kebijakan pertanahan nasional

:-'a

-/,.'a/

KEBIJAKAN PERTANAHAN NASIONALYANG BERKEADILAN :

MAJU BERSAMA, MAKMUR BERSAMA

Joyo Winoto, Ph.D.Kepala Badan Pertanahan Nasional

,( ) Disampaikan sebagai Keynote SpeechSeminar Nasional Pra-Musyawarah Nasional lV

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)Medan, 12 September 2005

Yang saya muliakan para penasehat KPA

Yang saya hormati pimpinan dan pengurus KPA

serta para pengurus organisasi pendukung KPA

Yang saya banggakan para cerdik cendekia di bidang agraria

Yang terpercaya Ketua beserta perangkat Panitia Pelaksana

Musyawarah Nasional lV KPA{-:' Yang terhormat para peserta Munas lV KPA

Yang dimuliakan Tuhan seluruh peserta seminar, hadirin, dan para

undangan yang saya hormati.

Assalam u'ala iku m Warroh matu llah i Wabarokatu h,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Pengasih danPenyayang, Tuhan seru sekalian alam. Dengan rahmat dan

hidayahNya, kita bertemu dalam acara seminar Nasional dalam rangkaMusyawarah Nasional lV Konsorsium pembaruan Agraria. Tentu, iniadalah acara yang baik untuk mengawari Munas KpA-acara yangmemungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dan bertukar pendapatdengan pikiran jernih dan hati yang sejuk.Dengan seminar ini, saya yakin, kita akan mampu secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan agraria yang masih terusmenyelimuti perjalanan kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunankita-meskipun kita telah merdeka G0 tahun dan uupA telah berumur45 tahun.

Dalam rangka berkomunikasi dan bertukar pendapat serta dalamrangka memastikan bersatunya gerak dan langkah bersama, sayabangga berada di sini. saya merasa terhormat. Karena, sebagai KepataBadan Pertanahan Nasional saya punya kesempatan untukmenyampaikan gagasan pembaruan agraria (baik secara konsepsionalmaupun secara praksis) untuk memastikan orientasi dan perjalanankelembagaan dan kebijakan pertanahan nasional memang untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita, tentu, ingin maju bersama,makmur bersama.

Bulan ini adalah bulan agraria-mengambil momentum bulan lahirnyaundang-undang pokok agraria (UUPA), UU No. S/1960 yangdiundangkan tanggal 24 september 1960. setiap tahun di buranSeptember kita peringati UUPA ini. Dalam rutinitas peringatan tahunanmengakibatkan kita terjebak dalam nostalgia yang kehilangan spirit dannilal-nilai utama yang dikandungnya. Juga, kita terperangkap dalamrutinitas upacara pengenangan yang melupakan pentingnya praksisUUPA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita secara sadar atau tidak telah kehilangan semangat dalammemperjuangkan praksis nilai-nilai yang dikandung UUpA dan

[,

kehilangan keyakinan untuk mengimplementasikannya. Hal ini bisa lahirkarena beratnya persoalan struktural di bidang pertanahan yang sangattimpang yang telah terbangun sebelum lahirnya uupA. Dan, olehsemakin meningkatnya ketimpangan strukturat ini pascadiundangkannya uuPA dengan arasan atau proses apa pun. lnilahyang melahirkan sengketa dan konflik pertanahan yang terus meningkatkualitas dan kuantitasnya di tanah air kita. Persoalan ini telah menjadiperhatian semua tetapi ternyata juga bisa dimanfaatkan oleh semuauntuk kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. yang tentunya,mengorbankan yang lemah dan mengorbankan kepentingan bangsadan negara dalam jangka panjang.

Beratnya perjuangan keagrariaan ini melahirkan pelemahan semangatbagi setiap lembaga dan perorangan yang bergerak di bidangkeagrariaan, baik yang di pemerintahan maupun yang di luarpemerintahan. Dan, pelemahan semangat inilah yang mengejawantahdalam rutinitas seremoni tahunan-seremoni yang kehilangan jiwa dansemangat aslinya perjuangan keagrarian di lndonesia.

