Kedudukan Profesi RADIOGRAFER dalam UU Nakes serta tuntutan

KOMPETENSI melalui STR dan SIKR

Oleh

Drs. Sulistiono, SKM,M.Sc

Ketua Divisi Registrasi MTKI

Jakarta, 19 Februari 2015

Kedudukan Profesi RADIOGRAFER dlm UU Nakes serta tuntutan Kompetensi

melalui STR dan SIKR.

Disampaikan oleh :

Drs. Sulistiono,SKM, M.Sc

Ketua Divisi Registrasi MTKI

pada

Seminar Radiologi, Aspek Legal Radiografer dan K3 Radiologi dalam menunjang suksesnya Sertifikasi dan Akreditasi JCI.

Jakarta, 19 Februari 2015

Saat ini?

STR

dgn

MTKP

UK =exit-exam

Hub MTKI

& MTKPOP &

CPD

SKP

Tugas MTKI

Membantu Menteri dalam penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan / atau pekerjaan keprofesiannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

5

TUGAS & FUNGSI MTKI

PERMENKES NO 46/2013

Uji kompetensi

STRPembi-naan

Profesi

Komite Disiplin

Fungsi MTKI

a. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan;

b. Pemberian STR; dan

c. Pembinaan penyelenggaraan praktik dan/atau pekerjaan keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

7

Wewenang MTKI

1. Menyusun materi Uji Kompetensi;

2. Mengelola bank soal Uji Kompetensi;

3. Menetapkan strategi dan metodologi Uji Kompetensi;

4. Menyusun pedoman Uji Kompetensi;

5. Menerbitkan dan mencabut STR;

6. Melakukan pembukuan dan pelaporan STR;

7. Melakukan sosialisasi mengenai STR;

8. Melakukan pendidikan dan pelatihan;8

Wewenang MTKI

9. Melakukan kaji banding mutu Tenaga Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan;

10. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka Uji Kompetensi, sertifikasi, dan Registrasi bagi Tenaga Kesehatan

11. Melakukan penilaian terhadap kompetensi dan penerapan disiplin ilmu Tenaga Kesehatan serta memberikan tindakan administrasi atau disiplin profesi bagi Tenaga Kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya sesuai etika, standar kompetensi, dan standar pelayanan.

9

Kondisi saat ini

Masih banyak masalah STR dengan MTKP

SE Dirjen Dikti tentang belum berlakunya uji kompetensi sebagai exit-exam

Hubungan MTKI dan MTKP

Perkembangan OP yang beragam

Menjelang re-registrasi dan kesiapan CPD tiap profesi

Fasilitasi anggota profesi memperoleh SKP secara adekuat

Uji kompetensi exit exam?

UU 36/2014 ttg Nakes mengamanatkan exit exam

Sikap MTKI ; Idealnya: UK adalah exit exam Bila tidak bisa: UK harus ada sebelum

mendapatkan STR Biaya: tahap awal dibiayai Pemerintah, nanti

swadana

LPUK disempurnakan dan basisnya di MTKI peran OP ditingkatkan

Semua OP siap dengan uji kompetensi perlu dibuat roadmap pengembangan ujikompetensi tiap OP

SERTIFIKASI

Uji Kompetensi

(exit exam) REGISTRASI LISENSI

STR SIP / SIKSerkom

Perguruan Tinggi * MTKI Pemerintah Daerah

UU 12/2012 PT PMK 46/2013 PERMENKES

Alur Regulasi melalui Uji Kompetensi

Masalah STR ke depan

Dikembangkan registrasi dan re-registrasi secara on-line

Tahapan:

Substansi: registrasi dulu

Profesi: Perawat, Bidan, Fisioterapis (siapa lagi)

Provinsi: DKI, Jabar, Jateng, Jatim (mana lagi)

Memodifikasi software yang sudah ada, yaitu yang sudah dimiliki KKI

Bila sudah jadi Penyesuaian Pedoman Registrasi/Reregistrasi

Organisasi MTKI - MTKP

Draft Pedoman MTKP sudah selesai, cermati lagi oleh tim pedoman selesai

Perkuat peran MTKP dalam Registrasi: desentralisasi penanda-tanganan STR, tetapi data tetap di pusat

Perkuat hubungan MTKI dan MTKP melalui CPD guna memfasilitasi anggota mendapatkan SKP

Perkembangan OP yang beragam

Targetkan tahun 2017 semua OP sudah selesaiberbenah diri dalam hal:

Roadmap penyesuaian keahlian dengan KKNI

Roadmap kelengkapan OP (Komisi Etik, kolegium, dll)

Roadmap uji kompetensi dan SKP

Roadmap jangkauan wilayah organisasi

Roadmap pengembangan profesionalismeanggotanhya: Seminar/simposium ilmiah

Penerbitan jurnal ilmiah

PROFESI :

SERTIFIKAT PROFESI (PII)

INDUSTRI :

FUNGSI JABATAN KERJA

PENDIDIKAN :

GELAR AKADEMIS

OTODIDAK :

PENGALAMANKEAHLIANKHUSUS

SMP SMA D1 D2 D3 S1 PRO S2 S3

9

U 8

M D 7

M 6

5

4

3

2

1

OPERATOR ANALIS AHLI

Reregistrasi dan kesiapan CPD

Tiap OP segera memutuskan tentang CPD:

Berapa SKP diperlukan

Bagaimana cara mendapatkannya

BPPSDMK memfasilitasi CPD: membuat pertemuan ilmiah tiap rumpun nakes

Pelaksana: BPPSDMK dan OP

Simposium nasional

Bila perlu Simposium Internasional

Re-SERTIFIKASI

Portofolio CPD

Re-REGISTRASI LISENSI

STR SIP / SIK

OPMTKPMTKI*

Serkom MTKI Pemerintah Daerah

Alur Regulasi melalui Portofolio

Pembelajaran Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll

Profesionalisme Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadipembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll

PengabdianMasyarakat

Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalamorganisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll

Publikasi Ilmiah Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan bukudi bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauanpustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah.

