BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Juni 2010

Wine List

RINGKASAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN 2004—2009

DAN RPJMN 2010—2014

RINGKASA

N

ii

KATA PENGANTAR

Seringkali Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional diminta

untuk memberi paparan atau melakukan dialog di berbagai

kesempatan dan tempat dalam konteks capaian pembangunan

nasional. Materi dan bahan paparan atau dialog merupakan hasil

kompilasi dan rangkuman dari bahan-bahan yang diberikan oleh

para Deputi dan Direktur sektor yang terkait di Bappenas. Ringkasan

ini merupakan hasil kompilasi bahan-bahan tersebut, namun

disajikan dalam versi yang lebih sederhana.

Menurut kami, banyak informasi baru maupun lama dalam bahan-

bahan tersebut yang dapat dijadikan referensi dan akan berguna

bagi banyak pihak. Oleh karena itu, ringkasan ini disusun agar

menjadi suatu dokumen yang meskipun sederhana namun dapat

membantu berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan

sektoral khususnya mereka yang melakukan perencanaan

pembangunan maupun mereka yang perlu mereview hasil

pembangunan. Di lingkungan Bappenas khususnya, Buku Ringkasan

ini diharapkan dapat melengkapi referensi tentang hasil

pembangunan nasional.

Kompilasi yang dilakukan tentu masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran atas isi Buku Ringkasan ini sangat

diharapkan dan mohon disampaikan melalui alamat e-mail

ekp@bappenas.go.id. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2010 Plt. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi

1

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGANTAR

Pembangunan ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus dilaksanakan melalui upaya sinergis antar bidang untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Tabel 1. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2000-2007

Perkembangan hingga saat ini menunjukkan capaian yang

cukup memuaskan untuk beberapa sektor berikut ini:

2

PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi selama periode 2004—2009 di tengah faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti krisis global dan tingginya harga minyak dunia.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 5,0 persen, tahun 2005 meningkat menjadi 5,7 persen, tahun 2006 sebesar 5,5 persen, tahun 2007 meningkat tajam menjadi 6,3 persen, dan pada tahun 2008 berada pada titik 6,1 persen. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi sampai Kuartal III tahun 2009 (TW III) telah mencapai 4,2 persen. Perlu dicatat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 lebih rendah dari tahun 2008 dan lebih rendah dari target RPJMN 2004-2009 (6,4 persen). Kondisi ini merupakan dampak dari masih lesunya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian domestik. Namun demikian, terus diupayakan untuk tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan dengan pemberian stimulus fiskal guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, peningkatan penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja yang baik karena perbaikan terus dilakukan menuju reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan, seperti modernisasi administrasi perpajakan.

Secara umum kondisi ekonomi makro pada akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Setelah mendapatkan imbas akibat krisis subprime mortgage pada akhir 2008, di pertengahan 2009 perekonomian nasional telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia dan mulai naiknya harga berbagaqi komoditi internasional

Konsumsi domestik sejak awal 2009 menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilu, dan upaya mempercepat penyerapan anggaran

3

Sebagian besar indikator ekonomi domestik angkanya terus membaik dan dimulai sejak awal 2009, seperti: o Keyakinan konsumen meningkat o Penjualan barang retail dan otomotif membaik o Aktivitas industri kembali meningkat setelah mengalami

penurunan pada akhir tahun 2008.

Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun menjadi minus 3,6 % dibandingkan triwulan III tahun 2008 (q-t-q) atau tumbuh sebesar 5,2 persen (y-o-y), sementara itu pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positip, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4% pada triwulan III (y-o-y). Krisis global—yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas—menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV tahun 2008 dibanding triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri, sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut hingga triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,2 persen dan pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4 persen. Pada triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III tahun 2009 adalah sebesar 4,2 persen (y-o-y). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing masing tumbuh 15,1 persen dan 5,2 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu -14,1 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tinggi terutama didorong oleh sektor pertanian yang meningkat sebesar 3,4 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor

4

listrik, gas dan air; dan pengangkutan dan telekomunikasi yang masing masing tumbuh 13,9 persen dan 17,6 persen.

Dari fakta diatas, perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat dikategorikan memiliki kinerja perekonomian yang baik sementara banyak negara lain yang pertumbuhannya negatif. Dalam konteks itu, ekonomi Indonesia tumbuh positip 4 persen bersama China dan India yang tumbuh pesat dan masing masing mencapai 7,9 persen dan 6,1 persen pada triwulan II tahun 2009.

