KEBIJAKAN PENERAPAN

KESEJAHTERAAN HEWAN

DALAM PENJAMINAN DAGING

UNGGAS YANG ASUH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

dan Pascapanen

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian 2015

2

2010 PDB: US$ 700 Milyar

Pendapatan/kapita US$ 3.000

2025 PDB: ~US$4,0 – 4,5 Trilyun

Pendapatan/kapita diperkirakan:

14.250 – 15.500 (negara berpendapatan tinggi)

2045 PDB: ~US$ 15.0-17,5 Trilyun

Pendapatan/kapita diperkirakan ~US$ 44.500-49.000

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

(Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 )

100 tahun

kemerdekaan

Pangan asal hewan adalah makanan yang berpotensi berbahaya karena dapat mengandung bibit penyakit (kuman/bakteri, virus, cacing, racun, dll)

Undang-undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan, serta PP No. 95/2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

mengamanatkan pangan asal hewan (termasuk daging

unggas) yang beredar harus memenuhi kriteria aman, sehat,

utuh dan halal (ASUH) Halalan dan Thoyiban

Sebagai negara anggota WTO, Indonesia wajib mengikuti

perjanjian yang diatur dalam WTO ekivalensi jaminan

keamanan pangan, transparansi, tidak memberlakukan

restriksi importasi tanpa alasan ilmiah (SPS, Halal, TBT)

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pangan halal, maka kehalalan pangan menjadi isu pasar global dipersyaratkan oleh negara-negara pengimpor, terutama negara muslim termasuk Indonesia

Lanjutan …

Daging ayam merupakan penopang utama

penyediaan protein hewani asal ternak di Indonesia,

karena kontribusi daging ayam (lokal dan ras)

sebesar 1,92 juta ton atau 70% (2013) terhadap

produksi daging nasional

Konsumsi daging ayam telah mencapai 8 kg/kap/th

atau 71 % dari target konsumsi daging Widyakarya

Pangan dan Gizi tahun 1998

DAGING ASUH: daging yang diperoleh dari ternak

sehat yang dipotong di RPH-R/RPH-U, telah menjalani

pemeriksaan ante- dan post-mortem oleh Dokter

Hewan Berwenang atau Paramedik Veteriner di

bawah pengawasan Dokter Hewan dan dinyatakan

aman serta layak dikonsumsi manusia

Kesejahteraan Hewan UU 18 tahun 2009

segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia

Penerapan Prinsip Kebebasan Hewan (PP No 95 Tahun 2012)

Penangkapan dan penanganan

Penempatan dan pengandangan

Pemeliharaan dan perawatan

Pengangkutan

Penggunaan dan pemanfaatan

Perlakuan dan pengayoman yang wajar

terhadap hewan

Pemotongan

Praktik Kedokteran Perbandingan

Isu Kesejahteraan Hewan pada rantai produksi

daging unggas

8

Pelaksanaan Pengawasan Kesejahteraan

Hewan

9

Pengawasan kesrawan belum menjadi kegiatan prioritas

(pusat, provinsi, kab./kota)

Jumlah Pengawas Kesmavet dan kesrawan (pusat, provinsi,

kab./kota) masih sangat minim, dan sebagian masih belum

memiliki SK resmi dari pimpinan instansi/daerah

(kompetensi untuk kesrawan masih kurang

Belum ada jejaring khusus pengawasan kesrawan,

mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pengawasan belum berjalan maksimal (pusat/daerah)

Sistem Pemeliharaan

• Hampir 70% dari ayam pedaging (broiler) dipelihara

dengan sistem intensif dan dipanen dalam waktu enam

minggu.

• Dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan banyak

berbaring menyebabkan hewan mengalami kelumpuhan,

beban tambahan pada hati dan paru-paru.

• Kandang padat dengan ventilasi udara sangat terbatas.

• Litter kotor, pencemaran udara oleh amonia dari kotoran

merusak mata dan sistem pernapasan.

