kompetensi dokter gigi

Embed Size (px)

Citation preview

Menurut undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 pasal 1 butir 11 : Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Bab II pasal 2 : Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pasal 51 butir a dan b : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan Maka bisa dimaknai bahwa tindakan dokter gigi terhadap pasien HIV/AIDS adalah berkisar pada lesi-lesi oral yang terjadi dengan sesuai kemampuan maupun kompetensi yang sudah terstandar di Indonesia. Karena, berdasarkan standar keilmuan yang diterima, wilayah kerja dokter gigi adalah di daerah mulut dan maksilofasial. Adapun standar pelayanan dokter gigi menurut Permenkes nomor 512 tahun 2007 pasal 19 adalah : a) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia b) Dokter dan dokter gigi, dalam rangka memberikan pertolongan gawat darurat guna penyelamatan jiwa atau pencegahan kecacatan, dapat melakukan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi di luar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis c) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi Dari peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokter gigi boleh melakukan semua tindakan yang memang menjadi kompetensinya di area yang menjadi standar kerjanya. Di luar itu semua, maka dokter gigi harus menyerahkan

tindakan pada tenaga medis lain yang lebih kompeten (merujuk). Namun, dalam keadaan gawat darurat, dokter gigi boleh melakukan intervensi lebih jauh tanpa merujuk terlebih dahulu. Sementara kompetensi dokter gigi sendiri menurut Konsil Kedokteran Indonesia di domain yang berhubungan dengan kualitas keahlian dokter gigi yaitu : Domain II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.

Domain III : Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik.

Jadi, dalam menindak pasien HIV/AIDS, dokter gigi diperbolehkan melakukan segala tindakan yang ada dalam batas-batas kompetensinya ini. Jika sudah ada tindakan yang harus dilakukan di luar kompetensi dan tidak dalam keadaan gawat darurat, maka bisa dirujuk ke tenaga medis lain yang lebih kompeten.

Sumber : Permenkes nomor 512 tahun 2007 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Standar Kompetensi Dokter Gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006