16
15/07/2012 1 Rakornis Balitbang Kehutanan 11 Juli 2012, Mason Pine Hotel Kotabaru Parahyangan, Jawa Barat KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P-3 Iptek) UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Negara Negara Riset dan Teknologi

KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

1

Rakornis Balitbang Kehutanan

11 Juli 2012, Mason Pine Hotel

Kotabaru Parahyangan, Jawa Barat

KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK

UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P-3 Iptek)

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Negara Negara Riset dan Teknologi

Page 2: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

2

Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek/ Sinas P3 Iptek\ (UU No. 18 Tahun 2002)

bertujuan memperkuat daya dukung iptek bagi terwujudnya tujuan negara - daya saing – dan - kemandirian bangsa

dan

berfungsi membentuk pola hubungan interaktif yang saling memperkuat antar-unsur penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan untuk mencapai tujuan di atas.

RPJPN IPTEK 2025

VISI:

“ Mewujudkan IPTEK sebagai pendukung dan muatan utama produk

nasional untuk peningkatan peradaban, kemandirian dan

kesejahteraan bangsa”.

Salah satu misi IPTEK 2025:

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui :

- SDM berkualitas

- Penguasaan Iptek melalui libangrap menuju inovasi

berkelanjutan.

- Membangun keunggulan kompetitif (bukan hanya keunggulan

komparatif - melakukan transformasi dari pembangunan

ekonomi berbasis sumberdaya alam - menuju ekonomi

berbasis SDM dan Iptek).

Page 3: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

3

Tantangan Pembangunan Iptek:

Meningkatkan kontribusi iptek dalam :

memenuhi hajat hidup bangsa, antara lain

rasa aman, kesehatan, energi, pangan, degradasi

lingkungan, dan kebencanaan.

memperkuat sinergi antara kebijakan iptek dan

kebijakan sektor lain

kualitas dan ketersediaan SDM iptek

(Prioritas Program)

Tuntutan thd Lembaga Riset

Peranan iptek dalam menjawab permasalahan

pembangunan bangsa semakin menjadi perhatian di

berbagai negara. Penekanan pada riset yang berpola

lintas/trans-disiplin ditujukan pada peningkatan

mobilitas ‘kapital intelektual’ masyarakat, sehingga

membawa perubahan menuju masyarakat berbasis

pengetahuan

Perkembangan Iptek dengan pola yang makin

kompleks perlu dikelola dengan sistem manajemen

yang baku agar memperoleh hasil yang mampu

mendukung pembangunan nasional

Page 4: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

4

KONDISI SAAT INI

BELUM ADA KOMANDO YANG JELAS

DAN TEGAS DALAM PROGRAM LITBANG

MASIH BERJALAN SENDIRI2

BELUM ADA KEBERANIAN MENGUKUR

MINIMNYA ANGGARAN LITBANG DARI

PEMERINTAH KURANGNYA APRESIASI

A Difficult Situation

RISTEK is in a very difficult position.

It has:

– a truly gigantic task if it is to make any real difference to a population of over 225 million

– very limited resources (financial and professional)

– to work with a difficult and changing political environment (shifting from centrist to decentralisation and regional autonomy)

Page 5: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

5

TUGAS KEMENTERIAN RISET dan TEKNOLOGI

(KRT)

melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional

(Kementerian Riset dan Teknologi tidak melaksanakan sendiri kegiatan

risbangtek) dan berfungsi merumuskan arah dan prioritas utama serta kerangka

kebijakan pemerintah di bidang iptek dan dituang dalam Jakstra Iptek. Menteri

Negara Ristek wajib mengkoordinasikan perumusan Jakstra Ipkek dengan

mempertimbangkan masukan serta pandangan yang diberikan oleh unsur

kelembagaan iptek

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Menteri

Negara Riset dan Teknologi dibantu oleh dua lembaga

non struktural yang mandiri dan berkedudukan di bawah

serta bertanggung jawab kepada Menteri, yaitu :

Dewan Riset Nasional (DRN) untuk perumusan arah

dan kebijakan program riset dan pengembangan serta

penerapan teknologi

Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan (KNAPPP) bertugas memperkuat Sistem

Tata Kelola Lembaga melalui pemberian akreditasi

(pengakuan ) dalam rangka peningkatan kinerja dan

perbaikan kualitas implementasi program.