5

Tabel 2. Perkembangan Perekonomian Indonesia Tahun 2004 – 2009

Satuan Capaian

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi1) % 5,0 5,7 5,5 6,3 6,1 4,5

PDB Perkapita1) Rp Ribu 7.656 7.964 8.292 8.721 9.111 9.409

Laju Inflasi, IHK1) % 6,4 17,1 6,6 6,6 11,1 2,78

Nilai Tukar Nominal1) Rp/USD 8.968 9.750 9.141 9.166 9.681 9.400

Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin1)

- Jumlah Juta orang

36,1 35,1 39,3 37,17 34,96 32,53

- Persentase terhadap penduduk

% 16,7 16,0 17,7 16,6 15,4 14,2

Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Angkatan Kerja2) Juta 104,0 105,9 106,4 109,9 112,0 113,8

Angkatan Kerja Baru Juta 1,2 1,9 0,4 3,6 2,0 1,9

Penduduk yang bekerja2) Juta 93,7 94,0 95,5 99,9 102,6 104,8

Tambahan Kesempatan Kerja

Juta 0,3 1,5 4,5 4,5 2,6 2,2

Pengangguran Terbuka2)

- Jumlah Juta 10,3 11,9 10,9 10,0 9,40 9,00

- Persentase terhadap angkatan kerja

% 9,86 11,24 10,28 9,11 8,39 7,87

Kesempatan Kerja Formal2)

Juta 28,4 28,9 29,7 30,9 31,2 32,1

Kesempatan Kerja Informal2)

Juta 65,3 65,1 65,8 69,0 71,4 72,7

Pertanian dan Pangan

Produksi Padi1) Juta ton 54,1 54,2 54,5 57,2 60,3 64,3

Produksi Jagung1) Juta ton 11,3 11,5 11,6 13,3 16,3 17,6

Produksi Kedelai1) Ribu ton 724 808 748 593 776 966 Sumber: 1) Statistik Indonesia, BPS; 2) Sakernas 2004-2009, BPS, Laporan Evaluasi 5 Th Pelaksanaan RPJMN 2004-2009,

Bappenas (Final Draft)

6

1. KEMISKINAN

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak 35,1 juta jiwa atau 15, 97 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2009, meskipun sudah menurun namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 ternyata masih cukup besar secara absolut, yaitu 32,53 juta orang atau sebesar 14,15 persen dari total penduduk.

Subsidi pada tahun 2005 sebesar Rp23 trilyun dan dialokasikan pada sektor tertentu saja. Pada tahun 2009, untuk bantuan sosial saja telah mencapai Rp79 trilyun.

Disamping hal di atas, penurunan angka kemiskinan juga merupakan andil dari berbagai bentuk program perlindungan sosial seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang pada tahun 2007 dilaksanakan di 26.724 desa di 1.837 kecamatan dan pada tahun 2009 sudah mencakup 50.201 desa di 3.908 kecamatan yang tersebar di 32 provinsi.

Melalui Program Raskin telah disalurkan bantuan subsidi beras bagi 8,3 juta kepala keluarga sebanyak 1,99 juta ton pada tahun 2005 dan 18,5 juta rumah tangga sasaran sebanyak 3,24 juta ton pada tahun 2009.

Pelaksanakan Program Keluarga Harapan yang dimulai pada tahun 2007 dan mencakup 387.947 kepala keluarga pada tahun 2009 telah meliputi 726.376 kepala keluarga.

Bentuk intervensi yang terakhir adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dimulai pada tahun 2008. Realisasi penyaluran KUR secara kumulatif sejak tahun 2008 mencapai Rp17,19 trilyun dengan proporsi Rp12,62 trilyun terealisasi di tahun 2008 dan Rp4,57 trilyun terealisasi di tahun 2009 untuk 2,37 debitur.

Berbagai intervensi di atas ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan terus menurun, dari 16,58 persen pada tahun 2007 menjadi 15,42 persen atau sebanyak 34,96 juta penduduk yang hidup di bawah garis

7

kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar, dan pada Maret 2009 tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 14,15 persen atau setara dengan 32,53 juta masyarakat yang hidup di bahwa garis kemiskinan.

7

Tabel 3. Sasaran dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2005-2009

No. Sasaran Indikator Satuan Pencapaian

2005 2006 2007 2008 2009

1 Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan manjadi 8,2 persen pada tahun 2009

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan

1)

Juta jiwa 35,1 39,3 37,17 34,96 32,53

Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan

1)

Persen 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15

2 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

Jumlah masyarakat miskin yang menerima Raskin 2)

RTS 15.791.884 15.503.295 19.100.905 19.100.905 18.497.801

Jumlah Subsidi Beras untuk masyarakat miskin 2) Juta ton 1,99 1,62 1,73 3,34 3,33

Jumlah produksi padi 2)

Juta ton 54,15 66,61 57,16 60,32 63,84

3 Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Askeskin/Jamkesmas

2)

Juta orang 60 60 76,4 76,4 76,4

4 Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata

Angka partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A 3)

Persen 94,30 94,48 94,90 95,14 95,4 (Prediksi)

Angka partisipasi kasar jenjang SMP/MTs 3) Persen 85,22 88,68 92,52 96,18 98 (Prediksi)

Tingkat Literasi >15 tahun 3) Persen 90,45 91,93 92,80 94,03 95,05 (Prediksi)

5 Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha

Jumlah pengangguran 4) Juta orang 11,899 10,932 10,011 9,4 8,96

Tingkat Pengangguran Terbuka 4) Persen 11,2 10,28 9,11 8,39 7,87

8

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4)

