62 Warta BPKJUNI 2011

INTERNASIONAL

BPK memiliki komitmen un­tuk mengedepankan pro­fesionalisme kelembagaan dan auditor BPK dalam

peningkatan kapasitas pemeriksaan. Lembaga ini juga selalu meningkat­kan kualitas dan kuantitas kerja sama internasional di bidang pemeriksaan pada sektor publik.

Untuk itu, BPK aktif mengikuti event-event penting di INTOSAI dan ASOSAI serta terus menindaklanjuti kerja sama dengan BPK negara lain guna meningkatkan kemampuan auditor BPK. Juga sekaligus mem­posisikan peranan BPK sebagai lem­baga pemeriksa yang memberikan

kontribusi kepada perbaikan kualitas pemeriksaan sektor publik secara in­ternasional maupun regional.

Pada akhir Mei 2011 dan perte­ngahan Juni 2011, BPK menerima kedatangan dua delegasi BPK ang­gota Asean, yaitu State Audit Office of Vietnam (SAV) dan National Audit Au­thorit of Cambodia (NAA).

Delegasi SAV dipimpin oleh ketua­nya yang didampingi enam anggota dan melakukan serangkaian kegiatan selama 24­27 Mei 2011. Sementara itu, delegasi NAA melakukan 4 hari kunjungan yang dipimpin oleh deputi SG serta empat anggota delegasi pada 14­17 Juni 2011.

BPK Perkuat Komitmendi Pentas Regional Kunjungan delegasi lembaga audit Vietnam dan Kamboja memperlihatkan posisi penting BPK di kawasan regional. Terutama terkait dengan inisiatif pembentukan ASEAN SAI.

Delegasi SAV yand dipimpin oleh Prof Vuong Dinh Hue, Auditor General of SAV, tiba di Indonesia pada 23 Mei 2011. Keesokan harinya, rombongan mengawali kunjungan bertemu de­ngan Ketua dan anggota BPK.

Anggota delegasi SAV terdiri dari Director of International Relations Dept Nguyen Trong Thuy, Deputy Di­rector of Adm. Dept, 1st Secretary of AG Hoang Phu Tho, Deputy Director of Audit Quality Control Dept Le Quang Binh, Deputy Director of Specialized Audit Dept. No. IV Nguyen Le Son. Juga ikutserta Pham Thi Hanh, Head of Division, Regional Audit Office No. VI dan Vu Thi Kim Dung, Officer of In­ternational Relations Department.

Pembicaraaan antara delegasi SAV dengan pimpinan BPK di ruang Sidang Besar Gedung Umar Wiraha­dikusumah berlangsung hangat dan konstruktif. Ketua BPK terlebih da­hulu menjelaskan mandat dan tugas serta profil BPK secara umum dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Topik pembicaraan pada umum­nya adalah rencana mewujudkan ker­

Ketua BPK Hadi Poenomo didampingi oleh Anggota BPK dan Sekjen BPK berfoto bersama dengan delegasi State Audit Office of Vietnam (SAV) saat berkunjung ke kantor BPK pada akhir Mei 2011.

62 - 64 internasional.indd 62 7/26/2011 8:19:16 PM

63Warta BPK JUNI 2011

ja sama bilateral SAV dan BPK dalam peningkatan kapasitas kelembagaan masing­masing lembaga audit serta kesepahaman mengenai inisiatif pem­bentukan ASEAN SAI.

Prof Hue menyampaikan penghar­gaannya kepada BPK terkait dengan posisi BPK yang sangat tinggi dan in­dependen. Juga peran penting BPK dalam INTOSAI dan ASOSAI terutama dengan inisiatif pembentukan ASEAN SAI.

Dia menggambarkan juga kondisi SAV yang sudah berusia 17 tahun. AG SAV dilantik oleh Majelis Nasional dan dikukuhkan dengan keputusan Presiden dengan masa kerja 7 tahun. Lembaga ini memiliki lima wakil Au­ditor General. SAV, tuturnya, sedang berusaha memperkuat posisi dalam konstitusi pemerintahan.

Dalam pertemuan ini disepakati dua hal penting. Pertama, SAI Vietnam menjadi salah satu pendiri atau inisa­

tor ASEAN SAI dan berharap pemben­tukannya dapat dideklarasikan bersa­maan dengan ASEAN Summit di Bali pada November 2011.

Kedua, SAI menyepakati dan mempersiapkan draf kerja sama bi­lateral antara BPK dan SAV yang akan ditandatangani pada saat ASOSAI Gover ning Board di Istanbul, Turki pada September 2011.

Pada hari kedua, Rabu 25 Mei 2011, delegasi SAV mengunjungi pimpinan DPR dan diterima oleh Anis Matta, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang didam­pingi oleh Ketua Komisi XI dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Nega­ra (BAKN).

Kunjungan dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai kerja sama yang telah terjalin dengan BPK. Juga meminta dukungan kepada Ke­tua DPR atas kelanjutan hubungan kerja sama untuk kepentingan BPK, SAV, dan komunitas ASOSAI.

SAV meminta dukungan DPR un­tuk kerja sama BPK­SAV dalam me­ningkatkan kerja sama di bidang pen­didikan dan tukar menukar pengala­man.

Delegasi SAV mengakhiri kunjun­gan ke Perwakilan BPK Provinsi Bali pada Kamis, 26 Mei 2011. Perwakilan BPK Provinsi Bali menyajikan antara lain Bali Province in a Glance, BPK’s Vision and Mission, BPK’Strategic Plan-ning, History of Bali Province Represen-tative Office, dan Audit process.

Kunjungan NAAKerja sama BPK dengan SAI Kam­

boja atau lebih dikenal dengan Na­tional Audit Authority of Cambodia (NAA) dirintis pada saat penyeleng­garaan IDI­ASOSAI Quality Assurance Review Meeting di Jakarta pada De­sember 2008. Selanjutnya diwujud­kan dalam MoU antara BPK dengan NAA yang ditandatangani pada saat Konferensi INCOSAI XX 23 November 2010 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Sebagai tindak lanjut MoU, Sek­jen BPK Kamboja pada saat Planning Workshop GTZ­OAG­ASOSAI di Bang­

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Matta (kanan) menerima kunjungan delegasi State Audit Office of Vietnam (SAV) yang dipimpin oleh Prof. Vuong Dinh Hue di kantor DPR belum lama ini. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menginformasikan kerja sama yang telah terjalin dengan BPK.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah berbincang dengan delegasi National Audit Authority of Cambodia (NAA) yang dipimpin oleh Deputy of Secretary General Long Atichbora sekitar pertengahan Juni 2011.

foto-foto : rianto

62 - 64 internasional.indd 63 7/26/2011 8:19:18 PM

64 Warta BPKJUNI 2011

INTERNASIONAL

kok Thailand pada 22 Januari 2011 menyepakati bahwa NAA akan mela­kukan scooping mission ke BPK untuk menentukan area kerja sama sebagai implementasi MoU.

