KEJAHATAN KORPORASIkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/...1Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious

Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Rumah Kantor Jalan Medayu Selatan 12/M-5 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan HP : 08165429793 – e-mail: [email protected] Surabaya – Telp (031) 5023151 ==================================================================

1

OLEH:

PROF. DR. H. DIDIK ENDRO P., S.H., M.H.

MODUL KULIAH KHUSUS MAHASISWA MAGISTER KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2017

KEJAHATAN KORPORASI

mailto:[email protected]


2

ADA 3 PERMASALAHAN POKOK : 1. APAKAH KORPORASI DAPAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA

2. BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

3. APA BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIJATUHKAN

3 PILAR / DASAR DALAM HUKUM PIDANA : 1. TINDAK PIDANA

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

3. PIDANA

PERBEDAAN TINDAK PIDN KEJAHATAN & PELANGGARAN

KEJAHATAN PELANGGARAN

JENIS PIDANA PENJARA DENDA

PERCOBAAN DAPAT DIPIDANA (53 KUHP) TIDAK DAPAT DIPIDANA (54

KUHP)

PEMBANTUAN DAPAT DIPIDANA (56 KUHP) TIDAK DAPAT DIPIDANA (60

KUHP)

DALUWARSA SAMPAI 18 TAHUN (78

KUHP)

1 TAHUN (78 KUHP)

PENGADUAN DIKENAL TIDAK DIKENAL

CONCURSUS KUMULASI TERBATAS KUMULASI

PEMBAYARAN DENDA SUKARELA

TIDAK DIKENAL DIKENAL (PASAL 82 KUHP)

RESIDIVIS SECARA UMUM, 486-489

KUHP

DIATUR SENDIRI TIAP PASAL,

424 KUHP

PENGERTIAN KORPORASI : ETIMOLOGIS - CORPORATIO (LATIN)

BELANDA - CORPORATIE

KEJAHATAN KORPORASI



3

INGGRIS - CORPORATION

UTRECH :

KORPORASI IALAH GABUNGAN ORANG YANG DALAM PERGAULAN HUKUM

BERTINDAK BERSAMA-SAMA SEBAGAI SUBYEK HUKUM TERSENDIRI –

SUATU PERSONIFIKASI. KORPORASI ADALAH BADAN HUKUM YANG

BERANGGOTA, TETAPI MEMPUNYAI HAK-HAK SENDIRI YANG TERPISAH

DARI HAK KEWAJIBAN ANGGOTA MASING-MASING..

A.Z. ABIDIN KORPORASI DIPANDANG SEBAGAI REALITA SEKUMPUMLAN MANUSIA

YANG DIBERI HAK SEBAGAI UNIT OLEH HUKUM, YANG DIBERIKAN PRIBADI

HUKUM UNTUK TUJUAN TERTENTU.

YAN PRAMADYA PUSPA KORPORASI ATAU BADAN HUKUM, ADALAH SUATU PERSEROAN YANG

MERUPAKAN BADAN HUKUM; KORPORASI ATAU BADAN HUKUM DI SINI

YANG DIMAKSUD ADALAH SUATU PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI

YANG OLEH HUKUM DIPERLAKUKAN SEPERTI MANUSIA (PERSONA) IALAH

SEBAGAI PENGEMBAN (ATAU PEMILIK) HAK DAN KEWAJIBAN, MEMILIKI

HAK MENGGUGAT/DIGUGAT DI MUKA PENGADAILAN MIS. PT, N.V.,

YAYASAN, NEGARA.

RUDY PRASETYA KATA KORPORASI SEBUTAN YANG LAZIM DIPERGUNAKAN DIKALANGAN

PAKAR HUKUM PIDANA UNTUK MENYEBUT APA YANG BIASA DALAM

BIDANG HUKUM LAIN, KHUSUSNYA HUKUM PERDATA, SEBAGAI BADAN

HUKUM, ATAU YANG DALAM BAHASA BELANDA DISEBUT

RECHTSPERSOON, ATAU DALAM BAHAS INGGRIS LEGAL ENTITIES ATAU

CORPORATION

BERDASARKAN BEBERAPA KETENTUAN PER-UU-AN KORPORASI ADALAH KUMPULAN ORANG DAN ATAU KEKAYAAN YANG.

TERORGANISASI BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN

BADAN HUKUM : MISALNYA UU NO. 31/1999 JO UU 20/2001 ; UU NO. 8/2010;

PERPU NO. 1/2002 JO UU 15/2003.



4

CATATAN KORPORASI MERUPAKAN KONSEP HUKUM PERDATA SEBAGAI

KEBUTUHAN UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN YANG LEBIH BERHASIL

CIPTAAN HKM / “FIKSI HKM”, YAITU DENGAN MENUNJUK KEPADA

ADANYA SUATU BADAN YANG DIBERI STATUS SEBAGAI SUBYEK HUKUM,

SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN, DISAMPING SUBYEK HUKUM

YANG BERWUJUD MANUSIA ALAMIAH / ORANG.

W. FRIEDMANN, DLM BUKUNYA “LEGAL THEORY”, TEORI FIKSI MENGANGGAP KEPRIBADIAN HUKUM MERUPAKAN

KESATUAN-KESATUAN DARI MANUSIA ADALAH HASIL SUATU KHALAYAN.

KEPRIBADIAN SEBENARNYA HANYA ADA PADA MANUSIA. NEGARA-

NEGARA, KORPORASI-KORPORASI, LEMBAGA-LEMBAGA, TIDAK DAPAT

MENJADI SUBJEK HAK DAN PERSEORANGAN, TETAPI DIPERLAKUKAN

SEOLAH-OLAH BADAN-BADAN ITU MANUSIA. 1

UNSUR KORPORASI : 1. KUMPULAN ORANG DAN ATAU KEKAYAAN

2. TERORGANISASI

3. BADAN HUKUM

4. NON BADAN HUKUM

PERANAN KORPORASI & PEMB. MASY

KEGUNAAN KORPRASI, BAIK DLM ARTI KEGUNAAN UNTUK KORPORASI

ITU SENDIRI MAUPUN UNTUK MASY.

• MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, PERLUASAN DAN

PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA.

• MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI UNTUK PEMENUHAN KEBUT. MASY.

DLM ARTI PEMENUHAN KUALITAS MAUPUN KUANTITAS YG

TERJANGKAU LEH MASY & AMAN BAGI KONSUMEN

• MEMBINA & MELINDUNGI USAHA TRADISIONIL

1Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict

Liability Dan Vicarious Liability, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 30



5

• MEMATUHI PERAT.-2 YG BERLAKU & MENGHINDARKAN CIRI-2 NEGATIF

YG BERTENTANGAN DG DEMOKRASI EKONOMI YG DIANUT DI

INDONESIA

• MEMPERHATI. & MEMBINA KELESTARIAN KEMAMPUAN SUMBER ALAM &

LINGK. HIDUP SETEMPAT SERTA UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA

• DLM RUANG LINGKUP PELAKSANAAN USAHA KORPORASI SERTA

BERKAITAN DG HUB. KERJA ANTARA PEKERJA & PENGUSAHA, PERLU

DICIPTAKAN KERJA SAMA YG SERASI.

• UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA UNTUK

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN KORPORASI MAKA PERLU PERHATIAN

KHUSUS & PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA SESUAI

DG SIFAT & KODRAT SERTA MARTABATNYA. 2

PEMBAGIAN BADAN HUKUM / KORPORASI 1. BERDASARKAN MACAMNYA :

a. B.H. ORISINIL (MURNI / ASLI) NEGARA

b. B.H. TDK ORISINIL P.T.

2. BERDASARKAN JENISNYA : a. B.H. PUBLIK / PERDATA

1) MEMPUNYAI TERITORIAL - NEGARA, BALI SUBAK

2) TDK. MEMPUNYAI TERITORIAL B.I., PERUM.

b. B.H. PRIVAT P.T., KOPERASI, YAYASAN

3. BERDASARKAN SIFATNYA : a. KORPORASI

b. YAYASAN

CATATAN: = KORPORASI PARA ANGGOTA BERSAMA-SAMA MERUPAKAN

ORGAN YANG MEMEGANG KEKUASAAN YANG TERTINGGI,

UNTUK YAYASAN, KEKUASAAN DIPEGANG PENGURUS

2 Ibid., h. 21.



6

= KORPORASI ANGGOTA & PENGURUS YANG MENENTUKAN

MAKSUD & TUJUAN KORPORASI, SEDANGKAN YAYASAN MAKSUD

& TUJUAN DITENTUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERDIRI DI

LUAR BADAN YAYASAN TERSEBUT YAITU PARA PENDIRI YAYASAN

= KORPORASI TITIK BERAT PADA KEKUASAAN,

SEDANGKAN YAYASAN TITIK BERAT PADA MODAL.

= KORPORASI UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN

YAYASAN NIR LABA (TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN)

4. BERDASARKAN CARA MENDIRIKAN a. KORPORASI EGOISTIS - KEPENTINGAN ANGGOTA

MIS. : P.T.

b. KORPORASI ALTRUISTIS TDK UNTUK KEPENTINGAN ANGGOTA,

MIS. : PERKUMPULAN LANSIA

BEBERAPA CATATAN TERKAIT B.H. PUBLIK & B.H. PERDATA

PERBEDAAN B.H. PUBLIK & PERDATA

a. DILIHAT DARI CARA PENDIRIANNYA / TERJADINYA

B.H. PUBLIK OLEH NEGARA

B.H. PERDATA OLEH PERORANGAN / KELOMPOK

B. LINGKUNGAN KERJANYA

B.H. PUBLIK MELAKSANAKAN KERJA DENGAN KEDUDUKAN

YANG TIDAK SAMA DENGAN UMUM

B.H. PERDATA MELAKSANAKAN KERJA DENGAN KEDUDUKAN

YANG SAMA

C. WEWENANGNYA

B.H. PUBLIK MEMBUAT KEPUTUSAN, KETETAPAN ATAU

PERATURAN YANG MENGIKAT UMUM, MISL: UU, PERDA

B.H. PERDATA TIDAK DAPAT MEMBUAT PERATURAN YANG

MENGIKAT UMUM, HANYA MENGIKAT SECARA INTERNAL. MISL;

PERATURAN DIRESKSI SUATU PT A, MAKA HANYA MENGIKAT

KARYAWAN PT A SAJA.



7

BERDASARKAN PASAL 59 KUHP, NAMPAK BAHWA KUHP TIDAK

MENGENAL PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA KORPORASI ITU SENDIRI.

KUHP DENGAN TEGAS MENYEBUTKAN BAHWA DALAM HAL-HAL DIMANA

KARENA PELANGGARAN DITENTUKAN PIDANA TERHADAP PENGURUS,

ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PENGURUS ATAU KOMISARIS-KOMISARIS,

MAKA PENGURUS, ANGGOTA-ANGGOTA PENGURUS ATAU KOMISARIS

YANG TERNYATA TIDAK IKUT CAMPUR MELAKUKAN PELANGGARAN

TIDAK DIPIDANA. DI SINI DENGAN JELAS BAHWA YANG DAPAT DIPIDANA

BERDASARAKAN KUHP TERSEBUT ADALAH PENGURUS, ANGGOTA-

ANGGOTA BADAN PENGURUS ATAU KOMISARIS-KOMISARIS.

NAMUN DEMIKIAN, DENGAN BERLAKUNYA UU DILUAR KUHP, BAIK

SEBAGAI UU YANG MENGATUR TINDAK PIDANA KHUSUS MAUPUN UU

YANG MENGATUR SEBAGAI HUKUM PIDANA KHUSUS, SEKARANG INI

PERKEMBANGAN SUBYEK HUKUM PIDANA TIDAK HANYA MANUSIA

ALAMIAH (NATUURLIJK PERSOON) NAMUN JUGA DIATUR SUBYEK HUKUM

PIDANA YANG BERUPA KORPORASI (RECHTS PERSOON).

DENGAN DEMIKIAN, PERKEMBANGANNYA PENGATURAN KORPORASI

SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DIATUR SECARA TERSEBAR DALAM

BEBERAPA UU DI LUAR KUHP. DI BELANDA SENDIRI SEJAK TAHUN 1976,

SUDAH MENGATUR KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA.

PERKEMBANGAN TERAKHIR, RUU-KUHP JUGA SUDAH MEMBERIKAN

PEMAHAMAN BAHWA SUBYEK HUKUM PIDANA ADA 2 MANUSIA ALAMIAH

(NATUURLIJK PERSOON) DAN KORPORASI (RECHTS PERSOON).

ADA 2 PANDANGAN YANG TIDAK SETUJU DAN SETUJU BAHWA

KORPORASI DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

PANDANGAN YANG TIDAK SETUJU BAHWA KORPORASI DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YAITU BAHWA :

1. KESALAHAN HANYA TERDAPAT PADA PARA PERSONA ALAMIAH /

MANUSIA ALAMIAH / ORANG PERSEORANGAN;



8

2. TINGKAH LAKU MATERIIL YANG MERUPAKAN SYARAT DAPAT

DIPIDANANYA BEBERAPA MACAM DELIK, HANYA DAPAT

DILAKSANAKAN OLEH PERSONA ALAMIAH (MENCURI BARANG,

MENGANIAYA ORANG, DAN SEBAGAINYA);

3. PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN, TIDAK DAPAT DIKENAKAN

TERHADAP KORPORASI;

4. TUNTUTAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DENGAN

SENDIRINYA MUNGKIN MENIMPA ORANG YANG TIDAK BERSALAH;

DAN

5. DALAM PRAKTIKNYA TIDAKLAH MUDAH MENENTUKAN NORMA-NORMA

ATAS DASAR APA YANG DAPAT DIPUTUSKAN, APAKAH PENGURUS

SAJA ATAU KORPORASI ITU SENDIRI ATAU KEDUA-DUANYA HARUS

DITUNTUT DAN DIPIDANA.3

SEDANGKAN PARA AHLI YANG SETUJU, TERMASUK SAYA, MENEMPATKAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA, BERUSAHA MELAWAN PEMIKIRAN DI ATAS SEBAGAI BERIKUT :

1. TERNYATA DIPIDANANYA PENGURUS SAJA TIDAK CUKUP UNTUK

MENGADAKAN REPRESI TERHADAP DELIK-DELIK YANG DILAKUKAN

OLEH ATAU DENGAN SUATU KORPORASI.

2. MENGINGAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI TERNYATA

KORPORASI SEMAKIN MEMAINKAN PERANAN YANG PENTING PULA.

3. HUKUM PIDANA HARUS MEMPUNYAI FUNGSI DALAM MASYARAKAT,

YAITU MELINDUNGI MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN NORMA-NORMA

DAN KETENTUAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT. KALAU HUKUM

PIDANA HANYA DITEKANKAN PADA SEGI PERORANGAN, YANG HANYA

BERLAKU PADA MANUSIA, MAKA TUJUAN ITU TIDAK EFEKTIF, OLEH

KARENA ITU TIDAK ADA ALASAN UNTUK SELALU MENEKAN DAN

MENENTANG DAPAT DIPIDANANYA KORPORASI.

3Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kecana Prenada Media

Group, Jakarta, h. 46



9

4. DIPIDANANYA KORPORASI DENGAN ANCAMAN PIDANA IALAH SALAH

SATU UPAYA UNTUK MENGHINDARI TINDAKAN PEMIDANAAN

TERHADAP PARA PEGAWAI KORPORASI ITU SENDIRI.4

5. PARA AHLI YANG SETUJU MEMPERLAKUKAN KORPORASI SEPERTI

MANUSIA (NATURAL PERSON) DAN MEMBEBANI

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAK PIDANA YANG DIBUAT OLEH

KORPORASI, SEJALAN DENGAN ASAS HUKUM BAHWA SIAPA PUN

SAMA DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW).

6. MENURUT SAYA (DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO), KORPORASI

MENDAPAT KEUNTUNGAN ATAS TINDAKAN DIREKSI, SANGAT WAJAR

MANAKALA DIMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

SISTEM PEMBEBANAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA KORPORASI, ADA EMPAT KEMUNGKINAN YANG DAPAT DIBERLAKUKAN YAITU 5:

1. PENGURUS KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA, SEHINGGA

OLEH KARENANYA PENGURUSLAH YANG HARUS MEMIKUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

2. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA, TETAPI PENGURUS

YANG HARUS MEMIKUL PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.

3. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DAN KORPORASI ITU

SENDIRI YANG HARUS MEMIKUL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

4. PENGURUS DAN KORPORASI KEDUANYA SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA, DAN KEDUANYA PULA YANG HARUS MEMIKUL

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.

MAKNA TINDAK PIDANA KORPORASI BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-

4 Ibid. h. 47 5Lihat Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, bandung, 2003.,

Hamzah hatrik, Op.Cit., Setijono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia, Malang, 2003; Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2007, 59.



10

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH KORPORASI APABILA

TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG BAIK

BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN BERDASARKAN

HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI

TERSEBUT BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA

BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME JO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI


PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-

UNDANG, DISEBUTKAN :

TINDAK PIDANA TERORISME DILAKUKAN OLEH KORPORASI APABILA

TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG BAIK

BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN HUBUNGAN LAIN,

BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI TERSEBUT BAIK

SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA

BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(LEMBARANNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBARAN

NEGARA NOMOR 4720)

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIANGGAP DILAKUKAN OLEH KORPORASI APABILA TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERTINDAK UNTUK DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI ATAU UNTUK KEPENTINGAN KORPORASI, BAIK



11

BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI TERSEBUT BAIK

SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA

TEORI-TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YAITU:

1. DIRECT LIABILITY DOCTRINE = PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LANGSUNG = TEORI IDENTIFIKASI (IDENTIFICATION THEORY) = TEORI ORGAN DISEBUT DIRECT LIABILITY DOCTRINE, MENURUT TEORI INI,

PERBUATAN/KESALAHAN “PEJABAT SENIOR” DIIDENTIFIKASI SEBAGAI

PERBUATAN/KESALAHAN KORPORASI.

