Ketua BPK Hadi Poernomo tengah melantik Anggota BPK ... · 2006 tentang BPk, Bahrullah akbar akan melanjutkan sisa jabatan yang digantikannya sampai dengan 2014. Pengangkatannya ditetapkan

22 Warta BPKNOVEMBER 2011

AGENDA

Mengenakan setelan jas warna hitam, wajah Bahrullah akbar tampak semringah. Senyum tipisnya senantiasa mengembang, menyambut ucapan

selamat dari para koleganya. Maklum, lelaki kelahiran Jakarta 23 Maret 1959 ini baru saja dilantik menjadi anggota BPk antarwaktu untuk periode 2011- 2014.

ketika ditemui Warta BPK seusai pelantikan,

Bahrullah Dilantik Menjadi Anggota BPKKetua BPK Hadi Poernomo melantik Anggota BPK antarwaktu Bahrullah Akbar untuk masa jabatan 2011-2014. Dia menggantikan Anggota BPK T. Muhammad Nurlif yang mengundurkan diri sejak April 2011.

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah melantik Anggota BPK antarwaktu Bahrullah Akbar.

23Warta BPK NOVEMBER 2011

AGENDA

Bahrullah mengaku tak memiliki kalimat yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan YMe. Sebab, baginya jabatan sebagai anggota BPk merupakan amanah yang harus dijalankan. Dia berharap bisa menjalankan amanah tersebut dengan bekerja lebih baik.

Pengucapan sumpah jabatan sebagai anggota BPk ini dipandu ketua BPk Hadi Poernomo di Ruang auditorium Pusdiklat BPk, kalibata, Jakarta, pada 10 november. acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil ketua BPk, Hasan Bisri, para anggota BPk, para pejabat negara, gubernur DkI Jakarta Fauzi Bowo serta para pejabat di lingkungan BPk.

Bahrullah terpilih menjadi petinggi BPk menggantikan anggota BPk T. Muhammad nurlif yang mengundurkan diri pada april 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU no. 15 Tahun 2006 tentang BPk, Bahrullah akbar akan melanjutkan

sisa jabatan yang digantikannya sampai dengan 2014. Pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 62/P Tahun 2011.

Bahrullah akbar merintis karirnya dari auditor BPk periode 1985- 1995. Selanjutnya pada 1995- 2004 dia menjabat sebagai Widyaiswara BPk. Pada 2007–September 2011 dia juga pernah menjadi Staf ahli Bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Lingga kepulauan Riau. Dia juga pernah menjadi staf ahli di Sekjen kementerian Dalam negeri.

Mantan Lektor kepala di Institut Pemerintahan Dalam negeri ini meraih gelar Sarjana adminitrasi niaga di Universitas 17 agustus 1945 pada 1989. kemudian melanjutkan pendidikan Master Business administration di Hull University, Inggris pada 1992. Saat ini, dia tercatat sebagai kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

bw/bd/dr

Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan Anggota BPK Bahrullah Akbar menandatangani naskah pelantikan.


AGENDA

8 Eselon II, III, IV BPK DilantikSebanyak delapan pejabat BPK dilantik dan diambil sumpahnya masing-masing sebagai pejabat eselon II, III, dan IV. Pelantikan dan pengambilan

sumpah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan di Ruang Pola, Kantor BPK Jl Gatot Subroto, baru-baru ini.

“kePaDa para pejabat yang baru dilantik, agar dapat mengemban amanat dan tanggung jawab yang diberikan, serta dapat menjembatani pola

hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional pemeriksa seiring dengan dialihtugaskannya kepala Seksi menjadi Pejabat

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah mengambil sumpah pegawai eselon II, III, IV yang dilantik.


AGENDA

Fungsional Pemeriksa dengan peran ketua Tim Senior,” kata Hendar Ristriawan.

Delapan pejabat yang baru dilantik itu adalah Pejabat eselon II Beni Ruslandi, kepala Sub auditoriat Jawa Barat III BPk Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dilantik sebagai kepala Biro Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal.

Cris kuntadi, kepala Bagian Perencanaan pada Ditama Revbang Diklat, dilantik sebagai kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Ditama Revbang Diklat.

akhmad anang Hernady, kepala Sub Direktorat Legislasi dan

Informasi Hukum pada Ditama Binbangkum, dilantik sebagai kepala Direktorat Legislasi, analisis dan Bantuan Hukum pada Ditama Binbangkum.

Pejabat eselon III yang dilantik adalah novis Pramantyabudi, kepala Bidang II.B pada Inspektorat Utama, dilantik sebagai kepala Bagian Pengembangan aplikasi komputer pada Biro Teknologi Informasi.

Herman, kepala Sub Bagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan gedung kantor pada Biro Umum, dilantik sebagai kepala Bagian Pemeliharaan pada Biro Umum.

Selvia Vivi Devianti, kepala

Bagian Pengembangan aplikasi komputer pada Biro Teknologi Informasi, dilantik sebagai kepala Bidang II.B pada Inspektorat Utama.

adapun, pejabat eselon IV yang dilantik adalah Satriyo Budi, kepala Sub Bagian SDM BPk Perwakilan Provinsi nusa Tenggara Timur, dilantik sebagai kepala Sub Bagian Umum BPk Perwakilan Banten.

