

Page 2: Kebijakan k3 Nasional 11230711

K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja

K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihak. Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendah

Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendah

Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkat

Isu HAM, K3 dan lingkungan yang terkait dgn perlindungan K3 saat ini dimanfaatkan sbg alasan pembatasan atau persaingan untuk produk

2

Page 3: Kebijakan k3 Nasional 11230711

A. OBJEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. PERUSAHAAN ( UU NO. 7 TAHUN 1981) : 219.950 PERUSAHAAN ( PERMENAKERTRANS NO. 09/2005) data s.d. Mei 2010 - Perusahaan Besar > 50 orang : 17.128 (7,78%) - Perusahaan Sedang 25 s.d. 49 orang : 41.009 (18,64%) - Perusahaan Kecil < 25 orang : 165.001 (75,01%) 2. PEKERJA : 108,207 JUTA - LAKI –LAKI : 67,462 JUTA - PEREMPUAN : 40,745 JUTA (DATA BPS AGUSTUS 2010) 3. SELURUH PERALATAN DAN ALAT PRODUKSI YANG DIGUNAKAN DALAM

PROSES PRODUKSI, ANTARA LAIN PERKAKAS KERJA, MESIN, PESAWAT, INSTALASI DAN BAHAN –BAHAN BERBAHAYA SERTA BERACUN.

(Angkatan Kerja : 119, 40 juta , yang bekerja 111,28 juta, penganggur 8,12 juta ) ( Badan Pusat Statistik, Februari 2011)

3

Page 4: Kebijakan k3 Nasional 11230711

B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG

2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563

ORANG

C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202

DINAS

RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”

4

Page 5: Kebijakan k3 Nasional 11230711

B. PERSONAL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. JUMLAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : 2.384 ORANG

2. KUALIFIKASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - PENGAWAS UMUM : 1.460 ORANG - PENGAWAS SPESIALIS : 361 ORANG - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) : 563

ORANG

C. ORGANISASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

1. JUMLAH DISNAKER DI KAB./KOTA : 506 KAB./KOTA 2. PENYEBARAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN : - DISNAKER YG MEMILIKI PENGAWAS : 304 DINAS - DISNAKER YG BELUM MEMILIKI PENGAWAS : 202

DINAS

RATIO KEBUTUHAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN “1 ORANG PENGAWAS IDEALNYA MENGAWASI 5 PERUSAHAAN DALAM SATU BULAN ATAU 60 KALI PEMERIKSAAN SETAHUN”

5

Page 6: Kebijakan k3 Nasional 11230711

II. Kondisi • Data kecelakaan kerja di Indonesia

(2010) : 98.711 kasus ( PT. Jamsostek (Persero)

• Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek (2010) : 31.746.300 tenaga kerja

• Berita Acara Penyidikan (BAP) : 100 BAP• Provinsi Jatim : 40 BAP• Provinsi Sumatera Utara : 30 BAP ( 1

Putusan )• Provinsi DKI Jakarta : 18 BAP• Provinsi Sumetera Selatan : 2 BAP ( 1

putusan)

Lanjutan

6

Page 7: Kebijakan k3 Nasional 11230711

7

Page 8: Kebijakan k3 Nasional 11230711

1. Masyarakat PJK3

Organisasi Profesi Assosiasi Perguruan Tinggi Pemerintah Pusat &

Daerah DK3N / W / K

Mendorong

Pelaksanaan K3

Di Masyaraka

tMeningkatnya

Pemahaman Arti Pentingnya K3

Terciptanya Pelaksanaan K3 di Rumah Tangga, Lingkungan Masyarakat dan Perusahaan/ Tempat Kerja

K3 Menjadi

Kebutuhan Masyaraka

t

8

Kepedulian setiap individu maupun kelompok terhadap K3 meningkat

Page 9: Kebijakan k3 Nasional 11230711

2. Perusahaan

MendorongTerlaksananya K3 Mandiri

disetiap Perusahaan

Meningkatnya Kepatuhan Pengusaha/ Pengurus &

Tenaga Kerja, dalam Pelaksanaan Ketentuan

dan Standar K3

P2K3 Ahli K3 Dokter Perusahaan &

Pemeriksa Kesehatan Operator Teknisi Petugas Paramedis

Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan

Terciptanya Ketenangan Kerja dan Perlindungan K3

Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha 9

Page 10: Kebijakan k3 Nasional 11230711

3. Sinergitas / KoneksitasIndonesia Berbudaya

K3

• Budaya K3• Kebiasaan Melaksanakan

K3• Berperilaku K3

Pelaksanaan K3 di perusahaan Pelaksanaan K3 di masyarakat

• Lembaga• SDM

Biaya• Metode• Tatalaksana

Pembinaan K3

10

Pengawasan K3Peraturan

& Standar

Page 11: Kebijakan k3 Nasional 11230711

“ INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA TAHUN 2015 “

Tahun 2010 - 2014

11

Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

No. Kep. 02/DJPPK-PNK3/X/2009, Tgl. 12 Oktober 2009

Page 12: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Meningkatkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;