DISEBUT TERI ORGAN, SEBAB ORGAN KORPORASI TERTINGGI, BISA

PEJABAT SENOIR ATAU DIREKTUR, YANG DAPAT DIMINTAI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

MISALNYA: UU PPLH, PASAL 116

“ORANG YANG MEMBERI PERINTAH UNTUK MELAKUKAN TINDAK

PIDANA TERSEBUT ATAU ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI

PEMIMPIN KEGIATAN DALAM TINDAK PIDANA TERSEBUT.

2. DOCTRIN OF VICARIOUS LIABILITY = RESPONDEAT SUPERIOR = PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI = THE DELEGATION PRINCIPLE. DISEBUT DOCTRIN OF VICARIOUS LIABILITY = RESPONDEAT

SUPERIOR = PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI, SEBAB MENURUT TEORI INI, MAJIKAN ADALAH PENANGGUNGJAWAB UTAMA

DARI PERBUATAN PARA BUUH/KARYAWAN.

ATASAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN BAWAHANNYA.

DISEBUT THE DELEGATION PRINCIPLE, OLEH KARENA “A GUILTY

MIND” (UNSUR KESALAHAN) DARI BURUH/KARYAWAN/BAWABAN

DAPAT DIHUBUNGKAN DENGAN MAJIKAN ATAU ATASAN, APABILA ADA



12

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN YANG RELEVAN

MENURUT UNDANG-UNDANG.

3. DOCTRIN OF STRICT LIABILITY = PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK = PERTANGGUNGJAWABAN KETAT MENURUT TEORI INI, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DAPAT

JUGA SEMATA-MATA BERDASARKAN UU, TERLEPAS DARI DOKTRI

NOMOR 1 DAN NOMOR 2 DI ATAS.

DI SINI KORPORASI MELANGGAR ATAU TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN/

KONDISI / SIATUASI TERTENTU YANG DITENTUKAN OLEH UU.

DICONTOHKAN OLEH BARDA, MISALNYA

- KORPORASI YANG MENJALANKAN USAHANYA TANPA IJIN;

- KORPORASI PEMEGANG IJIN YANG MELANGGAR SYARAT-SYARAT /

KONDISI / SITUASI YANG DITENTUKAN OLEH UU;

- KORPORASI YANG MENGOPERASIKAN KENDARAAN YANG TIDAK

DIASURANSIKAN DI JALAN UMUM.

MENURUT SAYA PATUT DICATAT DI SINI BAHWA MENURUT DOCTRIN OF STRICT LIABILITY TIDAK DIPERLUKAN DIBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN DARI KORPORASI, CUKUP KORPORASI TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN BISA LANGSUNG DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. MISALNYA KAPAL PENGANGKUT MINYAK, DAN MINYAKNYA TUMPAH DI TENGAH LAUT, MAKA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN SIAPA DARIKEJADIAN TERSEBUT, MAKA PEMILIK KAPAL ATAU PENGANGKUT MINYAK TERSEBUT, BISA LANGSUNG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUMPAHAN MINYAK TERSEBUT DENGAN JALAN MEMBERSIHAKN LAUT DARI TUMPAHAN MINYAK TERSEBUT.

BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMIDANAAN KEPADA KORPORASI A. JENIS PEMIDANAAN KEPADA KORPORASI



13

1. UU TIPIKOR :

PIDANA DENDA DENGAN KETENTUAN MAKSIMUM PIDANA DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA). (UU TIPIKOR)

2. UU TPPO

a. BERUPA PIDANA DENDA DENGAN PEMBERATAN 3 (TIGA) KALI;

b. SELAIN PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1),

KORPORASI DAPAT DIJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA:

1) PENCABUTAN IZIN USAHA;

2) PERAMPASAN KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA;

3) PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM;

4) PEMECATAN PENGURUS; DAN/ATAU

5) PELARANGAN KEPADA PENGURUS TERSEBUT UNTUK

MENDIRIKAN KORPORASI DALAM BIDANG USAHA YANG SAMA

CATATAN: CIRI KHAS PIDANATAMBAHAN: 1. TIDAK DAPAT DIJATUHKAN SECARA MANDIRI, ARTINYA HARUS

MENYERTAI PIDANA POKOK;

2. BERSIFAT FAKULTATIF, ARTINYA TERSERAH HAKIM MAU

MENJATUHKAN ATAU TIDAK MENJATUHKAN; DAN

3. HARUS DIANCAMKAN DALAM PASAL-PASAL TERLEBIH DAHULU,

ARTINYA HANYA PASAL-PASAL YANG MENGATUR PIDANA

TAMBAHAN YANG DAPAT DIPAKI OLEH HAKIM UNTUK

MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN. DENGAN PERKATAAN LAIN,

JIKA TIDAK DIATUR MAKA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN PIDANA

TAMBAHAN.

B. PENGATURAN SECARA JELAS 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-UNDANG

NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-



14

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI, MENGATUR :

a. DALAM HAL TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH ATAU ATAS NAMA SUATU KORPORASI, MAKA TUNTUTAN DAN PENJATUHAN PIDANA DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KORPORASI DAN ATAU PENGURUSNYA.

b. TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH KORPORASI

APABILA TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH ORANG-

ORANG BAIK BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN

BERDASARKAN HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM

LINGKUNGAN KORPORASI TERSEBUT BAIK SENDIRI MAUPUN

BERSAMA-SAMA.

c. DALAM HAL TUNTUTAN PIDANA DILAKUKAN TERHADAP SUATU

KORPORASI, MAKA KORPORASI TERSEBUT DIWAKILI OLEH

PENGURUS.

d. PENGURUS YANG MEWAKILI KORPORASI SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM DAPAT DIWAKILI OLEH ORANG LAIN.

e. HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN SUPAYA PENGURUS

KORPORASI MENGHADAP SENDIRI DI PENGADILAN DAN DAPAT

PULA MEMERINTAHKAN SUPAYA PENGURUS TERSEBUT

DIBAWA KE SIDANG PENGADILAN.

f. DALAM HAL TUNTUTAN PIDANA DILAKUKAN TERHADAP

KORPORASI, MAKA PANGGILAN UNTUK MENGHADAP DAN

PENYERAHAN SURAT PANGGILAN TERSEBUT DISAMPAIKAN

KEPADA PENGURUS DI TEMPAT TINGGAL PENGURUS ATAU DI

TEMPAT PENGURUS BERKANTOR.

g. PIDANA POKOK YANG DAPAT DIJATUHKAN TERHADAP KORPORASI HANYA PIDANA DENDA, DENGAN KETENTUAN MAKSIMUM PIDANA DITAMBAH 1/3 (SATU PERTIGA).



