KEGIATAN FUNGSI KESMAVET TAHUN 2018

Kode Unit Usaha - lokasi – no. urut

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH

Peningkatan Produksi Daging

Sapi

Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

Pengendalian Pemotongan

Betina Produktif

Kode Unit Usaha - lokasi – no. urut

Output Sub output/Komponen

Pengawasan Mutu dan Keamanan

Produk

1. Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet

2. Sarana prasarana pemotongan hewan

3. Sarana prasarana penanganan produk hewan

4. Sarana prasarana pemotongan hewan kurban

1. Pengujuan Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

2. Monitoring dan surveilans produk hewan

3. Pengawasan Kesmavet

1. Sosialisasi Pengendalian Pemotongan BP

2. Pengawasan Pemotongan BP 3. Tim Terpadu (BAHARKAM)

RENCANA KERJA KESMAVET TAHUN 2018

KODE KEGIATAN TARGET SATUAN ALOKASI

ANGGARAN

1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

48,999,150

1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (NKV)

134 Unit 10,917,283

1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

34,380 Sampel 22,392,716

1786.402 Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

41 Lokasi 15,689,151

Output Sub Output Target Anggaran (Rp.000)

Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH

Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet 1. Pembinaan Teknis (Unit

usaha di 20 Prop) 2. KIE 3. Pengembangan sistem

dan pemutakhiran data kesmavet

134 10.217.283

Sarana prasarana pemotongan hewan kurban

2 unit 700.000

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

(Rp. 48,999,150.000,-)

Output Sub Output Target Anggaran (Rp.000)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

Tanpa Sub output 1. Pengawasan Kesmavet 2. Pengujian Mutu dan Sertifikasi

Produk Hewan 3. Monitoring dan surveilans

produk hewan 4. Pemetaan dan evaluasi hasil

surveilans keamanan produk hewan

5. Penerapan persyaratan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran

34.380 sampel

22.392.716

Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Tanpa Suboutput 1. Sosialisasi Pencegahan

Pemotongan BP 2. Pengawasan Pemotongan BP

41 Lokasi 15.689.151

Lanjutan........

KEGIATAN SATKER UPT/DINAS

Output Sub Output/Komponen/

Subkomponen SATKER

Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH

Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet 1. Pembinaan Teknis a. Sosialisasi dan Pembinaan NKV pada

Unit Usaha Produk Hewan b. Pembinaan Penerapan Kesrawan

2. KIE Kesmavet (KIE ASUH, Zoonosis dan Kesrawan) 2. Pengembangan Sisten dan Pemutakhiran

Data Kesmavet (pelaporan data pemotongan ternak SMS Gateway terintegrasi iSIKHNAS

20 Provinsi

10 UPT

13 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, D.I.Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung,

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan)

34 Provinsi

2. Sarana prasarana pemotongan hewan kurban

DKI Jakarta, Banten

Output Sub Output/Komponen/ Subkomponen

SATKER

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

Tanpa Sub output 1. Pengujian Mutu dan

Sertifikasi Produk Hewan

2. Monitoring dan

surveilans produk hewan (PMSRCM Surveilans Zoonosis-AMR)

3. Monitoring dan

surveilans produk hewan (Pengawasan Kemanan Produk Hewan)

BPMSPH

9 UPT (BPMSPH, BBVET, BVET)

16 Provinsi (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim,

Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung, Kaltim, Sulut, Sulsel, Bali, Papua, Banten, Kepri)

Output Sub Output/Komponen/ Subkomponen

SATKER

Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Tanpa Sub output 1. Sosialiasi Pencegahan

Pemotongan BP

2. Pengawasan

Pemotongan BP

(16 Prov, non target)

Aceh, Sumut, Lampung, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Maluku, Papua, Malut, Banten, Babel, Gorontalo, Kepri, Pabar, Sulbar,

Kaltara

(17 Prov, target) Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumbar, Riau,

Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Bengkulu

ALUR PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN UNIT USAHA DALAM RANGKA SERTIFIKASI NKV

Inventarisasi Unit Usaha

PAH Sosialisasi

Audit Unit Usaha

Sertifikasi NKV

134 Unit Usaha

Pembinaan

NO. PROPINSI

TARGET PEMBINAAN UNIT USAHA TARGET OUTPUT

(SERTIFIKAT NKV) RPH Unit Usaha PH TOTAL

1 Sumbar 2 8 10 6

2 Lampung 2 8 10 6

3 Banten 3 17 20 12

4 Jabar 6 14 20 12

5 Jateng 7 13 20 12

6 DIY 2 13 15 8

7 Jatim 4 16 20 12

8 Bali 2 13 15 9

9 Kalsel 1 2 3 2

10 Kalbar 2 8 10 6

11 Kaltim 1 9 10 6

12 Sulsel 2 3 5 3

13 Sulut 1 9 10 6

14 Gorontalo 1 2 3 2

15 Papua 2 3 5 3

16 Bengkulu 3 3 3

17 Sumut 10 10 6

18 Sumsel 3 3 2

19 Kepri 10 10 6

20 DKI 20 20 12

Jumlah 38 184 222 134

Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH

Monitoring dan Surveilans Produk Hewan

Satker Jumlah sampel (Target) Tahun 2018 PMSCM

(UPT) AMR/Z (UPT)

Uji Kepekaan (UPT)

Pengawasan Produk Hewan (Dinas Provinsi)

BPMSPH 14,070 270 -

BBVet Dps 1.750 150 - -

Bbvet Wates 2.250 150 - -

BBVet Maros 3.000 150 - -

Bvet BJB 1.500 100 - -

Bvet BKT 1.750 100 - -

Bvet Medan 1.500 100 - -

Bvet Lampung 1.750 100 - -

Bvet Subang 1.500 100 - -

Monitoring dan Surveilans Produk Hewan….

Satker Jumlah sampel (Target) Tahun 2018

PMSCM AMR/Z Uji Kepekaan Pengawasan Produk Hewan

DKI Jakarta 240 Jawa Barat 250 Jawa Tengah 240 D.I. Yogyakarta 240 Jawa Timur 240 Aceh 240 Sumatera Utara 240 Sumatera Barat 240 Lampung 240 Kalimantan Timur 240 Sulawesi Utara 240 Sulawesi Selatan 240 Bali 240 Papua 240 Banten 240 Kepulauan Riau 240

Jumlah 24.500 950 270 4.090

Rencana Pertemuan dan Bimtek 2018

• Pertemuan Koordinasi Unit Usaha Produk Hewan

• Restrukturisasi Manajemen RPH

• Pembinaan penerapan Halal Unit Usaha Produk Hewan

• Koordinasi Kesmavet : Kesrawan Nasional, Koordinasi Zoonosis Nasional, Koordinasi Pelaporan data

• KIE Kesmavet

• Workshop Pemetaan PMSR dan Pengawasan Keamanan PH

• Evaluasi PMSR dan Pengawasan Keamanan PH

• Harmonisasi penerapan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran

• Sosialisasi Pengawasan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

• Evaluasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

• Bimtek Kesmavet: Bimtek Pengawas Kesmavet, Auditor NKV

RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF

2018

Bentuk Kegiatan dan Sasaran

• Lanjutan dari kegiatan 2017 dengan lokasi target tetap di 17 Propinsi dan 41 Kab/Kota (penambahan 1 kab Pekalongan)

• Tambahan kegiatan Sosialisasi di Propinsi lain di luar target.

• Pada tahun 2018 sudah mulai ada penindakan terhadap pelanggaran untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Bentuk Kegiatan dan Alokasi Anggaran • Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif • Pengawasan Pemotongan Betina Produktif (Honor Tim Terpadu, Operasional Tim Terpadu, Honor

petugas pemeriksa ampm dan status kebuntingan)

Sosialisasi

Pertemuan sosialisasi terdiri dari: 1. Sosialisasi Tingkat Pusat oleh Tim

Pusat 2. Sosialiasi Provinsi, Kab/Kota Target (17

Provinsi, 41 Kab/Kota) oleh Tim Provinsi

3. Sosialiasi Provinsi Non Target (16 Provinsi) oleh Tim Provinsi

Pengawasan dan Penindakan

1. Pendampingan/Sambang Dilakukan oleh Tim Terpadu (Dinas, unsur

kepolisian, dan/atau instansi terkait). Kegiatan berupa sosialisasi dalam rangka

meningkatkan kesadaran stakeholders terkait pengendalian betina produktif.

Lokasi RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal) baik di 41 kabupaten/kota target maupun kab/kota sekitarnya di 17 provinsi target.

lanjutan...

2. Pengawasan dan Penindakan Proses penindakan melalui tahapan: 1. Teguran lisan 2. Peringatan tertulis 3. Penghentian sementara ijin pemotongan 4. Pencabutan ijin usaha pemotongan 5. Pengenaan denda 6. Sanksi pidana

Penindakan

1. Melibatkan PPNS Ditjen PKH dan Daerah. 2. Prosedur atau SOP Penindakan akan dibuat oleh

Ditjen PKH dan Baharkam Polri agar pelaksanaan penindakan di lapangan dapat dilakukan secara sistematis dan seragam.

