**KEBIJAKAN KONTEMPORER PENDIDIKAN NASIONALOleh: Nasir, S.Pd., M.Pd

*ISI MAKALAHFaktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikanLatar belakang dibuatnya kebijakan pendidikanArti kebijakan pendidikanTujuan kebijakan pendidikanKarakteristik kebijakan pendidikanAsas-asas kebijakanProses kebijakan pendidikan

*Formulasi dan penetapan kebijakan pendidikan dan unsur-unsur yang terlibatImplementasi kebijakan pendidikan dan faktor-faktor yang berpengaruhMonitoring dan evaluasi kebijakan pendidikanKebijakan pendidikanTantangan kebijakan

*FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONALSistim regulasiRencana Pembangunan NasionalKebijakan, perencanaan, dan penganggaran nasionalKelompok kekuatanKemajuan ekonomi

*Dinamika politikDinamika sosial-kulturalKemajemukan/kebhinnekaanTuntutan desentralisasiTuntutan globalisasiKemajuan teknologi

*LATAR BELAKANG KEBIJAKANSEBABKEBIJAKANAKIBAT

*ARTI KEBIJAKAN PENDIDIKANKebijakan publik bidang pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik keputusan maupun tindakan pemerintah berkaitan dengan pilihan-pilihan investasi pendidikan yang berkontribusi paling besar bagi peserta didik seutuhnya dan bagi masyarakat seluruhnya. Kebijakan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk dialokasikan pada jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang saling bersaing prioritasnya.

*Tiga pertanyaan kebijakan pendidikan yang krusial jawabannya: (1) Bagaimana caranya (yang terbaik) mengalokasikan sumberdaya yang terbatas (terutama sumber daya manusia dan sumber daya uang) terhadap penggunaan yang saling bersaing?; (2) Pada jenis, jalur, dan jenjang pendidikan manakah investasi pendidikan diprioritaskan dan apa alasannya?; dan (3) Lulusan yang seperti apakah yang perlu disiapkan, bagaimana cara menyiapkannya, dan bagi siapa lulusan tersebut diperuntukkan?

*Kebijakan pendidikan merupakan usaha pemerintah untuk mengarahkan perubah-an, membatasi pilihan-pilihan, mengatasi persengketaan, dan mengendalikan perilaku perorangan, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan merupakan tang-gapan terhadap sebab dan hasil kebijakan berupa akibat yang berjalan secara terus menerus (siklus kebijakan).

*TUJUAN KEBIJAKANTujuan kebijakan publik dalam bidang pendidikan adalah untuk memastikan agar tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mengubah perilaku penduduk, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

*KARAKTERISTIK KEBIJAKANKebijakan pendidikan sangat kompleks karena hasil interaksi dari banyak institusi (eksekutif, legislatif, yudikatif), para ahli/ profesional, interest groups (PGRI, LSM, dsb.), pengamat/pemerhati, dsb.;Oleh karena itu kebijakan pendidikan umumnya dibuat agak semi otonomi karena melibatkan banyak pihak;Proses kebijakan pendidikan melibatkan banyak pihak/multidisipliner (hukum, organisasi, ekonomi, politik, sejarah, pendidikan, dsb.);

*Kebijakan pendidikan bersifat normatif yaitu menyangkut apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan saat ini agar kondisi pendidikan yang akan datang lebih baik, misalnya: peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, peningkatan efisiensi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah;Proses kebijakan pendidikan tidak steril dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, budaya, dan teknologi (lihat slide berikut).

*ASAS-ASAS PEMBUATAN KEBIJAKANKebijakan menggambarkan aspirasi yang terkena kebijakanTujuan kebijakan yang akan dicapai ditulis dengan jelasMateri muatan (isi) kebijakan mendukung ketercapaian tujuan kebijakanKebijakan bemanfaat bagi yang terkena kebijakanKebijakan mampu menjamin keadilanKebijakan menjamin pemerataan kesempatan (persamaan kesempatan/equality of opportunity, aksesibiltas, keadilan/kewajaran/equity), kualitas/ mutu, relevansi, dan efisiensi

*Kebijakan realistik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup: (a) peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat (persamaan kesempatan, aksesibilitas, dan kewajaran), (b) peningkatan mutu/kualitas pendidikan, (c) peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sub sektornya, dan (4) peningkatan efisiensi, baik internal maupun eksternal;Kebijakan mengandung kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar kebijakan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional

*PROSES KEBIJAKANFORMULASIIMPLEMENTASIEVALUASI

**FORMULASI KEBIJAKAN Sumber-sumber permasalahan/isu-isu kebijakan pendidikanIdentifikasi permasalahan/isu-isu kebi-jakan pendidikanSeleksi permasalahan atau isu-isu kebijakan pendidikanFormulasi/perumusan kebijakan pendi-dikanPenetapan/keputusan/adopsi kebijakan pendidikan

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Selain kebijakannya sendiri, sukses kebijakan juga dipengaruhi implementasi-nya;Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah: (a) komunikasi kebijakan (merata, akurat, dan konsisten), (b) kemampuan sumber daya manusia, (c) sumber daya peralatan, perlengkapan, dana, bahan, (d) struktur organisasi (hirarkis/datar), (e) informasi, dan (f) kepentingan.

