15
1 KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh : Johny Koynja, SH., MH Ph.D Candidate, Utrecht University Faculty of Law, Economics and Governance Institute of Constitutional and Administrative Law Mobile: (+62)81 907 558 735 KERANGKA PERAT. PER UU A. JUDUL; B. PEMBUKAAN; C. BATANG TUBUH; D. PENUTUP; E. PENJELASAN [ JIKA DIPERLUKAN ]; F. LAMPIRAN [JIKA DIPERLUKAN ]. JUDUL : - MEMUAT KETERANGAN MENGENAI : JENIS; NOMOR; TAHUN PENGUNDANGAN ATAU PENETAPAN;DAN NAMA PERAT. PER UU YG DIBUAT SINGKAT DAN MENCERMINKAN ISI PERAT. PER UU; JUDUL DITULIS SELURUHNYA DGN HURUF KAPITAL YG DILETAKKAN DITENGAH MARJIN TANPA DIAKHIRI TANDA BACA. CONTOH :

Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :A. JUDUL;B. PEMBUKAAN;C. BATANG TUBUH;D. PENUTUP;E. PENJELASAN [ JIKA DIPERLUKAN ];F. LAMPIRAN [JIKA DIPERLUKAN ].

Citation preview

Page 1: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

1

KKEERRAANNGGKKAA PPEERRAATTUURRAANNPPEERRUUNNDDAANNGG--UUNNDDAANNGGAANN

Oleh :

JJoohhnnyy KKooyynnjjaa,, SSHH..,, MMHH

Ph.D Candidate, Utrecht UniversityFaculty of Law, Economics and Governance

Institute of Constitutional and Administrative LawMobile: (+62)81 907 558 735

KERANGKA PERAT. PER UU

A. JUDUL;

B. PEMBUKAAN;

C. BATANG TUBUH;

D. PENUTUP;

E. PENJELASAN [ JIKA DIPERLUKAN ];

F. LAMPIRAN [JIKA DIPERLUKAN ].

JUDUL :

- MEMUAT KETERANGAN MENGENAI :

JENIS;

NOMOR;

TAHUN PENGUNDANGAN ATAU PENETAPAN;DAN

NAMA PERAT. PER UU YG DIBUAT SINGKAT DAN MENCERMINKAN ISI PERAT. PER UU;

JUDUL DITULIS SELURUHNYA DGN HURUF KAPITAL YG DILETAKKAN DITENGAH MARJIN TANPA DIAKHIRI TANDA BACA.

CONTOH :

Page 2: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

2

PEMBUKAAN TERDIRI ATAS :

FRASE DG RAHMAT TUHAN YG MAHA ESA;

DITULIS SELRHNYA DG HRF KAPITAL YG DILETAKKAN DITENGAH MARJIN.

JABATAN PEMBENTUK PERAT. PER UU;

DITULIS SELRHNYA DG HRF KAPITAL YG DILETAKKAN DITENGAH MARJIN DAN DIAKHIRI DG TANDA BACA KOMA.

CONTOH :

KONSIDERANS;

- DIAWALI DGN KATA MENIMBANG;

- MEMUAT URAIAN SINGKAT MENGENAI POKOK-POKOK PIKIRAN YG MENJADI LATAR BELAKANG/ALASAN PEMBUATAN PERAT. PER UU;

- MEMUAT UNSUR FILOSOFIS,YURIDIS,DAN SOSIOLOGIS YG MENJADI LATAR BELAKANG PEMBUATANNYA;

Page 3: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

3

- JIKA MEMUAT LBH DR SATU POKOK PIKIRAN, TIAP-TIAP POKOK PIKIRAN DIRUMUSKAN DLM RANGKAIAN KALIMAT YG MERPKAN KESATUAN PENGERTIAN;

- TIAP-TIAP POKOK PIKIRAN DIAWALI DG HRF ABJAD, DAN DIRUMUSKAN DLM SATU KALIMAT YG DIAWALI DG KATA “BAHWA” DAN DIAKHIRI DGN TANDA BACA TITIK KOMA;

- JIKA LBH DR SATU PERTIMBANGAN, RUMUSAN PERTIMBANGAN TERAKHIR BERBUNYI SBB :

BAHWA BERDSRKAN PERTIMBANGAN SEBGMN DIMAKSUD DLM HURUF A DAN B PERLU MEMBENTUK UNDANG-UNDANG TENTANG……………………;

CONTOH :

DASAR HUKUM.