10 Mengandung formalin?

Mengandung pemanis melebihi batas

Penangkapan dan Transportasi

• Penangkapan yang kasar dan pekerja yang tidak

kompeten

• Penempatan ke dalam crat bentuk dan ukuran crat,

densitas, cara memuat ke sarana transportasi.

• Penempatan crat di alat transportasi tinggi

tumpukan, ventilasi, lama dan perlakuan selama

perjalanan, kompetensi sopir

• Sekitar 30 juta broiler mati selama transportasi setiap tahun di Amerika Serikat. Indonesia????

11 Mengandung formalin?

Mengandung pemanis melebihi batas

Penyembelihan

1. Tahapan proses penyembelihan: penurunan

(unloading), diistirahatkan dan tidak dilakukan

pemeriksaan ante-mortem, fiksasi unggas ke alat

gantung (shackler), pemingsanan (stunning), dan proses penyembelihan

2. Proses penyembelihan harus memenuhi persyaratan

kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan

hewan, dan syariah Islam (UU No. 18/2009 jo. UU No.

41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

3. Proses penyembelihan berdampak terhadap status

keamanan produk (food safety), kualitas, dan

kehalalan

12

Mengandung pemanis melebihi batas

13 Mengandung formalin?

14

Ayam Suntik

Ayam Tiren Ayam Formalin

Tantangan industri perunggasan Indonesia

15

16

PASAR GLOBAL

PASAR DOMESTIK

TANTANGAN YANG DIHADAPI UNIT PELAKU USAHA PERUNGGASAN (PETERNAK DAN PEMOTONG)

DAYA SAING TINGGI: • Ekivalensi jaminan

keamanan pangan dan kehalalan pangan

• Efisiensi biaya produksi produksi masal

• Persyaratan Sanitary

PERMINTAAN PASAR: • Pangan organik • Pangan bebas residu

kimia dan Ab • Pangan rendah

kolesterol • Penerapan wajib

kesejahteraan hewan

DAYA SAING RENDAH: • Implementasi UU No.

18/2009 rendah : (Sertifikat Veteriner & Sertifikat Halal)

• Biaya produksi tinggi dipengaruhi harga komponen impor (bibit, pakan, alat, dll)

• Kesadaran produsen rendah PAH ASUH

Kesadaran konsumen akan PAH ASUH rendah

• Terbatasnya unit usaha sesuai persy. teknis

• Lemahnya penegakan hukum

• Terbatasnya SDM pembina dan pengawas

17

Strategi dan upaya difokuskan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan kepercayaan konsumen (trust) terhadap produk

hewan di dalam negeri

DAYA SAING PRODUK HEWAN

Lingkungan dalam negeri :

daya saing produk hewan domestik

“proteksi” peternak dan produk hewan dalam negeri

pergeseran harapan dan permintaan konsumen terhadap

keamanan, kualitas dan kehalalan pangan asal hewan

Lingkungan global :

perdagangan bebas setiap negara memiliki akses pasar

yang sama, risiko penyebaran zoonosis

Perjanjian GATT

Perjanjian SPS tuntutan ekivalensi, transparansi, dan

hak setiap negara melindungi kesehatan manusia, hewan

dan tanaman

DAYA SAING INDUSTRI PERUNGGASAN

NASIONAL

KEKUATAN

1. Kapasitas industri masih

sangat besar

2. Adopsi teknologi sudah

maju dan modern

3. Lahan untuk budidaya

msh sangat luas (di luar

Jawa)

4. Sebagian bahan baku

pakan sudah tersedia

cukup di dalam negeri

5. Sumber daya manusa

yang terdidik & handal

KELEMAHAN 1. Sejumlah bahan baku pakan

masih impor

2. Belum bisa memiliki GPS/ pure lines

3. Indonesia belum bebas AI

4. Infrastruktur lemah

5. Industri perunggasan belum

efisien

6. Penegakan hukum belum optimal

pemotongan di luar RPH-U,

pengawasan penggunaan obat

hewan

7. Keterbatasan pengawas

Kesmavet di RPH-U dan

peredaran daging unggas

8. Kurangnya kepedulian konsumen

terhadap daging ASUH

DAYA SAING INDUSTRI PERUNGGASAN

NASIONAL

PELUANG

1. Konsumsi per kapita masih

rendah

2. Growing middle class

meningkat pesat

3. Daya beli/purchasing power

terus meningkat sesuai dg

macro-economy growth

4. Pergeseran pola konsumsi

daging unggas ke arah

produk olahan

5. Permintaan produk olahan

dari luar negeri (Jepang,

Singapura)

