24
KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 121/PID/2017/PT.DKI) Selvia Ardita, Liza Priandhini, Siti Hajati Hoesin Abstrak Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris), atau dibuat sendiri oleh ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa, Lurah atau Camat, yang dijadikan sebagai alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI. adapun didalam putusan tersebut hamid dharma membuat Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000, kemudian Hamid Dharma mengajukan pembuatan draft jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah dan ruko HGB No.546 seluas 131 M2 atas nama pewaris. Pada saat hendak mengajukan persetujuan ruko tersebut dengan meminta tanda tangan seluruh Ahli waris dari pewaris namun Ahli Waris atas nama Lina Anak dari Alm Mustafa Dharma menolak menandatangani AJB dengan alasan isi dan fatwa waris tidak benar. Dimana didalam akta waris tersebut tidak mencantumkan nama ahli waris lain yang berhak dan dengan sengaja memasukan keterangan palsu didalam akta tersebut yang berakibat merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu berdasarkan putusan tersebut penulis ingin menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap Notaris berkaitan dengan surat keterangan waris yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan. Kata kunci : Keterangan Palsu, Surat Keterangan Waris, Putusan A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Didalam pembuatan Akta Keterangan Waris, Ahli Waris terlebih dahulu membuat Surat Keterangan Waris dihadapan Notaris. Dimana didalam pembuatan surat keterangan waris tersebut terdapat Saksi, merupakan salah satu syarat yang wajib dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Demikian pula dalam hal pembuatan surat keterangan waris, paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang turut serta didalam pembuatan akta tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia, dimana memiliki wewenang secara atributif oleh Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJNP Juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut

KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

  • Upload
    others

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR

121/PID/2017/PT.DKI)

Selvia Ardita, Liza Priandhini, Siti Hajati Hoesin

Abstrak

Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang (Notaris), atau dibuat sendiri oleh ahli waris yang kemudian dibenarkan dan

dikuatkan oleh Kepala Desa, Lurah atau Camat, yang dijadikan sebagai alat bukti yang

kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris

kepada ahli waris. Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa

saja yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut

hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta

peninggalan yang telah terbuka tersebut. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas

perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara

melawan hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang

diteliti adalah tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan waris

berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI.

adapun didalam putusan tersebut hamid dharma membuat Akta Waris No.17 tanggal 14

April tahun 2000, kemudian Hamid Dharma mengajukan pembuatan draft jual beli

bangunan dan pelepasan hak atas tanah dan ruko HGB No.546 seluas 131 M2 atas nama

pewaris. Pada saat hendak mengajukan persetujuan ruko tersebut dengan meminta tanda

tangan seluruh Ahli waris dari pewaris namun Ahli Waris atas nama Lina Anak dari

Alm Mustafa Dharma menolak menandatangani AJB dengan alasan isi dan fatwa waris

tidak benar. Dimana didalam akta waris tersebut tidak mencantumkan nama ahli waris

lain yang berhak dan dengan sengaja memasukan keterangan palsu didalam akta

tersebut yang berakibat merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu berdasarkan putusan

tersebut penulis ingin menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dimintakan

pertanggung jawaban terhadap Notaris berkaitan dengan surat keterangan waris yang

dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan.

Kata kunci : Keterangan Palsu, Surat Keterangan Waris, Putusan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Didalam pembuatan Akta Keterangan Waris, Ahli Waris terlebih dahulu membuat

Surat Keterangan Waris dihadapan Notaris. Dimana didalam pembuatan surat

keterangan waris tersebut terdapat Saksi, merupakan salah satu syarat yang wajib dalam

hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Demikian pula

dalam hal pembuatan surat keterangan waris, paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang

turut serta didalam pembuatan akta tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang

diangkat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia, dimana

memiliki wewenang secara atributif oleh Negara untuk menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJNP Juncto Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut

Page 2: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

2

Universitas Indonesia

UUJN, yang mana menjadi panduan bagi notaris di indonesia dalam menjalankan

kewenangannya serta sebagai penuntun dan pelindung apabila notaris melakukan

kesalahan dalam hal pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang

lainnya.1 Selain itu wewenang notaris adalah “regel” (bersifat Umum), sedangkan

wewenang penjabat lainnya adalah “Pengecualian”.2

Notaris dalam melakukan jabatannya itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang

harus ditaati. 3 Dalam hal pembuatan akta autentik notaris membutuhkan saksi dalam

setiap peristiwa hukum yang terjadi, termasuk dalam pembuatan akta oleh atau

dihadapan Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi yang meyaksikan

apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat

sahnya suatu akta otentik adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya

dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter turut serta dalam pembuatan

terjadinya akta dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan

kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas

yang diharuskan undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan

oleh saksi itu.4 Saksi tidak perlu untuk mengerti apa yang dibacakan itu dan bagi saksi

juga tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi akta tersebut. Keberadaan saksi

instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang

notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh dihadapan notaris diperkarakan

oleh salah satu pihak dalam akta ataupun pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataanya,

tetap saja notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata, meskipun

didalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter.Untuk

mengurus harta warisan seperti peninggalannya apa saja, ahli warisnya siapa saja,

berapa bagiannya masing-masing, itu memerlukan surat keterangan waris dari yang

pejabat yang berwenang.5 Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan

ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi

golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas

dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan

WNI Bumiputera.6 Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh

ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan

aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris tentang pewaris dari semasa

hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Dalam hal pembuatan surat

keterangan waris maka notaris terlebih dahulu mengecek apakah ada wasiat dari

1 Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

UU No 2 Tahun 2014, LN No. 03 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

2 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 38.

3 Abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 33.

4 Ibid,. hlm. 169.

5 Kohar, Notaris Dalam Praktek hukum, hlm. 230.

6 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 84.

Page 3: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

3

Universitas Indonesia

pewaris di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham), yang mana

apabila ada wasiat yang dibuat oleh pewaris maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan

tanpa melanggar legitime portie (LP) ahli waris. Ahli waris dapat menuntut wasiat

tersebut dengan didampingi oleh Badan Harta Peninggalan (BHP) setempat dimana

pewaris meninggal dunia. Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat

menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan

terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan

tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi

dengan adanya surat keterangan waris.7 Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk

melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal

dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang

harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat

mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat. Surat Keterangan waris

dibuat di hadapan Notaris berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdata saja

(dalam hal ini Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa), sedangkan pembuatan

surat keterangan waris untuk selain Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa bukan

menjadi kewenangan Notaris.

Untuk Warga Negara Indonesia (pribumi), keterangan waris dibuat di bawah tangan

dan ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat.

Pergantian subjek terhadap harta benda dapat terjadi secara satu persatu dari harta-harta

benda itu, seperti dalam penjualan, tukar menukar, penghibahan dan lain-lain, tetapi

dapat juga secara sekaligus terhadap suatu kumpulan harta benda, seperti halnya

seseorang yang mendapat warisan.8 Untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, orang

atau badan hukum hanya boleh bertindak dimana ia diperbolehkan atau mempunyai

wewenang melakukan perbuatan hukum itu.9 Dalam pembuatan surat keterangan waris

tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga tidak diketahui secara pasti siapa

saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Dimana apabila tidak

diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali terjadi para ahli

waris tersebut membuat surat keterangan waris secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan

ahli waris yang lain berhak atas warisan dari pewaris tersebut. Kondisi tersebut

seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari

ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan

waris yang dibuat.

Kondisi tersebut terkadang menyeret Notaris yang membuat akta peralihan hak

warisnya dari ahli waris kepada orang yang namanya tercantum didalam surat

pernyataan ahli waris menjadi turut tergugat dalam kasus permasalahan peralihan

karena warisan. Selain itu bisa juga karena pemalsuan keterangan pada akta autentik,

pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun

dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter. Tidak sedikit

notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya,

kemudian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan

7 I Gede Purwaka, Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa /Lurah

(Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 3.

8 Ridwan Indra, Asas-Asas Hukum Perdata Di Indonesia (Bekasi: CV Trisula,1997), hlm. 42.

9 Ibid. hlm. 47.

Page 4: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

4

Universitas Indonesia

pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan akta nya,

misalnya keterangan yang diberikan oleh para pihak atau salah satu pihak tidak benar

atau palsu. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut

adalah benar atas suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator

dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak.10

Apabila seseorang

melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka

dapat dibatalkan sejak semula perbuatan tersebut dilakukan. Berikut ini adalah

Kronologis dari kasus didalam artikel ini, penulis uraikan sebagai berikut Alm.

David Dharma adik dari Teh Tjhoen Eng, ibu dari saksi Lucky dan saksi Tony yang

tidak mempunyai isteri dan anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 23 februari

2000 memiliki ruko bersama dengan Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung sahari I

No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat, Kios di Lt. V Blok A No.76 Plaza Atrium Senen

dan Kios di Lt. V Blok A No.57-58 Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat. Pada tanggal 14

April 2000 atau setidaknya dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Notaris, Ny. Julia

Rochana Murat. SH di Jl. Mangga Besar IX No.28 DD Jakarta Barat. Hamid Dharma

menyuruh Notaris untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan

kerugian. Tanpa sepengetahuan Lucky dan Tony, Hamid Dharma membuat keterangan

Waris dari Alm. David Dharma di Kantor Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH tanpa

memberi tahu dan memasukkan nama saksi Lucky dan saksi Tony selaku Ahli Waris

dari The Tjhoen Eng kakak dari Alm David Dharma, selain itu Hamid Dharma

menyatakan bahwa ibu dari saksi Lucky dan saksi Tony telah meninggal tanpa

meninggalkan ahli waris karena tidak pernah menikah atau terikat dalam suatu

perkawinan ke dalam Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000 yang di tanda

tangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH dan tidak menyertakan saksi Lucky dan

saksi Tony selaku Ahli Waris dari The Tjhoen Eng kakak dari Alm David Dharma

dalam Akta Kuasa No.18 tanggal 14 April tahun 2000 yang di tanda tangani Notaris Ny.

Julia Rochana Murat. SH untuk menjual ruko milik Alm David Dharma dan saksi Irwan

Wijaya yang terletak di Jl. Gunung sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat.

Hamid Dharma mengajukan pembuatan draft jual beli bangunan dan pelepasan hak

atas tanah dan ruko HGB No.546 seluas 131 M2 atas nama alm David Dharma dan

Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung Sahari I No.42 A Senen Jakarta Pusat

berdasarkan Akta No. 17 tentang keterangan waris dan Akta No 18 tentang Kuasa

tanggal 14 April 2000 yang dibuat di kantor notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH

kepada Raden Mas Soedairto Soenarto. SH selaku Notaris, di Kantor Notaris Raden

Mas Soediarto Soenarto.SH di Jl. Pembangunan II No.1 Gambir Jakarta Pusat. Pada

saat ruko milik Alm David Dharma bersama Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung

sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat akan di jual kepada sdr Benny dan telah di

buat konsep di Kantor Notaris raden Mas Soediarto Soenarto, Irwan wijaya hendak

mengajukan persetujuan ruko tersebut dengan meminta tanda tangan seluruh Ahli waris

dari Alm David Dharma namun Ahli Waris atas nama Lina Anak dari Alm Mustafa

Dharma menolak menandatangani AJB dengan alasan isi dan fatwa waris tanggal 14

April tahun 2000 No. 17 di hadapan Notaris Ny. Julis Rochana Murat. Sh tidak benar.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lucky dan saksi Tony merasa dirugikan karena

10

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan

Akta (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

Page 5: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

5

Universitas Indonesia

kedudukan saksi Lucky dan saksi Tony selaku ahli waris dari Alm Teh Tjhoen Eng

tidak diakui dalam keluarga Teh A Ho dan Leu So Ang dan telah hilangnya hak atas

waris dari Alm David Dharma adik dari ibu saksi Lucky dan saksi Tony.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMID DHARMA terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan

Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 14 April 2000 No.17 tentang

Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. YULIA

ROCHANA MURAT, SH. (yang telah dilegalisir) ;

2) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 14 April 2000 no.18 tentang Kuasa

yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. JULIA ROCHANA MURAT, SH.

(yang telah dilegalisir)

3) Fotocopy Akte Perkawinan Teh Tjhoen Eng dengan Yauw Kok Hen

No.18/WNI/1969 tanggal 18 Januari 1969;

4) Fotocopy Akte Kelahiran No.1132/JP/1967 tanggal 1 Mei 1976 atas nama

LUCKY berikut fotocopy Surat Keterangan Lahir;

5) 1 (satu) rangkap fotocopy Akte Kematian atas nama Teh Tjhoen Eng

No.865/JP/1977 tanggal 22 Nopember 1977;

6) 1 (satu) rangkap fotocopy Akte Kematian atas nama Hernado (kakak

kandung saksi Lucky dan saksi Tony No.274/U/JU/2005, tanggal 5 April

2005, Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua

ribu rupiah).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 Nomor.

1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMID DHARMA tersebut diatas terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh mencantumkan

keterangan palsu kedalam Akta Autentik” sebagaimana dalam dakwaan

Alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara

selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 14 April 2000 No.17 tentang

keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Julia Rochana

Murat, SH. (yang telah dilegalisir)

2) (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 14 April 2000 tentang kuasa yang

dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. Julia Rochana Murat, SH. (yang telah

dilegalisir), tetap terlampir dalam berkas perkara.

3) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Mei 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 Nomor. 1447/

Page 6: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

6

Universitas Indonesia

Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Pada tanggal 31 Mei 2017, Memori Banding diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, tanggal 31 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut

Umum pada tanggal 6 Juni 2017. Permintaan banding oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa memori banding yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah hapus atau gugur karena

daluarsa ;

2. Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum Persona In Error (salah orang);

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 09 Mei 2017 Nomor. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst bertentangan dengan

hukum dan pembuktian ;

4. Dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 Nomor. 1447/

Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam

memori banding Terdakwa ;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih

dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas

fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan

dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-

alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap

dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan

barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan

mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan

benar ;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut

telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Menyuruh

mencantumkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik” dan dengan demikian

berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa

perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi

semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu

kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis

Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri

dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam

putusan ini;

5. Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada

Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana

yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah

setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

6. Keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya

tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan

Page 7: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

7

Universitas Indonesia

Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 Nomor. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst,

karena didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 Nomor. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst yang

dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Putusan Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2017 Nomor. 121/ Pid/2017/PT.DKI, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017

Nomor. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah

Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat

Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

121/PID/2017/PT.DKI )”.

2. Pokok Permasalahan Pokok permasalah yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah bagaimanakah

tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam

memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar

belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua

tentang hukum kewarisan, surat keterangan waris dan keterangan palsu dalam

pembuatan akta notariil. Pada bagian ketiga analisa mengenai keterangan palsu pada

pembuatan surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor 121/PID/2017/PT.DKI ).

B. Hukum Waris dan Surat Keterangan Waris

1. Hukum Waris

Pada pembuatan Akta Keterangan Waris, Ahli Waris terlebih dahulu membuat

Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan waris dibuat di hadapan Notaris berlaku bagi

mereka yang tunduk pada KUHPerdata saja (dalam hal ini Warga Negara Indonesia

keturunan Tionghoa), sedangkan pembuatan surat keterangan waris untuk selain Warga

Negara Indonesia keturunan Tionghoa bukan menjadi kewenangan Notaris. Untuk

Warga Negara Indonesia (pribumi), keterangan waris dibuat di bawah tangan dan

ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat. Hukum

Waris merupakan hukum materi yang erat kaitannya dengan hukum harta kekayaan,

karena secara hukum pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik

atas suatu benda atau hak kebendaan. Oleh karena itu, dalam KUHPerdata, hukum waris

di atur dalam Buku II Tentang Benda. Di Indonesia ada tiga sistem Hukum Waris yang

Page 8: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

8

Universitas Indonesia

berlaku Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam,, Hukum Waris Perdata Barat,11

Berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut, sering terjadi

perbedaan antara siapa saja yang berhak mewaris berkaitan dengan urutan golongan ahli

waris. Urutan golongan ahli waris tersebut menunjukkan ahli waris mana yang akan

didahulukan untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Hukum waris dalam

ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata).

Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai

dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Peraturan hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga

macam yaitu, Hukum Adat, Hukum Agama Islam, dan Hukum Burgerlijk Wetboek.

Maka dari itu khusus untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa (Warga Negara

Indonesia) memiliki peraturan tersendiri, bahwa semua harta warisan pada umumnya

harus secepat mungkin dibagi-bagikan kepada ahli waris. Terkecuali apabila ada

persetujuan bersama dari ahli waris yang memiliki hak atas harta warisan tersebut untuk

tidak perlu secepatnya dibagi-bagikan. Agar bilamana seorang ahli waris menggugat

atas harta warisannya dimuka persidangan, maka gugatan ini pada pokoknya harus

diterima. KUHPerdata melihat bahwa yang diwariskan kepada semua ahli waris, tidak

hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi para ahli waris saja, akan tetapi juga

terhadap hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam artian adanya

kewajiban bagi para ahli waris untuk membayar hutang-hutang itu pada kenyataanya

berpindah juga kepada semua ahli warisnya. Para ahli waris dapat mengalihkan

perpindahan itu dengan dua jalan.12

Menurut ketentuan Pasal 131 IS, hukum waris yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa

dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad

1917 No 129 jo Staatsblad 1924 No 557 hukum waris dalam KUHPerdata berlaku bagi

orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan Staatsblad 1917 No 12 tentang

penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia

dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang didalam KUHPerdata.

Tegasnya KUHPerdata berlaku bagi Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan

dengan orang eropa, Timur Asing Tionghoa, Timur Asing lainnya dan pribumi yang

menundukan diri.13

Syarat-syarat dalam hal pewarisan, yaitu:14

1. Si pewaris sudah meninggal;

2. Ahli waris adalah keluarga sedarah;

3. Ahli waris waardig (layak untuk bertindak sebagai ahli waris):

a. Pernyataan onwaardig terjadi pada saat warisan terbuka;

11 Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas,

Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (Bandung: Kaifa, Januari, 2014), hlm. xviii.

12

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, cet.2 (Jakarta: PT Rineka

Cipta,1991), hlm .18.

13

Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata), cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

14

Effendi Perangin, Hukum Waris,cet 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 24.

Page 9: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

9

Universitas Indonesia

b. Orang yang onwaardig, begitu juga yang onterfd (dikesampingkan sebagai

ahli waris oleh pewaris) orang yang menolak warisan tidak dapat digantikan

oleh keturunannya (Pasal 847 KUHPerdata).

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dialihkan dari

pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut dapat berupa

aktiva yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan atau piutang

kepada pihak ketiga, selain itu dapat pula berupa hak immaterial (hak cipta dan

sebagainya). Selanjutnya dapat pula berupa pasiva yaitu sejumlah hutang pewaris yang

harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya untuk menyimpan benda

milik orang lain. Dengan kata lain obyek dari harta warisan adalah harta kekayaan baik

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Di dalam pewarisan terdapat beberapa

unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, warisan dan hukum waris, yang

kesemuanya mempunyai kata dasar waris yang berarti orang yang berhak menerima

pusaka (peninggalan) dan orang yang meninggal. Pewaris adalah setiap orang yang

meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan, syarat sebagai pewaris adalah hak-hak

atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dimulai

dengan uang.15

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewarisnya.16

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang

meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaanya. Warisan adalah

harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun

passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan

beralih pada orang lain yang masih hidup.17

Didalam hukum waris KUHPerdata orang

yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat-syarat sebagai

berikut:18

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaanya selama kurang lebih dari lima

tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta

pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.

2. Apabila sampai 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, dan ternyata

pewaris hadir atau masih hidup, maka ahli waris wajib mengembalikan ½ harta

warisan tersebut.

3. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib

mengembalikan ¼ harta warisan yang diterimanya.

4. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat

menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.

5. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang

meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak

terjadi perpindahan harta warisan satu dengan yang lainnya.

15

Surini, Intisari Hukum Waris, hlm. 11.

16

Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 1995),

hlm. 41.

17

Tarnakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama

(Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 1.

18

Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata”, Lex et

Societatis, Vol. V, No. 1 (Januari-Februari, 2017), hlm. 94.

Page 10: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

10

Universitas Indonesia

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan ahli waris yang mewaris

berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. KUH Perdata mengenal 4

(empat golongan) ahli waris sebagai berikut:19

1. Golongan I (Pertama), Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan

keturunannya. Menurut Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak

membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan

dan lahir dalm perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

2. Golongan II (Kedua), Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan

saudara saudaranya. Berapa bagian ayah dan ibu jika ada saudara-saudara sipewaris

diatur didalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdata.

3. Golongan III (Ketiga), Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

Diatur didalam Pasal 853 KUHPerdata maka , warisan dibagi dalam 2 (dua) bagian

terlebih dahulu. Satu bagian untuk keluarga sedara dalam garis ayah lurus keatas,

satu bagian untuk keluarga ibu garis lurus keatas.20

Ketentuan lainnya diatur

didalam Pasal 861 ayat (2) KUHPerdata. Dalam pewarisan garis lurus keatas tidak

mengenal penggantian tempat, karena keluarga yang lebih dekat menutup keluarga

yang penderajatannya lebih jauh dari pewaris.21

4. Golongan IV (Keempat), Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal

858 KUHPerdata menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan

tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus keatas, maka setengah

bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dari garis lurus

keatas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859

KUHPerdata menjadi bagian saudara dari garis yang lain. Di dalam Pasal 858 ayat

(3) menentukan bahwa keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan

dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala. Dimana hanya

dibatasi sampai derajat keenam, ahli waris yang masuk derajat ketujuh tidak boleh

mewaris.22

Ahli waris golongan pertama, kedua, dan ketiga dalam salah satu jeis

duah tidak ada atau meninggal, maka berlaku pula ketentuan yang terdapat didalam

Pasal 858,856, dan 857 KUHPerdata.23

Ahli waris berdasarkan penggantian dalam hal ini mewaris secara tidak langsung.

Mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.24

Ketentuan mengenai ahli waris penggantian diatur lebih jelas dalam Pasal 841-851

KUHPerdata.25

Pengaturan mengenai tidak pantasnya seseorang dianggap sebagai ahli

waris diatur di dalam Pasal 838, Pasal 839 dan Pasal 840 KUHPerdata untuk ahli waris

tanpa testamen, sedangkan untuk ahli waris dengan testamen diatur didalam Pasal 912

19

Effendi, Hukum Waris, hlm. 29.

20

Surini dan Nurul, Hukum Kewarisan Perdata Barat, hlm. 73.

21

Ibid, hlm. 75.

22

Effendi, Hukum Waris, hlm. 35.

23

Surini dan Nurul, Hukum Kewarisan Perdata Barat, hlm. 81.

24

Effendi, Hukum Waris, hlm. 11.

25

Surini, Intisari Hukum Waris, hlm. 12.

Page 11: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

11

Universitas Indonesia

KUHPerdata. Kedua peraturan tersebut mempunyai perbedaan dan pesamaan. Jika

seorang yang mencoba membunuh atau memfitnah pewaris, tetapi si pewaris tetap

menghibahkan sesuatu terhadap orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si pewaris

telah mengampuni orang tersebut. Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan harta warisan

yaitu pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang dan

pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau

Testamen. Setelah selesai perhitungan mengenai pembayaran hutang-hutang pewaris,

Pasal 1079 KUHPerdata mengatur mengenai cara pembagian warisan.26

Setelah

menerima adanya penentuan barang-barang warisan, didalam Pasal 1080 KUHPerdata

membuka kemungkinan untuk diadakanya tukar-menukar barang-barang atau bagian

masing-masing diantara para ahli waris. Setelah terjadinya pembagian harta warisan,

maka ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris

meninggal.

2. Surat Keterangan waris

Para ahli waris terlebih dahulu membuat “PENYATAAN” dihadapan notaris

mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagai dasar notaris dalam

membuat Surat Keterangan Waris yang mana telah sesuai dengan Pasal 38 UUJN. Baik

para ahli waris maupun saksi yang mendengar keterangannya dan dimuat dalam

“Penyataan” maupun Surat Keterangan Waris tidak perlu diambil sumpah. Namun

dalam Pernyataan dimuat klausul bahwa para ahli waris dan saksi-saksi “bilamana perlu

berani untuk diangkat sumpah”. Demi kepastian hukum para saksi dan para ahli waris

sebelumnya memberikan kesaksian diangkat sumpah terlebih dahulu agar dalam

memberikan keterangan adalah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Namun notaris tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat sumpah dan hal tersebut

tidak diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum Notaris mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris, sebaiknya Notaris

membuat sebuah akta notariil yang memuat keterangan (pernyataan) dari para ahli

waris. Akta ini berjudul "Pernyataan".Karena Surat Keterangan Hak Mewaris yang

dikeluarkan Notaris bentuknya di bawah tangan. Apabila suatu saat diketahui ternyata

pernyataan para Penghadap (ahli waris) ternyata tidak benar dan ada pihak yang

dirugikan maka Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut

harus bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidaksesuaian keterangan tersebut.

Dengan membuat akta Pernyataan yang bentuknya notariil, apabila ternyata keterangan

yang diberikan para Penghadap tidak benar, Notaris tidak perlu bertanggung jawab.

Yang patut dipersalahkan adalah para Penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Sebelum akta Pernyataan ini dibuat, notaris harus melakukan pengecekan terlebih

kepada Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memastikan

apakah Pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak, setelah itu baru notaris dapat

membuat akta Pernyataan.

Yang menghadap untuk membuat pernyataan atau surat keterangan hak waris

adalah ahli waris. Tidak perlu semuanya, namun lebih baik paling sedikit dua orang,

yaitu janda atau dudanya dan salah satu anak Pewaris. Data-data yang diperlukan dan

sistematika didalam pembuatan pernyataan sama dengan data yang terdapat didalam

surat keterangan waris yang membedakan hanya adanya penambahan mengenai

pembagian harta peninggalan untuk ahli waris sesuai dengan hukum waris. Pada

26

Surini, Intisari Hukum Waris, hlm. 19.

Page 12: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

12

Universitas Indonesia

dasarnya pembuatan pernyataan dijadikan oleh notaris sebagai dasar untuk membuat

surat keterangan waris yang mana didalam pembuatan surat keterangan waris

dicantumkan tanggal dan nomor dari pernyataan yang telah dibuat oleh ahli waris

dihadapan notaris. Yang membedakan dimana didalam pernyataan hanya sebatas

mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk harta peninggalan pewaris,

sedangkan didalam surat keterangan waris isinya memuat semua isi pernyataan dan

mengenai besarnya pembagian untuk masing-masing ahli waris terhadap harta

peninggalan pewaris berdasarkan KUHPerdata. Dengan membuat akta Pernyataan yang

bentuknya notariil, apabila ternyata keterangan yang diberikan para Penghadap tidak

benar, Notaris tidak perlu bertanggung jawab. Yang patut dipersalahkan adalah para

Penghadap yang memberikan keterangan palsu. Surat keterangan waris atau akta

keterangan hak waris merupakan salah satu akta yang dibuat oleh atau dihadapan

Notaris. Dimana para penghadap menyatakan kehendaknya untuk minta dibuatkan surat

keterangan waris atau akta keterangan hak waris yang memiliki kekuatan pembuktian

apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai akta atau surat tersebut.

Keterangan hak waris dapat diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh

pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli

waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat,

yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta

peninggalan dan pewaris kepada ahli waris. Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan

untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang

telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris

terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut

juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Menurut J.Satrio

Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan

bahwa yang disebutkan di atas adalah ahli waris dan pewaris tertentu.Penggolongan

penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk dijadikan sebagai

dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku untuk pembuatan bukti

sebagai ahli waris tercantum dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal

Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor

Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan

dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.27

Kedua aturan hukum tersebut menentukan, bahwa untuk golongan Eropa,

Cina/Tionghoa, Timur Asing, selama ini pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan

Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pembuktian

sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya masih harus berdasarkan

penggolongan, tindakan tersebut masih dilakukan oleh PPAT/Notaris, Kantor

Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, dan Perbankan. Dalam praktek memperhatikan

implementasi ketiga golongan penduduk untuk pembuatan dokumen atau bukti sebagai

ahli waris. Bahwa dalam pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari siapa tidak perlu

dikaitkan dengan hukum waris yang berlaku utuk yang bersangkutan, tapi hanya untuk

membuktikan seseorang ahli waris dari siapa. Hal tersebut berkaitan dengan pluralisme

27

Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Akta

Keterangan Waris (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 7.

Page 13: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

13

Universitas Indonesia

hukum waris di indonesia.28

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka notaris

sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tanpa

berdasarkan kepada golongan penduduk. Di dalam pelaksanaan pembuatan Surat

Keterengan Waris ditemukan berbagai permasalahan. Bukti sebagai ahli waris, notaris

dapat membuat akta keterangan ahli waris dalam jenis akta pihak, dengan tidak

meninggalkan ketentuan-ketentuan dan substansi yang selama ini tercantum dalam surat

keterangan waris.29

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

untuk membuktikan bahwa seseorang adalah ahli waris dari pewaris dalam proses

pendaftaran balik nama waris atas tanah, surat tanda bukti hak ahli waris terdiri dari

Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan, Penetapan Hakim atau Ketua Pengadilan dan

Surat Keterangan Waris.30

Surat Keterangan Waris termasuk akta pihak. Bagi golongan Timur Asing

umumnya dalam praktik Surat Keterangan Waris dibuat oleh notaris berdasarkan

pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar notaris membuat

Surat Keterangan Waris atas nama pihak yang berkepentingan. Tentang kedudukan

Surat Keterangan Waris sebagai akta pihak dan dapat dibuat oleh notaris untuk semua

golongan penduduk (pada saat ini) dengan syarat adanya penundukan terhadap hukum

waris perdata barat, dimana masyarakat menganggap bahwa seorang notaris dianggap

ahli dalam bidang harta warisan termasuk dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris

yang menetapkan dan menyebutkan besarnya warisan ahli waris atas suatu warisan dari

seorang pewaris tertentu. Keterangan hak waris adalah salah satu dari alat bukti bagi

pihak yang berkehendak membuktikan haknya atas harta peninggalan pewaris terhadap

pihak ketiga, akan tetapi hanya sebagai alat bukti permulaan saja. Yang penting bagi

pihak ketiga adalah dengan itikad baik sepatutnya dapat dipercaya, bahwa surat

keterangan hak waris sebagai surat bukti yang dipergunakan tersebut membuktikan

kebenaran.

Surat Keterangan Waris dibuat sebagai bukti siapa-siapa atau ahli waris yang

bertindak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia sehingga para ahli

waris melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta

lain atau dibuat untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga Negara, bukan

pemberian dari notaris ataupun dari Negara/pemerintah. Bahwa akta keterangan ahli

waris merupakan kehendak para pihak untuk membuktika dirinya sebagai ahli waris,

karena dinyatakan dihadapan notaris, maka sesuai dengan kewenangan notaris

sebagaimana yang tersebut dalam UUJN dan UUJNP Pasal 15 ayat (1), wajib untuk

memformulasikannya dalam bentuk akta notaris. Dengan demikian notaris tidak

menyalin pernyataan para pihak, tetapi kendak para pihak sendiri yang diformulasikan

dalam bentuk akta keterangan ahli waris.31

Bentuk Surat Keterangan Waris dalam

praktek tidak terdapat standarisasi bentuk, ada Notaris yang membuat dalam bentuk

28

Ibid, hlm. 13.

29

Ibid, hlm. 14.

30

Irma Devita, Panduan Lengkap Hukum, hlm. 97. 31

Habib, Pembuktian Sebagai Ahli Waris, hlm. 41.

Page 14: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

14

Universitas Indonesia

minuta (secara otentik) dan sebagian besar menurut kebiasaan membuatnya dalam

bentuk akta di bawah tangan. Oleh karena itu seorang Notaris harus mempunyai

pengetahuan yang luas dalam membuat surat keterangan waris dan harus

memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi

kesalahan yang dapat merugikan para ahli waris dan Notaris. Adapun prosedur

pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Mengecek ada/tidaknya wasiat terlebih dahulu di Pusat Daftar Wasiat Sub-

Direktorat harta peninggalan Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Meminta ahli waris memperlihatkan asli dokumen-dokumen pendukung untuk

membuat Keterangan Waris sebelum Surat Keterangan Waris dibuat;

3. Membuat akta pernyataan ahli waris secara notariil;

4. Memperhatikan apakah istri pewaris sedang mengandung atau tidak (jika ada);

5. Menanyakan kepada para ahli waris, apakah ada ahli waris yang tidak pantas

mewarisi (onwaardig);

6. Tidak mengesampingkan seorang ahli waris yang keluar dari warga Negara

Indonesia, walaupun dia tidak bias mewarisi saham dan/atau tanah di Indonesia;

7. Mengutip seluruh isi wasiat dalam surat keterangan warisnya.

8. Ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan

pewaris.

Dalam pembuatan akta keterangan ahli waris perlu diperhatikan data perseorangan

dan dokumen kependudukan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) –

ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Prosedur Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah apabila pemohon memenuhi

beberapa persyaratan antara lain:32

1. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris,

Pewaris dan Saksi;

2. Akta kelahiran ahli waris;

3. Akta perkawinan atau buku nikah pewaris;

4. Kartu Keluarga;

5. Surat Keterangan Kematian;

6. Surat Keterangan Pengangkatan atau pengakuan anak (jika ada);

7. Surat/Keterangan ganti nama pewaris dan para ahli waris (jika ada);

8. Perjanjian Kawin (jika ada);

9. Surat Keterangan ada atau tidaknya wasiat pewaris dari instansi yang

berwenang.

10. Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris;

11. Menjelaskan pembagian harta peninggalannya menurut KUHPerdata;

12. Menjelaskan apabila ada yang menolak harta peninggalan;

13. Menjelaskan apabila ada yang tidak patut menjadi ahli waris.

14. Ditandatangani oleh notaris.

Syarat lain sebagai pendukung yang sangat perlu disepakatin oleh para pihak yaitu

adanya pernyataan dari ahli waris mengenai identitas para ahli waris dari pewaris. Tidak

diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris

apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli waris. Ada

atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan merupakan alasan

untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan pernyataan para ahli waris, pernyataan

32

Ibid, hlm. 43.

Page 15: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

15

Universitas Indonesia

merupakan syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris karena notaris tidak akan

mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris apabila tidak ada pernyataan

dari para ahli waris. Setelah semua syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris

dipenuhi oleh pemohon/ahli waris sebelum membuat Surat Keterangan Waris notaris

wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai ada atau tidaknya wasiat

atas nama pewaris yang terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis dari

daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta barulah

seorang notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris.

3. Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Notariil

R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP Dilengkapi

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad menyebutkan bahwa suatu keterangan

adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini

adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja

diberikan dalam memberikan keterangan palsu.33

Notaris dalam melaksanakan

jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik tidak mungkin melakukan

pemalsuan keterangan didalam akta, aka tetapi pihak yang menhadap meminta untuk

dibuatkan akta tidak menutup kemungkinan apabila penghadap tersebut memberikan

keterangan yang tidak benar dan memberikan surat-surat atau dokumen palsu sehingga

akta tersebut menjadi akta yang mengandung keterangan palsu. Tindak pidana berupa

pemalsuan suatu surat terdapat didalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Surat yang dipalsukan itu setidaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut yaitu dapat

menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu

pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) atau surat yang digunakan sebagai

keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku

tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun pemalsuan surat tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat surat palsu,

membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), memalsukan surat, mengubah surat

sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-

macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara

mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, memalsukan tanda

tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat, dan penempelan foto orang lain

dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah). Dalam hal

menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah

surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat

mendatangkan kerugian. Menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak

pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman

hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Notaris

dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan akta otentik yang dibuatnya

apabila menimbulkan kerugian terhadap para pihak, baik secara pidana, perdata, dan

administrasi.

4. Analisa Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris

33

Hukum Online “Ancaman Pidana Bagi Pembuat Keterangan Palsu “,

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancaman-pidana-bagi-pembuat-

keterangan-palsu, diakses 05 Desember 2018.

Page 16: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

16

Universitas Indonesia

Peran penting dari akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik sebagai alat

bukti dan akta, syarat sahnya suatu peristiwa hukum yang terjadi dan beberapa

ketentuan-ketentuan peraturan yang mewajibkan agar suatu perjanjian tertentu dibuat

dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dikarenakan kedudukan notaris yang

mandiri dan tidak berpihak, maka akta yang dibuat dapat membantu para pihak apabila

terjadi sengketa. Ketidak memihakkan ini dapat dipenuhi dengan baik apabila kepada

para penghadap diberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai segala hak dan

kewajibannya, serta segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan.

Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat

sementara notaris pertanggungjawabannya tersebut mempunyai batas sesuai dengan

tempat dan kedudukan wilayah jabatan. Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai

batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN dan

UUJNP. Sedangkan kewajiban notaris diatur lebih jelas didalam Pasal 16 UUJNdan

UUJNP, yang mana menjadi bagian dari tanggung jawab Notaris didalam menjalankan

tugas dan jabatan selaku pejabat umum yang di beri kepercayaan oleh Negara dan

masyarakat.

Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti

Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang

dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak

penyimpan Protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 65 UUJN tersebut, maka walaupun

notaris sudah berakhir masa jabatannya, namun tetap bertanggungjawab terhadap akta

yang dibuatnya. Apabila Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya dengan baik,

maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya

apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Jika dikaitkan dengan permasalahan

terkait pertanggung jawaban Notaris atas Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun

2000 yang di tanda tangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH dan tidak

menyertakan saksi Lucky dan saksi Tony selaku Ahli Waris dari The Tjhoen Eng kakak

dari Alm David Dharma dalam Akta Kuasa No.18 tanggal 14 April tahun 2000 yang di

tanda tangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH untuk menjual ruko milik Alm

David Dharma dan saksi Irwan Wijaya yang terletak di Jl. Gunung sahari I No. 42 A

Sawah Besar Jakarta Pusat. Notaris dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan

kehendak atau keterangan yang diberikan para penghadap disertai dengan bukti-bukti

yang tertera diatas. Didalam prosedur pembuatan surat keterangan waris notaris

diperlihatkan bukti-bukti yang asli, keterangan dari pihak keluarga baik dari pihak

pewaris maupun ahli, ahli waris yang berhak atas warisan, ahli waris tidak harus turut

hadir dihadapan notaris dengan cara memberikan kuasa secara tertulis kepada ahli waris

lain yang hadir, tetapi lebih baik ahli waris turut hadir semuanya agar dapat memastikan

bahwa benar apa tertera dan memberikan persetujuan didalam surat keterangan waris.

