2
TUGAS MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN “Analisis Sistem Reward and Punishment“ Anggota Kelompok : Ainin Fatmalasari Faizal Dwi Aulia M Choirus Sholeh Muhammad Suryanto Robert M. Sitorus 3A - Kebendaharaan Negara SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

Kelemahan Sistem Reward and Punishment

Embed Size (px)

Citation preview

TUGAS MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

Analisis Sistem Reward and Punishment

Anggota Kelompok : Ainin Fatmalasari Faizal Dwi Aulia

M Choirus Sholeh Muhammad Suryanto Robert M. Sitorus

3A - Kebendaharaan Negara

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KELEMAHAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT 1. Tidak memenuhi asas keadilan Sistem Reward dan Punishment ini tidak bisa menjangkau dalam pemberian punishment untuk satker yang bisa menghabiskan anggaran tetapi tidak dapat memenuhi tarket kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai contoh misalkan ada dua satker yang sama-sama tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi satker yang satu dapat menghabiskan anggaran yang diberikan sedangkan satker kedua tidak dapat menghabiskan anggaran yang telah diberikan. Maka, satker pertama tidak akan mendapatkan punishment karena tidak ada selisih antara pagu pelaksanaan dengan realisasi belanja. Sementara untuk satker yang kedua akan diberikan punishment sebesar selisih antara pagu pelaksanaan dengan hasil realisasi. Menurut kami, kasus diatas menunjukkan bahwa sistem reward and punishment yang digunakan tidak menunjukkan asas keadilan. Selain itu kasus tersebut seolah-olah menunjukkkan bahwa sistem ini lebih menekankan pada habis atau tidaknya anggaran yang dialokasikan meskipun target kinerja tidak tercapai yang terbukti dalam kasus diatas. Padahal sistem anggaran yang kita gunakan sudah menggunakan sistem PBK (Penganggaran Berbaisis Kinerja). Seharusnya dengan adanya sistem PBK ini kedua satker tersebut terkena punishment atas tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan. 2. Belum diberlakukannya Reward and Punishment terkait lemahnya penyerapan anggaran Seperti kita ketauhi bersama penyerapan anggaran di negara kita mulai intensif terjadi di akhir-akhir tahun anggaran yaitu pada triwulan keempat. Pada bulan-bulan itu para satker mulai melakukan pengeluaran anggaran secara besar-besaran seolah-olah mereka berusaha untuk mengejar target. Padahal seharusnya penyerapan anggaran sudah dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran. Hal tersebut terjadi karena pada awal tahun anggaran, umumnya, para satker lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan perencanaan dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pada awal tahun anggaran para satker tidak menunjukkan keseriusan dalam melakukan kegiatan yang telah dikerjakan sehingga sebagian besar pengeluaran malah terjadi di akhir tahun anggaran. Padahal seperti kita ketahui, roda perekonomian suatu negara salah satunya ditopang oleh belanja negara. Apabila pada awal tahun anggaran tidak ada pengeluaran belanja negara maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga akan terganggu. Sementara itu, dalam sistem reward and punishment belum ada suatu ketentuan yang mengharuskan satker untuk melakukan penyerapan anggaran dari awal tahun anggaran. Seharusnya sistem ini memberikan suatu punishment kepada satker yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah di awal tahun. Begitu juga sebaliknya bagi satker yang memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi sejak awal tahun dapat diberikan reward.