KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL · PDF filePembentukan Susunan Organisasi dan ... Asisten I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi ... batas desa, kelurahan,

- 1 -

BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal,sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 4 Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal,perlu diatur dan ditatatugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor39Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mandailing Natal. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat

DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

10. Asisten Tata Praja yang selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

11. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyatyang selanjutnya disebut Asisten II adalah Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

12. Asisten Administrasi yang selanjutnya disebut Asisten III adalah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerahdan Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRDKabupaten Mandailing Natal.

17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal.

- 3 -

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretaris Daerah

Pasal 2 (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas, kewajiban dan fungsi Sekretariat Daerah.

(3) Tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah.

(4) Fungsi yang diselenggarakan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pemberian masukan yang perlu kepada Bupati sesuai bidang tugas dan

fungsinya; f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Bupati; g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(5) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Asisten Tata Praja (Asisten I); b. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II); dan c. Asisten Administrasi (Asisten III).

Bagian Kedua Asisten Tata Praja (Asisten I)

Pasal 3

(1) Asisten I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program dibidang tata pemerintahan serta hukum dan organisasi.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Asisten lmelaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan urusandi bidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kehutanan, perkebunan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, penanggulangan bencana, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, pelatihan kerja, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan serta pemerintahan desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten l menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan, program dan petunjuk teknis

dibidangtata pemerintahan, hukum dan organisasi;

- 4 -

b. pengkoordinasian pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan, program dan petunjuk teknis dibidang kependudukan, catatan sipil, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kehutanan, perkebunan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, penanggulangan bencana, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, pelatihan kerja, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan serta pemerintahan desa;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan kegiatan dibidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi;

d. pembinaan,pemantauan, pengendaliandan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan kegiatan di bidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi;

e. pengkoordinasian, pembinaandan pemantauan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh:

1. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 4. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; 5. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten; 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; 8. Kantor Latihan Kerja; 9. Satuan Polisi Pamong Praja; 10. Kecamatan;dan 11. Kelurahan.

f. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Asisten I; g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan; i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Asisten I terdiri atas : a. Bagian Tata Pemerintahan; dan b. Bagian Hukum dan Organisasi.

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 5

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugasmelaksanakan perumusan kebijakan, program, petunjuk teknis, pengendalian serta pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan dibidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa,otonomi daerah dan kerja sama.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian TataPemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan, data dan dokumen dalam

merumuskan kebijakan, program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa,otonomi daerah dan kerjasama;

b. pengendalian penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan dibidang pemerintahan umum, agraria, otonomi daerah dan kerjasama;

c. pembinaan dalam rangka pengembangan fungsi dan kapasitas kecamatan dan kelurahan/desa;

- 5 -

d. mengkoordinasikan dan memantau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;

e. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

f. pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penataan batas desa, kelurahan, kecamatan dan batas wilayah serta pembinaan wilayah perbatasan;

h. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan upaya penyelesaian permasalahan tata batas desa, kelurahan, kecamatan dan batas wilayah;

i. pengkoordinasian penyelenggaraan rapat koordinasi perangkat daerah dan instansi vertikal;

j. fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan,permasalahan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, pelayanan ijinmembuka tanah danpemberian ijin lokasi;

k. pengkoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; l. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan BPD serta pelantikan

Kepala Desa dan BPD terpilih; m. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pembentukan, penggabungan

dan pemekaran desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten/provinsi; n. pengkoordinasi danpembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan

aset desa; o. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan kapasitas daerah, penyusunan

Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, luar negeri, perguruan tinggi dan pihak ketiga, serta penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah;

p. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan;

q. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; r. pemberian masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Agraria; b. Sub Bagian Pemerintahan Desa; dan c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal 6

(1) SubBagian Pemerintahan Umum dan Agraria mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang pemerintahan umum dan pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Agraria menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; b. fasilitasi dan pelaksanaan penegasan tata batas dan penyelesaian

permasalahan tata batas kelurahan dan kecamatan; c. koordinasi dan pelaksanaan penegasan tata batas wilayah dan penyelesaian

permasalahan tata batas dengan kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan langsung;

d. koordinasi dan fasilitasi dan pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan pemekaran kecamatan dan kelurahan;

e. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan survey, pendataan, memproses serta mengusulkan perubahan nama-nama rupa bumi kepada tim nasional pembakuan nama-nama rupa bumi;

f. fasilitasi dan pembinaan pengembangan fungsi dan kapasitas kecamatan dan kelurahan serta pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan;

g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

- 6 -

h. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan; i. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah

untuk pembangunan; j. fasilitasi dan pelaksanaan penetapan tanah ulayat; k. koordinasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong; l. pengkoordinasian dan pelaksanaan ijin membuka tanah; m. pengkoordinasian dan pemrosesan permohonan ijin lokasi; n. pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pertanahan lainnya; o. pemberian masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; p. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan; q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang pembinaan, pemantauan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa; b. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan

dan aset desa; c. pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan serta

pengembangan kapasitas pemerintahan desa; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur

pemerintahan desa melalui fasilitasi pemilihan, pengangkatan/pengesahan dan pelaksanaan pelantikan kepala desa dan BPD, penataan dan penetapan batas desa, pengembangan kelembagaan desa, peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparat pemerintah desa, dan penyelenggaraan administrasi desa;

e. koordinasi dan fasilitasi dan pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan pemekaran desa;

f. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian tata batas desa; g. penyiapan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD; h. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perangkat desa dan BPD; i. pembinaan dan pelaksanaan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan

bagi aparat pemerintah desa dan BPD; j. pemberian masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas atasan; l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi : a. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan; b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah; c. penataan dan pengembangan kapasitas daerah; d. fasilitasi hubungan kerja pemerintah daerah dengan instansi vertikal; e. koordinasi dan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah; f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); g. koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kerjasama daerah dengan daerah lain, luar

negeri, perguruan tinggi dan pihak ketiga; h. koordinasi, konsultasi dan penyusunan serta evaluasi pelaksanaan

pendelegasian wewenang pemerintahan kepada Camat; i. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pembentukan, penggabungan dan

pemekaran kabupaten; j. koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan

pemekaran provinsi; k. pemberian masukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan; m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 7 -

Paragraf 2 Bagian Hukum dan Organisasi

Pasal 7

(1) Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan,pengendalian dan penyelenggaraan urusan dibidang penataan dan pendokumentasian produk hukum daerah, penyediaan dan pemberian bantuan hukum, serta penataan organisasi perangkat daerah dan tata laksana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Organisasimenyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang penataan

dan pendokumentasian produk hukum daerah, pengendalian dan pemberian bantuan hukum serta penataan organisasi perangkat daerah dan tatalaksana;

b. penyiapan pedoman penyusunan produk hukum daerah; c. fasilitasi, pelaksanaan dan pelayanan dalam penyusunan produk hukum

daerah; d. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah; e. fasilitasi, pelayanan, penyediaan dan pemberian bantuan hukum kepada

pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah; f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak

hukum untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan pelaksanaan penataan organisasi

perangkat daerah; h. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan tata laksana; i. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian Hukum dan

Organisasi; j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas :

a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan c. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang penataan dan fasilitasi pembentukan dan dokumentasi produk hukum daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bahan petunjuk/acuan dalam penyusunan produk hukum daerah;

b. penyusunan pedoman pembentukan produk hukum daerah; c. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan produk hukum daerah; d. fasilitasi dan pengujian kembali rancangan produk hukum daerah yang

disusun/diprakarsai oleh SKPD; e. koordinasi, pengumpulan bahan dan pelaksanaan penyusunan program

legislasi daerah; f. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyampaian dan pembahasan

rancangan peraturan daerah di DPRD; g. penyusunan katalog produk hukum daerah dan penelitian/pengujian produk

hukum daerah yang telah diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan pemerintah atasan;

h. pendokumentasian produk-produk hukum daerah yang diterbitkan;

- 8 -

i. penyebarluasan rancangan dan produk hukum daerah baik melalui sosialisasi langsung maupun media massa serta sarana penyebaran informasi lainnya;

j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang fasilitasi dan pemberian bantuan hukum bagi pemerintah daerah dan aparatur serta koordinasi penyelenggaraan hak asasi manusia di daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang

bantuan hukum dan hak asasi manusia; b. pembentukan dan penunjukan kuasa hukum pemerintah daerah; c. penyiapan dan pelayanan pemberian bantuan hukum bagi pemerintah daerah; d. penyiapan dan pelayanan pemberian bantuan hukum bagi aparatur

pemerintah daerah; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan hukum yang diberikan; f. koordinasi dan pembinaan hubungan kerjasama dengan lembaga/aparat

dibidang penegakan hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan dibidang hukum bagi aparatur

pemerintah daerah; h. koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) daerah; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas penyelenggaraan

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dalam penegakan hak asasi manusia;

j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang penataan organisasi perangkat daerah dan tata laksana.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang

penataan organisasi perangkat daerah dan tata laksana; b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembentukan organisasi perangkat

daerah; c. penataan dan penyesuaian bentuk dan susunan organisasi perangkat daerah

berdasarkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah;

d. penyusunan pedoman dan pengaturan ketatalaksanaan dalam rangka penyelenggaraan organisasi perangkat daerah;

e. koordinasi penyusunan ketentuan tata laksana dibidang pelayanan publik; f. penyiapan ketentuan tata laksana bagi aparatur dalam melaksanakan tugas

dan fungsi serta dalam berperilaku sebagai aparatur; g. penyiapan pedoman penyelenggaraan administrasi dan ketatanaskahdinasan; h. koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam

penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan; i. koordinasi dan fasilitasi dalam upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi

secara menyeluruh; j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan; l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 9 -

Bagian Ketiga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II)