Tepatnya pada 14­17 Juni 2011, delegasi NAA melakukan serangkai­an kegiatan dalam rangka scooping mission yang dipimpin oleh Deputy of Secretary General Long Atichbora. Anggota delegasi di antaranya Prom Vicheth Sophorn (Audit Director), Keo Chea (Audit Director), Youk Savann (Audit Director), dan Ngeth Movylen (Deputy of Chief Audit Office).

Mengawali kunjungan, delegasi NAA mengadakan Courtessy Call de­ngan Sekretaris Jenderal BPK untuk menyampaikan tujuan kunjungan. Agenda hari pertama scooping mission NAA dimulai dengan pemaparan ten­tang BPK oleh Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif menyangkut legal basis, mandat dan fungsi BPK, kedudukan BPK dalam pemerintahan, profil BPK dan organisasi BPK.

Selanjutnya diskusi peranan unit Penelitian dan Pengembangan BPK oleh Direktorat Litbang yang meliputi kerangka pengembangan juklak dan juknis di BPK, Juklak pemeriksaan kinerja dan keuangan serta pemerik­saan dengan tujuan tertentu.

Sesi pada hari pertama diakhiri perkembangan pemeriksaan investi­gasi di BPK seputar kewenangan BPK untuk melakukan audit investigasi, konsekuensi bagi auditor dan audi-tee jika mereka melanggar peraturan, strategic role, success story dan tantan­gan yang dihadapi dalam melakukan audit investigasi.

Pada hari kedua, NAA Kamboja mengunjungi Pusdiklat di Kalibata un­tuk mengamati secara langsung fasili­tas pelatihan BPK. Dalam kunjungan itu, dipresentasikan profil Pusdiklat dan kurikulum training/workshop.

Delegasi NAA mengakhiri kun­jungan dengan berdiskusi mengenai area kerja sama yang akan dilaksa­nakan sebagai bagian implementasi

MoU BPK dan NAA. Hasil kesepakatan menyebutkan dua bidang yang dapat dilaksanakan yaitu bidang audit inves­tigasi dan bidang audit terhadap pro­yek yang didanai oleh donor.

Ke depan NAA akan belajar kepa­da BPK tentang bagaimana BPK me­lakukan Investigasi Audit dalam ben­tuk pengiriman subject matter expert dari BPK untuk memberikan kursus di Kamboja selama seminggu kepada para auditor NAA. Juga mengirim be­berapa auditor NAA untuk mempela­jari bagaimana auditor BPK mengau­dit proyek­proyek yang didanai oleh lembaga donor.

Rangkaian kunjungan delegasi SAV Vietnam dan NAA Kamboja itu menunjukkan komitmen BPK untuk membangun kapasitias kelembagaaan masing­masing lembaga audit dalam semangat kemitraan regional. Selain itu, memberikan pembelajaran bagi BPK untuk memastikan mutu proses dan hasil auditnya dapat diterima se­cara internasional. lif

Delegasi National Audit Authority of Cambodia (NAA) berkunjung ke Pusdiklat BPK RI di Kalibata Jakarta. Dalam kunjungan itu dipresentasikan profil dan kurikulum pusdiklat.

62 - 64 internasional.indd 64 7/26/2011 8:19:19 PM

JAKARTA: Hasil rapat Tim Pengawas Bank Century beserta KPK, Polri, dan Jaksa Agung menemukan kemajuan penanganan kasus bailout Bank Century. Salah satu temuan terbaru yang terkuak dalam rapat itu adalah ditemukannya rekayasa di lingkungan pejabat Bank Indonesia (BI).

“Ditemukan adanya rekayasa atau persekongkolan para pejabat BI, dalam membuat penentuan yang seharusnya tidak layak menjadi

dilayak-layakkan,” ujar anggota Timwas Century Bambang Soesatyo, kepada wartawan seusai rapat di Gedung KPK, baru-baru ini.

DetikNews menyebutkan dalam rapat itu juga muncul temuan baru terkait perjanjian pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) saat keputusan bailout diambil. Pasalnya, dasar pemberian

fasilitas itu ternyata masih memakai peraturan BI yang lama. dr

JAKARTA: Pada 2010, pemerintah mengusulkan agar dilakukan audit lahan dengan anggaran Rp50 miliar. Usulan itu kemudian direvisi menjadi Rp300 miliar yang diajukan pada pos anggaran perubahan APBN 2010.

“Audit lahan ini harus dipublikasikan hasilnya,” kata anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma’mur Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online , baru baru ini.

Dengan publikasi ini, kata Ma’mur, akan ketahuan apakah audit ini sudah dilaksanakan atau belum. Jika sudah dilaksanakan, akan memberikan informasi berharga bagi

stakeholder dalam menentukan keputusan untuk melakukan investasi besar bidang pangan di Indonesia.

Selama ini, lanjutnya, keterbatasan lahan sering dijadikan alasan produktifitas pangan nasional. Padahal implementasi dari UU Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan yang disahkan pada 2009, dimulai dari penentuan dan pemetaan yang jelas akan kondisi riil lahan pertanian, yang bukan ditentukan dari perkiraan citra satelit

semata. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberi keterangan, sejauh mana audit lahan ini dilaksanakan. dr

JAKARTA: Badan Anggaran DPR menyetujui penggunaan dana untuk bencana sepanjang tahun 2011 sebesar Rp1,37 triliun yang berasal dari dana penanggulanangan bencana APBN 2011. Tahun ini, anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, dana anggaran sebesar Rp1,37 triliun itu sudah dialokasikan ke beberapa lokasi bencana. Hal itu seperti tercantum dalam tiga surat Menteri Keuangan kepada DPR.

Surat pertama, dengan Nomor S-146/MK.02/2011 tanggal 23 Maret 2011, Menteri Keuangan telah meminta izin penggunaannya kepada pimpinan DPR sebesar Rp926,210 miliar. Dana itu untuk kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi banjir Wasior senilai

Rp239,803 miliar.“Penanganan rehabilitasi dan

rekonstruksi Mentawai sebesar Rp486,407 miliar serta tambahan dana on call BNPB sebesar Rp200 miliar,” ujar Melchias saat rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. Demikian dilansir VIVAnews.

Kedua, surat nomor S-247/MK.02/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang mengusulkan dana sebesar Rp444,692

miliar digunakan untuk tambahan dana on call untuk penanganan bencana lahar dingin Merapi.

Ketiga, surat dengan Nomor S-265/MK.02/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang laporan pengalokasian tambahan dana on call mendahului persetujuan DPR untuk bantuan kepada Jepang sebesar Rp20 miliar. dr

Persengkongkolan Pejabat BI  di Century

Hasil Audit Lahan Harus Dipublikasikan

DPR Setujui Dana Bencana Rp1,37 Triliun

65Warta BPK JUNI 2011

LINTAS PERISTIWA

65 - lintas peristiwa.indd 65 7/26/2011 8:20:38 PM

UMUM

66 Warta BPKJUNI 2011

Kabar kematian ruyati pun mencuat. Publik mulai ter­usik dengan berita hilan­gnya nyawa Pahlawan De­

visa itu. bak bola salju menggelinding, masalah ini pun sampai juga ke meja Presiden Susilo bambang Yudhoyono.