Mohamad kamir, kepala Sub Bagian Umum BPk Perwakilan Provinsi Banten, dilantik sebagai kepala Sub Bagian SDM BPk Perwakilan Provinsi kalimantan Tengah. dr

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah menandatangani naskah pelantikan.


AGENDA

DaLaM reformasi bidang keuangan negara tersebut, BPk sebagai lembaga

diberi tugas oleh UUD dan UU untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan anggota II BPK, Taufiequrachman Ruki yang didampingi oleh kepala Perwakilan BPk Provinsi Lampung, novy ga Pelenkahu dalam acara BPk goes to Campus dengan tema BPK dan Keuangan Negara di Ruang Serbaguna Universitas Lampung (Unila), kamis 3 november 2011.

Dalam website resmi BPk disebutkan acara itu diikuti oleh

550 civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Pagelaran ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan public awareness BPk di kalangan akademisi dan media.

“kalau berbicara mengenai integritas, tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, status dan jabatan. Berapa jenderal, berapa profesor, berapa bupati, berapa gubernur, berapa jaksa, berapa polisi masuk penjara, bukan karena profesionalismenya, tetapi karena integritasnya. Ini yang saya minta kepada para auditor BPk, para dosen, mahasiswa, untuk menjaga integritasnya. Integritas itu menunjukkan karakter,” ungkap

Public Awareness BPK di UnilaReformasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan negara mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Taufiequrachman Ruki saat menjelaskan tiga nilai dasar BPk, Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

Masih dalam rangkaian kegiatan ini, setelah goes To Campus di Unila, kegiatan dilanjutkan dengan Media Visit ke kantor Redaksi Harian Lampung Post. Selain menjalin silahturahim dengan Pimpinan Media, BPk juga menjawab berbagai pertanyaan dari redaktur maupun wartawan Harian Lampung Post seputar pemeriksaan dan isu terkini mengenai BPk.

BPk berharap melalui kegiatan ini para akademisi dan media dapat mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPk RI dalam melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. aiz

Anggota BPK Taufiqurahman Ruqi menerima cinderamata dari Unila (foto kiri).


AGENDA

12 Pemda di Sulteng Sepakati E-Audit

BPK dan 12 pemerintah daerah di Sulawesi Tengah menyepakati cara mengakses data pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan pada 8 november 2011, di Ruang Rapat nagana,

kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan dilakukan oleh kepala Perwakilan BPk Provinsi Sulawesi Tengah Sumardi bersama gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola disaksikan oleh ketua BPk Hadi Poernomo, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah aminuddin Ponulele, Sekretaris Jenderal BPk Hendar Ristriawan, pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Tengah, serta para pejabat di lingkungan BPk.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah

satu upaya untuk mewujudkan BPk Sinergi melalui penggunaan teknologi informasi (e- audit) yang dilaksanakan melalui strategi link and match.

nota kesepahaman ini bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan bagi BPk untuk mengakses data milik lembaga negara, BUMn, badan, pemerintah daerah dan lain- lain.

“nota kesepahaman ini hanya mengatur mengenai cara untuk mengakses data yang diperlukan dalam pemeriksaan oleh BPk secara online dari kantor BPk melalui jaringan teknologi informasi,” papar kepala Perwakilan BPk Provinsi Sulawesi Tengah seperti dikutip dari

website BPK.ketua BPk dalam sambutannya

mengatakan BPk akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPk secara elektronik dengan auditee yang disebut Sinergi nasional Sistem Informasi (SnSI). Dengan pusat data elektronik yang dimiliki, BPk dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPk mengharapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini pemeriksaan akan berjalan dengan lebih cepat, cakupan pemeriksaan lebih luas, biaya pemeriksaan lebih hemat, dan penyelesaian laporan pemeriksaan akan lebih cepat. Sehingga dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik atas kesepakatan yang telah dilakukan, dan berharap dengan adanya kerja sama ini akan lebih memperlancar dan mempermudah segala proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah. Dengan adanya sinergi antara sistem informasi informasi internal BPk Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan sistem informasi internal milik auditee lewat komunikasi data secara online, maka akan berlangsung transformasi pemeriksaan, dari sebuah Beban dan keharusan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak.

Secara keseluruhan, sejak ditandatanganinya untuk pertama kali pada tanggal 3 Juni 2010 hingga saat ini BPk telah menandatangani 1.039 nota kesepahaman termasuk 512 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data. aiz

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dengan pemda se-Sulawesi Tengah.


BPK DAERAH

Untuk memperbaiki opini di Provinsi Bali, kepala daerah diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Dengan begitu opini atas

laporan keuangan pemerintah daerah selalu membaik setiap tahun.

BPK PerwaKilan Provinsi Bali

“Pemda Agar Menindaklanjuti

Rekomendasi BPK”


BPK DAERAH

S ejak Provinsi Bali ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Deklarasi aSeaNSaI, boleh jadi

kepala BPk Perwakilan Bali Tri Heriadi menjadi orang yang super sibuk. Maklum, sebagai tuan rumah,

BPk Perwakilan ditunjuk sebagai bagian dari panitia aSeaNSaI. “jadi sejak BPk menyatakan aSeaNSaI akan diselengarakan di Bali, kita diminta membantu sepenuhnya penyelenggaraan aSeaNSaI,” katanya belum lama ini.