Pengawasan dan Penindakan

1. Pendampingan/Sambang Dilakukan oleh Tim Terpadu (Dinas, unsur kepolisian, dan/atau

instansi terkait). Lokasi RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak,

dan pengumpul ternak (jagal) baik di 41 kabupaten/kota target maupun kab/kota sekitarnya di 17 provinsi target.

2. Pengawasan dan Penindakan Proses penindakan melalui tahapan: (i) teguran lisan; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara ijin pemotongan; (iv) pencabutan ijin usaha pemotongan; (v) pengenaan denda; dan (vi) sanksi pidana.

Ternak Betina

Masuk RPH

Pemeriksaan Dokumen

dan Pemeriksaan AM/PM

dan Status Reproduksi

Potong

TOLAK

(Disertai Berita Acara)

PRODUKTIF

Tidak Produktif

Pengawasan di RPH

Lokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

No Provinsi Jumlah Kab/Kota

Target

Lokasi Pengendalian BP

Jumlah RPH Pengendalian BP

1 Bengkulu 1 Bengkulu Utara 1 2

2

Jambi

3

Bungo 1 Kota Jambi 1

Sarolangun 1 3

Riau

3

Dumai 1 Rokan Hulu 1

Kampar 2 4

Sumatera Barat

3

Agam 1 Bukittinggi 1 Kota Solok 1

5

Sumatera Selatan

1

Lubuk Linggau

1

6

DI Yogyakarta

2

Bantul 1 Yogyakarta 1

No Provinsi Jumlah Kab/Kota

Target

Lokasi Pengendalian BP

Jumlah RPH Pengendalian BP

7

Jawa Barat

2

Cirebon 1 Subang 3

8

Jawa Tengah

4

Rembang 1 Kota Pekalongan 2 Grobogan 2 Kab. Pekalonngan 1

9

Jawa Timur

6

Bondowoso 5 Lumajang 1 Ponorogo 1 Sidoarjo 3 Kota Blitar 1 Kota Surabaya 2

10

Bali

2

Badung 1 Denpasar 1

11

NTB

4

Bima 3 Dompu 1 Lombok Timur 4 Sumbawa 1

No Provinsi Jumlah Kab/Kota

Target

Lokasi Pengendalian

BP

Jumlah RPH Pengendalian BP

12 NTT 1 Kupang 1 13 Kalimantan Barat 1 Kota Pontianak 1

14 Kalimantan Timur 2 Balikpapan 1 Berau 1

15 Sulawesi Selatan 4 Bone 1 Makassar 1 Pare Pare 1

Bulukumba 1 16 Sulawesi Tenggara 1 Kendari 1 17 Sulawesi Utara 1 Manado 1

TOTAL 41 58

Pelaporan

Pelaporan Harian Pelaporan harian berupa pelaporan data pemotongan dan penolakan pemotongan betina produktif melalui iSIKHNAS.

Pelaporan Bulanan

Pelaporan bulanan merupakan rekapitulasi hasil pengawasan selama satu bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dimulai dari RPH kepada Dinas Kabupaten/Kota yang kemudian melaporkan ke Dinas Provinsi dan dilanjutkan ke Pusat.

No Kegiatan Titik Kritis Pengendalian

1 Penyusunan Pedoman Pedoman terlambat disusun Finalisasi Pedoman pelaksanaan

paling lambat awal bulan Januari

2018

2 Sosialisasi dan Advokasi

Pengendalian Pemotongan

Betina Produktif

Kegiatan sosialisasi dan advokasi tidak tepat

Sasaran

Penentuan kriteria peserta di surat

undangan

3 Pengawasan Pemotongan

Betina Produktif

1. Keterbatasan petugas

2. Pengawasan tidak sesuai dengan

sasaran

1. Peningkatan jumlah dan

kompetensi petugas

2. Identifikasi lokasi dan

penjadwalan kegiatan

pengawasan

4 Penindakan Pelanggaran

Pemotongan Betina Produktif

Kurangnya keberanian Tim Terpadu dalam

melakukan penindakan

Penyusunan pedoman pelaksanakan

yang jelas

5 Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Keterlambatan pelaporan Menyusun jadwal pelaporan dan

mengkomunikasikan setiap masuk

waktu pelaporan.

Titik Kritis dan Pengendalian

TERIMA KASIH

INDONESIA BISA......

081339530303

DRH. SYAMSUL MA’ARIF, M.SI