Persen 66,8 66,16 66,99 67,18 67,60 (Feb ’09)

6 Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak

Jumlah rumah susun sederhana yang dibangun untuk masyarakat miskin 5)

Unit (tower) 4.762 (50)

6.448 (67 )

8.265 (86 )

9.443 (98)

8.791 (99)

Proporsi rumah tangga dengan akses rumah tinggal tetap 5)

Persen 85 84,3 83,1 83,8 85,9

7 Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin

Pengembangan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan (

5)

Orang 704.262 392.848 26.025 (*) (*)

Program PAMSIMAS di desa rawan air/terpencil 5)

Orang 469.918 239.382 75.950 (*) (*)

8 Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah

Jumlah sertifikasi tanah yang diterbitkan bagi masyarakt miskin 6)

Sertifikat 415.361 595.850 1.069.700 1.042.701 (*)

9 Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan

Jumlah Kecamatan Penerima PNPM 7)

Kecamatan (**) (**) 3.018 4.369 6.408

Sumber: 1) Statistik Indonesia, BPS; 2) Statistik Kesejahteraan Sosial, BPS; 3) Statistik Pendidikan, BPS; 4) Sakernas, BPS; 5) Kementerian PU; 6) BPN; 7) Kemendagri dan Kementerian PU.

Catatan: (*) Data publikasi resmi belum tersedia; (**) Data tidak tersedia.

9

2. KETENAGAKERJAAN & PENGANGGURAN

Dalam periode 2005-2008, tren jumlah kesempatan kerja yang tercipta rata-rata 2,2 juta per tahun, yang berarti di atas jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja yaitu 2 juta per tahun. Dampaknya sangat menggembirakan. Jumlah penganggur secara nominal berhasil diturunkan dan tingkat pengangguran berangsur turun menjadi 8,5% pada tahun 2008 dan menurun lagi menjadi 8,1% pada awal tahun 2009.

Jumlah pengangguran terbuka selama kurun waktu 2007 – 2009 semakin menurun. Pada tahun 2007 jumlah pengangguran terbuka adalah sebanyak 10 juta atau 9,11 persen terhadap angkatan kerja; turun menjadi 9 juta atau 7,87 persen terhadap angkatan kerja pada tahun 2009. (Data rinci lihat Tabel Perkembangan Perekonomian Indonesia Tahun 2005-2009)

Gambar 1. Perkembangan Angkatan Kerja, Bekerja dan

Pengangguran Terbuka, Tahun 2004–2009

10.25 10.93 10.01 9.39 8.96

113.83111.95109.94106.39105.86103.97

93.72 93.96 95.46 99.93 102.55104.87

11.90

7.87%8.39%

9.11%

10.28%11.24%

9.86%

Sasaran:

TPT 5,1%

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jum

lah (

juta

ora

ng)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

TP

T (

%)

Angkatan Kerja BekerjaPengangguran Terbuka TPT (%)Sasaran RPJMN

Sumber: Sakernas-BPS, 2004-2009

10

3. PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan nasional selama periode RPJMN 2004-2009 telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,27 tahun pada tahun 2005 menjadi 7,50 tahun pada tahun 2008, dan menurunnya persentase angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 9,55 persen pada tahun 2005 menjadi 5,30 persen pada tahun 2009 (Susenas, BPS).

Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. APK SD/MI/sederajat pada tahun 2005 sebesar 111,2 persen meningkat menjadi 117 persen pada tahun 2009, dan APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2005 sebesar 85,22 persen meningkat menjadi 98,3 persen pada tahun 2009. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/sederajat dan APK pendidikan tinggi pada tahun 2005 masing-masing sebesar 52,20 persen dan 15,00 persen meningkat menjadi 69,6 persen dan 23,5 persen pada tahun 2009. Secara rinci kondisi pembangunan pendidikan sampai saat ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

11

Tabel 4. Perkembangan Pembangunan Pendidikan Tahun 2004-2009

No Sasaran Indikator Satuan Capaian

2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 1 Meningkatnya taraf

pendidikan penduduk Indonesia

APK SD/MI/SDLB/Paket A % 112,5 111,20 112,57 115,71 116,56 117,00

APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B % 81,22 85,22 88,68 92,52 96,18 98,3

APK SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C % 49,01 52,20 56,22 60,51 64,28 69,6

APK PT/PTA, termasuk UT (usia 19-24 tahun) % 14,62 15,00 16,70 17,25 17,75 23,50**)

APK PAUD % 39,09 42,34 45,63 48,32 50,62 53,70

APS penduduk usia 7-12 tahun % 96,77 97,14 97,39 97,60 97,83 97,90

APS penduduk usia 13-15 tahun % 83,49 84,02 84,08 84,26 84,41 87,90

Persentase Buta Aksara usia > 15 tahun % 10,21 9,55 8,07 7,20 5,97 5,30

Angka melanjutkan jenjang SD ke SMP % 83,11 92,09 95,48 96,74 ta ta

Angka melanjutkan jenjang SMP ke SMA % 75,12 80,94 80,74 84,72 ta ta

Disparitas APK PAUD antara Kabupaten dan Kota % 6,04 5,42 4,37 4,20 3,61 ta

Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara Kabupaten dan Kota

% 2,49 2,49 2,43 2,40 2,28 ta

Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B antara Kabupaten dan Kota

% 25,14 25,14 23,44 23,00 20,18 ta

2 Meningkatnya kualitas pendidikan

Nilai rata-rata UN SMP/MTs/sederajat 5,26 6,28 7,05 7,02 6,87 ta

Nilai rata-rata UN SMA/SMK/MA sederajat 5,31 6,52 7,33 7,14 7,17 ta

Proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 % 30 30 36,9 43,9 47,0 49,5

3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan

Persentase anggaran pendidikan terhadap APBN % 14,2 14,4 19,3 19,6 16,1***) 20,0

Sumber: Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 Catatan: *) : Angka perkiraan akhir tahun 2009 **) : Kisaran usia peserta didik PT disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun ***) : APBN-P 2008 ta : tidak ada data/data belum tersedia

12

4. KESEHATAN

Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 2004-2009 telah diupayakan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan umur harapan hidup dari 66,2 tahun pada 2004 menjadi 70,5 tahun pada 2008 menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Status dan kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan telah mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada 2005 (SDKI 2002-2003) dan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007.

Kondisi pembangunan kesehatan berdasarkan sasaran RPJMN 2004-2009 ditunjukkan antara lain dengan usia harapan hidup pada tahun 2009 yang mencapai 70,7 tahun, lebih tinggi dari sasaran usia harapan hidup dalam RPJMN 2004-2009, yaitu sebesar 70,6 tahun. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian ibu menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka ini telah mendekati sasaran dalam RPJMN 2004-2009 yakni 226 per 100.000 kelahiran hidup. Secara lengkap status pembangunan kesehatan sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

13

Tabel 5. Perkembangan Pembangunan Kesehatan

No Sasaran RPJMN 2004-

2009 Indikator Satuan

Capaian

2005 2006 2007 2008 Target 2009

1 Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun

Umur Harapan Hidup2)

Tahun 70 69,8 70,5 70,5 70,6

2 Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi3)

per 1.000 kelahiran hidup

35 --- 34 --- 26

3 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu melahirkan3)

Per 100.000 kelahiran hidup

307 --- 228 --- 226

4 Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak dan balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen dari jumlah penduduk

Prevalensi kurang gizi4)

Persen 25,8 --- 18,4 --- 20

Catatan: 1) Sasaran status kesehatan dalam bentuk impact (outcome) sehingga tidak tersedia data tahunan; 2) Capaian

bersumber dari hasil proyeksi BPS; 3) Bersumber dari SDKI 2002-2003; 4) Bersumber dari Survei GAKY tahun 2002; 5)

Bersumber dari SDKI 2007; 6) Bersumber dari Riskesdas 2007; 7) Status terakhir AKI dan AKB akan didapatkan melalui survei

penduduk (SP) tahun 2010; 8) Status terakhir prevalensi kekurangan gizi akan didapatkan melalui Riskesdas tahun 2010.

14

6. PERTANIAN DAN PANGAN

Kemajuan dalam bidang produksi pangan selama RPJMN 2004-2009 ditunjukkan oleh produksi semua komoditas pangan yang meningkat tajam, khususnya dalam dua tahun terakhir. Produksi padi sepanjang tahun 2005-2009 menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 2005, produksi padi mencapai 54,15 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang didukung oleh luasan panen 11,84 juta ha dan produktivitas 4,57 ton/ha. Sementara pada tahun 2006, 2007, dan 2008, produksi padi nasional masing-masing mencapai 54,45 juta, 57,16 juta, dan 60,33 juta ton GKG.

Peningkatan produksi terbesar terjadi pada tahun 2009, dimana berdasarkan ARAM III BPS produksi padi nasional mencapai 63,84 juta ton GKG atau meningkat 5,83 persen dibandingkan pada tahun 2008. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan luas panen dan produktivitas, dimana masing-masing meningkat sebesar 4,18 persen dan 1,57 persen. Sementara itu, luas panen dan produktivitas pada tahun 2009 ini masing-masing mencapai 12,84 juta ha dan 49,71 kuintal per hektar (ku/ha).

Tabel 5. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Utama Revitalisasi Pertanian, Tahun 2005-2009

No Sasaran Indikator Satuan Pencapaian

2005 2006 2007 2008 2009

1 Pertumbuhan sektor pertanian 3,52 persen

Pertumbuhan PDB Persen 2,72 3,36 3,47 4,83 4,13

Tanaman bahan makanan

Persen 2,60 2,98 3,35 6,06 4,71

Tanaman perkebunan

Persen 2,48 3,79 4,55 3,67 2,46

Peternakan dan hasilnya

Persen 2,13 3,35 2,36 3,52 3,72

Kehutanan Persen -1,47 -2,85 -0,83 -0,03 1,51

Perikanan Persen 5,87 6,90 5,39 5,07 5,20

2 Meningkat-nya pendapatan dan kese-jahtean petani

Perkembangan pendapatan petani

Rp juta 6,10 6,37 6,48 6,77 6,89

Nilai Tukar Petani (NTP)

Unit NTP 100,97 102,49 107,09 110,16 *)

Sumber: 1) BPS; 2) Kementerian Pertanian; 3) Kementerian Kehutanan; 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Catatan: *) Data dari publikasi resmi belum tersedia.

15

7. SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur sumberdaya air (SDA) guna mendukung penyediaan infrastruktur yang lebih baik selama kurun waktu 2004-2008 telah dilakukan, diantaranya yaitu penanganan kelembagaan sumberdaya air sebagai amanat UU No. 7/2004 dengan melengkapi peraturan perundang-undangan yang diperlukan, peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 1,00 m3/detik, rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi pembangunan, pemeliharaan prasarana pengaman pantai sepanjang 20 km dan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) berkontribusi langsung atas terciptanya ketahanan pangan melalui penyelenggaraan penyediaan jaringan irigasi yang handal sekaligus dapat mewujudkan revitalisasi pertanian dan ketersediaan air baku untuk irigasi domestik dan industri. Sampai dengan tahun 2009, telah dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi seluas 527,06 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,93 juta hektar, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pusat seluas 2,1 juta hektar per tahun. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan /rehabilitasi jaringan rawa seluas 923,57 ribu hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 451,29 ribu hektar per tahun. Dalam upaya mempertahankan ketersediaan air baku untuk rumah tangga, industri dan perkotaan pada tahun 2009 dilakukan pembangunan infrastruktur pembawa air baku dengan kapasitas layanan lebih kurang 12,53 m

3/detik, dan pembangunan

embung/bendung sebanyak 443 buah.

16

INFRASTRUKTUR JALAN

Pembangunan prasarana jalan yang sesuai dengan sasaran pembangunan prasarana jalan hingga 2008 telah dilakukan penanganan jalan lintas utama untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jalan yang meliputi jalan lintas pantai utara jawa sepanjang 332 km, jalan lintas timur sumatera sepanjang 318 km, jalan lintas selatan kalimantan sepanjang 282,9 km, jalan lintas barat sulawesi sepanjang 260,4 km, serta jalan lintas lainnya sepanjang 1.401,2 km.

Pembangunan infrastruktur jaringan jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan daya saing terutama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan kelancaran arus barang/jasa. Pencapaian kinerja pada tahun 2009, meliputi: antara lain rehabilitasi/pemeliharaan jalan nasional 31.169 km dan 63.781 m jembatan dan pembangunan Jembatan Suramadu 5,4 km. Pada akhir tahun 2009 pencapaian kondisi mantap jalan nasional menjadi sekitar 89%.

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan tempat tinggal layak huni dan terjangkau yang didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang sehat. Di bidang perumahan dan permukiman, Pemerintah telah melakukan berbagai fasilitasi/subsidi penyediaan rumah sederhana sehat serta meningkatkan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Salah satu upaya yang telah dilakukan di bidang perumahan antara lain penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPR-RSH) sebanyak 63.713 unit pada 2005 dan menjadi 122.901 unit pada 2008.

Pembangunan infrastruktur permukiman selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja sangat baik, sebagai contoh, telah dilakukan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 37.709 unit, dan penataan bangunan dan lingkungan di 802 kelurahan.

17

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH

NASIONAL 2010-2014

A. DOKUMEN PERENCANAAN Dari segi struktur penulisan dan kerangka pemikiran, dokumen RPJMN tahun 2010-2014 sangat berbeda dengan 2004-2009. Disamping itu, visi misi Presiden terpilih benar-benar diterjemahkan dalam Buku I dan dilaksanakan dalam Buku II dan III. Secara singkat, beberapa hal yang menjelaskan mengapa perbedaan diatas harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Dokumen perencanaan harus merupakan gambaran keterkaitan

antara dokumen anggaran dan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, dokumen perencanaan harus memuat sasaran pembangunan yang terukur, sehingga dapat di monitor pelaksanaanya dan dapat dievaluasi capaiannya.

2. Adanya upaya reformasi perencanaan dan penganggaran dengan menekankan pada perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting).

3. Restrukturisasi program pembangunan dengan pendekatan: a. Prinsip akuntabilitas kinerja kabinet (perencanaan kebijakan/Policy

Planning) dimana terdapat keterkaitan yang jelas antara program dan kegiatan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional

b. Prinsip akuntabilitas kinerja organisasi dimana terdapat keterkaitan antara tupoksi organisasi dengan dengan struktur program, sehingga terlihat jelas tanggung jawab dari masing-masing kementerian/lembaga.

4. Dokumen RPJMN 2010-2014 telah memuat sasaran dan indikator pembangunan yang terukur pada berbagai tingkat pencapaian sasaran tersebut. Dengan demikian sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMN dengan mudah dapat

18

dimonitoring dan dievaluasi. Selain itu, kinerja pembangunan jelas dapat diukur capaiannya dan diketahui penanggung jawabnya.

5. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional 2010, peningkatan monitoring pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2010 dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

6. Kebijakan New Initiative. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kementerian/lembaga yang belum tercantum dalam baseline tahun 2011. New Initiative diperkenankan dalam rangka akselerasi output, memperbesar kegiatan dalam mempercepat pencapaian output dan penambahan kegiatan baru sepanjang kegiatan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan segera.

19

B. RENCANA PEMBANGUNAN SEKTORAL Berikut ini diuraikan beberapa rencana pembangunan sektoral yang ke depan, diperkirakan akan menjadi isu penting: B.1. EKONOMI

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan rakyat, dalam RPJM 2010-2014 kondisi utama yang harus diciptakan adalah

(1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

(1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan terdapat empat komponen utama:

Komponen Pertama adalah investasi. Investasi memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Komponen Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Kebijakan peningkatan daya saing produk ekspor perlu dilakukan dengan cara menurunkan biaya logistik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan.

Komponen Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Kebijakan yang diperlukan adalah mengantsipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait dengan

20

proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Komponen Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting terutama ketika terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan anggaran (resource envelope) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (crowding out effect). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran:

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi.

Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah:

Pertama, sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Kedua, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat rata-rata 6,3-6,8 persen per tahun.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh: Pertumbuhan investasi sebesar 9,1-10,8 persen, Pertumbuhan ekspor sebesar 10,7-11,6 persen,

21

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,3-5,4 persen, dan Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 10,6-11,7 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh: Pertumbuhan sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 3,6-3,7

persen Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata

sebesar 5,5-6,0 persen. (2) Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbunan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Volatilitas pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh:

Pertama, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang befluktuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam.

Kedua, kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya yield yang harus dibayarkan pemerintah.

22

Ketiga, sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang baru saja terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Tujuan stabilitas ekonomi yang kokoh diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar rata-rata 4,0-6,0 persen per tahun pada tahun 2010-2014, volatilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan cadangan devisa berkisar USD 101,4 miliar sampai USD 105,5 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, dari sisi keuangan negara, defisit anggaran pada tahun 2014 diupayakan pada tingkatan yang aman sekitar 1,2-1,9 persen.

(3) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Dalam rangka terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, pada tahun 2014 tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8,0-10,0 persen, dan tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5,0-6,0 persen.

Selama lima tahun ke depan, dalam rangka melaksanakan prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Peningkatan Investasi Fokus prioritas investasi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan

Penyederhanaan Perizinan Investasi 2) Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi

Peningkatan Ekspor Fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut: 1) Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor 2) Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor 3) Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor

23

Peningkatan Daya Saing Pariwisata Fokus prioritas dan kegiatan prioritas kepariwisataan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Fokus Prioritas Pengembangan Industri Pariwisata 2) Fokus Prioritas Pengembangan Tujuan Pariwisata 3) Fokus Prioritas Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata 4) Fokus Prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Fokus prioritas dan kegiatan prioritas perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan adalah: 1) Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi untuk Menunjang

Pengembangan Logistik Nasional 2) Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik Dan Efisiensi Pasar Komoditi 3) Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha

Perdagangan

Keuangan Negara Fokus prioritas dan kegiatan prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara dalam lima tahun ke depan adalah:

1) Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2) Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan 3) Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara 4) Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara

Prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan melalui fokus prioritas dan kegiatan prioritas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran Dan Pengendalian Resiko

2) Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara 3) Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN

24

Tabel 7. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2010-2014 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata

2010-2014

PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5 – 5,6 6,0 – 6,3 6,4 – 6,9 6,7 – 7,4 7,0 – 7,7 6,3 – 6,8

Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat 5,2 – 5,2 5,2 – 5,3 5,3 – 5,4 5,3 – 5,4 5,3 – 5,4 5,3 – 5,4

Konsumsi Pemerintah 10,8 – 10 ,9 10,9 – 11,2 12,9 – 13,2 10,2 – 13,5 8,1 – 9,8 10,6 – 11,7

Investasi 7,2 – 7,3 7,9 – 10,9 8,4 – 11,5 10,2 – 12,0 11,7 – 12,1 9,1 – 10,8

Ekspor Barang dan Jasa 6,4 – 6,5 9,7 – 10,6 11,4 – 12,0 12,3 – 13,4 13,5 – 15,6 10,7 – 11,6

Impor Barang dan Jasa 9,2 – 9,3 12,7 – 15,2 14,3- 15,9 15,0 – 16,5 16,0 – 17,4 13,4 – 14,9

Sisi Produksi

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

3,3 – 3,4 3,4 – 3,5 3,5 – 3,7 3,6 – 3,8 3,7 – 3,9 3,6 – 3,7

Pertambangan dan Penggalian 2,0 – 2,1 2,1 – 2,3 2,3 – 2,4 2,4 – 2,5 2,5 – 2,6 2,2 – 2,4

Industri Pengolahan 4,2 – 4,3 5,0 – 5,4 5,7 – 6,5 6,2 – 6,8 6,5 – 7,3 5,5 – 6,0

Industi Bukan Migas 4,8 – 4,9 5,6 – 6,1 6,3 – 7,0 6,8 – 7,5 7,1 – 7,8 6,1 – 6,7

Listrik, Gas, dan Air 13,4 – 13,5 13,7 – 13,8 13,8 – 13,9 13,9 -14,0 14,1 – 14,2 13,8 – 13,9

Konstruksi 7,1 – 7,2 8,4 – 8,5 8,8 – 9,3 8,9 – 10,1 9,1 – 11,1 8,4 – 9,2

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 4,0 – 4,1 4,2 – 4,8 4,4 – 5,2 4,5 – 6,4 4,6 – 6,6 4,3 – 5,4

Pengangkutan dan Telekomunikasi 14,3 – 14,8 14,5 – 15,2 14,7 – 15,4 14,9 – 15,6 15,1 – 16,1 14,7 – 15,4

Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 6,5 – 6,6 6,6 – 6,7 6,8 – 7,0 6,9 – 7,0 7,2 – 7,3 6,8 – 6,9

Jasa-jasa 6,7 – 6,9 6,9 – 7,0 7,0 – 7,1 7,1 – 7,2 7,2 – 7,4 6,9 – 7,1 Sumber: RPJMN 2010-2014

25

Tabel 8. Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014

Proyeksi Jangka Menengah

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi 5,5 – 5,6 6,0 – 6,3 6,4 – 6,9 6,7 – 7,4 7,0 – 7,7

Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)

Konsumsi

Masyarakat 5,2 – 5,3 5,2 – 5,3 5,3 – 5,4 5,3 – 5,4 5,3 – 5,4

Pemerintah 10,8 – 10,9 10,9 -11,2 12,9 – 13,2 10,2 – 13,5 8,1 – 9,8

Investasi 7,2 -7,3 7,9 – 10,9 8,4 – 11,5 10,2 – 12,0 11,7 – 12,1

Ekspor 6,4 – 6,5 9,7 – 10,9 11,4 -12,0 12,3 – 13,4 13,5 - 15,6

Impor 9,2 – 9,3 12,7 – 15,2 14,3 – 15,9 15,0 – 16,5 16,0 – 17,4

Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)

Pertanian 3,3 – 3,4 3,4 – 3,5 3,5 – 3,7 3,6 – 3,8 3,7 – 3,9

Industri Pengolahan 4,2 – 4,3 5,0 – 5,4 5,7 – 6,5 6,2 – 6,8 6,5 – 7,3

Nonmigas 4,8 – 4,9 5,6 – 6,1 6,3 – 7,0 6,8 – 7,5 7,1 – 7,8

Lainnya 6,5 – 6,7 7,0 – 7,3 7,3 – 7,7 7,5 – 8,4 7,8 – 8,6

PDB Perkapita

(US$) 2.555 2.883 3.170 3.445 3.811

Riil Harga Konstan 2000 (Ribu Rp)

9.785 10.255 10.790 11.389 12.058

Stabilitas Ekonomi

Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)

4,0 – 6,0 4,0 – 6,0 4,0 – 6,0 3,5 – 5,5 3,5 – 5,5

Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)

9.750 – 10.250 9.250 – 9.750 9.250 – 9.750 9.250 – 9.850 9.250 – 9.850

Suku Bunga SBI 3 bln (%) 6,0 – 7,5 6,0 – 7,5 6,0 – 7,5 5,5 – 6,5 5,5 – 6,5

Neraca Pembayaran

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)

7,0 – 8,0 11,0 -12,0 12,5 – 13,5 13,5 – 14,5 14,5 – 16,5

Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)

8,0 – 9,0 14,0 – 15,6 16,0 – 17,5 17,0 – 18,3 18,0 – 19,0

Cadangan Devisa (USD miliar)

74,7 -75,6 82,4 – 84,1 89,6 – 92,0 96,1 – 99,2 101,4 – 105,5

Keuangan Negara *)

Surplus/Defisit APBN/PDB (%)

-1,6 -1,9 -1,6 -1,4 -1,2

Penerimaan Pajak/PDB (%) 12,4 12,6 13,0 13,6 14,2

Stok Utang Pemerintah/PDB (%)

29 28 27 25 24

Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat Pengangguran (%) 7,6 7,3 – 7,4 6,7 – 7,0 6,0 – 6,6 5,0 – 6,0

Tingkas Kemiskinan (%) 12,0 – 13,5 11,5 – 12,5 10,5 – 11,5 9,5 – 10,5 8,0 – 10,0

Sumber: RPJMN 2010-2014 Catatan:*) Angka Tahun 2010 adalah angka APBN 2010 yang akan disesuaikan pada saat APBN-P 2010

26

Gambar 2. Alur Pikir Pembangunan Bidang Ekonomi

Sumber: RPJMN 2010-2014

27

B.2. KESEHATAN

Permasalahan utama yang dihadapi adalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum memadai, yang antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya status gizi masyarakat, masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, dan terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.