Peserta seminar yang saya hormati,

saya tentu layak berharap kepada KpA (dan komponen bangsalainnya). Berharap bahwa di bulan agraria ini, semangat dan nilai-nilaiyang dikandung oleh uuPA khususnya tanah untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat terus kita kembangkan dan kita wujudkan datamproses penyelenggaraan pembangunan pertanahan nasional.

untuk itu, tentu, kita harus memastikan terus berkembangnyapemikiran-pemikiran kritis untuk memecahkan persoalan-persoalanpertanahan yang kita hadapi. Memastikan kerjasama yang baik antarsemua komponen bangsa untuk mengatasi persoalan struktural dalampenggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan kepemilikan tanah di

C)

seluruh tanah air. Memastikan berkembangnya sistem kebijakan danpengelolaan pertanahan yang mempersempit ruang gerak bagi paramafia tanah yang sangat merugikan masyarakat banyak.

Kita juga harus memastikan semakin menguatnya semangat dankomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dalammemperoleh akses pada tanah sebagai sumber kesejahteraan dankeadilan. Memastikan terjaminnya hak-hak dasar rakyat yang dijaminkonstitusi maupun dijamin oleh proses kesejarahan dan perkembangankemasyarakatan kita, khususnya hak-hak rakyat di bidang pertanahan.Memastikan berkembangnya kesadaran dan pengetahuan kita ataspersoalan-persoalan pertanahan di seluruh tanah air. Memastikanperjalanan kebangsaan kita yang tetap kokoh dalam kerangka NKRIdengan menjaga keutuhan keterkaitan antara manusia lndonesiadengan tanahnya. Memastikan : kita maju bersama, makmur bersama.

Dalam semangat bulan agraria yang demikian inilah saya merasasangat berbahagia bisa berada di sini, dalam seminar ini.

Di samping itu, sebagai lembaga pemerintah yang mengemban amanatuuPA dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidangpertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BpN) tidak mungkin bekerjasendiri. Dan, tidak akan bekerja sendiri. BpN bekerjasama dengansemua komponen bangsa, para pemangku kepentingan di bidangpertanahan, para pegiat pembangunan, para cerdik cendekia, lembaga-lembaga pemerintah dan negara, dan pihak-pihak lainnya. Forum inimenjadi penting sebagai bagian dari interaksi dan mekanisme untukmemastikan kerjasama dan langkah bersama tersebut.

Dengan cara dan mekanisme seperti yang saya maksudkan ini, kitaakan mampu secara bersama-sama, secara sitematis, bertahap, dantidak berkelelahan mengurai setiap benang kusut persoatan pertanahan

pdi tanah air. Banyak issue pertanahan yang harus kita address,

banyak

persoalanpertanahanyangharuskitaselesaikan.Bisakitalakukan.Tidak sendiri. Tetapi bersama-sama. Kita pastikan untuk selalu

bisa

duduk bersama, mencari jalan terbaik untuk mengurai benang kusut

persoalanpertanahanditanahairini'Baikituyangberkaitandenganhak-hakdasarrakyat,pelayananpertanahan'sengketadankonflikpertanahan,korupsidanrekayasa'persoalanpembangunankhususnyayangberkaitandenganpertanahan'maupunpersoalan-persoalanlainnya.

Peserta seminar yang saya terhormati'

ljinkangayamemasukisedikitpersoalansubstansipertanahan_substansiyangsudahtidakasinglagibagipesertaseminarini,sayayakin.Tetapimengangkatsedikitpersoalansubstansiinimenjadipentinguntukmeletakkanlandasanyangkokohbagiagenda.agendapenting pertanahan yang telah saya tetapkan di BPN' Dengan

cara ini

kita bisa saling mengisi dengan kerangka berpikir seperti yang telah

saya uraikan di atas.