Pasal 9

(1) Asisten II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program dibidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten IImelaksanakantugas pengkoordinasian perumusan kebijakan serta pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan urusan dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan, koperasi, UKM dan pasar, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kelautan dan perikanan, perhubungan dan informatika, pertambangan energi, perencanaan pembangunan daerah, pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, penanggulangan malaria, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta pengelolaan dan pelayanan rumah sakit umum daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian perumusan kebijakan, program dan petunjuk teknis dibidang

perekonomian, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa; b. pengkoordinasian pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan

kebijakan, program dan petunjuk teknis, dibidangpendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan, koperasi, UKM dan pasar, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kelautan dan perikanan, perhubungan dan informatika, pertambangan energi, perencanaan pembangunan daerah, pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, penanggulangan malaria, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta pengelolaan dan pelayanan rumah sakit umum daerah;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan kegiatan dibidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;

d. pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan barang dan jasa;

e. pengkoordinasian, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh:

1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pertanian; 4. Dinas Pekerjaan Umum; 5. Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Pasar; 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Dinas Kelautan dan Perikanan; 8. Dinas Perhubungan dan Informatika; 9. Dinas Pertambangan dan Energi; 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; 12. Kantor Pusat Penanggulangan Malaria; 13. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana; 14. RSUD Panyabungan; dan 15. RSUD Natal.

f. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Asisten II; g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan; i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten II terdiri atas : a. Bagian Perekonomian; b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

- 10 -

Paragraf 1 Bagian Perekonomian

Pasal 11

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan,

pengendalian dan penyelenggaraan dibidang pengkoordinasian perkembangan urusan produksi pertanian, produksi industri dan perdagangan serta sumber daya alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

dibidang produksi pertanian, produksi industri dan perdagangan serta sumber daya alam;

b. koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat dibidang produksi pertanian;

c. koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat dibidang produksi industri dan perdagangan;

d. koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat dibidang pengelolaan sumber daya alam;

e. koordinasi, fasilitasi, pembinaan pengawasan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan daerah dan lembaga usaha lainnya yang didalamnya terdapat modal pemerintah daerah;

f. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pelaksanaan penyaluran beras miskin; g. koordinasi, fasilitasi dan pelayanan pemberian ijin gangguan (HO); h. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pelaksanaan penyaluran dan

pendistribusian BBM dan BBM bersubsidi; i. koordinasi, fasilitasi dan pelayanan perijinan pengelolaan sarang burung walet; j. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian

Perekonomian; k. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Perekonomian terdiri atas : a. Sub Bagian Produksi Pertanian; b. Sub Bagian Produksi Industri dan Perdagangan; dan c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan urusan dibidang pengembangan produksi pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dibidang produksi

hasil pertanian; b. koordinasi pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil produksi pertanian; c. koordinasi pengumpulan data dan penilaian harga 9 (Sembilan) bahan pokok; d. koordinasi dan pengawasan dalam menunjang ketahanan pangan daerah; e. koordinasi pengumpulan, perumusan dan penyebarluasan data dan informasi

produksi pertanian; f. koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah dan lembaga usaha lainnya yang bergerak dibidang pengelolaan produksi pertanian yang didalamnya terdapat modal pemerintah daerah;

g. koordinasi, pengawasan, fasilitasi dan pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin sasaran serta pendistribusian dan penyaluran beras miskin;

- 11 -

h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Produksi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan urusan dibidang pengembangan produksi industri dan perdagangan.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Produksi Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dibidang produksi

industri dan perdagangan; b. koordinasi pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil produksi industri dan

perdagangan; c. koordinasi pengumpulan, perumusan dan penyebarluasan data dan informasi

produksi industri dan perdagangan; d. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah dan lembaga usaha lainnya yang bergerak dibidang pengelolaan produksi industri dan perdagangan yang didalamnya terdapat modal pemerintah daerah;

e. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan ijin gangguan (HO); f. koordinasi, pengawasan, fasilitasi dan pelaksanaan penyaluran dan

pendistribusian BBM dan BBM bersubsidi; g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta koordinasi, fasilitasi dalam pelaksanaan urusan dibidang pengembangan dan pembinaan pengelolaan sumber daya alam.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dibidang sumber

daya alam; b. koordinasi pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil sumber daya alam; c. koordinasi pengumpulan, perumusan dan penyebarluasan data dan informasi

sumber daya alam; d. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan pengembangan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah lembaga usaha lainnya yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam yang didalamnya terdapat modal pemerintah daerah;

e. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan teknis perijinan pengelolaan sarang burung walet;

f. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis dan pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan dibidang agama, kesejahteraan rakyat dan pendidikan.

- 12 -

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyatmenyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan dibidang agama; b. mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinan dibidang kesejahteraan

rakyat; c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendidikan; d. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian

Kesejahteraan Rakyat; e. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan; g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas : a. Sub Bagian Agama; b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c. Sub Bagian Pendidikan.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Agama mempunyai tugas perumusan kebijakan dan program serta fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Agama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang

pembinaan keagamaan; b. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan keagamaan dan

lembaga keagamaan; c. fasilitasi pembinaan pelaksanaan kegiatan keagamaan; d. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan urusan haji daerah; e. fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan bantuan dibidang keagamaan; f. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan kebijakan dan program serta koordinasi dan fasilitasi dibidang kesejahteraan rakyat.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang

kesejahteraan rakyat; b. koordinasi, pengumpulan data dan pengawasan dibidang kesejahteraan

rakyat; c. pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan dibidang sosial; d. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; e. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas perumusan kebijakan dan program serta koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan pendidikan keagamaan.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang

pembinaan pendidikan keagamaan;

- 13 -

b. koordinasi, fasilitasi dan pembinaan lembaga pendidikan keagamaan; c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik

keagamaan; d. fasilitasi peningkatan sumber daya tenaga pendidikan keagamaan; e. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan; g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 15

(1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasamenyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi dan kebijakan

pengembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah; b. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang

dan jasa pemerintah; c. memfasilitasi pengumuman rencana umum pengadaan, pengumuman

pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik;

d. menyelenggarakan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah sebagai unit layanan pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan teknologi informasi;

e. memfasilitasi penyedia barang dan jasa dan pihak yang berkepentingan untuk menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

f. menjalin koordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se-Indonesia dan Instansi terkait lainnya;

g. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Evaluasi Pengadaan; dan c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 16

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang administrasi ketatausahaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: d. mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan sumber daya

manusia; e. menjalankan tugas ketatausahaan; f. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; g. melaksanakan pengadaan dan memelihara sarana dan prasarana serta

infrastruktur pengadaan; h. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis pengadaan barang dan jasa

pemerintah;

- 14 -

i. pengumpulan, pengkajian dan penerapan regulasi di bidang pengadaan

barang dan jasa pemerintah; j. menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada

masyarakat luas; k. melaksanakan advokasi dan bantuan keahlian dalam menghadapi sanggahan,

sanggahan banding dan pengaduan serta permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;

l. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

m. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang evaluasi pengadaan.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Evaluasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa pemerintah; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis bila diperlukan; d. menyelenggarakan proses dan tahapan pemilihan penyediaan barang dan

jasa pemerintah; e. mengkoordinasikan kelompok kerja-kelompok kerja pengadaan yang bertindak

sebagai panitia pengadaan dalam melaksanakan pemilihan penyediaan barang dan jasa;

f. menyusun laporan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah; g. menyerahkan arsip kepada instansi terkait; h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang layanan pengadaan secara elektronik.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. mengoperasikan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. menangani permasalahan teknis untuk menjamin kehandalan dan

ketersediaan pelayanan; c. menjalin komunikasi administrasi dan teknis dengan LKPP dan LPSE se-

Indonesia; d. melayani pendaftaran, registrasi dan perivikasi dokumen pengguna sistem

pengadaan secara elektronik (SPSE); e. mengelola arsip dan dokumen pengguna sistem pengadaan secara elektronik; f. melakukan penindakan terhadap pelanggaran sistem pengadaan secara

elektronik; g. melakukan pengelolaan data backlist; h. melayani konsultasi, informasi dan penanganan keluhan tentang aplikasi

sistem pengadaan secara elektronik; i. melayani pelatihan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik; j. menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) aplikasi sistem pengadaan

secara elektronik; k. mengkoordinasikan kelompok fungsional LPSE yang terdiri dari: admin,

verifikator, trainer dan helpdesk; l. melayani pengadaan barang dan jasa secara elektronik dari pemerintah

daerah lain dengan izin Bupati Mandailing Natal; m. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; n. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 15 -

Bagian Keempat

Asisten Administrasi (Asisten III)

Pasal 17

(1) Asisten III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan urusan dan kegiatan oleh BagianUmum, serta hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten IIl melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan, pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan urusan di bidangpelayanan DPRD oleh Sekretariat DPRD, pengawasan,pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pengelolaan BLU STAIM,perpustakaan dan arsip daerah serta pelaksanaan tugas pelayanan perijinan terpadu.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten lII menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan, program dan petunjuk teknis dibidang

umum, hubungan masyarakat dan protokol; b. pengkoordinasian penumpulan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan,

program dan petunjuk teknis dibidangpelayanan DPRD oleh Sekretariat DPRD, pengawasan,pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pengelolaan BLU STAIM, perpustakaan dan arsip daerah serta pelaksanaan tugas pelayanan perijinan terpadu;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan kegiatan oleh Bagian Umum serta hubungan masyarakat dan protokol;

d. pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan kegiatan di bidang umum, hubungan masyarakat dan protokol;

e. pengkoordinasian, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh:

1. Sekretariat DPRD; 2. Inspektorat; 3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Kepegawaian Daerah; 5. BLU STAIM; 6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

f. koordinasi penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

g. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Asisten III; h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan; j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Asisten III terdiri atas : a. Bagian Umum; dan b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 19

(1) Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan tata usaha, kearsipan, urusan keuangan,urusan kepegawaian dan urusan rumah tangga pimpinan dan SekretariatDaerah.