**EVALUASI KEBIJAKAN Hasil evaluasi kebijakan berupa informasi yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif;Evaluasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan;Tingkat ketercapaian tujuan kebijakan (kinerja kebijakan) digunakan sebagai bahan penentuan apakah kebijakan dihentikan, diperbaiki, atau diteruskan;Biasanya kalau tujuan kebijakan telah tercapai/gagal, kebijakan dihentikan.

*KEBIJAKAN PENDIDIKAN (1993-1998)a. Pemerataan Kesempatan1) Persamaan Kesempatan2) Aksesbilitas3) Keadilan/kewajaranb. Kualitas Pendidikan c. Relevansi Pendidikanc. Efisiensi Pendidikan 1) Efisiensi Internal 2) Efisiensi Eksternal

*KEBIJAKAN PENDIDIKANPEMERATAAN MUTUEFISIENSI RELEVANSI

*PEME-RATAANDaya TampungLayanan KhususPeningkatan RetensiOptimalisasiPenambahanSM TerbukaPendidikan Alternatif Negeri SwastaUSBRKBRegulerMandiri Daerah Terpencil Anak JalananDaerah Bencana AlamDaerah KonflikBeasiswa Program Retrival SekolahTerpadu Sosialisasi Wajar Dikdas

*MUTUBelajar MengajarPendidik & TKKesiswaanKurikulumPenilaianGuruKepala Sekolah BukuKKG/MGMPSimposium Workshop Pelatihan Lomba-lombaPorseni Pelatihan Watak/KepribadianManajemen Mutu

*RELEVANSIKebutuhan Peserta Didik Kebutuhan KeluargaTuntutan Lokal dan Global Kebutuhan Berbagai Sektor Pembangunan

*EFISIENSISIMKerjasama Monitoring dan EvaluasiPusatKab/KotaBilateral (Redip, MBE, JFPR, Debt Swap)Multilateral (BEP, DBEP, JSE, Dutch Grant, EU, dsb)InternalFinansialPropinsiPusatPropinsiKab/KotaEksternal

*KEBIJAKAN PENDIDIKAN (2005-2009)Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

*Kebijakan Dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

*Kebijakan Dalam Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

*Kebijakan Dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

*KEBIJAKAN 5 K (2010-2014)KetersediaanKeterjangkauanKualitasKesetaraanKepastian layanan

*KETERSEDIAANMeningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, baik sarana dan prasarana, infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, dana, maupun penunjang yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan.

*KETERJANGKAUANMemperluas keterjangkauan layanan pendidikan agar kelompok-kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan kurang beruntung secara geografis dapat memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Bantuan dana pendidikan kepada kelompok masyarakat miskin dan penyediaan satuan-satuan pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan fokus kebijakan keterjangkauan.

**KUALITASMeningkatkan kualitas pendidikan agar memenuhi standar nasional pendidikan (SNP); meningkatkan relevansi pendidikan dengan berbagai kebutuhan; dan meningkat-kan daya saing pendidikan pada tingkat regional dan internasional.

**KESETARAAN Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dengan cara yang adil/wajar dan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, antar wilayah, status sosial, jenis kelamin, sekolah negeri dan sekolah swasta.

*KEPASTIAN JAMINANMeningkatkan kepastian memperoleh layanan kesempatan pendidikan dan layanan kesempatan kerja, yaitu adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN Pendidikan karakter (personal dan nasional)Kurikulum 2013 dan implementasinyaPendidikan menengah universalPenyelarasan pendidikan dan dunia kerja (KKNI)Akademi komunitasSosialisasi Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal IkaReformasi birokrasi KemendikbudPengembangan pendidikan berjati diri Indonesia

**Pengelolaan kesenjangan pendidikan (bidik misi, redistribusi guru, larangan pungutan, penanganan pendidikan daerah (terpencil, tertinggal, terpencar, terdepan, perbatasan, pulau kecil), BOS, perubahan PP 19/2005 menjadi PP 32/2013, buku teks pelajaran, penataan pegawai berbasis kompetensi, dsb.

*TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA DEPANBagaimana cara membuat kebijakan pendidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional?Banyak kebijakan pendidikan yang kurang terkontrol pembuatannya oleh masyarakat, padahal kebijakan itu dibuat untuk mereka. Bagaimana caranya masyarakat mengontrol pembuatan kebijakan pendidikan agar sesuai dengan aspirasi mereka?Bagaimana caranya mengontrol pembuatan kebijakan pendidikan agar terhindar dari setiran oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu?

*Di Indonesia sangat jarang dilakukan penelitian tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap pembangunan pendi-dikan nasional, terhadap kesejahteraan masyarakat, dan mestinya terhadap pen-cerdasan kehidupan bangsa. Catatan: pembangunan pendidikan nasional men-cakup: pemerataan, mutu/kualitas, relevansi, efektivitas, efisiensi, kemanfaat-an, keadilan, dan kepastian jaminan layanan memperoleh pendidikan.

*Kebijakan pendidikan dibuat cenderung seragam, sedang kondisi riil Indonesia sangat beragam atau majemuk sehingga terbesit pemikiran apakah satu ukuran kebijakan cocok untuk semua daerah yang sangat beragam adanya. Perlukah dibuat kebijakan yang asimetrik, yaitu kebijakan-kebijakan alternatif sebagai pilihan untuk daerah tertentu yang tidak harus sama untuk seluruh Indonesia (one size for all)? Bagaimana jalan keluarnya?

*****