Hubungan manusia/masyarakat menurut uuPA bersifat abadi' Dalam

bahasa yang lebih umum, hubungan ini bersifat asasi, bersifat

mendasar.Hampirsemuahak.hakdasarrakyatberkaitSecaralangsung atau tidak langsung dengan tanah dan

pertanahan'

Bagi bangsa lndonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang

Pengasihkepadabangsalndonesia.Keduanyaberkaitdanmenentukankeindonesiaankita.Keduanyaberkaitdalamapayangdisebut negara kesatuan Rl dengan sistem kemasyarakatannya

yang

pluralisdandalambingkaisistemnilaidanideologiPancasila.

#Keabadian hubungan itulah keindonesiaan- Dalam konteks filosofis'

itulah kemanusiaan dalam konteks kehidupan bersama di dunia ini'

olehkarenanya,secarapraksis,hubunganrakyatdengantanahadalahasasi, mendasar, fundamental' Hubungan yang tertata baik

dalam

kerangkakeindonesiaandiantarakeduanyamenentukankesejahteraan,kemakmuran,keadilan,harmoni,dankeberlanjutansistem kemasyarakatan, kebangsaan' dan kenegaraan

kita'

Tingginyakemiskinansertatingginyatingkatpengangguran(terutamadi pedesaan dan pertanian), belum adilnya tatanan kehidupan bersama'

sertasengketadankonflikpertanahanyangbakbenangkusutdiseluruh tanah air tidak terlepas dari persoalan struktural

yang berkait

denganhubunganantaramanusia/masyarakatdengantanah.lniadalahprinsipkeadilansosialbagiseluruhrakyatlndonesiayangmasih harus terus kita perjuangkan. Dalam bahasa yang lain if

is really

exercised rights for the peopte yang harus kita perjuangkan tanpa

berkesudahanmelaluiprosespembangunandiseluruhtanahairdanoleh seluruh komPonen bangsa'

HubunganyangmendasardanasasitersebutdijaminolehUUDl94S,antaralainpasal2T(z),pasal28,danpasal33UUD'45'BahkanSecarakhususpasal33(3)UUDlg45dijadikandasarpenetapankewenanganbagilembagapertanahansebagaimanatertuangdalampasal2(2JUUPA.

Didalamkerangkakewenanganinisesungguhnyabanyakhalyangdapat dilakukan. Namun, tugas pokok dan fungsi yang

dimiliki oleh

BadanPertanahanNasionalsebagaiLPNDtentubanyakaspekpertanahanyangpenyelesaiannyamembutuhkantugasdanfungsiyanglebihluasterutamadalamkaitannyadengankoordinasidibidangpertanahan.Dan,haliniharusdiisimelaluikomunikasidankerjasamasecara kreatif dengan berbagai pihak di tanah air'

tPeserta seminar yang saya hormati,

Dr Hermanto Siregar dari Brighen lnstitute menunjukkan pada sayasuatu data yang menarik dan perlu dicermati. Secara teoritis,pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menyerap tenaga kerjayang semakin tinggi pula. Tetapi mari kita perhatikan data pertumbuhandan tingkat pengangguran yang terjadi di lndonesia antara tahun 2002dan 2004. Pada tahun 2402, tingkat pertumbuhan ekonomi nasionaladalah sebesar 3,7 persen dan tingkat pengangguran sebesar 9,1persen. Pada tahun 2003, tingkat pertumbuhan ekonomi naik menjadi4,1 persen tetapi tingkat pengangguran juga meningkat menjadi 10,1persen. Kenyataan ini juga terjadi pada tahun 2004. Pada saat tingkatpertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,1 persen ternyata pengangguranjuga meningkat menjadi 10,3 persen.

Hal tersebut terjadi karena memang pertumbuhan ekonomi kita masihdidorong oleh konsumsi daripada komponen-komponen pertumbuhanlainnya, termasuk investasi. Mari kita perhatikan contoh tingkatpengeluaran total pemerintah untuk sektor pertanian antara tahun 2002dan 2004, yaitu masing-masing hanya sebesar 0,74 persen, 1,85persen, dan 2,24 persen terhadap pengeluaran total pemerintah ataumasing-masing sebesar 0,14 persen, 0,28 persen, dan 0,32 persenterhadap PDB harga berlaku. Dan, sektor pertanian ini dalam kurunwaktu yang sama menyumbang secara relatif sebesar kurang lebih 17persen dari total PDB harga berlaku. Dan, tingkat pengeluaranpemerintah yang rendah ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sekitar46 persen tenaga kerja di sektor pertanian atau sekitar 56 persenrumah tangga pertanian. Dan, kenyataan ini dibarengi oleh terusmenurunnya Nilai Tukar Petani di lndonesia, dengan tingkatpenuruanan sekitar 0,8 persen per tahun. lnilah sektor padat karyayang relatif kurang memperoleh perhatian. Dan, secara tidak langsung,menjawab kenyataan akan tingginya tingkat kemiskinan di sektor

C

i\

pertanian.

Lebih luas dari itu semua, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan

haruslah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas- Yaitu, pertumbuhan

ekonomiyangsensitifterhadappenyerapantenagakerja,terhadappengurangan kemiskinan, berkelanjutan, dan resisten terhadapberbagai goncangan ekonomi. Hal ini bisa terjadi jika pembangunanekonomi nasional kita memberikan perhatian penuh padapembangunan pedesaan dan pertanian. oleh karena itu' BPN, sejalan

dengan strategi pembangunan yang digariskan oleh Presiden, akan

memberikanperhatianyangsungguh-sungguhpadarevitalisasipedesaan, revitalisasi pertanian, pembangunan perumahan rakyat, dan

pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Kebijakanpembangunan pertanahan nasionat akan kita orietasikan untukmemastikan keempat prioritas ini dapat berjalan secara baik'

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, saya menyadari bahwa

pilar penting yang harus dikembangkan adalah reforma agraria' saya

tahu, bahwa reforma agraria bukanlah hal baru dalam pembangunan

keagrarian kita. Tapi saya tahu, bahwa hal ini harus direvitalisasi' Dan'

ini secara khusus, disebut sampai dua kali dalam buku Visi, Misi, dan

Program Pemerintahan Presiden susilo Bambang Yudhoyono dan

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kita harus sudah meninggalkan konsep

terbatas distribusi tanah, yang ternyata belum mampu mengangkat

derajat kehidupan dan kesejahteraan petani. Kita harus sudah berjalanpenuhkereformaagrariadenganterusmengembangkanSemuaprasyarat yang dibutuhkan untuk suksesnya reforma agraria di tanah

air.

Peserta seminar Yang saya hormati,

Dalam skala yang tebih makro, reforma agraria pada hakekatnya

LI

I

L

#

adalah proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mencapai kesejahteraandan keadilan sosial. lni adalah upaya besar seluruh komponen bangsa.Untuk itu, kita secara bersama-sama harus mengusahakan tersedianyasemua syarat yang diperlukannnya. Dan sejalan dengan itu kita lakukanberbagai upaya sedemikian rupa petani di samping memperoleh aksesterhadap tanah juga memiliki akses terhadap modal, teknologi,kelembagaan, dan pemasaran yang dibutuhkan bagi berkembangnyausaha yang mereka lakukan.

Saya katakan tadi bahwa reforma agraria bukan hal baru tetapi perludirevitalisasi. Oleh karena timpangnya struktur penguasaa dankepemilkan tanah pasca kemerdekaan, pada tahun 1946 dikeluarkankeb'rjakan penghapusan "desa-desa perdikan"{esa-desa bebas yangmempunyai hak-hak istimewa, seperti tidak membayar pajak tanah (UUNo. 13 Tahun 1946). Pada tahun 1958 lahir kebijakan penghapusan"tanah partikeli/' (UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan TanahPartikelir). Dan, pada tahun 1960 diluncurkan Kebijakan PembaruanAgraria (Agrarian Reform yang saat iitu lebih dikenal dengan namaLandreform).