15

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

ORANG, MENGATUR :

a. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIANGGAP DILAKUKAN

OLEH KORPORASI APABILA TINDAK PIDANA TERSEBUT

DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERTINDAK UNTUK

DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI ATAU UNTUK KEPENTINGAN

KORPORASI, BAIK BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN

HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI

TERSEBUT BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA.

b. DALAM HAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DILAKUKAN

OLEH SUATU KORPORASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1), MAKA PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMIDANAAN

DILAKUKAN TERHADAP KORPORASI DAN/ATAU PENGURUSNYA.

c. DALAM HAL PANGGILAN TERHADAP KORPORASI, MAKA

PEMANGGILAN UNTUK MENGHADAP DAN PENYERAHAN SURAT

PANGGILAN DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS DI TEMPAT

PENGURUS BERKANTOR, DI TEMPAT KORPORASI ITU

BEROPERASI, ATAU DI TEMPAT TINGGAL PENGURUS.

d. DALAM HAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DILAKUKAN

OLEH SUATU KORPORASI, SELAIN PIDANA PENJARA DAN DENDA

TERHADAP PENGURUSNYA, PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN

TERHADAP KORPORASI BERUPA PIDANA DENDA DENGAN

PEMBERATAN 3 (TIGA) KALI DARI PIDANA DENDA SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 2, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 5, DAN

PASAL 6.

e. SELAIN PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1), KORPORASI DAPAT DIJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN

BERUPA:

1) PENCABUTAN IZIN USAHA;

2) PERAMPASAN KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA;



16

3) PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM;

4) PEMECATAN PENGURUS; DAN/ATAU

5) PELARANGAN KEPADA PENGURUS TERSEBUT UNTUK

MENDIRIKAN KORPORASI DALAM BIDANG USAHA YANG

SAMA

C. PENGATURAN TIDAK JELAS UU LINGKUNGAN HIDUP


PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM BAB

XV, TENTANG KETENTUAN PIDANA, DIJELASKAN DALAM PASAL 97

SAMPAI DENGAN 120, TENTANG JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DAN

SUBYEK PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.

BEBERAPA CATATAN YANG PENTING TERKAIT DENGAN TINDAK

PIDANA LINGKUNGAN HIDUP, KHUSUSNYA BAGI PELAKU KORPORASI

YAITU:

1. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN TINDAK PIDANA

KEJAHATAN (PASAL 97). HAL INI MENGANDUNG KONSEKUENSI

YURIDIS BAHWA SETIAP ORANG YANG “MENCOBA” ATAU “MEMBANTU”

TINDAK PIDANA INI JUGA DIANCAM DENGAN PIDANA.

2. SUBYEK HUKUMNYA YAITU “SETIAP ORANG” YAITU “ORANG

PERSEORANGAN” ATAU “BADAN USAHA, BAIK YANG BERBADAN

HUKUM MAUPUN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM” (PASAL 1 ANGKA

32). DENGAN DENGAN NAMPAK BAHWA YANG DIMAKNAI “KORPORASI”

DI SINI YAITU “BADAN USAHA”.

3. KETENTUAN PIDANA TERHADAP “BADAN USAHA” DI ATUR DALAM

PASAL 116, 117, 118, 119 YAITU:

a. PASAL 116 :

APABILA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DILAKUKAN OLEH,

UNTUK, ATAU ATAS NAMA BADAN USAHA, TUNTUTAN PIDANA DAN

SANKSI PIDANA DIJATUHKAN KEPADA:



17

1) BADAN USAHA; DAN/ATAU

2) ORANG YANG MEMBERI PERINTAH UNTUK MELAKUKAN TINDAK

PIDANA TERSEBUT ATAU ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI

PEMIMPIN KEGIATAN DALAM TINDAK PIDANA TERSEBUT.

b. TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM

PASAL 116, SANKSI PIDANA DIJATUHKAN KEPADA BADAN USAHA YANG DIWAKILI OLEH PENGURUS YANG BERWENANG MEWAKILI DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAKU PELAKU FUNGSIONAL.

4. BERDASARKAN URAIAN ANGKA 3 DI ATAS, DAPAT DIAMBIL

PEMAHAMAN BAHWA :

a. BADAN USAHA DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

MANAKALA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERSEBUT

DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA, UNTUK BADAN USAHA, ATAS

NAMA BADAN USAHA.

b. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAPAT DIJATUHKAN KEPADA :

1) BADAN USAHA.

2) ORANG YANG MEMBERI PERINTAH ATAU ORANG YANG

BERTINDAK SEBAGAI PEMIMPIN KEGIATAN DALAM TINDAK

PIDANA TERSEBUT.

3) BADAN USAHA DAN ORANG YANG MEMBERI PERINTAH ATAU

ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMIMPIN KEGIATAN

DALAM TINDAK PIDANA TERSEBUT;

5. YANG MENJADI PERTANYAAN, BAGAIMANA SANKSI PIDANA BAGI

BADAN USAHA TERSEBUT, MENGINGAT:

a. KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM UU PPLH ADALAH

PIDANA PENJARA, APAKAH MUNGKIN BADAN USAHA DIJATUHI

PIDANA PENJARA?



