KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN€¦ · Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725477 (Hunting), 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467

Laman: http://psmk.kemdikbud.go.id

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1132/D5.4/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA PRANCIS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Pemerintah Peralatan Praktik SMK Kerja Sama

Indonesia Prancis Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka

percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan

perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 3 -

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105

Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1745);


Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);


tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);


tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f. tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

0560/A.A2/KU/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang

- 4 -

tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor

0300/D5.1/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan

pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja

Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 Nomor

SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA PRANCIS

TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia

Prancis Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

- 5 -

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019




Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.

NIP 196504121990021002

LAMPIRAN

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NOMOR : 1132/D5.40/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA

PRANCIS TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah

merencanakan penyediaan tenaga listrik sebesar 35 Giga watt dalam 5

tahun, 2016 s.d. 2019, yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM

74K/21/MEM/2015. Usaha mendukung pengembangan proyek pembangkit

tenaga listrik untuk kebutuhan tersebut dan untuk memetakan tantangan

transisi energi, di antaranya dapat dilakukan dengan mengembangkan

pelatihan teknisi bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan.

Selaras dengan hal tersebut, telah dilakukan Perjanjian Kemitraan 4 pihak

antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Perancis, Schneider Foundation

dan PT. Schneider Electric Indonesia berupa Perjanjian Kemitraan Pendirian

Center of Excellence (CoE) Pelatihan Guru dan Pengajar serta Pembangunan

(sampai dengan) 184 laboratorium SMK untuk Pelatihan Siswa Indonesia

dalam bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi terbarukan dengan

nomor 2017-00000006478 yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus

2017.

Perjanjian kemitraan dalam bidang kelistrikan, otomasi industri dan energi

terbarukan ini bertujuan di antaranya untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan guru dan siswa;

2. Membangun kemitraan dengan Industri terutama dalam pemagangan

siswa SMK;

- 2 -

3. Mengembangkan 184 ruang laboratorium SMK (ruang praktik siswa

SMK), dengan pembangunan minimal 124 ruang, selama 6 tahun

(hingga tahun 2022);

4. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru produktif;

5. Membuka akses berkelanjutan menuju pasar kerja bagi siswa

Indonesia;

6. Menampilkan strategi pengajaran baru untuk mengembangkan

hubungan yang berkelanjutan antara industri dan pendidikan

Menindaklanjut Kerja Sama ini, Direktorat Pembinaan SMK telah

mengalokasikan dana penyediaan peralatan praktik untuk mendukung

upaya pengembangan Laboratorium CoE SMK selama 6 tahun (hingga tahun

2022).

Berkaitan dengan implementasi penyediaan peralatan praktik SMK Kerja

Sama Indonesia-Prancis ini, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan sebagai

acuan kerja para pihak yang terlibat. Diharapkan, setelah petunjuk

pelaksanaan ini diketahui oleh pemerintah daerah provinsi dan dinas

pendidikan provinsi, dapat diperoleh dukungan, perhatian dan Kerja Sama

yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Tujuan

Bantuan Peralatan Praktik ini merupakan upaya dalam melengkapi

laboratorium CoE SMK yang akan dikembangkan dalam rangka:

1. Meningkatkan kompetensi guru dan teknisi/instruktur pasca pelatihan

di CoE; dan

2. Meningkatkan kompetensi peserta didik SMK bidang kelistrikan, otomasi

industri dan energi terbarukan agar mencapai kompetensi yang

dipersyaratkan industri.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Penyediaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis berasal

dari bantuan pemerintah yang terdapat pada anggaran Direktorat

Pembinaan SMK.

- 3 -

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis adalah

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per paket,

dengan total bantuan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar

rupiah) untuk 120 paket.