- 16 -

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. melakukan urusan tata usaha sekretariat daerah; b. melakukan pembinaan dan pengelolaan kearsipansekretariat daerah; c. melaksanakan urusan kepegawaian sekretariat daerah; d. melakukan urusan rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah; e. fasilitasi pelaksanaan acara dan kegiatan kedinasan pemerintah daerah dan

penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah; f. melaksanakan urusan tata usaha/administrasi pengelolaan barang inventaris

kekayaan milik daerah pada sekretariat daerah; g. melakukan urusan keuangan sekretariat daerah; h. melakukan urusan keamanan dalam (internal) terhadap personil, material dan

informasi; i. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Umum terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerahmempunyai tugas menyusun kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian penyusunan visi, misi

dan rencana strategis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat aerah sesuai dengan bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan tugas pelayanan administrasi perkantoran sekretariat daerah meliputi penerimaan surat masuk pemerintah kabupaten di lingkunga sekretariat daerah serta pendistribusian surat masuk tersebut kepada tujuan surat di lingkungan pemerintah daerah;

d. melaksanakan pelayanan administrasi berupa pengregistrasian nomor surat keluar yang berasal sekretariat daerah;

e. melaksanakan pengendalian umum dan pembinaan kearsipan sekretariat daerah;

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian sekretariat daerah dalam penerbitan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dan administrasi lainnya serta pengkoordinasian pembinaan disiplin di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyusun kebijakan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian penyusunan visi, misi dan

rencana strategis Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran Sub Bagian Rumah Tangga;

c. menyusun program kebutuhan rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah;

- 17 -

d. melaksanakan dan melayani urusan rumah tangga pimpinan, rumah tangga sekretariat dan kantor perwakilan/mess;

e. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan acara dan kegiatan yang bersifat nasional dan daerah serta acara dan kegiatan kedinasan;

f. mempersiapkan akomodasi dan jamuan makan tamu pemerintah daerah; g. melaksanakan urusan tata usaha/administrasi pengelolaan barang inventaris

kekayaan milik daerah yang ada pada sekretariat daerah; h. melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

sekretariat, rumah dinas dan kantor perwakilan/mess; i. melakukan/mengurus kelengkapan administrasi dan pemeliharaan kenderaan

dinas pada sekretariat daerah; j. melakukan pemeliharaan dan urusan kebersihan gedung kantor pada

sekretariat daerah, rumah dinas dan kantor perwakilan/mess; k. memberimasukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang pengelolaan keuangan sekretariat daerah dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan bagian-bagian pada sekretariat daerah.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian penyusunan visi, misi dan

rencana strategis Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran Sub Bagian Keuangan;

c. melaksanakan tugas administrasi keuangan sekretariat daerah meliputi pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran masing-masing bagian, penerbitan dokumen pencairan dana sampai dengan pembuatan laporan berkala dan laporan tahunan keuangan sekretariat daerah;

d. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan sekretariat daerah;

e. pelaksanaan tugas pengkoordinasian dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pada bagian-bagian dilingkungan sekretariat daerah;

f. menyelenggarakan tata usaha keuangan, melaksanakan monitoring dan melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dilingkungan sekretariat daerah;

g. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sekretariat daerah;

h. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dibidang keuangan; i. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 21

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmenyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan

pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; b. pelaksanaan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan bertindak sebagai juru bicara pemerintah daerah; c. pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan

pemerintahan daerah; d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi bahan-bahan pemberitaan; e. pelaksanaan urusan dibidang persandian; f. penyelenggaraan dan pembinaan keprotokolan;

- 18 -

g. pelaksanaan penataan administrasi tata usaha pimpinan; h. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol; i. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan;

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas : a. Sub Bagian Komunikasi dan Informasi; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Persandian; dan c. Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Komunikasi dan Informasimempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub Bagian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. mengolah data-data dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas

dibidang komunikasi dan informasi; b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan kegiatan pemerintah daerah baik

melalui media cetak maupun media elektronik; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi kewartawanan dan

media cetak dan media elektronik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari masyarakat; f. koordinasi dan penyiapan bahan dalam memberikan tanggapan atau

penjelasan terhadap pemberitaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konfrensi pers; h. pelaksanaan pengelolaan program informasi daerah; i. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan



(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Persandian mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang dokumentasi dan persandian.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Dokumentasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi: a. mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan dengan bidang dokumentasi dan persandian; b. melaksanakan usaha-usaha untuk peningkatan hasil dokumentasi kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat; c. pelaksanaan peliputan acara dan kegiatan pemerintah daerah; d. melakukan inventarisasi dan memelihara hasil dokumentasi visual; e. menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato Bupati; f. melakukan segala urusan dan kegiatan dibidang persandian; g. menyiapkan bahan-bahan sistem sandi; h. melakukan kegiatan operasional sandi serta perawatan perangkat lunak dan

perangkat keras; i. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan



- 19 -

(5) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan urusan dibidang keprotokolan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan pimpinan, yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. menyusun program/kegiatan keprotokolan pimpinan; b. menyusun dan mengkoordinasikan perjalanan dinas pimpinan; c. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan/acara yang berkaitan langsung

dengan pimpinan; d. mengkoordinasikan kegiatan/acara kenegaraan/kunjungan pejabat negara

maupun pejabat pemerintah di daerah; e. mengkoordinasikan kunjungan tamu-tamu pemerintah yang menerima

pelayanan keprotokolan; f. mengkoordinasikan dan mempersiapkan protokoler pada kegiatan/acara-acara

resmi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten; g. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan sumber daya aparatur dibidang

keprotokolan; h. penatausahaan dan pengendalian, administrasi pimpinan; i. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan



BAB III STAF AHLI

Pasal 23

(1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum; b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan; dan c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 24

(1) Staf Ahli melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

(2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan kajian mengenai : a. strategi penyelenggaraan dan penataurusan pemerintahan daerah; b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; c. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa; d. hubungan mitra kerja dengan DPRD dan hubungan dengan instansi vertikal; e. implikasi lahirnya produk-produk hukum negara terhadap pemerintah daerah; f. proses penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah; g. kebijakan-kebijakan pemerintah daerah; h. kajian atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah; i. analisa pelaksanaan pemilu pilkada; j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan


kepada atasan; l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 20 -

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan

telaahan dan kajian mengenai : a. pengembangan profil ekonomi dan potensi unggulan daerah; b. peningkatan pendapatan daerah; c. mengkaji potensi dan peluang investasi di daerah dalam rangka pembukaan

lapangan pekerjaan baru; d. peningkatan sarana dan prasarana publik dalam menghidupkan urat nadi

perekonomian masyarakat; e. strategi pengentasan kemiskinan dan pembukaan keterisoliran dan wilayah

pedesaan terpencil; f. kajian terhadap dana dekonsentrasi, tugas pembantuan serta bantuan luar

negeri; g. analisa terhadap dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil); h. penyelenggaraan pembangunan daerah; i. koordinasi, sinkronisasi, keserasian dan keterpaduan program pembangunan

daerah; j. sinergitas kebijakan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal; k. proses penyusunan RPJP, RPJM daerah, RKP, RENSTRA dan RENJA

Pemerinta Daerah; l. penyusunan, pengendalian dan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan

rencana pembangunan dan tata ruang daerah; m. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; n. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan kajian mengenai : a. strategi penyelenggaraan program kemasyarakatan dan SDM; b. kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, budaya

dan adat serta organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat; c. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; d. hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah; e. pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pememrintah

daerah dan masyarakat; f. reformasi kelembagaan dan SDM pemerintah daerah; g. kajian peningkatan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat; h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; i pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretaris DPRD

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretaris DPRD menyelenggarakanfungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- 21 -

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; e. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD; f. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada atasan; h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan leh pimpinan DPRD dan/atau Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris DPRD dibantu oleh :

a. Bagian Umum; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Persidangan dan Risalah; dan d. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Kedua Bagian Umum

Pasal 29

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

Sekretariat DPRD dan DPRD, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakanfungsi : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan urusan rumah tangga

Sekretariat Dewan dan DPRD; b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan/perawatan inventaris dan

ketatausahaan Sekretariat Dewan dan DPRD; c. menyelenggarakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan dan DPRD; d. menyusun konsep naskah dinas dan melaksanakan surat menyurat yang

dilakukan DPRD; e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap staf untuk tetap memelihara

disiplin kerja dan masuk kerja dalam pelaksanaan tugas; f. meneliti setiap konsep surat dan naskah dinas yang diajukan sub bagian; g. menyusun rencana kegiatan bagian umum sesuai dengan tugas pokok

berdasarkan skala prioritas; h. memimpin rapat staf dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas/pekerjaan

bagian; i. mengkoordinasikan, menginvestarisasikan dan mendistribusikan seluruh

pelaksanaan kegiatan bagian sesuai instruksi Sekretaris DPRD dalam rangka pembuatan laporan;

j. melaksanakan tugas-tugas lain (isidentil) yang diberikan Sekretaris DPRD.

Pasal 30

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugaspengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :: a. melakukan pengelolaan pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku; b. menerima, mengagendakan surat-surat masuk dan menyampaikannya secara

hirarkis kepada pejabat yang dituju; c. melakukan urusan surat-surat yang diperlukan oleh DPRD serta

ketatausahaan lainnya;

- 22 -

d. menyelenggarakan kebersihan dan ketertiban serta keamanan Kantor DPRD; e. melakukan urusan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, usul

kenaikan pangkat/ kenaikan gaji berkala, Diklat, cuti dan kesejahteraan pegawai;

f. mengurus daftar hadir PNS/DP3, mengevaluasi serta merekapitulasi absensi tiap bulan, semester dan tahunan;

g. mengurus tenaga harian lepas, penempatan, evaluasi dan pengendaliannya; h. menyelenggarakan, membina kearsipan tata naskah; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada bagian umum; j. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Kepala Bagian Umum sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugaspengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang perlengkapan dan rumah tangga.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. mempersiapkan bahan-bahan dan sarana untuk penyelenggaraan rapat-rapat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; b. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal; c. mengurus kenderaan-kenderaan dinas dan barang-barang inventaris DPRD

Kambupaten Mandailing Natal; d. merumuskan, melaksanakan dan mengatur penugasan supir serta bagian

jatah bahan bakar minyak untuk keperluan dinas; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kapala Bagian Umum, sesuai

dengan bidang tugasnya; f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Kepala Bagian Umum sesuai standar yang ditetapkan.