Kebijakan reforma agraria ini dituangkan dalam program yang meliputi:pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secaraberangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaantanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan denganpengusahaan tanah, serta perencanaan persediaan, peruntukan danpenggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dankemampuannya.

Daram imprementasinya, reforma agraria ini diikuti dengan programpembagian tanah yang adir dan merata sebagai sumber penghidupanrakyat tani. program ini ditopang dengan seperangkat peraturanperundang-undangan randreform atau yang berkaitan denganlandreform seperti : UU No. 2Tahun1960 tentang Bagi Hasir; UU No. 5Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok_pokok Agraria (UUpA);uU No' 56 Tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah pertanian;Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahurr 1961 tentang peraksanaanPembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian, dan perangkatperaturan perundang-undangan tainnya. Namun demikian, kita tahubahwa program ini berum berhasir seperti yang diharapkan.

Peserta seminar yang saya hormati,Ketimpangan penguasaan dan pemirikan tanah terus berranjut, dansemakin meningkat, akibat kebijakan pertanahan tiga dekade terakhiryang mendukung kebijakan makro ekonomi nasionar yang mengejarpertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan pertanahan tidak didasarkan

atas penataan aset produksi tetapi rangsung diarahkan kepada upayapeningkatan produktivitas. penataan aset produksi agak terabaikan.Dan, ke depan, kita harus mengorientasikan kebijakan pertanahan kitakepada empat prioritas yang terah saya sampaikan di atas. Ekonomiharus tumbuh. Tumbuh secara berkualitas. Ke sinilah arahpembangunan pertanahan nasionar untuk bisa berkontribusi padapembangunan ekonomi nasionar. Dan, bersamaan dengan itu,kebijakan-kebijakan pertanahan rainnya akan kita masuki dankembangkan sebagaimana akan saya sebutkan di bawah.Revitarisasi dari reforma agraria secara nasionar juga terah disepakati,yaitu dengan rahirnya Ketetapan MpR-Rr Nomor rxtMpR/2001 tentangPembaruan Agraria dan pengeroraan sumberdaya Aram. Ketetapan inimemberikan dasar dan arah pembaruan agraria yang adir dan

10

berkelanjutan serta untukmenanganinya. Dengankemakmuran rakyat dandapat diatasi.

memastikan penguatan kelembagaan yangini, diharapkan tanah untuk sebesar_besarberbagai sengketa dan konflik pertanahan

sebagai tindak lanjut rAp MpR-Rr No. rX Tahun 2001 ini, pemerintahtelah menerbitkan Keputusan presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentangKebijakan Nasional di Bidang pertanahan yang merupakan perwujudankehendak politik pemerintah untuk meraksanakan amanat sebagaimanaditugaskan dalam pasal 6 dan pasal 7 Tap MpR No. lxMp Rl2oo1.Pertimbangan yang mendasar dan rasional diterbitkannya KeputusanPresiden ini adalah perlunya mewujudkan konsepsi, kebijakan dansistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik lndonesia, yang ternyata masih memerlukanberbagai upaya yang tiada henti.


Tidak dapat dihindari bahwa dimensi ekonomi tanah terah berkembanglebih cepat dari dimensLdimensi lainnya. Menjaga keseimbanganantara dimensi ekonomi tanah dengan dimensi sosiar tanah misarnya,menjadi sangat menentukan untuk tercapainya keadilan sosial.Kebijakan pertanahan pada satu sisi harus dapat memberikankontribusi pada pembangunan, pada sisi rain tetap menjaga ataumelindungi hak-hak rakyat atas tanah dan membuka akses rakyat yanglebih besar terhadap tanah.


Pembangunan nasional yang ditetapkan oreh pemerintah diarahkanpada penciptaan rapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yangmerupakan landasan yang kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan

11

Documents

kebijakan pertanahan nasional