E. Hasil Yang Diharapkan

Tersedianya 120 paket peralatan praktik untuk SMK Kerja Sama Indonesia

Prancis.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dikirimkan

dalam bentuk alat.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Pelaksanaan penyediaan alat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Pengadaan alat dimaksudkan untuk mendukung Perjanjian Kemitraan 4

pihak antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Perancis, Schneider

Foundation dan PT. Schneider Electric Indonesia;

3. Pengadaan alat dilaksanakan oeh Direktorat Pembinaan SMK;

4. Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya harus sudah selesai

pada tanggal 31 Desember 2019;

5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta

dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun

keuangan.

- 4 -

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dapat diuraikan sebagai

berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja

Sama Indonesia Prancis akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Direktorat Pembinaan SMK;

4. Dinas Pendidikan Provinsi;

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

6. Penyedia Alat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Biro Umum

Kelompok Kerja melaksanakan Pemilihan Penyedia Peralatan Praktik

Kerja Sama Indonesia – Prancis (alat laboratorium Center of Excellence)

setelah mendapat surat tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Ditjen Dikdasmen.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan SMK penerima alat yang memenuhi persyaratan dengan

menerbitkan surat keputusan.

3. Direktorat Pembinaan SMK

a. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan dokumen yang berkaitan

dengan Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia

Prancis;

b. Mengajukan permohonan pengadaan kepada Unit Layanan

Pengadaan Ditjen Dikdasmen dengan melampirkan spesifikasi alat,

total HPS, dan rancangan kontrak;

c. Menandatangani kontrak dengan penyedia alat;

d. Melaksanakan ketentuan pada kontrak dan lampirannya;

- 5 -

e. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;

f. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan

berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;

g. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek); dan

h. Melaksanakan verifikasi dan supervisi (apabila diperlukan).

4. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Mengetahui Berita Serah Terima Alat dari Direktorat Pembinaan SMK

kepada SMK penerima;

b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan

pencatatan serah terima aset Peralatan Praktik SMK Kerja Sama

Indonesia Prancis bagi SMK Negeri;

c. Mengetahui serah terima aset Peralatan Praktik SMK Kerja Sama

Indonesia Prancis bagi SMK Swasta.

d. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan

kepada Kantor Cabang Daerah/Balai Wilayah untuk

penandatanganan surat tugas dan berita acara serah terima aset

yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan disampaikan kepada

Direktorat Pembinaan SMK sebelum kegiatan bimbingan teknis.

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia Prancis berkewajiban:

a. Membentuk Tim Penerima Alat;

b. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;

c. Mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan kepada

Direktorat Pembinaan SMK ke dalam aplikasi Takola SMK;

d. Menghadiri bimbingan teknis dengan membawa dokumen

persyaratan penerima bantuan dan mengikuti kegiatan dengan

khidmat serta berpartisipasi aktif di dalam diskusi;

e. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan ketersediaan ruang

dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan peralatan,

berkemampuan untuk memelihara dan memaksimalkan penggunaan

alat;

f. Melakukan entry data berkaitan dengan penerimaan bantuan alat ini

pada aplikasi Takola SMK;

- 6 -

g. Melakukan Serah Terima Aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi

(bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai

peraturan perundangan.

6. Penyedia Alat

Penyedia yang terpilih berkewajiban untuk penyediaan, pengiriman,

instalasi, dan testing commissioning alat;

- 7 -

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS,

DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan SMK Penerima Bantuan Pemerintah

1. Sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;

2. Memiliki ruang dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan

peralatan, serta strategi pemeliharaan dan memaksimalkan kegunaan

alat;

3. Membuat tata letak (lay-out) penempatan peralatan;

4. Memiliki Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM bagi SMK Swasta;

5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian/sertifikat akreditasi sekolah;

6. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK. Kepala Sekolah bukan

merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan

penyelenggara SMK yang bersangkutan;

7. Memiliki surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Provinsi

(bermeterai Rp6.000) untuk:

a) Melakukan pencatatan serah terima aset Peralatan Praktik SMK, bagi

SMK Negeri.

b) Mengetahui serah terima aset Peralatan Praktik SMK, bagi SMK

Swasta.

B. Mekanisme Penetapan SMK Penerima

Penetapan penerima Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia

Prancis adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan

berdasarkan data aplikasi Takola SMK;

2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan

Pemerintah Peralatan Praktik SMK;

3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis

bagi SMK calon penerima bantuan kepada Dinas pendidikan Provinsi;

4. SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan menyampaikan

dokumen persyaratan penerima bantuan;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan SMK

penerima alat yang telah memenuhi persyaratan.

C. Bimbingan Teknis

- 8 -

Calon penerima bantuan peralatan Praktik SMK akan mengikuti bimbingan

teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Penjelasan:

a. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK berkaitan dengan kerja sama

pendidikan kejuruan Indonesia – Prancis (Laboratorium CoE);

b. Spesifikasi alat bidang kelistrikan, otomasi industri, dan energi

terbarukan identifikasi kebutuhan peralatan di sekolah, termasuk

prasarana dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, serta

upaya memelihara dan memaksimalkan penggunaan alat;

c. Strategi pengiriman dan penerimaan alat;

d. Serah terima aset dari SMK penerima kepada provinsi.

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima

bantuan;

3. Penandatanganan Surat Perjanjian Penerimaan Alat bagi SMK penerima

yang sudah memenuhi syarat antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit

Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Sekolah;

4. Rencana pengiriman dan penerimaan peralatan di sekolah dan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan;

5. Rencana pemeliharaan alat dan memaksimalkan penggunaannya di

sekolah;

6. Rencana penyiapkan ruang & infrastruktur yang dibutuhkan serta

layouting.

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi/

Direktorat Pembinaan SMK melakukan supervisi secara sampling terhadap

preses penerimaan alat di SMK bila diperlukan.

- 9 -

BAB V

BERITA ACARA SERAH SERAH TERIMA ASET

Alat yang telah diterima di sekolah harus diserahkan kepada dinas pendidikan

provinsi untuk dijadikan aset pendidikan daerah. Hal ini dimaksudkan pula agar

dinas pendidikan provinsi dapat berperan aktif dalam memelihara aset

pendidikan yang ada di sekolah dimaksud. Dengan demikian, Berita Acara Serah

Terima Aset yang telah ditandatangani SMK penerima dan dinas pendidikan

provinsi harus segera dikirim kembali ke Direktorat Pembinaan SMK sebagai

salah satu bukti penerimaan bantuan pemerintah ini ke SMK.

- 10 -

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang

terlibat di dalam melaksanakan Program Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja

Sama Indonesia-Prancis.

Program Bantuan ini akan berjalan lancar, apabila pihak-pihak yang terlibat

dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan,

termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.




Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.

NIP 196504121990021002

LAMPIRAN 2

[Kop Surat Sekolah]

KEPUTUSAN KEPALA SMK ...........................

Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PEMBENTUKAN

PANITIA/TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PENGADAAN

PERALATAN PRAKTIK KETERAMPILAN SMK

SMK…………………..

Menimbang : 1. bahwa salah satu program bantuan Direktorat

Pembinaan SMK tahun 2019 adalah pengadaan

Bantuan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-

Prancis;

2. bahwa dalam pelaksanan program tersebut perlu

dibentuk Tim Penerima Alat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;


Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;


Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka

percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat;


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Logo

Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama dalam lampiran

Surat Keputusan ini untuk melaksanakan proses Pemeriksaan

dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-

Prancis, SMK...........;

KEDUA : Panita/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik

SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis , SMK …………… mempunyai

tugas:

1. Menerima alat setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Alat.

KETIGA : Tim Penerima Alat bertanggung jawab kepada Kepala SMK.

KEEMPAT : Biaya akibat pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada

SMK.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan

dalam keputusan tersendiri dangan catatan bahwa, apabila

dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

selesainya tugas tersebut di atas.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala SMK . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

NIP. . . . . . . . . . . .

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...........

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ..............

Nomor : . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . .

Tim Penerima

Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis

SMK ...............................

No Nama Unsur Jabatan Dalam Tim

1.

2.

3.

………………………..

………………………..

………………………..

Kepala Program Studi

Guru produktif

Guru produktif

Ketua Tim

Sekretaris

Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . . .

Kepala SMK . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP. . . . . . . . . . . .

[Kop Surat Sekolah]

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………

NIP : ………………………………

Jabatan : Kepala SMK………………

Alamat : ………………………………

Kabupaten/Kota…………………

Provinsi………………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

tersedia ruang praktik termasuk infrastruktur pendukung (jaringan listrik,

mekanikal dan elektrikal) untuk menempatkan peralatan yang akan diadakan

dari dana APBN tahun 2019 di SMK……………………...

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

..............., …………………………2019.

Kepala SMK…………………………….

Meterai 6000

…………………………………………….

NIP …………………………………………….

Logo

Sekolah


………………………..

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN

PENERIMAAN

BANTUAN PERALATAN PRAKTIK SMK

KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS

TAHUN 2019

NOMOR : ………………….

TANGGAL : …………………

Pada hari ini ……………. tanggal ……….bulan …………….tahun Dua ribu

sembilan belas bertempat di SMK ……….. di Jl. …………………., telah dilakukan

pemeriksaan dan penerima barang:

A. Nama Tim Penerima Alat

1. …………………………

2. ………………………..

3. ………………………..

Selaku Tim Penerima Alat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK, Nomor:

………………. tanggal …………………….2019 , selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

B. Nama : ………………………

Jabatan : ………………………

Nama Perusahaan : PT./CV ………………………

Alamat : Jl. ………………………

………………………

Selaku Penyedia Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia–Prancis,

SMK……………….., berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :

……………………….tanggal …………………..2019 antara PPK Subdit

Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Penyedia. Selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

Berdasarkan ketentuan di atas PIHAK PERTAMA telah melakukan kegiatan

pemeriksaan dan penerimaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (terlampir);

2. Kesimpulan pemeriksaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA bahwa pekerjaan

yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA telah dilaksanakan sesuai dengan Surat

Perjanjian.

3. PIHAK PERTAMA telah melakukan Penerimaan berdasarkan Surat

Perjanjian.

UNTUK SMK NEGERI

DAN SMK SWASTA

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan Praktik SMK ini

dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PT. /CV………………………

1. Nama………………

TTD…………………

2. Nama………………

TTD…………………

Nama………………

(Jabatan …………)

3. Nama………………

TTD…………………

LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN PERALATAN PRAKTIK KETERAMPILAN SMK

Nama Perusahaan : PT./CV ………………………

Tanggal : ………………………

Tempat : Jl. ………………………

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

NO NAMA ALAT SPESIFIKASI SESUAI TIDAK

SESUAI

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi dan uji

fungsi Peralatan Praktik SMK

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PT. /CV………………………

1. Nama……………… TTD…………………

2. Nama……………… TTD…………………

Nama………………

(Jabatan …………)

3. Nama……………… TTD…………………

[Kop Surat Sekolah]

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PERALATAN PRAKTIK SMK KERJA SAMA INDONESIA-PRANCIS

SMK..........................................

Nomor : ………………

Pada hari ini ………..tanggal …… (…….) bulan ……. tahun dua ribu sembilan

belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ………………………….

Jabatan : Ketua Tim Penerima Alat

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK …...... Nomor :

……….. tanggal ………. tentang pembentukan Tim Penerima Alat Praktik SMK

Kerja Sama Indonesia-Prancis ..............., dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ………………………….

Jabatan : Kepala SMK …………………..

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaaan dan penerimaan Peralatan

Praktik Siswa, yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah sesuai

dengan Berita Acara Pemeriksaaan dan Penerimaan Barang Nomor: ………..

Tanggal ……….., dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan PIHAK

KESATU.

Demikian Berita Acara Serah Terima Peralatan Praktik SMK Kerja Sama

Indonesia-Prancis ini dibuat dengan sebenarnya dalam 3 (tiga) rangkap.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

---------------------------------------

-------------------------------------

Logo

Sekolah

UNTUK SMK NEGERI

DAN SMK SWASTA

[Kop Surat Sekolah]

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET


SMK........................

TAHUN 2019

Nomor : ……………………

Pada hari ini …………….. tanggal……………………. bulan ………….. tahun dua

ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : Kepala SMK Negeri …………………………..

Alamat : .....................................

.....................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan …………………….

Alamat : .....................................

.....................................


PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

Berita Acara Serah Terima Peralatan Praktik SMK Kerja Sama Indonesia-Prancis

dari Ketua Tim Penerima Alat kepada Kepala SMK ............ Nomor:

............................. tanggal ..............

Logo

Sekolah

UNTUK SMK NEGERI

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset Peralatan Praktik

SMK Kerja Sama Indonesia Prancis dari SMK Negeri.................................

dengan uraian sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima penyerahan PIHAK PERTAMA berupa aset Pengadaan Peralatan

Praktik seperti dalam lampiran berita acara ini.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan

selanjutnya PIHAK KEDUA akan mencatatkan dalam buku inventaris aset

Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset ini dibuat dengan sebenarnya dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,

(……..………………) (……………………….)

NIP. ……………………. NIP. …………………

Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset

Pengadaan Peralatan Praktik Keterampilan SMK

Nomor : …………………………….

Tanggal : …………………………….

SMK Negeri : ………………………........

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(…………………………) (……………………….)

NIP. ……………………. NIP. …………………

No Nama/ Jenis Alat Jumlah

Alat Spesifikasi

Merk, Model,

Type

Tahun

Pembuatan

Harga beli/

Perolehan

(Rp)

Sumber

Pengadaan

UNTUK SMK NEGERI

55

[Kop Surat Sekolah]

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET


SMK........................

TAHUN 2019

Nomor : ……………………

Pada hari ini……………. Tanggal……..… bulan……….….. tahun dua ribu

sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : Kepala SMK Swasta…………………………..

Alamat : .....................................

.....................................


PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ……………………………….

NIP : ……………………………….

Jabatan : Ketua Yayasan …………………….

Alamat : .....................................

.....................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnyadisebut

PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Peralatan dari Ketua Tim Penerima

Alat kepada Kepala SMK ............ Nomor: ............................. tanggal ..............

Logo

Sekolah

UNTUK SMK SWASTA

56

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima aset Pengadaan

Peralatan Praktik SMK................................. dengan uraian sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima penyerahan PIHAK PERTAMA berupa aset Pengadaan Peralatan

Praktik seperti dalam lampiran berita acara ini.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan

selanjutnya PIHAK KEDUA akan mencatatkan dalam buku inventaris aset

Yayasan ……….. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Aset Pengadaan Sarana Peralatan Praktik

SMK ............………………… ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,

(……..………………) (……………………….)

NIP. ……………………. NIP. …………………

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…………

(……………………….)

NIP …………………......

Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset

Pengadaan Sarana Peralatan Praktik Keterampilan SMK

Nomor : …………………………….

Tanggal : …………………………….

SMK Swasta : ………………………........

No Nama/

Jenis Alat Jumlah

Alat Spesifikasi

Merk,

Model, Type

Tahun

Pembuatan

Harga beli/ Perolehan

(Rp)

Sumber

Pengadaan

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA

(…………………………) (……………………….)

NIP. ……………………. NIP. …………………

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…………

(……………………….)

NIP ……………..........

Documents

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN€¦ · Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); pasal 2 ayat (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada