KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_113_TAHUN_2019.pdf · 4 menteri perhubungan republik indonesia keputusan menteri perhubungan

4

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 113 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi

Pemerintah, perlu dibentuk agent o f change ataupun role

model di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penunjukkan Agen

Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1455);



Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1168);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun

2014 tentang Strategi Manajemen Perubahan dan

Strategi Komunikasi Dalam Rangka Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1322);


Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);



Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); dan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

- 3 -

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN

2019.

Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 yang

selanjutnya disebut Agen Perubahan Kementerian

Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pelopor

perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan

dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja

yang tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai peran dan

tugas, sebagai berikut:

a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan

kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya

masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja

menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong

dan menggerakan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam

perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan

alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di

lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam

proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit

kerja yang lebih baik;

d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar

proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang

muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan

- 4 -

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam

dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses

perubahan;

e. sebagai penghubung, yang bertugas membantu

memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan

masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak

yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait

dengan proses perubahan;

f. menyusun rencana tindak secara konkret dengan

memperhatikan rencana tindak agenda perubahan,

dimonitor, dan dievaluasi perkembangannya; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian

Perhubungan.

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan melakukan

kegiatan sesuai dengan mekanisme kerja yang disusun

untuk memperoleh harmonisasi dan sinergitas gerak

langkah antar komponen organisasi dalam melakukan

perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Masa kerja Agen Perubahan Kementerian Perhubungan

dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan terhitung mulai tanggal ditetapkannya

Keputusan Menteri Perhubungan ini sampai dengan tanggal

31 Desember 2019.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas agen perubahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan

pada anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 5 -

KETUJUH : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri ini,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 746 Tahun 2018

tentang Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan;

6. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

7. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan

8. Para Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang bersangkutan.

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 113 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TAHUN 2019

A. MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019

1. Mekanisme kerja Agen Perubahan Kementerian Perhubungan dengan

pimpinan Kementerian Perhubungan yaitu:

a. Agen Perubahan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab

langsung kepada pimpinan Kementerian Perhubungan selaku

pihak yang menetapkan;

b. Agen Perubahan Kementerian Perhubungan menyusun rencana

tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang

telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari

pimpinan Kementerian Perhubungan;

c. berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut,

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan melaksanakan

rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada

pimpinan instansi pemerintah dengan tembusan kepada pimpinan

unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;

d. Pimpinan Kementerian Perhubungan dan unit kerja memonitor

secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan

Kementerian Perhubungan dalam melakukan perubahan dengan

menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang

dibutuhkan;

e. jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen

Perubahan Kementerian Perhubungan dapat mengajukan usulan

alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan

berjenjang; dan

f. Pimpinan Kementerian Perhubungan memberikan arahan dan

solusi kepada Agen Perubahan Kementerian Perhubungan

- 7 -

terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan

Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan rencana

tindaknya.

2. Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Tim Reformasi Birokrasi

Kementerian Perhubungan yaitu:

a. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan khususnya

yang terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan

para Agen Perubahan Kementerian Perhubungan. Koordinasi Tim

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dilakukan pada

tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak, tahap

pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana

tindak secara berkala dan tahap pengembangan melalui pelatihan

dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan Kementerian

Perhubunganlainnya; dan

b. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan khususnya

yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi

pertemuan antar Agen Perubahan Kementerian Perhubungan

dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan untuk mereplikasi

kemajuan yang diperoleh di satu unit kerja ke unit kerja lainnya.


sesama Agen Perubahan lainnya yaitu:

a. individu Agen Perubahan Kementerian Perhubungan dalam suatu

unit kerja/organisasi dapat bergabung dalam sebuah Forum Agen

Perubahan pada tingkat Instansi Pemerintah;

b. forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi

bergabung dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat

Instansi Pemerintah;

c. forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan

Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi,

pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi

kemajuan dan hambata/kendala yang dihadapi; dan

d. koordinasi antar Agen Perhubungan Kementerian Perhubungan

dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak,

tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

- 8 -


Pegawai lainnya yaitu:

a. Agen Perubahan Kementerian Perhubungan melakukan langkah

konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan

rencana tindak yang telah ditetapkan;

b. Agen Perubahan Kementerian Perhubungan secara aktif

melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan

rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan

Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui

berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing,

sosialisasi, dan pelatihan kantor sendiri; dan

c. penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing

Agen Perubahan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya secara

bertahap Agen Perubahan Kementerian Perhubungan mengajak

individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan

perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja

organisasi.

- 9 -

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019

No Nam a Pegawai NIPPangkat/Golongan

Jabatan Unit KerjaJudul Proyek

Perubahan

1 . Ir. Sugihardjo, M.Si196102241992031001

Pembina Utama (IV/e)

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Badan Penelitian danPengembanganPerhubungan

2. Dr. Wahju Satrio Utomo, S.H., M.Si.

195909061985031002

Pembina Utama (IV/e)

Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal

r

1. Pembentukan dan Implementasi Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2 Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupasi di Sekolah Tinggi Kedinasan dan DiklatKementerianPerhubungan;

3. Penguatan Komitmen Anti Gratifikasi Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui

- 10 -



Perubahan

Pernyataan Menerima atau Tidak Menerima Gratifikasi.

3. Hary Kriswanto, SH., DESS.

196311151992031001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Aplikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Online

4. Capt. Hermanta, SH., MM., M.MAR

73010684 Pembina Tk. I (IV/b)

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah menjadi unit kerja pelayanan berpredikat WBK tahun 2018

5.Firdaus Komarno, S.E., M.Si

196102042016021001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupasi di Sekolah Tinggi Kedinasan dan DiklatKementerianPerhubungan;

2. Penguatan Komitmen Anti Gratifikasi Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui

-11 -



Perubahan

Pernyataan Menerima atau Tidak Menerima Gratifikasi.

6. Suharto, A.TD, M.M.

196609251989031001

Pembina Utama Madya (IV/d)

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi/ Aplikasi Big Data

7. Reyska Fajar Kusuma, P.Si, MT

198302272005021001 Pembina (IV/ a)

Kepala Bagian Pengembangan Kompentensi Pegawai

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Penyusunan Mekanisme Pemilihan dan Pemanggilan Peserta PelatihanKepemimpinan Yang Sesuai Dengan Pengembangan Karir Pegawai

8. Andi Hartono196705211997031001

Pembina Tk. I (IV/b)

Kepala Bagian Penerimaan Bank Negara Bukan Pajak

Biro Keuangan

9. Novan Wahyu Hidayat

197811022000031002

Pembina (IV/ a)Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi

Biro Perencanaan

Integrasi Aplikasi Monitoring di Lingkungan Kementerian Perhubungan

10. Sigit Anton Nugraha

197612032005021001

Penata Tk. I(III/d)

Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat

Biro Hukum

- 12 -



Perubahan

dan Perkeretaapian

11. Endang Puji Lestari197709012005022002

Pembina (IV/a)

Kepala Bagian PeraturanTransportasi Udara, Multimoda, dan Penunjang

Biro Hukum

12. Yustinus Danang R.198106122006041001

Penata Tk. I(III/d)

Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi, dan Sosialisasi Hukum

Biro Hukum

13. Yuniharto B. Arif, S.Sos., SH., M.Si.

196806251990121001

Pembina (IV/a)Sekretaris Mahkamah Pelayaran

Mahkamah Pelayaran

Perspektif Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Terhadap Kebutuhan Masyarakat (Nahkoda, ABK) pada Mahkamah Pelayaran

14. Caroline Noorida Aryyani, ST., MT.

197111041997032009


Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Implementasi E- SRUT danBLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)

15. Ir. Prasetyo Kentjono, Dipl. HE.

196208061989031012


Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta

SMART Terminal

- 13 -



Perubahan

16.Hanura Kelana Iriana, A.Md LLAJ, S.Sos., SH., MM.

196705161989031012


Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur

SMART Terminal

17. Sulistyo Sutanto, DRS., M.Si.

196203171987031002


Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah

Implementasi E- SRUT dan BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)

18.Agung Raharjo, DRS., MT.

196310181989031001

Pembina Tk. I (IV / b)

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat


19.Syaifudin Ajie Panatagama, ADT., MT.

196707141990031008


Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau


20. Dr. Syafrin Lupito 197103261994031005


Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Balai Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

21. Usman Effendi196203201982031002


Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke

Peningkatan Pengawasan Melalui Program Inspeksi dan Tindak Lanjut Pada Wilayah Kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke

- 14 -



Perubahan

22. Agoes Soebagio 196507141993031003


Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang

Penguatan Otoritas Bandar Udara Sebagai Otoritas Penerbangan Sipil Wilayah

23. Asep Kosasih Samapta

197407071995011001

Pembina (IV / a)

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II - Lampung

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II - Lampung

Peningkatan Pelayanan Bandar Udara Radin Inten II - Lampung sebagai Bandar Udara Internasional

24. Bambang Hartato197712171999031001

Penata Tk. I(UI/ d)

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau - Berau

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau - Berau

Menjadikan Bandar Udara Kalimarau - Berau Sebagai Bandar Udara Yang Mandiri dan Berdaya Saing

25. Dodi Dharma Cahyadi

197909222002121001

Penata Tk. I(III/d)

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung - Samarinda

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung - Samarinda

Optimalisasi Pengoperasian Bandar Udara APT. Pranoto Sebagai Pengganti Bandar Udara Temindung - Samarinda

26. Dr. Capt. Antoni ArifPriadi, M.Sc.

197308081999031003 Pembina (IV/a)

Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar di Kuala Lumpur

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Pengembangan Model Kampus Inggris Berkarakter Industri (Kamping-

- 15 -



Perubahan

Kardus)

27. Nur Setiawan Sidik, ST

197703122002121003

Penata Tk.I(III/d)

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur

Sistem Manajemen Pengawasan Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api (SI JAWARA SAKTI)

28. Mohammad Syukri Pesilette

197209081998031002

Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelatihan

Pusat Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan Laut

SISPEK SAKLAWAS (Pengembangan Sistem Pembinaan Teknik Secara Online) bagi Satuan Kerja/UPT Diklat Laut dan Lembaga Diklat Swasta di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan Laut

29. Eko Sudarmanto 197101262002121001 Pembina (IV/ a)

Kepala Bidang Sumber Daya

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

“SEPEDA SAPA” Sistem Terpadu Pengelolaan Data (e- Data) Sarana dan PrasaranaDiklat BP3IP JAKARTA

30. Supriyanto 198007172006041002

Penata Tk.I(III/d)

Kepala Subbagian Tata Usaha Biro

Biro Hukum

- 16 -



Perubahan

Umum

31. Berthy Maryani198206242006042001

Penata Tk. I(III/d)

Kepala Subbagian Peraturan Transportasi Udara

Biro Hukum

32. Inggita Dhairyya Parasiddha, SE.

18603192008122001

Penata (III/c)Kepala Subbagian Rencana, Program, dan Pengelolaan LPSE

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Terwujudnya Pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral di lingkungan Kementerian Perhubungan

2. Optimalisasi Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan

33.Raditya Trifani, ST., M.Sc

197809172006041001

Penata Tk. I (III/d)

Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Transportasi Darat dan Perkeretaapian

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

1. Terwujudnya Pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral di lingkungan Kementerian Perhubungan

- 17 -



Perubahan

2. Optimalisasi Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan

34. Kasino, S.Sos., M. Si.

196412121984031001

Pembina (IV/a)Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Mahkamah Pelayaran

Perspektif Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Terhadap Kebutuhan Masyarakat (Nahkoda, ABK) pada Mahkamah Pelayaran

35. Musa E. Thonak196705131993031003

Penata Tk. I(III/ d)

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan SDP

Balai Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

36. Haribowo Lesmono197810142010121002

Penata Muda Tk. I (III/b)

Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Peningkatan Pelayanan Dengan Pemanfaatan Bersama Portal Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (http://iw.sis- djpu.dephub.qo.id/)

http://iw.sis-djpu.dephub.qo.id/

http://iw.sis-djpu.dephub.qo.id/

- 18 -



Perubahan

37. Ari Sarbani197910312006042001


Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah - Papua

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah - Papua

Pemberdayaan Perempuan Pada Penyelenggaraan Bandar Udara

38. Solihin Purwantara, S.SiT

196910261992031007 Pembina (IV/a)

Kepala Sub Direktorat Angkutan Orang

Badan PengelolaTransportasiJabodetabek

Sistem Integrasi Moda di Terminal Jatijajar

39.Dian Anggraini Purwaningtyas, S.SiT., MT.

198103312002122001

Penata (III/c)

Kepala Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni

Sekolah TinggiPenerbanganIndonesia

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Ketarunaan Dengan Digital Log Book Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang

40.Bernard Ferdinan Nugroho Laim, S.Psi

198502102009121003

Penata (III/c)Kepala Subbagian Keuangan dan Umum

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong

Peningkatan Efektifitas dan Utilisasi Sarana dan Prasarana Diklat di BP2IP Sorong Melalui Pembuatan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perawatan dan Pemeliharaan

41. Capt. Ahmad Hariri , S.T., S.SiT., M.Si

197002031995031001

Pembina (IV / a) Kepala Seksi Penyelenggara Diklat

Balai Pendidikan dan Pelatihan

MESRA (Multi Engine Seneca

- 19 -



Perubahan

PenerbanganBanyuwangi

Untuk Infrastruktur dan Taruna) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi

42. Asmi Anastasia197808292008122001

Penata Muda (UI/a)

Arsiparis Pelaksana Lanjutan

Biro Umum

Peningkatan Kinerja Kearsipan Melalui Pengelolaan Central File Yang Sistematis

43. Jeremias Meda, SE197703291998031003

Penata (III/c)

Koordinator Satpel Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

Satpel PelabuhanPenyeberanganKalabahi

44. Joko Sutriyanto196501021993031013

Penata Tk. I(IH/ d)

Koordinator Satpel Terminal Tirtonadi - Solo

Satpel Terminal Tirtonadi Solo

SM ART Terminal

45. Marjono, SH., MM.197011171995031002

Penata (III/c)Koordinator Satpel Terminal Ir. Soekarno - Klaten

Satpel Terminal Ir. Soekarno - Klaten

S M ART Terminal

46. Hadi Supeno, SH.196507271990121001

Penata (III / c)Kooridantor Satpel Terminal Arjosari - Malang

Satpel Terminal Arjosari - Malang SMART Terminal

47. Senen Suko Sungkowo, SE

196507271990121001

Penata (III / c)

Koordinator Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Anjir Serapat

Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Anjir Serapat


- 20 -



Perubahan

48. Sabiis, S.IP196602141987031003

Penata Tk. I (UI/d)

Koordinator Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang

Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang


49.JanuarOmpusunggu,S.Sos.

197201081992031004

Penata Tk. I(IH/ d)

Koordinator Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Raja, Bengkalis

Satpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Raja, Bengkalis


50. Djoko Hendrijanto 197105142006041001

Pengatur (II/c) Staf Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya

Distrik Navigasi Kelas I Surabaya

Menciptakan ‘Djoko Alat Monitoring Sistem (D JAM S J’

- 21 -



Perubahan

51. Ariadi Widiawan 198106192002121004


Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan (Bangunan dan Landasan) (Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Letung - Anambas)

Satuan Pelayanan Bandar Udara Letung - Anambas

Mewujudkan pengoperasian Bandar Udara Letung - Anambas

52.Iman Rachman Syah, S.A.P.,M.B.A.

198008052006041001


Penyusun Bahan Penjamin Mutu Diklat Struktural

Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Standar Operasional Prosedur Bidang Diklat Struktural dan Fungsional yang Terukur Mutu Bakunya

53.AnggaKusumadiharja, S.ST

198905162010121007


Kepala Satuan Pelayanan Terminal Jatijajar

Badan PengelolaTransportasiJabodetabek

Sistem Integrasi Moda di Terminal Jatijajar

dengan aslinya

O HUKUM,

JI HERPRIARSONO

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Documents

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_113_TAHUN_2019.pdf · 4 menteri perhubungan republik indonesia keputusan menteri perhubungan