Namun demikian, secara umum pembangunan bidang kesehatan terus menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan: (a) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) yang cukup tajam yaitu dari 307 (SDKI, 2002-2003) menjadi 228 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI, 2007); dan (b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dari 25,8 persen (Susenas, 2005) menjadi 18,4 persen (Riskesdas, 2007) yang melampaui target tahun 2009, yaitu sebesar 20%; (c) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 (SDKI, 2002-2003) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007).

Berdasarkan pencapaian pada RPJMN 2004-2009 dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi maka sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2010-2014 adalah:

Tabel 9. Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2014

No. Sasaran Status Awal

(tahun 2008) Target tahun

2014

a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)

70,7 72,0

b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

228 118

c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

34 24

d)

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)

18,4 Lebih kecil dari

15,0

Sumber: RPJMN 2010-2014

28

Titik berat pembangunan bidang kesehatan lebih pada pendekatan

preventif daripada hanya kuratif, misalnya melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan antara lain dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan menuju pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan

Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24 pada 2014;

2. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada 2014;

3. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;

4. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

29

Gambar 3. Rencana Pembangunan Bidang Sosial Dan Kehidupan Beragama

Sumber: RPJMN 2010-2014

1. Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun

yang merata

2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan

menengah

3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing

pendidikan tinggi

4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi

guru dan tenaga kependidikan

5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-

formal

6. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca

masyarakat

7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini

8. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan

9. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional

Peningkatan Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan

Peningkatan

rata-rata lama

sekolah dan

menurunnya

angka buta

aksara

Didukung Oleh:

Pembangunan

Ekonomi

Pembangunan

Hukum dan HAM

Pembangunan

SDA - LH

Pembangunan

Infrastruktur

Pengembangan

Iptek

Dll

Prioritas Bidang Fokus Prioritas Dampak Sasaran

Peningkatan

Kualitas SDM

(HDI, GDI,

NRR)

serta Jati Diri

dan Karakter

Bangsa

1. Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)

2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk

3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

kependudukan

Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Pengendalian

pertumbuhan

penduduk

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita

2. Perbaikan status gizi masyarakat

3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak

menular,diikuti penyehatan lingkungan

4. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,

keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan

obat dan makanan

6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana

dan krisis kesehatan

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan

tersier

Peningkatan Akses dan Kualitas

Pelayanan Kesehatan

Peningkatan

Umur Harapan

Hidup

Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kualitas Hidup

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial

3. Peningkatan Bantuan Sosial

4. Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil

(KAT)

Peningkatan Akses dan

Kualitas Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan

gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak

Peningkatan

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan,

dan Perlindungan Anak

Peningkatan

kesejahteraan

dan kualitas

hidup perempuan

dan anak

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama

2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam

berbagai bidang pembangunan

2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga

1. Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis

pada keragaman budaya

2. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta

kreativitas seni dan budaya

3. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan,

pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

4. Pengembangan sumber daya kebudayaan

Peningkatan Kualitas

Kehidupan Beragama

Peningkatan Partisipasi

Pemuda, Budaya dan

Prestasi Olahraga

Penguatan Jati Diri Bangsa

dan Pelestarian Budaya

Peningkatan

Jati Diri dan

Karakter Bangsa

30

B.3. PENDIDIKAN

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait pembangunan pendidikan antara lain: kesempatan memperoleh pendidikan yang masih terbatas; kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah; profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata; ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas; manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif; pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud.

Berdasarkan pencapaian pembangunan RPJMN 2004-2009 dan berbagai permasalahan dan tantangan yang masih terus dihadapi, maka sasaran pembangunan pendidikan pada RPJMN 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 10. Sasaran Pembangunan Pendidikan Tahun 2014

Sumber: RPJMN 2010-2014

Sasaran Status Awal (tahun 2008)

Target tahun 2014

a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)

7,50 8,25

b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)

5,97 4,18

c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen)

95,14 96,0

d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen)

72,28 76,0

e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen)

64,28 85,0

f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)

21,26 30,0

g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

31

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi

Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;

2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;

3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;

4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;

5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan

32

daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match);

6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

B.4. PERTANIAN DAN PANGAN

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Sasaran pembangunan pangan meliputi : (a) produksi padi tumbuh 3,22 persen per tahun, (b) produksi jagung tumbuh 10,02 persen per tahun, (c) produksi kedelai tumbuh 20,05 persen per tahun. (d) produksi gula tumbuh 12,55 persen per tahun, dan (e) produksi daging sapi tumbuh 7,30 persen per tahun

Sedangkan substansi inti program aksi ketahanan pangan meliputi: 1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani

33

daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;

4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;

5. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;

6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

34

Gambar 4. Alur Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMN 2010-2014

35

B.5. INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2014 meliputi: (a) pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mencapai sepanjang 19.370 km, (b) pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda, (c) penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur, dan (d) perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)

Sedangkan substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut: 1. Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan

pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

2. Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;

3. Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;

4. Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012;

36

5. Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;

6. Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat;

7. Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Gambar 5. Kerangka Prioritas Bidang Sarana Dan Prasarana

Sumber: RPJMN 2010-2014