18

b. UU PPLH TIDAK MENGATUR SANKSI SECARA KHUSUS KEPADA

BADAN USAHA YAITU SANKSI PIDANA DENDA (SEBAGAIMANA

CONTOH UU TIPIKOR DAN UU TERORISME DI ATAS).

c. LEBIH TEGAS LAGI DALAM PASAL 118 DI ATAS, YANG MENNGATUR

YANG DIBBERI SANKSI ADALAH BADAN USAHA YANG DIWAKILI OLEH PENGURUS YANG BERWENANG MEWAKILI.

d. NAMPAK BAHWA SEMANGAT PEMBENTUK UU PPLH DISINI ADALAH

MENJATUHKAN PIDANA PENJARA KEPADA “ORANG

PERSEORANGAN”.

6. UU PPLH MENGATUR TENTANG PIDANA TAMBAHAN DALAM PASAL

119, NAMUN PERLU DIINGAT BAHWA ADA CIRI-CIRI KHAS PIDANA

TAMBAHAN YAITU:

a. TIDAK DAPAT DIJATUHKAN SECARA MANDIRI, ARTINYA HARUS

MENYERTAI PIDANA POKOK;

b. BERSIFAT FAKULTATIF, ARTINYA TERSERAH HAKIM MAU

MENJATUHKAN ATAU TIDAK MENJATUHKAN; DAN

c. HARUS DIANCAMKAN DALAM PASAL-PASAL TERLEBIH DAHULU,

ARTINYA HANYA PASAL-PASAL YANG MENGATUR PIDANA

TAMBAHAN YANG DAPAT DIPAKI OLEH HAKIM UNTUK

MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN. DENGAN PERKATAAN LAIN,

JIKA TIDAK DIATUR MAKA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN PIDANA

TAMBAHAN

DENGAN DEMIKIAN DENGAN TIDAK DICANTUMKANNYA PIDANA

POKOK TERHADAP BADAN USAHA, YANG BERUPA PIDANA DENDA,

MAKA PADA HAKIKATNYA UNTUK BADAN USAHA YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP, TIDAK DAPAT DIJATUHI PIDANA

TAMBAHAN TERSEBUT.

ADA CATATAN PENTING LAIN YAITU DALAM PASAL 85 DISEBUTKAN

BAHWA :



19

(2) PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR

PENGADILAN DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN

MENGENAI :

a. BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI;

b. TINDAKAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU

PERUSAKAN;

c. TINDAKAN TERTENTU UNTUK MENJAMIN TIDAK AKAN

TERULANGNYA PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN;

DAN/ATAU

d. TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA DAMPAK

NEGATIVE TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP.

(3) PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR DI LUAR PENGADILANN TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.

D. TIDAK DIATUR TENTANG KORPORASI CONTOH UU YANG PADA HAKIKATNYA SEHARUSNYA MENGATUR

TENTANG KORPORASI, NAMUN TIDAK MENGATUR SUBYEK HUKUMNYA

KORPORASI YAITU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20

TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (UU MIG).

MEREK ADALAH MILIK ORANG PERSEORANGAN DAN KORPORASI

NAMUN DEMIKIAN UU MEREK TIDAK MENGATUR TENTANG SUBYEK

HUKUM KORPORASI, SEINGGA MANAKALA ADA KORPORASI YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK, MAKA KORPORASI

TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJANGKAU OLEH UU MEREK.

CATATAN: 1. NE BIS IN IDEM ?

2. TURUT SERTA ?



20

KORPORASI BADAN HUKUM PT PENGURUS

ORGAN

RUPS / PEMEGANG SAHAM

YAYASAN

KOPERASI

NON BADAN HUKUM CV SEKUTU AKTIF

SEKUTU PASIF

UD

CATATAN: 1. PENGURUS PT ULTRAVIRES, RUPS MENOLAK TINDAKAN PENGURUS PT -

PENGURUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA PRIBADI & JIKA PT

MENDAPAT KEUNTUNGAN, PT DPT JADI PIHAK TURUT SERTA;

2. PENGURUS PT ULTRAVIRES, RUPS MENYETUJUI TINDAKAN PENGURUS

PT PEMEGANG SAHAM YANG BERTANGGUNGJAWAB SECARA PIDANA

& PT TIDAK DAPAT DIJERAT PIDANA.

3. PENGURUS CV, MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAS NAMA CV

PENGURUS CV DPT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, CV

TIDAK DAPAT;

4. PEMILIK UD MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAS NAMA UD PEMILIK UD

DPT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, UD TDK DAPAT -. NE

BIS IN IDEM

5. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK

PIDANA OLEH KORPORASI

BEBERAPA CATATAN PENTING TERKAIT PERMA 13 / 2016 :

• DALAM PERTIMBANGANNYA DISEBUTKAN :



21

a. BAHWA KORPORASI SEBAGAI HUKUM YANG KEBERADAANNYA

YANG BESAR DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DAN PEMBANGUNAN NASIONAL, NAMUN DALAM KENYATAANNYA

KORPORASI ADA KALANYA JUGA MELAKUKAN PIDANA

(CORPORATE CRIME) YANG TERHADAP NEGARA DAN

MASYARAKAT

b. BAHWA DALAM KENYATAANNYA TEMPAT UNTUK

MENYEMBUNYIKAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG

TIDAK TERSENTUH PROSES HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA (CRIMINAL LIABILITY)

c. BAHWA BANYAK UNDANG-UNDANG DI INDONESIA MENEMPATKAN

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA YANG DAPAT

DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN, NAMUN PERKARA DENGAN

SUBJEK HUKUM KORPORASI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES

PIDANA MASIH SANGAT TERBATAS, SALAH SATU PENYEBABNYA

ADALAH PROSEDUR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN KORPORASI

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK JELAS, OLEH KARENA ITU

DIPANDANG PERLU ADANYA PEDOMAN BAGI APARAT PENEGAK

HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN

OLEH KORPORASI.