Meningkatkan Peran Serta Pengusaha, Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

12

Page 13: Kebijakan k3 Nasional 11230711

1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;3. Meningkatkan sarana dan prasarana

pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja ;

4. Meningkatkan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;

5. Meningkatkan Jejaring kerja dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait

13

Page 14: Kebijakan k3 Nasional 11230711

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma,

standar, pedoman dan kriteria;2. Peningkatan kuantitas dan kualitas

pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja;

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat;

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga/ badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja;

14

Page 15: Kebijakan k3 Nasional 11230711

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K3;

7. Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja;

8. Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan kesehatan kerja;

9. Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan kesehatan kerja;

10. Peningkatan kerja sama dengan instansi, institusi,lembaga K3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

15

Page 16: Kebijakan k3 Nasional 11230711

DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3

UNTUK PROVINSI

1) TOT HIV AIDS

2) PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK

Page 17: Kebijakan k3 Nasional 11230711

DANA DEKONSENTRASI BIDANG K3

UNTUK KAB/KOTA

1. PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK DAN/ATAU ANALISA POTENSI KECELAKAAN KERJA DAN PAK

a) Pemeriksaan kasus kecelakaan & PAK;

b) Penilaian Risiko Lingkungan Kerja;c) Pendataan obyek pengawas K3.

2. SOSIALISASI SMK3

Page 18: Kebijakan k3 Nasional 11230711

1. Manfaat• Bagi Masyarakat:

1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3;

2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga;

3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.

18

Page 19: Kebijakan k3 Nasional 11230711

19

• Bagi Tenaga Kerja:

1. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3;

2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3;

3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin.

Page 20: Kebijakan k3 Nasional 11230711

• Bagi Perusahaan:

1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3

2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3

3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3

4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang

pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan 20

Page 21: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Bagi Pemerintah:

1. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional;

2. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan;

3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional.

Lanjutan

21

Page 22: Kebijakan k3 Nasional 11230711

a. Semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat di cegah;

b. K3 merupakan bagian integral dari budaya, nilai dan operasi perusahaan;

c. K3 merupakan bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja;

2. Prinsip-prinsip

22

Page 23: Kebijakan k3 Nasional 11230711

d. Manajemen harus menetapkan arah, menyiapkan dan menjamin sepenuhnya dalam pelaksanaan K3;

e. Setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki atas kelangsungan operasi perusahaan;

f. Setiap tenaga kerja harus dapat memimpin, mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu sama lain;

g. Semua potensi bahaya harus di identifikasi dan dikendalikan;

Lanjutan

23

Page 24: Kebijakan k3 Nasional 11230711

h. Semua kekurangan harus dilakukan

koreksi;i. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan,

kinerja di ukur dan di ketahui;j. K3 merupakan “Good for Business

Success”, Vitality and sustainability.

Lanjutan

24

Page 25: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Mengimplementasikan K3 dalam Kehidupan sehari-hari.

25

1. Peran Masyarakat

Page 26: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja aman;

Mengembangkan pengetahuan bidang K3;

Memberikan masukan pada pihak manajemen dalam rangka merencanakan program K3 di tempat kerja;

Mengimplementasikan K3 di tempat kerja;

Mengembangkan pelaksanaan K3; Meningkatkan kesadaran dan

perilaku K3.

26

2. Peran Tenaga Kerja

Page 27: Kebijakan k3 Nasional 11230711

3. Peran Manajemen

Di awali dengan adanya komitmen pihak manajemen

Penetapan kebijakan K3 Pembentukan organisasi K3 yang

bertanggung jawab menangani permasalahan K3

Mendorong aktivitas P2K3

27

Page 28: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Penyebarluasan kebijakan K3 Seluruh Manajemen harus

mendukung program K3 Pengenalan dan penilaian sumber

bahaya Penentuan jenis proteksi yang

diperlukan berdasarkan resiko Perencanaan preventif maintenance Penyiapan dan penggunaan SOP

Lanjutan

28

Page 29: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Pemilihan dan penempatan karyawan (pekerja)

Diklat Motivasi Investigasi Review atas keberhasilan dan atau

kegagalan

Lanjutan

29

Page 30: Kebijakan k3 Nasional 11230711

Mendorong masyarakat atas ditaatinya perundangan dan standar dibidang K3;

Mendorong lembaga-lembaga K3 untuk berperan aktif dalam pelaksanaan K3

Mengembangkan Kebijakan K3.

30

4. Peran Pemerintah

Page 31: Kebijakan k3 Nasional 11230711

31