Pemerintah akhirnya buka suara. Pada Kamis, 23/6, Presiden SbY yang didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Marty Natale­gawa, dan Menteri Hukum dan HaM Patrialis akbar menggelar konferensi pers untuk menanggapi komentar

miring publik atas ‘kelalaian’ peme­rintah dan mengupayakan jalan ke­luar terhadap permasalahan ini.

Dalam kesempatan itu, Presiden memprotes pemerintah arab Saudi yang memvonis hukuman mati ruyati tanpa pemberitahuan. Sebuah pelang­garan terhadap norma internasional. Namun, pemerintah tetap menjun­jung supremasi hukum yang berlaku di negara itu.

Presiden juga mengeluarkan enam instruksi terkait hal ini. Perta-ma, Pemerintah Indonesia akan mem­berlakukan moratorium pengiriman

Efek Domino Kasus RuyatiDerita tenaga kerja Indonesia kembali menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat. Penyiksaan demi penyiksaan terus terungkap. Bahkan, kali ini lebih menyedihkan. Adalah Ruyati binti Satubi, TKI yang berkerja di Arab Saudi telah dieksekusi hukum pancung oleh pemerintah setempat pada 18 Juni. Peristiwa ini menambah daftar panjang tragedi yang menimpa para TKI di beberapa negara.

tenaga kerja Indonesia ke arab Saudi terhitung mulai 1 agustus 2011. Langkah­langkah ke arah tersebut akan dilakukan sejak dikeluarkan­nya enam instruksi tersebut, melalui pe ngawasan dan pengetatan pengiri­man TKI.

Terkait pemberlakuan morato­rium per 1 agustus ini, Presiden me­minta masyarakat yang ingin bekerja ke arab Saudi mematuhi dan men­dukungnya, agar tak ada masalah di kemudian harinya. “Saya menyeru­kan agar seluruh warga negara patuh mendukung keputusan ini dan ti­dak berupaya mencari jalan pintas, karena ini demi kepentingan mereka semua” ujar Presiden.

Kedua, moraturium pengiriman TKI ini akan berlaku hingga adanya kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah arab Saudi yang men­jamin perlindungan dan pemberian hak serta hal lainnya yang diperlu­kan oleh tenaga kerja Indonesia. Me­ngenai moratorium ke negara­neg­ara Timur Tengah lainnya, Presiden menunggu rekomendasi tim terpadu yang mengevaluasi menyeluruh soal itu. “Setelah dilaporkan, akan saya putuskan apakah berlaku bagi nega­ra­negara lain.”

Ketiga, Presiden akan mengirim­kan surat kepada raja arab Saudi yang menyatakan hubungan bila­teral kedua negara yang berjalan baik walaupun terdapat kasus dan per­soalan tenaga kerja, menyampaikan apresiasinya atas pembebasan tanpa syarat ratusan tenaga kerja Indone­sia di arab Saudi, dan menyatakan keperihatinan yang mendalam terha­dap eksekusi ruyati yang menabrak norma dan tata krama internasional, karena tidak menginformasikan ter­lebih dahulu kepada pihak Indonesia.

Keempat, Presiden akan mem­bentuk satuan tugas (Satgas) untuk penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menurut Presiden, walau se­benarnya secara fungsional sudah dilakukan oleh kementerian terkait, akan tetapi satgas ini dipandang per­

Ruyati

66 -71 umum.indd 66 7/26/2011 8:30:34 PM

67Warta BPK JUNI 2011

lu agar lebih fokus dan terus­menerus menangani permasalahan tersebut.

Kelima, membentuk atase Hukum dan HaM di Kedutaan besar rI di luar negeri pada negara yang memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia cukup besar dan kerap terjadi permasala­han.

Keenam, kebijakan nasional me­ngenai TKI akan ditetapkan lebih lan­jut oleh Presiden setelah mendapat­kan hasil rekomendasi yang tengah dirumuskan oleh Tim Terpadu, di antaranya adalah perlu atau tidak adanya penerapan moratorium pen­giriman TKI (selain arab Saudi) ke negara­negara tujuan tenaga kerja In­donesia lainnya.

Tim terpadu sendiri dibentuk se­jak Maret 2011. Tim diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dan beranggotakan sejumlah elemen terkait berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya, untuk melaku­kan evaluasi secara menyeluruh ter­hadap situasi ketenagakerjaan Indo­nesia di semua negara.

Saat ini, tim sedang bekerja dan akan segera melaporkan hasilnya se­bagai rekomendasi kepada presiden untuk menetapkan kebijakan nasio­nal menyangkut masalah ketenaga­kerjaan Indonesia di luar negeri.

Terkait dengan enam instruksi Presiden, selain membentuk atase hukum dan HaM serta satuan tugas khusus yang menangani dan membe­la TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, Kementerian Hukum dan HaM juga telah membentuk Tim 20. Misinya, melakukan penelitian ter­hadap adat istiadat negara tujuan TKI, sistem hukum di negara tujuan TKI, berbagai kasus hukum TKI, perlin­dungan HaM, serta mengenai hak­hak yang harus diperoleh TKI. Hasil pene­litian ini akan tertuang dalam modul sederhana. Modul sederhana ini akan dibagi­bagikan kepada para calon TKI yang akan berangkat ke negara pe­nempatan.

Selain menyampaikan enam kepu­tusan ini, Presiden juga menyampai­kan himbauannya agar setiap warga

negara Indonesia termasuk TKI wajib untuk memahami sistem hukum di negara setempat, termasuk adat istia­dat dan budayanya.

“Hal yang sama juga saya minta ke warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk memahami dan mentaati sistem hukum Indonesia. Supremasi hukum di atas segalanya, ini demi keadilan dan ini berlaku di semua negara.”

Untuk menanggulangi permasala­han kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, Presiden menyatakan perlu­nya percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia sehingga akan membuka lapangan dan kesempatan

kerja baru. Presiden menginstruk­sikan para gubernur, bupati, wali kota dan kepala daerah untuk terus mengembangkan daerahnya. Hal ini ditujukan agar para warga negara dapat mempunyai peluang kerja tan­pa harus bekerja di luar negeri di sek­tor rumah tangga, melainkan bekerja sebagai tenaga ahli yang bersaing.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui bahwa pemerintah memang tidak mendapatkan pemberitahuan menge­nai pelaksanaan hukuman mati terha­

dap ruyati. Padahal, pemerintah telah melakukan pendampingan terhadap ruyati sejak Februari 2010. “Kami mengecam eksekusi tanpa pemberi­tahuan oleh pemerintah arab, yang bertentangan dengan hukum interna­sional,” katanya.

Menteri Hukum dan HaM Patrialis akbar juga menyampaikan penjelas­annya terkait hal ini. Patrialis memba­cakan kronologi pertemuan bilateral dengan arab Saudi. ruyati ternyata termasuk dalam daftar 23 WNI ter­dakwa mati yang dimintakan peng­ampunan. Namun, sesuai hukum se­tempat, pengampunan oleh negara hanya bisa diberikan bila ada peng­ampunan dari pihak keluarga. Dalam kasus ruyati, hal itu tak didapatkan.

Sebagai respons terhadap ber­bagai kasus, termasuk kasus ruyati, Menteri Patrialis lalu memberi reko­mendasi kepada Presiden, salah sa­tunya untuk mengangkat atase­atase hukum di berbagai kantor Kedutaan besar Indonesia di negara­negara tu­juan TKI.

Duduk Bersama adapun Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Muhaimin Iskan­dar menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendorong agar pihak keluar­

66 -71 umum.indd 67 7/26/2011 8:30:34 PM

UMUM

68 Warta BPKJUNI 2011

ga almarhumah bisa mendapatkan kewajiban­kewajiban yang belum ditunaikan, seperti gaji yang belum dibayarkan.

Pihaknya juga sudah memulai langkah pengalihan penempatan te­na ga kerja. Dampaknya, katanya, ter­jadi kelangkaan TKI di arab Saudi. “Selama 40 tahun kita memberang­katkan TKI, baru kali ini mereka [arab Saudi] mau duduk bersama dan menandatangani nota awal MoU pada Mei lalu. MoU itu sendiri belum ditan­datangani. Maksimal dalam waktu 6 bulan barulah terwujud nota kesepa­haman bilateral,” tegasnya.

Marty Natalegawa mengungkap­kan bahwa masih ada 303 Tenaga Kerja Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati. Kasus yang melilit TKI dan WNI itu terjadi pada periode 1999­2011.

Dia menjelaskan dari 303 WNI dan TKI yang terancam hukuman mati di arab Saudi, ada 28 kasus, di antaranya 22 kasus pembunuhan dan enam kasus lainnya. adapun di Malaysia terdapat 233 kasus, di an­taranya 50 kasus pembunuhan, 180 kasus narkoba dan tiga kasus lainnya. Negara lainnya, China terdapat 29 ka­sus narkoba, dan Uni Emirat ada satu kasus pembunuhan, Mesir satu kasus pembunuhan, Singapura 10 kasus pembunuhan, dan Siria satu kasus.

Muhaimin menambahkan pihak­nya akan melakukan sosialisasi in­struksi Presiden terkait moratorium ke 38 daerah yang menjadi kantong perekrutan tenaga kerja Indonesia di sektor informal. Kemenakertrans juga akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hu­kum dan Hak asasi Manusia untuk melakukan pengawasan di bandar udara.

Tak hanya itu, tambahnya, kemen­teriannya akan meningkatkan pro­gram­program pemberdayaan ma­syarakat di daerah­daerah yang men­jadi kantong perekrutan tenaga kerja Indonesia. Program tersebut misalnya mengenai kewirausahaan, pelaksa­naan transmigrasi, dan lainnya.

Menanggapi enam instruksi Presi­den, lembaga pemberdayaan buruh migran, Migrant Care menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya ti­dak mengakui kegagalan dalam mem­bela ruyati, dan terkesan membela diri.

Hukuman mati tanpa sepengeta­huan pemerintah bukan hanya pada kasus ruyati. Pada Januari 2008, Yanti Iriyanti dieksekusi tanpa pemberita­huan keluarga dan pemerintah Indo­nesia.

Oleh karena itu, Migrant Care me­nilai jika Presiden menyatakan protes keras tanpa disertai tindakan politik hanya merupakan basa­basi belaka. Seharusnya, protes keras disertai dengan tindakan penurunan tingkat diplomasi dengan arab Saudi dengan mengusir Duta besar arab Saudi un­tuk Indonesia dalam jangka waktu 7 X 24 jam.

Migrant Care menilai terha­dap pernyataan dan enam instruksi Presi den SbY dan ketiga menteri yang mendampinginya. Pertama, per nyataan Menlu rI bahwa ruyati dieksekusi mati karena dalam persi­dangan me ngakui perbuatannya yang membunuh majikannya jelas semakin

mengukuhkan bahwa ruyati layak di hukum mati karena terbukti mem­bunuh. Dan tidak diungkap sedikitpun bagaimana relasi kerja antara ruyati dan majikannya sebagai background perselisihan. bagaimana ruyati sela­ma bekerja juga mengalami perlakuan buruk seperti di siksa, makan kurang, tidak di gaji selama 7 bulan, dan ker­ja over time. Sehingga diduga kuat bahwa ruyati berusaha membela diri dan menyelamatkan nyawanya, tetapi justeru di kriminalisasi.

Kedua, tidak etis dan tidaklah te­pat menafikan peran Presiden Gus Dur dalam membela Siti Zaenab yang pada tahun 1999 akan di eksekusi mati di arab dan terbukti hingga kini eksekusi bisa ditunda. Peran diploma­si Gus Dur jelas sangat kongkrit waktu itu dan mestinya menjadi teladan bagi diplomasi pemerintah Indonesia dalam membela dan melindungi bu­ruh migran Indonesia.

Ketiga, tidak sedikitpun menying­gung dan menjawab tuntutan kelu­arga ruyati atas pemulangan jenazah almarhumah, padahal pemulangan jenazah almarhumah ruyati adalah hak keluarga yang harus dipenuhi.

Keempat, tidak etis menyampai­

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memberi-kan semangat kepada para tenaga kerja Indonesia (TKI).

66 -71 umum.indd 68 7/26/2011 8:30:34 PM

69Warta BPK JUNI 2011

kan kelemahan diplomasi Negara lain dalam membela warga negaranya, seperti pemerintah Philipina. Kelima, seluruh isi pidato tidak menjawab masalah yang saat ini dihadapi oleh buruh migran Indonesia. Termasuk kebutuhan mendesak terhadap rati­fikasi konvensi terkait soal buruh mi­gran, baik di ranah ILO maupun Pbb;

Keenam, keputusan moratorium 1 agustus sangatlah terlambat, meng­ingat moratorium mestinya merupa­kan sikap pemerintah Indonesia terh­adap eksekusi ruyati dan kasus­kasus hukum lainnya yang menimpa PrT migran Indonesia di Saudi arabia. Ketujuh, tidak menjawab bagaimana upaya pemerintah ke depan terhadap 23 buruh migrant Indonesia yang saat ini masih menunggu proses hukum karena terancam hukuman mati.

Moratorium

Menteri Tenaga Kerja dan Trans­migrasi Muhaimin Iskandar ketika menghadiri penyerahan Hasil Peme­riksaan Laporan Keuangan di lingku­ngan auditorat Keuangan Negara III bPK, di Kantor Pusat bPK, pada Jum’at (24/6), menegaskan bahwa moratori­um sebagai jalan untuk memperbaiki semua sistem. Namun, membutuhkan proses dan waktu, karena ada sekitar 1,3 juta TKI di arab Saudi yang juga perlu mendapatkan perhatian, apabila mereka bekerja dengan sukses dan baik.

“Karena itu, moratorium akan te­tap menggunakan kategori mela rang TKI baru yang akan berangkat ke arab Saudi, tetapi memberi ruang dan pelu­ang kepada mereka (TKI) yang masih ada di sana, agar tidak terganggu ke­berhasilan mereka bekerja di sana,” ujarnya.

Muhaimin mengakui moratorium tidak bisa dilaksanakan secara cepat, karena terlalu besar jumlah TKI di arab Saudi dan Malaysia. Pihaknya punya pengalaman moratorium di Ma­laysia karena persiapan yang kurang matang, akhirnya malah membuat po­sisi ilegal TKI di sana. Selain itu, perlu kepastian dalam pengalihan profesi

dan pengalihan arus TKI ke negara­negara tujuan TKI.

“Kita mengeluarkan moratorium ini jangan sampai melahirkan dam­pak tenaga kerja kita yang ada di sana menjadi ilegal. Moratorium itu dilak­sanakan sampai ada kepastian pada kenyamanan, keamanan, dan men­jaga martabat. Sebelum ada kepas­tian itu, moratorium tak akan dibuka,” tegasnya.

Pada saat moratorium diberlaku­kan per 1 agustus, lanjutnya, akan di­gunakan pemerintah untuk penyem­purnaan berbagai upaya untuk mem­perbaiki sistem secara komprehensif. Misalnya, daerah­daerah basis rekruit­men calon TKI, pemerintah daerah harus terlibat proaktif untuk mende­teksi para warganya agar kalau punya motivasi bekerja ke luar negeri benar­benar disiapkan dengan baik.

Penyelenggara pengiriman (PPT­KS/Penyelenggara Pengiriman Tenaga Kerja Swasta) akan diseleksi secara maksimal. Selain itu, pengguna TKI di arab Saudi harus benar­benar bisa di­deteksi dan diketahui.

Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja mengakui ada sekitar 5 juta TKI, 60 % adalah penata laksana rumah tangga atau sektor informal. angka­tan kerja yang tidak lulus SD dan lu­lus SD sekitar 47%. Oleh karena itu, butuh waktu jika ingin menekan TKI informal ini pada tingkat nol. Tim Ter­padu yang menangani masalah TKI ini punya tujuan agar TKI pada sektor informal atau Penata Laksana rumah Tangga ini diganti dengan tenaga kerja di bidang profesi formal. Menurut Mu­haimin, butuh waktu sekitar 10 tahun untuk bisa seperti itu.

Moratorium sendiri tidak hanya diberlakukan untuk TKI yang akan bekerja ke arab Saudi, tetapi juga be­berapa negara Timur Tengah lainnya, seperti Kuwait, Yordania, dan Siria. Se­mentara satu negara tujuan TKI lain­nya adalah Malaysia.

Pemerintah sendiri sudah melaku­kan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sepuluh negara tujuan TKI. Sementara dengan Pemerintah

Kerajaan arab Saudi sendiri baru nota kesepahaman awal. Namun, sebelum MoU dilakukan, Pemerintah akan memberlakukan moratorium terlebih dahulu.

“Sebenarnya dalam nota kesepa­haman awal dengan Pemerintah arab Saudi sudah disepakati semua TKI yang ada di sana juga di­cover oleh asuransi setempat. Termasuk asuransi gaji. Jadi, kalau tidak digaji oleh maji­kan ya, di­cover oleh asuransi itu,” ung­kap Muhaimin.

Dengan Pemerintah Malaysia, Pemerintah Indonesia sudah melaku­kan MoU pada akhir Mei. Isi dari MoU dengan Malaysia ini ada beberapa hal, yaitu ada satu hari libur dalam seminggu, gaji melalui perbankan, pa­spor harus dipegang TKI, ada satuan tugas kerja sama yang berisi unsur Pemerintah Malaysia dan Indonesia.

Dampak diberlakukannya mora­torium ini akan ada pembengkakan pengangguran. Hal ini diakui Muhai­min Iskandar. Menurut dia, ada sekitar 12.000 pengangguran setiap bulannya.

Sementara itu, di waktu yang sama, bPK menggelar konferensi pers ter­kait dengan TKI ini. Ketua bPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa bPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan sejak Juni 2010, dan telah disampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada kementerian terkait pada Februari 2011, dan april 2011 pada Presiden, DPr, dan DPD.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, bPK merekomendasikan beberapa hal. Misalnya, kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bNP2TKI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh peraturan perun­dang­undangan, kebijakan, sistem, mekanisme penempatan dan perlind­ungan TKI di dalam dan luar negeri, serta moratorium atau pemberhen­tian untuk sementara pengiriman TKI informal ke negara yang belum memi­liki peraturan perundang­undangan yang melindungi TKI dan belum me­miliki perjanjian tertulis (MoU) de­ngan pemerintah. and

66 -71 umum.indd 69 7/26/2011 8:30:34 PM

UMUM

70 Warta BPKJUNI 2011

PeGawai negeri sipil dan anggota DPr merupakan kelompok pertama yang terkena pembatasan bbM bersubsidi. atau bisa dikatakan ‘haram’ hukumnya bagi mobil PNS dan DPr menggunakan bahan ba­

kar premium. Namun, fatwa itu bukan berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan larangan dari kemen­terian ESDM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan larangan itu merupakan bagian dari kampanye pembatasan penggunaan bbM bersubsidi.

bisa jadi, pemerintah dan parlemen menginginkan diri­nya menjadi contoh bagi program pembatasan bbM ini. “badan anggaran bahkan minta tolong ingatkan betul bahwa semua pegawai negeri dan DPr tidak boleh beli bbM bersub­sidi,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Saat ini, pemerintah telah melarang mobil pelat merah menggunakan bahan bakar minyak jenis bbM.

Evita menjelaskan badan anggaran DPr telah menyetu­jui usulan penambahan kuota bbM bersubsidi, dari semula 38,5 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter. Subsidi mi­nyak pun membengkak dari rp95,96 triliun menjadi rp117 triliun.

Meski begitu, penambahan kuota itu disertai dengan syarat pemerintah harus memberlakukan program pen­gaturan bbM bersubsidi dengan lebih ketat. Dia berharap mengaturan mulai bisa diterapkan tahun ini. “Setidaknya setelah Lebaran,” jelasnya.

Pemerintah mengakui pengaturan dengan mela­rang semua kendaraan pribadi menggunakan bbM sub­sidi tidak mudah diterapkan. Untuk langkah awal, akan dimulai uji coba pemasangan alat kendali terlebih da­hulu untuk memperkecil penyimpangan distribusi. alat kendali yang dinamakan radio frequency identification (rFID) akan dipasang mulai agustus. “Kami tetap pasang itu, meskipun masih bulan puasa,” tuturnya seperti dikutip ko­ran Tempo.

Untuk uji coba, alat kendali akan dipasang di 500 unit mi­krolet 01 jurusan Senen­Kampung Melayu, Jakarta, selama 3 bulan.

berdasarkan temuan badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, penyelewengan BBM bersubsidi sering kali terjadi

pada moda transportasi angkutan umum.Ekonom Indef ahmad Erani mengatakan

kebijakan pembatasan bbM bersubsidi sulit diterapkan jika pemerintah membeda­beda­kan penerima dari segi profesi. Ketimbang dibatasi, dia lebih setuju harga bbM dinaik­kan. “Naikkan saja tanpa ada diskriminasi,” katanya.

Dia menyarankan agar kenaikan harga dilakukan tahun depan untuk menghindari tingginya inflasi.

Ketua Komite Ekonomi Nasional Chae­rul Tanjung menyatakan tak sepakat jika pemerintah menaikkan harga minyak. “Cara terbaik, menurut saya, menghapus subsidi bbM bagi kendaraan pribadi,” tegasnya. Paling Logis

Menteri Koordinator bidang Pereko­nomian Hatta rajasa mengatakan usulan

PNS dan DPR ‘Haram’ Pakai BBM BersubsidiPembatasan BBM bersubsidi akhirnya diberlakukan, meski dikenakan tidak secara menyeluruh, hanya untuk PNS dan anggota DPR. Namun, banyak kalangan yang menilai lebih baik pelarangan diberlakukan secara menyeluruh.

66 -71 umum.indd 70 7/26/2011 8:30:35 PM

71Warta BPK JUNI 2011

pembatasan bbM untuk PNS ini su­dah masuk dalam kajian pemerintah dam sudah lama dibahas. “Dulu waktu pembahasan, dikatakan pembatasan yang paling logis adalah pembatasan di lingkungan pemerintahan,” katanya beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan masalah ini akan dibahas dalam rapat kerja antara Men­teri ESDM dengan DPr. Teknis pelak­sanaan dan pengawasan kebijakan ini sudah ada di tangan Menteri ESDM.

“Yang terpenting, pengawasan ter­hadap penggunaan bbM bersubsidi harus melibatkan pemda agar tidak disalahgunakan. Terutama di daerah yang banyak terjadi penyelundupan,” kata Hatta.

Pengamat ekonomi dari UGM ang­gito abimanyu menilai pembatasan bbM bersubsidi untuk PNS ini tidak akan efektif. “Jumlah PNS tidak terlalu banyak. Lagipula, untuk eselon I dan eselon II sudah menggunakan per­tamax,” kata anggito.

Menurut anggito, pembatasan bbM bersubsidi ini akan lebih efektif jika diberlakukan kepada semua mobil pribadi. Sebab, jika diberlakukan untuk PNS saja, akan rawan kebocoran.

“Jika pembatasan bbM bersubsidi bagi mobil pribadi penghematan sub­sidi bbM bisa mencapai 3,5 juta kilo liter pertahun,” kata anggito.

anggito menilai saat ini pemerin­

tah harus melakukan progres dalam menjalankan berbagai opsi untuk mengurangi subsidi bbM. “Tunjukkan suatu progressnya,” kata anggito.

Meski begitu, dengan rencana membatasi PNS dan DPr masalah subsidi bbM mulai menemukan titik terang. rencana ini sejak awal dilansir sudah simpang siur dan tidak jelas ka­pan diterapkan. Polanya juga bervariasi sehingga membingungkan masyarakat.

bahkan, sampai muncul per­nyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai fatwa haram untuk orang kaya yang menggunakan bbM bersubsidi. Kontan, berita itu memicu pro kontra. Seperti yang dilontarkan oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera

(PKS).PKS menilai pengaturan mengenai

bbM bersubsidi menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Partai ini juga meminta agar fatwa tidak dikeluarkan MUI.

“Menurut saya kampanye peme­rintah bahwa premium ini untuk ma­syarakat tidak mampu agak berhasil dan ini perlu diapresiasi. Kalau MUI sampai harus mengeluarkan fatwa saya kira terlalu jauh, seakan­akan Kementerian ESDM tidak punya me­kanisme pengaturan bbM bersubsidi,” tegas anggota Komisi VII DPr dari PKS, Zulkieflimansyah.

Dia memahami pemerintah te­ngah kesulitan mengambil kebijakan pembatasan subsidi bbM. Namun, dia berharap pemerintah mampu menem­patkan pertimbangan paling matang sebelum mengambil kebijakan penting menyangkut bbM.

Untuk saat ini, menurut Zul, men­cabut subsidi bbM bukan pilihan ter­baik. Dia menyarankan pemerintah mengumpulkan dulu uang negara yang berceceran.

“Karena bagaimana pun kebocoran uang negara di perbankan seperti ka­sus Century belum jelas, banyak tam­bang migas tidak jelas. Kendala ini di­kurangi dan dihapus dulu baru rakyat bisa menerima dan ada akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebi­jakan,” tandasnya. aiz

Suasana ruangan pegawai negeri sipil (PNS)

66 -71 umum.indd 71 7/26/2011 8:30:36 PM

Resensi Buku

Pascajatuhnya Orde Baru, angin reformasi bertiup ke arah tatanan birokrasi publik. namun, ada warisan kolonial yang belum

ditinggalkan yaitu struktur birokrasi Weberian yang diaplikasikan secara sakleg selain penyakit birokrasi yang ada sejak dulu dan masih ada sampai sekarang. hal ini menyebabkan adanya/terjadinya disfungsi birokrasi yang menjadikan birokrasi sebagai agen kekuasaan, bukan sebagai agen pelayanan dan perubahan. Dalam konteks yang sama, birokrasi menjadi sarang korupsi.

Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah birokrasi pemerintahan yang dibangun berdasarkan sifat kepeduli an kepada kelompok yang teraniaya dan terpinggirkan, memiliki keunggulan, transformatif, profesional, memiliki integritas tinggi, memiliki visi kebaruan, dan demokratis. untuk membangun birokrasi seperti itu perlu langkah-langkah yang dilakukan adalah penguatan basis legal untuk pelembagaan reformasi birokrasi, penataan kembali struktur kelembagaan birokrasi, reformasi kepegawaian, membangun budaya baru dan jati diri birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas publik.

secara garis besar itulah yang terurai dalam pemikiran Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik uGM, agus Dwiyanto, dalam bukunya Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. sebuah hasil telaah dari riset yang dilakukan dalam waktu yang lama.

hal menarik yang diuraikan dalam buku ini adalah bagaimana reformasi birokrasi bisa menjadi pengendali korupsi. seperti yang telah diketahui budaya korupsi terdapat di birokrasi pemerintahan, sehingga perlu dibangun birokrasi yang menyeluruh.

Pengembangan reformasi harus menyentuh berbagai dimensi masalah sehingga perubahan dalam satu aspek birokrasi tidak terkooptasi oleh buruknya aspek birokrasi lainnya. alasan tersebut menyebabkan restrukturisasi kelembagaan perlu dilakukan.

selama ini, birokrasi pemerintahan di Indonesia, mengadopsi struktur birokrasi weberian. struktur birokrasi weberian pada dasarnya bersifat hierarkis. Kondisi ini menghalangi transparansi proses kerja antarsatuan kerja, karena tidak adanya hubungan yang baik antarsatuan

kerja..struktur birokrasi weberian, menurut penulis,

sebaiknya diganti dengan struktur matriks. Dengan model ini, peluang terjadinya hubungan yang horizontal dapat diciptakan, serta dapat mengendurkan sekat-sekat birokrasi yang rigid dan kompleks. arus informasi akan menjadi lebih lancar sehingga mendorong adanya keterbukaan dan keterkaitan fungsional antarsatuan dalam birokrasi dan antarbirokrasi. hal tersebut akan membut birokrasi cepat dalam merespons perubahan dan dinamika yang berlangsung baik di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi Dengan demikian, kebutuhan orang yang ingin menyuap dapat dikurangi.

hal lain yang perlu dilakukan untuk merestrukturisasi kelembagaan adalah pemisahan antara hierarki kekuasaan dan prosedur pelayanan publik. Penyatuan hierarki kekuasaan dengan prosedur pelayanan, akan memunculkan proses pelayanan yang panjang dan kompleks. hal inilah yang menimbulkan kecenderungan suap-menyuap.

untuk memisahkan keduanya, perlu diubah pola pikir yang selama ini berorientasi pada keamanan dan kontrol, menjadi kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Penataan kembali cara pemerintah membagikan mandat dan kekuasaan kepada satuan kerja/birokrasinya juga perlu dilakukan. selama ini pemerintah sering membagikan kekuasaan atau mandat kepada satuan-satuan birokrasi tidak secara utuh. setiap mandat untuk menyelesaikan satu urusan, diberikan pada banyak satuan birokrasi. hal inilah yang membuat proses perijinan menjadi kompleks dan mahal. Masalah lain yang muncul adalah koordinasi antar satuan-satuan birokrasi akan lebih sulit. Permasalah tersebut bisa diminimalisir jika pendistribusian mandat atau kewenangan diserahkan secara utuh kepada satu satuan birokrasi tertentu saja.

Reformasi Birokrasi Bisa Kendalikan Korupsi

72 Warta BPKjunI 2011

72-73 resensi buku.indd 72 7/26/2011 8:33:24 PM

Di sisi lain, kelemahan bentuk/struktur birokrasi Weberian, adalah, penempatan atasan dijadikan sebagai pusat kegiatan birokrasi. Dalam konteks pengawasan, atasan mempunyai wewenang besar dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Model seperti ini bersifat elitis, dimana pengawasan adalah hak dan kewajiban pimpinan, dan bukan hal atau

kewajiban bawahan. Kondisi ini menjadikan bawahan harus selalu diawasi, sementara atasan tidak ada yang mengawasi.

jika dibandingkan, pengawasan terhadap atasan justru lebih strategis. ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, atasan memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga kemungkinan terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan lebih besar. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh atasan cenderung akan menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang memposisikan baik atasan maupun bawahan dapat saling mengawasi satu sama lain, atau penulis buku menyebutnya sebagai pengawasan yang bersifat horizontal, kolegeal, atau kelompok. Dengan demikian para anggota kelompok atau unsur satuan birokrasi dapat saling mengawasi proses kerja.

hal lain yang perlu dilakukan adalah redefinisi peran birokrasi. selama ini, birokrasi dianggap sebagai alat kekuasaan. Karena mempunyai wewenang besar? kondisi ini memungkinkan praktek korupsi terjadi. Pola pikir inilah yang harus diubah. Birokrasi tidak lagi sebagai agen kekuasaan, tetapi sebagai alat pemberdayaan dan pelayanan bagi masyarakat sesuai wewenangnya masing-masing.

transparansi menjadi salah satu kunci untuk bisa mengendalikan praktek KKn di birokrasi. Dengan transparansi, akses pengetahuan tentang suatu birokrasi kepada masyarakat akan lebih mudah. Dengan transparansi pula, aparat birokrasi akan lebih hati-hati supaya tidak terlibat praktek KKn.

selain reformasi birokrasi secara umum, penulis juga menguraikan panjang lebar mengenai reformasi di tubuh aparatur daerah. salah satu tujuannya adalah kesuksesan desentralisasi.

Buku ini cukup komprehensif dalam membedah kondisi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kesim-pulan yang bisa diambil adalah perlunya reformasi biro krasi secara hati-hati, holistik, perlunya landasan dalam penyusunan visi misi organisasi mendahulukan kepentingan masya-rakat luas, serta sejauh mana relevansi birokrasi dengan kepercayaan masya-rakat. and

73Warta BPK junI 2011

72-73 resensi buku.indd 73 7/26/2011 8:33:27 PM

74 Warta BPKJUNI 2011

SERBA-SERBI

PerUbahaN dalam sebuah or-ganisasi tentu memiliki sejum-lah konsekuensi. Demikian juga

dengan lembaga audit negara, bPK. reformasi birokrasi dalam tubuh bPK berdampak pada perubahan yang sig-nifikan. Mulai struktur organisasian hingga beban kerja yang makin me-ningkat dan kompleks. Jumlah pega-wai juga mengalami peningkatan dari 3.000 menjadi 6.000 pegawai.

Kondisi ini menuntut bPK agar memberikan perhatian yang lebih bagi penataan dan perbaikan sistem pelayanan bagi pegawai. Tanpa pega-wai yang berkualitas baik dan prima, tujuan organisasi bakal sulit dicapai. Pegawai perlu mendapatkan per-lakuan dan perhatian khusus, mulai dari kesejahteraan hingga pengem-bangan potensi serta kualitasnya.

atas dasar kondisi itu, didirikan subbagian konsultasi di bPK. “Unit ini memang terbilang baru. Struktur organisasinya dibuat pada 2007, akan tetapi baru beroperasi 2008,” jelas Ke-pala Sub bag Konsultasi Sukarsih yang didampingi oleh stafnya ari Prabowo, belum lama ini.

Dia menjelaskan ketika unit ini dimulai, belum dilengkapi dengan ahli psikolog. “Ketika kami mulai, keadaan belum seperti ini. Kami belum memi-liki psikolog, jadi hanya teman-teman dari administrasi. Jumlahnya pun tak banyak. baru akhir 2008 kami dapat beberapa sarjana psikologi,” ujarnya sambil menunjuk ari, sebagai psiko-log pertama di unit itu.

Dia menjelaskan meski minim SDM, bukan berarti unitnya berdiam diri. Dengan segala keterbatasan, mereka mulai merumuskan employee assistance program (eaP) yang te-pat. Tujuannya, membantu pegawai agar bisa memiliki kinerja yang baik dengan cara me-maintenance mer-eka. eaP ini akan membantu pegawai dalam menyelesaikan masalah per-sonal maupun pekerjaannya.

“Kita melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan pegawai terhadap layanan bimbingan, khususnya psikologi. Juga studi band-ing ke beberapa instansi atau perusa-haan. Sebelumnya tidak pernah ada. Kami kan institusi PNS, nah di PNS yang secara spesifik seperti ini jarang sekali. Kami studi banding ke angka-tan darat, juga PT Telkom,” tuturnya.

Ternyata, tambahnya, baik angka-

Rahasia Dijamin Aman di Unit Konsultasi BPKStress menghadapi auditee atau Anda ingin problem yang sifatnya psikologis bisa teratasi? Atau hanya sekadar curhat. Datanglah ke Unit Konsultasi BPK. Rahasia dijamin aman.

tan darat maupun Telkom, memiliki kepedulian yang tinggi kepada pega-wai. Mereka segera menangani jika ada pegawainya memiliki masalah, khususnya yang mempengaruhi kin-erja.

“Masalah itu bisa datang dari dalam [internal kantor] ataupun dari dirinya, bahkan dari keluarganya,” pa-par Sukarsih yang berlatarbelakang pendidikan manajemen itu.

awalnya, dia berpikir problem yang muncul hanya masalah perilaku semata, Namun, ternyata ada sumber-sumber lain yang juga mempengaruhi kinerja.

“Jadi yang diatasi bukan hanya ‘akibatnya’ tetapi juga sumber ma-salahnya, karena hal itu yang mem-pengaruhi pegawai. Pekerjaan akan beres jika masalah bisa diatasi,” tegasnya.

Ketika tim Unit Konsultasi bPK datang ke Telkom, lanjutnya, juga di-peroleh penjelasan kalau sebelumnya perusahaan telekomunikasi itu pun tidak memiliki psikolog sendiri. Pada tahap awal Telkom menggunakan jasa psikolog dari luar “Ini sama den-gan kami yang sedang reorganisasi. Kemungkinan pegawai di mutasi ke daerah, tinggi,” jelas Sukarsih.

Unit Konsultasi bPK akhirnya mendapatkan model sendiri dari se-jumlah survei dan study banding. Di sisi lain, jumlah dan kekuatan SDM juga makin bertambah. Kekuatan Unit Konsultasi bPK sekarang ini, jelasnya, memiliki 10 sarjana psikologi, tenaga dari struktural di Biro SDM, anggota tim yang ikut di TP4, dan Dharma Wanita.

“Teman-teman inilah yang kita coba ikutkan dalam training konsel-or. Memang, kalau melihat jumlahnya, masih jauh dari cukup, jika diband-

Sukarsih

74 - 75 serba serbi.indd 74 7/26/2011 8:35:06 PM

75Warta BPK JUNI 2011

ingkan dengan masalah dan wilayah yang ditangani,” tambahnya.

Unit Konsultasi bPK ini tidak han-ya melayani di pusar, akan tetapi juga kantor perwakilan. “Jika ada kasus di perwakilan dan membutuhkan psiko-log dari luar, kami berusaha memfasil-itasi,” ujar ari Prabowo.

Pengembangan Unit Usia unit ini memang baru sekitar

2 tahun. Namun, dalam masa itu telah banyak perkembangan berarti yang

dicapai. hal ini karena unit ini tak mau hanya sekadar ada, akan tetapi juga berjuang untuk mengembangkan diri setidaknya bisa memberi perhatian maksimal kepada pegawai lewat pro-gram-program yang dicanangkan.

“Jadi kami di sini belajar sambil bekerja. Maksud dari belajar, karena kami baru, jadi dalam rangka pengem-bangan. Kami terus belajar, termasuk mengikutkan staf pada training-train-ing yang berkaitan dengan bidang kerja mereka,” paparnya.

Unit ini juga berencana mengun-jungi instansi/perusahaan swasta di antaranya bPKP (badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). “bPKP memiliki core yang sama dengan bPK. Kami ingin tahu tentang pembinaan pegawai di sana. ada informasi bah-wa mereka sangat concern pada pem-binaan pegawai. Kami juga berencana datang ke perusahaan swasta. Kami ingin tahu, kelebihan swasta dalam melakukan pembinaan pegawai,” jelasnya. dr

aWalNya, penanganan masalah pegawai terbanyak adalah problema perilaku yang mempengaruhi kin-erja. biasanya hal ini bermula dari persoalan absensi pegawai. Ternya-ta, setelah diperdalam ditemukan berbagai persoalan yang kompleks. absensi hanyalah akibat. Namun, terkadang sumber persoalan bukan karena dalam diri pegawai tetapi dari luar. Contohnya masalah kelu-arga, atau persoalan lain yang mem-buat pegawai tidak nyaman bekerja. Seperti masalah komunikasi staf dan atasan atau antarsesama rekan kerja yang menyebabkan situasi kerja di-rasakan yang bersangkutan tidak kondusif.

Dulu, tutur Sukarsih, sebelum Unit Konsultasi memiliki psikolog, jika ada pegawai yang bermasalah menyangkut psikis, pihaknya meru-juk ke psikolog luar.

“Jadi kalau sudah masuk wilayah klinis, atau lebih berat lagi, misalnya, masalah kejiwaan, gangguan keprib-adian, maka dirujuk ke psikolog luar atau psikiater. Namun, kalau masalah ringan seperti pegawai butuh teman curhat, ditangani unit,” papar Sukar-sih.

Namun, ketika sudah memiliki psikolog, beberapa masalah klinis yang tidak terlalu berat ditangani oleh unit. Penanganan dicoba dilaku-

kan secara komprehensif, dalam ar-tian, bukan hanya terhadap pegawai yang bersangkutan, akan tetapi juga lingkungan kerjanya dalam hal ini atasan dan rekan kerja.

hanya saja, dalam beberapa ka-sus, ada juga yang ternyata tidak bisa pulih. hal ini biasanya menyangkut masalah kejiwaan berat. Jika terjadi demikian, fungsi unit hanya mem-beri laporan kepada Biro SDM yang membidangi masalah ke pegawaian untuk dicarikan solusi.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada, diputuskan untuk membuat data base psiko-

log yang terdapat di 33 perwakilan. Program ini dimulai sejak 2010, dan sampai sekarang data base psikolog baru di 15 wilayah perwakilan. Data base psikolog ini diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kasus-ka-sus di daerah yang perlu penanganan psikolog segera.

Untuk kolektif psikolog ini, ditemui sedikit masalah. Pasalnya, ternyata tidak semua daerah me-miliki psikolog di kotanya. biasanya perwakilan yang berada di tempat terpencil misalnya Manokwari. Un-tuk itu, dirujukkan ke daerah ter-dekat yakni, Papua. Ini juga berlaku pada daerah lain yang tidak memiliki psikolog profesional.

Selain membangun data base psikolog, program lainnya mengada-kan berbagai seminar yang tema dan prioritasnya ditentukan berdasarkan survei.

Dengan berbagai kiprah dan pro-gram yang dijalankan, perlahan tapi pasti eksistensi Unit Konsultasi bPK mulai dilirik. Kadang mereka datang sendiri untuk melakukan konsultasi atau sekadar curhat.

“Jangan khawatir, semua perma-salahan yang disampaikan di sini, akan terjaga kerahasiaannya. Saya sudah menekankan soal menjaga kerahasiaan masalah pada staf saya,” tegas Sukarsih. dr

Tetap Eksis dan Terus Belajar

Ari Prabowo

74 - 75 serba serbi.indd 75 7/26/2011 8:35:06 PM