Untuk itu, sejumlah pegawai dan staf dari kantor perwakilan juga dilibatkan dalam kepanitiaan pusat. “ada sekitar 15 orang yang tergabung dalam kepanitiaan pusat. Meski begitu, seluruh personil di kantor perwakilan juga dikerahkan untuk membantu panitia pusat. kami ingin all out untuk membantu kepanitian pusat,” jelasnya.

Bahkan untuk menunjang kepanitiaan pusat, BPk Perwakilan Bali membentuk panitia kecil yang bertugas untuk memperkuat panitia pusat. ada sekitar 50 orang yang dilibatkan dalam panitia kecil ini. Mereka bukan hanya berasal dari staf penujang, tetapi juga melibatkan para pemeriksa.

Tri menegaskan persiapan menyelenggarakan aSeaNSaI sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan sejak juni, sejumlah panita pusat dari BPk juga sudah bolak-balik bertandang ke Bali untuk melakukan persiapan dan koordinasi dengan panitia dari kantor perwakilan. “kami sudah melakukan persiapan sejak juni lalu,” katanya.

Menurut dia, tugas BPk perwakilan yakni memfasilitasi persiapan teknis bagi perhelatan itu seperti mencari tempat bagi berlangsungnya deklarasi hingga menyediakan transportasi untuk para

delegasi. “kita menjadi penghubung karena mempunyai akses di Bali, seperti menyediakan mobil, “ katanya.

Bagi Tri, mempersiapkan perhelatan bertaraf international seperti aSeaNSaI memang tak mudah. apalagi acara ini mengundang seluruh kepala badan pemeriksa di asean dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ini merupakan pengalaman pertama saya menyelenggarakan event internasional,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga mengundang narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk menggambarkan kepariwisataan di Bali. Tim dinas pariwisata ini memberikan wawasan kepada seluruh staf di kantor perwakilan mengenai kondisi pariwisata. Pasalnya, tidak semua staf di kantornya mengetahui dengan persis kondisi pariwisata di Bali. “Hasil diskusi mengenai kondisi pariwisata di Bali itu juga menjadi bahan masukan bagi panitia pusat,” tuturnya.

Dia menambahkan keberhasilan menyelenggarakan aSeaNSaI tidak hanya menjadi kebanggaan bagi BPk tetapi juga kantor BPk Perwakilan Bali. “keberhasilan deklarasi aSeaNSaI membanggakan kita semua, baik di pusat maupun kami. kami anggap pertemuan itu sukses. Soal pelaksanaan memang tidak ada yang sempurna. Namun, secara garis besar sudah berhasil dan sukses,” kata Tri.

Sebagai kepala perwakilan yang baru 3 bulan, dia merasa masih harus

“Kalau gagasan e-audit ini nanti terwujud, hasilnya akan luar biasa.

Ini kemajuan buat BPK,”


BPK DAERAH

mempelajari mengenai kondisi di kantor. Melalui pengenalan itu, dirinya akan membuat program yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Untuk itu, dia kerap mengundang para staf dan pegawai untuk berdiskusi program-program yang akan dikembangkan. “Saya berharap kehadiran saya dapat membantu perwakilan Bali bisa lebih baik dari sebelummnya,“

Tri berjanji akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut pandangan dia, SDM memiliki peranan penting dalam mengembangkan perwakilan. Dengan SDM yang profesional, dia yakin BPk Perwakilan Bali akan menjadi lebih baik. Salah satu upayanya melalui kerja sama dengan Diklat BPk dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan di bidang pemeriksaan. “Hanya saja untuk mewujudkan itu kami akan diskusikan dengan seluruh pegawai di perwakilan,” kata Tri.

Menyinggung mengenai gagasan e-audit yang tengah dikembangkan, Tri menilai hal itu merupakan terobosan yang bagus untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan. “Kalau gagasan e-audit ini nanti terwujud, hasilnya akan luar biasa. Ini kemajuan buat BPk,” jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan e-audit mendapat sambutan yang baik dari seluruh pemda di Provinsi Bali. Dengan adanya e-audit ini akan memberikan hak dan kewajiban yang sama antara pemeriksa dan auditee. Selain itu, program ini juga akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dia berharap MOU antara BPk dengan pemerintah daerah di Provinsi Bali dapat ditindaklanjuti sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. “khusus

untuk Provinsi Bali sudah banyak yang menanyakan implementasi MOU e-audit ini,” jelasnya.

Masih WDP Tri mengungkapkan secara

umum kondisi laporan keuangan seluruh pemda sudah cukup baik. Hanya saja, lanjutnya, belum ada yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). kebanyakan masih menyandang opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP). Dia berharap entitas yang ada di Provinsi Bali suatu saat ada yang memperoleh opini WTP. BPk berkewajiban untuk mendorong auditee mengantongi WTP.

Untuk itu, pihaknya selalu mengingatkan kepada seluruh pemda agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPk. Pasalnya, masih banyak rekomendasi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditee. Tri dan jajarannya juga menawarkan untuk mendiskusikan mengenai tindak lanjut yang

dilakukan auditee. jumlah auditee di BPk Perwakilan

Bali sebanyak 10 entitas. Sementara auditor yang dimiliki sebanyak 46 orang. Dengan jumlah itu, Tri mengaku masih kekurangan SDM. Meski begitu, dirinya berusaha untuk memaksimalkan jumlah SDM yang ada. “Saya kira kondisi itu terjadi di setiap perwakilan. Namun, kita selalu berusaha untuk memaksimalkan jumlah pemeriksa yang ada,” katanya.

Tri berencana untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan SDM dengan jumlah entitas yang diperiksa. Dengan demikian diperoleh gambaran jumlah auditor yang ideal di perwakilan.

“Mungkin 46 auditor cukup kalau neracanya kecil. Namun, kalau kita melakukan pemeriksaan yang banyak dengan cakupan yang lebih luas, dibutuhkan auditor yang lebih banyak lagi,” katanya.

Menyinggung mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki perwakilan, Tri merasa sudah cukup. BPk Perwakilan Bali, tuturnya, sudah memiliki ruang kerja yang memadai. Bahkan, tambahnya, kantor perwakilan kini juga memiliki ruang khusus

untuk arsip. “Saya menyiapkan ruangan untuk arsip agar dokumen tertata dengan baik,” katanya.

Seiring dengan adanya tuntutan agar opini pemda makin membaik, dia berharap entitas yang ada di Provinsi Bali melaksanakan rekomendasi BPk. Dengan begitu, opini laporan keuangan setiap tahun akan membaik.

Tri juga senantiasa menghimbau pemda agar tidak terjadi temuan-temuan yang akan mempengaruhi opini. bw/and

Tri Heriadi


ANTAR LEMBAGA

K abar tak sedap mengenai jual beli pasal dalam penyusunan UU yang terjadi di DPr, benar-

benar memojokkan para wakil rakyat. Meski isu yang dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD itu bukanlah hal yang baru, tetapi gaungnya terus menggema.

Tak pelak sejumlah pimpinan dewan langsung bereaksi dengan suara yang negatif. apalagi, hal itu dikatakan sebagai sesuatu yang sudah bukan rahasia umum lagi. Mereka meminta agar Mahfud MD membeberkan bukti dan menyerahkan secara resmi laporan terkait praktik tersebut ke DPr.

Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa sejak 2003 ada 406 kali uji materi terhadap berbagai produk UU. Sementara yang dikabulkan oleh MK ada 97 buah. ada tiga hal yang melatarbelakangi buruknya produk legislasi di DPr tersebut. Salah satunya karena ada praktik jual beli pasal.

Kendati demikian, Mahfud MD tak mau menanggapi tantangan para pimpinan wakil rakyat itu untuk melaporkan bukti-bukti yang dimilikinya ke lembaga yang terhormat itu. Pasalnya, kata Mahfud MD, bukti-buktinya selama ini sudah terbuka di pengadilan Tipikor.

“Kan sudah ditangani oleh Pengadilan Tipikor dan sudah ada pejabat-pejabat yang divonis karena itu? Untuk apa saya lapor lagi,” tegasnya.

Politisi PKb ini menegaskan pernyataannya terkait praktik jual-beli pasal itu juga didapat berdasarkan pengalaman empirisnya selama menjadi anggota DPr. Kasus-kasus yang dia ungkapkan pun sudah pernah ditangani di pengadilan dan terbukti bersalah.

Seperti diketahui dari berbagai pemberitaan, kasus korupsi aliran

Jual Beli Pasal di DPR, Tak BerwujudIsu jual beli pasal di DPR tak ubahnya seperti kentut, ada baunya tetapi tak ada bentuknya . Padahal banyak kalangan yang menyebutkan hal itu sudah menjadi rahasia umum.

dana YPPI bank Indonesia ke DPr sebesar rp31,5 miliar. Dana itu diduga digunakan untuk menggolkan pasal-pasal tertentu saat pembahasan UU mengenai bI. Sejumlah pejabat DPr sudah divonis bersalah, antara lain bekas anggota DPr dari FPG Hamka Yandhu, anthony Zeidra abidin, dan lainnya.

Menanggapi simpang siur isu jual beli pasal ini Direktur Monitoring advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ronald Rofiandri menyatakan bahwa

tudingan Mahfud MD sangat sulit dibuktikan.

“Meski hal itu sudah menjadi rahasia publik, akan tetapi untuk mengungkapkannya bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan good will dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan karena akan menghadapi kendala yang luar biasa besarnya,” ujar ronald. .

Kalau pun ada saksi yang mengetahui hal itu dan ada bukti-bukti kuat terkait kemungkinan adanya permainan, katanya, belum tentu itu bisa ditindaklanjuti. ronald mencontohkan bagaimana

Mahfud MD.


ANTAR LEMBAGA

satu pasal dalam UU Kesehatan yakni pasal mengenai tembakau yang hilang, tetapi sampai saat ini tidak juga jelas penyelesaiannya.

“Dalam kasus ayat tembakau di UU Kesehatan padahal sudah kuat sekali dugaan adanya permainan yang sangat berani yang dilakukan oleh satu orang saja, tapi toh tidak bisa selesai juga,” terangnya.

Sementara itu aparat kepolisian yang menyelidiki hal itu berkilah bahwa bukti yang ada kurang memadai, kemudian dibawa ke bK (badan Kehormatan) dan menimbulkan kekisruhan sampai terjadi saling sandera di bK. akhirnya kasus itu pun ditutup dan aman.

ronald yakin bahwa pernyataan Mahfud MD bukanlah omong kosong karena dia anggota DPr, seorang tokoh yang punya pengalaman dan saat ini menjadi ketua MK. Namun apa yang disampaikan hanyalah ungkapan kegelisahan tanpa ada niat untuk memprosesnya secara hukum.

“Saya sendiri tidak yakin dia punya buktinya dan kalaupun dia punya buktinya saya tidak yakin dia akan melaporkan hal ini kepada kepolisian. Kegelisahan ini dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi karena yang menyampaikan Mahfud MD, gaungnya jadi lebih kuat,” tuturnya.

Wakil Ketua KPK bibit Samad rianto membenarkan pernyataan Ketua MK Mahfud MD mengenai jual-beli pasal. bahkan saat bibit masih menjadi polisi pun dia pernah merasakan sendiri soal jual-beli itu.

“Saya tahu persis tahun 90-an itu terjadi [ jual beli pasal],” kata bibit di Gedung KPK, Jl Hr rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama

ini.Kisah bibit terjadi pada tahun

1990. Saat itu dia masih menjadi Wakil asisten Perencana Kapolri. Menurut dia, dirinya bersama Kapolri sedang menggagas sebuah UU ke DPr. Dan untuk mempertahankan argumentasi terhadap UU tersebut di hadapan DPr ada ‘sesuatunya’.

“Ini pengalaman di polisi bukan di KPK, saya kira benar pernyataan Pak Mahfud MD, tapi itu dulu. Tidak tahu kalau sekarang, tanya Pak Mahfud,” tandasnya.

Bukti EmpirisMenurut pengamat politik

dari Universitas Indonesia Prof Iberamsyah , Mahfud MD harus berikan data dengan benar, harus ada bukti empiris dan disampaikan ke penegak hukum. Tanpa itu tidak ada artinya.

Dia menambahkan isu jual beli pasal di DPr sudah lama terdengar. Menurut dia, ada lelang dalam UU yang menyangkut kontrak dan bUMN. Namun pembuktiannya

sangat susah karena sudah ada persekongkolan jahat.

“Mahfud MD harus berani menyampaikan bukti empiris, meski ada konsekuensi dimusuhi DPr. Namun, ini sudah kriminal, ibaratnya nasib bangsa sudah dipertaruhkan, digadai,” paparnya.

Penegak hukum, lanjutnya, masih sangat pasif. Mereka tidak akan bisa menindaklanjuti kasus kecuali ada bukti . “Ini harus diungkap dan diselesaikan. Kalau tidak, DPr tidak akan bisa

diperbaiki,” tegasnya.Menanggapi hiruk pikuk soal

jual beli pasal ini, KPK menegaskan pihaknya siap menangani praktik jual beli pasal yang ditengarai sering mengemuka pada saat pembahasan UU tertentu di DPr. Namun demikian, KPK tak bisa bertindak gegabah. KPK harus memiliki bukti pendukung yang kuat untuk mengusut dugaan tersebut.

“Jelas kita berwenang selama itu menyangkut penyelenggara negara.

“Saya tahu persis tahun 90-an itu terjadi ( jual beli pasal),”

Bibit Samad Rianto.


ANTAR LEMBAGA

Masalahnya kan kita belum dapat laporan itu,” kata Juru bicara KPK Johan budi, di Gedung KPK, Jl Hr rasuna Said, baru-baru ini.

Menurut dia, KPK belum juga menerima laporan mengenai dugaan praktik itu. Pihaknya tidak bisa mengusut dugaan itu hanya berdasarkan pemberitaan di media.”Kita harus punya data-data pendukung, kalau sudah ada, kita siap untuk mengusut,” tegasnya.

Pengamat parlemen dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi),

Sebastian Salang menilai mengatakan praktik jual beli pasal dalam pembuatan UU di DPr bukanlah cerita baru. Praktek tersebut kerap terjadi tetapi memang sulit dibuktikan.

“Ibarat kentut, ada baunya tapi gak kelihatan. Ini praktik yang sulit dibuktikan, praktik yang canggih,” kata Sebastian dalam diskusi bertajuk Pasal, Ente Jual, Ane Beli di Jakarta, belum lama ini.

Sebastian mencontohkan saat pembahasan rancangan Undang-Undang Pemerintahan aceh di DPr. Saat itu, katanya, beredar amplop di kalangan anggota dewan. “Itu sempat ramai karena

sejumlah amplop beredar, ada juga anggota yang menolak itu, tapi pertanyannya, amplop itu buat apa?” ujarnya.

Contoh paling vulgar, lanjut Sebastian, penghilangan ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. “Cerita di balik itu, konon nilainya sangat besar. ada yang diadukan ke badan Kehormatan tetapi sampai sekarang sulit dibuktikan, ada transaksi atau tidak,” ungkapnya.

Praktik jual beli pasal itu, kata Sebastian, lebih tepat jika disebut

sebagai beli kepentingan antara stakeholder. “Praktek ini sangat berbahaya. ada beberapa model. Kalau UU dianggap stakeholdernya berbahaya, tidak jadi [batal]. Kalau pembatalan itu terlalu mencolok, UU itu hanya akan jadi prioritas DPr saja dan terus diulur-ulur. Jadi tiap tahun jadi prioritas, tetapi tidak pernah dibahas,” katanya.

Modus lainnya, lanjut Sebastian, rancangan undang-undang itu diperlambat pembahasannya. atau, tetap dilanjutkan pembahasannya tetapi pasal-pasal di dalamnya dapat dinegosiasi oleh pihak yang

berkepentingan. “ada strategi berikutnya,

oke, undang-undang boleh, tetapi pasal-pasalnya kompromi sehingga tidak merugikan stakeholder,” katanya.

Namun Ketua DPr Marzuki alie menganggap apa yang disampaikan Mahfud MD tak relevan lagi dan tak pernah terjadi pada periode kepemimpinannya. Oleh karena dia, dia meminta Mahfud MD tidak lagi bicara soal jual-beli pasal di DPr.

“Mahfud jangan ngomong gitu lah. Itu kasus lama, tidak relevan lagi. Makanya saya tidak terima, dan saya nggak terlalu komentari, karena itu bukan di periode saya. Sama kayak orang kritik Mega, padahal sekarang zaman SbY,” kata Marzuki di Gedung DPr rI, Senayan.

Namun, tambahnya, apabila kasus jual-beli pasal yang dimaksud Mahfud MD terjadi pada DPr periode saat ini, dia meminta untuk membuktikannya. “buktikan,” ujarnya singkat.

Mahfud MD mengungkapkan jual beli pasal UU di DPr itu Selasa 15 November 2011. “Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPr. Jadilah undang-undang dibuat berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat,” katanya.

Selama duduk sebagai anggota badan Legislatif DPr, kata Mahfud, pernah ada seorang menteri yang rUU-nya tidak masuk dalam prioritas legislasi. Menteri tersebut, menurutnya, kemudian menghubungi anggota DPr dan meminta DPr mau bertindak sebagai pengusul UU yang dia susun tersebut.

“Dulu kan juga pernah ramai waktu Jamsostek, di mana pemerintah memborong anggota DPr untuk dibawa ke sebuah hotel, lalu dibayar. Disuruh membuat pasal tertentu, sesudah itu dibawa kembali di DPr,” beber

Marzuki Alie.


ANTAR LEMBAGA

Meskipun sudah dikucuri dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah, masyarakat Papua dan Papua Barat, tidak juga sejahtera. Hal ini sungguh mengejutkan, dan terasa aneh.

Dana Otsus Papua Seakan Sia-Sia

dana Otsus dan belum maksimalnya sistem hukum setelah terbitnya UU Otsus No 21 / 2011.

“Dana Otsus rp28,8 triliun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini kesalahan pemerintah pusat, tetapi juga kesalahan pemerintah daerah, lokal di Papua yang tidak bisa menyelesaikan payung-payung hukum itu. belum lagi temuan bPK, mengenai penyimpangan, tarik-menarik kewenangan antara gubernur dan bupati,” katanya.

Secara teoritis, dengan aPbD sekian triliun jika dibagi setiap warga Papua akan mendapatkan penghasilan sebesar rp10 juta per bulan. Jumlah tertinggi apabila dibandingkan dengan penduduk Jawa Timur yang rata-rata rp2 juta. “Jadi pertanyaan, Freeport sebagai perusahaan raksasa di sana, selama ini tidak pernah terdengar

K eTUa Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus Papua Priyo budi Santosa mengungkapkan rasa

anehnya atas situasi yang terjadi di provinsi tersebut. Situasi Papua, katanya, aneh. Wilayahnya luas dan kaya, tetapi penduduknya yang hanya 2.056.000 jiwa, tidak sejahtera.

“Ini paradoks. Penduduk hanya 2 jutaan, wilayahnya luas, kaya raya dan otonomi khususnya besar sekali. aPbD kemarin rp 5 triliun lebih. Kita terkejut ternyata angka kemiskinan di sana masih 37%,” tegasnya.

Menurut Priyo, rakyat Papua tidak sejahtera karena beberapa hal, di antaranya adanya penyimpangan

Priyo Budi Santosa.


ANTAR LEMBAGA

cipratannya kepada masyarakat lokal,” ucap Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPr itu.

Sementara itu dalam sidang paripurna pengesahan raPbN 2012 di Gedung DPr Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua badan anggaran Melchias Markus Mekeng dalam pidatonya menyampaikan, pemerintah dan DPr menyepakati pemberian dana otonomi khusus pada Provinsi Papua dan Papua barat untuk tahun 2012.

Dengan rincian Provinsi Papua mendapat rp3,83 triliun dan Papua barat rp 1,64 triliun. Selain itu, pada 2013 juga akan dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua sebesar rp571,4 miliar dan Papua barat rp 428,6 miliar.

Lily Wahid, anggota Komisi I DPr, mengatakan jika pemerintah ingin menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi persoalan Papua, pemerintah harus total dan tidak setengah-setengah.

Pendekatan kesejahteraan yang dipresentasikan dengan dana otonomi khusus tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pengawalan bagaimana penggunaan maupun pengelolaannya.

“Pemerintah selama ini hanya menggelontorkan dana Otsus, tetapi tidak memikirkan bagaimana pengelolaannya. apakah terdistribusi dengan baik, itu tidak pernah dipantau,” tegas Lily.

Menurut dia, konflik yang terjadi di Papua, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena faktor kesenjangan ekonomi. Dana Otsus yang selama ini diasumsikan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua, tidak tepat sasaran. Politisi PKb ini menganggap tidak terdistribusinya dana Otsus di level bawah karena tidak adanya aturan khusus mengenai penggunaan dana Otsus tersebut.

“Jika pemerintah sudah menginventarisir persoalan,

maka sebaiknya segera disiapkan solusinya. Harus ada turunan dari UU Otsus,” katanya.

Pusat Mengevaluasiahmad Muzani, dari Fraksi

Gerindra menegaskan perlunya pemerintah pusat mengevaluasi pengelolaan dana Otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat

besar kepada Gubernur Papua untuk mengelola dana Otsus. Kewenangan yang besar itu memberi peluang terjadinya pen yalah gunaan atau korupsi yang besar karena terpusat pada satu orang,” ungkap Muzani yang juga anggota Komisi I DPr.

Menurut dia, Pemerintah harus mengubah skema pembagian dana tersebut sehingga rasa keadilan terpenuhi dan akhirnya mampu menyejahterakan rakyat Papua. alhasil tuntutan rakyat Papua pelan-pelan akan terpenuhi.

Penyaluran dana Otsus harus dirasakan masyarakat Papua guna meningkatkan sumber daya, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai.

Sorotan terhadap Otsus juga diberikan oleh Ketua DPr Marzuki alie yang menekankan hal itu dalam pidatonya pada rapat paripurna Pembukaan Masa Sidang

Kedua Tahun 2011, baru baru ini. Dia menegaskan perlunya

mengevaluasi otonomi khusus karena tidak berjalan efektif. Menurutnya, masyarakat belum merasakan adanya peningkatan kesejahteraan karena Otsus yang diamanatkan undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal. bahkan dana Otsus belum berjalan efektif. “Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus dan tata kelolah Otsus harus diperbaiki,” tegasnya. dr

Lily Wahid.


ANTAR LEMBAGA

IKHTISar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 menyebutkan sesuai data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan tambahan infrastruktur yang telah disalurkan kepada

Provinsi Papua dan Papua barat dari 2002 -2010 senilai rp28,84 triliun dan realisasi penyaluran senilai rp28,84 triliun.

Dari jumlah tersebut dialokasikan pada pemerintah Provinsi Papua senilai rp14,52 triliun dan pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua senilai rp10,84 triliun.

Sementara, pada Provinsi Papua barat dialokasikan dana senilai rp1,94 triliun pada 2009-2010, dan pemerintah kota/kabupaten mendapat rp1,53 triliun. Sebagai catatan; Provinsi Papua barat baru mendapat alokasi dana Otsus mulai 2009.

Pada Semester I tahun 2011, bPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua barat.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otsus dilaksanakan pada 15 entitas di Provinsi Papua antara lain Provinsi Papua, Kabupaten asmat dan biak. adapun di Provinsi Papua barat dilaksanakan pada enam entitas, antara lain

Provinsi Papua barat dan Kabupaten Fakfak.

Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus adalah senilai rp6,27 triliun dari realiasasi anggaran senilai rp20,34 triliun.

Total temuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban dana Otsus senilai rp281,07 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah.

Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan system pengendalian intern (SPI) dan administrasi yang tidak memiliki implikasi nilai uang tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administrasi.

Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan dan pertanggungjawaban dana

Otsus menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI.

Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan dan pertangung jawaban dana Otsus menunjukkan terdapat 75 kasus kelemahan SPI. Terdiri atas delapan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 42 kasus sistem pengendalian pelaksanakan anggaran pendapat dan belanja, 25 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

bPK juga melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan perundang-undangan. Terungkap, 218 kasus senilai rp281,07 miliar sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya kerugiaan daerah sebanyak 102 kasus senilai rp124,19 miliar. atas kasus kasus yang mengakibatkan kerugiaan daerah tersebut, senilai rp260,75 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran dengan

Audit BPK atas Dana Otsus Papua & Papua Barat

Demo warga Papua.


ANTAR LEMBAGA

penyetoran ke kas daerah, yaitu; Provinsi Papua barat senilai rp156,75 juta dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua senilai rp104 juta.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah, bPK merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, bPK juga merekomendasikan agar entitas yang diperiksa mempertanggung jawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah melalui mekanisme ganti kerugiaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan

belum dilakukan sebagian atau keseluruhannya, asset dikuasai pihak lain dan lain lain kasus potensi kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak lima kasus senilai rp5,03 miliar. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah, bPK merekomendasikan antara lain; memberi sanksi sesuai ketentuan berlaku, dan mempertanggung jawabkan kekurangan volume pekerjaan dengan memperhitungkan pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah atau menyelesaikan pekerjaan.

Tentang kekurangan penerimaan, bPK mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan yaitu adanya penerimaan daerah dan/atau denda keterlambatan

pekerjaan belum/tidakditerapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.

Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya kekurangan penerimaan daerah sebanyak 19 kasus senilai rp5,35 miliar, berupa, kekurangan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.

Sementara temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan asset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pindana.

Soal ketidakhematan, adanya temuan penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan dan harga yang lebih mahal dibanding dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

Pada umumnya, kasus ketidakhematan yaitu adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak empat kasus senilai rp1,25 miliar yaitu berupa pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atas hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Hasil pemeriksaan atas dana Otsus menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai rp 145,23 miliar. dr

Demo warga Papua. Demo warga Papua.


AKSENTUASI

Gunarwanto

BPK Perketat Audit Kuartal IVBPK menjadikan 4 bulan menjelang tutup tahun sebagai

sasaran utama audit anggaran negara karena dinilai menjadi masa yang paling rentan terhadap penyimpangan

pengelolaan.

K epala Biro Sekretariat pimpinan BpK Gunarwanto mengatakan selalu menjadikan kuartal IV sebagai periode prioritas pemeriksaan keuangan negara. Fokus itu

dilakukan karena kementerian/lembaga negara (K/l) terkesan terburu-buru untuk menghabiskan anggarannya, sehingga diindikasi banyak aturan dan

prosedur yang dilanggar. “Belanja-belanja di akhir tahun itu pada umumnya

terkesan terburu-buru. Kami selalu menekankan pada auditor, tolong cermati belanja-belanja di akhir tahun,” katanya kepada pers, belum lama ini.

Selama ini, lanjutnya, sebagian besar kasus penyimpangan keuangan yang menjadi temuan BpK


AKENTUASI

kavling-10

terjadi pada penghujung tahun. Kuartal terakhir menjadi basis periode pemeriksaan utama BpK karena berisiko tinggi.

Ketua BpK Hadi poernomo menambahkan langkah itu disebut dengan risk base audit (RBa). Dalam melakukan audit, tambahnya, BpK melihat kasus per kasus merujuk pada daya serap anggaran yang berbeda pada masing-masing K/l. Menumpuknya anggaran di akhir tahun, tuturnya, juga tak lepas dari kecepatan distribusi dan kesetiap kuasa pengguna belanja. ada kementerian yang bisa menyerap belanja sampai 80%, ada juga yang hanya 50%.

“pertama kami lihat datangnya uang, persetujuannya kapan. Kalau datangnya baru sekarang, kan orang tahu juga, penunjukkan langsung tidak boleh,” tambahnya.

Sekjen BpK Hendar Ristriawan menjelaskan meski daftar isian pelaksanaan anggaran (DIpa) telah dikeluarkan per 1 Januari tiap tahunnya, tetapi biasanya belum ada dana yang bisa digunakan pada saat itu.

“proyek biasanya dijalankan

dulu, baru kemudian mengajukan percairan anggaran berdasarkan pesentase realisasi proyek. Kadang-kadang dana baru ada pada Maret, kemudian proses lelang sudah dimulai, pelaksanaan baru agustus. Baru dibayar setelah pengerjaan selesai,” jelasnya.

Kualitas Rendah Secara terpisah, ahmad

erani Yustika, Guru Besar Universitas Brawijaya, menilai kualitas penyerapan apBN di Tanah air bermasalah, khususnya dari sisi pencairan belanja pada ujung tahun.

“penyerapan tidak efektif karena pelaksanaan program dipaksakan selesai dalam tempo cepat. Dampak terhadap pertumbuhan tidak optimal. Dampak peran pemerintah menjadi kecil dalam perekonomian karena rata-rata 5% apBN tidak diserap,” jelasnya.

padahal, tambahnya, peran anggaran negara di negara tetangga terhadap perekonomian di atas 11%,

sedangkan di Indonesia hanya 9%. penyimpangan juga semakin besar, bukan hanya dari sisi kualitas melainkan juga proses tata kelola seperti tender.

“Harus diakui dari sisi penyerapan apBN ini pemerintah tidak mempunyai perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan agus Martowardojo menyebutkan upaya meningkatkan peran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan pDB menjadi salah satu tantangan yang berat pada kuartal IV/2011.

ekonom Cides (Center for Information and Development Studies) Umar Juoro berpendapat peran anggaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masih jauh dari optimal karena realisasi belanja modal yang rendah dan keterpaksaan pengeluaran anggaran pada akhir tahun.

“Itu merupakan ciri yang tidak baik karena efektivitasnya mejadi rendah dan rentan penyalahgunaan. Sayang belum ada perbaikan yang berarti, sehingga pertumbuhan ekonomi [2011] tidak dapat mencapai 7%-an,” ujarnya. aizAhmad Erani Yustika

Umar Juoroistimewa


Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah mengadakan pembicaraan dengan Hassan Wirajuda pada 7 Oktober 2011, terkait rencana deklarasi ASEANSAI.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di BPK.

Rapat Anggota Tahunan 2010, Koperasi BPK.

Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua Hasan Bisri, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Kabiro Humas dan Kerjasama Internasional Bahtiar Arif pada Senior Officials Meeting untuk persiapan deklarasi pendirian ASEANSAI pada 13 Oktober 2011.

GALLERY FOTO


Plt Kepala Biro Sespim Gunarwanto dan stafnya menerima kunjungan ICW terkait permintaan ICW mengenai audit Jamsostek

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut kedatangan Ketua BPK Hadi Poernomo pada acara penandatanganan nota kesepahaman terkait akses data.

Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota V Sapto Amal Damandari, dan unsur pimpinan daerah Provinsi Kaltim tengah menyaksikan tarian daerah pada saat penandatanganan nota kesepahaman terkait akses data.

Daeng M. Nazier, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) tengah memberikan sambutannya kepada peserta workshop.

Documents

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah melantik Anggota BPK ... · 2006 tentang BPk, Bahrullah akbar akan melanjutkan sisa jabatan yang digantikannya sampai dengan 2014. Pengangkatannya ditetapkan