(5) Sub Bagian Perawatan mempunyai tugaspengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang perawatan.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Perawatan menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan

dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar perencanaan dan pelaksanaan perawatan barang/inventaris;

b. membantu merencanakan dan melaksanakan perawatan barang/inventaris sesuai kebijakasanaan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugasnya;

d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Bagian Persidangan dan Risalah

Pasal 31

(1) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi penyusunan Risalah, menyediakan fasilitas pelaksanaan rapat/persidangan bagi pimpinan anggota DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan Risalah menyelenggarakan fungsi : a. menyelenggarakan administrasi setiap pelaksanaan rapat, Pembuatan Risalah

Sidang Paripurna. b. menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Rapat dan Sidang

Paripurna c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

- 23 -

Pasal 32

(4) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas untuk mempersipkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanakan rapat/sidang paripurna.

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi : a. mempersipakan fasilitas serta peralatan akomodasi yang diperlukan dalam

rapat dan persidangan; b. mempersiapkan ruang rapat/persidangan sesuai dengan keperluan sidang

yang akan dilaksanakan anggota Dewan; c. mempersiapkan peralatan teknis dan akomodasi; d. melayani peserta sidang untuk menandatangani daftar hadir dan

mempersilahkan masuk ke ruang sidang; e. penyusunan dan pembuatan jurnal kegiatan. f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

(6) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas mempersiapkan surat-surat dalam pelaksanaan rapat dan penyusunan risalah sidang paripurna.

(7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi : a. membuat undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat yang dilaksanakan di

gedung DPRD; b. melaksanakan tugas perumusan rapat, penyusunan risalah sidang paripurna; c. mempersiapkan urusan administrasi naskah dinas, pengetikan, penggandaan

Risalah Sidang Paripurna; d. membuat laporan berkala, tahunan tentang pelaksanaan rapat-rapat DPRD

dan Sidang Paripurna; e. menyimpan risalah untuk bahan bagi yang membutuhkan; f. membuat catatan notulen hasil rapat-rapat. g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan perintah atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

(8) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan.

(9) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan urusan hukum dan perundang-

undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas; c. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijkan pemerintah, buku-buku

dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

d. meneliti, menganalisa dan memberikan konsultasi dan pertimbangan aspek hukum setiap produk hukum kepada panitia legislasi daerah dan panitia legislasi legislatif;

e. melaksanakan kegiatan pelayanan, sosialisasi serta penjelasan peraturan perundang-undangan bersama anggota DPRD kepada masyarakat;

f. membuat laporan pelaksanaan tugas urusan hukum dan perundang-undangan sebagai pertanggung jawaban sesuai standar yang ditugaskan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bagian Keuangan

Pasal 33

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain : a. membantu Sekretaris DPRD dalam menyusun, menyempurnakan dan

melaksanakan di bidang Anggaran, Verifikasi dan Pembukuan; b. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;

- 24 -

c. pembinaan administrasi keuangan terhadap Sub Bagian Anggaran, Sub

Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Pembukuan; d. membuat pertanggung jawaban Keuangan dan laporan bulanan, laporan

semester dan laporan tahunan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan

kebijaksanaan anggaran dan standar pengelolaan anggaran pemeriksaan/ penelitian realisasi anggaran dan pembukuan;

b. membantu Sekretaris DPRD dalam mengelola anggaran menyelenggarakan pemeriksaan/penelitian analisis anggaran dan pembukuan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

d. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris DPRD; e. memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris DPRD sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan

dan penetapan dan penetapan kebijaksanaan ketentuan, standar penyusunan dan pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. membantu Kepala Bagian Keuangan dalam menyusun dan mengelola anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan kebijaksanaan, ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Keuangan; e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai

dengan bidang tugasnya; f. megumpulkan bahan/data anggaran; g. mempersiapkan dan menyusun anggaran R.APBD setiap tahun dan P.APBD

baik angggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; h. membuat laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan; i. menghadiri rapat-rapat penyusunan anggaran pada rapat panitia anggaran.

(3) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang verifikasi.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan

dan penetapan kebijaksanaan ketentuan dan standar pemeriksanaan/penelitian realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan/penelitian realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Keuangan; e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai

dengan bidang tugasnya; f. membuat daftar pertanggung jawaban maupun perhitungan anggaran setiap

tahun berjalan; g. memeriksa kelengkapan tanda bukti menurut sifat dan jenis pengeluaran;

- 25 -

h. memeriksa pengeluaran kas dan pertanggung jawaban keuangan dan

berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. memeriksa kebenaran tanda tangan, nama dan jabatan yang diserahkan

mengelola keuangan dan tanda tangan, nama, pekerjaan serta alamat penerima uang dimaksud;

j. membuat daftar pengesahan pertanggung jawaban; k. membuat persyaratan lain yang diperlukan yang berhubungan dengan

Verifikasi.