Page 6: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

6

KNAPPP

•KNAPPP dibentuk oleh Menteri RISTEK

31 Des 2001 dan pelantikan anggota

Agustus 2002

•Keanggotaan KNAPPP terdiri atas wakil-

wakil cendekia, peneliti, masyarakat,

pemerintah dan pelaku usaha, yang

jumlah keanggotaannya berimbang

•Masa bakti anggota KNAPPP tiga tahun

Ketua KNAPPP Wakil Ketua

Sekretaris Wk Sekretaris

Manajer Mutu

Sekretariat: Tenaga

Administrasi

Manajer Operasi

Manajer Keuangan

Asesor/ Tenaga Ahli

Panitia Teknik

Evaluator Pemeringkat

Anggota

Struktur Organisasi

Page 7: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

7

Tugas KNAPPP

• Memberikan akreditasi kepada pranata litbang yang mengajukan permohonan akreditasi

• Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala terhadap kinerja semua pranata litbang yang sudah diakreditasi

• Melakukan pemeringkatan terhadap semua pranata litbang yang sudah diakreditasi

Diharapkan, mutu, efisiensi, unjuk kerja litbang iptek, dan

pelayanan masyarakat oleh pranata litbang meningkat

PRANATA LITBANG

Pranata litbang adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan litbang dalam bidang tertentu yang spesifik (ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial)

1. LPND : Balai Besar / Balai / Pusat / UPT

2. Balitbang – Dept : Pusat Penelitian

3. Perguruan Tinggi : Lemlit

4. Industri : Divisi Litbang

5. Independen/Swasta

Page 8: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

8

ORGANISASI DAN TATA KERJA KNAPPP

1. Pernyataan Kebijakan

2. Sistem Akreditasi 3. Organisasi dan Manajemen 4. Sistem Mutu 5. Asesor, Evaluatior dan Tenaga Ahli 6. Proses Akreditasi 7. Penetapan Perubahan Status Akreditasi 8. Informasi dan Publikasi 9. Subkontrak Pekerjaan Akreditasi 10. Pengaduan, Perselisihan dan Banding 11. Kerahasiaan 12. Hubungan KNAPPP dengan Pranata Litbang

Akreditasi KNAPPP

Pengakuan formal (terhadap pranata litbang) atas:

Kemampuannya melaksanakan litbang sesuai dengan tugas pokok & fungsi; visi & misinya,

Mutu keluaran hasil litbangnya,

Keefisienan kinerjanya dalam memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan,

Page 9: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

9

TUJUAN AKREDITASI PRANATA

LITBANG

Alat untuk evaluasi pranata litbang

Alat bagi KRT untuk pemeringkatan

Alat untuk pembinaan kelembagaan

Alat untuk memilih pranata litbang yang kompeten di bidangnya

Alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kompetensi pranata litbang

Bagi Pranata Litbang:

Sarana untuk mengukur kinerja Kebanggaan bagi yang memiliki Akreditasi Jembatan bagi Manajemen dan Peneliti Memperoleh pengakuan akan kemampuan

Manfaat Akreditasi KNAPPP

Page 10: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

10

Bagi Masyarakat :

Memudahkan untuk mengenali kualitas pranata litbang;

Memudahkan Industri untuk memilih pranata litbang yang sesuai dengan rencana pengembangan produknya.

Manfaat Akreditasi KNAPPP

Bagi Pemerintah:

Pendekatan untuk meningkatkan dan membudayakan mutu litbang

Memberikan gambaran keadaan dan kondisi litbang di Indonesia

Memudahkan (memfasilitasi) peran pranata litbang bagi pembangunan

Memudahkan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pranata litbang untuk meningkatkan kemampuannya

Manfaat Akreditasi KNAPPP

Page 11: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

11

Bidang Kepakaran (1)

1. Ilmu Kemanusiaan, Seni dan Matematika 2. Fisika 3. Kimia 4. Ilmu Bumi 5. Biologi

6. Informasi, Komputer dan Komunikasi 7. Rekayasa dan Teknologi 8. Lingkungan, Pertanian, dan Peternakan 9. Arsitektur, Lingkungan Perkotaan dan Bangunan 10.Obat-obatan dan Kesehatan 11.Pendidikan

Bidang Penelitian dan Kepakaran

(Pedoman KNAPPP 03:2004)

Bidang Klasifikasi Keilmuan (2) 12. Ekonomi 13. Perdagangan, Manajemen, Pariwisata, Pelayanan 14. Kebijakan dan Politik 15. Sejarah, Arkeologi dan Studi Kemasyarakatan 16. Perilaku dan Kognitif 17. Hukum, Keadilan dan Penegakan Hukum 18. Jurnalistik, Keperpustakaan dan Kurator

19. Filsafat, Seni, Kebudayaan dan Bahasa 20. Agama

Bidang Penelitian/Kepakaran (Pedoman KNAPPP 03:2004)

Page 12: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

12

KRITERIA AKREDITASI

Akreditasi diberikan bila pranata litbang

memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02:

2007 Persyaratan Umum Pranata Penelitian

dan Pengembangan dan memenuhi persyaratan

akreditasi lainnya

PEDOMAN KNAPPP 02:2007

Organisasi dan

Lingkup Kegiatan

Kepemimpinan

Proses dan

Manajemen

D C

A Strategi

Organisasi

Pengukuran

Kinerja

Manajemen KI

dan Hasil

Manajemen

Pelanggan dan

Pemangku

Kepentingan

Manajemen

Kompetensil

p Kompetensi

pranata

litbang yg

dituju

Kompetensi

pranata litbang

saat ini

PENGENDA

LIAN

Page 13: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

13

DOKUMENTASI SISTEM MUTU PRANATA

LITBANG BERDASARKAN PEDOMAN KNAPPP

02:2007

Kumpulan, hasil olahan dan hasil penyimpanan

sistem informasi yang berhubungan dengan sistem

mutu

Mencakup : Panduan mutu

Prosedur mutu

Instruksi kerja

Form, dokumen pendukung, rekaman

STRUKTUR DOKUMENTASI

Tingkat 1 : Panduan Mutu : menggambarkan secara garis besar

latar belakang organisasi, kebijakan mutu, tujuan dan sistem

manajemen

Tingkat 2 . Prosedur : menggambarkan mengenai

pelaksanaan rangkaian aktifitas untuk menyelesaikan suatu

tugas

Tingkat 3 . Instruksi Kerja : menggambarkan mengenai

bagaimana aktifitas yang akan dilaksanakan

Page 14: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

14

KOMISI NASIONAL

AKREDITASI PRANATA

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PANITIA TEKNIK TIM ASESMEN 1

2A

2B

3

5

6

7

4

1. Permohonan akreditasi, 2A. Pembentukan tim asesmen, 2B. Asesmen termasuk

Audit Kecukupan oleh tim asesmen, 3. Laporan asesmen, 4. Evaluasi hasil asesmen

oleh Panitia Teknik, 5. Keputusan akreditasi, 6. Surveilen/ Permohonan/asesmen

penambahan ruang lingkup akreditasi, 7. Reasesmen

Bagan Proses Akreditasi

PRANATA LITBANG

PROSES PEMERINGKATAN PRANATA LITBANG

AKREDI-TASI

PRANATA

LITBANG

PROSES ASESMEN

OLEH

ASSESOR

PEMERING-KATAN

PRANATA

LITBANG

PROSES EVA-LUASI/PEME-

RINGKATAN

OLEH EVA-LUATOR

Page 15: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

15

PREDIKAT AKREDITASI

Jumlah nilai Predikat Kode predikat

0 – 200 Sangat kurang

201 – 400 Kurang

401 – 600 Sedang

601 – 750 Cukup C

751 – 900 Baik B

901 – 1000 Sangat baik A

Perbandingan Lembaga Akreditasi

BNSP

KAN

KARS

Lembaga Sertifikasi Profesi

Pranata Penelitian dan Pengembangan

MSTQ (Metrology, Standards,Testing, Quality)

Perguruan Tinggi

Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya

KNAPPP

BAN-PT

Kepmen

Kepmen

Keppres

Keppres

Kepmen

Dasar Pendirian

Lembaga Ruang lingkup akreditasi

Page 16: KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK - forda-mof.org · 15/07/2012 12 KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan

15/07/2012

16

10/21/09 16:20

TERIMA KASIH