- DIAWALI DG KATA MENGINGAT;

- MEMUAT DSR KEWNGAN PEMBUATAN PERAT. PERUU YG MEMERINTAHKAN PEMBUATAN PERAT. PERUU TSB

- PERAT. PERUU YG DIJADIKAN SBG DSR HK HANYA PERAT. PERUU YG TK.NYA LBH TINGGI;

- PENCANTUMAN DSR HK DISESUAIKAN DG HIERARKI DAN KRONOLOGIS PENGUNDANGAN ATAU PENETAPANNYA’

- DSR HK PD UUD DITULIS DG MENYEBUTKAN PS,FRASE UUD 1945 DITULIS SESDH PENYEBUTAN TERAKHIR DG HRF KAPITAL.

- PENULISAN UU, KEDUA HRF U DITULIS DG HRF KAPITAL;

Page 4: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

4

- UU, PP, PERPRES PERLU DILENGKAPI DG PENCANTUMAN L.N.RI T.L.N.RI YG DILETAKKAN DIANTARA TANDA BACA KURUNG;

- JIKA DASAR HUKUM LBH DR SATU, TIAP DSR HK DIAWALI DG ANGKA ARAB 1,2,3, DST.NYA DAN DIAKHIRI DG TANDA BACA TITIK KOMA.

CONTOH :

Page 5: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

5

DIKTUM TERDIRI ATAS :

1. KATA MEMUTUSKAN;

- DITULIS SELRHNYA DG HRF KAPITAL TANPA SPASI / DIAKHIRI DGN TANDA BACA TITIK DUA SERTA DILETAKKAN DITENGAH MARJIN;

- PADA UU SEBELUM KATA MEMUTUSKAN DICANTUMKAN FRASE;

YG DILETAKKAN DITENGAH MARJIN.

2. KATA MENETAPKAN;

DICANTUMKAN SESDH KATA MEMUTUSKAN YG DISEJAJARKAN KEBAWAH DG KATA MENIMBANG DAN MENGINGAT.HURUF AWAL KATA MENETAPKAN DITULIS DG HRF KAPITAL DAN DIAKHIRI DG TANDA BACA TITIK DUA.

3. JENIS DAN NAMA PERAT.PER UU DICANTUMKAN LAGI SETLH KATA MENETAPKAN YG SELRH- NYA DITULIS DG HRF KAPITAL DAN DIAKHIRI DGN TANDA BACA TITIK.

CONTOH PEMBUKAAN:

Page 6: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

6

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa………….

b. bahwa………….

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgmn dimaksud dlm huruf a, dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang……..

Mengingat : 1. Pasal 20,Pasal 21 dan Pasal 22A UUD Neg. RI Tahun 1945;

2. UU No. 31 Th 2002 ttg ParPol ( L.N. RI Th 2002 No.138, T.L.N.No. 4251 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BATANG TUBUH

- MEMUAT SEMUA SUBSTANSI PERAT.PER UU YG DIRUMUSKAN DLM PASAL-PASAL;

- PD UMUMNYA SUBSTANSI DLM BTG TUBUH DIKELOMPOKKAN KEDALAM :

1. KETENTUAN UMUM;

2. MATERI POKOK YG DIATUR;

3. KETENTUAN PIDANA (JIKA DIPERLUKAN ) HANYA ADA PD UU DAN PERDA;

4. KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN );

5. KETENTUAN PENUTUP.

Page 7: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

7

KETENTUAN UMUM

DILETAKKAN DLM BAB KESATU, JIKA TDK DILKKAN PENGELOMPOKAN BAB,KETENTUAN UMUM DILETAKKAN DLM PS-PS AWAL, YG BERISI :

BATASAN PENGERTIAN ATAU DEFINISI;

SINGKATAN ATAU AKRONIM YG DIGUNAKAN DLM PERATURAN;

HAL-HAL LAIN YG BERSFT UMUM YG BERLK BG PS-PS BERIKUTNYA ANT.LAIN KETENTUAN YG MENCERMINKAN ASAS ,MAKSUD,DAN TUJUAN;

FRASE PEMBUKA DLM KETENTUAN UMUM BERBUNYI :

JIKA BATASAN PENGERTIAN,SINGKATAN ATAU AKRONIM LBH DR SATU, MSG-MSG URAIANNYA DIBERI NO. URUT DG ANGKA ARAB DAN DIAWALI DG HRF KAPITAL SERTA DIAKHIRI DG TANDA BACA TITIK.

MATERI POKOK YG DIATUR

- PENGELOMPOKAN MATERI PERAT.PER UU DISUSUN SECARA SISTEMATIS DLM BUKU,BAB, BGN,DAN PARAGRAF YG DIDSRKAN ATAS DSR KESAMAAN MATERI;

- BUKU DIBR NO.URUT DG BILANGAN TK DAN JUDUL SELRHNYA DITULIS DG HRF KAPITAL.

CONTOH :

Page 8: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

8

BUKU KETIGA

PERIKATAN

- BAB DIBR NO.URUT DG ANGKA ROMAWI DAN JU- DUL BAB YG SELRHNYA DITULIS DG HRF KAPITAL

CONTOH:

BAB I

KETENTUAN UMUM

- BGN DIBR NO.URUT DG BILANGAN TK YG DITULIS DG HRF DAN DIBR JUDUL;

- HURUF AWAL KATA BAGIAN,URUTAN BILANGAN, DAN SETIAP KATA PD JUDUL BGN DI TULIS DG HRF KAPITAL,KECUALI HRF AWAL KATA PARTIKEL YG TDK TERLETAK PD AWAL FRASE;

- PARAGRAF DIBERI NO. URUT DGN ANGKA ARAB DAN DIBERI JUDUL.

CONTOH :

Bagian Kesatu

Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Paragraf 1

Perencanaan, Persiapan, dan Teknik Penyusunan

PASAL DIBR NO.URUT DG ANGKA ARAB,DAN MERPKAN SATUAN ATURAN DLM PERAT.PER UU YG MEMUAT SATU NORMA DAN DIRUMUSKAN DLM SATU KALIMAT YG DISUSUN SECARA SINGKAT,JELAS, DAN LUGAS;

HURUF AWAL KATA PASAL YG DIGUNAKAN SBG ACUAN DITULIS DG HRF KAPITAL;

SUBSTANSI YG BERUPA SANKSI ADMINISTRATIF ATAU SANKSI KEPERDATAAN ATAS PELANGGARAN NORMA TSB, DIRUMUSKAN MENJADI SATU BGN (PASAL ) DG NORMA YG MEMBR SANKSI ADMINISTRATIF ATAU SANKSI KEPERDATAAN;

Page 9: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

9

SANKSI ADMINISTRATIF DPT BERP ANT. LAIN, PENCABUTAN IZIN, PEMBUBARAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,DENDA ADM ATAU DAYA PAKSA POLISIONAL.SANKSI KEPERDATAAN DPT BERUPA GANTI KERUGIAN;

JIKA NORMA YG MEMBR SANKSI LBH DR SATU PASAL, SANKSI DIRUMUSKAN DLM PASAL TERAKHIR DR BGN (PS )TSB. DG DEMIKIAN HINDARI RUMUSAN SANKSI YG SEKALIGUS MEMUAT SANKSI PIDANA,SANKSI PERDATA DAN SANKSI ADMINISTRATIF DLM SATU BAB

PS DPT DIRINCI KEDLM BBRP AYAT DG DIBR NO. URUT DG ANGKA ARAB DIANTARA TANDA BACA KURUNG TANPA DIAKHIRI TANDA BACA TITIK.

HRF AWAL KATA AYAT YG DIGUNAKAN SBG ACUAN DITULIS DG HRF KECIL

CONTOH :

Pasal 8

(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.

(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)……….

PASAL YG MEMUAT RINCIAN UNSUR, DISAMPING DIRUMUSKAN DLM BENTUKKALIMAT DG RINCIAN, DPT PULA DIGUNAKAN RUMUSAN DLM BENTUK TABULASI.

CONTOH PASAL YANG DIRUMUSKAN DLM BENTUK KALIMAT RINCIAN

Pasal 17

Yg dpt dibr hak pilih ialah WNI yg tlh berusia 17 (tujuh belas) th atau tlh kawin dan tlh terdaftar pd daftar pemilih.

CONTOH RUMUSAN TABULASI:

Pasal 17

Yg dpt dibr hak pilih ialah WNI yg :

a. tlh berusia 17 (tujuh belas) th atautlhkawin;dan

b. tlh terdaftar pd daftar pemilih.

Page 10: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

10

HAL-HAL YG HARUS DIPERHATIKAN DLM BENTUK TABULASI :

a. SETIAP RINCIAN DIAWALI DG HRF (ABJAD) KECIL DAN DIBERI TANDA BACA TITIK;

b. SETIAP FRASE DLM RINCIAN, DIAWALI DG HRF KECIL DAN DIAKHIRI DG TANDA BACA TITIK KOMA;

c. JIKA RINCIAN DIMAKSUDKAN KUMULATIF DITAMBAHKAN KATA DAN,JIKA ALTERNATIF DITAMBAHKAN KATA ATAU, JIKA KUMULATIF DAN ALTERNATIF DITAMBAHKAN KATA DAN/ATAU DIBELAKANG RINCIAN KEDUA DARI RINCIAN TERAKHIR.

KETENTUAN PIDANA (JIKA DIPERLUKAN ):

- MEMUAT RUMUSAN YG MENYATAKAN PENJATUHAN PIDANA ATAS PELANGGARAN NORMA LARANGAN ATAU PERINTAH;

- DITEMPATKAN DLM BAB TERSENDIRI SESDH MATERI POKOK YG DIATUR ATAU SEBLM BAB KETENTUAN PERALIHAN.JIKA TDK ADA PS PERALIH AN DILETAKKAN SEBLM KETENTUAN PENUTUP;

- JIKA KETENTUAN PIDANA BERLK BG SIAPAPUN, DIRUMUSKAN DGN FRASE SETIAP ORANG.JIKA HANYA BERLK BG SUBYEK TERTENTU,SUBYEK DIRUMUSKAN SECARA TEGAS,MISALNYA,ORG ASING,PEGAWAI NEGERI,SAKSI;

- RUMUSAN KETENTUAN PIDANA HRS MENYATAKAN SECARA TEGAS APAKAH PIDANA YG DIJATUHKAN BERSIFAT KUMULATIF, ALTERNATIF, ATAU KUMULATIF ALTERNATIF.

KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN )

DITEMPATKAN DIANT. BAB KETENTUAN PIDA -NA DAN BAB KETENTUAN PENUTUP.JK TDK DIA DAKAN PENGELOMPOKAN BAB, DITEM PATKAN SEBLM PS YG MEMUAT KETENTUAN PENUTUP;

MEMUAT PENYESUAIAN TERHDP PERAT.PER UU YG SDH ADA PD SAAT PERAT.PER UU BARU MULAI BERLK,UTK MENGHINDARI TIMBULNYA PERMASALAHAN HK;

HINDARI RUMUSAN DLM KETENTUAN PERALIHAN YG ISINYA MEMUAT PERUBAHAN TERSELUBUNG ATAS PERAT. PER UU LAIN.

KETENTUAN PENUTUP

DITEMPATKAN DLM BAB TERAKHIR, JIKA TDK DIADAKAN PENGELOMPOKAN BAB DITEMPATKAN DLM PASAL (PASAL ) TERAKHIR;

Page 11: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

11

PADA UMUMNYA KETENTUAN PENUTUP MEMUAT MENGENAI :

- PENUNJUKAN ORGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YG MELAKSANAKAN PERAT.PER UU;

- NAMA SINGKAT;

- STATUS PERAT.PER UU YG SDH ADA; DAN

- SAAT MULAI BERLAKU PERAT.PER UU.

Contoh :

Page 12: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

12

PENUTUP

MERPKAN BGN AKHIR PERAT.PERUU DAN MEMUAT:

- RUMUSAN PERINTAH PENGUNDANGAN DAN PENEMPATAN PERAT.PER UU DLM L.N.RI, BERITA NEG. RI, LEMBARAN DAERAH,ATAU BERITA DAERAH.

- PENANDA TANGANAN PENGESAHAN ATAU PENETAPAN PERAT.PER UU;

- PENGUNDANGAN PERAT.PER UU;DAN

- AKHIR BAGIAN PENUTUP

RUMUSAN PERINTAH PENGUNDANGAN DAN PENEMPATAN PERAT.PER UU BERBUNYI SBB :

Keterangan :

AGAR SETIAP ORG MENGETAHUINYA, MEMERINTAHKAN PENGUNDANGAN…(JENIS PERAT.PER UU) … INI DG PENEMPATANNYA DLM… (SESUAI TEMPAT PENGUNDANGAN MASING-MASING PERAT. PER UU );

PENANDATANGANAN PENGESAHAN ATAU PENETAPAN PERAT.PER UU MEMUAT :

- TEMPAT/TGL PENGESAHAN ATAU PENETAPAN;

- NAMA JABATAN;

- TANDA TANGAN PEJABAT;DAN

- NAMA LENGKAP PEJABAT YG MENANDA TANGANI,TANPA GELAR DAN PANGKAT.

Page 13: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

13

RUMUSAN TEMPAT DAN TANGGAL PENGESAHAN ATAU PENETAPAN DILETAKKAN DISEBELAH KANAN;

NAMA JABATAN DAN NAMA PEJABAT DITULIS DG HURUF KAPITAL PADA AKHIR NAMA JABATAN DIBERI TANDA BACA KOMA;

PENGUNDANGAN PERAT.PER UU MEMUAT :

- TEMPAT DAN TANGGAL PENGUNDANGAN;

- NAMA JABATAN YG BERWENANG MENGUNDANGKAN;

- TANDA TANGAN; DAN

- NAMA LENGKAP PEJABAT YG MENANDATANGANI, TANPA GELAR DAN PANGKAT;

TEMPAT TGL PENGUNDANGAN DILETAKKAN DISEBELAH KIRI (DIBAWAH PENANDA TANGANAN PENGESAHAN ATAU PENETAPAN );

NAMA JABATAN DAN NAMA PEJABAT DITULIS DG HRF KAPITAL. PD AKHIR NAMAJABATAN DIBERI TANDA BACA KOMA;

PD AKHIR BGN PENUTUP DICANTUMKAN L.N. ATAU LEMBARAN DAERAH,

CONTOH :

Page 14: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

14

PENJELASAN

- BERFUNGSI SBG TAFSIRAN RESMI PEMBTK PERAT. PER UU ATAS NORMA TERTENTU DLM BTG TUBUH. YG MEMUAT URAIAN ATAU JABARAN YG AKAN MEMPERJELAS NORMA YG DIATUR DLM BTG TUBUH;

- TDK DPT DIGUNAKAN SBG DSR HK UTK MEMBUAT PERATURAN LEBIH LANJUT;

- HINDARI RUMUSAN YG ISINYA MEMUAT PERU-

BAHAN TERSELUBUNG TERHDP KETENTUAN PERAT.PER UU;

- NASKAH PENJELASAN DISUSUN BERSAMA-SAMA DG PENYUSUNAN RANCANGAN PERAT.PERUU YBS;

- JUDUL PENJELASAN SAMA DG JUDUL PERAT. PER UU YBS;

- MEMUAT PENJELASAN UMUM DAN PENJELASAN PS DEMI PS YG DIRINCI DG ANGKA ROMAWI DAN DITULIS SELRHNYA DG HRF KAPITAL;

CONTOH:

Page 15: Kerangka Peraturan Perundang-undangan

15

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…….TAHUN……..

TENTANG

……………………………….

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

DLM MENYUSUN PENJELASAN PS DEMI PS HRS DIPERHATIKAN AGAR :

1. TDK BERTENTANGAN DG MATERI POKOK YG DIATUR DLM BATANG TUBUH;

2. TDK MEMPERLUAS ATAU MENAMBAH NORMA YG ADA DLM BATANG TUBUH;

3. TDK MENGULANGI URAIAN KATA,ISTILAH,ATAU PENGERTIAN YG TELAH DIMUAT DIDLM KETENTUAN UMUM.

PASAL ATAU AYAT YG TDK MEMERLUKAN PENJELASAN, DITULIS CUKUP JELAS, YG DIAKHIRI DGN TANDA BACA TITIK.

PENJELASAN PS DEMI PS TDK DIGABUNGKAN WALAUPUN TERDPT BBRP PS BERURUTAN YG TDK MEMERLUKAN PENJELASAN.

LAMPIRAN

- HRS DINYATAKAN DLM BTG TUBUH DAN PERNYATAAN BHW LAMPIRAN TSB MERPKAN BGN YG TDK TERPISAHKAN DR PERAT. PER UU YBS;

- PD AKHIR LAMPIRAN HRS DICANTUMKAN NM DAN TANDA TANGAN PEJABAT YG MENGESAHKAN/ MENETAPKAN PERAT.PERUU YBS.