Notaris sebelum membuat surat keterangan waris atau suatu akta autentik

mempunyai kewenangan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan Akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Pertanggung

jawaban atas perbuatan seseorang biasanya timbul apabila orang itu melakukan

perbuatan –perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar

perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata

dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum tersebut misalnya

melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan bertentangan dengan kepatutan dalam

memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Page 17: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

17

Universitas Indonesia

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu

bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam

suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja

mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.34

Di dalam

UUJN tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, UUJN hanya mengatur sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa

sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap notaris. Yang mana sanksi tersebut

terdapat didalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta pada Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh notaris turun

derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk notaris

diberikan sanksi menurut ketentuan Pasal 85 UUJN yaitu teguran lisan, teguran tertulis,

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan

tidak hormat.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka khusus untuk pemberhentian

dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dilaksanakan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan dari Majelis Pengawas Pusat Ikatan

Notaris Indonesia. Untuk pemberhentian dengan tidak hormat maka menunggu putusan

dari pengadilan, notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan

hukuman pemberhentian sementara, setelah keluar putusan dari pengadilan, baru dapat

dikenakan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam UUJN ada kewajiban

etika profesi Notaris yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa dalam menjalankan

jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sedangkan

dalam Kode Etik Notaris 2015, kewajiban etika profesi Notaris cukup banyak diatur

yaitu dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Notaris. Jika notaris melakukan pelanggaran,

maka atas pelanggaran yang dilakukan tersebut berpedoman dari ketentuan sanksi yang

terdapat didalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, serta didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Dimana sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut tergantung pada pelanggaran

yang dilakukan oleh notaris.dimana sanksi didalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu:

teguran lisan, teguran tertulis, Peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian

dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris berupa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur

oleh Pasal 85 UUJN dalam hal notaris keliru membuat Surat Keterangan Waris, tidak

terbatas pada tanggung jawab secara administrasi, moral dan etika saja, namun notaris

dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku dengan menggunakan Pasal 1365

KUHPerdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.Pasal

1366 KUHPerdata menjelaskan Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas

kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang

disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.Terkait tanggung jawab perdata dapat

didasarkan pada Pasal 1967 KUHPerdata bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan

lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Jika Notaris tersebut telah meninggal dan akta

tersebut dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang akan bertanggung jawab secara

perdata dibebankan kepada ahli waris dari Notaris tersebut dan ketentuan yang

34

Raden Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan

kedua, (Jakarta: RAJA Grafindo Persada,1993), hlm. 229.

Page 18: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

18

Universitas Indonesia

digunakan oleh para pihak untuk menggugat ahli waris secara perdata yakni perbuatan

melawan hukum.35

Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada pasal yang digunakan untuk

menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan Pasal 264 KUHPidana yang dapat dipidana

penjara. Maka berdasarkan Pasal 263 KUHPidana bahwa Barangsiapa membuat surat

palsu atau memalsukan surat Serta barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu

atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama

enam tahun. Yang mana pada Pasal 264 KUHPidana menyatakan bahwa perbuatan

tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan diancam

dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut , jika

dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu

negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau

sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai,

Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2

dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, Surat kredit

atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Perbuatan pidana merupakan

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran

terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah

pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang

berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan

kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum. Unsur-unsur

perbuatan pidana meliputi: Perbuatan (manusia), Memenuhi rumusan undang-undang

(syarat formil), dan Bersifat melawan hukum.36

Jika dikaitkan dengan permasalahan terkait pertanggung jawaban Notaris atas Akta

Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000 yang di tanda tangani Notaris Ny. Julia

Rochana Murat. SH dan tidak menyertakan saksi Lucky dan saksi Tony selaku Ahli

Waris dari The Tjhoen Eng kakak dari Alm David Dharma dalam Akta Kuasa No.18

tanggal 14 April tahun 2000 yang di tanda tangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH

untuk menjual ruko milik Alm David Dharma dan saksi Irwan Wijaya yang terletak di

Jl. Gunung sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat. Didalam amar Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Mei 2017 No. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst,

yang amarnya menyatakan Hamid Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Menyuruh mencantumkan keterangan palsu kedalam Akta

Autentik” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Penjara selama 6 (enam) bulan dan Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya

perkara. Sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus

35

Agri Fermentia Nugraha, “Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat

(Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, (Malang: s.n., 2013), hlm. 15.

36

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika ,

(Yogyakarta:UII Press,2009), hlm 38.

Page 19: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

19

Universitas Indonesia

2017 No. 121/ Pid/2017/PT.DKI, yang amarnya menerima permintaan banding dari

penuntut umum dan terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 09 Mei 2017 No. 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding

tersebut, dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding.

Maka jelas bahwa Hamid Dharma telah melakukan pelanggaran dalam pembuatan surat

keterangan waris. Tetapi notaris tidak dikenakan sanksi apapun dari majelis hakim

padahal notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut

menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Dasar hakim menjatuhkan hukuma terhadap

Hamid Dharma yaitu Pasal 266 ayat (1), Pasal 264 ayat (2), dan Pasal 372 KUHPidana

yang mana sanksi yang diberikan tersebut telah sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukan Hamid Dharma.

Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut

bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan

dalam menjalankan suatu jabatan. Istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif

ditujukan kepada professional dalam menjalankan jabatannya. Kesalahan objektif, juga

terdapat persyaratan khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa Notaris telah bersalah

dalam menjalankan jabatannya. Mengenai kapan tanggung jawab Notaris wajib

dilaksanakan, adalah sejak Notaris membuat Surat Keterangan Waris hingga ada pihak

yang merasa dirugikan akibat pembuatan Surat keterangan Waris tersebut. Sehingga

dalam hal ini Surat Keterangan Waris merupakan akta di bawah tangan yang besar

risikonya bagi Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung

jawabannya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang telah dibuatnya walaupun

Notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatan sebagai Notaris. Maka jika dikaitkan

dengan kasus pada putusan diatas terhadap Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun

2000 yang di tanda tangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH dan Akta Kuasa

No.18 tanggal 14 April tahun 2000 yang di tanda tangani Notaris Ny. Julia Rochana

Murat. SH untuk menjual ruko milik Alm David Dharma dan saksi Irwan Wijaya yang

terletak di Jl. Gunung sahari I No. 42 A Sawah Besar Jakarta Pusat mulai berlaku sejak

tanggal penandatangan akta tersebut diatas baik untuk para penghadap didalam akta

maupun pihak ketiga. Akta yang dibuat oleh Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH

tersebut, seharusnya majelis hakim dapat menentukan bahwa akta tersebut tidak

memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang dapat mengakibatkan akta tersebut

menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Notaris dimintakan pertanggungjawabannya dengan cara di ikutsertakan sebagai

turut tergugat yang mana notaris juga secara bersama-sama melakukan perbuatan

pelanggaran didalam aktanya sesuai dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana,

bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait

dengan kesalahan Notaris, Kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilakukan dalam

menjalankan suatu jabatan. Tanggung jawab tersebut baru berakhir apabila telah

melewati masa daluarsa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena surat

keterangan waris merupakan surat yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan

“pernyataan” yang dibuat oleh notaris atas permintaan dari penghadap, maka apabila

ada kesalahan didalam akta tersebut bukan merupakan kesalahan dari notaris tetapi

kesalahan dari para penghadap yang dari awal tidak beritikad baik dalam pembuatan

akta tersebut.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Page 20: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

20

Universitas Indonesia

Tanggung jawab notaris pada pembuatan surat keterangan waris berdasarkan

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI dimana didalam

putusan tidak menyebutkan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terhadap

notaris yang membuat akta tersebut. Didalam putusan dibebankan tanggung jawab

terhadap Hamid dharma yang terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan

hukum. Tetapi notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik secara

keperdataan berupa penggantian biaya dan ganti rugi, secara kepidanaan sebagai turut

tergugat maupun secara UUJN dan Kode etik notaris berupa sanksi sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak

penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti

rugi terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat

dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan kebenarannya.

2. Saran

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus lebih memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas/jabatan Notaris, dan

Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian agar selalu dalam rambu-

rambu yang benar. Mengenai pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta,

notaris hendaknya dapat diikutsertakan sebagai turut tertugat apabila menimbulkan

kerugian terhadap akta yang dibuatnya. Majelis Pengawas Notaris hendaknya

melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Notaris yang terbukti melanggar UUJN

dengan tujuan agar Notaris yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN

No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No 30 Tahun 2004, LN No.

117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No.13

Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU No 23 Tahun

2006, LN No124 Tahun 2006, TLN No.4674.

. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, UU No 2 Tahun 2014, LN, No. 03 Tahun 2014, TLN

No. 5491.

. Instruksi Presiden Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Inpres No 1 Tahun 1991.

Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PM

No 3 Tahun 1997.

Page 21: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

21

Universitas Indonesia

Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surat Departemen Dalam

Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster),

Tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan, No

Dpt/12/63/12/69.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

KitabUndang-Undang Hukum Pidana. Cetakan Kedua puluh delapan. Jakarta: Bumi

Aksara. 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1447/PID.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Putusan No.

121/PID/2017/PT.DKI.

b. Buku, Kamus, Jurnal, dan Tesis

Adjie, Habib. Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Akta

Keterangan Waris. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Adjie, Habib. Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat

Publik. Bandung: PT.Refika Aditama. 2009.

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. cet. II. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Anshori,Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika.

Yogyakarta:UII Press. 2009.

Arlingga, Debby Dwi. “Keabsahan Akta Autentik Yang Mengandung Unsur Tindak

Pidana Pemalsuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)”.

Tesis Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta. 2018.

Bangun, Erni. “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata”.

Lex et Societatis. Vol. V. No. 1. Januari-Februari. 2017.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku

Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

Dewi, Rosmala. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta

Notaris”. Tesis Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai

Pustaka, Jakarta. 1989.

Page 22: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

22

Universitas Indonesia

Hanitijo, Ronny. Kedudukan dan Tanggung jawab Notaris dalam Pembuata Akta

Autentik yang Mengandung Sengketa. Jakarta: Bina Cipta. 2011.

Hanum, Latifah. “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI BUMIPUTERA”. Vol. 7. 2016.

Indra, Ridwan. Asas-Asas Hukum Perdata Di Indonesia. Bekasi: CV Trisula. 1997.

Khairulnas. “Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris”. Renvoi. hlm 89-90. Maret

2014.

Kohar, A.. Notaris Dalam Praktek hukum. Bandung: Penerbit Alumni. 1983.

Laili, Fardatul. “Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada

Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)”. Universitas Brawijaya.

2015.

Lumban Tobing, GHS. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. 3. Jakarta: Erlangga. 1996.

Mamudji,Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas hukum Universitas Indonesia. 2005.

Marwan,M dan Jimmy P. Kamus Hukum [Dictonary of law complete edition].

Surabaya: Reality Publisher. 2009.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

1998.

Notodisoerjo, Raden Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan.

cetakan kedua. Jakarta: RAJA Grafindo Persada. 1993

Nugraha, Agri Fermentia. “Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat

(Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”. Tesis Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2013.

Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. cet.2. Jakarta: PT Rineka Cipta.

1991.

Oe Siang Djie. Tentang Surat Keterangan Waris. Media Notariat: Nomor 18-19, Tahun

VI. Edisi Januari-April 1991.

Parman, Ali. Kewarisan Dalam Al-Quran. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

1995.

Perangin, Effendi. Hukum Waris. cet 11. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Page 23: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

23

Universitas Indonesia

Pitlo, A. Pembuktian dan Daluwarsa Alih Bahasa M.Isa Arief. Jakarta: Intermasa.

1986.

Pitlo, A. Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta:

Intermasa. 2006.

Prinst, Darwan. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Bandung: Citra

Aditya Bakti. 2002.

Purnamasari, Irma Devita. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas,

Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa. Januari.

2014.

Purwaka, I Gede. Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa

/Lurah. Jakarta: UI Press,2005.

Raharjo, Satijipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Romadhoni, Anisah Aini. “Peran Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap

Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil”. Tesis Magister Kenotariatan,

Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.

S, Tarnakiran. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Cetakan Pertama.

Bandung: Pionir Jaya. 1992.

S, Tarnakiran. Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum. Bandung: Pionir

Jaya. 2005.

Saputra, Gede Afriliana. “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan

Waris”. Universitas Udayana. Vol 2. 2016.

Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Cet.I. Bandung: Mandar

Maju. 2005.

Sjarif, Surini Ahlan. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata). cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.1983.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan

Menurut Undang-Undang. Jakarta: Kencana. 2006.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam

Pembuatan Akta. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2011.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Ed.1. Cet.17. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sudarsono. Kamus Hukum. Cet.VI. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Page 24: KETERANGAN PALSU PADA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN …

24

Universitas Indonesia

Sugandi, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya:

Usaha Nasional. 1981.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum. Jakarta: Mitra Wacana

Media. 2018.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. 2005.

Tan Thong Kie. Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris (Edisi Revisi). Jakarta:

Ichtiar Baru van hoeve. 2007.

Wacana, Citra Media. Undang-Undang KUHP & KUHAP. Cetakan Pertama. Citra

Media Wacana. 2008.

Hukum Online “Ancaman Pidana Bagi Pembuat Keterangan Palsu

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancaman-pidana-

bagi-pembuat-keterangan-palsu, diakses 05 Desember 2018.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f934ff16caa5/perbedaan-surat-

keterangan-waris-dengan-akta-keterangan-hak-mewaris. Diakses 10 Desember

2018.

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-

strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29.

Diakses 10 Desember 2018.

Victory. “Akta Notaris; Syarat Prosedur Pembuatan dan Pengertiannya”

https://notariscimahi.co.id/akta-notaris/pengertian-akta-notaris-syarat prosedur-

pembuatan-akta-notaris. Diakses 26 September 2018.s