Embed Size (px)
Citation preview
KERTAS KERJA PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOJONEGORO
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN BAGI PRODUK-PRODUK IKM MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA
DI KABUPATEN BOJONEGORO
DISUSUN OLEH :
Drs. H. BASUKI ,MPd, M.PdI NDH :05/B
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XXXV
TAHUN 2015
LEMBAR PERSETUJUAN
KERTAS KERJA PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO
DISUSUN OLEH :
Drs. H. BASUKI ,MPd, M.PdI NDH :05/B
Telah diseminarkan pada tanggal 9 April 2015 Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
Menyetujui : MENTOR
Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
COACH
Drs. SUMARLAN, MSi
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XXXV TAHUN 2015
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN BAGI PRODUK-PRODUK IKM MELALUI KERJASAMA DENGAN
PELAKU USAHA DI KABUPATEN BOJONEGORO
i
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA penyusunan rancangan (proposal)
Proyek Perubahan Instansional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro dengan judul PENINGKATAN AKSES PEMASARAN BAGI
PRODUK-PRODUK IKMMELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA DI
KABUPATEN BOJONEGORO dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah
ditentukan
Pemilihan judul tersebut berlatar belakang pada gambaran keadaan saat ini
dimana produk IKM masih belum memperoleh pemasaran yang memadai di
Kabupaten Bojonegoro ditengah himpitan persaingan yang semakin ketat. Melalui
penyusunan Kertas Kerja ini, penulis mencoba untuk menuangkan hasil pemikiran
untuk meningkatkan akses pemasaran bagi produk IKM. Pada kesempatan ini, tak
lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang
terhormat :
1. Bapak Drs. SOEHADI MOELJONO, MM, selaku Mentor
2. Bapak Drs. SUMARLAN, Msi, selaku Coach
3. Bapak Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran
panitia penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXV di
Surabaya
4. Rekan-rekan semua khususnya kelas B
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis
Penulis menyadari sebagai manusia biasa, tak luput dari salah dan lupa.
Oleh karena itu, kami menerima dengan lapang dada, segala kritik dan saran yang
membangun demi sempurnanya rancangan (proposal) proyek perubahan ini. Akhir
kata, semoga rancangan (proposal) proyek perubahan instansional Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ini dapat memberi
manfaat dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan.
Penulis,
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................ i
Daftar Isi ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan ................................................... 1
B. Rumusan Permasalahan ............................................................ 6
C. Area dan Fokus Proyek Perubahan ........................................... 7
D. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan..................................... 7
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ............................................ 8
F. Kriteria keberhasilan proyek perubahan.....................................
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. Output Kunci Proyek Perubahan ................................................ 11
B. Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan .............................. 12
C. Tata Kelola Proyek Perubahan .................................................. 14
D. Stakeholder Proyek Perubahan ................................................. 15
E. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan........................... 18
F. Target Capaian Kinerja Proyek Perubahan ................................ 18
G. Hasil Benchmarking ke Best Practices....................................... 19
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................
B. Rekomendasi .............................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Derap laju pembangunan di Kabupaten Bojonegoro telah mampu
menunjukkan hasil yang signifikan yang ditandai dengan munculnya beberapa
toko swalayan dan hotel – hotel Berbintang yang dibangun di Kabupaten
Bojonegoro. Laju pembangunan tersebut dipacu oleh penemuan minyak dan
gas yang berlokasi di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang
kapasitas produksinya mencapai 265.000 barel/day, setara dengan 30% total
produksi minyak nasional, yang mana telah memberi kontribusi yang sangat
besar bagi penerimaan daerah Kabupaten Bojonegoro.
Hal ini merupakan peluang bagi pelaku usaha Industri Kecil dan
menengah (IKM) untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar sehingga
membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya IKM – IKM baru.
Namun pada kenyataannya pertumbuhan IKM masih belum dapat di
optimalkan sehingga diperlukan langkah – langkah Inovatif dalam rangka
memperkuat akses pemasaran bagi produk – produk IKM karena berdasarkan
analisis dan ungkapan dari pelaku IKM kendala utama yang sangat
menghambat pertumbuhan IKM untuk selalu dapat eksis adalah persoalan
pemasaran, pada umumnya mereka dapat berproduksi tapi tidak mampu
menjual karena terbatasnya akses pasar.
Hal ini disebabkan oleh beberapa factor penyebab antara lain :
1. Lemahnya kualitas SDM untuk melakukan proses produksi secara efektif
dan efisien
2. Keterbatasan peralatan produksi
3. Keterbatasan kemampuan dalam melakukan kemasan produk
4. Keterbatasan permodalan
5. Belum Optimalnya fasilitasi kerja sama dengan pelaku usahauntuk
membantu penguatan akses pemasaran produk – produk IKM
6. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengambil peran sosial
dalam mengembangkan IKM
2
Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas dan berdasarkan Misi
RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Rencana strategis (RENSTRA)
Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja (RENJA) 2015 melaksanakan
beberapa program dan kegiatan prioritas diantaranya adalah pengembangan
dan peningkatan daya saing produk – produk serta penguatan akses pasar
melalui kegiatan prioritas penguatan akses pasar melalui kerjasama dengan
pelaku usaha dan kegiatan pendukungnya antara lain :
1. Pelatihan-pelatihan Peningkatan Kualitas Produk IKM
2. Bantuan Peralatan Produksi
3. Pendirian Unit Pelaksana Teknis Industri (UPTI) Makanan Minuman dan
Kemasan
4. Pinjaman Modal Tanpa Bunga
5. Pasar Lelang
6. Pemasaran dan display produk IKM secara online
7. Melakukan Kerja Sama dengan Pelaku Usaha Guna Memperkuat Akses
Pemasaran Bagi Produk – Produk IKM.
8. Melakukan Kerja Sama dengan Pelaku Usaha Guna Memperkuat Akses
Pemasaran Bagi Produk – Produk IKM.
Sejalan dengan masalah di atas melalui kegiatan Project Perubahan ini
Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro akan melakukan
kerjasama dengan sejumlah fihak pelaku usaha dibidang pemasaran produk–
produk IKM,toko modern, hotel–hotel, outlet–outlet, secara formal melalui
penyusunan Perjanjian Kerja sama antara pelaku usaha dagang, pelaku usaha
industry kecil dan menegah (IKM) agar terjalin kerja sama dan terbangun
sinergi yang baik yang pada akhirnya pelaku usaha IKM dapat memasarkan
produknya di Toko swalayan, di hotel-hotel dan outlet-outlet, perbankan,
BUMN/BUMD dengan ketentuan dan syarat –syarat yang disepakati.
Kesuksesan suatu IKM adalah ketika bisa menciptakan produk yang
berkualitas serta memiliki akses pemasaran kuat. Area pemasaran yang luas
menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah usaha. Para pelaku usaha kecil
dan menengah pun membutuhkan dukungan strategi pemasaran untuk
meningkatkan penjualan produknya dan memperluas jangkauan pasar yang
3
dimilikinya. Hal ini penting agar produk yang ditawarkan para pelaku IKM bisa
dikenal masyarakat luas, dan bisnisnya bisa berkembang pesat.
IKM akan sulit berkembang jika tidak memiliki strategi dan dukungan
pemasaran produk. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro mempunyai peran yang strategis untuk mengupayakan
pemasaran produk IKM kepada pelaku usaha yang ada di Bojonegoro
sehingga produk IKM dapat diperjual belikan di tempat-tempat tersebut.
Melalui kerjasama tersebut, disamping mampu meningkatkan akses
pemasaran juga dapat sebagai langkah awal untuk membentuk jejaring kerja
yang melibatkan antara Pemerintah, pelaku IKM dan pelaku usaha untuk
bersinergi, dan ini merupakan salah satu wujud implementasi good governance
dengan membangun sinergi antara governance, bisnis dan people.
Table 7.1
Target akses penjualan oleh IKM
NO BIDANG JUMLAH
IKM KETERANGAN
1.
2.
Industri Hasil Pertanian dan
Kehutanan ( IHPK )
Kimia Logam Aneka Industri
dan Industri Hasil Kerajinan
(KLAI – IHK)
50 IKM
15 IKM
- Produk makanan
dan minuman,
kerajinan Kayu
- Produk kerajinan
logam, batik,
gerabah,DLL
JUMLAH 65 IKM
Tabel 7.2
Target Pelaku Usaha Yang Siap memfasilitasi Penjualan Produk IKM
NO JENIS JUMLAH KET
1.
2.
3.
4.
5.
TOKO SWALAYAN
TOKO MODERN / OUT LET
HOTEL / RESTO
PERBANKAN
BUMN / BUMD
4
41
5
7
7
JUMLAH 64
4
B. RUMUSAN PERMASALAHAN
Isu / gejala masalah yang saat ini dihadapi oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro adalah Pemasaran produk IKM
masih sangat terbatas.
Dari beberapa penyebab masalah sebagaimana diuraikan di atas,
ditentukan akar penyebab utama masalah (leverage) yaitu kurangnya fasilitasi
kerja sama kepada IKM dengan pelaku usaha untuk memperkuat akses
pemasaran. Sedangkan alternatif solusi yang ditawarkan untuk menjawab akar
penyebab utama tersebut adalah :
- Kerjasama dengan pelaku usaha
- Memanfaatkan media (massa, elektronik, sosial dan internet)
- Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku IKM
Dari ketiga alternatif solusi tersebut, dipilih alternatif yang paling efektif dan
mempunyai dampak langsung yaitu Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha.
C. AREA DAN FOKUS PROYEK PERUBAHAN
1. Area Proyek Perubahan
Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja
kebijakan, maka pelaksanaan Proyek Perubahan peningkatan akses
pemasaran bagi produk-produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku
usaha di Kabupaten Bojonegoro berada pada cakupan area perubahan
Peningkatan Pelayanan Publik
2. Fokus Proyek Perubahan.
Sedangkan area perubahan ini berfokus pada perluasan akses
pemasaran produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha, pasar
swalayan,hotel, outlet, perbankan, BUMN, BUMD, dll.
D. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
1. Tujuan Proyek Perubahan
Tujuan peningkatan akses pemasaran bagi produk-produk IKM
melalui kerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro sejalan
dengan implementasi Good Governance yaitu : Meningkatkan kualitas
5
pelayanan public, serta pelayanan birokrasi yang makin murah,cepat,
mudah dan baik, dengan tahapan sebagai berikut :
a. Tujuan Jangka Pendek
Tercapainya kesepakatan kerjasama antara IKM dan Pelaku Usaha
untuk perluasan akses pemasaran bagi produk-produk IKM di
Kabupaten Bojonegoro;
b. Tujuan Jangka Menengah
Terwujudnya peningkatan jumlah, kapasitas produksi serta standarisasi
bagi produk-produk IKM diantaranya adalah setifikasi halal, SNI dan
kemasan produk
c. Tujan Jangka Panjang
Terjaminnya keberlanjutan program kerjasama pemasaran antara
pelaku Usaha dengan pelaku IKM , sehingga IKM dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal
Penguatan dasar hukum pelaksanaan program kerjsama pemasaran
dan peningkatan peran pelaku usaha dalam pembinaan IKM
2. Manfaat Proyek Perubahan
a. Adanya payung hukum kerja sama antara pelaku usaha dan IKM
b. Memperkuat akses pemasaran bagi pengusaha IKM di Toko toko
modern, pasar swalayan, BUMN, BUMD, Hotel hotel dan Outlet
penjualan produk IKM
c. Adanya standart pemasaran dan mutu produk produk serta Packaging
d. Pengembangan Kreatifitas Pelaku IKM dalam merebut pasar, sehingga
mampu bersaing pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
Ruang Lingkup peningkatan akses pemasaran bagi produk-produk IKM
melalui kerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro, adalah:
1. Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal
2. Pembentukan tim efektif pemasaran Produk IKM
3. Melaksanakan pelatihan daya saing produk pelaku IKM
4. Mempertemukan IKM dan Pengusaha
6
5. Memfasilitasi kerjasama antara IKM dengan Pengusaha dalam bentuk
Perjanjian kerja kepada 65 IKM dan 64 Pelaku usaha;
F. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Kriteria keberhasilan proyek perubahan ini, adalah:
1. Terwujudnya perjanjian kerja sama pemasaran antara Pelaku usaha dan
IKM dengan payung hokum peraturan Bupati
2. Terwujudnya pemasaran produk - produk IKM sebagai realisasi perjanjian
kerja sama antara pelku usaha dan IKM
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN
Output kunci pada tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang proyek perubahan sebagai berikut :
Tabel 5.
Output Kunci Proyek Perubahan
Nama Deskripsi
1. Terlaksananya rapat koordinasi dengan
stakeholder internal dan eksternal
1. Rapat koordinasi dengan
stakeholder internal dan
eksternal untuk medapatkan
dukungan, masukan dan saran
dalam rangka peningkatan akses
pemasaran bagi produk-produk
IKM melalui kerjasama dengan
pelaku usaha di Kabupaten
Bojonegoro
2. Terlaksananya pembentukan tim efektif
pemasaran Produk IKM
2. Tim dibentuk yang terdiri dari
PNS yang berkompeten dan
7
mampu melaksanakan efektif
pemasaran Produk IKM. Sumber
daya Tim dari para Kabid dan
Kasi Dinas Perindustrian dan
PerdaganganKabupaten
Bojonegoro
3. Melaksanakan pelatihan daya saing
produk pelaku IKM
3. Memberikan bekal kepada IKM
untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas produksi sesuai dengan
tuntutan perkembangan
4. Mempertemukan IKM dan Pelaku usaha
guna memfasilitasi pemasaran produk
4. Sebagai bentuk upaya
pemerintah untuk
mempertemukan antara pelaku
IKM dan Pengusaha dan
mendorong adanya pola
kemitraan antara keduanya
melalui kegiatan Temu Usaha
5. Memfasilitasi kerjasama antara IKM
dengan Pengusaha dalam bentuk
Perjanjian kerja
5. Membangun komitmen antara
IKM dan pengusaha untuk
membentuk pola hubungan
saling menguntungkan
B. PENTAHAPAN (MIILESTONE) PROYEK PERUBAHAN
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan proyek perubahan
antara lain sebagai berikut :
Tabel 6.
Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan)
NO TAHAP UTAMA WAKTU
1 Tahap Jangka Pendek (2 Bulan )
8
1. Sosialisasi internal peningkatan akses pemasaran
bagi produk-produk IKM melalui kerjasama dengan
pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro
1 hari
( April minggu ke 2 )
tanggal 13 April 2015
2. Pembentukan Tim peningkatan akses pemasaran
bagi produk-produk IKM melalui kerjasama dengan
pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro
1hari
(April minggu ke 2)
tanggal 14 April 2015
3. Penyusunan draft Perbup tentang Kemitraan
pemasaran produk industri kecil dan menengah di
Kabupaten Bojonegoro
2 hari
(April minggu ke 2)
tanggal 15-16April
2015
4. Koordinasi dengan pelaku usaha terkait dengan
temu usaha dan pembahasan Draft Perbup dan
Naskah Perjanjian Kerjasama
1 hari
(April minggu ke 3)
tanggal 17 April 2015
5. Sosialisasi kepada pelaku IKM, terkait dengan
pelaksanaan temu usaha, pembahasan draft Perbup
dan naskah Perjanjian kerjasama
2 hari
April minggu ke 4
tanggal 21-22 April
2015
6. Pelaksanaan Temu Usaha 1 hari tanggal 20 Mei 2015
7. Pembahasan finalisasi draft Perbup dengan Bagian
Hukum dan SKPD terkait.
2 hari
Mei minggu ke 4
tanggal 23-25 Mei
2015
8. Ajuan Draft Perbup Kepada Bupati dan
pembahasannya
2 hari
Mei minggu ke 2
minggu ke 4 tanggal
25 Mei 2015
9. Pengesahan Perbup
1 hari
minggu ke 3 dan ke4
tanggal 27 Mei 2015
10. Perjanjian kerja antara pelaku IKM dengan pelaku
usaha
2 hari minggu 1 Juni
tanggal 01-02 Juni
2015
11. Pemasaran produk IKM
7 hari mulai tanggal 3
-9 Juni 2015
9
12. Monitoring dan evaluasi Mulai tanggal 4 Juni -
Desember 2015
2 Tahap Jangka Menengah (s/d akhir Desember 2015)
1. Peningkatan kapasitas produksi produk IKM
2. Standarisasi produk
3. Pemantapan struktur organisasi dan tata kerja
(Pembentukan kelembagaan dan Pembangunan
UPT I Mamin dan Kemasan)
3 Tahap Jangka Panjang (Januari s/d Desember 2016)
- Penguatan sistem pemantauan pelaksanaan
kemitraan pemasaran produk IKM.
- Penguatan regulasi kedalam bentuk peraturan
daerah sehingga kerjasama kemitraan antara
pelaku usaha dan pelaku IKM memiliki kekuatan
hukum guna menjamin keberlanjutan kemitraan.
C. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN
1. Struktur
Gambar 1. Struktur Proyek Perubahan
Pokja I Kerjasama
Bupati Bojonegoro
Sekretaris Daerah
KabupatenBojonegoro
Coach KepalaDinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabag Hukum
Pokja II Koordinasi
10
2. Deskripsi
- Bupati Bojonegoro membimbing, mengarahkan dan mendorong
stakeholder melalui pengarahan pada kegiatan pembukaan temu usaha
antara Dinas perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha pemasaran,
dan pelaku IKM
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro :membimbing, memberikan
dukungan dan memberikan persetujuan pelaksanaan proyek perubahan
- Bagian Hukum membantu dan memproses terwujudnya peraturan
bupati terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengembangan
dan kerja sama dengan IKM
- Coach : memberikan bimbingan, konsultasi dan persetujuan
pelaksanaan proyek perubahan
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro :
memimpin pelaksanaan Proyek Perubahan, bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan kegiatan serta mengkoordinasikan Tim Proyek
Perubahan dari awal sampai akhir kegiatan
- Pokja I Kerjasama : koordinasi lintas sektor, sosialisasi, menjalin
kemitran dengan para pengusaha pasar / toko swalayan, perhotelan dll.
- Pokja II Koordinasi : Melakukan inventarisasi dan memberikan fasilitasi
produk IKM untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi serta
memperoleh sertifikasi (merk, kemasan dan pelabelan)
D. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN
Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini terbagi
menjadi stakeholder internal dan eksternal dengan identifikasi berdasarkan
kepentingan dan dukungan sebagai berikut :
11
Gambar 2. Peta Stakeholder
Adapun peran dan pengaruh masing-masing stakeholder tersebut adalah :
1. Peranan Masing-Masing Stakeholder
Tabel 7.
Peranan Masing-Masing Stakeholder
NO. STAKEHOLDER PERANAN Keterangan
1. INTERNAL
1 Bupati Membimbing mengarahkan
dan mendorong stakeholder
melalui pengarahan pada
kegiatan pembukaan temu
usaha antara Dinas
perindustrian dan
Perdagangan, pelaku usaha
pemasaran, dan pelaku IKM
agar pelaksanaan projek
perubahan berjalan optimal
2 Sekretaris Daerah Membimbing, mengarahkan
dan memberi persetujuan
12
projek perubahan
3 a. Kepala Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro
Pemimpin pelaksanaan
proyek perubahan
instansional
b. Kepala Bagian Hukum
dan perundang –
undangan
Memberikan telaah legal
formal dari sisi hokum an
perundang undangan
c. Para Kepala Bidang Mengkoordinasikan,
menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan hasil kegiatan
kepada project leader
d. Para Kepala Seksi / staf Pelaksana teknis kegiatan
e. Staf/Pegawai lingkup
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro
sumber daya tim proyek
perubahan dan mendukung
pelaksanaan kegiatan secara
internal
2. EKSTERNAL
1. Para pelaku usaha (toko
swalayan, perhotelan,
outlet outlet dll)
Mitra pemasaran produk IKM
2. Pelaku IKM Kapasitas produksi IKM
3. Lembaga Pengkajian
Pangan, Obat-obatan,
dan Makanan majelis
Ulama Indonesia
(LPPOM MUI)
Kontrol mutu dan
pengawasan produk IKM,
standarisasi produk
4. Badan Pengawas Obat
dan makanan (BPOM)
Standarisasi produk IKM
skala nasional
5. Konsultan design produk
kemasan
Membantuk design produk
kemasan semenarik mungkin
2. Pengaruh Masing-Masing Stakeholder
13
Tabel 8.
Pengaruh Masing-Masing Stakeholder
NO. STAKEHOLDER PENGARUH
1. INTERNAL
1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro
Berpengaruh positif terhadap
kinerja Tim proyek perubahan
2. Para Kepala Bidang Capaian koordinasi
pelaksanaan kegiatan
3. Para Kepala Seksi Capaian target kegiatan sesuai
dengan rencana kegiatan
4. Staf/Pegawai lingkup Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro
Dukungan internal Dinas
2. EKSTERNAL
1. Para pelaku usaha ( toko swalayan,
perhotelan, outlet outlet dll )
Perluasan area pemasaran
produk IKM
2. Pelaku IKM Penyerapan angkatan kerja
produktif
3. Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan, dan Makanan majelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Kualitas / mutu produk IKM
4. Badan Pengawas Obat dan
makanan (BPOM)
Kualitas / mutu produk IKM
5. Konsultan design produk kemasan Daya tarik kemasan produk IKM
E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN
Faktor yang dapat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan
proyek perubahan antara lain :
1. Adanya dukungan dari stakeholder eksternal birokrasi maupun swasta
2. Adanya komitmen yang tinggi dari anggota tim proyek perubahan
3. Peran kepemimpinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal
sampai akhir kegiatan
14
F. TARGET CAPAIAN KINERJA PROYEK PERUBAHAN
Bobot target masing-masing kinerja pada proyek perubahan adalah
sebagai berikut :
Tabel 9.
Target Capaian Kinerja Proyek Perubahan
No URAIAN KINERJA BOBOT
TARGET
1 TAHAP JANGKA PENDEK
1. Sosialisasi internal peningkatan akses pemasaran bagi
produk-produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku
usaha di Kabupaten Bojonegoro
10 %
2. Pembentukan Tim peningkatan akses pemasaran bagi
produk-produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku
usaha di Kabupaten Bojonegoro
5 %
3. Penyusunan draft Perbup tentang Kemitraan pemasaran
produk industri kecil dan menengah di Kabupaten
Bojonegoro
10 %
4. Koordinasi dengan pelaku usaha terkait dengan temu
usaha dan pembahasan Perbup
5%
5. Sosialisasi kepada pelaku IKM, terkait dengan
pelaksanaan temu usaha, pembahasan draf Perbup dan
naskah Perjanjian kerjasama
5 %
6. Pelaksanaan Temu Usaha 10%
7. Pembahasan finalisasi draft Perbup dengan Bagian
Hukum
5 %
8. Ajuan Draft Perbup Kepada Bupati dan pembahasannya 5 %
9. Pengesahan Perbup 5 %
10. Perjanjian kerja antara pelaku IKMdengan pelaku usaha 15 %
11. Pemasaran produk IKM 10 %
12. Monitoring dan evaluasi 15%
TOTAL 100%
2 TAHAP JANGKA MENENGAH
1. Peningkatan kapasitas produksi produk IKM
2. Standarisasi produk
15
3. Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3 TAHAP JANGKA PANJANG
Penguatan sistem pemantauan pelaksanaan kemitraan
pemasaran produk IKM.
Penguatan regulasi kedalam bentuk Peraturan Daerah
sehingga kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan
pelaku IKM memiliki kekuatan hukum guna menjamin
keberlanjutan kemitraan.
TOTAL 100%
G. HASIL BENCHMARKING KE BEST PRACTICES
Best practice yang ditemukan pada ketiga lokus mitra Benchmarking
yaitu MIDA, MOTAC dan MOT, sebagai berikut :
a. Adanya sentralisasi kebijakan antara Pusat dan Daerah
b. Adanya motivasi berupa Reward agi pelaksana kebijakan
c. Program – program public dan Bisnis berorientasi ramah lingkungan
d. Peningkatan partisipasi dan kebutuhan stake holders
e. Penanaman nilai hidup sehat sejak dini
f. Kemudahan akses Investasi
g. Orientasi kultur local
h. Integrasi kultur local dan religi berbasis kultur global
i. Peningkatan kompetensi local berbasis Penidikan
Best practice yang dapat diadopsi adalah :
a. Peningkatan Partisipasi dan kebutuhan stake holders
b. Kemudahan akses investasi
c. Orientasi Kultur Lokal
Berdasarkan best practice yang dapat diadopsi maka best practice yang
dapat diadaptasi dalam proyek perubahan “ Penguatan akses pasar bagi
produk – produk IKM melalui kerja sama dengan pelaku usaha “adalah
peningkatan partisipasi dan kebutuhan stake holders guna memperkuat akses
pemasaran produk – produk IKM melalui kerja sama saling menguntungkan
sehingga memiliki meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16
BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Penyajian Pengalaman Memimpin Proyek Perubahan
Proyek Perubahan merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan
oleh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXV di Kabupaten
Bojonegoro, melalui proyek perubahan ini diharapkan peserta dapat menajadi
pemimpin perubahan di Instansi masing-masing.
Pelaksanaan Proyek Perubahan pada Bab III ini merupakan kelanjutan
dari merancang Proper yang tertulis pada Bab I dan II. Bab III ini berisi tentang
pengalaman memimpin proyek perubahan beserta kendala-kendala yang
ditemui dan strategi mengatasi kendala. Pada Bab ini juga disampaikan hasil
capaian proyek perubahan sesuai dengan pentahapan yang sudah
direncanakan sebelumnya pada Bab II.
Proyek Perubahan Instansional ini terbagi menjadi tiga pentahapan, yaitu
Tahap Jangka Pendek, Tahap Jangka Menengah dan Tahap Jangka Panjang.
Tahap Jangka pendek merupakan tahap awal yang akan dilaksanakan guna
meningkatkan akses pemasaran bagi produk IKM di Kabupaten Bojonegoro.
Pada tahap ini pula kami mendapat arahan dan bimbingan dari Coach dan
Mentor mulai dari penetapan judul sampai dengan penyusunan laporan Kertas
Kerja Proyek Perubahan ini.
17
Gambar 2.
Konsultasi dengan Coach
Setelah mendapat arahan dan bimbingan, maka ditetapkan Judul
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN BAGI PRODUK-PRODUK IKM
MELALUI KERJASAMA DENGAN PELAKU USAHA DI KABUPATEN
BOJONEGORO. Hal ini sesuai keadaan saat ini dimana produk IKM
Bojonegoro masih belum memperoleh pemasaran yang memadai di
Kabupaten Bojonegoro ditengah himpitan persaingan yang semakin ketat.
Kemudian untuk Pentahapan (milestone) jangka menengah dan jangka
panjang belum dapat terealisasi dikarenakan alokasi waktu perencanaan yang
dilaksanakan setelah seminar proyek perubahan instansional pada bulan Juni
2015.
Padatnya kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro membuat kami pada awal kegiatan merasa ragu untuk dapat
menyelesaikan pentahapan jangka pendek secara keseluruhan, karena
disamping target Tahap Jangka Pendek yang harus tercapai 100%, tugas
kedinasan juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi
dukungan dan arahan dari Coach serta dukungan dari staf/pegawai Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro untuk membantu
pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini menumbuhkan semangat dan
18
rasa percaya diri kami untuk dapat menyelesaikan seluruh agenda kegiatan
yang telah direncanakan.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap jangka pendek
antara lain adalah sebagai berikut :
A. 1 Sosialisasi Internal Peningkatan Akses Pemasaran Bagi Produk-
Produk IKM melalui kerjasama dengan Pelaku Usaha di Kabupaten
Bojonegoro
Sebelum melaksanakan proyek perubahan, terlebih dahulu
dilaksanakan sosialisasi Internal dengan tahapan kegiatan sbb :
a. Persiapan
Diawali dengan kosultasi kepada mentor terkait dengan rencana
kegiatan Sosialisasi Internal Peningkatan Akses Pemasaran Bagi
Produk-Produk IKM melalui kerjasama dengan Pelaku Usaha di
Kabupaten Bojonegoro , dari hasil konsultasi didapatkan arahan agar
seluruh staf dan karyawan terlibat aktif dalam rapat agar memahami
maksud dan tujuan dari rencana proyek perubahan, sehingga diharapkan
memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang akan
dilaksanakan .
Selanjutnya dilakukan persiapan administratif yang meliputi penyusunan
Undangan , persiapan konsumsi , ATK , doumentasi serta kelengakapan
pedukung lainnya
b. Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Internal
Rapat sosialisasi internal dilaksanakan pada tanggal 13 April 2015
di buka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro pada pukul 09.00 WIB , bertempat di ruang rapat Dinas
perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bojonegoro .
Kegiatan sosialisasi internal ini dihadiri oleh Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris
Dinas, Kepala Bidang Kimia Logam Aneka Industri dan Industri Hasil
Kerajinan (KLAI dan IHK), Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan
Kehutanan (IHPK), Kepala Bdang Usaha Perdagangan (UP), seluruh
19
Kepala Seksi dan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro.
Dalam kegiatan ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro membuka dan menjelaskan maksud dan tujuan
proyek perubahan instansional ini yang merupakan implementasi dari
good governance yakni menjalin kemitraan dan sinergitas antara
Pemerintah , masyarakat dan Dunia usaha untuk berpartisipasi secara
aktif dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik khususnya kepada
para pelaku Industri kecil dan menengah agar mendapat penguatan
akses pemasaran Produk yang dihasilkan , dengan demikian diharapkan
usahanya dapat tumbuh berkembang serta mampu bersaing pada era
MEA yang akan datang , yang pada gilirannya dapat memberikan
dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat .
usulan yang muncul dari peserta rapat agar dibentuk team yang
disesuiakan dengan Tupoksi masing masing bidang sehingga proyek
perubahan ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien ,
selanjutnya agar produk – produk IKM melakukan pembenahan kualitas
baik standart produk maupun kemasannya.
c. Kesimpulan dan Hasil rapat
Pada prinsipnya secara internal seluruh staf dan karyawan
memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, karena kegiatan ini
merupakan cara yang efektif untuk membantu pelaku IKM guna
mendapatkan akses pemasaran produk-produknya. Dimana hal ini
menjadi kendala utama yang dihadapi IKM Bojonegoro pada umumnya.
Hasil dan jalannya rapat serta bukti pendukung lainnya
sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.
20
Foto A.1 Sosialisasi Internal program Perubahan Instansional
A. 2 Pembentukan Tim Peningkatan Akses Pemasaran Bagi Produk-
Produk IKM Melalui Kerjasama dengan Pelaku Usaha di Kabupaten
Bojonegoro
a. Persiapan
Agar proyek perubahan ini dapat berjalan dengan optimal , maka
perlu didukung oleh tim kerja yang kompeten dan mampu melakukan
kerjasama tim dengan baik.
Sebelum tim ini dibentuk terlebih dahulu dilakukan analisis dan
penyusunan konsep surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tentang susunan team yang akan di susun berdasarkan
Tupoksi dan kompetensi masing masing bidang dan personil
b. Pelaksanaan
Pada tahap ini Rancangan susunan team yang berupa draft Surat
keputusan Kepala Dinas dibawa ke dalam forum rapat sosialisasi
internal pada tanggal 14 April 2015 untuk dibahas dan dilakukan
penyesuaian – penyesuaian berdasarkan kesepakatan hasil rapat.
c. Hasil
Susunan Tim tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro Nomor :
188/07/KEP/412.36/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tim Peningkatan
Akses Pemasaran Bagi Produk-produk IKM Melalui Kerjasama Dengan
Pelaku Usaha di Kabupaten Bojonegoro dimana susunannya terdiri dari
21
unsur pejabat dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro dan terbagi dalam dua kelompok kerja.
Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing POKJA adalah
sebagai berikut:
POKJA I : Bertanggungjawab melakukan koordinasi lintas sektoral,
sosialisasi, menjalin kemtiraan dengan para pelkau usaha,
POKJA II : Melakukan inventarisasi dan memberikan fasilitasi kepada
pelaku IKM untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi
serta memperoleh sertifikasi.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terdapat pada Lampiran 3
Foto A.2 : Pembentukan Tim Peningkatan Akses Pemasaran Bagi
Produk-Produk IKM Melalui Kerjasama dengan Pelaku Usaha
di Kabupaten Bojonegoro
A. 3 Penyusunan Draft Perbup tentang Kemitraan Pemasaran Produk
IKM di Kabupaten Bojonegoro
a. Persiapan
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Akses
Pemasaran Bagi Produk-Produk IKM Melalui Kerjasama dengan Pelaku
Usaha di Kabupaten Bojonegoro yang telah dibentuk perlu diberikan
dasar hukum yang jelas sehingga dapat dijadikan dasar rujukan masing-
masing POKJA mengingat ruang lingkup kegiatan mencakup lintas
sektoral, maka rujukan tersebut akan dituangkan dalam bentuk
Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kemitraan Pemasaran Produk IKM
22
dikabupaten Bojonegoro yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat
baik dari instansi pemerintah, Pelaku Usaha maupun pelaku IKM.
b. Pelaksanaan
Penyusunan konsep Peraturan Bupati tentang Kemitraan
Pemasaran Produk-produk IKM dimaksud perlu pembahasan secara
cermat dan melibatkan seluruh anggota Tim Internal agar diperoleh
suatu draft peraturan yang lengkap dan mampu mengakomodir seluruh
permasalahan yang mengkin terjadi dalam implementasinya nanti.
Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015 bertempat di
Aula Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bojonegoro dengan melibatkan seluruh anggota tim internal dan staf
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
Draft peraturan bupati tersebut kemudian disampaikan kepada
perwakilan pihak-pihak terkait baik pelaku usaha maupun pelaku IKM
sebelum dimintakan saran dan arahan dari bagian Hukum dengan
mempertimbangkan pola-pola kemitraan yang selama ini berjalan.
c. Hasil
Draft Peraturan Bupati tentang Kemitraan Pemasaran Produk-
produk IKM yang telah disusun diharapkan merupakan satu draft
peraturan yang mampu mengikat semua pihak terkait dengan prinsip
saling menguntungkan semua pihak.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 4.
23
Foto A.3.
Penyusunan Draft Perbup tentang Kemitraan Pemasaran Produk IKM
A. 4 Koordinasi dengan Pelaku Usaha terkait dengan Temu Usaha Dan
Pembahasan Draft Peraturan Bupati dan Naskah Perjanjian
Kerjasama
a. Persiapan
Naskah draft peraturan bupati tentang Kemitraan Pemasaran
Produk-produk IKM digandakan untuk kemudian diberikan kepada
masing-masing perwakilan pelaku usaha yang diundang dalam rapat
koordinasi dimaksud, hal ini perlu dilakukan agar setiap perwakilan
pelaku usaha dapat mencermati draft tersebut.
b. Pelaksanaan
Rapat pembahasan draft peraturan bupati sebagaimana
dimaksud dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015, dengan
mengahdirkan beberpa pelaku usaha seperti Hotel, Restauran, Toko
Swalayan dan beberapa pelaku usaha yang telah memiliki jangkauan
pasar luas. Dengan demikian peraturan bupati yang disusun tidak
bersifat top down namun bersifat Bottom Up, dengan demikian
diharapkan Perturan ini dipahami sekaligus akan mendapat dukungan
dalam pelaksanaannya dikarenakan mereka pun terlibat dalam proses
penyusunannya.
24
c. Hasil
Rapat ini menghasilkan draft rancangan peraturan bupati yang
cukup lengkap dan menampung semua aspirasi hampir seluruh
perwakilan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan siap
untuk disosialisasikan kepada pelaku IKM.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 5.
Foto A.5 Rapat Koordinasi dengan Pelaku Usaha
A. 5 Sosialisasi kepada Pelaku IKM terkait dengan Pelaksanaan Temu
Usaha, Pembahasan Draft Peraturan Bupati dan Naskah Perjanjian
Kerjasama
a. Persiapan
Langkah final sebelum draft Peraturan Bupati selesai disusun dan
dikoordinasikan dengan pelaku usaha, maka perlu dilakukan sosialisasi
dengan mengundang para pelaku usaha dan pelaku IKM agar tidak
timbul ketidaksesuaian diantara keduanya yang akan menimbulkan
kerugian pada salah satu pihak.
b. Pelaksanaan
Mengingat jumlah pelaku IKM yang diundang dan mengantisipasi
banyaknya pertanyaan dari pelaku IKM tersebut sehingga menimbulkan
25
dialog aktif baik antara pelaku usaha, pelaku IKM, dan Tim Internal maka
pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 21 dan
22 April 2015.
Dalam kegiatan ini dibahas pula Draft Perjanjian Kerjasama
antara pelaku usaha dan pelaku IKM. Untuk selanjutnya menjadi dasar
bagi perjanjian kerja final sesuai kesepakatan dalam temu usaha.
c. Hasil
Disepakati perlunya dilakukan temu usaha yang efektif dan efisien
untuk melakukan pembahasan dan menyempurnakan draft akhir
sebelum dikirim kepada Bupati untuk diproses pengesahannya.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 6.
Foto A.5 Rapat Koordinasi dengan Pelaku IKM
A. 6 Pelaksanaan Temu Usaha
Dalam upaya untuk menjembatani dan membantu pelaku IKM dalam
memasarkan produknya, pada tanggal 20 Mei 2015 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan temu
usaha bertempat di Hotel & Resto Griya MCM. Kegiatan dengan tema
26
sinkronisasi Industri Hulu, Industri Hilir dan pemasaran dalam rangka
pemberdayaan dikabupaten Bojonegoro.
Acara ini mempertemukan antara pelaku usaha dan IKM berbagai
produk yang ada di Bojonegoro. Sebanyak 64 pelaku usaha dan 65 IKM
hadir pada kesempatan ini. Dengan komunikasi antara pelaku usaha dan
IKM diharapkan dapat diketahui kendala pemasaran yang dihadapi IKM.
Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran 7
Foto A. 6.(1) Temu Usaha di Griya MCM Bojonegoro
27
Foto A.6.(2) Temu Usaha di Griya MCM Bojonegoro
Foto A.6.(3) Publikasi Kegiatan Temu Usaha oleh Harian Radar
Bojonegoro- Jawa Post Group terbitan tanggal 20 Mei 2015
A. 7 Pembahasan Finalisasi Draft Perbup dengan Bagian Hukum dan
SKPD terkait.
a. Persiapan
Draft rancangan Peraturan Bupati yang sudah dikoordinasikan
dan telah disosialisasikan serta telah disepakati semua pihak selanjutnya
perlu dikoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk ditelaah lebih
mendalam secara hukum untuk menghindari kesalahan redaksional
ataupun secara kaidah hukum yang berlaku.
b. Pelaksanaan
Konsultasi dengan bagian hukum ini dilaksanakan pada tanggal
23 Mei 2015 oleh perwakilan Tim Internal beserta Kepala Dinas
28
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dan diterima
oleh Kepala Bagian Hukum pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pada hari pertama tim memberikan penjelasan seputar latar
belakang sehingga perlu diterbitkan sebuah peraturan bupati dan
menjelaskan pula bahwa draft peraturan bupati yang disampaikan telah
melalui tahap-tahap pembahasan baik secara internal, dengan pelaku
usaha dan telah pula disosialisasikan dengan pelaku IKM sehingga
dapat dikatakan draft peraturan bupati tersebut menjadi draft final yang
diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Atas penjelasan tersebut Kepala
Bagian Hukum menyatakan apresiasinya atas upaya koordinasi yang
dilakukan oleh tim internal dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat
menghasilkan draft yang cukup baik dan lengkap dalam klausul-klausul
pasal yang dikandung. Dengan demikian akan mempermudah Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan telaah.
c. Hasil
Telaah atau verifikasi dari bagian hukum atas draft Peraturan
Bupati yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan beberapa koreksi
dan revisi, draft perturan bupati dinyatakan telah sesuai dengan kaidah-
kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya
dibahas dalam tim lintas SKPD tanggal 25 Mei 2015 untuk kemudian
diajukan pengesahan kepada Bupati sekaligus proses
pengundangannya.
Bukti pendukung kegiatan ini sebagaimana terlampir pada lampiran 8.
29
Foto A.6 (1) Pembahasan Draft Peraturan Bupati dengan Tim Lintas
SKPD Pemkab. Bojonegoro
A. 8 Ajuan Draft Perbup Kepada Bupati dan Pembahasannya
Setelah melalui proses pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam poin
diatas selanjutnya draft peraturan diajukan kepada Bupati untuk
mendapatkan proses pengesahan. Pengajuan ini dilakukan oleh Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 25 Mei .
A. 9 Pengesahan Peraturan Bupati
Draft yang diajukan setelah melalui pembahasan dengan berbagai pihak
terkait yang diajukan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27
Mei 2015.
Peraturan Bupati ini menjadi dasar bagi terlaksananya kerja sama
kemitraan pemasaran produk produk IKM antara pelaku usaha Industri
Kecil Menegah ( IKM ) dengan para pelaku usaha , sehingga kendala
pemasaran dapat diatasi dan pada glirannya IKM dapat tumbuh dan
berkembang serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri pada saat
berlangsungnya Masyarakat Ekonomi Asia ( MEA ) dengan cara
memperkuat penguasaan akses pemasaran lokal
Bukti-bukti pendukung berupa Salinan Peraturan Bupati Nomor: 24 tahun
2015 tentang Kemitraan Pemasaran Produk UMKM dikabupaten
Bojonegoro yang telah disahkan sebagaimana terlampir pada lampiran
9.
A. 10 Perjanjian Kerja Antara Pelaku IKM dengan Pelaku Usaha
a. Persiapan
Sebagai fasilitator dan mediator perjanjian kerja antara pelaku usaha
dan pelaku IKM, tim internal melakukan rapat internal untuk
melakukan menyusun draft perjanjian kerjasama yang akan dijadikan
payung hukum bagi pelaksanaan kerjasama kemitraan antara pelaku
usaha dan pelaku IKM.
b. Pelaksanaan
30
Rapat dilaksanakan di Hotel & Resto “Griya MCM” pada tanggal 20
Mei 2015, dihadiri oleh pelaku usaha dan pelaku IKM. Pada
kesempatan ini para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk
menampilkan produk-produk mereka untuk dilihat oleh para pelaku
usaha sehingga dapat memberikan penilaian atas kelayakan produk
masing-masing IKM. Bagi produk yang telah layak untuk dipasarkan,
beberapa toko modern siap menampung produk tersebut, namun
bagi yang belum layak mereka diberikan arahan dan petunjuk dimana
letak kekurangan produknya sehingga dapat segera diperbaiki hingga
mencapai standar kualitas yang diinginkan oleh pelaku usaha.
c. Hasil
Tercapainya kesepakatan kerjasama kemitraan antara 64 pelaku
usaha dengan 65 pelaku IKM dengan berbagai jenis produk.
Adapun naskah perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dan
Pelaku IKM yang melakukan kerja sama kemitraan pemasaran
secara resmi ditandangani setelah terbitnya Peraturan Bupati.
Bukti perjanjian kerjasama dua pihak sebagaimana terdapat pada
lampiran 10.
A. 11 Pemasaran produk IKM
Dari beberapa perjanjian kerja yang telah disepakati antara pelaku
usaha dengan pelaku IKM dan ditandangani pada tanggal 01 Juni 2015,
beberapa produk IKM dari berbagai jenis mulai dari produk makanan,
tekstil, handycraft, dan pernak-pernik kerajinan tangan yang selama ini
belum dapat dipasarkan ditempat-tempat yang memiliki jangkauan pasar
luas dapat langsung terlihat terpajang pada etalase maupun di counter-
counter dan outlet mulai tanggal 03 Juni 2015. Bahkan beberapa hotel di
Bojonegoro telah pula menyediakan space untuk produk-produk IKM
terutama bagi produk khas bojonegoro.
31
Foto A.10.(1) Salah satu produk IKM yang dipasarkan ditoko modern
Bahkan menurut beberapa pengelola hotel ternama yang ada,
beberapa produk khas bojonegoro memang sudah serigkali di tanyakan
oleh tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut. Mereka kebanyakan
adalah tamu atau para pekerja migas yang memang rata-rata berasal
dari luar daerah ataupun warga asli Bojonegoro yang telah sukses
diperantauan dan tak sempat membeli langsung dari produsennya.
Bukti-bukti pendukung lain sebagaimana terlampir pada lampiran 11.
A. 12 Monitoring dan evaluasi
Untuk menjamin agar Pelaksanaan Perturan Bupati Bojonegoro
tentang kemitraan pemasaran produk-produk IKM dapat selalu terjaga
dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka Dinas Peridustrian
dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro selaku instansi pembina telah
membentuk tim monitoring dan evaluasi, tim ini bukan hanya bertugas
melaksanakan monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah
disepakati antara pelaku usaha dan pelaku IKM, namun juga melakukan
pengamatan sekaligus melakukan pendataan perkembangan dari
pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut.
32
Fungsi lain dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah
agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro
sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten Bojonegoro dapat
menentukan langkah pembinaan yang benar-benar dibutuhkan oleh IKM
yang ada di Bojonegoro agar mereka dapat turut andil dalam persaingan
pasar terutama dalam menghadapi era pasar bebas asean maupun
pasar bebas asia yang akan datang.
Untuk kegiatan awal monitoring telah dilaksanakan ke beberapa
lokasi pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan
pelaku IKM dengan hasil beberapa produk IKM telah dipasarkan mulai
tanggal 04 Juni 2015.
Bukti-bukti pendukung kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagaimana
terlampir pada lampiran 12.
Selain kegiatan pokok yang tertuang pada milestone, terdapat beberapa
kegiatan pendukung yang berkaitan dengan peningkatan mutu produk dan
penguatan akses pasar agar terjadi keberlangsungan kerjasama yang
saling menguntungkan antara kedua pihak. Adapun kegiatan yang
dilakukan mendukung tercapainya proyek perubahan adalah sebagai
berikut :
1. Pelatihan
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah IKMdan
kualitas produk industri kecil dan menengah yang berupa industri kreatif/
Manufaktur yang berbasis potensi wilayah sesuai dengan semangat
OVOP ( One Village One Produk ) sehingga sumber daya yang
dihasilkan daerah setempat dapat diolah dan memiliki nilai tambah serta
tidak dijual berupa bahan mentah dengan harga yang murah khususnya
pada saat panen. Dalam kaitannya dengan hal ini pelatihan yang
diberikan tidak hanya berupa teori tetapi diarahkan agar peserta
pelatihan mampu menghasilkan produk jadi yang siap di pasarkan dan
memiliki standart yang memadahi.
Adapun pada tahun 2014 dilatih sejumlah 897 orang baik yang
dibiayai APBD Kabupaten maupun APBD propinsi, APBN dan kemitraan
33
dengan Perguruan tinggi (UNEJ Jember), untuk tahun 2015
diproyeksikan 900 orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan.
Adapaun target pelaksanaan Pelatihan dalam kurun waktu Bulan
April - mei 2015 selama proyek perubahan berlangsung sebanyak 10
kali pelatihan dengan melibatkan 300 peserta, sekaligus memberikan
bantuan alat dan fasilitasi sertifikasi produk.
Tabel 1.1
Bimtek dan Pelatihan yang telah dilaksanakan
No. Kegiatan Pelatihan Tanggal Lokasi
1. Pelatihan dan bantuan alat
pembuatan makanan dari
umbi-umbian
14-15 April 2015 Desa Nglampin Kec.
Ngambon Kab.
Bojonegoro
2. Pelatihan ketrampilan
menjahit dan konveksi
14-17 April 2015 Desa Tanjung Kec.
Tambakrejo Kab.
Bojonegoro
3. Pelatihan di bidang
finishing produk, desain
dan teknologi proses serta
laminasi produk
20-24 April 2015
UPT Kayu
Bojonegoro Kab.
Bojonegoro
4. Pelatihan peningkatan
kualitas kemasan dan
pengetahuan trend desain
kemasan bagi IKM
makanan dan minuman
22-23 April 2015
Kab. Bojonegoro
5. Pengembangan wirausaha
Lokal Secara Teknis dan
Manajemen
22 April 2015 Ruang Angling
Dharma Pemkab.
Bojonegoro
6. Pertemuan Teknis
Peningkatan Standar Mutu
Tembakau
27 April 2015 Aula Koperasi
Berdikari
7. Bimbingan Teknis 12-13 Mei 2015 Aula Koperasi
34
Pengembangan Produk
Industri Makanan Ringan
Tradisional Ledre Pisang
Berdikari
Bidang IAK pemprov
8. Pelatihan Peningkatan
Mutu Ledre
19 Mei 2015 Ds. Dukohlor Kec.
Malo
UPT Mamin dan
Kemasan Prov Jatim
9. Pelatihan Pengolahan
Jamur
20-23 Mei 2015 Ds. Klampok
Kec.Kapas
Peserta 30 org
10. Pelatihan Pembuatan Roti 26 s/d 29 Mei
2015
Ds. Pohwates
Kec. Kepohbaru
Peserta 30 org
1.1 Pelatihan dan Bantuan Alat Pembuatan Makanan dari Umbi-
Umbian di Desa Nglampin Kecamatan Ngambon Kabupaten
Bojonegoro
Desa Nglampin merupakan salah satu desa di Kabupaten
Bojonegoro, merupakan bagian wilayah Kecamatan Ngambon
yang letak cukup jauh dan terpencil karena berada di tengah
hutan jati. Didesa ini banyak menghasilkan produk pertanian
berupa umbi-umbian yang belum mampu dimanfaatkan secara
optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi warganya.
Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar warga Desa
Nglampin mampu mengolah potensi desa tersebut diatas
menjadi sebuah produk olahan yang berkualitas sehingga dapat
merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan
pekerjaan bagi warganya.
