1

KEJAHATAN KEHUTANAN DAN PENCUCIAN UANG

Bambang Setiono

(Center for International Forestry Research)

Program Sosialisasi PPATK: “Sinergi Membangun Regim Anti-Pencucian Uang yang Efektif diIndonesia”, Batam 11 Agustus 2004

2

KONDISI HUTAN

3

GOAL

“Meminimalisasi intensitas kejahatan kehutanan dan lingkungan untuk memperkuatsistem keuangan nasional, pertumbuhan ekonomi sustainable, dan keutuhan negara kesatuan RepublikIndonesia”

4

Nilai Illegal Logging

Menteri Kehutanan memperkirakankerugian ekonomi dari penebangan liar adalah Rp 30 trillion (US$3.6 billion) per tahun disamping kerugian kemanusian dan sosial akibat tanah langsor dan hutan gundul (Jakarta Post, 18 June 2003)

5

ILLEGAL LOGGING (1)Membalak jenis kayu yang dilindungi undang-undang (misalnya Ramin)Membeli kayu dari pengusaha lokal yangmemanen kayu tersebut dari luar konsesi areaMembalak diluar area konsesiMembuat kontrak dengan pemilik hutan untuk menebang di tanah mereka tetapi menebang kayu ditanah sebelahnya yang milik negaraMembalak dihutan lindung dan taman nasional

6

ILLEGAL LOGGING (2)Membalak didaerah yang terlarang seperti tebing, pinggiran sungai dan danau Menebang kayu kurang atau lebih dari ukuranyang diizinkan Mengambil kayu lebih dari yang diizinkan Membalak tanpa izin Membalak sebelum memenuhi kewajiban dalam kontrak, misalnya analias dampak lingkunganMemperoleh konsesi secara ilegal

7

• Ekspor/impor spesies kayu yang dilaranghukum nasioanal dan internasioanl sepertiConvention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) atau tanpa izin yang tepat

• Mengekspor log • Memindahkah dan mentransportasikan kayu tanpa

dokumen yang sah• Mengekspor produk kayu dengan volume yang lebih

besar dari dokumen ekspor

Penyelundupan dan Perdagangang Hasil Hutan Ilegal

8

Kejahatan KeuanganKehutanan (1)Menyatakan harga jual produk kayu dibawah harga pasar untuk melaporkan laba yang kecilatau rugiMenyatakan harga input produk kayu yang jauhdiatas harga pasar untuk mengurangi laba ataumelaporkan rugiTidak membayar kepada kreditur denganmemindahkan arus kas perusahaan ke bisnisyang lain Memanipulasi pembayaran hutang piutangkepada group perusahaan sendiri untukmengurangi laba dan menghindari pajakperusahaan

9

Mark up nilai jasa dan produk yang diterima dari grup perusahaan sendiri untuk mengurangi besarnya laba dan pajak perusahaan Tidak membayar DR dan PSDH denganbenar dengan under-grading, under-measuring, under-reporting dan under-valuing kayu dan misklasifikasi spesieskayu Tidak membayar DR dan PSDH dankewajiban negara lainnya

Kejahatan KeuanganKehutanan (2)

10

Kejahatan Industri

Memproses kayu tanpadokumentasi yang benar Beroperasi tanpa lisensi atau lisensi yang benarGagal memenuhi kewajiban yang tertuang dalam lisensi termasukstandar pengendali polusi

11

KORUPSI KEHUTANAN Perusahaan memberikan dukungan kepadapartai politik, menyuap tokoh politik, pejabat senior pemerintah atau militer untuk memperoleh lisensi HPH dan industri kayu, menghindari kewajiban, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Perusahaan menyuap masyarakat lokal agar mereka setuju dengan lisensi HPH yang diberikan kepada perusahaanPerusahaan menyuap pegawai pemerintah dan militer untuk memalsukan dokumen dan kejahatan kehutanan lainnya

12

Kelemahan UU No.41/1999

Bukti kayu hasil illegal logging sering hanya bisa menangkap pelaku kelas teriPelaku intelektual kejahatan kehutanan terus menguasi sumber daya ekonomi kehutanan dengan menghancurkan sistem keuangan,perekonomian nasional, dan lingkungan hidup

13

Kewajiban Bank Terhadap Lingkungan

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan: memperhatikan lingkungan dalam memberikan kreditUU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU jo UU No.25/2003: mengenal identitas dan transaksi nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan

14

Usaha Pembalakan kayu & Bank

PT.HPH

Lisensi

Jasa Jasa

PT.BeliJasa Jasa

Bank

15

Usaha Pengolahan kayu & Bank

PT.IPK

Lisensi

Jasa

Bank

DemandProduk

16

Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap orang yang menerima atau menguasai hasil transaksi (penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran) harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kejahatan kehutanan

17

Modus Pencucian Uang

AktivitasIlegal

Placement

Layering

Integrasi

Bank

Usaha legal (Cukong)

Luar Negeri

18

Proses Hukum TPPU

Bank

PPATK

STR

Polisi Jaksa Hakim

Pemblokiran

Meminta Keterangan

Bukti kuat

Penyitaan

Pembuktian Terbalik

Hukuman

Alat Bukti Pemeriksaan: sesuai hukum acara pidana, infornasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau Disimpan secara elektronik, alat optik atau sejenis, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi

19

Proses Pelaporan STR

Nasabah

Transaksi

IdentifikasiTujuanProfilKYC

High Risk

Neutral Risk

Low Risk

Jumlah normalFrekuensi normal

WajarPola Umum

Dgn High risk customer

STR

20

Identifikasi Transaksi Kehutanan Mencurigakan

Jumlah nominal dan frekuensi transaksi tidak konsisten dengan transaksi kehutanan yang legalTransaksi yang dilakukan tidak wajar dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah bank (pengusaha hotel melakukan transaksi kehutanan)Pola transaksi nasabah menyimpang dari pola transaksi umum nasabah kehutananNasabah tidak ada alasan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar negeriNasabah melakukan transaksi dengan pelaku illegal logging

21

Perkiraan Illegal Logging

Daerah Demand (m3) Supply (m3) Deficit (m3)D.I Aceh 1,503,400 138,000 (1,365,400) Sumut 2,889,993 90,000 (2,799,993) Sumbar 741,780 74,000 (667,780) Riau 12,958,256 309,000 (12,649,256) Jambi 8,152,456 153,000 (7,999,456) Bengkulu 865,800 - (865,800) Sumsel 2,450,132 20,000 (2,430,132) Lampung 285,360 - (285,360) Jabar 1,799,658 - (1,799,658) DKI 770,626 - (770,626) Jateng 2,210,867 - (2,210,867) Jatim 3,445,178 - (3,445,178) NTB 75,500 35,000 (40,500) Kalbar 3,981,588 402,000 (3,579,588) Kalteng 3,031,622 1,315,000 (1,716,622) Kalsel 3,948,858 66,000 (3,882,858) Kaltim 9,641,010 1,865,000 (7,776,010) Sulut 156,600 124,000 (32,600) Sulteng 321,272 185,000 (136,272) Sultra 13,488 20,000 6,512 Sulsel 725,480 127,000 (598,480) Maluku 1,954,877 452,000 (1,502,877) Papua 1,558,653 1,517,000 (41,653) Total 63,482,454 6,892,000 (56,590,454)

22

THANK YOU FOR YOUR HELP