• DIATUR PENGERTIAN :

1. KORPORASI ADALAH KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN

YANG TERORGANISIR, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN

BUKAN BADAN HUKUM

2. TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI ADALAH TINDAK PIDANA YANG

DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA

KORPORASI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG

MENGATUR TENTANG KORPORASI (PASAL 1 ANGKA 8)

PASAL 3

TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI MERUPAKAN TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN OLEH ORANG BERDASARKAN HUBUNGAN



22

KERJA, ATAU BERDASARKAN HUBUNGAN LAIN, BAIK SENDIRI-

SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA YANG BERTINDAK UNTUK DAN

ATAS NAMA KORPORASI DI DALAM MAUPUN DI LUAR LINGKUNGAN

KORPORASI

3. HARTA KEKAYAAN ADALAH SEMUA BENDA BERGERAK ATAU

BENDA TIDAK BERGERAK, BAIK YANG BERWUJUD MAUPUN YANG

TIDAK BERWUJUD, YANG DIPEROLEH, BAIK SECARA

LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI HASIL TINDAK

PIDANA.

4. PENGURUS ADALAH ORGAN KORPORASI YANG MENJALANKAN

PENGURUSAN KORPORASI SESUAI ANGGARAN DASAR ATAU

UNDANG-UNDANG YANG BERWENANG MEWAKILI KORPORASI,

TERMASUK MEREKA YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK

MENGAMBIL KEPUTUSAN, NAMUN DALAM KENYATAANNYA DAPAT

MENGENDALIKAN ATAU TURUT MEMPENGARUHI KEBIJAKAN

KORPORASI ATAU TURUT MEMUTUSKAN KEBIJAKAN DALAM

KORPORASI YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK

PIDANA.

5. HUBUNGAN KERJA ADALAH HUBUNGAN ANTARA KORPORASI

DENGAN PEKERJA/PEGAWAINYA BERDASARKAN PERJANJIAN

YANG MEMPUNYAI UNSUR PEKERJAAN, UPAH, DAN/ATAU

PERINTAH.

6. HUBUNGAN LAIN ADALAH HUBUNGAN ANTARA PENGURUS

DAN/ATAU KORPORASI DENGAN ORANG DAN/ATAU KORPORASI

LAIN SEHINGGA MENJADIKAN PIHAK LAIN TERSEBUT BERTINDAK

UNTUK KEPENTINGAN PIHAK PERTAMA BERDASARKAN

PERIKATAN, BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS.

7. LINGKUNGAN KORPORASI ADALAH LINGKUP KORPORASI ATAU

LINGKUP USAHA KORPORASI ATAU LINGKUP KERJA YANG

TERMASUK DAN/ATAU MENDUKUNG KEGIATAN USAHA KORPORASI

BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.



23

• PASAL 4

(1) KORPORASI DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

SESUAI DENGAN KETENTUAN PIDANA KORPORASI DALAM

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KORPORASI.

(2) DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KORPORASI, HAKIM

DAPAT MENILAI KESALAHAN KORPORASI SEBAGAIMANA AYAT (1)

ANTARA LAIN:

a. KORPORASI DAPAT MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU

MANFAAT DARI TINDAK PIDANA TERSEBUT ATAU TINDAK

PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN

KORPORASI;

b. KORPORASI MEMBIARKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA; ATAU

c. KORPORASI TIDAK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH YANG

DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, MENCEGAH

DAMPAK YANG LEBIH BESAR DAN MEMASTIKAN KEPATUHAN

TERHADAP KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU GUNA

MENGHINDARI TERJADINYA TINDAK PIDANA.

• PASAL 9

(1) PEMANGGILAN TERHADAP KORPORASI DITUJUKAN DAN

DISAMPAIKAN KEPADA KORPORASI KE ALAMAT TEMPAT

KEDUDUKAN KORPORASI ATAU ALAMAT TEMPAT KORPORASI

TERSEBUT BEROPERASI.

(2) DALAM HAL ALAMAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)

TIDAK DIKETAHUI, PEMANGGILAN DITUJUKAN KEPADA KORPORASI

DAN DISAMPAIKAN MELALUI ALAMAT TEMPAT TINGGAL SALAH

SATU PENGURUS.

(3) DALAM HAL TEMPAT TINGGAL MAUPUN TEMPAT KEDIAMAN

PENGURUS TIDAK DIKETAHUI, SURAT PANGGILAN DISAMPAIKAN

MELALUI SALAH SATU MEDIA MASSA CETAK ATAU ELEKTRONIK



24

DAN DITEMPELKAN PADA TEMPAT PENGUMUMAN DI GEDUNG

PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT

• PASAL 10

ISI SURAT PANGGILAN TERHADAP KORPORASI SETIDAKNYA MEMUAT:

a. NAMA KORPORASI;

b. TEMPAT KEDUDUKAN;

c. KEBANGSAAN KORPORASI;

d. STATUS KORPORASI DALAM PERKARA PIDANA (SAKSI/

TERSANGKA/TERDAKWA);

e. WAKTU DAN TEMPAT DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN; DAN

f. RINGKASAN DUGAAN PERISTIWA PIDANA TERKAIT PEMANGGILAN

TERSEBUT

• PASAL 11

(1) PEMERIKSAAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI TERSANGKA

PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIWAKILI OLEH SEORANG PENGURUS.

(2) PENYIDIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP

KORPORASI MEMANGGIL KORPORASI YANG DIWAKILI PENGURUS

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DENGAN SURAT

PANGGILAN YANG SAH.

(3) PENGURUS YANG MEWAKILI KORPORASI DALAM PEMERIKSAAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) WAJIB

HADIR DALAM PEMERIKSAAN KORPORASI.

(4) DALAM HAL KORPORASI TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT TIDAK

HADIR, MENOLAK HADIR ATAU TIDAK MENUNJUK PENGURUS

UNTUK MEWAKILI KORPORASI DALAM PEMERIKSAAN MAKA

PENYIDIK MENENTUKAN SALAH SEORANG PENGURUS UNTUK

MEWAKILI KORPORASI DAN MEMANGGIL SEKALI LAGI DENGAN

PERINTAH KEPADA PETUGAS UNTUK MEMBAWA PENGURUS

TERSEBUT SECARA PAKSA.



25

• PASAL 12

(1) SURAT DAKWAAN TERHADAP KORPORASI DIBUAT SESUAI

DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).

(2) BENTUK SURAT DAKWAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1) MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 143 AYAT (2) KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DENGAN

PENYESUAIAN ISI SURAT DAKWAAN SEBAGAI BERIKUT:

a. NAMA KORPORASI, TEMPAT, TANGGAL PENDIRIAN DAN/ATAU

NOMOR ANGGARAN DASAR/AKTA PENDIRIAN/PERATURAN/

DOKUMEN/PERJANJIAN SERTA PERUBAHAN TERAKHIR, TEMPAT

KEDUDUKAN, KEBANGSAAN KORPORASI, JENIS KORPORASI,

BENTUK KEGIATAN/USAHA DAN IDENTITAS PENGURUS YANG

MEWAKILI; DAN

b. URAIAN SECARA CERMAT, JELAS DAN LENGKAP MENGENAI

TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN DENGAN MENYEBUTKAN

WAKTU DAN TEMPAT TINDAK PIDANA ITU DILAKUKAN.

• PASAL 13

(1) PENGURUS YANG MEWAKILI KORPORASI PADA TINGKAT

PENYIDIKAN WAJIB PULA HADIR PADA PEMERIKSAAN KORPORASI

DALAM SIDANG PENGADILAN.

(2) JIKA PENGURUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK

HADIR KARENA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU TETAP,

HAKIM/KETUA SIDANG MEMERINTAHKAN PENUNTUT UMUM AGAR

MENENTUKAN DAN MENGHADIRKAN PENGURUS LAINNYA UNTUK

MEWAKILI KORPORASI SEBAGAI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN.

(3) DALAM HAL PENGURUS YANG MEWAKILI KORPORASI SEBAGAI

TERDAKWA TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT TIDAK HADIR

DALAM PEMERIKSAAN TANPA ALASAN YANG SAH, HAKIM/KETUA



26

SIDANG MENUNDA PERSIDANGAN DAN MEMERINTAHKAN KEPADA

PENUNTUT UMUM AGAR MEMANGGIL KEMBALI PENGURUS YANG

MEWAKILI KORPORASI TERSEBUT UNTUK HADIR PADA HARI

SIDANG BERIKUTNYA.

(4) DALAM HAL PENGURUS TIDAK HADIR PADA PERSIDANGAN

DIMAKSUD PADA AYAT (3), HAKIM/KETUA SIDANG

MEMERINTAHKAN PENUNTUT UMUM SUPAYA PENGURUS

TERSEBUT DIHADIRKAN SECARA PAKSA PADA PERSIDANGAN

BERIKUTNYA.

• PASAL 14

(1) KETERANGAN KORPORASI MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH.

(2) SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG

DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENGIKUTI KITAB UNDANGUNDANG

HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KETENTUAN HUKUM ACARA

YANG DIATUR KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG LAINNYA.

• PASAL 15

(1) DALAM HAL KORPORASI DIAJUKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU

TERDAKWA DALAM PERKARA YANG SAMA DENGAN PENGURUS,

MAKA PENGURUS YANG MEWAKILI KORPORASI ADALAH

PENGURUS YANG MENJADI TERSANGKA ATAU TERDAKWA.

(2) PENGURUS LAINNYA YANG TIDAK MENJADI TERSANGKA ATAU

TERDAKWA DAPAT MEWAKILI KORPORASI DALAM PERKARA

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1).

• PASAL 16

(1) DALAM HAL ADA KEKHAWATIRAN KORPORASI MEMBUBARKAN DIRI

DENGAN TUJUAN UNTUK MENGHINDARI PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA, BAIK YANG DILAKUKAN SESUDAH MAUPUN SEBELUM

PENYIDIKAN, KETUA PENGADILAN NEGERI ATAS PERMINTAAN



27

PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM MELALUI SUATU PENETAPAN

DAPAT MENUNDA SEGALA UPAYA ATAU PROSES UNTUK

MEMBUBARKAN KORPORASI YANG SEDANG DALAM PROSES

HUKUM SAMPAI ADANYA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

(2) PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1) HANYA DAPAT DIBERIKAN SEBELUM PERMOHONAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ATAU

PERMOHONAN PAILIT DIDAFTARKAN.

(3) PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(1) TIDAK DAPAT DIAJUKAN TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR

KARENA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA

DITENTUKAN DALAM DOKUMEN PENDIRIAN.

• PENJATUHAN PIDANA DENDA :

PASAL 28

(1) DALAM HAL PIDANA DENDA YANG DIJATUHKAN KEPADA

KORPORASI, KORPORASI DIBERIKAN JANGKA WAKTU 1 (SATU)

BULAN SEJAK PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK

MEMBAYAR DENDA TERSEBUT.

(2) DALAM HAL TERDAPAT ALASAN KUAT, JANGKA WAKTU

SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA AYAT (1) DAPAT DIPERPANJANG

PALING LAMA 1 (SATU) BULAN.

(3) JIKA TERPIDANA KORPORASI TIDAK MEMBAYAR DENDA

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) MAKA

HARTA BENDA KORPORASI DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN

DILELANG UNTUK MEMBAYAR DENDA.

PASAL 29

(1) DALAM HAL PIDANA DENDA DIJATUHKAN KEPADA PENGURUS,

PENGURUS DIBERIKAN JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN SEJAK

PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP UNTUK MEMBAYAR

DENDA TERSEBUT.



28

(2) DALAM HAL TERDAPAT ALASAN KUAT, JANGKA WAKTU

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DIPERPANJANG

PALING LAMA 1 (SATU) BULAN.

(3) JIKA DENDA TIDAK DIBAYAR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA,

PENGURUS DIJATUHKAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA

YANG DIHITUNG SECARA PROPOSIONAL.

(4) PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD

PADA AYAT (3) DILAKSANAKAN SETELAH BERAKHIRNYA HUKUMAN

PIDANA POKOK


Documents

KEJAHATAN KORPORASIkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/...1Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious