Kenaikan Pangkat/Golongan dan JabatanYang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatanya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Kenaikan pangkat sebagai penghargaan barulah mempunyai nilai, apabila diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya. Selain daripada itu, kenaikan pangkat dimaksudkan juga sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan dedikasi dan prestasinya. Memperhatikan hal tersebut di atas dan dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi, dan menyederhanakan prosedur penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipi l atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karir dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.

2. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pengangkatan dalam jabatan Setelah seorang CPNS diangkat menjadi PNS, maka terbuka peluang untuk diangkat dalam jabatan Struktural dan Fungsional A. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

jabat an st ruktural adalah sua tu kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 1. Syarat pengangkatan :

Berstatus PNS Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat dibawah jenjang pangkat yangditentukan.

Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam. 2tahun terakhir.

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Sehat jasmani dan rohani1. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor : a. Senoritas kepangkatan b. Usia c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan d. Pengalaman 2. Pelaksanaan pengangkatan :

a. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di lingkungan Instansi Pusat, ditetapkan dengan Keppres setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan bahwa sebelum Komisi Kepegawaian Negara dibentuk, maka pertimbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. b. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat. c. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di provinsi (Sekretaris dae-rah), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi set el ah m endapat perset uj uan pim pi nan DPR D propi nsi yang bersangkutan, dengan

ketentuan bahwa calon yang diusulkan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi. d. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di provinsi, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Provinsi. e. Pengangkatan dalam j abatan struktural kabupaten/kota, ditetapkan oleh Pejabat. eselon

II ke bawah di Kepegawaian Daerah

pembina

Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota. f. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kab/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD kab/kota yang bersangkutan, dengan ketentuan calon yang diajukan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Kab/Kota.

g. Calon Sekretaris Daerah sebagaimana angka 6 di atas, hanya diusulkan 1 orang calon kepada pimpinan DPRD yang bersangkutan dari PNS yang memenuhi syarat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat. 3. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan : a. Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, hares dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural. b. Asli atau petikan keputusan tersebut disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan ketentuan : a. 1. Bagi PNS Pusat tembusan disampaikan kepada : a) Kepala BPN, Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian. b) Direkturjenderal Anggaran, Departemen Keuangan. c) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/PEKAS yang bersangkutan. d) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan, dan e) Pejabat lain yang dipandang perlu. a. 1. Bagi PNS Daerah tembusan disampaikan kepada : a) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; b) Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; c) Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; d) Pejabat lain yang dipandang perlu.

4. Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang diangkat eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil

sumpahnya/janjinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang. PNS yang menduduki jabatan struktural yang m engalami

perubahan nam a j abat an dan at au p e r u b a h a n f u n g s i d a n t u g a s w a j i b d i l a n t i k d a n d i a m b i l k e m b a l i sumpah/janji jabatannya. Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat Berita Acara Sumpah/janji jabatan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 5. Pendidikan dan Pelatihan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi Pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan. tersebut. Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian. merencanakan jumlah PNS di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural, tetapi belurn mengikuti Diklat PIM sesuai dengan persyaratan jabatan struktural yang didudukinya. PNS yang menduduki. jabatan struktural dapat diangkat ke dalam jabatan struktural. yang setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun

dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam. jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden. 6. Perpindahan Tugas, Wilayah Kerja, dan Perpindahan Antar Instansi Untuk kepenti ngan dinas dan dal am rangka memperluas

p e n g a l a m a n , k e m a m p u a n , d a n m em p e rko ko h p er s at u an da n k es at ua n ba n gs a diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan

wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas. Secara normal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang PNS diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu atau terakhirnya. Dalarn hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi PNS beserta keluarganya dibebankan kepada APBN bagi PNS Pusat dan dibebankan kepada APBD bagi PNS Daerah. PNS yang pindah ke instansi lain untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi PNS beserta keluarganya dibebankan kepada instansi yang membutuhkan PNS yang bersangkutan. Perpindahan jabatan struktural antar instansi dalam rangka usaha penyebaran penyebaran tenaga ahli untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Perpindahan antar instansi ditetapkan dengan surat keputusan Ka.BAKN atas usul pimpinan instant yang memerlukan tenaga PNS tersebut. Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara : 1. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang sama; 2. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;

3. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya. 7. Pemberhentian dari Jabatan Struktural PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena : a. Mengundurkan diri dari jabatannya; b. Mencapai batas usia pension; c. Diberhentikan sebagai PNS; d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional; e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan. f. Tugas Belajar lebih dari 6 bulan; g. Adanya perampingan organisasi pemerintah h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani i. Meninggal dunia; Hal-hal yang menyebabkan seseorang PNS diberhentikan dari jabatannya antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib, apabila dikemudian hari diketemukan dalam keadaan sehat jasmani/rohani maka PNS yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat ke dalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai persyaratan jabatan. Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan diketemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. 8. Perangkapan Jabatan Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional. Rangkap jabatan hanya dibolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan undang-undang atau peraturan pemerintah,misalnya jabatan struktural tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung yang tugas pokoknya berkaitan eras di bidang penuntutan dapat dirangkap oleh jabatan fungsional jaksa. 9. Tunjangan Jabatan Struktural PNS yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural setiap bulan sesuai dengan dengan tingkat eselonnya. Besarnya tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Presiders, tunjangan jabatan struktual diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pelantikan. Pembayaran tunjangan jabatan struktural diberhentikan mulai bulan berikutnya sejak PNS : a. Diberhentikan dari jabatan struktural; b. Diberhentikan sementara; c. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; d. Menjalani cut besar, e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dan

f. Menjalani tugas belaiar lebih dari 6 bulan dalam hal ini tunjangan jabatan struktural diberhentikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jabat an fungsi onal adal ah kedudukan ya ng menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dal am pel aks ana an t u gasn ya di d asark an pad a keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahhan dan jabatan fungsional keterampilan.

Penetapan Jabatan Fungsionaljabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yangdidasarkan atas disiphn ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.

b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:1. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlianan. 2. Tingkat keterampilan,bagi jabatan fungsional keterampilan

d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri e. jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas tugas pokokdan fungsi organisasi. jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional

Angka Kredit jabatan FungsionalPenilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setup pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas utama. Tugas utama adalah tugastugas yang tercanturn dalam uraian tugas (job discription) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas tugastugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

Tim Penilai Angka KreditDalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional terdiri atas :

a. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatanfungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.

b. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutandalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.

PengangkatanPersyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah :

a. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Memiliki Ijazah sesuai tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan; c. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku; d. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan; e. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahunterakhir.

Kenaikan JabatanPejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat : a. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir,

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan PangkatPejabat fungsional dapat memeprtimbangkan untuk dinaikkan kedalnm pangkat setingkat lebih dnggi apabila memenuhi syarat: a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

Jenjang Jabatan Fungsionaljabatan fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Terampil dan jabatan Fungsional Ahli. Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/golongan ruang sebagai berikut : jenjang jabatan dan Golongan Ruang jabatan Fungsional (Keputusan Presiders Nomor 87 Tahun 1999) Jabatan Fungsional Terampil : No. jabatan 1 Pelaksana Pemula 2 Pelaksana Gol/Ruang II/a II/b 11/c 11/d Keterangan Sekurang-kurangnya Berijazah SLTA

3 4

Pelaksana Lanjutan Penyelia Jabatan Fungsional Ahli

III/a III/b 111/c HIM

No.

Jabatan Ahli Pratama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

Gol/Ruang III/a III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

Keterangan Sekurang kurangnya Berijazah S1 atau Diploma IV

12 34

Pembebasan sementaraJabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya; d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila : a. Telah berakhir mass berlakunya hukuman disiplin; b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional; c. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

d. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan; e. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki.

Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap. b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam. keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pembahasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengn keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumpun Jabatan FungsionalJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpunrumpun Jabatan Fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatanjabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. jabatanjabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan Ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditentukan de ngan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. ContohNama Jabatan Administrator Kesehatan Badan Epidemiolog Kesehatan Fisioterapis Nutrisionis Dokter Agen Polisi Kehutanan Analis Kepegawaian

jabatan

FungsionalRumpun jabatan

dan

RumpunInstansi Pembina

jabatan

Fungsional Pegawai Negeri SipilNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kesehatan

Departemen Kesehatan

Penyidik dan Detektif Penyidik dan Detektif Manajemen Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

Badan Intelijen Negara Dep. Kehutanan Badan Kepegawaian Negara

10

Ariparis

Arsip Nasional RI

11

Diplomat

Politik dan Hubungan Luar Negeri

Departemen Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional Departemen Energi dan Somber Daya Mineral Departemen Tenaga Kerja

12

Dosen

Pendidikan Tingkat pendidikan tinggi Pendidikan tingkta Dasar,

13

Guru Lanjutan, dan Khusus Pengawasan Kualitas dan

14

Inspektur Tambang keamanan

15

Instruktur

Pendidikan Lainnya

dan Transmigrasi 16 17 18 Jaksa Medik Veteriner Operator Transmisi Sandi Pekerja Sosial Pemeriksa Merek Pemeriksa Pajak Peneliti Hokum dan Peradilan Ilmu Hayat Operator alas-alas optik dan elektronik Ilmu Sosial dan yang berkaitan Hak Cipta, paten, merek Imigrasi Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan Matematika, Statistika, dan yang berkaitan Departemen Sosial Departement Hukum dan HAM Departement Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kejaksaan Agung Departemen. Pertanian Lembaga Sandi Negara

19 20 21 22

Catatan : Jabatan Fungsional dan angka Kreditnya ditetapkan dengan keputusan Menteri yang membidangi pendayaan Aparatur Negara sampai dengan tahun 2005 telah ditetapkan lebih dari 100 Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional Surveyor PemetaanJabatan ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002. Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Spil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melalukan survey dan pemetaan. Tugas pokok Surveyor Pemetaan adalah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survey dan pemetaan. Unsur dan Sub Kegiatan Surveyor Pemetaan terdiri dari : 1. Pendidikan meliputi : a. Pendidikan sekolah dan telah memperoleh Ijazah/gelar.

b. Pendidikan dan Pelatihan fungslonal di bidang survey dan pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 2. Kegiatan Survey Meliputi : a. Melakukan persiapan survey. b. Melakukan survey lapangan. c. Melakukan pemrosesan data hasil survey. d. Melakukan supervisi survey; e. Memasyarakatkan hasil survey. 3. Kegiatan Pemetaan meliputi : a. Melakukan persiapan pemetaan; b. Melakukan pemetaan; c. Melakukan supervisi pemetaan; d. Memasyarakatkan hasil pemetaan. 4. Pengembangan Profesi Meliputi : a. Membuat karya tulis/karya Ilmiah di bidang survey dan pemetaan. b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang survey dan pemetaan. 5. Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan, meliputi : a. Mengajar atau melatih. b. Mengikuti seminar atau lokakarya.

c. Menjadi anggota organisasi profesi survey dan pemetaan. d. Menjadi tim penilai jabatan surveyor pemetaan. e. Memperoleh penghargaan/tanda jasa. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Surveyor Pemetaan terdiri dari 1. Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil Jenjang jabatannya dari terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari : a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula. b. Surveyor Pemetaan Pelaksana. c. Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan. d. Surveyor Pemetaan Penyeha. Jenjang Pangkat dan Golongan Tuang Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu : a. Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. b. Surveyor Pemetaan Pelaksana, terdiri dari 1) Pengatur Muda 711, Golongan Ruang II/b. 2) Pengatur, Golongan Ruang 11/c. 3) Pengatur Tk.I, Golongan Ruang II/d. c. Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari

1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a. 2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b. d. Surveyor Pemetaan Penyelia, terdiri dari 1) Penata, Golongan Ruang III/c. 2) Penata Muda TU, Golongan Ruang III/d. 2. Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli. Jenjang jabatannya dari terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari a. Surveyor Pemetaan Pertama. b. Surveyor Pemetaan Muda. c. Surveyor Pemetaan Madya Jenjang Pangkat dan Golongan Tuang Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu a. Surveyor Pemetaan Pertarna, terdiri dari : 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a. 2. Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b. b. Surveyor Pemetaan Muda, terdiri dari : 1. Pengatur, Golongan Ruang II/c. 2. Pengatur Tk.I, Golongan Ruang II/d c. Surveyor Pemetaan Madya, terdiri dari :

1. Pembina, Golongan Ruang IV/a. 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b. 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Selanjutnya rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit Berta penilaian dan penetapan Angka Kredit, Syarat Pengangkatan dalam jabatan Surveyor Pemetaan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian dan Perpindahan Dari jabatan Surveyor Pemetaan dan Penyesuaian Dalam jabatan dan Angka Kredit adalah mengacu pads Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara, Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002.

== Pegawai Negeri Sipil dan partai politik == Pada masa [[Orde Baru]], Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap [[Golkar]], yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.

Setelah adanya [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|Reformasi 1998]], terjadi perubahan paradigma kepemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari [[partai politik]] (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak [[Diskriminasi|diskriminatif]] dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam [[Pemilu]], sedangkan anggota [[TNI]] maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik jo PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah: # Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. # Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis). # Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. # Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara). # Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

=== Organisasi Pegawai Negeri Sipil === Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil.www.korpri.or.id. Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.

== Daftar Golongan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Indonesia == {| class="wikitable" |! Golongan ! Pangkat || I/a | Juru Muda || I/b | Juru Muda Tingkat I || I/c | Juru || I/d | Juru Tingkat I || II/a

| Pengatur Muda || II/b | Pengatur Muda Tingkat I || II/c | Pengatur || II/d | Pengatur Tingkat I || III/a | Penata Muda || III/b | Penata Muda Tingkat I || III/c | Penata || III/d | Penata Tingkat I || IV/a | Pembina

|| IV/b | Pembina Tingkat I || IV/c | Pembina Utama Muda || IV/d | Pembina Utama Madya || IV/e | Pembina Utama |}

=== Jabatan fungsional === Jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi pemerintah. Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai.

Berikut ini adalah daftar Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan:

{| class="wikitable" |-

!Peraturan Presiden Nomor !Jabatan Fungsional |||20 Tahun 2006||Panitera |||22 Tahun 2006||Juru Sita dan Juru Sita Pengganti |||23 Tahun 2006||Pranata Hubungan Masyarakat |||24 Tahun 2006||Peneliti |||25 Tahun 2006||Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan |||26 Tahun 2006||Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan |||27 Tahun 2006||Penyuluh Kehutanan |||28 Tahun 2006||Pengendali Ekosistem Hutan |||29 Tahun 2006||Pengendali Dampak Lingkungan |||30 Tahun 2006||Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan |||31 Tahun 2006||Surveyor Pemetaan

|||32 Tahun 2006||Penyelidik Bumi |||33 Tahun 2006||Pranata Komputer |||34 Tahun 2006||Statistisi |||35 Tahun 2006||Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek |||36 Tahun 2006||Perantara Hubungan Industrial |||37 Tahun 2006||Perancang Peraturan Perundang-undangan |||38 Tahun 2006||Perencana |||39 Tahun 2006||Analis Kepegawaian |||40 Tahun 2006||Arsiparis dan Pustakawan |||41 Tahun 2006||Agen |||42 Tahun 2006||Polisi Kehutanan |||43 Tahun 2006||Penyuluh Agama |-

||44 Tahun 2006||Pengawas Ketenagakerjaan |||45 Tahun 2006||Pengawas Farmasi dan Makanan |||46 Tahun 2006||Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan |||47 Tahun 2006||Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis |||48 Tahun 2006||Pranata Nuklir |||49 Tahun 2006||Pengamat Meteorologi dan Geofisika |||50 Tahun 2006||Pengawas Radiasi |||51 Tahun 2006||Instruktur |||52 Tahun 2006||Widyaiswara |||53 Tahun 2006||Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan |||54 Tahun 2006||Pekerja Sosial |||55 Tahun 2006||Pengantar Kerja |-

||56 Tahun 2006||Penggerak Swadaya Masyarakat |||57 Tahun 2006||Penyuluh Keluarga Berencana |||58 Tahun 2006||Tenaga Kependidikan |||59 Tahun 2006||Dosen |||60 Tahun 2006||Auditor |||61 Tahun 2006||Pengamat Gunung Api |||62 Tahun 2006||Teknik Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran |||63 Tahun 2006||Teknisi Penerbangan |||64 Tahun 2006||Penguji Mutu Barang dan Penera |}