Click here to load reader

Kehutanan. JI Gatot Subroto, Jakarta · PDF fileGubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan 4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kehutanan. JI Gatot Subroto, Jakarta · PDF fileGubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala...

Nomor

Shat

LampiranHal

B- 12.44 11 On 5102/20,5Biasa

2 (Dua) BerkasKick Off Meetihg Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am IndonesiaSektor Kehutanan dan Perkebunan

Kepada Yth.

(Dafur Terlampir)diTempat

KO"ISIPE"BEM"TASA" KORUPSlREFUBUKl"Do"ESL

Sesuai dengan Pasa16 huruf e dan Pasa1,4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentsngKomisi Pemberantasan findak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mein punyaitugas untuk meIakukan monitor techadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Sebagai bagian danpelaksanaan tugas monitor tersebut, KPK akan meIakukan kegiatan Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya A1am Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi. Daiam rangka kegiatan tersebut,KPK mengundang Saudara untuk hadir dalam Kibk Off Meeting Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang akan diselenggarakan pada:

Han, Tanggal Seiasa, 17 Februari 2015Puku1 14.00 s. d I 7.00 WIBWaktu

Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wariabhakti, Kernenterian Lingkungan Hidup danTempatKehutanan. JI Gatot Subroto, Jakarta

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesai Sektor Kehutanandan Perkebunan of 24 Provinsi

Mengingat pentingnya acara tersebut, inohon kehadiran Bapak/Ibu tidak diwakilkan kepadapihak lain.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan, dapatmenghubungi Saudara SUIistyanto, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dan dapatdihubungi meIalui HP, 0816-,, 0-6124 atau (021) 2557.8300 ex1.8220, Fax. (021) 5289-2448 dan email:[email protected]_. go. id.

Atas perhatian dan keriasama Bapak/Ibu diucapkan tenma kasih.

*

Agenda

Februari 2015

Ternbusan:

Yth. Pimpinan KPK

Ialan H. R. Rasuna Said Kav. C-I, Jakarta Selatan 12920Telp. (62-21) 25578300, Fax. (62-21) 52892456, http://WWW. kpk. go. id

Lampiran 1

Nomor : B-1244/10-15/02/2015 Tanggal : 10 Februari 2015

DAFTAR UNDANGAN

I. Kementerian/Lembaga: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

d. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

e. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

g. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Kementerian Pertanian

a. Menteri Pertanian

b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

3. Kementerian Hukum dan HAM

a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

4. Kementerian Dalam Negeri

a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah

c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

d. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

a. Direktur Jenderal Tata Ruang

b. Direktur Jenderal Penataan Agraria

c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

d. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah

6. Kementerian Keuangan:

a. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

b. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

c. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

7. Kementerian Perdagangan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

8. Kementerian Perindustrian

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian

9. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

10. Kementerian Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus

12. Kementerian BUMN

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis

13. Badan Informasi Geospasial

a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

b. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

14. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

15. Badan Pemeriksa Keuangan : Auditor IV

16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

a. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

b. Deputi Bidang Investigasi

17. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

18. Ketua Dewan Kehutanan Nasional

19. Ketua Ombudsman Republik Indonesia

20. Ketua Komisi Informasi Pusat

II. Pemerintah Daerah

1. Gubernur Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

5. Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

6. Gubernur Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

7. Gubernur Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

9. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

10. Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

11. Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

12. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

13. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

14. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

15. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

16. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

17. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

18. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

19. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

21. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

22. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

23. Gubernur Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

Lampiran 2

Nomor : B-1244/10-15/02/2015 Tanggal : 10 Februari 2015

AGENDA KEGIATAN

KICK OFF MEETING GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jakarta, 17 Februari 2015

Hari/Tanggal Agenda Kegiatan Tempat

Selasa, 17 Februari 14.00 17.00 WIB

Pembukaan oleh Pimpinan KPK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabhakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Arahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pertanian

Pembahasan Kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh Tim SDA KPK

Diskusi

Penyerahan Renaksi GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan kepada Gubernur dan Penandatanganan Komitmen GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh 24 Gubernur disaksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan KPK

Acara Selesai

Kerangka ACUan KeriaGERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

I. LANDASAN BERFIKIR

Hutan sebagai kekayaan Indonesia merupakan kesatuan utuh dalam sistem kehidupanbermasyarakat dan berbangsa, Di dalam hutan Yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyanggakehidupan tersebut, budaya dan peradaban Iahir menjadi cara pandang bangsa tentang bagaimanarahmat sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara adjl. Adjl bagi sesama, in aupun untuk masaYang akan datang. Visi bangsa inilah yang dituangkan dalam konstitusi Pasa133 UUD 1945. Dalamcita Yang demikian, hutan seharusnya dipandang sebagai kekayaan negara terbesar.

Kondisi Yang ada saat ini, menjelaskan bahwa praktik penguasaan hutan yang ada justru meIupakanbagaimana hutan seharusnya sebagai bagian dan me in bentuk sistem hidup bangsa Indonesia.Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalamtata kelola, dan ketidak pastian hukum berkelindan dengan salah satu musuh bangsa terbesar abadini, yaitu korupsi. Berbagai permasalahan yang tenadi dan ternapar saat ini seolah memberikanhipotesis bahwa Pasa133 UUD 1945 initelah dikorupsi.

Penguasaan ratusan juta hektar Iuas kawasan hutan, belum sepenuhnya inarifaat hutan dapatmenjadi jalan kernakmuran bangsa dengan cara Yang adjl dan bermartabat, Dan total 41,69 jutahektar Iahan hutan

Search related