TANTANGAN

1. Pemberlakuan pasar bebas

(MEA, AANZFTA, dll) bentuk

karkas utuh, jenis potongan

daging, MDM, produk olahan

2. Daya saing produk domestik

rendah lebih dari 80% produk

unggas dijual ke pasar

traditional tanpa persyaratan

keamanan, mutu, dan kehalalan

yang ketat

3. Kekurangan bahan pakan

(kompetisi food – feed – fuel)

Strategi Akselerasi Penerapan KESRAWAN di

Indonesia

20

21

Pasal 91B memuat sanksi hukum dan denda terhadap

pelanggaran kesrawan

Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalah

gunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau

tidak produktif dipidana dengan pidana kurungan paling

singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling

sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah”

Mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud diatas

dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang,

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I bulan dan

paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah

dan paling banyak 3 juta rupiah.

UU No. 18/2009 jo. UU No. 41/2014 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan

STRATEGI

22

Penyusunan aturan operasional dan sosialisasi

penegakan hukum amanat 91B UU No. 18/2009 jo. UU

No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menetapkan tindakan preventif melalui pembentukan

sistem jaminan penerapan kesrawan lebih efektif

dibandingkan aktifitas pengawasan yang masih

terbatas.

Penerapan SKKNI Juru Sembelih Halal upaya untuk

meningkatkan jaminan kehalalan produk unggas

domestik sekaligus barrier masuknya produk unggas

dari luar negeri

Penyusunan Standar Jaminan Produk Halal

(bekerjasama dengan BSN) penyembelihan secara

manual oleh juru sembelih halal bersertifikat kompetensi “JULEHA”

Pembentukan Komite Kesrawan Nasional, Kelompok peduli kesrawan

Strategi Kesrawan Nasional, Pengawasan dan Pendampingan Penerapan kesrawan disepanjang rantai produksi Pangan Asal Hewan. (Trainer Kesrawan OIE-STEPS di RPH 2015)

Pengangkatan AWO/Penanggung jawab kesrawan (RPHU, UPT, Farm)

Kerjasama dengan Kemenag dan MUI

Membangun Jejaring Kesrawan Nasional, Focal Point Nasional/Daerah, Kemitraan dalam rangka KIE (CSR)

Fasilitasi penerapan Kesrawan di RPH -U, TPnU, dan Transportasi

KIE Public Awareness Road Show, Dokter Hewan cilik, Kelompok siswa peduli kesrawan, Sekolah Champion kesrawan, Pramuka peduli kesrawan.

PUBLIC AWARENESS

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

• Dokter Hewan cilik, sebagai icon KIE

• Dimulai sejak tahun 2013 (Pilot project di Kepri dan Sumut)

• Tahun 2014 di Propinsi Riau dan Banten.

• Tahun 2015 di 8 Propinsi : Sumatera Utara; Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta; Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara.

• Kelompok siswa peduli kesrawan (siswa SLTP)

• Pilot Project tahun 2015 di 9 Propinsi : Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Banten, Lampung, Sumut, Sulut, Sultra.

• Program lanjutan dari KIE (2016) adalah Sekolah Champion Kesrawan dengan pola duplikasi, 1 sekolah mendampingi 5 atau lebih sekolah lain dan membentuk jejaring komunitas siswa peduli kesrawan.

• Program lanjutan diinisiasi melalui program kemitraan dengan perusahaan (Company Social Responcibility / CSR)

Terima Kasih