PengembanganIlmu

Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesorkompetensi

Aktivitas dalam tiap Ranah CPD

SERTIFIKASI

EvaluasiKemampuan REGISTRASI LISENSI

STR SIP / SIKSerkom

OP dan MTKI MTKI Pemerintah Daerah

Alur Regulasi melalui EvaluasiKemampuan

Uji kompetensi

Penyelenggaraan Uji kompetensi selain: bidan, perawat, ners OP lain (PARI dll)

Pengembangan bank soal UK

Pelatihan pembuatan soal untuk tiap OP

Pengembangan model Uji Ketrampilan

Pengembangan Lembaga UK di bawahkoordinasi MTKILUKKI (selain 3 OP, Perw/Bdn/Ners)

Fasilitasi pengembangan uji kompetensiuntuk profesi lain (PARI ?)

Penyelenggaraan CPD

Fasilitasi pengembangan CPD untuk seluruhOP PARI ?

Penyelenggaraan symposium nasional untuktiap rumpun tenaga kesehatan

Bila perlu menyelenggarakan symposium internasional

Penerbitan JTKI (Jurnal Tenaga KesehatanIndonesia): Biaya penerbitan

Pelatihan scientific writing)

Penegakan Disiplin Nakes

Kasus-kasus pengaduan masyarakat sudah mulai banyak (IBI, IDI dll)

Fasilitasi semua OP mengembangkan Kode Etik Profesi masing2

Sosialisasi pedoman disiplin nakes

Membuat jalur pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan

Menyelesaikan pengaduan dg beradab

Permenkes yang sudah terbit

24

1 PerawatPMK nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas

PMK Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010

2 BidanPermenkes No. 1464/Menkes/PER/X/ 2010 tentang

izin dan penyelenggaraan praktik bidan

3 SanitarianPMK Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Tenaga Sanitarian

4 Ahli GiziPMK Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Parktik Tenaga Gizi

5 FisioterapisPMK Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan dan praktik Fisioterapis

6 Okupasi TerapiPMK Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis

7 Terapi wicaraPMK Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara

8 RadiograferPMK No. 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Radiografer

Permenkes yang sudah terbit

25

9. Teknisi GigiPMK Nomor 54 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

10.Refraksionis

Optisien

PMK No. 19 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis

Optisien dan Optometris

11. Ortotik Prostetik

PMK Nomor 22 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan dan Praktik Ortotik

Prostetik

12. Perekam MedisPMK Nomor 55 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

13. Perawat GigiPMK nomor 58 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

14.Perawat

Anestesi

PMK nomor 31 tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi

Yang belum ada Permenkes

1. Fisikawan medis2. Akupunktur3. Transfusi darah4. Teknik elektromedik5. Analis kesehatan6. Teknisi kardiovaskular7. Kesehatan Masyarakat8. PPKMI (Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat)9. PAEI10. Entomologi11. Adm RS (S1)12. Ikestraki13. Psikologi klnis

-100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012 2013 2014

325.069

556.753

683.880

90.850

324.530

426.162

PENYELESAIAN STR DI MTKI 2012 S/D AGUSTUS 2014

USULAN

TERKIRIM

101.632

SELESAI DLM

2 BLN

(30%)

0100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2012 2013 2014

Non PNBP

PNBP

90.850

566.970

322.757

424.380335.069

694.097

REKAP STR S.D AGUSTUS 2014

STR PARI YG SUDAH SELESAI.

PARI.(2014- sd Januari 2015)

Usul STR = 1.634 Usul

Terkirim = 1.634 STR

Tahun 2013Terkirim STR = 825 STR

T AHUN 2012 Terkirim = 4.924 STR

----------------

TOTAL STR SELESAI = 7.382 STR

DISTRIBUSI STR / PROVINSI ACEH 305 . SUMUT 398 . SUMBAR 299

JAMBI 57 . RIAU 127 . KEP. RIAU 61

BABEL 65 . SUMSEL 323 . BENGKULU 41

LAMPUNG 237 . BANTEN 248 . DKI 1.169

JABAR 698 . JATENG 1.057 . DIY 437

JATIM 510 . BALI 180 . NTB 84

NTT 45 . KALBAR 22 . KALSEL 224

KALTIM 94 . KALTENG 29 . SULUT 21

GORONTALO 24 . SULTENG 54 . SULBAR 24

SULTRA - . SULSEL 485 . MALUKU UTARA 31

MALUKU 4 . PAPUA 18 . PAPUA BARAT 11

KALTARA MASUK DALAM KALTIM BELUM TERPISAH DATANYA

GONG XI FA COI

Gabungan PNBP & Non PNBP

Usulan STR :

2012 - 2014 300.563

Terkirim STR :

Tahun 2012 (PPNI) = 21.911

Tahun 2013 (PPNI)= 166.828

Tahun 2014 (PPNI)= 72.193

TOTAL SELESAI 260.932

Dalam proses cetak 39.631

USULAN STR IAKMI SD FEB

Jatim 352 TOTAL USULAN

Maluku 174 2.493 USUL

Kalsel121 TOTAL STR JADI

Banten 48 708 STR

Lampung 5

Sulsesl 4

Sumbar 2

DKI Jakarta 2

E-mail: sekretariatmtki.ymail.com