Dalam pelaksanaannya pelatihan bertempat di Balai Desa
Nglampin selama 2 (dua) hari tersebut diikuti oleh 30 (tiga puluh)
orang warga Desa Nglampin Kecamatan Ngambon, setelah
mengikuti pelatihan tersebut para peserta diberikan bantuan
35
peralatan produksi agar ketrampilan yang diperoleh selama
pelatihan dapat segera diterapkan.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.1)
Foto 1.1. (1) pembukaan pelatihan pembuatan makanan dari
umbi-umbian di Desa Nglampin Kecamatan Ngambon
1.2 Pelatihan dan Bantuan Alat Ketrampilan Menjahit dan
Konveksi di Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo
Kabupaten Bojonegoro
Kegiatan pelatihan menjahit dan konveksi di Desa
Tanjung dilaksanakan selama 4 (empat) hari tanggal 14 sampai
17 April 2015 diikuti oleh 30 orang peserta dari 8 (delapan) desa
se-Kecamatan Tambakrejo, tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan kompetensi dan ketrampilankepada warga
Kecamatan Tambakrejo sehingga pada akhirnya dapat
menumbuhkan wirausaha baru dibidang jasa konveksi dan
penjahitan agar dapat menunjang industri batik khas Bojonegoro
yang telah ada di Kecamatan Tambakrejo. Selain itu karena letak
Kecamatan Tambakrejo yang relatif jauh dari pusat kota
Bojonegoro membuat masyarakat di Kecamatan Tambakrejo
harus mengeluarkan ekstra untuk mendapatkan kebutuhan
sandangnya.
36
Materi pelatihan yang diberikan diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan bukan hanya dalam hal pembuatan
kain batik saja namun juga dapat memproses kain Batik Khas
Bojonegoro menjadi pakaian jadi. Selain itu perlu juga diberikan
tambahan ketrampilan untuk diversifikasi produk guna
menambah penghasilan peserta. Ketrampilan tambahan tersebut
diantaranya membuat aneka kerajinan dari bahan kain batik
perca seperti Tas Batik, Sarung Bantal Batik, dan lain-lain.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.2 )
Foto 1.2.(1) Suasana Pelatihan Menjahit dan Konveksi didesa Tanjung Kecamatan Tambakrejo
Foto 1.2.(2) Bantuan Peralatan yang diberikan kepada peserta setelah pelatihan
37
1.3 Pelatihan dibidang Finishing Produk, Desain Dan Teknologi
Proses Serta Laminasi Produk
Pelatihan selama lima hari dimulai tanggal 20 sampai 24
april 2015 ini bertempat di UPT Kayu Bojonegoro diikuti oleh 20
orang perajin mebel asal Desa Talok Kecamatan Kalitidu
merupakan pelatihan pemanfaatan limbah kayu agar dapat
diolah kembali menjadi produk berkualitas bernilai tinggi dengan
memadukan teknologi dan keterampilan pengolahan kayu
limbah.
Laminasi adalah suatu teknologi pengeleman kayu
dimana bahan kayu tersebut dapat dibentuk sesuai dengan
keinginan yang kita kehendaki, walaupun itu dibagian yang
sangat sulit sekalipun sebab sistem pengolahan laminasi akan
menyesuaikan bentuk konstruksi yang akan kita inginkan.
Dengan teknik tersebut diatas diharapkan perajin dapat
menciptakan produk mebel dari bahan limbah sehingga terjadi
penghematan bahan baku mengingat semakin sulitnya bahan
baku kayu jati.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.3)
Foto 1.3.(1) Suasana Pelatihan produk, desain dan teknologi proses laminasi
38
1.4 Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan Dan Pengetahuan
Trend Desain Kemasan Bagi Ikm Makanan Dan Minuman
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 23
April 2015 dan melibatkan 20 IKM makanan dan minuman yang
ada di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang dilaksanakannya
kegiatan ini adalah karena banyak pelaku IKM yang belum
memahami pentingnya pengukuran kuantitas produk yang
dikemas. Demikian pula dengan pemasangan label kemasan
yang berisikan identitas produk. Akibatnya, produk yang
dihasilkan IKM tersebut tidak punya daya saing untuk pasar
global.
Materi yang diberikan antara lain :
1. Jenis Kemasan dan Bahan Kemasan
Tujuan :
a. Dapat mengetahui cara membedakan kemasan
berdasarkan fungsi, jenis dan bahannya
b. Peserta Mengetahui kemasan yang sesuai untuk
produknya.
2. Kemasan Standar untuk UKM
Tujuan :
UKM mengetahui standar kemasan yang sesuai dengan
produk mereka danbisa mengangkat / menambah nilai jual
produk mereka
3. Kreatifitas Design Kemasan untuk UKM
Tujuan :
a. Dapat mengetahui pemilihan kemasan berdasarkan aspek
estetitasnya
b. Dapat menetahui Strategi kreatif Design Kemasan
c. Dapat mengetahui perencanaan Design Kemasan
4. Pengenalan Mesin Kemasan untuk UKM
Tujuan :
- Supaya UKM bisa mengenal & memakai mesin-mesin
kemasan
39
5. Labelling dan Pengunaan Barcode (code Batang), P-IRT,
Logo Halal
Tujuan :
a. Dapat mengetahui jenis-jenis informasi yang dicantumkan
dalam kemasan
b. Dapat mengetahui pemilihan informasi yang akan
dicantumkan dalam kemasan produknya
(Lampiran kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran
pelatihan 1.4)
Foto 1.4.(1) Pelatihan Peningkatan Kualitas Kemasan Bekerja
sama dengan Disperindag prov Jatim
1.5 Bimtek Pengembangan Wirausaha Lokal Secara Teknis dan
Menajemen
Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk
makanan dan minuman serta guna peningkatan daya saing
produk menyongsong berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi
Asean). Artinya para IKM baik pemula maupun yang sudah jalan
usahanya dibekali sunguh-sungguh agar nantinya bisa
berkembang dan bersaing di pasar lokal dan pasar bebas
ASEAN.
40
Kegiatan ini dilakukan untuk menyongsong masa depan para
Pelaku IKM makanan dan minuman di Bojonegoro dalam
menghadapi pasar bebas ASEAN.
Dalam kesempatan ini nara sumber yang berasal dari MUI dan
ITS mengatakan MEA yang akan mulai diberlakukan tujuannya
untuk mentransformasikan ASEAN menjadi single market and
production, sebagai highly competitive region, region of equitable
economic development dan sebagai region fully integrated into
the global economy.
Peluang, tantangan dan ancaman MEA bagi pelaku IKM
Bojonegoro adalah dunia IKM saat ini tidak dapat disangkal telah
mempunyai kontribusi besar serta memainkan peran vital
pembangunan di Indonesia.
Sehingga sejak awal orde baru hingga sekarang pemerintah
terus melakukan upaya mendukung perkembangan IKM.
Pandangan optimistis terhadap keberadaan IKM Indonesia
dalam menghadapi MEA seperti menjadi sektor andalan dalam
menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Kerena IKM menjanjikan potensi dan keunggulan produk serta
terbukti tahan krisis seperti pada krisis ekonomi 1997/1988. IKM
menjadi segmen yang terbukti tahan krisis dan justru dapat
menyerap tenaga kerja yang di PHK oleh sektor formal.
Itulah salah satu keunggulan sektor IKM di Indonesia. Bimtek
sehari yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan
Disperindag prov Jatim diikuti oleh 30 IKM yang bergerak di
makanan dan minuman di Bojonegoro.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.5)
41
Foto 1.5.(1) Bimtek pengembangan wirausaha lokal di Ruang Anglingdharma Pemkab Bojonegoro
1.6 Pertemuan Teknis Peningkatan Standar Mutu Tembakau
Bertempat di Aula Koperasi Berdikari Bojonegoro, dibuka oleh
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bojonegoro yang diwakili
oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bojonegoro, dihadiri oleh para petani, pelaku industri
tembakau disekitar daerah penghasil tembakau. Dalam
sambutannya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan
terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
memperhatikan tembakau dari Bojonegoro, khususnya terkait
dengan standardisasi. Saat ini, citra tembakau di Bojonegoro
sedang dalam posisi yang sangat rendah. Hal ini terjadi
dikarenakan adanya Undang-Undang Tembakau yang
membatasi ruang gerak tembakau di Indonesia. Image negatif
tembakau bagi kesehatan memberi dampak yang signifikan
terhadap perkembangan tembakau, khususnya di Bojonegoro.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.6)
42
Foto 1.6.(1) Pertemuan Teknis Peningkatan Standar Mutu Tembakau
1.7 Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Industri Makanan
Ringan Tradisional Ledre Pisang
Desa Dukohlor Kecamatan Malo merupakan salah satu
penghasil Ledre. Makanan ringan yang bahan dasarnya dari
pisang raja merupakan salah satu makanan khas Bojonegoro.
ledre yang dihasilkan para perajin dari desa ini lebih banyak
dijual ke pengepul dari kecamatan lain yang sudah memiliki
nama.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal
12 dan 13 Mei 2015 bekerja sama dengan bidang IAK Pemprov
Jatim diikuti 30 orang perajin ledre adalah untuk memberikan
tambahan pengetahuan dan wawasan kepada perajin ledre desa
tentang strategi pemasaran produk ledre dengan peningkatan
mutu produk ledre. Wawasan tersebut sangat dibutuhkan agar
perajin ledre tersebut arti pentingnya sebuah merek, sertifkasi
halal, dan kemasan produk yang menarik pada sebuah produk
dalam persaingan pasar.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.7)
43
Foto 1.7.(1) Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Produk Industri Makanan Ringan Tradisional Ledre Pisang di Aula
Koperasi Berdikari
1.8 Pelatihan Peningkatan Mutu Ledre
Kegiatan pelatihan peningkatan mutu ledre di desa Dukohlor
kecamatan Malo merupakan tindaklanjut dari pelatihan yang
telah dilaksanakan tahun sebelumnya dimana dalam pelatihan ini
lebih ditekankan pada peningkatan kualitas dan kemasan
produk. Selain itu pada pelatihan ini perajin ledre juga
mendapatkan fasilitasi dalam pengurusan ijin-ijin seperti PIRT,
Merek, dan sertifikasi halal untuk produknya. Hal ini
dimaksudkan agar produk ledre yang dihasilkan dapat bersaing
dan menembus pasar-pasar modern baik yang ada di Kabupaten
Bojonegoro maupun diluar Bojonegoro.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.8)
44
Foto 1.8.(1) Pelatihan Peningkatan Mutu Ledre di Desa Dukohlor
Dalam pelatihan selama sehari tanggal 19 Mei 2015 ini juga
diserahkan secara simbolis bantuan peralatan usaha pembuatan
ledre kepada para peserta.
1.9 Pelatihan Olahan Jamur
Pada kegiatan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan
agro industri mengadakan “Pelatihan Membuat Olahan Jamur”.
Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang merupakan
Kelompok Usaha Budidaya Jamur Tiram “ WANITA
SEJAHTERA” yang ada di Desa Klampok Kecamatan Kapas.
Kegiatan dilaksanakan didesa Klampok kecamatan kapas
selama 4 hari tanggal 20 sampai 23 Mei 2015.
Tujuan pelatihan ini adalah memberikan tambahan ketrampilan
teknologi pasca panen kepada kelompok binaan. Hal tersebut
adalah satu dari upaya mewujudkan menjadikan kelompok
binaan tersebut sebagai penghasil produk makanan dari bahan
jamur yang dihasilkan dari budidaya sendiri.
Instruktur yang berkesempatan untuk memberikan sharing
adalah seorang tenaga ahli sekaligus praktisi dan pengusaha di
bidang olahan jamur. Dalam paparannya, instruktur
mengharapkan adanya transfer pengetahuan dan informasi
berkenaan cara-cara pembuatan makanan olahan jamur.
45
Beberapa jenis makanan olahan yang diajarkan pada pelatihan
tersebut antara lain pembuatan dawet, abon, krispi, keripik,
nuget, dan bakso yang semua berbahan dasar jamur tiram.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan
1.9)
Foto 1.9.(1) Pelatihan Pengolahan Jamur Tiram di Desa
Klampok
Selain itu, diharapkan peserta yang mengikuti pelatihan tersebut
dapat termotivasi dan membuka usaha sendiri. Untuk itu agar
peserta pelatihan dapat segera berwirausaha dibidang pembuatan
jamur tiram, maka dalam pelatihan tersebut diserahkan pula paket
bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan
makanan olahan jamur tersebut.
1.10 Pelatihan Pembuatan Roti
Kegiatan ini merupakan usulan beberapa orang warga desa
Pohwates Kecamatan Kepohbaru melalui proposal kepada Bapak
Bupati Bojonegoro yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dengan pelatihan produksi.
Dilaksanakan di Balai Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru dan
diikuti oleh 30 orang peserta asal desa setempat tersebut
berlangsung selama empat hari mulai tanggal 26 sampai dengan 29
46
Mei 2015. Latar belakang yang mendasari dilaksanakannya
pelatihan ini adalah karena minat warga desa untuk berwirausaha
dibidang pembuatan roti kering maupun basah cukup besar dan
didesa Pohwates memang sudah terdapat cukup banyak warga yang
terlibat dalam usaha tersebut.
Pelatihan produksi yang menitikberatkan pada kualitas produksi
serta inovasi dengan menciptakan jenis kue baru dengan
memanfaatkan bahan baku yang banyak terdapat didesa setampat
dan desa-desa sekitar. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan
dan ketrampilan kepada para pembuat roti di Desa Pohwates
kecamatan Kepohbaru agar mampu membuat dan terus
bereksperimen menciptakan aneka roti dari bahan yang murah dan
mudah didapat tanpa mengurangi tingkat kandungan gizi dan
kelezatan rasanya sehingga setelah pelatihan diharapkan produk roti
yang mampu dihasilkan semakin variatif dan kompetitif.
(Bukti kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran pelatihan 1.10)
Foto 1.10 (1) Pembukaan Pelatihan Pembuatan Roti di Desa
Pohwates Kecamatan Kepohbaru
47
Foto 1.10 (2) Pembukaan Pelatihan Pembuatan Roti di Desa
Pohwates Kecamatan Kepohbaru
2. Bantuan Peralatan Produksi
Bantuan ini diberikan kepada kelompok yang mengikuti pelatihan
produksi sekaligus sebagai media dalam kegiatan pelatihan sehingga
diharapkan kualitas produk yang dihasilkan melalui pelatihan memiliki
standart mutu yang memadahi, baik produk olahannya maupun
kemasannya, karena tanpa kualitas yang baik dan tampilan kemasan yang
menarik tentu akan mengalami kendala terhadap pemasarannya karena
masyarakat tentu memilki standart yang diinginkan, lebih – lebih di era MEA
karena banyaknya produk yang masuk ke Indonesia tentu akan
mempengaruhi standart yang di inginkan oleh konsumen karena konsumen
akan semakin banyak mendapat pilihan produk serupa maupun produk –
produk substitusinya yang datang dari dari luar negeri.
Tabel 1.2
Daftar Bantuan Mesin dan Perlatan Usaha yang telah diberikan
No. Kegiatan Bantuan Alat Tanggal Lokasi
1. Bantuan alat pembuatan
makanan dari umbi-umbian
Tanggal 14-15
April 2015
Desa Nglampin Kec.
Bubulan Kab.
Bojonegoro
48
2. Bantuan peralatan menjahit
dan konveksi
Tanggal 14-17
April 2015
Desa Tanjung Kec.
Tambakrejo Kab.
Bojonegoro
3. Bantuan Alat Finishing
Produk Kayu
23 April 2015 Desa Talun Kec.
Sumberrejo
4 Bantuan Alat Pembuatan
Ledre
19 Mei 2015 Desa Dukohlor Kec.
Malo
Bukti pendukung kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran 2.1
3. Pendirian Unit Pelaksana Teknis Industri (UPTI) Makanan Minuman
dan Kemasan
Lembaga ini memilki fungsi sebagai Pusat pelatihan terpadu, desain
kemasan, ruang display produk IKM, penyediaan alat dan bahan produksi
serta pemasaran secara Online.
Dengan adanya lembaga ini diharapkan kelemahan dari sisi kemasa
produk yang merupakan masalah yang cukup rumuit bagi IKM dapat
diselesaikan dengan baik karena lembaga ini memiliki dukungan Prasarana
Bangunan dan peralatan yang memadahi, bahkan dapat melayani desain
kemasan bagi IKM di luar Kabupaten Bojonegoro yang diharapkan akan
menjadi sumber pendapatan asli daerah.
(Bukti pendukung sebagaimana terdapat pada lampiran 3.1)
4. Pinjaman Modal Tanpa Bunga
Pinjaman modal tanpa bunga ini diberikan kepada pelaku IKM
dengan nominal satu sampai sepuluh juta rupiah dengan jangka waktu
angsuran selama delapan belas bulan. Adapun kegiatan ini memilki tujuan
agar peserta pelatihan dan masyarakat pelaku usaha industri kecil dan
menengah dapat melakukan proses produksi secara produktif, berdaya
saing dan berkelanjutan.
Alokasi anggaran pada APBD 2014 sejumlah 3 Milyard rupiah,
sedangkan di 2014 dialokasikan 2 Milyar rupiah. Sedangkan kegiatan ini
49
dilakukan dengan pola chanelling dengan Bank Jatim dan Asuransi
Jamkrida.
(Bukti pendukung sebagaimana terdapat pada lampiran 4.1)
Tabel 4.1
Schedule Kegiatan Pemberian Pinjaman Modal Tanpa Bunga
No. Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
1. Perencanaan 26-30 Januari 2015
2. Pembentukan tim 2 - 13Februari 2015
3. Pengumuman 23 Februari - 19 Maret 2015
4. Pendaftaran 2-20 Maret 2015 282 IKM dan
Pedagang
5. Survey 23 Maret -10 April 2015 282 IKM dan
Pedagang
6. Pencairan Juli 2015
5. Pasar Lelang
Melalui kegiatan pasar lelang daerah dan pasar lelang partisipasi di
beberapa propinsi serta pameran promosi produk–produk IKM baik
ditingkat lokal, propinsi, maupun Nasional diharapkan dapat memperkuat
akses pasar sekaligus memutus rantai perdagangan dimana pihak pembeli
dan penghasil langsung dapat dipertemukan, pada kegiatan pasar lelang
daerah di Kabupaten Bojonegoro periode 1 dan 2 membukukan nilai
transaksi 24 Miliard dan 36 miliard rupiah, dengan fasilitasi pendanaan oleh
Bank Jatim.
Tabel 5.1
Kegiatan Pasar Lelang Yang Telah Dilaksanakan
No. Kegiatan Pasar Lelang Tanggal Lokasi
1. Pasar Lelang Forward Komoditi
Agro Jawa Tengah
22 April 2015 Yogyakarta
2. Pasar Lelang Forward Komoditi
Agro Jawa Tengah
28 April 2015 Kota
Semarang
3. Pasar Lelang Forward Komoditi
Agro Putaran II di Kab.
6 Mei 2015 Kab.
Karanganyar
50
Karanganyar
(Bukti pendukung sebagaimana terdapat pada lampiran 5.1)
Foto 5.(1) Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Jawa Tengah di
Yogyakarta
Foto 5.(2) Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Jawa Tengah di Semarang
51
Foto 5.(3) Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Putaran II di Kab.
Karanganyar
6. Pemasaran dan display produk IKM secara online
Dalam rangka penguatan akses pemasaran dan transaksi bagi
produk produk IKM Disperindag Bojonegoro mengembangkan 2 Aplikasi
yaitu
a. http://infoproduk.bojonegorokab.go.id/
Dari aplikasi ini dapat diketahui produk – produk IKM beserta data–data
dukungnya diseluruh sentra IKM yang ada di Bojonegoro, dimana
seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah dapat mendisplaykan
produk - produknya sekaligus melakukan transaksi secara online
b. http://disperindag-online.bojonegorokab.go.id/
Dari aplikasi ini masyarakat dapat mengakses harga kebutuhan pokok
maupun produk industry kecil dan menengah yang selalu dilakukan up
date setiap hari berbasis wilayah Kecamatan, dengan dukungan
operator diseluruh wilayah Kecamatan di Bojonegoro
B. Hasil Capaian Proyek Perubahan
Hasil capaian proyek perubahan adalah sebagai berikut :
No Kegiatan Bobot Target
1 Tahap Jangka Pendek (2 bulan) 100% 100%
1. Sosialisasi internal peningkatan akses 10 % 100%
52
pemasaran bagi produk-produk IKM
melalui kerjasama dengan pelaku
usaha di Kabupaten Bojonegoro
2. Pembentukan Tim peningkatan akses
pemasaran bagi produk-produk IKM
melalui kerjasama dengan pelaku
usaha di Kabupaten Bojonegoro
5 % 100%
3. Penyusunan draft Perbup tentang
Kemitraan pemasaran produk industri
kecil dan menengah di Kabupaten
Bojonegoro
10 % 100%
4. Koordinasi denganpelaku usaha terkait
dengan temu usaha dan pembahasan
Perbup
5% 100%
5. Sosialisasi kepada pelaku IKM, terkait
dengan pelaksanaan temu usaha,
pembahasan draf Perbup dan naskah
Perjanjian kerjasama
5 % 100%
6. Pembahasan finalisasi draft Perbup
dengan Bagian Hukum
10 % 100%
7. Ajuan Draft Perbup Kepada Bupati dan
pembahasannya
10 % 100%
8. Pengesahan Perbup dan
5 % 100%
9. Perjanjian kerja antara pelaku IKM
dengan pelaku usaha
15 % 100%
10. Pemasaran produk IKM 10 % 100%
11. Monitoring dan evaluasi 15% 100%
Jumlah 100%
C. Kendala Implementasi Proyek Perubahan
Setiap upaya perubahan dalam sebuah organisasi pasti ditemukan
adanya kendala dalam implemetasinya. Demikain pula dengan proyek
53
perubahan instansional dalam rangka peningkatan akses pemasaran bagi
produk-produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten
Bojonegoro Ini. Namun demikian dalam pelaksanaannya kendala tersebut
menjadi tidak berarti karena adanya dukungan dari semua pihak yang terkait.
Bukan hanya dukungan dari Bapak Bupati selaku atasan penulis,
Bapak Asisten II Bidang Perekonian selaku mentor, pun tidak ketinggalan
dukungan dari rekan-rekan seluruh kayawan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro serta dari para pelaku usaha dan dari
IKM yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan instansional ini.
Kondisi tersebut diatas merupakan faktor pendorong semangat yang membuat
kendala yang ada sepertinya tidak begitu terasa.
Adapun beberapa kendala yang kami hadapi adalah sebagai kerikut:
1. Kendala Internal
a) Adanya benturan waktu dengan pelaksanaan tugas kedinasan yang
menjadi tanggungjawab kami yang harus dilaksanakan seiring dengan
proyek perubahan instansional yang sedang dikerjakan.
b) Beberapa orang anggota tim yang terkadang mesti menjalankan tugas
cenderung menunda pelaksanaan beberapa bagian dari proyek
perubahan instansional.
c) Kurang meratanya kemampuan dari masing-masing anggota tim
perubahan utamanya dalam hal penyusunan laporan maupun
pengolahan data yang menyebabkan lambatnya proses pemberkasan
proyek perubahan instansional ini.
2. Kendala Eksternal
a) Tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen terhadap pengambangan
IKM, kondisi ini menyebabkan banyaknya produk IKM yang berkualitas
tidak mampu menembus jaringan pasar luas, akibatnya pada saat
melaksanakan proyek peningkatan akses pemasaran bagi produk-
produk IKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten
Bojonegoro ini awalnya banyak pelaku IKM yang pesimis bahkan
terkesan apatis dengan upaya yang dilakukan.
54
b) Banyak pelaku IKM yang belum mampu konsisten mempertahankan
kualitas dan kuantitas produk, kondisi ini menyebabkan pelaku usaha
tidak dapat menerima produk untuk dipasarkan.
D. Strategi Mengatasi Kendala
Agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah
ditentukan, maka terhadap adanya kendala baik itu kendala internal maupun
kendala eksternal, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Strategi menghadapi kendala Internal
a) Strategi mengatasi kendala adanya benturan waktu dengan
pelaksanaan tugas kedinasan yang menjadi tanggungjawab kami yang
harus dilaksanakan seiring dengan proyek perubahan instansional yang
sedang dikerjakan, adalah:
- Menetapkan skala prioritas tugas yang harus diselasaikan dengan
menempatkan tugas kedinasan dan tugas proyek perubahan
instansional secara sejajar;
- Membuat dan memasang time schedule pentahapan (milestone)
diatas meja kerja sehingga pentahapan tersebut tidak sampai
terlupakan.
b) Strategi untuk mengatasi kendala adanya beberapa anggota tim yang
terkadang mesti menjalankan tugas cenderung menunda pelaksanaan
beberapa bagian dari proyek perubahan instansional adalah:
- Melakukan pendekatan emosional terhadap anggota tim dimaksud
untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya permasalahan yang
menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa bagian dari
proyek perubahan instansional ini sehingga dapat ditentukan
langkah apakah sebaiknya yang harus ditempuh, kendala seperti ini
kemungkinannya lebih banyak berasal dari kondisi emosional orang
yang bersangkutan, namun begitu sebagai seorang pimpinan yang
berperan juga sebagai manajer harus dapat mengambil langkah
tegas yang membedakan jalur pendekatan profesional kedinasan
dan jalur pendekatan emosional.
55
- Memberikan motivasi kepada setiap anggota tim perubahan tentang
pentingnya proyek instansional untuk mengangkat daya saing
produk IKM yang pada dasarnya memang sudah menjadi bagian
dari tugas rutin kedinasan.
c) Strategi untuk menghadapi kendala kurang meratanya kemampuan dari
masing-masing anggota tim perubahan utamanya dalam hal
penyusunan laporan maupun pengolahan data yang menyebabkan
lambatnya proses pemberkasan proyek perubahan instansional ini
adalah:
- Menanyakan kesulitan yang dihadapi untuk kemudian berusaha
memberikan petunjuk serta melakukan pendampingan terhadap
proses penyelesaian pekerjaannya.
- Berusaha menciptakan iklim kerjasama yang baik antar masing-
masing anggota sehingga kekurangan salah satu anggota dapat
ditutup oleh anggota yang lain.
2. Strategi menghadapi kendala Eksternal
a) Strategi mengatasi kendala tidak semua pelaku usaha memiliki
komitmen terhadap pengambangan IKM, kondisi ini menyebabkan
banyaknya produk IKM yang berkualitas tidak mampu menembus
jaringan pasar luas, akibatnya pada saat melaksanakan proyek
peningkatan akses pemasaran bagi produk-produk IKM melalui
kerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro ini awalnya
banyak pelaku IKM yang pesimis bahkan terkesan apatis dengan
upaya yang dilakukan, adalah :
- Melaksanakan mediasi antara pelaku usaha dan pelaku IKM
melalui even temu usaha dan menerbitkan Peraturan Bupati yang
dapat mengikat para pelaku usaha untuk mewujudkan
tanggungjawab sosial terhadap pelaku IKM.
- Melakukan perjanjian kerja antara Pelaku Usaha dan Pelaku IKM
tentang kemitraan pemasaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap
pelaksanan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani
bersama antara pelaku usaha dan pelaku IKM.
56
b) Strategi mengatasi kendala Banyak pelaku IKM yang belum mampu
konsisten mempertahankan kualitas dan kuantitas produk, kondisi ini
menyebabkan pelaku usaha tidak dapat menerima produk untuk
dipasarkan., adalah:
- Melakukan pelatihan produksi, packaging, memberikan bantuan
alat produksi, bantuan permodalan, fasilitasi dalam proses
sertifikasi produk, dan bagi IKM agar kualitas produk IKM
semakin baik dan layak untuk dipasarkan ke pasar-pasar modern
yang memliki standar cukup tinggi.
E. Pembiayaan
Dalam rangka melaksanakan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam
milestone dan kegiatan pendukung lainnya di tahun 2015 diperlukan
pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel E.1
DAFTAR ANGGARAN KEGIATAN
NO PROGRAM /KEGIATAN VOL PAGU
ANGGARAN KETERANGAN
1. Pelatihan pengolahan makanan minuman di daerah sekitar penghasil tembakau melalui dana DBHCT
11 X 281.110.000. Olahan mamin / pengemasan
2. Bantuan alat 11 X 334.748.000.
3. Fasilitasi dan pembinaan agro industri
2 x 115.575.000 Olahan mamin / pengemasan
4. Desain mutu produk industry kreatif
1x 76.205.500 assesoris
5. Pembinaan kemampuan teknologi indutri konveksi
1x 129.895.500 Jahit / konveksi
6. Pasar lelang antar propinsi 10 x 25.000.000.
7. Temu usaha 1x 20.000.000
8. Peningkatan system jaringan web info harga dan produk IKM
12 bln 29.894.000.
9. Pengembangan pasar lelang di daerah Bojonegoro
2x 40.000.000 Akses pasar produk
pertanian dan IKM
10. Pembangunan UPT Mamin 1 x 9.300.000.000 Proses Lelang
11. Pinjaman Modal 1 x 2.000.000.000 Proses Verifikasi
Jumlah anggaran 11.352.428.000
57
BAB. IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Bahwa proyek perubahan instansional ini benar-benar menghasilkan
manfaat bagi Pelaku Usaha dan Pelaku IKM sebagai sebuah bentuk
kerjasama yang saling menguntukan antara kedua belah pihak, disatu sisi
pelaku usaha membutuhkan barang dagangan sementara pelaku IKM
mengahadapi kendala pemasaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
pelaku usaha dan IKM yang telah berhasil melaksanakan atau
mengimplementasikan perjanjian kerjasama pemasaran. Semetara secara
internal hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik yang merupakan
implementasi dari good governance dimana terjadi sinergitas hubungan antara
birokrasi, dunia usaha dan masyarakat.
Dari target yang ditetapkan dalam proyek perubahan instansional ini
yakni meningkatnya akses pemasaran dan terbentuknya kerjasama antara
pelaku usaha dan pelaku IKM. Dapat disimpulkan proyek perubahan ini
berhasil bahkan melebihi target yang ditetapkan. Ini dibuktikan dengan adanya
x pelaku usaha dan y pelaku IKM yang telah melakukan kerjasama dan telah
ditindaklanjuti dengan penjualan produk-produk IKM.
B. Rekomendasi
- Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro
perlu adanya penguatan program penguatan akses pasar dan program
peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan melakukan
pengawasan secara intensif terhadap program kemitraan sehingga dapat
diketahui secara detail permasalahan yang timbul yang dapat mengancam
keberlanjutan kemitraan.
- Bagi pelaku IKM, diharapkan dapat meingkatkan kualitas, kuantitas,
standardisasi produk sesuai yang diinginkan pasar sehingga memiliki daya
saing yang kuat.
- Bagi pelaku usaha, agar meningkatkan perannya dalam program
pembinaan terhadap IKM sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya
terhadap IKM.