(5) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pembukuan.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Pembukuan menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan

dan penetapan kebijaksanaan, ketentuan dan standar tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. membantu Kepala Bagian Keuangan dalam menyelesaikan tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan kebijaksanaan, ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan; d. mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Keuangan; e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai

dengan bidang tugasnya; f. meminta laporan berkas realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan baik

dari bendahara pengeluaran DPRD maupun bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD;

g. membukukan seluruh laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan dari bendahara pengeluaran DPRD maupun bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kode rekening masing-masing;

h. menyusun perhitungan anggaran setelah selesai tahun anggaran.

Bagian Kelima Bagian Humas dan Protokol

Pasal 35

(1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan legislatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan

pelaksanaan lembaga masyarakat; b. melaksanakan hubungan anatara legislatif dan eksekutif, masyarakat umum,

organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan legislatif;

c. melaksanakan inventarisasi dan komunikasi distribusi bahan-bahan pemberitaan;

d. mengkoordinasikan dan pengelolaan bahan/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan standar layanan informasi, penyusunan acara protokol, hubungan antara lembaga, perpustakaan serta layanan informasi dan penyusunan serta mengkordinasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang perpustakaan dan pelayanan masyarakat dalam penyampaian aspirasi.

e. mewakili Sekretaris Dewan yang berkaitan dengan bidang tugas bagian informasi dan protokol, dan mengikuti kegiatan Pimpinan Dewan untuk pemberiataan melalui media cetak dan elektronik, pertemuan ketua/temu pers secara terbuka dan pengkoordinasian, pengumpulan dan analisa bahan/informasi untuk pemberian masukan.

f. pengkoordinasian, pembinaan/pengawasan dalam bidang tugas sesuai standar yang ditetapkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dibidang layanan sesuai standar yang ditetapkan.

g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Mandailing Natal.

- 26 -

Pasal 36

(1) Sub Bagian Informasi mempunyai tugaspengkoordinasian dan penyiapan bahan

perumusan kebijakan dan program dibidang informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasi menyelenggarakan fungsi : a. membantu bagian humas dalam menyusun, menyempurnakan kebijakan

dibidang informasi, protokol dan hubungan antar lembaga dan kemasyarakatan/aspirasi;

b. melaksanakan penyebaran informasi; c. mempersiapkan keperluan penerimaan tamu DPRD; d. melaksanakan kegiatan protokoler; e. melaksanakan/melayani kegiatan masyarakat yang akan menyampaikan

inspirasi; f. dalam melaksanakan tugas ini dibantu staf; g. pembuatan nama wartawan; h. pembuatan nota dinas surat; i. melaksanakan kegiatan tata usaha; j. melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

(3) Sub Bagian Protokol/Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugaspengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang protokol/hubungan antar lembaga.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Protokol/Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan kegiatan pimpinan dewan dan anggota dewan; b. penyambutan tamu dewan; c. persiapan upacara; d. membuat rekapitulasi audensi; e. pembuatan nota dinas/surat; f. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kesimpulan pimpinan

DPRD; g. melakukan perekaman, penyajian data dan pameran; h. memberikan berita melalui media cetak dan elektronik; i. melaksanakan interpansi berita yang dimuat di media cetak dan elektronik

serta membuat dokumentasi; j. mengatur dan menyusun acara agenda pertemuan perjalanan dinas Ketua

DPRD dan administrasi perjalanan dinas; k. membina hubungan baik dengan aparatur protokoler propinsi dengan aparat

pemkab lain, dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan pejabat pemerintah dan masyarakat dalam setiap penanganan acara dan pengolahan profesialisme yang baik;

l. melakukantugas yang diberikan atasan.

(5) Sub Bagian Pelayanan Masyarakat/Aspirasi mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pelayanan masyarakat/aspirasi.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Pelayanan Masyarakat/Aspirasi menyelenggarakan fungsi : d. menerima delegasi yang menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPRD

Mandailing Natal; e. melakukan sosialisasi tentang peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat; f. pembuatan surat/nota dinas; g. membuat rekapitulasi unjuk rasa/audensi; h. melakukan pelayanan kemasyarakatan; i. pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyiapan, perawatan bahan

pustaka, karya cetak serta karya rekaman dan administrasi perpustakaan serta kliping koran;

j. membubuhkan stempel penyertaan pada fisik baku, membuat catalog bahan pustaka, klarifikasi dan penempatannya;

k. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan;

l. melaksanakan fungsi yang diberikan atasan.

- 27 -

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

(1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan Jabatan

Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

(1) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

(3) Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunnuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- 28 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati : a. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal;

b. Nomor 63 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal;

c. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal; dan

d. Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 21 Maret 2011

Pj.BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

ASPAN SOFIAN Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 21 Maret 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd. GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL,

SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP PENATA Tk.I NIP. 19781202 199711 1 001

Documents

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL · PDF filePembentukan Susunan Organisasi dan ... Asisten I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi ... batas desa, kelurahan,