Kejahatan Kehutanan

  • View
    620

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kejahatan Kehutanan

ELSDA Institute

02

ELSDA Institute

02

CATATANAWALTAHUN2008

MenelusuriKejahatan BisnisKehutanan ELSDAInstitute,Jakarta

Penulis 1. TrianaRamdhani,S.E.,FinancialAnalyst 2. AlbertHasudungan,S.E.,FinancialAnalyst 3. ZainalArifin,S.H.,LegalAnalyst

4.

GrahatNagara,S.H.,LegalAnalyst

DiterbitkanOleh: LembagaEkonomiLingkungandanSumberDayaAlam(ELSDAInstitute) ManggalaWanabaktiBuildingIV/Room509A Jl.GatotSoebrotoJakartaPusat,10270,Indonesia Telepon Fax ELSDA Institute, adalah sebuah lembaga yang terbentuk atas keprihatinan terhadap kondisi sumberdaya alam Indonesia saat ini. Kamimembangunkekuatandenganmenggalangparaprofessionaldi bidanghukumdanakuntansi.Kekuatankamibertumpupadakedua bidang tersebut. Dua bidang yang selama ini dirasakan belum optimal berperan dalam penyempurnaan pengelolaan lingkungan dansumberdayaalamyanglestari. ISBN HakCiptaELSDAInstitute,2008 CetakanPertama,Februari2008 Hak cipta dilindungi Undangundang. Dilarang mengutip atau menyebarkansebagianataukeseluruhanisibukutanpaizintertulis daripenerbit. :+62215711309/57902778 :+62215711309

KATAPENGANTAR HutanadalahkekayaanrakyatIndonesiayangdikuasaiolehnegaradanseharusnya dipergunakansebesarbesarnyauntukkemakmuranrakyat.Pemerintahsebagaipemegang kekuasaan negara telah mengeluarkan kebijakan dibidang kehutanan dan industri kehutanan yang telah menghasilkan sebuah industri kehutanan dengan nilai milyaran dollar.EksporkomoditiberbasiskayutelahmencapairatarataUS$5milyarpertahunatau sekitar Rp.45 trilliun per tahun. Bisnis kehutanan juga menghasilkan Penerimaan Bukan Pajak(PNBP)yangbesaruntukPemerintahPusat.Perusahaankehutananharusmembayar kurang lebih US$13,5 per m3 untuk setiap kayu yang diambil dari hutanhutan alam dan hutantanamanyangdibiayaidariuangnegara.Jikahutantelahmemberikankayusebesar 60jutam3kayusetiaptahunnyakepadaperusahaankayudiIndonesia,PemerintahPusat seharusnya telah menerima PNBP kehutanan senilai US$ 810 juta atau setara Rp.7,29 triliun setiap tahunnya. Dana kehutanan ini kemudian bisa digunakan untuk membangun Indonesiakhususnyadaerahyangkayadenganhutan. Peran ekonomi kehutanan ini tidak diragukan lagi telah mengeluarkan bangsa IndonesiadarimasamasayangsulitpadaeraOrdeLamamaupunOrdeBaru.Bisnishutan telah mendatangkan devisa yang diperlukan pemerintah untuk mengimpor kebutuhan pokok seperti beras dan menyelesaikan hutang PERTAMINA yang jika tidak ditanggulangi dapat menhancurkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh karena sumbangan devisa dari bisnis hutan ini akhirnya telah berhasil mengangkat kualitas hidup sebagian besar bangsa Indonesia. Kemiskinan dan mahalnya hargaharga barang dapat distabilkan dengan devisa dari hutan. Hutan kembali berperan menyelamatkan bangsa Indonesia pada saat krisis keuangan pada tahun 1997. Perusahaanperusahaan pulp dan plywood dizinkan terus beroperasi dengan kapasitas normalnya untuk menghasilkan devisa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan perokomian Indonesia. Walaupun untuk mencapai hal ini tidak sedikit biaya yang harus

dibayarolehrakyatIndonesia.Hutanghutangperusahaaniniyangbernilaitriliuanrupiah dihapuskan oleh pemerintah dan menjadi beban APBN setiap tahunnya. Pemerintah berhutang miliaran dollar untuk membiayai penghapusan hutanghutang tersebut yang bungasertacicilanhutangnyasetiaptahunmencapai30persendaritotalAPBN. Namun sayangnya, hutan yang dieksploitasi oleh industri kehutanan ini tidak dikelolasecaralestaridangagalmengatasikemiskinandiwilayahyangkayadenganhutan. MenurutBankDunia,Indonesiatelahkehilanganhutanrataratasebesar2jutahektarper tahun. Hutan yang rusak telah mencapai 59,2 juta hektar dari total 120 juta hektar kawasanyangdiklaimsebagaikawasanhutan(MenteriNegaraLingkunganHidup,Status LahanHutanIndonesia2006).Selainmenghadapibencanakarenakerusakanhutan,rakyat Indonesiajugatidakmenikmatikeuntunganekonomiyangdiperoleholehparaperusahaan dibidangkehutanan.Banyakperusahaankehutananyangselalumenyatakanrugisehingga tidakpernahmembayarpajakdanbahkanpadasaatkrisiskeuangankarenajatuhnyanilai tukar rupiah terhadap nilai dollar Amerika Serikat, perusahaanperusahaan kayu yang seharusnya menerima windfall profit dari tingginya nilai dollar secara beramairamai menyatakan rugi dan tidak mampu membayar hutangnya. Disamping tidak menerima keuntungan dari kegiatan kehutanan diwilayahnya serta harus menghadapi bencana, pendudukyangberadadisekitarhutanjugaseringmenjadikorbanpenegakanhukumyang tidak adil. Para penegak hukum Indonesia masih terpaku kepada memburu orangorang yang dapat dibuktikan di pengadilan melakukan proses perusakan hutan. Sehingga penyidikanyangmerekalakukandifokuskanlebihkepadaadanyabuktikayuyangditebang secarailegaldanorangyangmenebangsertamembawakayuilegaltersebut.Orangyang memerintahkan (umumnya secara lisan) baik untuk melakukan penebangan, pengangkutan, dan menadah kayu ilegal tersebut tidak pernah disentuh. Mereka yang menikmatikeuntunganekonomidaribisnismenggunakankayuilegaltidakpernahterjerat hukum.

Catatan awal tahun ELSDA Institute ini memberikan hindsight kepada para pembacanya tentang kenapa peran ekonomi kehutanan yang besar dalam membatu bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis ekonomi sepanjang 40 tahun ini gagal menyelesaiakanmasalahyangfundamentaldiIndonesia,yaitukemiskinandankelestarian hutan. ELSDA Institute melihat praktek akuntansi perusahaan kehutanan, program ekonomi berbasis lingkungan, dan penegakan hukum dibidang kehutanan. Analisis atas ketiga persoalan ini dapat memberikan informasi kepada pembacanya tentang tanggung jawabperusahaankehutananuntuklebihtransparandanakuntabelterhadapsumberkayu yang dipergunakan, kewajiban pembayaran PNBP kehutanan, dan investasi dibidang kehutanan dan social. Analisis ELSDA juga dapat membantu peningkatan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan ataupejabatkehutananyangseharusnyamengawasiperusahaanini. InformasidananalisisyangdilakukanELSDAInstituteinisangatdiperlukanuntukmembuat hutanmenjadisumberdayaalamuntukkemakmuranrakyatIndonesiasecarakeseluruhan sepertiyangdicitacitakanolehpendiribangsaini. BambangSetiono ResearchFellow ForestandGovernanceProgram CenterforInternationalForestryResearch(CIFOR)

DAFTARISI KATAPENGANTAR DAFTARISI LAPORANANALISISLAPORANKEUANGAN PERUSAHAANKEHUTANAN2007 TrianaRamdhani,S.E. DEBTFORNATURESWAPTAMANNASIONAL DANPELUANGKEDEPAN AlbertHasudungan,S.E. HUTANHANCURKORUPSITUMBUHSUBUR MuhamadZainalArifin,S.H. MELIHATUANGHARAMPERUSAKHUTAN YANGKEBALHUKUM GrahatNagara,S.H. CATATANBADANLAYANANUMUM2007 TrianaRamdhani,S.E. 79 53 21 13 1 vi iii

1

LAPORANANALISISKEUANGAN PERUSAHAANKEHUTANAN2007

Berbicara tentang perusahaan, laporan keuangan merupakan informasi pengungkapan secara rinci kondisi keuangan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Maka sudah seharusnya fakta yang ada di perusahaan terungkapdalamlaporankeuangan.

TrianaRamdani,FinancialAnalyst

MenelusuriKejahatanBisnisKehutanan2

2008

PENDAHULUANSangat ironis, perkembangan industri kehutanan yang begitu menguntungkan tidak sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang sustainable.Setelahmengerukhasilkekayaanalamyangterkandungdidalam hutan, perusahaanperusahaan kayu begitu saja membiarkan hutan menjadi gunduldantidakbermanfaatsamasekali. Secara konservatif, pabrikpabrik yang terkait dengan hutan (bubur kayu,kayulapis,dankayugergajian)membutuhkanlebihdari60jutam3kayu, sementara hutan alam, hutan tanaman, dan hutan masyarakat hanya dapat memproduksi secara legal dan berkelanjutan sekitar 20 juta m3 kayu.1 Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, kita akan kehilangan dua hal sekaligus yaitu lingkungan hidup dan SDA serta kekuatan ekonomi dari perusahaan berbasis SDA.2 Berbicara tentang perusahaan, laporan keuangan merupakan informasi pengungkapan secara rinci kondisi keuangan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Maka sudah seharusnya fakta yang ada di perusahaan terungkap dalam laporan keuangan. Tapi apa yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan yang berbasis SDA khususnya kehutanan? Kondisi hutan yang rusak tidak sama sekali terungkap dalam laporan keuangannya.Tanyakenapa? Seharusnya pihak berwenang lah yang menyatakan wajibnya pengungkapan kondisi SDA dalam laporan keuangan bagi perusahaan yang berbasisSDA.HarusdibuatstandarataspengungkapankondisiSDAtersebut. Saat ini aturan mengenai standarstandar penyusunan laporan keuangan dinyatakandalamPernyataanStandarAkuntansiKeuangan(PSAK). Bambang Setiono dan Yunus Husein, Memerangi Kejahatan Kehutanan dengan Mendorong Prinsip Kehati hatianPerbankanuntukMewujudkanPengelolaanHutanyang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang, CIFOR OccasionalPaperNo.44(i),CIFOR,Bogor,2005,hlm4. 2 Bambang Setiono (CIFOR) dan Mulyadi Noto (ELSDAInstitute),IndikatordanInstrumenuntukMendeteksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Tidak Berkelanjutan: Pendekatan Analisis Keuangan, Diskusi Panel Menghilangkan Korupsi dan Pencucian Uang di Bidang Kehutanan.ELSDAInstitute,Jakarta,31Mei,2007,hlm1.1

3

Organisasi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pihak yang berwenangdalampenentuanPernyataanStandarAkuntansiKeuangan(PSAK) bagi perusahaan. Standarstandar yang ditetapkan wajib diterapkan oleh setiapperusahaandalampenyusunanlaporankeuangansesuaidenganbidang usahanya. Maka sudah selayaknya standar yang dibuat bisa benarbenar mewakiligambarankegiatandankeadaandariperusahaan. Khusus untuk Akuntansi Kehutanan, disinyalir bahwa tidak memadainya PSAK 32 yakni tentang Kehutanan, mengakibatkan perusahaan perusahaan kehutanan dengan mudah untuk tidak mengungkapkan halhal penting mengenai aktivitasnya. Misalnya untuk jumlah bahan baku yang digunakan selain dilaporkan dengan satuan moneter, seharusnya dilaporkan juga dengan satuan dari bahan baku tersebut, seperti kay

Search related