KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh :

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Acara Rapat FKPD dalam Mewujudkan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat

Bertempat di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika No. 112

Bandung - 11 Juni 2014

TINDAK PELECEHAN SEKSUAL ANAK

• Tindak pelecehan seksual oleh anak merupakan masalah

yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah,

karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa.

Banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap

anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan

adalah yang dikenal oleh korban. Aktivitas seksual anak

remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena

telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum

pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang.

• Pelecehan seksual yang terjadi pada

anak-anak bukanlah suatu kasus

baru dalam masyarakat, kebanyakan

pelaku kejahatan seksual itu adalah

orang dewasa meski tidak sedikit

pelakunya adalah anak-anak usia

remaja sampai menjelang dewasa.

FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK

Tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terjadi karena beberapa faktor psikologis diantaranya : • anak tidak mendapat kasih sayang dari orang

tuanya,• orang tua lupa diri sebagai orang tua karena

terlalu sibuk, • pengaruh lingkungan, • kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat

perhatian orang tua dirumah,

Lanjutan . . . .

• adanya film dan video yang lepas sensor,

• bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan

rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca

dan melihatnya,

Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual

terutama anak usia remaja yang dapat merusak

jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja

yang berpotensi sebagai korban dan pelaku

pelecehan seksual.

KEADILAN RESTORATIF /DIVERSI

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Ps

1 ayat (6) UU SPPA).

• Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara Anak dari

proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana. (Ps 1 ayat

(7) UU SPPA)

KEWAJIBAN DIVERSIPasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui

musyawarah dengan melibatkan Anak dan

orang tua/Walinya, korban dan/atau orang

tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,

dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan

pendekatan Keadilan Restoratif.

TUJUAN DIVERSIMENCAPAI

PERDAMAI

AN ANTARA

KORBAN

DAN ANAK

MENYELES

AIKAN

PERKARA

ANAK DI

LUAR

PROSES

PERADILAN

MENGHIND

ARKAN

ANAK DARI

PERAMPAS

AN

KEMERDEK

AAN

MENDORON

G

MASYARAKA

T UNTUK

BERPARTISI

PASI

MENANAMK

AN RASA

TANGGUNG

JAWAB

KEPADA

ANAK

(PASAL 6

UU SPPA)

SYARAT DIVERSI Dilakukan pada TP

yang diancam pidana

dibawah 7 tahun

Bukan pengulanga

n TP

Harus dengan persetujuan

korban, kecuali TP

Pelanggaran, tipiring, TP

tanpa korban, kerugian

korban tidak lebih dari upah

minimum provinsi.

CARA DIVERSI

• Melalui musyawarah yang melibatkan anak & orang tua/walinya, Korban & orang tua/walinya

• PK Bapas & Pekerja Sosial berdasarkan keadilan restoratif

• Dapat melibatkan Tenaga kerja sukarela & masyarakat

• Hakim bertindak sebagai fasilitator pada tingkat pengadilan

CARA DIVERSI

MELALUI MUSYAWA

RAH YANG

MELIBATKAN ANAK & ORANG TUA/WALI

NYA, KORBAN & ORANG TUA/WALI

NYA

PK BAPAS & PEKSOS BERDASA

RKAN KEADILAN RESTORA

TIF

DAPAT MELIBATKAN TKS & MASYARA

KAT

HAKIM BERTINDAK SEBAGAI

FASILITATOR PADA TINGKAT

PENGADILAN

MASA PENAHANAN & SYARATNYA

Penahanan terhadap anak hanya dapat

dilakukan dengan syarat :

• Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun

atau lebih

• Diduga melakukan TP dengan ancaman

pidana penjara 7 tahun atau lebih

• Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS

TABEL MASA PENAHANAN

LEMBAGA JUMLAH HARI

POLISI 7 + 8

JPU 5 + 5

HAKIM PN 10 + 15

HAKIM BANDING 10 + 15

HAKIM KASASI 15 + 20

TABEL MASA PENAHANAN

PIDANA POKOK :• Pidana peringatan

• Pidana dengan syarat :

a. Pembinaan diluar lembaga

b. Pelayanan masyarakat

c. Pengawasan

• Latihan kerja

• Pembinaan dalam lembaga dan

• Penjara

PIDANA TAMBAHAN :

• Perampasan keuntungan yang diperoleh

• Pemenuhan kewajiban adat

• Pidana penjara dijatuhkan bila keadaan dan perbuatan

anak akan membahayakan masyarakat

• Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling

lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi

orang dewasa

• Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan

sebagai upaya terakhir

• Bila perbuatan pidana anak diancam dengan pidana

mati/seumur hidup maka pidana penjara yang dapat

dijatuhkan paling lama 10 tahun

SYARAT PIDANA PENJARA ANAK (1)

• Minimum khusus pidana penjara tidak

berlaku bagi anak

• Jika pidana komulatif (penjara & denda)

dijatuhkan maka pidana denda yang tidak

dibayar diganti dengan wajib pelatihan

kerja

• Pidana penjara kepada anak tidak boleh

melanggar harkat dan martabat anak

SYARAT PIDANA PENJARA ANAK (2)

TINDAKAN

PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA/WALI

PENYERAHAN KEPADA SESEORANG

PERAWATAN DI RUMAH SAKIT JIWA

PERAWATAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEWAJIBAN IKUTI DIK FORMAL/LATIHAN

PENCABUTAN SIM

PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA