KEBIJAKAN NASIONAL PRODUKSI BERSIHKelompok I:

Pengertian Kebijakan Produksi Bersih

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Pengertian Kebijakan Produksi Bersih

Produksi bersih adalah strategi

pengelolaan lingkungan yang

sifatnya mengarah pada

pencegahan dan terpadu untuk

diterapkan pada seluruh siklus

produksi

Pengertian Kebijakan Produksi Bersih

Istilah produksi bersih mulai diperkenalkan oleh UNEP (United Nations Environment Program) pada bulan Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1989 pada seminarThe Promotion of Cleaner Production di Canterbury, Inggris. Indonesia sepakat untuk mengadopsi definisi yang disampaikan oleh UNEP tersebut.

Tujuan Produksi Bersih

Produksi Bersih (cleaner production) bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan diseluruh tahapan proses produksi. Disamping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan energi diseluruh tahapan produksi.

Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih

1. Mengurangi dan meminimisasi penggunaan bahan baku, air dan pemakaian bahan baku beracun dan berbahaya serta mereduksi terbentuknya limbah pada sumbernya

2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, berlaku balk pada proses maupun produk yang dihasilkan

3. perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait

Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih

4. Mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, manajemen dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan program produksi bersih ini lebih mengarah pada pengaturan diri sendiri (self regulation) dari pada pengaturan secara command and control.

Kebijakan Produksi Bersih di Indonesia

1. Mempromosikan program produksi bersih agar semua pihak terkait mempunyai persepsi yang sama.

2. Menganjurkan pelaksanaan produksi bersih termasuk berbagai perangkat manajemen lingkungan

3. Mengkaji kembali kebijakan dan program nasional dalam pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijaksanaan lingkungan yang bersifat global

Kebijakan Produksi Bersih di Indonesia

4. Mengantisipasi diberlakukannya standar-

standar internasional di bidang lingkungan

dengan ikut aktif dalam keanggotaan ISO/ TC

207 .

5. Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi

aktif semua pihak dalam implementasi

produksi bersih dan semua perangkat

manajemen lingkungan yang diperlukan

berdasarkan prinsip kemitraan.

Kebijakan Produksi Bersih di Indonesia

6. Melaksanakan pembinaan teknis dengan cara memberikan bantuan tenaga ahli, melaksanakan proyek-proyek percontohan serta menyebarluaskan informasi mengenai teknologi bersih melalui seminar, penyuluhan, website, pendidikan dan latihan.

Manfaat dari penerapan strategi produksi bersih

1. Meningkatkan daya saing dan kegiatan usahanya juga dapat berkelanjutan

2. perusahaan memperoleh keuntungan ekonomis dengan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi di segala aspek

3. perusahaan dapat menurunkan biaya produksi dan biaya pengolahan limbah serta sekaligus mengurangi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan

Sektor-sektor Produksi Bersih di Indonesia

1. Kementerian Lingkungan Hidup2. Departemen Pertanian3. Departemen Perhubungan4. Departemen Energi Sumber

Daya Mineral5. Departemen Perindustrian dan

Perdagangan6. Kementerian Pariwisata

Kendala Dalam Pelaksanaan dan Implementasi Produksi Bersih• Belum tersedianya kebijakan publik

yang kondusif untuk menerapkan Produksi Bersih

• Ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi teknologi Produksi Bersih relatif masih terbatas

• Terbatasnya kapasitas dan pengetahuan tentang Produksi Bersih pada sektor industri, asosiasi, aparat pemerintah, lembaga jasa/konsultan

Kendala Dalam Pelaksanaan dan Implementasi Produksi Bersih

• Penerapan dan pengembangan Produksi Bersih yang terfokus hanya pada sektor manufaktur

• Skema-skema pendanaan untuk suatu kegiatan belum mengadopsi prinsip-prinsip Produksi Bersih

• Belum adanya insentif, pengakuan dan penghargaan bagi kegiatan-kegiatan yang telah menerapkan Produks Bersih

Komponen-Komponen Kebijakan untuk Mempromosikan Produksi Bersih

1. Melibatkan dan mengikutsertakan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Produksi Bersih

2. Meningkatkan pemahaman konsep Produksi Bersih agar dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak yang berkepentingan

Komponen-Komponen Kebijakan untuk Mempromosikan Produksi Bersih

3. Pemerintah menyediakan dukungan sarana dan prasarana baik fisik maupun nonfisik

4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan Peranserta masyarakat di tingkat sektoral dan daerah

Komponen-Komponen Kebijakan untuk Mempromosikan Produksi Bersih

5. Melaksanakan Program Produksi Bersih secara holistik, komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan

6. Mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menghasilkan dan menggunakan produk-produk dan jasa-jasa yang ramah lingkungan

Kesimpulan

Dalam melaksanakan produksi bersih, maka diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui prinsip kemitraan (partnership) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi sektoral, pelaku bisnis, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan masyarakat umum.

Saran

Dalam melakukan produksi bersih ini seluruh pihak-pihak yang berkepentingan haruslah dilibatkan dan diikutsertakan dalam pengembangan produksi bersih. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas dalam keberlangsungan program produksi bersih ini agar semua berjalan sesuai dengan keinginan